Terkait Dana Hibah Rp11 Miliar, Fraksi Demokrat Dorong Bentuk Pansus

* Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Fraksi Demokrat DPRD Ende da;a, pemdapat akhir fraksinya yang dibacakan Sekretaris Fraksi, memberikan catatan kepada lembaga Dewan agar menindaklanjuti permasalahan dana hibah senilai Rp11 miliar dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ende. Hal itu karena menurut Fraksi Demokrat, penjelasan yang disampaikan pemerintah saat menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil yang sebenarnya.

Sejumlah persoalan yang diangkat Fraksi Demokrat dalam pendapat akhir fraksinya yang diobacakan Sudrahman Arifin Nuh pada rapat Paripurna VI DPRD Ende, Kamis (17/12) malam lalu kembali mengangkat persoalan dana hibah EIRTP2 senilai Rp11 miliar dan dana pendamping senilai Rp960 juta yang dianggarkan pada APBD perubahan tahun angaran 2009. Menurut Fraksi Demokrat berdasarkan penjelasan pemeritnah dana pendamping telah digunakan dengan rincian Rp512 juta untuk pendamping pekerjaan Nuanilu-Hangalande sementara Rp447 juta yang merupakan sisa dana dari pekerjaan ini direncanakan untuk pekerjaan Roa-Saga dan Saga-Sokoria. Atas penjelasan pemerintah itu, fraksi berpendapat bahwa pemerintah tidak tertib, tidak taat asas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaporannya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.

Bahkan, tegas Fraksi Demokrat disinyalemen ada indikasi penyimpangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Menurut Fraksi Demokrat, sinyalemen itu sangat beralasan karena berdasarkan bukti laporan realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Aset Daerah dana sebesar Rp960 juta belum direalisasikan atau nol persen. Demikian juga dengan laporan nota informasi oleh Dinas Pekerjaan umum sebagai pengguna anggaran bahwa realisasi keuangan nol persen. Hal mana kedua laporan ini sangat kontradiktif dengan jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi Demokrat.

Sedangkan terkait dana hibah Rp11 miuliar dan yang telah direalisasikan senilai Rp4,190 miliar untuk paket pekerjaan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut karena disinyalemen adanya indikasi penyimpangan. Menurut Fraksi Demokrat, indikasi penyimpangan tersebut antara lain, paket Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande adalah paket dana LOAN EIRTP2 IBRD sebesar Rp22,533 miliar dan juga direncanakan untuk paket penanganan jalan Roa-Saga-Sokoria. Kontrak paket Nudaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande sebesar Rp19,199 miliar yang direalisasikan LOAN ke KPPN Ende sebesar Rp11,518 miliar pada 17 Mei 2009. Realisasi pekerjaan fisik pada paket tersebut sebesar Rp 4 miliar lebih dengan dua kali proses pencairan yaitu 30 Juli 2009 sebesar Rp2,5 miliar dan pada 20 Nopember 2009 sebesar Rp1,5 miliar. Penetapan APBD perubahan 2009 pada 18 Agustus 2009 sebagai pendapatan dana hibah sebesar Rp1,570 miliar.

Fraksi Demokrat mempertanyakan mengapa pencairan dana hibah sebesar Rp4 miliar tersebut disetor kembali ke rekening giro kas daerah pada 20 Juni 2009 dan 20 Nopember 2009 sementara dana hibah tersebut telah masuk ke kas KPPN pada 17 Mei 2009 dan ditetapkan pada APBD perubahan. “Jika dana tersebut disetor pembayaran pendahuluan pada kas daerah maka patut dipertanyakan, diambil dari manakah dana sebesar itu karena pada tahun angaran 2008 tidak dianggarkan dana talangan sebagai persediaan untuk menalangi dana proytek dimaksud,” tegas Sudrasman saat membacakan pendapat akhir Fraksi Demokrat. Fraksi juga mempertanyakan waktu dibayarkan kepada rekanan pelaksana, andaikan dibayar sesuai jangka waktu SPK berarti pada 23 Juli 2007 tahap pertama dan tahap kedua 23 Juli 2008. itu berarti kas daerah berkurang senilai Rp4 miliar selama satu tahun enam bulan.

Pemerintah Kabupaten Ende dalam jawaban pemerintah yang dibacakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge beberapa waktu lalu saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terutama menyangkut sejumlah soal yang diangkat Fraksi Demokrat menjelaskan, dana pendamping sebesar Rp960 juta dan dana hibah IRTP2 senilai Rp11,9 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa untuk dana pendamping tahun 2009 senilai Rp960 juta telah dialokasikan untuk pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande sebesar Rp512,122 juta yang telah dilakukan pembayaran. Dana pendamping untuk pekerjaan jalan Roa-Saga dan Saga-Sokoria direncanakan sebesar Rp447,877 juta yang merupakan sisa dana dari pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande.

Sedangkan untuk dana hibah tahun anggaran 2009 sebesar Rp11 miliar, dirincikan bahwa dana hibah untuk pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu0Hangalande sebesar Rp4 miliar yang telah dilakukan pembayaran. Sisa dana hibah sebesar rp6,8 miliar direncanakan untuk pekerjaan jalan Roa-Saga dan Saga-Sokoria yang mengalami gagal lelang . kondisi sekarang sedang dilakukan reviuw desain di Departemen Pekerjaan Umum RI.

Fraksi PDI perjuangan dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Eugenia Goerti Lay Lado menegaskan, terindikasi pembangunan fisik tahun anggaran 2009 terancam gagal, oleh karenanya fraksi mendesak untuk segera mencari solusi demi menyelamatka kepentingan rakyat. Fraksi juga mendesak pemerintah segera melakukan penilaian kinerja SKPD yang dinilai gagal dan belum mampu menterjemahkan visi dan misi pemerintahan dibawah pimpinan Don Bosco M Wangge dan Achmad Mochdar. Fraksi juga berpendapat bahwa reformasi birokrasi bukan berarti mutasi. Tetapi reformasi hendaknya diartikan merubah pola pikir, tata kerja dan mentalitas para penyelenggara dan pengabdi rakyat sehingga mutasi adalah bagian dari tata kerja pemerintahan.

Fraksi PAN, dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan H. Muhamad Taher menekankan, fraksi memahami keterbatasan keuangan yangberdampak pada belum terlaksananya instrumen perencanaan pembangunan secara utuh. Namun setidaknya total dana investasi sebesar Rp102,847 miliar dapat memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Ende, dalam pendapat akhir fraksinya masing-masing menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Usai pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama bupati dan pimpinan DPRD Ende tentang RAPBD Tahun Anggaran 2010.

Bulog Sub Divre Ende Jamin Stok Beras Aman

* Selama Natal,Tahun Baru dan Selama Tiga Bulan ke Depan

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Bulog Sub Divre) Ende menjamin selama perayaan hari raya Natal dan tahun bari persediaan beras mencukupi. Stok beras yang dimiliki saat ini tidak saja mencukupi kebutuhan untuk hari raya juga mampu mencukupi kebutuhan selama tiga bulan ke depan yakni hingga bulan Maret 2010.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Bulog Sub Divre Ende, Elliaser Patty kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Kamis (17/12). Kondisi saat ini, kata Patty, Bulog Sub Divre Ende menguasai 1.192 ton beras. Stok ini untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat terutama pada hari raya Natal dan tahun baru 2010.

Selain stok yang sudah dimiliki saat ini, dalam waktu dekat akan tiba dari Jawa Timur beras sebanyak 1000 ton. Penambahan stok ini, kata Patty guna mengantisipasi kebutuhan pada musim penghujan mendatang yakni periode Januari-Maret. Dengan akan masuknya 1000 ton ini maka stok beras yang dikuasai menjadi 2.192 ton untuk kebutuhan hari raya dan antisipasi kebutuhan tiga bulan ke depan.

Dia mengakui, stok yang dikuasai itu juga merupakan bagian dari beras untuk masyarakat miskin yang hingga kini belum tersalurkan. Dari 20 kecamatan yang ada, terdapat tujuh kecamatan yang belum terealisasi 100 persen. Tujuh kecamatan tersebut yakni Pulau Ende (Desa Aejeti), Detusoko (Wolomage, Wolomasi), Maurole (Detuwulu), Ende (Jamokeasa, Tonggopapa), Ende Timur (Mautapaga, Rewarangga), Kota Baru (Tanalangi,) dan di Kecamatan Wewaria (Desa Fataatu).

Total raskin yang hingga kini belum terserap, kata dia memang hanya dua persen dari total keseluruhannya atau hanya sekitar 95 ton. Padahal, kata dia, batas akhir penyaluran raskin hanya smapai 23 Desember. Hal itu terkait dengan pengurusan subsidi raskin di Departemen Keuangan RI. Untuk itu, kata Patty, Bulog sangat mengharapkan peran camat dan kepala desa di tujuh kecamatan yang belum terealisasi 100 persen raskin untuk ikut membantu agar bisa secepatnya direalisasikan. Apalagi, kata dia, menjelang hari raya dan musim penghujan seperti ini tentu masyarakat sangat membutuhkan raskin. “Saat ini cadangan pangan sudah mulai menipis. Jadi kita harap peran camat dan kepala desa bisa membantu masyarakat lewat percepatan realisasi penyaluran raskin.”

Dikatakan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana baik tanah longsor, gagal tanam dan pasang naik air laut, kata Patty, terdapat beras cadangan pemeirntah sebanyak 100 ton. Beras ini dapat digunakan oleh bupati sewaktu-waktu manakala terjadi bencana. “Sewaktu-waktu kalau ada bencana bisa dikeluarkan beras cadangan pemerintah sesuai kebutuhan,” kata Patty.

Ibu Margareta, pedagang di Pasar Mbongawani kepada Flores Pos mengatakan, menjelang hari raya natal dan tahun baru seperti ini biasanya harga barang mulai naik. Beras, terigu, gula pasir, minyak goreng dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya mulai mengalami kenaikan. Untuk itu dia meminta pihak Bulog sebagai pihak yang mengurus penstabilan harga beras agar selalu memantau perkembangan harga di pasar. Menurut dia, langkah itu perlu agar kalau harga beras mulai naik dan memberatkan masyarakat mereka bisa ambil langkah antisipasi. “kalau dulu-dulu biasanya ada pasar murah. Kalau bisa menjelang hari raya begini, Bulog bisa buat pasar murah khusus untuk beras supaya bisa bantu kami orang susah.”

Pemerintah Bantah Tekanan dan Minimnya SDM Teknik Sipil Hambat Pekerjaan

* Dana Hibah Sedang Reviu Desain

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Pemerintah Kabupaten Ende dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi membantah sinyalemen Fraksi Demokrat yang mensinyalir adanya berbagai tekanan, intimidasi dan minimnya sumber daya manusia khususnya dibidang teknik sipil telah menghambat pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Menurut pemerintah, sinyalemen seperti itu tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat pelaksanaan proses pelelangan danpelaksanaan kegiatan fisik di lapangan kecuali minimnya SDM pada bidang teknik sipil dan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tekanan dan intimidasi tidak akan mempengaruhi kinerja panitia pengadaan barang/jasa dan pejabat pembuat komitmen. Hal itu karena dalam menjalankan tugas, panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dan pejabat pembuat komitmen megacu pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang mensyaratkan mereka untuk bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadan barang dan jasa. Panitia juga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Panitia juga tidak menerima, tidak menwar dan tidak menjanjikan untuk emberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga tberkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Jawaban pemerintah ini disampaikan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge, dalam rapat paripurna DPRD Ende, Senin (14/12) malam kemarin. Pemerintah mengakui, selain minimnya SDM pada bidang teknik sipil dan bidang pengadaan barang dan ajsa, pemerintah daerah menyadari bahwa tahun 2009 merupakan tahun transisi sehingga keseluruhan proses realisasi fisik sedikit mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan proses pelelangan baru selesai pada pertengahan bulan Agustus da penandatanganan kontrak ada yang baru dilaksanakan pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September 2009. dalam tahapan pelaksanaan, seringkali dijumpai kendala teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Kendala teknis yang dimaksud seperti adanya perubahan kondisi lapangan yang menyimpang dari perencanaan awal sehingga membutuhkan perubahan desain. Terbatasnya jumlah peralatan berat. Kendala non teknis seperti adanya ketentuan upacara adat (neka tana dan pire) yang sering menghambat proses pelaksanaan di lapangan. Kendala non teknis lainnya yakni kondisi topografi yang menyebabkan terhambatnya mobilisasi bahan dan peralatan di lapangan. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah menyadari bahwa terdapat kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang lebih dari 90 hari kalender tidak dapat mencapai fisik 100 persen pada 31 Desember 2009 nanti.

Terkait sinyalemen Fraksi Demokrat terkait adanya monopoli penetapan porsi proyek pada rekanan tertentu dengan tidak mempertimbangkan kemampuan dari rekanan yang sangat berdampak pada pekerjaan yang dilaksanakan dan ditengarai pelaksanaan fisik secara keseluruhan baru mencapai 46 persen pemerintah menjelaskan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. Panitia atau pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang elang yang menguntungkan negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Perhitungan yang ditawarkan adalah terendah yang responsif, telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri dan penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat.

Mencermati kondisi ini maka untuk satu perusahaan kualifikasi kecil dapat melaksanakan pekerjaan sebanyak tiga paket dalam satu tahun anggaran sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang ditentukan. Hasil kompilasi data terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun angaran 2009, tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pemerintah telah berupaya melakukan monitoring terpadu yang memantau seluruh paket-paket pekerjaan fisik. Dari hasil monitoring, telah dilakukan teguran untuk perbaikan terhadap rekanan pelaksana dan pihak pengelola atas keterlambatan pelaksanaan dan juga penggunaan material yang tidak sesuai dngan ketentuan spesifikasi. Bahkan pemerintah menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pihak pelaksana untuk menggantikan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut. Namun kontrol rutinnya sangat tergantung kepada pengawasan lapangan baik yang dilaksanakanoleh konsultan pengawas maupun yang dilaksanakan sendiri secara swakelola.

Terkait dana pendamping sebesar Rp960 juta dan dana hibah IRTP senilai Rp11,9 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa untuk dana pendamping tahun 2009 senilai Rp960 juta telah dialokasikan untuk pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande sebesar Rp512,122 juta yang telah dilakukan pembayaran. Dana pendamping untuk pekerjaan jalan Roa-Saga dan Saga-Sokoria direncanakan sebesar Rp447,877 juta yang merupakan sisa dana dari pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande.

Sedangkan untuk dana hibah tahun anggaran 2009 sebesar Rp11 miliar, dirincikan bahwa dana hibah untuk pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu0Hangalande sebesar Rp4 miliar yang telah dilakukan pembayaran. Sisa dana hibah sebesar rp6,8 miliar direncanakan untuk pekerjaan jalan Roa-Saga dan Saga-Sokoria yang mengalami gagal lelang . kondisi sekarang sedang dilakukan reviuw desain di Departemen Pekerjaan Umum RI.

Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Ketua Fraksi Haji Pua Saleh menyoroti pelaporan pelaksanaan tiga item proyek yang bersumber dari dana hibah masing-masing proyek jalan Nduaria-Warundari, paket Nuanilu-Hangalande dan paket Sokoria Saga. Dua paket masing-masing paket Nduaria-Warundari dan paket Nuanilu-Hangalande berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada bulan Nopember fisiknya masih nol persen. Namun oleh Dinas Pekerjaan Umum dilaporkan telah mencapai 100 persen baik fisik dan keuangan pada bulan Desember.

Fraksi Demokrat dalam bagian lain pandangan umumnya juga menyoroti adanya tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak serta minimnya sumber daya manusia khususnya bidang teknik sipil yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan fisik proyek di lapangan. Fraksi juga menyoroti adanya monopoli dalam penetapan porsi proyek kepada rekanan tertentu dengan tidak empertimbangkan kemampuan rekanan yang pada akhirnya sangat berdampak pada perkembangan fisik pekerjaan yang dilaksanakan. Menurut Fraksi Demokrat, secara keseluruhan lebih dari 46 persen pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan desain konstruktif yang telah ditetapkan terutama material yang digunakan.

Jelang Musim Hujan, PU Perwakilan Siagakan Peralatan

* Antisipasi Bencana Tanah Longsor

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Memasuki musim hujan di penghujung tahun 2009 ini, Dinas Pekerjaan Umum Perwakilan NTT di Ende telah mensiagakan semua peralatan. Peralatan berat yang dimiliki tersebut disiagakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi bencana tanah longsor. Namun demikian, jalur jalan Ende-Maumere yang selama ini rawan longsor berangsur-angsur mulai digusur dan ditata agar dapat mengurangi resiko longsor di musim penghujan.

Hal itu dikatakan Kepala Satuan Kerja NVT Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) perwakilan NTT di Ende, Leo Sigit kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Senin (14/12). Menurut Sigit, kondisi jalur jalan Ende-Maumere yang selama ini banyak titik rawan longsornya berangsur-angsur mulai dibenahi. Kondisi di lapangan saat ini sudah mulai baik. Dia berharap agar pada musim penghujan ini walaupun hujan namun dalam batas-batas yang wajar sehingga tidak sampai menimbulkan bencana longsor terutama pada titik-titik rawan longsor tersebut.

Untuk antisipasi terjadinya bencana tanah longsor di sepanjang jalur jalan tersebut, pihaknya telah menyiapkan peralatan. Semua alat saat ini, kata Sigit disiagakan di kantor. “Kita siagakan di sini. Kalau ada bencana baru kita turunkan alat ke lokasi. Tapi mudah-mudahan tidak ada bencana,” kata Sigit. Saat ini, kata dia, titik-titik rawan longsor sepanjang jalur jalan Ende-Detusoko-Maumere sudah banyak yang dibenahi. Jalan dan jembatan yang sebelumnya rusak dan terdapat lubang di badan jalan rata-rata sudah mulai dibenahi dan diperbaiki.

Pada titik-titik rawan kecelakaan terutama pada tikungan-tikungan tajam, kata Sigit, juga telah dipasangi pengaman jalan. Sejumlah patok-patok telah dipasang. Namun menurut Sigit, pemasangan patok seperti itu bukan untuk mengurangi kecelakaan. Pemasangan itu hanya untuk mengingatkan para pengguna jalan menyangkut batas bahu jalan. “Patok ini hanya mengingatkan. Tapi kalau pengguna jalan sudah mabuk tentu dia tidak perhatikan lagi.”

Terkait adanya keinginan masyarakat agar pihaknya sebaiknya memasang gadril (baja pengaman jalan) agar lebih membantu pengguna jalan, Sigit katakan pemasangan gadril juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lagi pula, kata Sigit, pemasangan gadril atau patok bukan hanya untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Sehingga menurutnya, semuanya itu kembali kepada pengguna jalan itu sendiri.

Sahrul, salah seorang penjual ikan kepada Flores Pos mengatakan, jalur alan Ende-Maumere memang sudah sangat baik setelah dilakukan pembenahan oleh dinas teknis terkait. Hanya saja dia berharap, pada jalur-jalur rawan kecelakaan perlu dipasang peringatan agar membantu masyarakat. Dia juga meminta dinas teknis terkait untuk selalu siaga terutama memasuki musim penghujan. Menurutnya, jalur jalan Ende-Maumere merupakan jalur yang langganan longsor. Apalagi, kata dia jalur jalan ini tidak memiliki jalur jalan alternatif sehingga alat berat harus selalu disigakan pada titik-titik rawan longsor. Hal itu menurutnya sangat penting agar jka terjadi longsor langsung dibersihkan sehinga tidak menghambat arus transportasi. Apalagi menurutnya, sepanjang jalur jalan itu rawan longsor sehingga jika ada pengendara yang terjebak dalam longsor akan semakin membahayakan para pengguna jalan.