... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
18 Februari 2014
BIOLA
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
17 Februari 2014
MENGAPA KUCING SELALU MENGEJAR TIKUS
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
16 Februari 2014
FILOSOFI MEMANAH
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
15 Februari 2014
TETESAN TERAKHIR
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
13 Februari 2014
MICHAEL JORDAN, SANG LEGENDA BASKET
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
10 Februari 2014
THE GIRL WHO SILENCED THE WORLD FOR 5 MINUTES
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
02 Desember 2013
Post Power Syndrom Umbu Datta
Post power syndrom bolehlah melanda. Namun, setiap langkah yang diambil hendaknya tetap merujuk pada peraturan. Jangan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan.
Hiero Bokilia
BANYAK orang mengatakan jabatan adalah amanah. Jabatan merupakan sebuah kepercayaan. Jabatan yang diemban tidak akan abadi. Karena itu, setiap pejabat baik di lembaga pemerintahan, swasta, dan di lembaga mana pun selalu memberikan yang terbaik selama menjabat dan mempersiapkan dirinya secara matang saat hendak melepas jabatan. Pejabat yang memndang jabatan sebagai panggilan hidup dan amanah akan melepaskan jabatan yang dipercayakan itu secara sadar dan tanpa beban apapun. Apalagi, selama masa menjabat, ia telah memberikan yang terbaik.
Namun, tak jarang ada pula orang yang memandang jabatan sebagai tampuk kekuasaan yang harus dipertahankan. Jabatan yang diemban dipandang sebagai tampuk kekuasaan dan alat meraup keuntungan bagi diri dan kroni-kroninya. Melepas jabatan sama dengan tidak lagi berkuasa. Akibatnya, berbagai cara dan upaya akan dilakukan untuk mempertahankan jabatan. Tak peduli, apakah langkah yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, hasrat untuk tetap berkuasa dalam jabatan bisa dimiliki.
Kekhawatiran bakal kehilangan jabatan atau yang akrab dikenal dengan istilah post power syndrom inilah yang kini tengah dialami Rektor Undana Prof Dr Frans Umbu Datta. Hasrat itulah yang saat ini sedang tergambar dalam masa kepemimpinan Umbu Datta. Masa jabatannya yang telah berakhir pada 6 November lalu dan diperpanjang sampai pelantikan Prof Dr Fred Benu sebagai Rektor Undana terpilih, ternyata menuai masalah. Di saat dipercayakan memimpin Undana dalam masa perpanjangan jabatan itu, Umbu Data justru mengambil langkah mempersiapkan dirinya agar tetap menjadi pejabat di lingkungan Undana. Sebagai Penjabat Rektor Undana, Umbu Datta telah mengangkat dirinya sendiri untuk jabatan di lingkup Undana yakni Kepala Laboratorium Terpadu.
Langkah tidak umum itu diambil Umbu Datta di penghujung masa kepemimpinannya. Ia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Laboratorium Terpadu Undana.
Langkah itu diambil sebelum menerima SK perpanjangan jabatan Rektor hingga pelantikan Prof Fred Benu sebagai Rektor Undana baru periode 2013-2017.
Langkah tak biasa yang diambil Umbu Datta itu disinyalir sebagai upaya mengamankan posisinya. Apalagi, khabar merebak bahwa Laboratorium Terpadu Undana tengah kebanjiran proyek pengadaan alat-alat laboratorium dari Kemendikbud yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Pembantu Rektor (Purek) Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Undana Roy Nendissa yang dikonfirmasi VN Senin (11/11) menjelaskan, Laboratorium Terpadu Undana baru selesai dibangun dan peralatannya baru dirampungkan. Sehingga, untuk sementara Umbu Datta yang memegang jabatan tersebut.
"Peralatan-peralatan itu kan baru di-setting. Jadi, sementara Pak Rektor yang pegang. Selanjutnya untuk mengisi posisi itu menjadi kewenangan Rektor terpilih yang akan menentukan siapa figur yang tepat mengisi jabatan itu," ujar Nendisa.
Terkait pelantikan beberapa pejabat Undana baru-baru ini, Roy menegaskan mutasi dilakukan untuk mengisi beberapa jabatan yang telah lowong akibat ditinggalkan pejabat lama yang telah pensiun.
"Kan saat ini Prof Frans Umbu Datta masih menjabat sebagai Rektor Undana. Apalagi dalam SK perpanjangan tidak disebut apa-apa. Hanya perpanjangan masa jabatan rektor saja," jelasnya.
Guru Besar Undana Prof August Benu menilai, pengangkatan diri sendiri oleh Umbu Datta sebagai Kepala Lab keliru karena harus dilakukan melalui prosedur baku, yaitu kesepakatan bersama antarfakultas.
"Harus ada kesepakatan bersama dari semua Dekan yang memiliki keterkaitan langsung dengan lab. Sebab SDM yang mau ditempatkan adalah SDM yang benar-benar paham benar soal lab," kata mantan Rektor Undana ini.
Dari sisi etika, tidak sepantasnya Umbu Datta merangkap sebagai kepala laboratorium. Semestinya penentuan pejabat kepala lab itu melalui seleksi dari baperjakat sesuai kompetensi SDM laboratorium.
Tinjau Ulang
Pengamat Hukum Tata Negara Undana Dr John Tuba Helan secara gamblang melihat kejanggalan yang terjadi dalam prosedur pengangkatan Umbu D|atta sebagai kepala laboratorium. Ia melihat apa yang dilakukan Umbu Datta itu jelas-jelas menyalahi ketentuan dan cacat hukum. Karena itu, harus ditinjau kembali. Secara hukum administrasi, tidak bisa seorang pejabat yang sama mengangkat dirinya sendiri untuk menduduki jabatan tertentu. Langkah Umbu Datta tersebut dinilai sebagai ekspresi ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome) setelah Prof Fred Benu dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Rektor Undana baru periode 2013-2017.
Umumnya, sebuah SK pengangkatan harus ditindaklanjuti melalui proses pelantikan. "Lucu kan kalau Pak Rektor mengambil sumpah atas dirinya sendiri saat pelantikan," ujarnya.
Jika pengangkatan jabatan kepala laboratorium menjadi kewenangan rektor, maka lebih tepat jika pengangkatan itu dilakukan oleh rektor terpilih. Umbu Datta disarankan membangun komunikasi yang baik dengan rektor terpilih agar dapat dipercayakan menempati jabatan itu.
Pembantu Rektor III Undana OS Eoh mengatakan, secara etika organisasi, langkah yang diambil Umbu Datta tidak dibenarkan. Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, tidak boleh mengambil keputusan yang prinsip dalam arti mengangkat atau memberhentikan orang dari jabatan. Apalagi, langkah teranyar yang dilakukan Umbu Datta dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi Kepala Laboratirium Terpadu. Langkah yang diambil Umbu Datta ini merupakan ekspresi ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome). Sehingga, untuk mengamankan posisinya pascapelantikan rektor baru, Umbu Datta mengangkat dirinya sendiri.
Jabatan kepala laboratorium terpadu bagi seluruh fakultas ini seyogyanya harus melalui pertimbangan seluruh dekan fakultas. Bukannya lewat keputusan sendiri. "Langkah beliau ini semacam ada ketakutan kehilangan kekuasaan. Kelihatan beliau ini tidak siap turun," tegas Eoh.
Letakkan Jabatan
Post power syndrom yang kini tengah melanda Umbu Datta memang dapat dibaca dari berbagai sisi. Selain sebagai upaya mempertahankan jabatan, dapat pula diduga sebagai upaya menutupi masalah di masa kepemimpinannya. Bukan tidak mungkin, karena ia juga pernah dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian terkait proyek Kemendikbud yang digelontorkan di Undana. Dugaan itu akan semakin menguat karena mega proyek yang diterima Undana diduga kuat juga untuk kepentingan pembangunan laboratorium.
Karena itu, sebelum semua dugaan-dugaan itu semakin menyeretnya maka sebagai seorang pejabat yang berjiwa besar, Umbu Datta harus mendengar masukan dan kritikan dari semua pihak. Sebagai seorang cendekiawan, Umbu Datta bahkan harus berjiwa besar mau meletakan jabatan yang dibuatnya untuk dirinya itu. Akan lebih terhormat jika sebelum diturunkan, ia sendiri yang menurunkan dirinya dari jabatan itu.
Akan lebih terhormat jika ia secara sadar mau mencabut kembali SK pengangkatannya itu agar tidak terus menjadi polemik.
Karena jika tidak, akan sangat memalukan jika ia tetap mempertahankan jabatan itu, dan pada akhirnya digantikan setelah pelantikan Rektor Undana terpilih Prof Dr Fred Benu.
Post power syndrom bolehlah melanda. Namun, setiap langkah yang diambil hendaknya tetap merujuk pada peraturan. Jangan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Semoga. *
Hiero Bokilia
BANYAK orang mengatakan jabatan adalah amanah. Jabatan merupakan sebuah kepercayaan. Jabatan yang diemban tidak akan abadi. Karena itu, setiap pejabat baik di lembaga pemerintahan, swasta, dan di lembaga mana pun selalu memberikan yang terbaik selama menjabat dan mempersiapkan dirinya secara matang saat hendak melepas jabatan. Pejabat yang memndang jabatan sebagai panggilan hidup dan amanah akan melepaskan jabatan yang dipercayakan itu secara sadar dan tanpa beban apapun. Apalagi, selama masa menjabat, ia telah memberikan yang terbaik.
Namun, tak jarang ada pula orang yang memandang jabatan sebagai tampuk kekuasaan yang harus dipertahankan. Jabatan yang diemban dipandang sebagai tampuk kekuasaan dan alat meraup keuntungan bagi diri dan kroni-kroninya. Melepas jabatan sama dengan tidak lagi berkuasa. Akibatnya, berbagai cara dan upaya akan dilakukan untuk mempertahankan jabatan. Tak peduli, apakah langkah yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, hasrat untuk tetap berkuasa dalam jabatan bisa dimiliki.
Kekhawatiran bakal kehilangan jabatan atau yang akrab dikenal dengan istilah post power syndrom inilah yang kini tengah dialami Rektor Undana Prof Dr Frans Umbu Datta. Hasrat itulah yang saat ini sedang tergambar dalam masa kepemimpinan Umbu Datta. Masa jabatannya yang telah berakhir pada 6 November lalu dan diperpanjang sampai pelantikan Prof Dr Fred Benu sebagai Rektor Undana terpilih, ternyata menuai masalah. Di saat dipercayakan memimpin Undana dalam masa perpanjangan jabatan itu, Umbu Data justru mengambil langkah mempersiapkan dirinya agar tetap menjadi pejabat di lingkungan Undana. Sebagai Penjabat Rektor Undana, Umbu Datta telah mengangkat dirinya sendiri untuk jabatan di lingkup Undana yakni Kepala Laboratorium Terpadu.
Langkah tidak umum itu diambil Umbu Datta di penghujung masa kepemimpinannya. Ia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Laboratorium Terpadu Undana.
Langkah itu diambil sebelum menerima SK perpanjangan jabatan Rektor hingga pelantikan Prof Fred Benu sebagai Rektor Undana baru periode 2013-2017.
Langkah tak biasa yang diambil Umbu Datta itu disinyalir sebagai upaya mengamankan posisinya. Apalagi, khabar merebak bahwa Laboratorium Terpadu Undana tengah kebanjiran proyek pengadaan alat-alat laboratorium dari Kemendikbud yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Pembantu Rektor (Purek) Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Undana Roy Nendissa yang dikonfirmasi VN Senin (11/11) menjelaskan, Laboratorium Terpadu Undana baru selesai dibangun dan peralatannya baru dirampungkan. Sehingga, untuk sementara Umbu Datta yang memegang jabatan tersebut.
"Peralatan-peralatan itu kan baru di-setting. Jadi, sementara Pak Rektor yang pegang. Selanjutnya untuk mengisi posisi itu menjadi kewenangan Rektor terpilih yang akan menentukan siapa figur yang tepat mengisi jabatan itu," ujar Nendisa.
Terkait pelantikan beberapa pejabat Undana baru-baru ini, Roy menegaskan mutasi dilakukan untuk mengisi beberapa jabatan yang telah lowong akibat ditinggalkan pejabat lama yang telah pensiun.
"Kan saat ini Prof Frans Umbu Datta masih menjabat sebagai Rektor Undana. Apalagi dalam SK perpanjangan tidak disebut apa-apa. Hanya perpanjangan masa jabatan rektor saja," jelasnya.
Guru Besar Undana Prof August Benu menilai, pengangkatan diri sendiri oleh Umbu Datta sebagai Kepala Lab keliru karena harus dilakukan melalui prosedur baku, yaitu kesepakatan bersama antarfakultas.
"Harus ada kesepakatan bersama dari semua Dekan yang memiliki keterkaitan langsung dengan lab. Sebab SDM yang mau ditempatkan adalah SDM yang benar-benar paham benar soal lab," kata mantan Rektor Undana ini.
Dari sisi etika, tidak sepantasnya Umbu Datta merangkap sebagai kepala laboratorium. Semestinya penentuan pejabat kepala lab itu melalui seleksi dari baperjakat sesuai kompetensi SDM laboratorium.
Tinjau Ulang
Pengamat Hukum Tata Negara Undana Dr John Tuba Helan secara gamblang melihat kejanggalan yang terjadi dalam prosedur pengangkatan Umbu D|atta sebagai kepala laboratorium. Ia melihat apa yang dilakukan Umbu Datta itu jelas-jelas menyalahi ketentuan dan cacat hukum. Karena itu, harus ditinjau kembali. Secara hukum administrasi, tidak bisa seorang pejabat yang sama mengangkat dirinya sendiri untuk menduduki jabatan tertentu. Langkah Umbu Datta tersebut dinilai sebagai ekspresi ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome) setelah Prof Fred Benu dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Rektor Undana baru periode 2013-2017.
Umumnya, sebuah SK pengangkatan harus ditindaklanjuti melalui proses pelantikan. "Lucu kan kalau Pak Rektor mengambil sumpah atas dirinya sendiri saat pelantikan," ujarnya.
Jika pengangkatan jabatan kepala laboratorium menjadi kewenangan rektor, maka lebih tepat jika pengangkatan itu dilakukan oleh rektor terpilih. Umbu Datta disarankan membangun komunikasi yang baik dengan rektor terpilih agar dapat dipercayakan menempati jabatan itu.
Pembantu Rektor III Undana OS Eoh mengatakan, secara etika organisasi, langkah yang diambil Umbu Datta tidak dibenarkan. Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, tidak boleh mengambil keputusan yang prinsip dalam arti mengangkat atau memberhentikan orang dari jabatan. Apalagi, langkah teranyar yang dilakukan Umbu Datta dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi Kepala Laboratirium Terpadu. Langkah yang diambil Umbu Datta ini merupakan ekspresi ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome). Sehingga, untuk mengamankan posisinya pascapelantikan rektor baru, Umbu Datta mengangkat dirinya sendiri.
Jabatan kepala laboratorium terpadu bagi seluruh fakultas ini seyogyanya harus melalui pertimbangan seluruh dekan fakultas. Bukannya lewat keputusan sendiri. "Langkah beliau ini semacam ada ketakutan kehilangan kekuasaan. Kelihatan beliau ini tidak siap turun," tegas Eoh.
Letakkan Jabatan
Post power syndrom yang kini tengah melanda Umbu Datta memang dapat dibaca dari berbagai sisi. Selain sebagai upaya mempertahankan jabatan, dapat pula diduga sebagai upaya menutupi masalah di masa kepemimpinannya. Bukan tidak mungkin, karena ia juga pernah dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian terkait proyek Kemendikbud yang digelontorkan di Undana. Dugaan itu akan semakin menguat karena mega proyek yang diterima Undana diduga kuat juga untuk kepentingan pembangunan laboratorium.
Karena itu, sebelum semua dugaan-dugaan itu semakin menyeretnya maka sebagai seorang pejabat yang berjiwa besar, Umbu Datta harus mendengar masukan dan kritikan dari semua pihak. Sebagai seorang cendekiawan, Umbu Datta bahkan harus berjiwa besar mau meletakan jabatan yang dibuatnya untuk dirinya itu. Akan lebih terhormat jika sebelum diturunkan, ia sendiri yang menurunkan dirinya dari jabatan itu.
Akan lebih terhormat jika ia secara sadar mau mencabut kembali SK pengangkatannya itu agar tidak terus menjadi polemik.
Karena jika tidak, akan sangat memalukan jika ia tetap mempertahankan jabatan itu, dan pada akhirnya digantikan setelah pelantikan Rektor Undana terpilih Prof Dr Fred Benu.
Post power syndrom bolehlah melanda. Namun, setiap langkah yang diambil hendaknya tetap merujuk pada peraturan. Jangan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Semoga. *
09 November 2013
Naik Kelas di Tengah UN yang Amburadul
DI tengah hiruk pikuk dan kebingungan masyarakat soal pemenang Pilgub NTT 2013, menetes setitik embun yang menyegarkan dunia pendidikan NTT. Hasil ujian nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK, dan SMALB yang baru saja diumumkan menunjukkan bahwa NTT naik kelas dalam peringkat kelulusan. Jika sebelumnya NTT berada di nomor buncit 33 dari 33 provinsi, maka tahun ini naik ke posisi 29 untuk tingkat SMA dengan persentase kelulusan 98,11 persen dari 41.653 siswa peserta UN. Sementara untuk tingkat SMK, NTT menempati peringkat 27 dengan persentase 96,98 persen dari 16.254 siswa peserta UN.
Tahun ini NTT juga boleh berbangga karena ada peningkatan jumlah kelulusan. Hanya 1.280 siswa SMA/SMK yang tidak lulus UN. Bahkan ada satu kabupaten yang seluruh sekolahnya lulus 100 persen untuk tingkat SMA yakni di Manggarai Barat. Sedangkan tingkat SMK, terdapat 11 kabupaten yang lulus 100 persen. Ini capaian yang luar biasa di tengah pelaksanaan UN yang amburadul.
Bergembira boleh-boleh saja, tapi kita tidak boleh menutup mata dengan proses UN tahun ini yang sangat amburadul. Keterlambatan pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN dari pusat ke provinsi, dan dari provinsi ke kabupaten/kota untuk dilanjutkan ke sekolah-sekolah telah berdampak pada penundaan pelaksanaan UN. Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN gara-gara keterlambatan pendistribusian naskah UN, termasuk NTT. Bahkan saat UN pun, soal maupun lembaran jawaban komputer (LJK) UN masih kurang dan harus difotokopi.
Jika bercermin dari kesemrawutan itu, patut dipertanyakan apakah UN telah dilaksanakan dengan jujur? Jujur dari sisi siswa saat mengerjakan soal, dan jujur dalam pemindaian dan pemeriksaan LJK. Jika kejujuran ini masih diperdebatkan, maka prestasi naik kelas NTT dalam peringkat kelulusan ini juga masih dapat disangsikan. Apakah benar-benar murni karena adanya kesiapan siswa yang matang menghadapi UN, ataukah ada tangan tak kentara yang membantu menaikkan kelas prestasi UN NTT tahun ini.
Namun terlepas dari semua itu, kita tentunya berharap prestasi UN ini menjadi momentum kebangkitan pendidikan di NTT. Prestasi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT dan Dinas PPO kabupaten/kota tidak boleh tenggelam dalam euforia semu. Langkah-langkah antisipatif harus mulai dilaksanakan sedini mungkin.
Persiapan tidak lagi hanya jelang UN, tapi jauh-jauh hari. Ketersediaan guru yang trampil dan siswa yang andal, serta segala infrastruktur pendukung pendidikan harus terus ditingkatkan demi mengejar ketertinggalan. Kita tidak boleh berpuas diri dengan peringkat papan bawah. Ingat, NTT bukan bangsa kalahan. Ke depan harus ada target yang lebih ambisius, misalnya, pencanangan posisi 10 besar UN di tahun 2018. Mari kita bebankan target ini ke pundak pemimpin NTT lima tahun ke depan.
Tahun ini NTT juga boleh berbangga karena ada peningkatan jumlah kelulusan. Hanya 1.280 siswa SMA/SMK yang tidak lulus UN. Bahkan ada satu kabupaten yang seluruh sekolahnya lulus 100 persen untuk tingkat SMA yakni di Manggarai Barat. Sedangkan tingkat SMK, terdapat 11 kabupaten yang lulus 100 persen. Ini capaian yang luar biasa di tengah pelaksanaan UN yang amburadul.
Bergembira boleh-boleh saja, tapi kita tidak boleh menutup mata dengan proses UN tahun ini yang sangat amburadul. Keterlambatan pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN dari pusat ke provinsi, dan dari provinsi ke kabupaten/kota untuk dilanjutkan ke sekolah-sekolah telah berdampak pada penundaan pelaksanaan UN. Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN gara-gara keterlambatan pendistribusian naskah UN, termasuk NTT. Bahkan saat UN pun, soal maupun lembaran jawaban komputer (LJK) UN masih kurang dan harus difotokopi.
Jika bercermin dari kesemrawutan itu, patut dipertanyakan apakah UN telah dilaksanakan dengan jujur? Jujur dari sisi siswa saat mengerjakan soal, dan jujur dalam pemindaian dan pemeriksaan LJK. Jika kejujuran ini masih diperdebatkan, maka prestasi naik kelas NTT dalam peringkat kelulusan ini juga masih dapat disangsikan. Apakah benar-benar murni karena adanya kesiapan siswa yang matang menghadapi UN, ataukah ada tangan tak kentara yang membantu menaikkan kelas prestasi UN NTT tahun ini.
Namun terlepas dari semua itu, kita tentunya berharap prestasi UN ini menjadi momentum kebangkitan pendidikan di NTT. Prestasi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT dan Dinas PPO kabupaten/kota tidak boleh tenggelam dalam euforia semu. Langkah-langkah antisipatif harus mulai dilaksanakan sedini mungkin.
Persiapan tidak lagi hanya jelang UN, tapi jauh-jauh hari. Ketersediaan guru yang trampil dan siswa yang andal, serta segala infrastruktur pendukung pendidikan harus terus ditingkatkan demi mengejar ketertinggalan. Kita tidak boleh berpuas diri dengan peringkat papan bawah. Ingat, NTT bukan bangsa kalahan. Ke depan harus ada target yang lebih ambisius, misalnya, pencanangan posisi 10 besar UN di tahun 2018. Mari kita bebankan target ini ke pundak pemimpin NTT lima tahun ke depan.
Terperosok di Jalan Pintas
Budaya instan ini juga merambah ke dunia pendidikan. Banyak siswa yang ingin lulus ujian nasional (UN) tapi bukan dengan belajar keras, melainkan membeli lembaran jawaban dan bocoran kunci jawaban. Lebih parah lagi, orangtua kerap proaktif memfasilitasi jalan pintas ini.
SEBULAN terakhir masyarakat Flores Timur dan sekitarnya dihebohkan dengan mangkirnya manajemen Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dari kewajiban membayar bunga dan pokok simpanan para nasabah. Ribuan warga mengantre tanpa kejelasan menunggu pembayaran. Namun, manajemen LKF Mitra Tiara tak kunjung membayar hak para nasabah.
Lembaga keuangan itu menjanjikan bunga menggiurkan kepada nasabah. Setiap bulan, nasabah berhak atas 10 persen bunga dari pokok simpanan. Jika menabung Rp 5 juta, maka setiap bulan berhak menerima bunga sebesar Rp 500 ribu. Sepuluh bulan, modal simpanan sudah kembali dan bulan ke-11 sudah menikmati keuntungan. Sungguh menggiurkan. Tanpa butuh kerja keras, bisa menerima uang demikian besar setiap bulan.
Tak heran begitu banyak masyarakat Flores Timur, Lembata, dan Sikka berbondong-bondong menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara tanpa mempertimbangkan risiko. Namun apa yang terjadi belakangan ini menjawab kekhawatiran banyak kalangan. Manajemen raib menggondol uang nasabah.
Modus penipuan gaya LKF Mitra Tiara sesungguhnya bukan pola baru. Sudah terlalu banyak kasus seperti itu terjadi di banyak daerah. Sayangnya masyarakat tidak pernah belajar, bahwa meraup keuntungan besar dengan jalan pintas seperti itu senantiasa penuh risiko. Budaya instan yang ingin segalanya diraih serba cepat telah mematikan rasionalitas masyarakat. Ujung-ujungnya, masyarakat sendiri yang harus menanggung risiko dirugikan.
Budaya instan yang menghalalkan jalan pintas memang menjadi penyakit masyarakat hari ini. Hampir segala lini kehidupan dijajah dengan pola hidup serba gampang ini. Ambil contoh, di dalam kehidupan rumah tangga saja budaya instan ini sudah jauh merasuk. Ibu-ibu rumah tangga yang "malas" memasak, kerap memilih membeli makanan siap saji yang rentan berbagai bahan kimia berbahaya untuk sajian harian keluarga.
Budaya instan ini juga merambah ke dunia pendidikan. Banyak siswa yang ingin lulus ujian nasional (UN) tapi bukan dengan belajar keras, melainkan membeli lembaran jawaban dan bocoran kunci jawaban. Lebih parah lagi, orangtua kerap proaktif memfasilitasi jalan pintas ini.
Budaya instan juga sudah jauh merambah di dunia politik. Untuk mencapai tujuan politik, para politisi sudah terbiasa menempuh jalan pintas. Politik uang dan jual beli suara pun dihalalkan demi meraih kursi idaman. Dampak ikutannya, begitu duduk di tampuk kekuasaan mereka memaknai jabatan itu sebagai alat memupuk kekayaan pribadi bukan sarana pengabdian kepada masyarakat.
Kasus LKF Mitra Tiara seharusnya membuka mata kita bahwa kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui proses dan kerja keras. Kesuksesan yang dicapai dengan cara instan dan jalan pintas tidak akan pernah langgeng. Percayalah!
Editorial HU Victory News edisi 31 Oktober 2013
SEBULAN terakhir masyarakat Flores Timur dan sekitarnya dihebohkan dengan mangkirnya manajemen Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dari kewajiban membayar bunga dan pokok simpanan para nasabah. Ribuan warga mengantre tanpa kejelasan menunggu pembayaran. Namun, manajemen LKF Mitra Tiara tak kunjung membayar hak para nasabah.
Lembaga keuangan itu menjanjikan bunga menggiurkan kepada nasabah. Setiap bulan, nasabah berhak atas 10 persen bunga dari pokok simpanan. Jika menabung Rp 5 juta, maka setiap bulan berhak menerima bunga sebesar Rp 500 ribu. Sepuluh bulan, modal simpanan sudah kembali dan bulan ke-11 sudah menikmati keuntungan. Sungguh menggiurkan. Tanpa butuh kerja keras, bisa menerima uang demikian besar setiap bulan.
Tak heran begitu banyak masyarakat Flores Timur, Lembata, dan Sikka berbondong-bondong menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara tanpa mempertimbangkan risiko. Namun apa yang terjadi belakangan ini menjawab kekhawatiran banyak kalangan. Manajemen raib menggondol uang nasabah.
Modus penipuan gaya LKF Mitra Tiara sesungguhnya bukan pola baru. Sudah terlalu banyak kasus seperti itu terjadi di banyak daerah. Sayangnya masyarakat tidak pernah belajar, bahwa meraup keuntungan besar dengan jalan pintas seperti itu senantiasa penuh risiko. Budaya instan yang ingin segalanya diraih serba cepat telah mematikan rasionalitas masyarakat. Ujung-ujungnya, masyarakat sendiri yang harus menanggung risiko dirugikan.
Budaya instan yang menghalalkan jalan pintas memang menjadi penyakit masyarakat hari ini. Hampir segala lini kehidupan dijajah dengan pola hidup serba gampang ini. Ambil contoh, di dalam kehidupan rumah tangga saja budaya instan ini sudah jauh merasuk. Ibu-ibu rumah tangga yang "malas" memasak, kerap memilih membeli makanan siap saji yang rentan berbagai bahan kimia berbahaya untuk sajian harian keluarga.
Budaya instan ini juga merambah ke dunia pendidikan. Banyak siswa yang ingin lulus ujian nasional (UN) tapi bukan dengan belajar keras, melainkan membeli lembaran jawaban dan bocoran kunci jawaban. Lebih parah lagi, orangtua kerap proaktif memfasilitasi jalan pintas ini.
Budaya instan juga sudah jauh merambah di dunia politik. Untuk mencapai tujuan politik, para politisi sudah terbiasa menempuh jalan pintas. Politik uang dan jual beli suara pun dihalalkan demi meraih kursi idaman. Dampak ikutannya, begitu duduk di tampuk kekuasaan mereka memaknai jabatan itu sebagai alat memupuk kekayaan pribadi bukan sarana pengabdian kepada masyarakat.
Kasus LKF Mitra Tiara seharusnya membuka mata kita bahwa kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui proses dan kerja keras. Kesuksesan yang dicapai dengan cara instan dan jalan pintas tidak akan pernah langgeng. Percayalah!
Editorial HU Victory News edisi 31 Oktober 2013
Terobosan Fenomenal Universitas PGRI NTT
UNIVERSITAS PGRI NTT boleh dikatakan sebagai perguruan tinggi swasta yang fenomenal di NTT. Berbagai terobosan tak henti-hentinya dilahirkan. Setelah menabuh gong prestasi, Rektornya yang juga fenomenal Semuel Haning melahirkan terobosan Jaminan Kesehatan Mahasiswa (Jamkesmawa) untuk membantu mahasiswa kurang mampu yang sakit ataupun meninggal dunia. Lembaga ini sebelumnya juga memberikan beasiswa selama kuliah dan beasiswa S-2 bagi salah satu mahasiswanya yang berprestasi dan mengharumkan nama NTT dan Universitas PGRI NTT di ajang nasional dalam Kopertis Wilayah VIII.
Tidak berhenti pada terobosan itu. Dalam wisuda angkatan XIII tahun 2013 ini, Rektor Semuel Haning dengan lembaganya Universitas PGRI NTT kembali melahirkan terobosan fenomenal baru.
Kali ini, Semuel Haning kembali menggebrak dengan terobosan membayar honor lulusan/wisudawan terbaik angkatan XIII untuk bekerja sesuai bidang dan latar belakang pendidikan di lingkup pemerintah kabupaten asal wisudawan bersangkutan. Misalkan wisudawan terbaik seorang guru, maka pemerintah tempat asal wisudawan terbaik diminta memberikan tempat baginya untuk mengajar. Honor selama dua tahun akan ditanggung oleh Universitas PGRI NTT. Setelah dua tahun, pemerintah kabupaten di tempat wisudawan terbaik itu mengabdi diharapkan dapat mengakomodir yang bersangkutan untuk bekerja di daerah tersebut.
Ide ini sepintas memang biasa saja. Namun, ketika melihat banyak universitas di NTT yang lagi dipusingkan dengan izin operasional yang tak kunjung tuntas, Universitas PGRI NTT justru sudah jauh melangkah. Ia tidak sekadar memikirkan keberadaan lembaga. Ia tidak lagi sekadar berpikir izin operasional kampus, namun ia telah berpikir tentang nasib sarjana yang ia hasilkan. Ia tidak mau sarjana lulusan Universitas PGRI NTT menjadi pengangguran intelek. Karena itu, selain mendorong para sarjana membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha, ia juga tak malu-malu membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk maksud mulia tersebut.
Langkah fenomenal ini tentunya tidak saja untuk nama besar lembaga karena ia hadir bukan untuk sekadar meramaian pendidikan tinggi di NTT. Namun hadirnya adalah ingin menjadi salah satu universitas berkualitas di NTT.
Karena itu, terobosan ini tentunya akan menjadi daya pacu tersendiri bagi para mahasiswa untuk berprestasi. Karena mereka tahu, di Universitas PGRI NTT selalu memberikan reward kepada mereka yang benar-benar berbuat yang terbaik.
Editorial HU Victory News edisi 19 September 2013
Tidak berhenti pada terobosan itu. Dalam wisuda angkatan XIII tahun 2013 ini, Rektor Semuel Haning dengan lembaganya Universitas PGRI NTT kembali melahirkan terobosan fenomenal baru.
Kali ini, Semuel Haning kembali menggebrak dengan terobosan membayar honor lulusan/wisudawan terbaik angkatan XIII untuk bekerja sesuai bidang dan latar belakang pendidikan di lingkup pemerintah kabupaten asal wisudawan bersangkutan. Misalkan wisudawan terbaik seorang guru, maka pemerintah tempat asal wisudawan terbaik diminta memberikan tempat baginya untuk mengajar. Honor selama dua tahun akan ditanggung oleh Universitas PGRI NTT. Setelah dua tahun, pemerintah kabupaten di tempat wisudawan terbaik itu mengabdi diharapkan dapat mengakomodir yang bersangkutan untuk bekerja di daerah tersebut.
Ide ini sepintas memang biasa saja. Namun, ketika melihat banyak universitas di NTT yang lagi dipusingkan dengan izin operasional yang tak kunjung tuntas, Universitas PGRI NTT justru sudah jauh melangkah. Ia tidak sekadar memikirkan keberadaan lembaga. Ia tidak lagi sekadar berpikir izin operasional kampus, namun ia telah berpikir tentang nasib sarjana yang ia hasilkan. Ia tidak mau sarjana lulusan Universitas PGRI NTT menjadi pengangguran intelek. Karena itu, selain mendorong para sarjana membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha, ia juga tak malu-malu membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk maksud mulia tersebut.
Langkah fenomenal ini tentunya tidak saja untuk nama besar lembaga karena ia hadir bukan untuk sekadar meramaian pendidikan tinggi di NTT. Namun hadirnya adalah ingin menjadi salah satu universitas berkualitas di NTT.
Karena itu, terobosan ini tentunya akan menjadi daya pacu tersendiri bagi para mahasiswa untuk berprestasi. Karena mereka tahu, di Universitas PGRI NTT selalu memberikan reward kepada mereka yang benar-benar berbuat yang terbaik.
Editorial HU Victory News edisi 19 September 2013
ETMC mulai Kehilangan Makna
TURNAMEN dua tahunan El Tari Memorial Cup saat ini tengah bergulir di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Hanya 14 kabupaten yang mengirimkan tim kebanggaannya untuk mengikuti perhelatan akbar sepakbola NTT ini diusianya yang XXVI. Keikutsertaan tim dalam setiap penyelenggaraan semakin berkurang. Greget ETMC kian tahun kian surut dan hampir kehilangan makna.
Turnamen ini semula bernama El Tari Cup. Namun dalam perjalanan, disempurnakan menjadi Turnamen El Tari Memorial Cup (ETMC). Turnamen yang digelar untuk mengenang tokoh pemimpin pemersatu mendiang El Tari. Maka, ETMC sebenarnya mau mengangkat dan mengingatkan persaudaran sejati yang merupakan bahasa pemersatu mendiang EL Tari.
Suasana keakraban dan kekeluragaan sesama warga Flobamora harus menjadi garda terdepan dalam setiap perhelatan. Memaknai bunga cinta berarti menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih prestasi.
Flobamora yang dicetuskan mendiang El Tari berarti bunga cinta. Bunga cinta yang mempersatukan masyarakat NTT. Cinta ke dalam, cinta kepada sesama, sehingga di sana tidak ada lagi Sabu, Sumba, Rote, Timor, Alor, Flores, dan Lembata. Tetapi di sana adalah Flomabora, NTT.
Apalagi, di tengah krisis yang melanda sebagian besar wilayah di NTT seiring pelaksanaan pilkada, semisal Pilkada Sumba Barat Daya yang harus berujung pertumpahan darah, maka ajang ETMC harusnya menjadi ajang teduh. Ajang mempersatukan masyarakat NTT, masyarakat Flobamora.
Namun, ETMC sebagai ajang bertemunya pesepakbola NTT justru makin kehilangan makna. Persatuan dan kesatuan sebagai bunga cinta, tak lagi menjadi roh. Setiap laga selalu diakhiri kericuhan, tidak saja antarpemain, namun juga antar pendukung.
ETMC lebih dimaknai sebagai turnamen menjadi jawara sejati sepakbola Flobamora. Intrik dan trik dimainkan untuk mendapatkan trofi ETMC.
Karena itu, sudah saatnya semua kita bertanggung jawab mengembalikan ETMC pada makna sesungguhnya. Flobamora tanpa sekat, tanpa ada pembedaan Flores, Sumba, Timor, Rote, Sabu, Alor, dan Lembata. Kita adalah satu Flobamor, satu NTT. ETMC hanyalah wadah untuk semakin mengakrabkan, dan semakin menyatukan segala perbedaan sebagai satu kekuatan membangun NTT. Semoga.
Turnamen ini semula bernama El Tari Cup. Namun dalam perjalanan, disempurnakan menjadi Turnamen El Tari Memorial Cup (ETMC). Turnamen yang digelar untuk mengenang tokoh pemimpin pemersatu mendiang El Tari. Maka, ETMC sebenarnya mau mengangkat dan mengingatkan persaudaran sejati yang merupakan bahasa pemersatu mendiang EL Tari.
Suasana keakraban dan kekeluragaan sesama warga Flobamora harus menjadi garda terdepan dalam setiap perhelatan. Memaknai bunga cinta berarti menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih prestasi.
Flobamora yang dicetuskan mendiang El Tari berarti bunga cinta. Bunga cinta yang mempersatukan masyarakat NTT. Cinta ke dalam, cinta kepada sesama, sehingga di sana tidak ada lagi Sabu, Sumba, Rote, Timor, Alor, Flores, dan Lembata. Tetapi di sana adalah Flomabora, NTT.
Apalagi, di tengah krisis yang melanda sebagian besar wilayah di NTT seiring pelaksanaan pilkada, semisal Pilkada Sumba Barat Daya yang harus berujung pertumpahan darah, maka ajang ETMC harusnya menjadi ajang teduh. Ajang mempersatukan masyarakat NTT, masyarakat Flobamora.
Namun, ETMC sebagai ajang bertemunya pesepakbola NTT justru makin kehilangan makna. Persatuan dan kesatuan sebagai bunga cinta, tak lagi menjadi roh. Setiap laga selalu diakhiri kericuhan, tidak saja antarpemain, namun juga antar pendukung.
ETMC lebih dimaknai sebagai turnamen menjadi jawara sejati sepakbola Flobamora. Intrik dan trik dimainkan untuk mendapatkan trofi ETMC.
Karena itu, sudah saatnya semua kita bertanggung jawab mengembalikan ETMC pada makna sesungguhnya. Flobamora tanpa sekat, tanpa ada pembedaan Flores, Sumba, Timor, Rote, Sabu, Alor, dan Lembata. Kita adalah satu Flobamor, satu NTT. ETMC hanyalah wadah untuk semakin mengakrabkan, dan semakin menyatukan segala perbedaan sebagai satu kekuatan membangun NTT. Semoga.
Bahaya Politisasi Olahraga
YABES Roni Malaifani, putra Alor menjadi fenomenal dan terkenal dalam seminggu terakhir di Indonesia terutama di NTT. Gol yang diciptakannya ke gawang Filipina dalam debut perdananya di timnas U-19 Piala AFC U-19 membuat Yabes dielu-elukan ibarat selebriti.
Lolosnya Yabes masuk tim nasional U-19 di tengah lesunya kompetisi di NTT harus menjadi cambuk bagi semua pihak terkait dalam membangun olahraga terutama sepakbola NTT. Apalagi, jika prestasi yang belum seberapa yang diraih Yabes mulai dipolitisasi segelintir orang untuk mendongkrak ketenaran. itulah yang harus dihindarkan karena langkah panjang masih menanti Yabes. Apakah tenggelam di tengah euforia, ataukah terus berprestasi di timnas U-19.
Prestasi mengenakan kostum timnas dan menciptakan gol untuk seorang Yabes bolehlah dibanggakan. Namun, hendaknya kebanggaan itu tidak membuat Yabes lupa daratan. Ia harus terus giat berlatih untuk mengasah kemampuannya yang belum apa-apa itu. Prestasi masuk timnas dan mencetak gol di debut pertamanya jangan menjadi puncak prestasi bagi Yabes. Namun, ia harus tetap mengasah kemampuan mengolah bola, dan melatih ketajamannya membobol gawang lawan. Ia harus mempertahankan kepercayaan sang pelatih Indra Syafri agar tidak hanya sebagai kartu truf timnas Indonesia U-19, namun harus menjadi pilar utama di timnas U-19. Yabes tidak saja menjadi pemain pengganti, namun harus masuk line up utama dalam setiap laga.
Karena, jika terlena dengan euforia, pujian, dan banjir hadiah, maka selepas semua itu justru membuat Yabes tenggelam dan terlupakan. Belajar dari pengalaman seorang Irfan Bachdin yang setelah melejit dan tenar lalu tenggelam tak tahu rimbanya, maka jangan sampai nasib Yabes pun demikian. Apalagi, politisasi olahraga akan membuat Yabes terlena dan justru dicoret dari timnas U-19. Jangan sampai Yabes semakin tenggelam dan orang lain yang kian melejit karena numpang tenar di balik sukses Yabes. Sukses seorang Yabes membuat banyak orang menjadi pahlawan, dan untuk membayar itu semua, Yabes harus dikorbankan untuk mendongkrak nama besar dan popularitas mereka.
Bonus dan apapun namanya yang diberikan untuk Yabes bolehlah diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang diraih. Namun, hendaknya tidak berlebihan. Jangan sampai fokus perhatian hanya kepada Yabes seorang. Tetapi, yang paling utama adalah bagaimana menciptakan iklim olahraga yang kondusif untuk bisa melahirkan Yabes-Yabes yang lain yang mampu mengharumkan nama NTT di kancah nasional dan internasional.
Karena itu, siapapun yang berniat baik di balik suksesnya Yabes agar tidak pukul dada saat ini. Tapi, ia haruslah mampu membangun olahraga secara utuh mulai dari bawah. Ibarat seorang petani, agar hasil panennya melimpah, ia tidak mungkin mulai dengan memupuk. Tetapi ia harus memulai dengan menyiapkan lahan dan bibit yang unggul disertai perlakuan khusus selama proses tumbuh kembang tanaman baru bisa memanen hasil yang melimpah. Demikian pula sebuah prestasi, tidak dapat diraih hanya melalui pembinaan setengah-setengah, tetapi harus dibangun dari dasar yang kokoh yakni membentuk karakter diri seorang atlet lewat latihan rutin dan ditempa dalam sebuah kompetisi yang kondusif untuk melahirkan atlet handal di NTT. Semoga. (editorial HU Victory News edisi 17 Oktober 2013
Lolosnya Yabes masuk tim nasional U-19 di tengah lesunya kompetisi di NTT harus menjadi cambuk bagi semua pihak terkait dalam membangun olahraga terutama sepakbola NTT. Apalagi, jika prestasi yang belum seberapa yang diraih Yabes mulai dipolitisasi segelintir orang untuk mendongkrak ketenaran. itulah yang harus dihindarkan karena langkah panjang masih menanti Yabes. Apakah tenggelam di tengah euforia, ataukah terus berprestasi di timnas U-19.
Prestasi mengenakan kostum timnas dan menciptakan gol untuk seorang Yabes bolehlah dibanggakan. Namun, hendaknya kebanggaan itu tidak membuat Yabes lupa daratan. Ia harus terus giat berlatih untuk mengasah kemampuannya yang belum apa-apa itu. Prestasi masuk timnas dan mencetak gol di debut pertamanya jangan menjadi puncak prestasi bagi Yabes. Namun, ia harus tetap mengasah kemampuan mengolah bola, dan melatih ketajamannya membobol gawang lawan. Ia harus mempertahankan kepercayaan sang pelatih Indra Syafri agar tidak hanya sebagai kartu truf timnas Indonesia U-19, namun harus menjadi pilar utama di timnas U-19. Yabes tidak saja menjadi pemain pengganti, namun harus masuk line up utama dalam setiap laga.
Karena, jika terlena dengan euforia, pujian, dan banjir hadiah, maka selepas semua itu justru membuat Yabes tenggelam dan terlupakan. Belajar dari pengalaman seorang Irfan Bachdin yang setelah melejit dan tenar lalu tenggelam tak tahu rimbanya, maka jangan sampai nasib Yabes pun demikian. Apalagi, politisasi olahraga akan membuat Yabes terlena dan justru dicoret dari timnas U-19. Jangan sampai Yabes semakin tenggelam dan orang lain yang kian melejit karena numpang tenar di balik sukses Yabes. Sukses seorang Yabes membuat banyak orang menjadi pahlawan, dan untuk membayar itu semua, Yabes harus dikorbankan untuk mendongkrak nama besar dan popularitas mereka.
Bonus dan apapun namanya yang diberikan untuk Yabes bolehlah diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang diraih. Namun, hendaknya tidak berlebihan. Jangan sampai fokus perhatian hanya kepada Yabes seorang. Tetapi, yang paling utama adalah bagaimana menciptakan iklim olahraga yang kondusif untuk bisa melahirkan Yabes-Yabes yang lain yang mampu mengharumkan nama NTT di kancah nasional dan internasional.
Karena itu, siapapun yang berniat baik di balik suksesnya Yabes agar tidak pukul dada saat ini. Tapi, ia haruslah mampu membangun olahraga secara utuh mulai dari bawah. Ibarat seorang petani, agar hasil panennya melimpah, ia tidak mungkin mulai dengan memupuk. Tetapi ia harus memulai dengan menyiapkan lahan dan bibit yang unggul disertai perlakuan khusus selama proses tumbuh kembang tanaman baru bisa memanen hasil yang melimpah. Demikian pula sebuah prestasi, tidak dapat diraih hanya melalui pembinaan setengah-setengah, tetapi harus dibangun dari dasar yang kokoh yakni membentuk karakter diri seorang atlet lewat latihan rutin dan ditempa dalam sebuah kompetisi yang kondusif untuk melahirkan atlet handal di NTT. Semoga. (editorial HU Victory News edisi 17 Oktober 2013
Langganan:
Postingan (Atom)