• Banyak Manfaat yang Akan Didapatkan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Ketua Forum Parlemen DPRD NTT, Kristo Blasin bersama Angela Mercy Piung, anggota DPRD Provinsi NTT dalam kunjungan kerja ke Ende dan bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Ende mendorong pembentukan Forum Parlemen di DPRD Ende. Keberadaan Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan ini keanggotaannya bersifat independen dan tanpa paksaan. Keanggotanya sukarela terutama bagi anggota Dewan yang peduli terhadap pendidikan dan pembangunan.
Keberadaan Forum Parlemen, kata Kristo Blasin di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Ende, Sabtu (6/10), bertugas memfasilitasi kerja-kerja parlemen. Bagi anggota Dewan yang ebrsedia menjadi anggota forum, nantinya akan ada penguatan kapasitas di mana forum mensuplai data dn informasi untuk dibaca dan didiskusikan. Forum juga dapat menyelenggarakan diskusi terbatas. Selain itu, difaslitiasi sejumlah NGO, forum dapat melakukan kunjungan ke luar negeri dan dalam negeri.
Setelah berada dalam forum dan sering mengikuti penguatan kapasitas, serta berkat suplai data dan informasi, lanjut Blasin, dapat mendorong Dewan untuk menghasilkan peraturan daerah inisiatif. Kondisi itu, kata dia sudah dilakukan oleh DPRD provinsi di mana Dewan mampu menghasilkan sejumlah peraturan daerah inisiatif seperti Perda Penanggulangan Bencana. Dari sini, nantinya diharapkan dapat mempengaruhi alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikand an pembangunan.
Dalam menjalankan tugasnya, kata Blasin, forum membutuhkan satu tenaga sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif ini diharapkan orang yang memiliki kemampuan bahasa asing sehingga mampu membangun komunikasi dengan NGO luar negeri.
Forum Parlemen, kata dia sudah dibentuk di Alor, TTS, Sumba Barat, Manggarai, Kabupaten Kupang dan terakhir baru dibentuk di Sikka.
Terhadap tawaran pembentukan Forum Parlemen ini, Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu mengatakan, forum ini seara kelembagaan sangat dukung mengingat dengan adanya forum ini maknanya dapat memebrikan informasi dan jalin kerjasama sehingga anggota Dewan tidak seperti katak dalam tempurung yang hanya tahu seputar Ende saja. Dengan terlibat dalam foruim, lanjutnya, seorang anggota Dewan dapat mengetahui daerah lain dan dpat melakukan sesuatu untuk daerah setelah belajar di daerah lain. “Secara pribadi saya sangat respek dengan forum ini. Manakala terbentuk, rohnya tinggal disampaikan,” katanya.
14 November 2010
Pembahasan Penetapan Perubahan APBD 2010 Deadlock
• Diskorsing dan Divas Kembali di Ruang Gabungan Komisi
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2010 menemui jalan buntu (deadlock) setelah dalam pembahasan tersebut banyak anggota Dewan yang mempersoalkan terjadinya pergeseran angaran setelah dilakukan asistensi dengan Tim Asisten Provinsi NTT. Rapat akhirnya diskorsing dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama natara Badan Anggaran DPRD Ende dan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Gabungan Komisi.
Dalam rapat paripurna VII yang dipimpin Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu didampingi Wakil Ketua, M Anwar Liga di ruang rapat utama, Senin (8/11) juga dihadiri Bupati Ende, Don Bosco M Wangge, Wakil Bupati, Achmad Mochdar, Sekretaris Daerah, Yoseph Ansar Rera, Asisten I Setda Ende, Martinsu Ndate, Asisten III Setda, Abdul Syukur Muhamad. Hadir juga pimpinan SKPD dan PNS lingku Pemerintah Kabupaten Ende.
Setelah rapat dibuka ketua DPRD, Marsel Petu dan mulai memasuki pembahasan Heribertus Gani meminta bicara. Gani pada kesempatan itu mempersoalkan tindaklanjut pemerintah terkait dengan hasiul asistensi di provinsi. Persoalan pertama yang dipertanyakan adalah menyangkut belanja gaji. Dalam proses pembahasan baik di Badan Anggaran, gabungan Komisi dan paripurna ternyata da fakta lain yang mengemuka dalam asistensi. Rencana berlanja gaji yang sudah dibayar sebesar Rp9,8 miliar dan setelah ditelaah ternyata pergeseran dana tidak berdampak pada belanja pegawai. Namun faktanya tidak mengalami pengurangan tetapi justru terjadi penambahan 7,75 persen menjadi Rp19 miliar lebih.
Dikatakan, esensi dari pergeseran dalam setiap tahapan pembahasan dalah mengurangi belanja gaji pada komponen belanja pegawai dan digeser untuk membiayai kegiatan di dalam instansi bersangkutan ataupun kegiatan pada SKPD yang lain. Dengan demikian, lanjutnya, pagu anggaran menjadi berkurang. “Tapi faktanya pagu bertambah,” kata Gani. Dari penambahan sekitar 7,75 persen itu, ada Rp9 milir lebih untuk tunjangan profesi guru dan terdapat penambahan belanja gaji senilai Rp2 miliar lebih. “Ini satu hal yang sangat aneh dan sangat ironi jika dibandingkan disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 yang mensyaratkan akres gaji dua setengah persen,” katanya.
Terhadap penyajian data yang kurang transparan di mana satu sisi katakan bergeser belanja pegawai tetapi di sisi lain pagu belanja bertambah 7,75 persen. Penambahan Rp2 miliar, lanut dia juga tidak mengemuka sejak pembukaan sidang II. Karena itu, Gani meminta agar pemerintah terlebih dahulu mengklarifikasi sebelum dilanjutkan pembahasan dan penetapan perubahan APBD 2010. hal itu menurutnya perlu dilakukan agar tidak membiarkan alokasi komponen belanja gaji kabr dan berdampak pada kebingungan sat pembahasan perhitungan anggaran di 2011 nanti.
Gani juga mengkritisi ketimpangan dalam struktur APBD antara belanja langsung dan bel;anja tidak langsungdengan perbandingan 60 dan 40 persen. Besarnya untuk aparatur dalam komponen belanja langsung mengakibatkan terjadi pergeseran esensi kehadiran pemerintah yang lebih pada untuk pemerintah ketimbang untuk rakyat. Terhadap keseimbangan anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung ini, lanjutnya haruis menjadi perhatian bersama ke depan.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge pada kesempatan itu mengatakan, terkait struktur APBD yang kurang seimbang selama ini memang menjadi perhatian bersama. Terhadap hal itu, lanjutnya, peerintah sudah memiliki konsep dan telah dibicarakan secara khusus. Untuk itu, pada APBD 2011 nanti, setiap SKPD diwajibkan untuk mengajukan membuat RKA secara lengkap sebelum diajukan ke lembaga Dewan mengingat selama ini masih diajukan dalam bentuk mentah atau gelondogan.
Pemerintah, lanjutnya juga sudah memerintahkan kepada setiap unit kerja untuk memangkas anggaran untuk konsultasi. Di masa sekarang, lanjutnya konsultasi dapat dilakukan melalui kontaktelepon tanpa harus pergi langsung. Dengan penerapan seperti itu, kata Bupati Don, dapat diketahui SKPD mana yang berpihak pada masyarakat dan mana yang tidak berpihak kepada masyarakat. “Dengan demikian setyidaknya ada pergeseran aju walau belum capai 60 persen,” kata Bupati Don Wangge.
Abdul Kadir Hasan mengatakan, saat asistensi tidak terjadi pergeseran. Namun dalampenyajian terjadi pergeseran di mana terjadi penambahan dan pengurangan anggaran. Pagu dana untuk perubahan APBD 2010, lanjutnya sudah disetujui dan ditandantangani. Selanjutnya pemerintah tinggal melakukan distribusi sehingga tidak ada lagi perubahan dan pengurangan anggaran.
Etelah melalui proses yang cukup alot, Ketua Dewan, Marsel petu menyarankan agar rapat diskorsing untuk dilakukan pembicaraan antara Badan Anggaran dan TAPD. Rapat akhirnya diskorsing selama setengah jam. Pertemuan kemudian dilanjutkan di ruang rapat Gasbungan Komisi. Rapat yang digelar tertutuip itu semua menggunakan alat pengeras suara. Namun kemudian tidak lagi digunakan.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2010 menemui jalan buntu (deadlock) setelah dalam pembahasan tersebut banyak anggota Dewan yang mempersoalkan terjadinya pergeseran angaran setelah dilakukan asistensi dengan Tim Asisten Provinsi NTT. Rapat akhirnya diskorsing dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama natara Badan Anggaran DPRD Ende dan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Gabungan Komisi.
Dalam rapat paripurna VII yang dipimpin Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu didampingi Wakil Ketua, M Anwar Liga di ruang rapat utama, Senin (8/11) juga dihadiri Bupati Ende, Don Bosco M Wangge, Wakil Bupati, Achmad Mochdar, Sekretaris Daerah, Yoseph Ansar Rera, Asisten I Setda Ende, Martinsu Ndate, Asisten III Setda, Abdul Syukur Muhamad. Hadir juga pimpinan SKPD dan PNS lingku Pemerintah Kabupaten Ende.
Setelah rapat dibuka ketua DPRD, Marsel Petu dan mulai memasuki pembahasan Heribertus Gani meminta bicara. Gani pada kesempatan itu mempersoalkan tindaklanjut pemerintah terkait dengan hasiul asistensi di provinsi. Persoalan pertama yang dipertanyakan adalah menyangkut belanja gaji. Dalam proses pembahasan baik di Badan Anggaran, gabungan Komisi dan paripurna ternyata da fakta lain yang mengemuka dalam asistensi. Rencana berlanja gaji yang sudah dibayar sebesar Rp9,8 miliar dan setelah ditelaah ternyata pergeseran dana tidak berdampak pada belanja pegawai. Namun faktanya tidak mengalami pengurangan tetapi justru terjadi penambahan 7,75 persen menjadi Rp19 miliar lebih.
Dikatakan, esensi dari pergeseran dalam setiap tahapan pembahasan dalah mengurangi belanja gaji pada komponen belanja pegawai dan digeser untuk membiayai kegiatan di dalam instansi bersangkutan ataupun kegiatan pada SKPD yang lain. Dengan demikian, lanjutnya, pagu anggaran menjadi berkurang. “Tapi faktanya pagu bertambah,” kata Gani. Dari penambahan sekitar 7,75 persen itu, ada Rp9 milir lebih untuk tunjangan profesi guru dan terdapat penambahan belanja gaji senilai Rp2 miliar lebih. “Ini satu hal yang sangat aneh dan sangat ironi jika dibandingkan disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 yang mensyaratkan akres gaji dua setengah persen,” katanya.
Terhadap penyajian data yang kurang transparan di mana satu sisi katakan bergeser belanja pegawai tetapi di sisi lain pagu belanja bertambah 7,75 persen. Penambahan Rp2 miliar, lanut dia juga tidak mengemuka sejak pembukaan sidang II. Karena itu, Gani meminta agar pemerintah terlebih dahulu mengklarifikasi sebelum dilanjutkan pembahasan dan penetapan perubahan APBD 2010. hal itu menurutnya perlu dilakukan agar tidak membiarkan alokasi komponen belanja gaji kabr dan berdampak pada kebingungan sat pembahasan perhitungan anggaran di 2011 nanti.
Gani juga mengkritisi ketimpangan dalam struktur APBD antara belanja langsung dan bel;anja tidak langsungdengan perbandingan 60 dan 40 persen. Besarnya untuk aparatur dalam komponen belanja langsung mengakibatkan terjadi pergeseran esensi kehadiran pemerintah yang lebih pada untuk pemerintah ketimbang untuk rakyat. Terhadap keseimbangan anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung ini, lanjutnya haruis menjadi perhatian bersama ke depan.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge pada kesempatan itu mengatakan, terkait struktur APBD yang kurang seimbang selama ini memang menjadi perhatian bersama. Terhadap hal itu, lanjutnya, peerintah sudah memiliki konsep dan telah dibicarakan secara khusus. Untuk itu, pada APBD 2011 nanti, setiap SKPD diwajibkan untuk mengajukan membuat RKA secara lengkap sebelum diajukan ke lembaga Dewan mengingat selama ini masih diajukan dalam bentuk mentah atau gelondogan.
Pemerintah, lanjutnya juga sudah memerintahkan kepada setiap unit kerja untuk memangkas anggaran untuk konsultasi. Di masa sekarang, lanjutnya konsultasi dapat dilakukan melalui kontaktelepon tanpa harus pergi langsung. Dengan penerapan seperti itu, kata Bupati Don, dapat diketahui SKPD mana yang berpihak pada masyarakat dan mana yang tidak berpihak kepada masyarakat. “Dengan demikian setyidaknya ada pergeseran aju walau belum capai 60 persen,” kata Bupati Don Wangge.
Abdul Kadir Hasan mengatakan, saat asistensi tidak terjadi pergeseran. Namun dalampenyajian terjadi pergeseran di mana terjadi penambahan dan pengurangan anggaran. Pagu dana untuk perubahan APBD 2010, lanjutnya sudah disetujui dan ditandantangani. Selanjutnya pemerintah tinggal melakukan distribusi sehingga tidak ada lagi perubahan dan pengurangan anggaran.
Etelah melalui proses yang cukup alot, Ketua Dewan, Marsel petu menyarankan agar rapat diskorsing untuk dilakukan pembicaraan antara Badan Anggaran dan TAPD. Rapat akhirnya diskorsing selama setengah jam. Pertemuan kemudian dilanjutkan di ruang rapat Gasbungan Komisi. Rapat yang digelar tertutuip itu semua menggunakan alat pengeras suara. Namun kemudian tidak lagi digunakan.
Telah Bergeser, Substansi Sertifikasi Guru
• Kata Heribertus Gani
Oleh Hieroimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Heribertus Gani, anggota DPRD Ende dari Fraksi Gabungan Pemuda Kebangsaan Berdaulat mengatakan, memperhatikan substansi pelaksanaan program sertifikasi guru saat ini, telah mengalami pergeseran. Jika diawal pelaksanaan program sertifikasi, penekanan paling pertamanya adalah pada peningkatan profesionalisme guru. Namun dalam pelaksanaannya akhir-akhir ini justru telah bergeser ke aspek kesejahteraan.
Hal itu dikemukakan Herbertus Gani saat tatap muka dengan Kristo Blasin dan Angela Mercy Piung, anggota DPRD Provinsi NTT di ruang prapat Gabungan Komisi, Sabtu (6/11).
Padahal, kata Heri Gani, aspek ekonomi akan dengan sendirinya ikut mengalami peningkatan ketika profesionalisme seorang guru sudah ditingkatkan. Kondisi ini, lanjutnya perlu emnjadi perhatian ke depan agar substansi dasar pelaksanaan program sertifikasi guru tetap dijaga.
Selain mengangkat persoalan sertifikasi guru, dalam pertemuan itu Heri Gani juga mengangkat sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Ende. Menurutnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah aspek manusia guru. Dalam kaitan dengan guru, persoalan yang dihadapi pertama adalah menyangkut jumlah guru. Kabupaten Wende, katanya mengalami kekurangan tenaga guru sebanyak lebih kruang 600. Kondisi ini katanya, jika hanya menunggu atau berharap pada formasi guru dalam seleksi CPNSD maka membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun baru persoalan jumlah guru dapat teratasi.
Persoalan lain yang turut memicu merosotnya tingkat lkelulusan di Ende, lanjutnya adalah persoalan kualifikasi guru yang didominasi lulusan SPG dan SGA. Terhadap persoalan ini, dia mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan Dewan provinsi untuk penyelesaian persoalan ini.
Dalam kaitan dengan ketenagaan, di Ende saat ini ada guru kontrak pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam proses pengalihan status menjadi PNS terkadang ada kebergantungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah tentunya mengharapkan jika guru kontrak itu diangkat oleh pemerintah pusat maka pengalihan status ke PNS menjadi tanggung jawab pusat demikian juga yang diangkat provinsi maka menjadi tnggung jawab pemerintah provinsi. Selama ini, guru kontrak provinsi baru diangkat delapan orang dan itupun atas upaya mereka sendiri.
Terkait aloksi anggaran, kata Gani, dana aloksi khusus sebesar Rp13 miliar yang dialokasikan tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Selama ini, lanjutnya. belum cukup nampak alokasi dana APBD provinsi yang mengarah kepada ketersediaan sarana pendidikan di kabupaten. Hal itu harapnya hendaknya menjadi perhatian ke depan.
Angela Mercy Piung, anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan, persoalan guru kontrak selama memang belum begitu diperhatikan. Hal itu karena kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah di kabupaten/kota. Apa yang disampaikan dalam tatap muka itu, kata Mercy akan menjadi perhatian DPRD NTT untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dlam penanganan guru kontrak ke depan. Menurutnya, pengalihan status guru kontrak ke PNS memng harus menjadi perjuangan bersama ke depan.
Kristo Blasin mengatakan, kendati dalam persentase kelulusan baik SMA dan SMP pada tahun 2010 bukan berarti lebih bodok dari daerah lain. Terhadap rendahnya tingkat kelulusan ini, lanjutnya telah dilakukan evaluasi. Persoalan tingkat kelulusan juga tidak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi. “Para pemimpin baik di provinsi dan kabupaten tidak boleh salahkan diri. Sekarang saatnya untuk berani melakukan terobosan untuk atasi persoalan pendidikan yang merosot ini,” kata Blasin.
Oleh Hieroimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Heribertus Gani, anggota DPRD Ende dari Fraksi Gabungan Pemuda Kebangsaan Berdaulat mengatakan, memperhatikan substansi pelaksanaan program sertifikasi guru saat ini, telah mengalami pergeseran. Jika diawal pelaksanaan program sertifikasi, penekanan paling pertamanya adalah pada peningkatan profesionalisme guru. Namun dalam pelaksanaannya akhir-akhir ini justru telah bergeser ke aspek kesejahteraan.
Hal itu dikemukakan Herbertus Gani saat tatap muka dengan Kristo Blasin dan Angela Mercy Piung, anggota DPRD Provinsi NTT di ruang prapat Gabungan Komisi, Sabtu (6/11).
Padahal, kata Heri Gani, aspek ekonomi akan dengan sendirinya ikut mengalami peningkatan ketika profesionalisme seorang guru sudah ditingkatkan. Kondisi ini, lanjutnya perlu emnjadi perhatian ke depan agar substansi dasar pelaksanaan program sertifikasi guru tetap dijaga.
Selain mengangkat persoalan sertifikasi guru, dalam pertemuan itu Heri Gani juga mengangkat sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Ende. Menurutnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah aspek manusia guru. Dalam kaitan dengan guru, persoalan yang dihadapi pertama adalah menyangkut jumlah guru. Kabupaten Wende, katanya mengalami kekurangan tenaga guru sebanyak lebih kruang 600. Kondisi ini katanya, jika hanya menunggu atau berharap pada formasi guru dalam seleksi CPNSD maka membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun baru persoalan jumlah guru dapat teratasi.
Persoalan lain yang turut memicu merosotnya tingkat lkelulusan di Ende, lanjutnya adalah persoalan kualifikasi guru yang didominasi lulusan SPG dan SGA. Terhadap persoalan ini, dia mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan Dewan provinsi untuk penyelesaian persoalan ini.
Dalam kaitan dengan ketenagaan, di Ende saat ini ada guru kontrak pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam proses pengalihan status menjadi PNS terkadang ada kebergantungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah tentunya mengharapkan jika guru kontrak itu diangkat oleh pemerintah pusat maka pengalihan status ke PNS menjadi tanggung jawab pusat demikian juga yang diangkat provinsi maka menjadi tnggung jawab pemerintah provinsi. Selama ini, guru kontrak provinsi baru diangkat delapan orang dan itupun atas upaya mereka sendiri.
Terkait aloksi anggaran, kata Gani, dana aloksi khusus sebesar Rp13 miliar yang dialokasikan tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Selama ini, lanjutnya. belum cukup nampak alokasi dana APBD provinsi yang mengarah kepada ketersediaan sarana pendidikan di kabupaten. Hal itu harapnya hendaknya menjadi perhatian ke depan.
Angela Mercy Piung, anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan, persoalan guru kontrak selama memang belum begitu diperhatikan. Hal itu karena kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah di kabupaten/kota. Apa yang disampaikan dalam tatap muka itu, kata Mercy akan menjadi perhatian DPRD NTT untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dlam penanganan guru kontrak ke depan. Menurutnya, pengalihan status guru kontrak ke PNS memng harus menjadi perjuangan bersama ke depan.
Kristo Blasin mengatakan, kendati dalam persentase kelulusan baik SMA dan SMP pada tahun 2010 bukan berarti lebih bodok dari daerah lain. Terhadap rendahnya tingkat kelulusan ini, lanjutnya telah dilakukan evaluasi. Persoalan tingkat kelulusan juga tidak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi. “Para pemimpin baik di provinsi dan kabupaten tidak boleh salahkan diri. Sekarang saatnya untuk berani melakukan terobosan untuk atasi persoalan pendidikan yang merosot ini,” kata Blasin.
118 PNS Ikuti Orientasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Akan Ditempatkan di Desa-Desa
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebanyak 118 pegawai negeri sip8il (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yang akan menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa mengikuti orientasi. Mereka ini nantinya akan ditempatkan di desa-desa dalam membantu pemerintah mensukseskan berbagai program yang diturunkan.
Orientasi kepada 118 PNS ini dilaksanakan di lantai dua kantor bupati Ende, Sabtu (6/11). Kegiatan orientasi dibuka Bupati Ende, Don Bosco M Wangge.
Dalam sambutannya, Bupati Don Wangge mengatakan, banyak kalangan yang ketika mendengar disebutkan kata desa di otaknya selalu berpikir bahwa suasana di desda gelap, berpendidikan rendah dan segala macam yang minus di desa. Namun, lanjutnya, sebagai orang yang datang dari desa, semua tentu sadar benar akan kondisi riil seperti itu yang ada di desa. Kondisi ini pula yang membuat orang terkadang enggan untuk kembali ke desa.
Padahal, katanya, di desa banyak hal yang dapat diperoleh yang selama ini tidak diperoleh di bangku sekolah. Selain itu, dengan bertugas di desa dapat membuktikan kemampuan diri yang sebenarnya dn menunjukan sebagai orang terpilih. Diakuinya, keberadaan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah saat ini yang menjadi besar di Ende mengawali karirnya dari desa.
Bupati Don Wangge menceritakan pengalamannya saat menjadi kader pelopor pembangunan desa (KPPD) di Desa Mataru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Menurutnya, desa Mataru merupakan desa yang dianggap paling minus dan begitu banyak tantangan namun dapat dilakukan pendekatan untuk merubah pola perilaku yang buruk.
Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat di desa, lanjut Bupati Don, apa yang harus dilakukan tergantung pada pemahaman terhadap masyarakat desa. Untuk itu, perlu orientasi dan mengenal karakteristik desa, mengenal para tokoh masyarakat yang berperan di desa selain kepala desa. Setelah pendekatan dilakukan dan sudahmulai diterima baru mulai menjalankan lagkah apa yang dikerjakan. “Tapi kunci dari semua itu adalah kesiapan untuk bekerja di desa,” kata Bupati Don.
Dalam melaksanakan tugas, lanjutnya, tentu ada tantangan yang dihadapi. Menghadapi tantangan tersebut harus dihadapi dengan pendekatan dari hati ke hati. Sesuai pengalamannya di Mataru, lanjutnya, ada kepala dusun yang sulit diajak kerjasama dan selalu mempengaruhi warga untuk tidak bekerja. Namun setelah dilakukan pendekatan dari hati ke hati dan sudah memasuki hati mereka, justru dia yang menjadi pendukung dalam sukseskan kegiatan. Karena itu, lanjutnya, ketika ditempatkan di tempat yang sulit justru akan semakin diasah dan jika bekerja dengan sepenuh hati maka tidak akan merasa terbebani.
Dia juga mengingatkan kepada PNS yang mengikuti orientasi agar tidak berpikir bahwa ditempatkan di desa merupakan suatu bentuk hukuman. Karena, jika menganggap sebagai hukuman maka akan gagal dalam melaksanakan tugas. Namun jika menerima tugas yang diberikan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh maka akan berhasil. Dikatakan pula, keberadaan para PNS tenaga fasilitator di desa tidak mungkin dibiarkan terus di desa. Jika menunjukan keberhasilan tentu akan dipromosikan. Namun jika gagal maka tetap bertahan di desa dulu.
Dionisius Ali, Ketua Panitia Orientasi mengatakan, pelaksanaan orientasi fsilitator pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan agar PNS yang akan menjadi fasilitator dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi. Juga untuk meningkatkan kemampuan fasilitator pemberdayaan masyarakat desa agar memiliki kemampuan dalam memfasilitasi program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan.
Kepada 118 PNS yang mengikuti orientasi, lanjut Ali diharapkan mampu menggerakan minat, kemampuan dan semangat masyarakat perorangan atau kelompok untuk seczra swadaya gotong-royong melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Mereka juga diharapkan mampu memberikan informasi, melakukan pendekatan dengan mengutakan sikap mengajak dan menyampaikan gagasan-gagasan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat. Para fasilitator juga nantinya diharapkan dapat berperan dan mnumbuhkan prakarsa, menghimpun pendapat dan harapan serta kebutuhan masyarakat dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Mengorganisir kegiatan yang ada di desa dan emngkomunikasikan kepda pihak terkait serta mampu memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat atau kelompok.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebanyak 118 pegawai negeri sip8il (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yang akan menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa mengikuti orientasi. Mereka ini nantinya akan ditempatkan di desa-desa dalam membantu pemerintah mensukseskan berbagai program yang diturunkan.
Orientasi kepada 118 PNS ini dilaksanakan di lantai dua kantor bupati Ende, Sabtu (6/11). Kegiatan orientasi dibuka Bupati Ende, Don Bosco M Wangge.
Dalam sambutannya, Bupati Don Wangge mengatakan, banyak kalangan yang ketika mendengar disebutkan kata desa di otaknya selalu berpikir bahwa suasana di desda gelap, berpendidikan rendah dan segala macam yang minus di desa. Namun, lanjutnya, sebagai orang yang datang dari desa, semua tentu sadar benar akan kondisi riil seperti itu yang ada di desa. Kondisi ini pula yang membuat orang terkadang enggan untuk kembali ke desa.
Padahal, katanya, di desa banyak hal yang dapat diperoleh yang selama ini tidak diperoleh di bangku sekolah. Selain itu, dengan bertugas di desa dapat membuktikan kemampuan diri yang sebenarnya dn menunjukan sebagai orang terpilih. Diakuinya, keberadaan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah saat ini yang menjadi besar di Ende mengawali karirnya dari desa.
Bupati Don Wangge menceritakan pengalamannya saat menjadi kader pelopor pembangunan desa (KPPD) di Desa Mataru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Menurutnya, desa Mataru merupakan desa yang dianggap paling minus dan begitu banyak tantangan namun dapat dilakukan pendekatan untuk merubah pola perilaku yang buruk.
Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat di desa, lanjut Bupati Don, apa yang harus dilakukan tergantung pada pemahaman terhadap masyarakat desa. Untuk itu, perlu orientasi dan mengenal karakteristik desa, mengenal para tokoh masyarakat yang berperan di desa selain kepala desa. Setelah pendekatan dilakukan dan sudahmulai diterima baru mulai menjalankan lagkah apa yang dikerjakan. “Tapi kunci dari semua itu adalah kesiapan untuk bekerja di desa,” kata Bupati Don.
Dalam melaksanakan tugas, lanjutnya, tentu ada tantangan yang dihadapi. Menghadapi tantangan tersebut harus dihadapi dengan pendekatan dari hati ke hati. Sesuai pengalamannya di Mataru, lanjutnya, ada kepala dusun yang sulit diajak kerjasama dan selalu mempengaruhi warga untuk tidak bekerja. Namun setelah dilakukan pendekatan dari hati ke hati dan sudah memasuki hati mereka, justru dia yang menjadi pendukung dalam sukseskan kegiatan. Karena itu, lanjutnya, ketika ditempatkan di tempat yang sulit justru akan semakin diasah dan jika bekerja dengan sepenuh hati maka tidak akan merasa terbebani.
Dia juga mengingatkan kepada PNS yang mengikuti orientasi agar tidak berpikir bahwa ditempatkan di desa merupakan suatu bentuk hukuman. Karena, jika menganggap sebagai hukuman maka akan gagal dalam melaksanakan tugas. Namun jika menerima tugas yang diberikan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh maka akan berhasil. Dikatakan pula, keberadaan para PNS tenaga fasilitator di desa tidak mungkin dibiarkan terus di desa. Jika menunjukan keberhasilan tentu akan dipromosikan. Namun jika gagal maka tetap bertahan di desa dulu.
Dionisius Ali, Ketua Panitia Orientasi mengatakan, pelaksanaan orientasi fsilitator pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan agar PNS yang akan menjadi fasilitator dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi. Juga untuk meningkatkan kemampuan fasilitator pemberdayaan masyarakat desa agar memiliki kemampuan dalam memfasilitasi program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan.
Kepada 118 PNS yang mengikuti orientasi, lanjut Ali diharapkan mampu menggerakan minat, kemampuan dan semangat masyarakat perorangan atau kelompok untuk seczra swadaya gotong-royong melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Mereka juga diharapkan mampu memberikan informasi, melakukan pendekatan dengan mengutakan sikap mengajak dan menyampaikan gagasan-gagasan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat. Para fasilitator juga nantinya diharapkan dapat berperan dan mnumbuhkan prakarsa, menghimpun pendapat dan harapan serta kebutuhan masyarakat dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Mengorganisir kegiatan yang ada di desa dan emngkomunikasikan kepda pihak terkait serta mampu memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat atau kelompok.
Jangan Jadikan Ende Tempat Pencucian Uang
* Pembangunan Dermaga di Ende
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Achmad Alhabsyi, anggota DPRD Ende dari Fraksi Hanura Bintang Sejahtera mengingatkan berbagai pihak untuk tidak menjadikan Kabupaten Ende sebagai tempat pencucian uang. Pernyataannya itu terkait dengan pengerjaan sejumlah pelabuhan dan fasilitas pelabuhan yang ada di Kabupaten Ende.
Hal itu dikatakan Achmad Alhabsyi saat tatap muka antara anggota DPRD Provinsi NTT, Kristo Blasin dan Angela Mercy Piung dengan pimpinan dan anggota DPRD Ende di ruang rapat Gabungan Komisi, Sabtu (6/11). Menurut Achmad Alhabsyi, Kabupaten Ende banyak menerap dana-dana dari pusat untuk pembangunan dermaga dan fasilitas dermaga. Dana yang masuk diperkirakan lebih kurang mencapai Rp20 miliar.
Hanya saja, kata Alhabsyi, dari jumlah dana yang begitu besar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan dermaga, pelaksanaan pekerjaan di lapangan disinyalir tidak dikerjakan dengan benar. Bahkan, dermaga Pelabuhan Ende yang saat ini masuh dalam masa pemeliharaan sudah mengalami kerusakan. “Sekarang dermaga Ende sudah bolong di sana sini. Saya minta pak Kristo Blasin dan ibu Mercy turun pantau langsung ke dermaga,” kata Alhabsyi.
Dikatakan, baru-baru ini, pemerintah pusat kembali mengucurkan dana Rp6 miliar untuk pembangunan fasilitas darat tempat penampungan peti kemas. Pengerjaan lantai penampung peti kemas seluas 40 x 50 meter itu dinilainya sangat tidak wajar dengan dana sebesar Rp6 miliar yang dikucurkan itu. “Saya harap bisa turun pantau jangan sampai Ende menjadi tempat pencucian uang. Dana besar tetapi kerja tidak sesuai bestek,” kata Alhabsyi.
Kepada DPRD provinsi dia meminta turun langsung memantau kondisi pengerjaan fisik di lapangan. Alhabsyi juga mengharapkan agar dalam pelaksanaan proyek yang menyerap dana cukup besar itu harus diawasi pemerintah kabupaten. Langkah pengawasan dari pemerintah itu, menurut Alhabsyi sangat diperlukan. Hal itu karena bagaimanapun hasilnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Sehngga dia mengharapkan, dengan pengawasan rutin, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.
Menyikapi apa yang disampaikan Achmad Alhabsyi itu, Kristo Blasin mengatakan, hal itu akan menadi perhatian DPRD Provinsi NTT. Dewan provinsi akan berupaya menyikapi persoalan itu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Achmad Alhabsyi, anggota DPRD Ende dari Fraksi Hanura Bintang Sejahtera mengingatkan berbagai pihak untuk tidak menjadikan Kabupaten Ende sebagai tempat pencucian uang. Pernyataannya itu terkait dengan pengerjaan sejumlah pelabuhan dan fasilitas pelabuhan yang ada di Kabupaten Ende.
Hal itu dikatakan Achmad Alhabsyi saat tatap muka antara anggota DPRD Provinsi NTT, Kristo Blasin dan Angela Mercy Piung dengan pimpinan dan anggota DPRD Ende di ruang rapat Gabungan Komisi, Sabtu (6/11). Menurut Achmad Alhabsyi, Kabupaten Ende banyak menerap dana-dana dari pusat untuk pembangunan dermaga dan fasilitas dermaga. Dana yang masuk diperkirakan lebih kurang mencapai Rp20 miliar.
Hanya saja, kata Alhabsyi, dari jumlah dana yang begitu besar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan dermaga, pelaksanaan pekerjaan di lapangan disinyalir tidak dikerjakan dengan benar. Bahkan, dermaga Pelabuhan Ende yang saat ini masuh dalam masa pemeliharaan sudah mengalami kerusakan. “Sekarang dermaga Ende sudah bolong di sana sini. Saya minta pak Kristo Blasin dan ibu Mercy turun pantau langsung ke dermaga,” kata Alhabsyi.
Dikatakan, baru-baru ini, pemerintah pusat kembali mengucurkan dana Rp6 miliar untuk pembangunan fasilitas darat tempat penampungan peti kemas. Pengerjaan lantai penampung peti kemas seluas 40 x 50 meter itu dinilainya sangat tidak wajar dengan dana sebesar Rp6 miliar yang dikucurkan itu. “Saya harap bisa turun pantau jangan sampai Ende menjadi tempat pencucian uang. Dana besar tetapi kerja tidak sesuai bestek,” kata Alhabsyi.
Kepada DPRD provinsi dia meminta turun langsung memantau kondisi pengerjaan fisik di lapangan. Alhabsyi juga mengharapkan agar dalam pelaksanaan proyek yang menyerap dana cukup besar itu harus diawasi pemerintah kabupaten. Langkah pengawasan dari pemerintah itu, menurut Alhabsyi sangat diperlukan. Hal itu karena bagaimanapun hasilnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Sehngga dia mengharapkan, dengan pengawasan rutin, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.
Menyikapi apa yang disampaikan Achmad Alhabsyi itu, Kristo Blasin mengatakan, hal itu akan menadi perhatian DPRD Provinsi NTT. Dewan provinsi akan berupaya menyikapi persoalan itu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
Pemerintah Tetap Upayakan Penyelesaian Masalah Desa Aewora
• Penyegelan Kantor Desa Sudah Dibuka
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Permasalahan penyegelan Kantor Desa Aewora Kecamatan Maurole sudah berhasil dibuka berkat koordinasi Camat Maurole dan Kapolsek Maurole dengan para mosalaki yang melakukan penyegelan. Penyelesaian masalah tersebut sedang dilakukan oleh pemerintah dan sedang diproses keputusan bupati terkait penetapan penjabat kepala desa.
Asisten I Setda Ende, Martinus Ndate kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Jumad (5/11) mengatakan, penyegelan tersebut memang merupakan buntut ketidapuasan masyarakat terhadap belum tuntasnya penyelesaian persoalan yang telah dilaporkan.
Berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada tangal 13 Agustus 2010 di Kantor Desa Aewora, sudah disepakati untuk dilakukan pergantian kepala desa. Pergantian itu, kata Ndate didasari hasil pemeriksan Inspektorat Kabupaten Ende.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat pada 10 Juni 2010, lanjut Ndate, menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp26,825 juta. Dna itu disalahgunakan masing-masing oleh Kepala Desa Aewora, Rafael Satu Rada sebesar Rp16,550 juta dan Kaur Umum Bendahara, Robertus Raro sebesar Rp13,250 juta. Dari besarnya dana yang disalahgunakan itu, keduanya sudah berupaya mengembalikan. Kades Rafael Rada sudah mengembalikan sebesar Rp5 juta dan Robertus Raro sebesar Rp2 juta.
Penyalahgunaan uang ADD itu, kata Ndate sudah ditanagni Inspektorat. Selanjutnya akan ditangani oleh TP/TGR untuk melakukan penagihan. Karena itu, keduanya harus mengembalikan dana yang telah disalahgunakan itu.
Karena itu, atas dasar itu, Badan Perwakilan Desa telah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggantikan kepala desa. BPD juga sudah mengusulkan nama penjabat kepala desa. Terkait nama yang diusulkan itu, kata Ndate, pemerintah sudah membahas dan saat ini tinggal menunggu keputusan dari bupati karena pengangkatan kepala desa atau penjabat kepala desa harus dengan keputusan bupati berdasarkan usulan dari BPD.
Dalam rapat di kantor desa, Agustus lalu, katanya, kepada masyarakat sudah dijelaskan untuk tidak memaksakan kehendak. Masyarakat juga sudah diimbuh untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis apalagi sampai menyegel kantor. “Kantor desa itu tempat umum dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat,” kata Ndate.
Terkait belum digantinya kepala dea, Ndate katakan kondisi itu tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Seluruh aktifitas pelayanan masyarakat tetap dijalankan olerh sekretaris desa dibantu para staf desa lainnya. Apalagi, lanjutnya, penyegelan kantor desa sudah berhasil dibuka pada Rabu (3/11) lalu setelah camat berkoordinasi dengan Kapolsek Mauruloe untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat.
Dia berharap, setelah keputusan bupati tentang penetapan penjabat kepala desa dikeluarkan bupati, pelantikan penjabat kepala desa dapat secepatnya dilakukan. Hanya saja sejauh ini, pelantikan penjabat kepala desa belum dapat dipastikan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Marselinus Roga sebelumnya mengatakan, terkait usulan penjabat kepala desa menggantikan kepala Desa Aewora, sudah dilakukan oleh BPD. Setelah melaklukan rapat BPD, mereka mengusulkan salah satu tokoh masyarakat sebagai penjabat kepala desa. Pengusulan itu dapat diproses karena aturan mensyaratkan demikian. BPD dapat mengusulkan penjabat bupati yang dapat dipilih dari kalangan perangkat desa, tokoh masyarakatmaupun PNS lingkup kecamatan dan kabupaten.
Setelah diusulkan penjabat kepala desa oleh BPD, permerintah terlebij dahulu melakuka pengkajian. Hal itu karena dalam usulan awal oleh BPD terkait dengan mosi tidak percaya terhadap kepala desa.jika usulan sudah dikaji maka akan diterbitka keputusan oleh bupati.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Permasalahan penyegelan Kantor Desa Aewora Kecamatan Maurole sudah berhasil dibuka berkat koordinasi Camat Maurole dan Kapolsek Maurole dengan para mosalaki yang melakukan penyegelan. Penyelesaian masalah tersebut sedang dilakukan oleh pemerintah dan sedang diproses keputusan bupati terkait penetapan penjabat kepala desa.
Asisten I Setda Ende, Martinus Ndate kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Jumad (5/11) mengatakan, penyegelan tersebut memang merupakan buntut ketidapuasan masyarakat terhadap belum tuntasnya penyelesaian persoalan yang telah dilaporkan.
Berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada tangal 13 Agustus 2010 di Kantor Desa Aewora, sudah disepakati untuk dilakukan pergantian kepala desa. Pergantian itu, kata Ndate didasari hasil pemeriksan Inspektorat Kabupaten Ende.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat pada 10 Juni 2010, lanjut Ndate, menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp26,825 juta. Dna itu disalahgunakan masing-masing oleh Kepala Desa Aewora, Rafael Satu Rada sebesar Rp16,550 juta dan Kaur Umum Bendahara, Robertus Raro sebesar Rp13,250 juta. Dari besarnya dana yang disalahgunakan itu, keduanya sudah berupaya mengembalikan. Kades Rafael Rada sudah mengembalikan sebesar Rp5 juta dan Robertus Raro sebesar Rp2 juta.
Penyalahgunaan uang ADD itu, kata Ndate sudah ditanagni Inspektorat. Selanjutnya akan ditangani oleh TP/TGR untuk melakukan penagihan. Karena itu, keduanya harus mengembalikan dana yang telah disalahgunakan itu.
Karena itu, atas dasar itu, Badan Perwakilan Desa telah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggantikan kepala desa. BPD juga sudah mengusulkan nama penjabat kepala desa. Terkait nama yang diusulkan itu, kata Ndate, pemerintah sudah membahas dan saat ini tinggal menunggu keputusan dari bupati karena pengangkatan kepala desa atau penjabat kepala desa harus dengan keputusan bupati berdasarkan usulan dari BPD.
Dalam rapat di kantor desa, Agustus lalu, katanya, kepada masyarakat sudah dijelaskan untuk tidak memaksakan kehendak. Masyarakat juga sudah diimbuh untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis apalagi sampai menyegel kantor. “Kantor desa itu tempat umum dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat,” kata Ndate.
Terkait belum digantinya kepala dea, Ndate katakan kondisi itu tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Seluruh aktifitas pelayanan masyarakat tetap dijalankan olerh sekretaris desa dibantu para staf desa lainnya. Apalagi, lanjutnya, penyegelan kantor desa sudah berhasil dibuka pada Rabu (3/11) lalu setelah camat berkoordinasi dengan Kapolsek Mauruloe untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat.
Dia berharap, setelah keputusan bupati tentang penetapan penjabat kepala desa dikeluarkan bupati, pelantikan penjabat kepala desa dapat secepatnya dilakukan. Hanya saja sejauh ini, pelantikan penjabat kepala desa belum dapat dipastikan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Marselinus Roga sebelumnya mengatakan, terkait usulan penjabat kepala desa menggantikan kepala Desa Aewora, sudah dilakukan oleh BPD. Setelah melaklukan rapat BPD, mereka mengusulkan salah satu tokoh masyarakat sebagai penjabat kepala desa. Pengusulan itu dapat diproses karena aturan mensyaratkan demikian. BPD dapat mengusulkan penjabat bupati yang dapat dipilih dari kalangan perangkat desa, tokoh masyarakatmaupun PNS lingkup kecamatan dan kabupaten.
Setelah diusulkan penjabat kepala desa oleh BPD, permerintah terlebij dahulu melakuka pengkajian. Hal itu karena dalam usulan awal oleh BPD terkait dengan mosi tidak percaya terhadap kepala desa.jika usulan sudah dikaji maka akan diterbitka keputusan oleh bupati.
Hindari Penyalahgunaan, Kendaraan Dinas Perlu Dinamai
• Banyak Kendaraan Tidak Dipulangkan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Staf Ahli Bupati Ende Bidang Pembangunan, Abraham Badu mengatakan, selama ini banyak kendaraan dinas yang dikuasai PNS tidak dikembalikan ke dinas atau instansi ketika PNS bersangkutan pindah ke dinas atau instansi lain. Kondisi itu mengakibatkan operasional di kantor menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap pengadministrasian aset daerah.
Kepada Flores Pos di ruang kerja staf ahli bupati, Jumad (5/11) Abraham Badu mengatakan, kejaian seperti itu sudah menjadi hal biasa di Ende. Hanya saja, kata Abraham badu, kondisi seperti itu jika tidak disikapi akan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Padahal, tanpa disadari, penguasaan kendaraan dinas seperti itu tidak dapat dibenarkan.
Seharusnya, kata Abraham, jika sudah pensiun atau dipindahkan dari dinas atau unit kerja yang satu ke unit kerja yang baru maka kendaraan dinas pada unit kerja yang lama harus ditinggalkan. Hal itu perlu agar pejabat atau staf yang ditempatkan di tempat itu bisa menggunakan untuk kelancaran opersaional kantor.
Menurutnya, untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan dinas baik dibawa ke unit kerja baru maupun dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar jam kerja, pemerintah perlu memikirkan jalan keluarnya. Dia menawarkan kepada pemerintah agar aset kantor tidak dibawa dan disalahgunakan perlu penamaan pada setiap kendaraan.
“Tiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat ditulis kendaraan operasional. Misalnya di dinas PPO maka ditulis kendaraan operasional Dinas PPO, demikian juga di dinas lainnya kecuali kendaraan dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah,” kata Abraham.
Diakuinya, selama ini di Ende baru terdapat di Badan Keluarga Berncana dan Keluarga Sejahtera (BKKS). Kendaraan di badan ini karena sudah jelas ditulis kendaraan operasional KB baik roda dua maupun roda empat maka ketyika pegawai pindah tidak mungkin dibawa serta karena sudah jelkas itu kendaraan operasional di BKBKS. Hal yang sama juga sudah dilakukan di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Di sana, katanya, semua kendaraan operasional camat ditulis demikiaan. Demikian juga kendaraan dinas di setiap instansi.
Menurutnya, jika nanti sudah ditulis kendaraan operasional pada dinas tertentu, kendaraan juga tidak dapat disalahgunakan. ‘Mau bawa pergi pesta juga orang malu. Apalagi kalau sampai ganti plat karena sudah tulis dengan jelas kendaraan operasional. Ini saya kira pikiran sejuk untuk gugah perasaan pegawai dalam gunakan kendaraan dinas,” katanya.
Selain itu, ketika seorang pejabat pensiun, kendaraan itu tidak dapat dibawa karena sudah jelas terpampang tulisan. Namun, katanya, dengan tidak ditulis seperti itu, saat ini banyak kendaraan dinas baik roda dua maupun rioda empat yang tidak dikembalikan. Padahal, bupati sudah jelas-jelas membatalkan rencana pemutihan kendaraan. Seharusnya, dengan pembatalan mutasi kendaraan itu maka dengan sendirinya kendaraan dikembalikan kepada pemerintah untuk diamankan. Dinas terkait yang mendata kendaraan juga diharapkan untuk menarik kembali kendaraan pemerintah yang ada di tangan pegawai demi inventaarisasi aset daerah.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Staf Ahli Bupati Ende Bidang Pembangunan, Abraham Badu mengatakan, selama ini banyak kendaraan dinas yang dikuasai PNS tidak dikembalikan ke dinas atau instansi ketika PNS bersangkutan pindah ke dinas atau instansi lain. Kondisi itu mengakibatkan operasional di kantor menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap pengadministrasian aset daerah.
Kepada Flores Pos di ruang kerja staf ahli bupati, Jumad (5/11) Abraham Badu mengatakan, kejaian seperti itu sudah menjadi hal biasa di Ende. Hanya saja, kata Abraham badu, kondisi seperti itu jika tidak disikapi akan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Padahal, tanpa disadari, penguasaan kendaraan dinas seperti itu tidak dapat dibenarkan.
Seharusnya, kata Abraham, jika sudah pensiun atau dipindahkan dari dinas atau unit kerja yang satu ke unit kerja yang baru maka kendaraan dinas pada unit kerja yang lama harus ditinggalkan. Hal itu perlu agar pejabat atau staf yang ditempatkan di tempat itu bisa menggunakan untuk kelancaran opersaional kantor.
Menurutnya, untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan dinas baik dibawa ke unit kerja baru maupun dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar jam kerja, pemerintah perlu memikirkan jalan keluarnya. Dia menawarkan kepada pemerintah agar aset kantor tidak dibawa dan disalahgunakan perlu penamaan pada setiap kendaraan.
“Tiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat ditulis kendaraan operasional. Misalnya di dinas PPO maka ditulis kendaraan operasional Dinas PPO, demikian juga di dinas lainnya kecuali kendaraan dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah,” kata Abraham.
Diakuinya, selama ini di Ende baru terdapat di Badan Keluarga Berncana dan Keluarga Sejahtera (BKKS). Kendaraan di badan ini karena sudah jelas ditulis kendaraan operasional KB baik roda dua maupun roda empat maka ketyika pegawai pindah tidak mungkin dibawa serta karena sudah jelkas itu kendaraan operasional di BKBKS. Hal yang sama juga sudah dilakukan di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Di sana, katanya, semua kendaraan operasional camat ditulis demikiaan. Demikian juga kendaraan dinas di setiap instansi.
Menurutnya, jika nanti sudah ditulis kendaraan operasional pada dinas tertentu, kendaraan juga tidak dapat disalahgunakan. ‘Mau bawa pergi pesta juga orang malu. Apalagi kalau sampai ganti plat karena sudah tulis dengan jelas kendaraan operasional. Ini saya kira pikiran sejuk untuk gugah perasaan pegawai dalam gunakan kendaraan dinas,” katanya.
Selain itu, ketika seorang pejabat pensiun, kendaraan itu tidak dapat dibawa karena sudah jelas terpampang tulisan. Namun, katanya, dengan tidak ditulis seperti itu, saat ini banyak kendaraan dinas baik roda dua maupun rioda empat yang tidak dikembalikan. Padahal, bupati sudah jelas-jelas membatalkan rencana pemutihan kendaraan. Seharusnya, dengan pembatalan mutasi kendaraan itu maka dengan sendirinya kendaraan dikembalikan kepada pemerintah untuk diamankan. Dinas terkait yang mendata kendaraan juga diharapkan untuk menarik kembali kendaraan pemerintah yang ada di tangan pegawai demi inventaarisasi aset daerah.
04 November 2010
Pusdatim Kementerian Pertanian Gelar Pelatihan Komputer bagi Penyuluh
- Tingkatkan Pengetahuan Penyuluh Gunakan Komputer
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Ende menggelar pelatihan computer dan system elektronik pertanian bagi para penyuluh kecamatan. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian kecamatan dalam menggunakan computer dan pemanfaatan internet dalam mengakses sumber informasi dan teknologi pertanian.
Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sistem Informasi Pusat Data dan Indormasi Kementerian Pertanian, Sari Sutiorini saat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan di aula kampus universitas Flores, Senin (1/11) mengatakan, program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian (farmer empowerment trough agriculture technologi anf informasyion/FEATI) bertujuan untuk memberdayakan petani atau organisasi petani dalam peningkatan produktifita, pendapatan dan kesejahteraan petani.
Langkah tersebut melalui peningkatan e\aksebilitas terhadap informasi, teknologi, modal, sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha. Dalam upaya meningkatkan keterampilan penyuluh pertanian, lanjut Sutiorini, akan diberikan pelatihan dasar komputert, portal elektronik petani (epetani) serta akses online terhadap sumber-sumber informasi dan teknologi pertanian.
Dengan adanya portal elektronik petani ini, lanjutnya, petani dapat berhubungan dan membangun kontak dan pertukaran informasi. Dengan dukungan teknologi informsi, kata Sutiorini, jaringan informasi bidang pertaniandi tignkat petani dapat diwujudkan.
Kegiatan ini, kata dia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian kecamatan dalam menggunakan computer mulai dari pengenalan, pemanfaatan internet dalam mengakses usmber-sumber informasi dan teknologi pertanian, pembuatan blog, facebook penyuluh pertanian serta dpat berkomunikasi melaluii email. Tujuan lain, katanya adalah untuk menyusun database UPIP dan mewujudkan baik di Bapeluh kabupaten maupun BPP kecamatan model sebagai pusat informasi pertanian di daerah.
Sutiorini mengatakan, Pusdatim Kementerian pertanian juga memberikan bantuan tiga unit computer, printer dan modem USB untuk BPPT Nangapanda, Kota Baru dan Welamosa. Dari pelatihan ini dia mengharapkan agar penyuluh yang mengikuti pelatihan dapat meneruskan pengetahuan yang didapat kepada penyuluh lainnya dan kepada petani. Selain itu, ilmu yang didapat itu dapat ditetrapkan dalam pelaksanaan kegiatan harian.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3) Ende, Uran Muhidin pada kesempatan itu mengatakan, pelatihan yang dibuat Pusdatim Kementerian pertanian ini sangat berarti bagi penyuluh di Ende. Selain bermanfaat bagi penyuluh, pelatihan ini juga bermanfaat bagi petani di desa sasaran program FEATI. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap akses informasi di daerah di bidang pertanian.
Selama ini, diakuinya petuigas penyuluh dan masih belum mengetahui soal ini baik untuk menguasai computer maupun mengakses informasi pertanian melalui internet. Karena itu, dia berharap, dengan mengikuti pelatrihan ini, para penyuluh dapat membimbing para petani dan saling berbagi pengetahuan dengan penyuluh lainnya.
Dari hasil pemantauan, kata Muhidin, baru satu kelompok petani binaan PT Panah Merah yang sudah mampu membangun kemitraan dengan oang luar yang informasinya di dapat dari akses internet. System budidaya yang dilakukan juga sudah luar biasa.
“Saat ini mereka sudah bangun kerjasama penyiapan bibit apel yang sudah mulai dibudidayakan dengan bantuan teknologi. Harap PPL dan petugas penyuluh setelah latihan ini ada kelompok-kelompok baru yang muncul dan bangun kemitraan seperti itu,” kata Uran Muhidin.
Menurutnya, jika kelompok tani sudah mampu membangun kemitraan dan mengakses informasi sendiri maka kerja-kerja PPL akan menjadi ringan. Karena itu, dia berharap dilakukan pendampingan terus agar petani mampu memahami pentingnya informasi dan teknologi untuk pertanian. Bantuan computer dari Pusdatim diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung operasional dan akses informasi teknologi pertanian agar penyebarluasan informasi ke petani jauh lebih baik.
Fraksi Hanura Bintang Sejahtera Usul Bentuk Kembali Dinas Pendapatan
* Banyak Kekurangan Dalam Penarikan Pajak
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi Gabungan Hanura Bintang Sejahtera DPRD Ende mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk kembali Dinas Pendapatan Daerah. Fraksi meminta agar Dinas Pendapatan dipisahkan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) saat ini. Hal itu menurut fraksi agar Dinas Pendapatan lebih fokus mengelola pajak dan retribusi daerah.
Usulan Fraksi Hanura Bintang Sejahtera ini mengemuka dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Haji Yusuf Oang dalam paripurna DPRD Ende, Senin (1/11) kemarin.
Usulan fraksi ini dilatarbelakangi rendahnya penerimaan dari sektor pajak sebagaimana dipertanyakan Fraksi PAN dalam pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu. Pemerintah dlam jawabannya menjelaskan bahwa dengan sisa waktu yang ada optimis untuk dapat mencapai target dengan cara mengoptimalkan kegiatan penagihan secara aktif.
Dalam jawaban pemerintah tersebut juga menggambarkan permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya dana operasional dalam mendukung tugs penagihan serta kurangnya tenaga penagihan.
Terkait dana transfer yang menjadi polemik antara pemerintah dan lembaga Dewan, lanjut Haji Yusuf , fraksi menyampaikan kepada pemerintah agar kekeliruan yang sudah dilakukan diharapkan tidak terulang. Alasan pemerintah bahwa belanja dana transfer yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pimpinan Dewan bukan bermaksud mengurangi kewenangan da peran serta Dewan menurut fraksi adalah alasan dari segi kepentingan pemerintah. Lembaga Dewan adanya komunikasi yang maksimal dan saling menghargai.
“Kalau komunikasi ini terganggu maka banyak keputusan-keputusan politik yang tidak terarah dan berakibat pada penderitaan rakyat,” kata Haji Yusuf.
Fraksi juga meminta pemerintah agar lebih cermat, akurat dan profesional dalam membuat perencanaan anggaran. Hal ini bertujuan agar dalam perjalanan penggunaan angagran, pemerintah tidak mengusulkan tambahan dana untuk kegiatan yang seharusnya sudah dapat diantisipasi dari jauh hari. Fraksi mengambil contoh usulan dana untuk pasukan pengibar bendera (paskibra).
Lebih lanjut, fraksi Hanura Bintang Sejahtera mengemukakan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diusulkan agar proses evakuasi bangkai KM Nusa Damai segera dilaksanakan. Fraksi meminta agar pelaksanaannya diserahkan kepada Dirjen Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan. Pemerintah juga diminta untuk tidak mengeluarkan atau menerbitkan rekomendasi akepada pihak manapun agar pekerjaan ini lebih terarah dan pemerintah tidak terbebani.
Fraksi juga meminta pemerintah serius membuka isolasi jalan poros tengah dan selatan untuk mempermudah akses transportasi darat. Hal itu penting agar masyarakat di wilayah ini bisa merasakan arti kemerdekaan sesungguhnya di Kabupaten Ende ini.
Terkait pendapatan daerah khusus pendapatan asli daerah, fraksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah terkait optimisme menetapkan estimasi proyeksi PAD sebesar Rp612,777 juta sehingga menjadi Rp24,687 miliar dari penetapan awal sebesar Rp24,074 miliar.
Affrettando Music Course, Didik Anak Jadi Pemusik Andal
Oleh Hiero Bokilia
Keberadaan Affrettando Music Course mungkin belum banyak dikenal masyarakat. Namun dari balik itu, terdapat keinginan luhur dari pemiliknya Krostoforus Jambru untuk berjuang mencerdaskan anak dan melahirkan pemusik andal dari Affrettandi Music Course. Walau mengaku mengawali Affrettandi Music Course ini dari kecintaanya terhadap music, naun cita-citanya ingin membuat anak-anak Ende semakin mencintai dan mahir dalam bermusik. Musik tanpa disadari sangat dekat dengan perkembangan otak anak. Musik besar pengaruhnya terhadap otak anak terutama kecerdasan musical.
Mempelajari musik, kata Kris yang terbaik adalah pada usia enam tahun. Sebagai pencinta musik, dia sendiri baru mulai mengenal dan mempelajari musik secara benar saat kuliah di Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta pada tahun 1998-2000. saat itu, dia baru mulai mempelajari musik dengan benar dan menyadari jika sejak kecil sudah dibina dengan baik, potensi musiknya akan lebih dieksplor dan lebih dikembangkan. Namun, kondisi itu tidak menyurutkan niatnya untuk belajar-dan belajar terus tentang musik. Walau tidak tuntas di ISI Jogjakarta, namun Kris lalu bertekad untuk mengembangkan musik di tanah Kelimutu.
Hasrat menularkan ilmu musiknya itu sudah dia geluti sejak kuliah di Jogjakarta dengan memberikan les privat. Tapi, katanya, waktu itu privat lebih didodonr oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas dan financial untuk kuliah. Namun, dari situ, dia lalu terus berupaya untuk menularkan ilmu musiknya kepada anak-anak agar mereka bias belajar dengan benar dan bias lebih mengeksplor dan lebih mengembangkan bakat musik mereka.
Kembali dari Jogjakarta dan melanjutkan studinya di Teknik Informatika Kupang, Kris terus mengasah dan menularkan ilmu musiknya walau masih memberi les privat. Waktu terus berjalan, dan iapun kemudian membuka kelas musik di Kupang hingga tahun 2008 di Flobamora Mall. Walau sudah berjalan di Kupang, namun rasanya kurang affdol jika tidak membuka kelas musik di kampong sendiri. Maka pada 28 Januari 2009, Kris mendirikan Affrettando Music Course. Investasi di bidang musik memang tidak sedikit membutuhkan biaya. Namun karena musik adalah hobi yang tidak bisa ditinggalkan, Kris terus berjuang mendidik anak-anak Ende di bidang ini.
Antusias anak-anak di Ende terhadap sekolah musik yang dia dirikan cukup besar. Tidak sedikit anak yang mendaftar bahkan mencapai 168 orang. Namun seiring perjalanan waktu, tidak sedikit pula yang perlahan meninggalkan tempat latihan. Disadari benar, kemampuan anak-anak di Ende sangat besar dalam bidang musik. Itu nampak dari daya serap mereka terhadap materi yang diajarkan. Ada beberapa hal yang tidak diajarkan di sekolah, dapat mereka terima di Affrettando Music Course.
Daya serap baik konsep dan pergerakan jari anak didiknya pun memiliki kemajuan yang cukup pesat. Kelihaian mata untuk membaca not dan kepekaan telinga mendengar musik ditunjukan anak didiknya. Bahkan, mereka pernah tampil memukau dalam konserp perdana di aula BBK Ende 2009 silam dan akan diikuti konser kedua pada Desember 2010 mendatang. . Dari sisi akademik, sejulah orangtua yang mempercayakan anaknya dididik di Affrettandi Music Course mengakui ada peningkatan setelah enam bulan belajar musik. Tingkat kecderdasan anak mengalami peningkatan nampak dari meningkatnya preastasi akademik. Anak juga lebih mandiri dan disiplin dalam mengatur waktu.
Sebagai pemilik Affrettando Music Course, Kris punya obsesi tersendiri. Dia ingin, lembaga yang didirkannya bersama istrinya Ermelinda Ndiki ini kelak bisa menjadi sekolah menenngah kejuruan khusus musik di Ende. Diakui, perjalanan ke arah itu memang berat namun dia yakin, jika direspon dan didukung masyarakat obsesi itu pasti dapat diwujudkan. Selain itu, dari lembaga ini, dia mengharapkan dapat menghasilkan lulusan yang bisa menjadi pengajar musik yang baik yang dapat menularkan ilmu musik kepada anak-anak yang lainnya agar bisa belajar musik sejak dini. ”Saya juga punya obsesi besar yakni suatu saat nanti bisa lahir artis dan pemusik andal yang bisa go internasional dari Ende,” kata Kris.
Haji Djamal Humris Pimpin NU Ende
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende,
Haji A Djamal Humris akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ende periode 2010-2015. Terpilihnya Haji Djamal Humris seagai ketua ini dilangsungkan dalam Konferensi Cabang Bersama V NU Kabupaten Ende. Dalam Konferensi Cabang Bersama ini, juga terpilih Haji Yusuf Mohamad Thoyib Kaka Djodho sebagai Rais Syuriah NU Ende. Sedangkan Ketua Muslimat NU Ende terpilih, Sulamin Indradewa dan Fatayat NU yang terpilih dalam konferensi cabang bersama ini adalah Siti H Astuti.
Konferensi Cabang Bersama V NU Ende di Islamic Centre Masjid Agung, Minggu (31/10) dibuka Bupati Ende, Don Bosco M Wangge. Dalam proses Konferensi Cabang Bersama ini, dihadiri pula Ketua Umum Pengurus Wilayah NU NTT, Kiay Haji Abdul Kadir Makarim.
Dalam sidang pemilihan yang dipimpin Abdul Kadir Hasan, dua calon diajukan untuk dipilih yakni Haji Djamal Humris dan Abdul Syukur Muhamad. Namun dalam proses pemilihan, Abdul Syukur yang mendapat dukungan signifikan menyatakan mundur. Forum konferensi Cabang akhirnya secara aklamasi memilih Haji Djamal Humris sebagai ketua. Para Pengurus Cabang NU Ende periode 2010-2015 langsung disahkan atau dikukuhkan oleh Ketua Umum Pengurus Wilayah NU NTT.
Kiay Haji Abdul Kadir Makarim pada kesempatan itu mengatakan, dalam Konferensi Cabang Bersama NU Ende, telah berhasil memilih pengurus NU, Muslimat dan Fatayat NU secara baik dan demokratis. Kondisi seperti itu, katanya harus terus dikembangkan agar mendapatkan pengurus yang berkualitas.
Dikatakan, selama ini, banyak orang yang berusaha berjuang untuk mendapatkan jabatan dalam organisasi. Namun setelah mendapatkan jabatan lalu menghilang dan tidak melakukan apa-apa namun diauinya, kondisi di Ende masih jauh lebih baik dibandingkan di Kupang. Dia berharap, hal yang buruk itu tidak boleh ditiru. Dia pun berharap, pengurus terpilih baik NU, Muslimat dan Fatayat NU dapat bekerja lebih baik dariperiode yang lalu. “Tapi ini bukan berarti pengurus yang lalu tidak baik tetapi harapa agar lebih ditingkatkan baik di kepengurusan NU, Muslimat NU dan Fatayat NU,” kata Kiay Haji Abdul Kadir Makarim.
Terhadap keberadaan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, dia mengingatkan bahwa Ansor di seluruh NTT tidak lagi seperti dahulu. Jika dahulu Ansor selalu tampildan sangat terkenal melampaui NU. Ke depan, dia mengharapkan agar seluruh organisasi dapat bekerja sama baik dengan NU maupun dengan lembaga-lembaga dakwah dan lembaga otonom lainnya dalam rangka memajukan NU di Kabupaten Ende.
Terkait kerja sama dengan pemerintah daerah, diharapkan agar terus ditingkatkan dengan porsi masing-masing. NU di Ende hendaknya menjadi mitra pemerintah. Kader-kader NU dapat diberdayakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah demi mendukung pembangunan.
Rais Syuriah NU Ende terpilih, Haji Yusuf Mohamad Thoyib Kaka Djodho pada kesempatan itu mengatakan, NU, Muslimat dan Fatayat NU serta GP Ansor masih berpeluang untuk tetap eksis dan berkembang dengan kekayaan pengalaman dan kepribadian yang dimiliki serta jaringan kelembagaan yang ada. Ke depan dalam melaksanakan amanat konferensi, dia mengajak untuk bersama menggugah kembali kesadaran dan tekad membuat komitmen.
Kepada segenap pengurus, diajak untuk tetap berpegang teguh pada ajaran dan nilai-nilai islamiah serta meningkatkan pemahaman, pengalaman dan pembudayaan ajaran dan nilai tersebut secara benar dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat kecil. Diajak pula untuk tetap mendukung kepemimpinan ulaa yan mengamalkan ilmunya dengan penuh iklas serta mennjaga kewibawaan melalui peningkatan wawasan dan kepribadian serta prestasi amaliah.
Haji Djamal Humris, Ketua Pengurus Cbang NU terpilih mengatakan, setelah dipercayakan forum konferensi menjabat ketua, agenda penting yang akan dilaksanakan adalah membenahi kebali organisasi sekaligus melakukan konsolidasi guna memperkuat kelembagaan. Kepengurusannya juga akan menyelesaikan seluruh program yang belum terlaksana pada kepengurusan yag lalu.
Prioritas program yang akan dijalankan adalah di bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi. Bidng pendidikan, akan berupaya agar harus ada lembaga pndidikan tingkat sekolah dasar setelah selama ini NU telah memiliki Taman Kanak-Kanak. Sedangkan bidang ekonomi, akan berupaya meningkatkan ekonomi umat melalui program-program ekonomi dan salah satunya adalah dengan membentuk koperasi.
Ke depan, lanjut Haji Djamal Humris, terpenting adalah berupaya agar NU dikelola secara modern agar tidak ketinggalan. “Ini obsesi saya agar tidak terkesan NU hanya terdiri dari kaum sarungan,” katanya. Tetapi, NU adalaha organisasis dengan kader-kader yang memiliki pemikiran-pemikiran brilian dalam membantu dan mendukung pemerintah menjalankan program-program pembangunan dei kepentingan masyarakat.
Asisten III Setda Ende, Abdul Syukur Muhamad mewakili bupati dalam sambutannya saat menutup konferensi cabang mengatakan, profisiat kepada kepengurusan yang telah terpilih dan terbentuk dalam forum konferensi. Dia berharap, Allah melapangkan jalan dalam berbagai kegiatan untuk kemajuan NU. Diakuinya, NU, Muslimat dan Fatayat serta Ansor memiliki potensi luar biasa dank e depan agar selalu aktif dan lebih terlibat dalam pengembangan umat.
Konferensi, lanutnya, hendaknya menjadi langkah strategis keberadaan organisasi. “Kokohnya NU akan kokohkan bangunan masyarakat,” kata Abdul Syukur. Dia juga mengajak semua komponen untuk terus mengawal penghormatan kepada kaum ibu dan perempuan. Menurutnya, ke depan perlu diperhatikan akhlak karena ilmu pengetahuan tanpa akhlak akan menimbulkan kehancuran.
Terhadap hasil-hasil konferensi dan program yang akan dijalankan, diharapkan agar dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah, katanya, akan terus menjadi mitra bagi NU.
KPP Pratama Ende, Bagi Bunga kepada Mayarakat
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende,
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ende dalam rangka aksi simpati pajak, membagi-bagikan selebaran dan kuntum bunga kepada masyarakat Kota Ende. Aksi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam membayar pajak juga untuk menjalin mitra dengan instansi pemerintah.
Kepala KPP Pratama Ende, Saripudin usai membagi-bagikan bunga kepada masyarakat, Kamis lalu mengatakan, kegiatan simpati pajak ini dilakukan untuk menjaring pendapat masyarakat terhadap pelayanan pajak selama ini serta menjalin kerjasama dan mitra dengan instansi yang ada guna terus berupaya menggali potensi pajak yang ada di daerah ini.
Selain itu, dengan aksi simpati ini juga mengajak masyarakat untuk sadar pajak. KPP Pratama Ende terus melakukan pengawasan rutin selain terus berupaya melakukan kerja sama dengan instansi dan menggali potensi pajak secara obyektif.
Diakuinya, sejauh ini kesadaran masyarakat Ende dalam membayar pajak memang sudah cukup baik. Kondisi yang sudah baik ini diharapkan terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.
Pajak, lanjutnya untu wilayah Ende dan
Dikatakan, hingga akhir bulan Oktober ini, penerimaan dari sector pajak telah mencapai Rp80 miliar. Dia berharap, hingga akhir tahun, penerimaan dari pajak ini dapat mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal itu menurutnya masih dapat dicapai mengingat potensi pajak dari proyek cukup besar dan dilihat dari capaian tahun 2009 lalu, KPP Pratama Ende berhasil mencapai 100 persen dari target Rp110 miliar.
Karena itu, untuk bisa mencapai target yang ada, KPP Pratama Ende akan terus berupaya menggali penerimaan agar target dapat tercapai 100 persen. Langkah itu akan terus diupayakan dengan cara yang baik sesuai aturan perpajakan.
Langganan:
Postingan (Atom)
