*Pemilik Tanah Tetap Tuntut Hak
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Upacara adat ”joka nitu” atau “rina ono” yang berarti permisi mengawali kegiatan pembukaan dan penggusuran lokasi pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu. Kecamatan Maurole. Tujuannya adalah agar pada saat pelaksanaan pembukaan lokasi tidak ada halangan atau hambatan dari roh-roh yang mendiami lokasi tersebut. Upacara ditandai penyembelihan babi di lokasi proyek yang dilakukan oleh Mosalaki Pu’U, Tibo Migo dan Mosalaki Linda Ngandu, Anton Geru. Sedangkan rencana peletakan batu pertama atau “nekatana” ditunda tanpa alasan.
Pelaksanaan joka nitu yang dipusatkan langsung di lokasi kegiatan pada Rabu (2/4) dihadiri jajaran PT (Persero) PLN baik dari pusat, provinsi dan kabupaten. Sementara dari pemerintah hadir Bupati Ende, Paulinus Domi, Asisten I, Hendrik Seni. Hadir para mosalaki, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
Bukan Nekatana
Mosalaki Linda Ngendu, Anton Geru setelah menusuk babi dengan ujung parang lalu mengoleskan darah babi ke peralatan berat seperti eksavator dan loder yang diparkir di lokasi. Selain satu ekor babi ukuran besar, ada satu anak babi yang dibiarkan hidup dan ditimbun tanah saat penggusuran perdana. Saat digusur dan ditimbun, anak babi tidak dapat ditimbun dan tetap hidup. Anton Geru mengatakan, kegiatan joka nitu bukan peletakan batu pertama atau nekatana. Dia mengharapkan agar seluruh mosalaki dan masyarakat satu hati dan tidak boleh ada lagi beda pendapat dalam pembangunan ini. “Saya tekankan ini bukan peletakan batu. Ini joka nitu.”
Ketua DPRD Ende, Titus M Tibo mengatakan, kegiatan joka nitu merupakan kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh mosalaki dan dengan kegiatan ini ada pengakuan terhadap kedudukan mosalaki. Terhadap pelaksanaan pembangunan PLTU, Tibo mengatakan, hal itu menunjukan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat terkait kebutuhan akan listrik dan penerangan. Ia berharap, dengan adanya pembangunan PLTU ini, pelayanan listrik kepada masyarakat semakin luas agar permintaan masyarakat selama ini terkait pelayanan listrik dapat dipenuhi.
Minta Dukungan
Koordinator Pembangunan Percepatan 1000 Megawatt PT (Persero) PLN, Dalyono pada kesempatan itu memohon izin warga sekitar lokasi agar proyek tersebut mulai dilaksanakan. Ia mengatakan, pembangunan PLTU Ropa dengan kapasitas 2 X 7 megawat merupakan proyek yang ditunggu-tunggu masyarakat dan pemerintah. “Ini proyek vital yang penting untuk majukan masyarakat di Flores. Pemerintah menugaskan PLN untuk membangun PLTU Ropa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.”
Kepada PT Rekadaya Elektrika sebagai salah satu perusahaan EPC Nasional yang bergerak di bidang kelistrikan ia mengharapkan agar menjalankan amanah dengan baik dengan dana yang ada dan dalam batas-batas wajar. Ia mengharapkan proyek cepat selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena pemanfaatan listrik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Bupati Paulinus Domi mengatakan, kehadiran segenap komponen masyarakat merupakan dukungan terhadap pelaksanaan seremoni adat oleh penguasa-penguasa adat di Ropa.
Ia mengatakan, sejak tahun 2004, isu pembangunan PLTU Ropa sudah dibicarakan, baik di PLN pusat, PLN wilayah di provinsi dan PLN Wilayah Flores Bagian Barat.Keputusan pembangunan PLTU Ropa telah ditetapkan dengan SK Presiden. “Pembangunan PLTU ini nantinya akan melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ende dan Sikka. Sedangkan untuk Ngada dan Nagekeo akan dipikirkan lagi oleh PLN pusat.”
Bupati Domi mengatakan, dalam kunjungan ke desa-desa, masyarakat selalu mengatakan belum merdeka karena mereka tidak belum menikmati listik. Pembangunan PLTU Ropa merupakan jawaban atas keluhan masyarakat. “Saya dan Ketua DPRD Ende mau meletakkan dasar yang kokoh di kabupaten ini.”
Ia meminta warga Desa Ranokolo dan Keliwumbu agar tidak mudah terkontaminasi dengan berbagai hal. “Kalau tidak nanti orang juluki Ende bodoh Lio ngongo.” Saat ini, katanya, Ende mau mengurus rumah tangga dan membangun ke arah yang lebih baik.
Dia berharap, setidaknya pada akhir 2008, sudah ada ujicoba pemanfaatan PLTU Ropa.
Direktur Operasi PT Rekadaya Elektrika, Purwanto Sudibyo mengatakan, tahap awal ini pihaknya akan mulai menggusur dan membuka jalan masuk, pembersihan dan penimbunan dan nantinya dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang. Proyek PLTU batubara merupakan rangkaian pekerjaan rumit, kompleks diliputi aspek-aspek teknis dan non teknis.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemberkatan oleh Pastor Pembantu Paroki Welamosa, Romo Frans Tena, Pr pada lokasi pembangunan dan beberapa alat berat yang akan digunakan untuk penggusuran lokasi. Sayangnya, air berkat tidak disiapkan sehingga pemberkatan terpaksa menggunakan air mineral dalam botol aqua.
Tuntut Hak
Sebelum upacara joka nitu sempat merebak informasi bahwa para pemilik tanah yang hingga kini belum mendapatkan hak ganti rugi akan melakukan aksi dan memblokir lokasi kegiatan. Kepala Desa Keliwumbu, Gregorius Kari yang juga termasuk pemilik tanah yang belum dibayar haknya mengatakan, mereka tetap menghormati upacara yang dilakukan oleh mosalaki dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa. Hanya saja mereka tetap menuntut agar hak mereka sebagai pemilik tanah harus dipenuhi. “Selama hak kami sebagai pemilik tanah tidak dipenuhi, kami akan tetap melakukan perlawanan. Kami juga tidak mau mengizinkan lokasi tanah kami digusur. Jika akan dilakukan penggusuran secara paksa, kami akan tetap melakukan perlawanan.” Menurut Gabriel, pemilik tanah tidak ada masalah dengan pihak PLN. Mereka justru menghadapi pemerintah yang melalui Tim Sembilan yang diketuai Sekda Mberu memfasilitasi penyelesaian permasalahan itu. “Saya minta pemerintah bertindak arif dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi atas tanah dan tanaman yang ada pada lahan kami itu,” katanya.
Pengacara YBBH Veritas, Valens Pogon mengimbau Pemkab Ende agar memenuhi rasa keadilan warga pemilik tanah yang selama ini dilangkahi dalam proses perencanan PLTU. “Apa pun yang terjadi, hak warga pemilik tanah harus dipenuhi. Mengapa Tim Sembilan tidak serahkan uang langsung kepada warga tetapi melalui Alex Mari? Warga tidak ada hubungan dengan Alex Mari. Kenapa Tim Sembilan membiarkan soal ini terus berlarut? Di manakah uang warga yang diserahkan oleh PLN kepada Tim Sembilan? “
31 Maret 2008
Tentang Gizi Buruk
Pemerintah Diminta Serius Tangani Masalah Gizi Buruk
Jumlah Penderita Gizi Buruk 193 Orang
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini dinas teknis terkait diminta untuk serius dalam menangani permasalahan gizi buruk yang setiap tahun selalu meningkat jumlah penderitanya itu. Hal itu diangkat mengingat masih ditemukannya penderita gizi buruk terutama di wilayah Kota Ende. Jika dalam wilayah kota Ende saja jumlah penderitanya masih ada bahkan meningkat terus dikhawatirkan jumlah penderita di wilayah perdesaan justru lebih banyak. Dinas teknis terkait diminta untuk turun melakukan pemantauan dan pendataan penderita gizi buruk di setiap wilayah agar dapat diketahui secara pasti jumlah penderita dan dapat pula dilakukan penaganan intensif guna menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Ende, Hendrikus Parera kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Kamis (27/3). Hengki Parera mengatakan, dalam Musyawarah Pembangunan di tingkat Kecamatan Ende Utara berdasarkan laporan dari Kepala Puskesmas Kotaratu terungkap bahwa untuk wilayah Kecamatan Ende Utara saja terdapat sebanyak 10 penderita gizi buruk.
Namun, kata Hengki, dari jumlah itu diketahi karena mereka memeriksakan diri ke puskesmas. Sehingga dia yakin masih ada bahkan masih banyak penderita gizi buruk yang belum terpantau di wilayah Kecamatan Ende Utara jika mereka tidak memeriksakan diri ke puskesmas. “Jadi kalau tidak periksa ya tidak terpantau. Ini kelalaian dari petugas posyandu.” Bahkan dia berkeyakinan jumlah itu akan terus bertambah jika dilakukan pemantauan ke seluruh wilayah Kabupaten Ende terutama di wilayah perdesaan.
Kurang Serius
Hengki Parera mengatakan, masih ada bahkan bertambahnya jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Ende ini terjadi karena pemerintah dan dinas terkait kurang serius dalam penanganan masalah gizi buruk. Selain pemerintah petugas di lapangan juga tidak serius mendata dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kondisi ini juga dipengaruhi sikap mental dari masyarakat sendiri yang kurang memperhatikan kesehatan dalam hal mengasuh, memberi makan dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anak.
Petugas posyandu juga kurang memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak yang ada di wilayah masing-masing sehinga mengakibatkan masih adanya penderita gizi buruk.
Lakukan Pendataan
Hengki meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyikapi permasalahan gizi buruk tersebut karena menurutnya, jika tidak secepatnya disikapi dikhawatirkan penderita gizi buruk yang ada saat ini selain jumlahnya bisa bertambah juga akan berkembang ke arah yang lebih buruk baik ke busaung lapar bahkan bisa menimbulkan kematian. Petugas diharapkan turun langsung ke masyarakat guna melakukan pendataan di setiap rumah tangga yang memiliki balita. Posyandu juga diminta untuk melakukan kegiatan penimbangan dan penyuluhan secara rutin terutama kepada ibu hamil dan menyusui dan ibu yang memiliki anak balita. Hal itu perlu agr setiap orangtua dapat memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak.
Manfaatkan Dana Silpa
Anggota DPRD Ende dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Zaenal Abidin Thayeb mengatakan, kondisi masih adanya penderita gizi buruk ini harus ditanggapi serius pemerintah dan Dinas Kesehatan. Kondisi ini merupakan kondisi emergensi sehingga pemerintah harus secepatnya mengambil langkah. Bahkan, kata dia, bila perlu pemerintah memanfaatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun angaran 2006 dan 2007 yang bernilai miliaran itu. Para penderita, kata dia harus dinberikan makanan tambahan secara rutin. Jika 193 penderita gizi buruk setiap tahun diberikan dana Rp1 juta masing-masing penderita maka baru Rp193 juta yang diserap dari dana silpa tersebut dari pada dana itu nganggur dan tidak dimanfaatkan.
193 Penderita
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Ende, Agustinus G. Ngasu kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Kamis mengatakan, hingga maret 2008 terdapat sebanyak 193 penderita gizi buruk tanpa kelainan klinis dan 825 balita gizi kurang. Sedangkan penderita giziburuk dengan kelainan klinis dan yang meninggal dunia karena gizi buruk tidak ada. Dari 193 penderita gizi buruk ini, kata dia, terdapat sebanyak 135 yang telah diberkan makanan tambahan selama tiga bulan. Dari intervensi pemberian makanan tambahan yang dilakukan ini, kondisi mereka semakin membaik.
Dikatakan, jika dari 195 penderita gizi buruk ini terdapat penderita gizi buruk dengan kelainan klinis maka pemerintah akan memberkan biaya rujukan ke rumah sakit. Biaya rujukan itu untuk pemberian makanan tambahan selama mereka dirawat di rumah sakit. Namun, kata Gusti, pemberian biaya rujukan ini hanya untuk 15 penderita. “Dana yang ada sekarang hanya untuk PMT bagi 135 penderita dan beri biaya rujuk untuk 15 orang.”
Dana Kurang
Dana penanganan gizi buruk yang disiapkan pemerintah pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp160,2 juta. Dari dana ini, Rp151,8 juta untuk pemberian makanan tambahan bagi 135 penderita gizi buruk dan Rp8,4 juta sisanya untuk biaya rujukan bagi 15 penderita gizi buruk dengan kelainan klinis.
Sejak tahun 2006, kata Gusti, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan gizi sebesar Rp288,7 juta atau 2,02 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas kesehatan. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2007 yakni hanya sebesar Rp256,8 juta atau 1,14 persen dari total anggaran untuk Dinas Kesehatan. Dana untuk penanganan gizi baru naik lagi di tahun 2008 sebesar Rp587,7 juta atau 3,15 persen dari keseluruhan dana untuk Dinas kesehatan. Total dana ini, kata dia merupakan keseluruhan dana untuk penanganan gizi. Maka jika dipilah lagi untuk penanganan gizi buruk maka jumlahnya tentu tidak seberapa. Kondisi itu mengakibatkan penanganan penderita gizi buruk masih sebatas pemberian makanan tambahan dan penyuluhan.
Capai Gizi Baik
Gusti mengatakan, upaya penanganan terhadap penderita gizi buruk akan terus dilakukan dan ditargetkan pada tahun 2010 sejalan dengan pencanangan Indonesia sehat 2010 setidaknya 80 persen balita di kabupaten Ende sudah mencapai gizi baik, 5 persen berat badan saat lahir rendah, 65 persen ibu hamil tidak menderita anemia. Target lainnya dalam mendukung Indonesia sehat 2010, kata dia adalah setiap 1000 penduduk hanya lima orang yang menderita malaria dan setiap 100 ribu penduduk hanya dua orang yang menderita demam berdarah. Selain itu, upaya lainnya untuk mencapai Indonesia sehat 2010 yakni mengupayakan agar pada tahun 2010 setiap 1000 penduduk hanya ada 10 orang yang menderita diare/muntaber. Penderita HIV/AIDS tidak meningkat dari satu persen jumlah pnduduk yang berisiko. Diupayakan pula agar umur harapan hidup masyarakat dapat mencapai usia 67 tahun sembilan bulan. Angka kematian bagi 25 orang per 1000 kelahiran dan kematian ibu 150 orang per 100 ribu kelahiran hidup. “Ini indicator yangharus dicapai di tahun 2010.” Rentang waktu ini, kata Gusti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan untuk itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit guna mencapai target dimaksud.
Jumlah Penderita Gizi Buruk 193 Orang
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini dinas teknis terkait diminta untuk serius dalam menangani permasalahan gizi buruk yang setiap tahun selalu meningkat jumlah penderitanya itu. Hal itu diangkat mengingat masih ditemukannya penderita gizi buruk terutama di wilayah Kota Ende. Jika dalam wilayah kota Ende saja jumlah penderitanya masih ada bahkan meningkat terus dikhawatirkan jumlah penderita di wilayah perdesaan justru lebih banyak. Dinas teknis terkait diminta untuk turun melakukan pemantauan dan pendataan penderita gizi buruk di setiap wilayah agar dapat diketahui secara pasti jumlah penderita dan dapat pula dilakukan penaganan intensif guna menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Ende, Hendrikus Parera kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Kamis (27/3). Hengki Parera mengatakan, dalam Musyawarah Pembangunan di tingkat Kecamatan Ende Utara berdasarkan laporan dari Kepala Puskesmas Kotaratu terungkap bahwa untuk wilayah Kecamatan Ende Utara saja terdapat sebanyak 10 penderita gizi buruk.
Namun, kata Hengki, dari jumlah itu diketahi karena mereka memeriksakan diri ke puskesmas. Sehingga dia yakin masih ada bahkan masih banyak penderita gizi buruk yang belum terpantau di wilayah Kecamatan Ende Utara jika mereka tidak memeriksakan diri ke puskesmas. “Jadi kalau tidak periksa ya tidak terpantau. Ini kelalaian dari petugas posyandu.” Bahkan dia berkeyakinan jumlah itu akan terus bertambah jika dilakukan pemantauan ke seluruh wilayah Kabupaten Ende terutama di wilayah perdesaan.
Kurang Serius
Hengki Parera mengatakan, masih ada bahkan bertambahnya jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Ende ini terjadi karena pemerintah dan dinas terkait kurang serius dalam penanganan masalah gizi buruk. Selain pemerintah petugas di lapangan juga tidak serius mendata dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kondisi ini juga dipengaruhi sikap mental dari masyarakat sendiri yang kurang memperhatikan kesehatan dalam hal mengasuh, memberi makan dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anak.
Petugas posyandu juga kurang memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak yang ada di wilayah masing-masing sehinga mengakibatkan masih adanya penderita gizi buruk.
Lakukan Pendataan
Hengki meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyikapi permasalahan gizi buruk tersebut karena menurutnya, jika tidak secepatnya disikapi dikhawatirkan penderita gizi buruk yang ada saat ini selain jumlahnya bisa bertambah juga akan berkembang ke arah yang lebih buruk baik ke busaung lapar bahkan bisa menimbulkan kematian. Petugas diharapkan turun langsung ke masyarakat guna melakukan pendataan di setiap rumah tangga yang memiliki balita. Posyandu juga diminta untuk melakukan kegiatan penimbangan dan penyuluhan secara rutin terutama kepada ibu hamil dan menyusui dan ibu yang memiliki anak balita. Hal itu perlu agr setiap orangtua dapat memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak.
Manfaatkan Dana Silpa
Anggota DPRD Ende dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Zaenal Abidin Thayeb mengatakan, kondisi masih adanya penderita gizi buruk ini harus ditanggapi serius pemerintah dan Dinas Kesehatan. Kondisi ini merupakan kondisi emergensi sehingga pemerintah harus secepatnya mengambil langkah. Bahkan, kata dia, bila perlu pemerintah memanfaatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun angaran 2006 dan 2007 yang bernilai miliaran itu. Para penderita, kata dia harus dinberikan makanan tambahan secara rutin. Jika 193 penderita gizi buruk setiap tahun diberikan dana Rp1 juta masing-masing penderita maka baru Rp193 juta yang diserap dari dana silpa tersebut dari pada dana itu nganggur dan tidak dimanfaatkan.
193 Penderita
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Ende, Agustinus G. Ngasu kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Kamis mengatakan, hingga maret 2008 terdapat sebanyak 193 penderita gizi buruk tanpa kelainan klinis dan 825 balita gizi kurang. Sedangkan penderita giziburuk dengan kelainan klinis dan yang meninggal dunia karena gizi buruk tidak ada. Dari 193 penderita gizi buruk ini, kata dia, terdapat sebanyak 135 yang telah diberkan makanan tambahan selama tiga bulan. Dari intervensi pemberian makanan tambahan yang dilakukan ini, kondisi mereka semakin membaik.
Dikatakan, jika dari 195 penderita gizi buruk ini terdapat penderita gizi buruk dengan kelainan klinis maka pemerintah akan memberkan biaya rujukan ke rumah sakit. Biaya rujukan itu untuk pemberian makanan tambahan selama mereka dirawat di rumah sakit. Namun, kata Gusti, pemberian biaya rujukan ini hanya untuk 15 penderita. “Dana yang ada sekarang hanya untuk PMT bagi 135 penderita dan beri biaya rujuk untuk 15 orang.”
Dana Kurang
Dana penanganan gizi buruk yang disiapkan pemerintah pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp160,2 juta. Dari dana ini, Rp151,8 juta untuk pemberian makanan tambahan bagi 135 penderita gizi buruk dan Rp8,4 juta sisanya untuk biaya rujukan bagi 15 penderita gizi buruk dengan kelainan klinis.
Sejak tahun 2006, kata Gusti, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan gizi sebesar Rp288,7 juta atau 2,02 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas kesehatan. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2007 yakni hanya sebesar Rp256,8 juta atau 1,14 persen dari total anggaran untuk Dinas Kesehatan. Dana untuk penanganan gizi baru naik lagi di tahun 2008 sebesar Rp587,7 juta atau 3,15 persen dari keseluruhan dana untuk Dinas kesehatan. Total dana ini, kata dia merupakan keseluruhan dana untuk penanganan gizi. Maka jika dipilah lagi untuk penanganan gizi buruk maka jumlahnya tentu tidak seberapa. Kondisi itu mengakibatkan penanganan penderita gizi buruk masih sebatas pemberian makanan tambahan dan penyuluhan.
Capai Gizi Baik
Gusti mengatakan, upaya penanganan terhadap penderita gizi buruk akan terus dilakukan dan ditargetkan pada tahun 2010 sejalan dengan pencanangan Indonesia sehat 2010 setidaknya 80 persen balita di kabupaten Ende sudah mencapai gizi baik, 5 persen berat badan saat lahir rendah, 65 persen ibu hamil tidak menderita anemia. Target lainnya dalam mendukung Indonesia sehat 2010, kata dia adalah setiap 1000 penduduk hanya lima orang yang menderita malaria dan setiap 100 ribu penduduk hanya dua orang yang menderita demam berdarah. Selain itu, upaya lainnya untuk mencapai Indonesia sehat 2010 yakni mengupayakan agar pada tahun 2010 setiap 1000 penduduk hanya ada 10 orang yang menderita diare/muntaber. Penderita HIV/AIDS tidak meningkat dari satu persen jumlah pnduduk yang berisiko. Diupayakan pula agar umur harapan hidup masyarakat dapat mencapai usia 67 tahun sembilan bulan. Angka kematian bagi 25 orang per 1000 kelahiran dan kematian ibu 150 orang per 100 ribu kelahiran hidup. “Ini indicator yangharus dicapai di tahun 2010.” Rentang waktu ini, kata Gusti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan untuk itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit guna mencapai target dimaksud.
Langganan:
Postingan (Atom)
