Bupati Ende, Don Bosco M Wangge mengatakan, selama ini banyak koperasi yang memiliki omzset besar. Namun apakah omzet yang bernilai milyaran rupiah itu sudah mampu menjamin ekonomi anggotanya atau belum ataukan hanya angka di atas kertas sedangkan ekonomi anggotanya masih merangkak.
Hal itu dikatakan Bupati Don Wangge saat membuka kegiatan diskusi panel dan peringatan hari koperasi di gedung Inepare, Senin (19/7). Bupati Don Wangge mengatakan, setiap koperasi boleh berbangga sebagai koperasi terbaik dan mendapatkan penghargaan. Tetapi, lanjutnya, apakah dengan penghargaan anggota ekonominya menjadi bagus ataukah hanya di atas kertas. Tujuan koperasi, lanjutnya adalah untuk mensejahterakan anggota. Pengumpulan modal, lanjut dia, hanya urusan kedua.
“Aset sampai triliunan tapi anggota masih susah itu merupakan tantangan kita bersama,” kata Bupati Don Wangge.
Dikatakan, selama ini KUB dan kelompok pengajian tidak pernah dipikirkan untuk menjadi embrio lahirkan koperasi. Kondisi ini sangat ironis karena ketika ada bantuan dana yang turun, katanya, banyak sekali kelompok siluman yang dibentuk. Kondisi seperti ini pada akhirnya mengakibatkan bantuan dana yang dikucurkan tidak dikelola dengan baik karena kelompok yang dibentuk merupakan kelompok siluman dan bukan kelompok yang dibentuk atas kesadaran.
Karena itu, lanjut Don Wangge, ke depan diharapkan dapat memanfaatkan kelompok umat basis (KUB) dan kelompok pengajian sebagai kelompok andalan untuk membangun ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini difasilitasi menjadi koperasi dan dibuat berbadan hukum mengingat banyak bantuan dana yang diturunkan pemerintah pusat dan provinsi namun mensyaratkan koperasi yang berbadan hukum.
Ketua Panitia Hari Koperasi, Yakobus Dua dalam sambutan yang dibacakan Wilhelmus Wangga mengatakan, peringatan hari koperasi merupakan kesempatan bagi gerakan koperasi mengenang sejarah lahirnya koperasi di tanah air. Peringatan juga sebagai ajang motifasi, menumbuhkan inspirasi dan inovasi yang mengarah pada peningkatan kesadaran kolektif, ethos kerja, profesionalitas serta kinerja seluruh jajaran gerakan koperasi.
Peringatan di Kabupaten Ende sangat strategis karena bertepatan dengan pencanangan gerakan swasembada pangan (GSP) 2012. selain itu, untuk mempertahankan predikat Ende sebagai kabupaten penggerak koperasi dan dapat emnajdi tonggak sejarah koperasi bangkit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada kesempatan itu Wangga juga melaporkan pemilihan pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah yang baru hasil musyawarah daerah pada 30 Juni lalu.
Wangga mengatakan, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka peringatan hari koperasi tingkat Kabupaten Ende diantaranya, penilaian koperasi berprestasi dengan kategori koperasi simpan pinjam diraih pleh Kopdit Kembang, Kopdit Civita Dei dan Kopdit Kapokunu. Sedangkan kategori koperasi konsumen diraih oleh KPRI Bhakti Husada. Selain itu, dilaksanakan pula diskusi panel.
Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalahpendidikan lima anggota koperasi dan ikut serta pada peringatan hari koperasi tingkat provinsi di Kupang dan turut mengambil bagian dalam kegiatan pameran produk koperasi dan usaha mikro kecil da menengah (UMKM).
Menjelang buka puasa dan perayaan hari raya Idulfitri, harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula pasir, tepung terigu, bawang merah dan bawang putih serta minyak goreng mulai mengalami kenaikan harga.Namun kenaikan ahrga yang terjadi dianggap masih dalam ambang batas kewajaran.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Raimundus Panda kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Sabtu (17/7). Raimundus Panda mengatakan, kenaikan harga yang terjadi di Ende saat ini terjadi karena harga barang tersebut sudah mengalami kenaikan dari daerah asal yakni di Surabaya dan Makasar. Jadi, kata dia, jika di daerah asal barang sudah mengalami kenaikan maka jelas di daerah tujuan seperti di Ende juga mengalami kenaikan. Hanya saja, kata Panda, kenaikan harga itu masih dapat ditolerir sepanjang masih pada batas-batas yang wajar dan yang terpenting stok atau persediaan barang di pasar tetap ada.
Menurutnya, jika stok selalu tersedia dan dalam kondisi cukup maka harga masih dapat dikendalikan. Kenaikan harga yang paling mencolok saat ini, akunya adalah gula pasir, bawang merah dan bawang putih, telur dan minyak goreng. Sedangkan gula pasir sedikit mengalami penurunan.
Mengatasi kondisi kenaikan harga yang terjadi akhir-akhir ini, lanjutnya, pihak dinas telah melakukan pertemuan dengan distributor dan para pedagang. Dalam rapat koordinasi itu, kepada mereka ditekankan agar tidak menaikan harga yang terlampau tinggi. Jika terjadi kenaikan harga, kepada para distributor dan pedagang diminta untuk selalu menjaga agar persediaan barang selalu ada dan menghindari terjadinya penimbunan.
Terkait penimbunan, Panda katakan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dan turun langsung memeriksa stok barang di gudang para pedagang. Indikasi penimbunan, lanjut dia sejauh ini tidak ditemukan.
“Kalau mereka timbun kecuali simpan dalam jumlah terlampau banyak dan barang di pasaran tidak ada. Tapi ini mereka hanya simpan di gudang untuk kebutuhan tiga bulan ke depan dan stok setiap hari selalu dilaporkan ke dinas. Kenaikan sekarang masih wajar dan ini terjadi setiap tahun,” kata Panda.
Dia menjelaskan, melihat kenaikan harga yang terjadi saat ini belum mencapai 25 persen. Karena itu, dinas belum memandang perlu untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar, kata dia, baru dapat dilakukan kalau harga sudah mengalami kenaikan sampai di atas 25 persen. Jika dilakukan operasi pasar maka dinas akan berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Ende.
Dikatakan, pda masa-masa puasa dan menjelang hari raya Idulfitri seperti ini, terkadang juga pedagang menyelipkan barang lama ke dalam barang baru. Untuk itu, guna menghindari penjualan barang kadaluwarsa, dinas juga akan melakukan pengawasan dan turun langsung melakukan operasi ke toko-toko. Biasanya, kata dia, dalam operasi seperti ini melibatkan pihak terkait seperti dari Dinas Kesehatan, BKP3, Polres Ende dan YLKI.
Namun dia mengakui, akhir-akhir ini penjualan barang kadaluwarsa mengalkami penurunan. Hal itu, lanjutnya karena dinas rutin melakukan pengawasan. Lagi pula, para pedagang yang pernah kedapatan menjual barang kadaluarsa telah diberikan pembinaan. “Kita sudah pernah turun tapi tidak ada temuan. Hanya ada satu dua tapi itu kemungkinan karena keliru,” kata Panda.
Pantauan Flores Pos, dua minggu lalu, harga bawang putih di pasaran Ende bahkan melonjak sampai Rp60 ribu per kilogram. Harga ini kemudian berangsur turun dan saat ini dijual dengan harga Rp32 ribu per kilogram.
* Pemerintah akan Berkoordinasi dengan PLN, HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebanyak 24 orang calon tenaga kerja yang direkrut Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (HAKIT) kerja sama dengan PT Rekadaya Elektrical dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Endekembali mendatangi kantor DPRD Ende. Kedatangan mereka ke DPRD Ende untuik meminta Dewan memfasilitasi menyelesaikan permasalahan yang mereka alami saat ini.
Kehadiran mereka di DPRD Ende, diterima Komisi B DPRD Ende di ruang rapat paripurna, Senin (19/7). Pertemuan dengan ke-24 calon tenaga kerja PLTU Ropa dipimpin Ketua Komisi B DPRD Ende, Abdul Kadir Hasan. Hadir juga Sekretaris Komisi B, Herman Yosep Wadhi dan anggota Komisi B, Sudrasman Arifin Nuh, Haji Pua Saleh dan Arminus Wuni Wasa. Dari pemerintah hadir Sekretaris Daerah, Yosep Ansar Rera, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Petrus Poto bersama sejumlah staf.
Pda kesempatan itu, Sekda Ansar Rera mengatakan, HAKIT merupakan biro jasa yang melakukan seleksi penerimaan calon tenaga kerja. Karena itu kehadiran mereka di Dinas Nakertrans dipercayai dan dinas membantu mereka melakukan proses seleksi penerimaan.
Dikatakan, jika saat ini ke-24 calon tenaga kerja ini kondisinya sudah seperti ini maka langkah yang harus dilakukan pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Nakertrans adalah menghubungi kembali HAKIT. Dalam proses ini, kata Ansar Rera, surat menyurat boleh dilakukan namun juga harus bertemu langsung. Hal itu perlu agar HAKIT dapat melakukan koordinasi dengan PLN.
Pemerintah, lanjut dia akan terus berupaya dan memperjuangkan nasib ke-24 calon tenaga kerja ini agar mereka dapat diikutsertakan dalam tes penerimaan yang baru diumumkan itu yang dikategorikan telah mengikuti tes dan tinggal melengkapi kekurangannya saja. Menurutnya, ke-24 calon tenaga kerja ini adalah anak tanah yang harus terus diperjuangkan nasib mereka. Jika langkah-langkah yang dilakukan ini belum juga membuahkan hasil baru diambil langkah lanjutan. Pemerintah, lanjut dia juga akan melakukan koordinasi dengan PLN Wilayah agar dapat memprioritaskan putra daerah Ende. Langkah itu menurutnya perlu dilakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pengoperasian PLTU Ropa nanti.
Abdul Kadir pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah harus melakukan koordinasi dngan HAKIT, PLN dan PT Rekadaya Elektrical untuk menyelesaikan masalah ini. pemerintah jugaharus sudah memikirkan langkah lain jika langkah-langkah koordinasi itu gagal menemukan jalan penyelesaian.
Dalam persoalan ini, kata Abdul Kadir, anggota Komisi B Yustinus Sani sempat berkomunikasi dengan Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audi R Damal. Dalam komunikasi yang dibangun itu, manajer mengatakan proses seleksi itu tidak sepengetahuan mereka. PLN tidak memberikan otoritas dan perjanjian dengan HAKIT dalam kegiatan perekrutan tenaga kerja untuk PLTU Ropa. Kondisi seperti ini, lanjut dia menunjukan bahwa pemerintah “ditipu” oleh HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical.
“Kalau sudah ditipu (dalam tanda kutip), apa yang dilakukan oleh pemerintah?” tanya Abdul Kadir.
Herman Yoisep Wadhi mengatakan, PT Rekadaya Elektrical adalah pelaksana pembangunan kontruksi dan tidak berkepentingan dengan perekrutan tenaga kerja untuk pengoperasian. Melihat kondisi ini, dinas dianggap kurang jeli dan tidak hati-hati.
“Jangan sampai calo di atas calo. Rekadaya dengar ada butuh tenaga dan dekati HAKIT untuk lakukan perekrutan,” kata Wadhi. Dia meminta dians untuk melakukan koordinasi agar persoalan inin menjadi tuntas.
Hal senada dikatakan Sudrasman Nuh. Menurutnya, Dinas Nakertrans tidak jeli dalam melakukan kerja sama dengan HAKIT untuk prekrutan tenaga kerja. Setiap ada tawaran kerja sama, lanjutnya, dians harus mengecek keberadaan lembaga tersebut agar tidak menelantarkan tenaga kerja yang direkrut. Kondisi saat ini, kata dia, ke-24 anak yang telah direkrut ini sudah diterlantarkankarena itu pemerintah melalui dinas harus mengambil sikap tegas.
Muhamad Andris Mapawa mewakili rekan-rekannya pada kesempatan itu mengatakan, mereka meminta agar tetap diterima dan masuk menjadi tenaga kerja PLTU Ropa karena mereka sudah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus. Jika saat ini PLN Wilayah NTT melakukan proses rekrutimen maka dia meminta agar mereka juga diterima dalam proses ini tanpa ada syarat apapun karena sebelumnya mereka sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Abdul Kadir diakhir pertemuan meminta kepada ke-24 calon tenaga kerja ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia mengimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain yang ingin membonceng dalam persoalan mereka untuk kepentingan yang lain.
Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 24 orang calon tenaga kerja yang direkrut Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (HAKIT) kerja sama dengan PT Rekadaya Elektrical dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka. Hal itu karena sejak mereka ditetapkan lulus dalam seleksi dan dijanjikan akan mengikuti pelatihan di KLK Dinas Tenaga Kerja Ende dan mengikuti training di Kalimantan ternyata tidak terlaksana. Padahalk diantara mereka ada yang terpaksa harus berhenti kuliah karena sudah dinyatakan lulus seleksi.
Bahkan sampai saat ini nasib mereka semakin tidak jelas sejak adanya pengumuman penerimaan 140 tenaga operator oleh PT PLN Wiayah NTT. Karena itu, ke-24 calon tenaga kerja ini merasa ditelantarkan dan telah ditipu pihak PT Rekadaya Elektrical. Mereka mengancam jika nasib mereka tidak diperhatikan mereka akan melakukan aksi demo dan memproses hukum pihak terkait yang telah merekrut mereka.
Arman Abubakar mewakili rekan-rekannya mengatakan, mereka mengikuti tes menjadi tenaga operator dan tenaga teknisi PLTU Ropa setelah mendengar pengumuman melalui radio dan pengumumandi gereja. Mereka kemudian mendaftar dan mengikuti proses seleksi dan proses tes sebanyak empat tahapan. Dari sekitar 88 tenaga kerja yang mendaftar, kata Abubakar, dia dan teman-temannya sebanyak 24 orang dinyatakan lulus seleksi.
Selanjutnya, mereka diminta untuk mendaftar ulang. Saat itu, kata dia, pihak HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mengikuti pelatihan awal di KLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelatihan di KLK Dinasnakertrans, lanjutnya akan dilaksanakan selama dua minggu dan akan digelar setelah hari raya Idulfitri tahun 2009. setelah mengikuti pelatihan di KLK baru kemudian diberangkatkan ke Kalimantan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Namun, kata Abubakar, pelatihan di KLK Disnakertrans yang dijanjikan hingga saat ini tidak pernah terlaksana.
Demo dan Proses Hukum
Andris Mapawa, Arman Abubakar dan sejumlah calon tenaga kerja lainnya mengancam jika mereka tidak diterima dan tidak ada kejelasan nasib mereka maka mereka akan menggelar aksi demi baik ke DPRD Ende dan juga ke lokasipembangunan PLTU Ropa di Desa Kelitembu Kecamatan Maurole. Mereka juga mengancam akan memproses hukum pihak HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical yang telah mentelantarkan dan menipu mereka.
Site Manajer Pembangunan PLTU I NTT di Ropa, Rizal saat dihubungi per telepon dari Ropa, Minggu (18/7) mengatakan, saat ini PLTU Ropa masih dalam tahapan pembangunan. Sedangkan ke-24 calon tenaga kerja yang direkrut tersebut adalah untuk tenaga teknisi dan operator PLTU Ropa pada saat pengoperasian. Karena itu, mengingat pembangunan PLTU Ropa yang semula diperkirakan selesai pada bulan Juli namun hingga kini belum selesai maka mereka belum dapat dipanggil untuk mengikuti training dan dipekerjakan.
Pengoperasian PLTU Ropa, kata Rizal sesuai surat dari PT Rekadaya Elektrical Jakarta ke Dinas Nakertrans diundur ke bulan Desember 2010 karena ada keterlambatan pekerjaan bidang konstruksi. Kepada ke-24 calon tenaga kerja itu, lanjut Rizal sudah dijelaskan bahwa saat ini ada reviu bidang konstruksi sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan bidang kontruksi.
“Informasi dari kantor pusat Rekadaya di Jakarta status mereka sedang ditangani lagi di Jakarta. Kekhawatiran mereka tentu saja semua khawatir. Tapi mudah-mudahan secepatnya dapat konfirmasi soal status rekruitmen mereka dalam waktu dekat ini,” kata Rizal.
* Lepas Kuliah Hanya Karena Dinyatakan Lulus Seleksi
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebanyak 24 orang calon tenaga kerja yang direkrut Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (HAKIT) kerja sama dengan PT Rekadaya Elektrical dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka. Hal itu karena sejak mereka ditetapkan lulus dalam seleksi dan dijanjikan akan mengikuti pelatihan di KLK Dinas Tenaga Kerja Ende dan mengikuti training di Kalimantan ternyata tidak terlaksana.
Bahkan sampai saat ini nasib mereka semakin tidak jelas sejak adanya pengumuman penerimaan 140 tenaga operator oleh PT PLN Wiayah NTT. Karena itu, ke-24 calon tenaga kerja ini merasa ditelantarkan dan telah ditipu pihak PT Rekadaya Elektrical. Mereka mengancam jika nasib mereka tidak diperhatikan mereka akan melakukan aksi demo dan memproses hukum pihak terkait yang telah merekrut mereka.
Kepada Flores Pos di Ende, Jumad (16/7), Arman Abubakar mewakili rekan-rekannya mengatakan, mereka mengikuti tes menjadi tenaga operator dan tenaga teknisi PLTU Ropa setelah mendengar pengumuman melalui radio dan pengumumandi gereja. Mereka kemudian mendaftar dan mengikuti proses seleksi dan proses tes sebanyak empat tahapan. Dari sekitar 88 tenaga kerja yang mendaftar, kata Abubakar, dia dan teman-temannya sebanyak 24 orang dinyatakan lulus seleksi.
Selanjutnya, mereka diminta untuk mendaftar ulang. Saat itu, kata dia, pihak HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mengikuti pelatihan awal di KLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelatihan di KLK Dinasnakertrans, lanjutnya akan dilaksanakan selama dua minggu dan akan digelar setelah hari raya Idulfitri tahun 2009. setelah mengikuti pelatihan di KLK baru kemudian diberangkatkan ke Kalimantan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Namun, kata Abubakar, pelatihan di KLK Disnakertrans yang dijanjikan hingga saat ini tidak pernah terlaksana.
Menyikapi hal itu, lanjut Abubakar, dia dan rekan-rekannya berupaya mempertanyakan hal itu kepada pihak PT Rekadaya Elektrical di Ropa. Oleh Manajer Lapangan PT Rekadaya Elektrical Ropa, mereka dijanjikan akan dipanggil secara bertahap untuk mengikuti pelatihan. Namun janji itu lagi-lagi tidak pernah terealisasi dan tidak satupun dari ke-24 orqng yang telah dinyatakan lulus seleksi itu dipanggil untuk mengikuti pelatihan apalagi untuk bekerja.
Kekhawatiran dia dan rekan-rekannya semakin memuncak, kata Abubakar menyusul dikeluarkannya pengumuman penerimaan tenaga operator dan teknisi oleh PT PLN Wilayah NTT yang membnutuhkan 140 tenaga kerja. “Kami sebagai tenaga kerja yang sudah lolos seleksi merasa ditipu dengan adanya pengumuman penerimaan tenaga kerja baru ini. kalau mau jujur kami mau diterima tanpa syarat karena kami sudah dinyatakan lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan,” kata Abubakar.
Berhenti Kuliah
Andris Mapawa, salah satu calon tenaga kerja lainnya mengatakan, dengan dinyatakan lulus dan sampai sekarang tidak ada kejelasan baik dari HAKIT maupun dari PT Rekadaya Elektrical terkait nasib mereka, mereka sangat dirugikan. Apalagi, kata Mapawa, dia dan beberapa temannya seperti Patrisius Tokan, Alfridus Wolo, Marianus Sairo dan Rio Efendi, terpaksa harus berhenti kuliah karena sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan tenaga teknisi dan operator PLTU Ropa. Dikatakan, dalam benaknya, dia dan teman-temannya sudah pasti akan dipekerjakan setelah mengikuti proses pelatihan dan training di Kalimantan seperti yang dijanjikan. Bahlkan ada sejumlah rekannya lain yang sudah bekerja di tempat lain terpaksa berhenti bekerja karena sudah dinyatakan lulus seleksi.
Namun, lanjut Mapawa, dengan tidak jelasnya nasib mereka dan belum dipanggilnya mereka untuk mengikuti pelatihan jelas sudah sangat merugikan. Karena itu, kata Mapawa, dia dan teman-temannya menginginkan agar mereka tetap diterima bekerja di PLTU Ropa. “Kami sekarang hanya tunggu dipanggil untuk ikut training seperti yang dijanjikan saat kami daftar ulang dulu,” kata Mapawa. Menurutnya, dia dan teman-temannya hingga saat ini tidak bisa mendaftar ke tempat kerja lain karena sudah yakin akan diterima bejerka di PLTU Ropa. “Kami mau daftar ke tempat lain juga tidak bisa. Untuk yang terima baru ini batas umur 20 tahun sedangkan kami sudah umur lebih,” kata Mapawa.
Demo dan Proses Hukum
Andris Mapawa, Arman Abubakar dan sejumlah calon tenaga kerja lainnya mengancam jika mereka tidak diterima dan tidak ada kejelasan nasib mereka maka mereka akan menggelar aksi demi baik ke DPRD Ende dan juga ke lokasipembangunan PLTU Ropa di Desa Kelitembu Kecamatan Maurole. Mereka juga mengancam akan memproses hukum pihak HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical yang telah mentelantarkan dan menipu mereka.
Sebelumnya ke-24 calon tenaga kerja di PLTU Ropa ini sempat mengadukan nasib mereka kepada Yustinus Sani, anggota DPRD Ende dari PDI Perjuangan. Mereka meminta lembaga Dewan untuk memfasilitasi menyelesaikan dan memperjuangkan nasib mereka. Kepada ke-24 calon tenaga kerja PLTU Ropa ini, Yustinus Sani meminta untuk melaporkan secara resmi permasalahan yang mereka alami ke DPRD Ende atau kepada Komisi B.
Site Manajer Pembangunan PLTU I NTT di Ropa, Rizal saat dihubungi per telepon dari Ropa, Minggu (18/7) mengatakan, saat ini PLTU Ropa masih dalam tahapan pembangunan. Sedangkan ke-24 calon tenaga kerja yang direkrut tersebut adalah untuk tenaga teknisi dan operator PLTU Ropa pada saat pengoperasian. Karena itu, mengingat pembangunan PLTU Ropa yang semula diperkirakan selesai pada bulan Juli namun hingga kini belum selesai maka mereka belum dapat dipanggil untuk mengikuti training dan dipekerjakan.
Pengoperasian PLTU Ropa, kata Rizal sesuai surat dari PT Rekadaya Elektrical Jakarta ke Dinas Nakertrans diundur ke bulan Desember 2010 karena ada keterlambatan pekerjaan bidang konstruksi. Kepada ke-24 calon tenaga kerja itu, lanjut Rizal sudah dijelaskan bahwa saat ini ada reviu bidang konstruksi sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan bidang kontruksi.
Terkait rencana pelatihan, kata Rizal juga belum dapat dilaksanakan mengingat lokasi latihan yakni PLTU Ropa saat ini masih dalam proses pembangunan. Sehingga, kata dia, kepada 24 tenaga kerja yang sudah dinyatakan lulus seleksi ini diminta bersabar. Saat ini, lanjutnya, nama-nama mereka sudah masuk dalam data base kantor pusat PT Rekadaya Elektrical di Jakarta dan kantor pusat sedang membahas kembali proses seleksi yang telah mereka lalui.
“Informasi dari kantor pusat Rekadaya di Jakarta status mereka sedang ditangani lagi di Jakarta. Kekhawatiran mereka tentu saja semua khawatir. Tapi mudah-mudahan secepatnya dapat konfirmasi soal status rekruitmen mereka dalam waktu dekat ini,” kata Rizal.
“Saya tidak bisa beri jaminan mereka akan diterima. Tapi informasi dari kantor pusat seperti itu. Secara pribadi saya juga kasihan dengan mereka tapi karena ini proses jadi tidak bisa terpaku pada satu hal saja.”
HAKIT dalam suratnya perihal pengumuman hasil tes PLTU Ropa per tanggal 16 Agustus 2009 yang ditandatangani Dharma K Soemantri selaku Koordinator Umum Tim Rekruitmen Pelatihan dan Sertifikasi Operator dan Teknisi PLTU Ropa menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir atas tes masuk calon operator dan teknisi PLTU Ende yang telah diadakan HAKIT pada 17-27 Juni 2009 maka disampaikan daftar nama peserta yang telah dinyatakan dapat mengikuti class room training PLTU Batubara.
HAKIT dalam suratnya juga memohon bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ende untuk mengumumkannya disertai pemberitahuan kepada para peserta yang dinyatakan lulus untuk segera melapor kembali dan menyatakan kesediaannya mengikuti class room training. Diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Agustus 2009 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ende.
Menindaklanjuti surat HAKIT itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan pengumuman pada 6 Agustus 2009 ditandatangani Kepala Dinas, Petrus Poto. Kepada 24 peserta yang sudah dinyatakan lulus, dinas meminta agar melakukan pendaftaran ulang mulai 7-14 Agustus 2009 di kantor dinas.
Namun kemudian, pada 14 Juli 2010, Kepala Dinas Petrus Poto kembali mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal HAKIT Jakarta dan Pimpinan PLTU Ropa Ende perihal perekrutan operator pembangkit di PLTU Ropa. Dalam suratnya itu, Kadis Petrus Poto menegaskan bahwa HAKIT telah merekrut operator pembangkit untuk memenuhi kebutuhan kliennya yang bergerak di bidang pembangkit listyrik tenaga uap di Indonesia sebanyak 24 orang khusus ditempatkan di PLTU Ropa Ende sejak Agustus 2009 difasilitasi Dinas Nakertrans.
Telah terjadi keresahan dalam masa tunggu yang tidak pasti sehingga PLTU Ropa menyatakan akan memanggil untuk bekerja pada bulan Oktober 2010. PT PLN wilayah NTT akan merekrut operator pembangkit sebanyak 140 orang lulusan SMK teknik mesin/listrik/kimia untuk dipekerjakan di PLTU Roipa, PLTP Ulumbu, PLTP Mataloko dan PLTP Bolok. Sehubungan dengan itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak dinas meminta agar merekomendasikan 24 orang calon tenaga kerja dimaksud kepada PT PLN Wilayah NTT tanpa ada syarat apapun.
Menyelesaikan kuliah di Fakultas EKonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2001. Pernah bekerja sebagai wartawan di tabloid/mingguan SUARA FLOBAMORA tahun 2001-2002, Mingguan Buser Timur tahun 2002-2003, Mingguan Buser News tahun 2003-2004. sejak 2004 bekerja sebagai wartawan dan koordinator peliputan wilayah Kabupaten Ende untuk Harian Umum Flores Pos dan Mingguan Dian Ende. Sejak 31 Oktober 2011, hengkang dari HU Flores Pos dan bergabung bersama HU Victory News dan dipercayakan manajemen sebagai Redaktur Desk Humaniora.
Jabatan lain, pernah menjadi Ketua Perhimpunan Wartawan Flores (PWF). Telah Berkeluarga dan dikaruniai tiga orang anak. Nama istri Mathilda Lidja. Anak-anak, Carolina Ritya Bokilia, Rofinus Gilbertho Matur Bokilia, dan Johanes Geraldy Bokilia. Saat ini menetap di Kupang.
