Bom Waktu di Unwira Akhirnya Meledak Jua

Oleh Hiero Bokilia

ISU mogok mengajar para dosen Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang yang sempat mencuat awal bulan September lalu yang dipelihara ibarat bom waktu, akhirnya meledak juga. Mahasiswa merasa dirugikan atas aksi mogok mengajar, mogok konsultasi nilai, dan mogol konsultasi mata kuliah oleh  para dosen. Mahasiswa yang merasa telah memenuhi kewajibannya membayar biaya perkuliahan di kampus swasta termegah di Kota Kupang dan NTT ini namun haknya diabaikan mengambil sikap. Bom waktu pertama meledak di FKIP Unwira.

Dimotori koordinator lapangan Siprianus RK Ama, mahasiswa FKIP menggelar aksi demonstrasi di kampus, Senin (8/10). Aksi demo dimulai pukul 08.00 Wita hingga 14.00 Wita. Mereka long march dari kantor FKIP menuju kantor pusat Unwira yang berjarak sekitar 200 meter. Mereka diterima Rektor Unwira Pater Yulius Yasinto, SVD dan Bendahara Yayasan Pendidikan Arnoldus (Yapenkar) Pater Didi, SVD.

Pada kesempatan itu, Ayu Solah, perwakilan mahasiswa dari Program Studi Kimia, mengeluhkan masalah dosen yang mogok mengajar serta persoalan konsultasi nilai dan konsultasi mata kuliah yang belum dilaksanakan sampai saat ini.  Selain itu, persoalan fasilitas laboratorium dan ruangan kuliah yang terbatas.
Para dosen yang selama ini terkesan malu-malu menuntut kesejahteraan melalui penaikan gaji setara dengan PNS akhirnya berani menentukan sikap. Mogok mengajar dan tidak melayani konsultasi nilai dan mata kuliah merupakan langkah yang mereka lakukan. Langkah itu secara tidak langsung, telah menyulut amarah mahasiswa yang merasa diabaikan padahal sudah memenuhi segala kewajibannya. Aksi mogok para dosen tentunya bukan tanpa sebab. Berbagai upaya negosiasi dengan rektorat dan yayasan sudah dilakuan.

Tuntutan perubahan kesejahteraan dengan menaikan gaji setara PNS hanya dijawab yayasan dengan menaikan gaji 10 persen dari gaji pokok. Penaikan gaji 10 persen sangat minim, sehingga para dosen tidak puas. Mereka tetap berjuang menuntut penyetaraan gaji. Yayasan bergeming, dengan alasan, yayasan hanya pelaksana bukan sebagai pengambil kebijakan. Akibatnya, mogok mengajar, konsultasi KRS tidak dilayani, demikian pula konsultasi mata kuliah.

Selain menuntut perbaikan kesejahteraan setara dengan PGPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, para dosen dan karyawan Unwira juga menuntut diselenggarakan rapat umum anggota (RUA) luar biasa untuk memberhentikan pengurus Yapenkar dari jabatan, pengurus Yapenkar diminta memperhatikan tiga komponen pendiri Unwira, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh Yapenkar dan universitas.

Rektor Unwira Yulius Yasinto secara gamblang memang telah mengakui persoalan mendasar yang terjadi di Kampus Unwira. "Masalah utama yang terjadi di Unwira saat ini adalah persoalan tuntutan kenaikan gaji dari dosen. Para dosen meminta kenaikan gaji yang disetarakan dengan PNS sehingga sejauh ini belum ada kesepakatan antara dosen dan yayasan. Yayasan hanya mengabulkan kenaikan 10 persen dari gaji pokok. Ya, dari perhitungan yayasan sesuai dengan keuangan yang ada maka per 1 Oktober gaji dinaikkan 10 persen," katanya.

Jika melihat standar gaji yang ada di Unwira saat ini, memang memrihatinkan. Bila disandingkan dengan gaji yang diperoleh para dosen Unwira dengan gaji dosen dengan pangkat dan golongannya sama di lembaga perguruan tinggi lainnya terutama perguruan tinggi negeri, maka perbedaannya sangat mencolok, ibarat langit dan bumi. Persoalan gaji memang tidak dapat dipungkiri memberikan dampak ikutan lainnya terutama terhadap kinerja para dosen. Dengan gaji yang rendah, jelas sangat mengganggu persiapan para dosen untuk memberikan kuliah kepada para mahasiswa. Dengan gaji yang rendah, dosen juga terpaksa harus mencari pendapatan lain di luar gaji dosen yang sah dari yayasan. Misalnya menerima job mengajar di universitas atau sekolah lain di luar jam kerja di Unwira. Bahkan praktik-praktik penjualan diktat dan modul seperti yang terjadi di lembaga lainnya bisa saja terjadi walau itu selama ini belum ada mahasiswa yang mengeluhkannya.
Kenaikan 10 persen gaji para dosen jelas belum mampu menyamai gaji dosen PNS. Itu yang membuat belum ada kesepakatan antara Yayasan yang menaungi Unwira dengan para dosen. Dosen masih bersikap belum mau mengajar. Mahasiswa tetap dirugikan.
Karena itu, sesuai janji rektor yang memberi waktu penyelesaian sampai Senin (15/10), maka mahasiswa juga mengambil sikap akan terus menggelar aksi sampai ada kejelasan keputusan. Mahasiswa akan melakukan mimbar bebas di depan kampus sampai hari Senin pekan depan.  "Kami sangat kecewa dengan jawaban pihak Yayasan dan Rektor yang meminta waktu hingga Senin pekan depan," kata Siprianus RK Ama.

Menurutnya, jika hingga Senin (15/10) apa yang dijanjikan tidak terselesaikan, maka mahasiswa akan kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar dengan tuntutan yang lebih tajam.
Ketua Yapenkar Pater Gregor Neon Basu mengatakan, meski selaku pengelola Unwira, Yapenkar tidak berwenang memutuskan kenaikan gaji dosen/karyawan. Kenaikan gaji merupakan keputusan Badan Pembina Yapenkar. "Itu keputusan Badan Pembina. Kami ini hanya badan pengurus, jadi kami tidak bisa untuk memutuskan kenaikan gaji. Kami hanya menyampaikan saja tuntutan kenaikan gaji kepada Badan Pembina," katanya.
Meski demikian, sebelumnya Yapenkar telah menaikkan gaji sebesar lima persen. Namun karena ada gejolak, kembali menaikkan sebesar 10 persen. Bahkan, untuk kenaikan gaji itu, keputusan Badan Pembina tidak ada tetapi karena ada tuntutan, maka dinaikkan.
Kenaikan gaji 10 persen itu, tambahnya, telah diumumkan namun tetap menimbulkan gejolak. Karena itu telah melakukan pendekatan persuasif melaui rektor dan para dekan. Yayasan dan seluruh badan pengurus tengah melakukan rapat dan proses negosiasi.

Ditanya mengenai uang kuliah yang mahal namun tidak sebanding dengan gaji yang diberikan kepada para dosen, dia membantah. Menurut dia, selama beberapa tahun terakhir uang kuliah tidak dinaikkan.
Mantan dosen FKIP Unika John Dekresano yang kini menjabat Rektor Universitas San Pedro mengatakan, selama ini yayasan mengabaikan  kesejahteraan dosen dan karyawan. Padahal, ini sangat penting demi meningkatkan mutu dan kualitas di Kampus. "Jika dosen tidak diperhatikan maka ini menjadi masalah bagi dosen dalam menjalankan tugas, misalnya, dalam mempersiapkan bahan-bahan perkuliahan," katanya.
Menurutnya, yang menjadi penyebab utama dari masalah yang terjadi, pengelolaan keuangan dari yayasan yang kurang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dosen. "Ini adalah masalah lama yang menjadi pemicu dari semua persoalan di Unika. Perhatian yayasan terhadap kesejahteraan dosen dan karyawan sangat kurang. Pengelolaan keuangan tidak memihak pada karyawan dan dosen," katanya.

Miris memang mencermati kasus di Unwira ini. Perhitungan gaji para dosen, masih merujuk pada PGPNS tahun 2003. Itu pun hanya 68 persen dari PGPNS tahun 2003.
Kasus yang menimpa Unwira mendapat simpati banyak kalangan. Sekretaris Kopertis Wilayah VIII Bali-NTB-NTT Anom Sukarta meminta kepada para dosen dan yayasan untuk berdialog mencari solusi terbaik. "Apapun persoalannya, saya imbau kepada para dosen untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mengajar sehingga tidak merugikan mahasiswa yang membutuhkan ilmu dan suasana yang kondusif untuk belajar," pintanya.

Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Provinsi NTT Godlif Neonufa mengharapkan pengelola dan para dosen dapat segera menemukan jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang ada agar tidak merugikan mahasiswa.
Sementara itu, Divisi Pendidikan PIAR NTT Yusak Bilaut mengatakan, yayasan pengelola Unwira harus memperhatikan kesejahteraan dosen dan pegawai agar tidak berpengaruh pada layanan perkuliahan kepada  mahasiswa. "Pihak yayasan dan rektorat harus terbuka kepada para dosen mengenai kondisi yang ada agar mahasiswa tidak dirugikan," katanya.

Pertemuan tertutup yang digelar Badan Pemina, Yayasan dan Dekan juga belum ada kata sepakat. Mogok masih terus berlanjut. Bahkan, mahasiswa telah membangun tenda di depan gerbang masuk kampus. Mogok makan dalam aksi demonstrasi juga dilakoni mahasiswa sampai ada titik terang penyelesaian kasus.
Kita tentunya berharap, kemelut di Unwira secepatnya diselesaikan. Badan Pembina, Provinsial SVD Timor, dan Yayasan hendaknya terketuk hatinya mendegar tuntutan dan jeritan hati para dosen yang telah mengabdikan diri bekerja di ladang Tuhan, ladang pendidikan. Tuntutan perbaikan kesejahteraan yang dilontarkan para dosen dan karyawan tentunya bukan tanpa dasar. Ada ahli-ahli ekonomi di Fakultas Ekonomi yang tentunya sudah membuat perhitungan-perhitungan ekonomis, besaran pemasukan yang diterima Unwira, besaran pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh roda pendidikan di Unwira. Dan berapa keuntungan yang diterima. Karena itu, perhitungan menaikan gaji setara dengan gaji PNS, tentunya bukan lahir begitu saja, tetapi jelas dari kajian yang sangat matang.
Namun patut dipikirkan pula, bahwa peningkatan kesejahteraan para dosen dan karyawan, jangan sampai mengorbankan mahasiswa. Mogok harus dihentikan, sambil negosiasi terus berjalan. Badan pertimbangan, Yapenkar, dan Provinsial SVD Timor dalam menjawab tuntutan dosen dan karyawan, jangan lagi mengobarkan mahasiswa. Tuntutan peningkatan kesejahteraan, jangan diikuti kebijakan kenaikan biaya kuliah kepada mahasiswa. Jangan memuaskan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain.
Tentunya, dengan kebesaran hati, Badan Pembina dan Yayasan dapat mengambil langkah bijak menuntaskan persoalan, agar mahasiswa sebagai penopang utama keberadaan kampus tidak lagi dirugikan. Para pengambil kebijakan di Unwira tidak hanya memikirkan upah surgawi para karyawannya, namun hendaknya upah duniawi para pekerja di ladang Tuhan pun diperhatikan.



Kebanggan itu Kian Sirnah
SETIAP orang pasti bangga menjadi dosen Unwira. Apalagi dengan komitmen dan prinsip pengabdian terhadap lembaga pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen menjadi dosen sesungguhnya telah tertanam bagi para dosen yang menyatakan diri mengabdi di Unwira.
Kebanggan menjadi dosen Unwira begitu nyata dirasakan. Betapa tidak, selain karena komitmennya yang begitu mulai untuk mencerdaskan bangsa, juga karena pada masa itu, kesejahteraan para dosen dan karyawan sangat diperhatikan. Pada masa kejayaannya, gaji dosen Unwira bahkan melampaui gaji dosen-dosen negeri di Universitas Nusa Cendana (Undana).

Kebanggaan itu yang tertanam di dalam sanubari Alfon Bunganaen, Dekan FKIP Unwira kala awal memantapkan pilihannya mengabdi di Unwira tahun 1986.
Kepada VN, Jumat (12/10), Bunganaen mengisahkan, memilih mengabdi di Unwira sebagai kampus sewasta dengan label Universitas Katholik merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Nilai kekatholikannya yang di kejar dalam pengabdian tersebut, sehingga dia menetapkan hati melabuhkan pilihannya di Unwira, dan bukan universitas negeri seperti Undana misalnya. "Ada nilai lain yang saya kejar yaitu nilai kekatholikan," katanya.

Namun kebanggan itu kini hanya tinggal kenangan. Setelah mengabdi 26 tahun, perhatian yayasan kepada para dosen dan karyawan mulai bergeser. Jika pada awal kiprah, yayasan begitu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dosen dan karyawan,  perhatian itu kian berbeda jauh dalam perjalanan kampus Unwira hingga saat ini. Jika para dosen Undana yang dulunya gaji lebih rendah dari gaji para dosen di Unwira, kini justru gaji para dosen di Unwira yang tertinggal jauh dari para Dosen PNS yang segolongan. "Dari tingkat kesejahteraan kami sangat tertinggal jauh dari teman-teman pegawai negeri," katanya.
Gaji dosen dan karyawan di Unwira saat ini sangat memprihatinkan. Sebab gaji yang diterima para dosen saat ini hanya 68 persen dari PGPNS tahun 2003. Inilah yang membuat dia berani untuk menyimpulkan, bahwa dosen-dosen Unwira tertinggal jauh dari aspek kesejahteraan.

Namun, dalam segala kekurangan dan gaji yang minim, Bunganaen akui, selalu ada rahmat untuk memperjuangkan dan memenuhi hidup keluarga. Dengan pengabdian yang tulus kepada lembaga yang begitu dibanggakan sejak awal pengabdian, berkat diperoleh di tempat lain. Kerja sama dengan instansi pemerintah diperolehnya untuk melakukan sejumlah penelitian. Jadi, untuk menopang hidup dan keluarganya, selain gaji yang minim dari Unwira, dana penelitian juga sangat membantunya.
Tentunya melalui perjuangan yang kini tengah dilakukan, dia dan seluruh dosen serta karyawan yang telah mengabdikan hidup dan kehidupannya di Unwira tetap berharap Yayasan, Badan Pertimbangan, dan Provinsial SVD Timor dapat terketuk hatinya meluluskan jeritan hati para pekerja di ladang pendidikan, Unwira. Semoga.

hiero@victorynews-media.com

Optimisme UN di Tengah Keterpurukan

Oleh Hiero Bokilia




DUNIA pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam dua tahun terakhir terus mengalami keterpurukan. Dalam ujian nasional (UN) tahun ajaran 2010-2011, tingkat kelulusan 94,43 persen untuk UN SMA/SMK dan merupakan persentase tertinggi pertama yang diraih NTT. Namun, hasil ini masih paling bontot di peringkat nasional. Selanjutnya pada Tahun Ajaran 2011-2012, NTT masih menjadi daerah dengan tingkat kelulusan terendah UN tingkat SMA/SMK. Dari jumlah peserta 36.228, yang tidak lulus 1.994 orang atau 94,50 persen dan menempatkan NTT tetap berada di peringkat ke-33 dari 33 provinsi di Indonesia.

Keterpurukan pendidikan di NTT ini tak pelak menjadi sorotan banyak kalangan mengingat pada saat prestasi pendidikan NTT menurun, di saat yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sedang gencar-gencarnya menggaungkan Gong Belajar. Gong Belajar ibarat hanya besar di bunyi tanpa ada aksi nyata di lapangan. Gong Belajar hanya indah di kertas tapi buruk dalam implementasi.

Menyikapi melorotnya mutu dan persentase UN di NTT, Pemprov dan Dinas PPO NTT tidak tinggal diam. Sejak pertengahan 2012, Dinas PPO telah mendorong Dinas PPO tingkat kabupaten/kota untuk mulai membangun koordinasi dengan sekolah-sekolah di masing-masing wilayah mempersiapkan para siswa menghadapi pelaksanaan UN. Imbauan itu disambut baik Dinas PPO kabupaten/Kota. Para kepala sekolah pun dikumpulkan dan bersama membangun komitmen mulai melakukan segala persiapan untuk menyiapkan para siswa menghadapi UN. Target-taget mulai ditetapkan dengan indikator keberhasilan masing-masing. Sekolah-sekolah penyelenggara UN pun menyambut baik imbauan dan mulai melakukan persiapan berupa bedah standar kompetensi lulusan (SKL), les tambahan, dan latihan soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas PPO NTT Klemens Meba mengatakan, menjelang pelaksaan UN khususnya untuk tingkat SMA dan SMK pada 15 April mendatang, berbagai kesiapan yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas PPO NTT untuk menyelenggarakan UN. Kesiapan yang sudah dilaksanakan adalah bedah SKL dan tryout untuk SMA/SMK. Sedangkan terkait pelaksanaan UN, mulai 6 April, Dinas PPO NTT akan mendistribusikan soal ke kabupaten untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah penyelenggara UN. Dalam bedah SKL tersebut, mengambil berbagai materi dari lima tahun terakhir untuk mengetahui persentase penguasaan soal pada seluruh sekolah di kabupaten/kota.

Dari hasil bedah SKL tersebut, diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sekolah. "Apakah kekurangan itu datang dari siswa atau kekurangan itu datangnya dari guru, sehingga sekolah-sekolah dapat mengaturnya dengan melakukan rapat bersama orangtua dan meminta dukungan dari kabupaten/kota. Seperti di kecamatan-kecamatan di pedalaman disarankan agar kelompok-kelompok belajar dilakukan pemondokan agar mudah dikoordinir," jelasnya.

Dari sejumlah persiapan itu, kemudian untuk menguji kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi UN, dilakukan tryout. Tryout diselenggarakan oleh Dinas PPO NTT, Dinas PPO kabupaten/kota, dan oleh sekolah sendiri. Dari tryout tersebut, kemudian dianalisis oleh tim analisis di Dinas PPO NTT untuk melihat sejauh mana capaian yang diperoleh para siswa. Memang pada tryout pertama, rata-rata belum mencapai standar nilai secara nasional. Banyak siswa meraih nilai di bawah lima. Namun dalam tryout kedua dan ketiga, tim analisis mengakui ada peningkatan.


Tidak Efektif
Walau diakui ada peningkatan hasil tryout berdasarkan hasil analisis, namun sejumlah pengamat tetap menilai, les tambahan yang digalakkan akhir-akhir ini menjelang pelaksanaan UN April mendatang, tidak efektif meningkatkan persentase dan kualitas kelulusan.

Dominikus Waro Sabon, pengamat pendidikan dari Undana Kupang mengatakan, karena pelaksanaan les tambahan pasca dilaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga les tambahan tidak efektif.

Menurutnya, salah satu penghambat peningkatan mutu pendidikan karena para guru belum memahami psikologi siswa. Les tambahan yang dilaksanakan pada siang hari setelah KBM berakhir membuat siswa jenuh. Mereka sudah sejak pagi hingga siang telah dipaksa belajar, sehingga les tambahan tidak memberikan banyak manfaat karena tidak akan banyak materi yang mampu diserap para siswa.

Hal seperti itu, kata Waro Sabon, harus menjadi pertimbangan para guru. "Les tambahan siang hari sia-sia karena siang hari siswa sudah lelah dan mengantuk, sehingga membuat para siswa hilang konsentrasi belajar," jelasnya.

Kehadiran seluruh siswa saat les tambahan, lanjutnya, tidak menjamin mereka dapat memahami apa yang dijelaskan guru. Karena itu, guru-guru perlu menguasai ilmu pedagogi sehingga bisa mengetahui kelemahan siswa, begitu juga jika siswa tidak konsentrasi saat guru mengajar. Seorang guru harus menciptakan cara mengajar efektif, dan menarik perhatian siswa.

Pengamat pendidikan Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Agus Mani berpendapat, untuk dapat menyukseskan pelaksanaan UN dan bisa meningkatkan mutu dan persentase lulusan, maka Dinas PPO NTT perlu memahami potensi sumber daya manusia (SDM) guru di setiap kabupaten. Keberhasilan UN tidak hanya diukur dari kemampuan dan kualitas para siswa saja. Jika hanya memahami dan mengukur kemampuan siswa saja maka akan sulit mewujudkan kesuksesan UN dan meningkatkan mutu lulusan. Kemampuan dan kualitas siswa ditentukan pula oleh SDM guru. Apabila guru dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan sistim menghafal, maka akan menjadi permasalahan bagi para murid. Karena, untuk mendalami dan memahami ilmu tidak hanya bisa dilakukan melalui menghafal.

Karena itu, Pemprov NTT melalui Dinas PPO NTT harus secepatnya melakukan pendekatan ke setiap sekolah terutama sekolah-sekolah sasaran Program Gong Belajar. Jika Pemprov NTT tidak serius, maka akan menggagalkan Program Gong Belajar.

Sekretaris Dinas PPO NTT Johanis Mau mengatakan, untuk dapat menyukseskan pelaksanaan UN di semua tingkatan baik SD, SMP, dan SMA/SMK, diharapkan masing-masing sekolah dapat membentuk kelompok belajar. Para guru juga harus membimbing para siswa dengan menjadwalkan kegiatan jam belajar siswa dan kelompok belajar tersebut.

Apalagi, pelaksanaan UN kali ini sedikit berbeda dengan sistem pelaksanaan UN lalu dimana, 20 siswa di dalam satu kelas mendapatkan soal yang berbeda satu dengan lainnya. " mekanisme ini saya yakin hasilnya akan lebih baik," katanya.

Dengan metode demikian, dapat pula dijadikan indikator mengukur kemampuan anak. Hal mana tidak akan menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan.



Pesimistis Mutu Meningkat
Ketua Dewan Pembina Pendidikan NTT Simon Riwu Kaho mengatakan, mutu pendidikan di NTT tidak akan meningkat, apabila hanya bedah SKL dan tryout yang dipakai. Karena, akar persoalan mutu pendidikan NTT yang merosot disebabkan karena manajemen sekolah tidak dibenahi. Selain itu disebabkan pula karena kesejahteraan guru masih kurang diperhatikan. Bahkan, para kepala sekolah dan guru pada sekolah yang kurang bermutu sering ditekan oleh pemerintah. "Bagaimana kalau manajemen Sekolah tidak searah. Guru tidak disiplin, begitu pula siswa. Dapat dipastikan bahwa mutu tidak bisa meningkat," tegasnya.

Apabila kesejahteraan guru diabaikan, di mana gaji selalu terlambat dibayar, tunjungan pun demikian, maka faktor ini dapat menyebabkan guru malas mengajar, yang pada akhirnya berdampak pada kemerosotan mutu pendidikan.

Demikian halnya, jika tekanan dari pimpinan wilayah untuk mencopot kepala sekolah yang kelulusan sekolahnya rendah atau tidak mencapi 100 persen. "Kepala sekolah bukan seperti anak buah Kodim yang begitu ada kesalahan langsung dicopot dari jabatan," katanya.

Ancaman dan tekanan bukan saatnya lagi. Untuk itu, jika ada sekolah yang mutunya merosot, mestinya para guru dimotifasi untuk lebih semangat dan mau mengajar dengan baik sehingga ada peningkatan mutu.

Pengamat pendidikan Undana Wara Sabon Dominikus mengatakan, sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui dinas teknis baik Dinas PPO NTT maupun di kabupaten/kota untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hanya saja, jika upaya tryout dan bedah SKL tidak sungguh-sunguh, maka tidak akan membuahkan hasil. Namun jika upaya itu sungguh-sungguh dilakukan, maka dipastikan bisa berhasil dan mutu pendidikan akan meningkat.

Dia melihat, jika semua elemen memiliki kemauan untuk meningkatkan mutu dengan memberikan motifasi bagi guru, maka pasti ada perubahan karena salah satu hal yang mendukung adalah sebanyak 21.011 orang dari 82 ribu guru di NTT telah lulus sertifikasi atau dapat dikatakan sudah 25 persen dari total guru memiliki kualitas dan kemampuan baik. "Saya tidak terlalu pesimis karena data menujukkan banyak guru profesional sudah ada di NTT," katanya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas San Pedro Paul Bataona mengharapkan tahun ini ada perubahan dan peningkatan mutu mengingat merupakan harapan seluruh masyarakat NTT agar wajah pendidikan di NTT lebih baik.

Tetapi, semua itu akan tercapai apabila ada kerja sama baik antarkomponen terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orangtua, dan siswa.

Walau banyak kritik terhadap persiapan yang telah dilakukan Dinas PPO NTT bersama Dinas PPO kabupaten/kota, para kepala sekolah, dan para guru dalam menyiapkan siswa menghadapi UN, namun kita tidak boleh pesimistis terhadap semua upaya dan perjuangan yang telah dilakukan. Semua kerja keras yang ada akan sia-sia jika para siswa sendiri tidak mampu menyiapkan diri mereka sendiri. Karena bagaimana pun, pada saat UN, siswalah yang mengerjakan soal-soal UN. Karena itu, langkah terakhir menjelang hari-hari pelaksanaan UN adalah mempersiapkan mental dan psikologis para siswa saat mengikuti UN. karena selama ini fakta membuktikan bahwa pada hari pertama UN, para siswa gugup mengerjakan soal-soal UN. Karena itu, agar kegugupan itu tidak terjadi, mental mereka harus dipersiapkan.

Jika semua lini telah berjuang dan bersiap diri, maka kita tentunya banyak berharap bahwa UN tahun ini, posisi NTT bisa merangkak ke posisi angka yang lebih mudah. Setidaknya, kalau tahun 2011 dan 2012 NTT berada di urutan ke-33 dari 33 provinsi, maka tahun ini NTT bisa berbangga berada di posisi 32 dari 33 provinsi. Namun, untuk mencapai itu, janganlah menghalalkan segala cara. Kecurangan harus dijauhkan. Para siswa jangan lagi bergerilya mencari bocoran kunci jawaban. Namun harus percayta diri dengan segala persiapan yang telah dilakukan selama ini, setidaknya mampu memberikan peningkatan prestasi tidak hanya pada persentase kelulusan, namun yang paling penting adalah mutu lulusan yang bisa bersaing di perguruan tinggi negeri dan swasta ternama yang ada di Indonesia. Dan, yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dngan kemampuan yang dimiliki setidaknya mampu diserap di dunia kerja. Semoga. 

hiero@victorynews-media.com

Tragedi Pelayanan Rumah Sakit tak Pernah Pupus

Oleh Hiero Bokilia

BELUM hilang dari ingatan kita, kematian yang merenggut Gregorius Seran, pasien rujukan RSUD Atambua. Demikian pula cerita pilu yang menimpa Polce Victoria Teon, pasien kanker payudara yang ditolak dan kemudan dipanggil kembali untuk dirawat hingga ajal menjemput. Juga kisah kematian Sherly Goru Lolu, ibu hamil yang hendak melahirkan namun meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan dokter. Kisah terakhir yang sempat direkam media ini adalah kematian Abraham Hanas, pasien cuci darah yang menunggu proses cuci darah selama empat hari baru dilayani. Setelah dilayani, pasien cuci darah ini meninggal dunia.

Banyak kisah tragis yang terjadi di RSUD WZ Johannes Kupang, mungkin juga terjadi di rumah sakit lain yang tersebar di Provinsi NTT.

Jika pada dua kejadian terdahulu, pasiennya ditolak dan kemudian baru dipanggil kembali untuk dirawat. Sedangkan dua kejadian terakhir karena dokter yang melayani tidak ada di tempat. Ketika pasien masuk dan menjalani perawatan, hanya ditangani oleh perawat. Dokter piket dan dokter ahlinya tidak ada di tempat. Diagnosa terhadap pasien hanya dilakukan melalui telepon. Sistem on call seakan sudah menjadi hal biasa di rumah sakit. Tanpa melihat kondisi pasien secara langsung, dokter ahli dan dopkter piket sudah mampu mendiagnosa penyakit apa yang diderita pasien dan memberikan petunjuk tindakan medis yang harus dilakukan. Sistem on call atau diagnosa jarak jauh ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diagnosa yang disampaikan dokter benar dan petunjuk tindakan medis yang diberikan juga tepat sehingga membawa keselamatan bagi pasien. Kemungkinan kedua adalah, biasa saja karena tidak melihat langsung kondisi pasien, diagnosa yang dibuat dokter bisa salah. kalau diagnosa sudah salah, maka jelas, petunjuk tindakan mediknya juga tidak sesuai dengan penyakit yang diderita pasien.

Jika kemungkinan kedua ini yang terjadi, maka jelas nyawa pasien terancam bahkan dapat berdampak fatal, meninggal dunia.
Sistem on call marak terjadi di rumah sakit karena banyak dokter yang berprofesi ganda. Mencari tambahan penghasilan setelah jam dinas. Mayoritas dokter umum dan dokter spesialis yang bertugas di NTT dan Kota Kupang umumnya memiliki klinik praktik. Bahkan, ada yang memiliki sampai dua klinik atau tempat praktik. Akibatnya, energi mereka terkuras melayani klien mereka di tempat praktik, dan ketika kembali bekerja pada jam dinas di rumah sakit, mereka sudah loyo. Pasien yang berobat di rumah sakit menjadi korban karena tidak mendapatkan pelayanan maksimal.


Sangat Berisiko
Aktivis PIAR NTT Sevan Aome mengecam pelayanan kesehatan di RSUD WZ Johannes, Kupang yang menggunakan sistem on call. Dokter ahli/spesialis mendiagnosa atau memberi petunjuk tindakan medis tanpa melihat langsung kondisi pasien. Cara pelayanan kesehatan seperti ini, sangat berisiko. "Secara etika, tidak dibenarkan dokter mendiagnosa pasien melalui telepon. Ini tidak dibenarkan. IDI harus turun tangan untuk menghentikan cara-cara pelayanan kesehatan seperti ini," tegasnya.

Kepala Sub Bidang Keperawatan RSUD Kupang Yosias Here mengatakan, mekanisme tersebut sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). On call baru dilakukan pada jam-jam di luar jam dinas, di mana dokter ahli tidak berada di rumah sakit. Juga diperbolehkan di saat dokter yang dibutuhkan sedang menangani operasi. "Dan sejauh ini para dokter melakukan pelayanan on call ini sesuai dengan mekanisme yang ada," katanya.

Koordinator divisi anti korupsi PIAR NTT Paul SinlaeloE mengkritisi Gubernur Frans Lebu Raya yang tidak berdaya melakukan perombakan manajemen RSUD. Bagi dia, gubernur tidak peka terhadap sejumlah kasus kemanusiaan yang melilit RSUD.
Paramedis RSUD juga dituntut memberikan pelayanan maksimal penuh keiklasan tanpa melihat strata sosial pasien. "Jadi pasien darurat yang datang harus ditangani sesegera mungkin oleh dokter yang stand by. Tidak perlu dihambat terlalu banyak urusan administrasi," paparnya.

Koordinator Koalisi Akar Rumput NTT Jan Piter Windy menilai, buruknya pelayanan RSUD WZ Johannes Kupang tidak cukup diatasi dengan merombak manajemen, namun kultur penanganan kedaruratan pun harus diperbaiki.
Pengamat sosial Soraya Balqis kepada VN, Minggu (10/3) menilai, para dokter PNS tersebut bekerja hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa melihat profesi sebagai seorang dokter berstatus PNS yang harusnya melayani masyarakat dalam keadaan apapun. Untuk itu, jam kerja para dokter PNS harus diatur sehingga pelayanan kepada pasien bisa maksimal.
Menurutnya, sistem kerja para dokter yang baru ditelepon setelah pasien butuh pertolongan darurat menyalahi aturan. "Itu berarti mereka selama ini bermain-main dengan aturan sehingga pemerintah harus memberi sanksi tegas bagi dokter yang berpaling dari tugas piketnya dan lebih mementingkan praktik luar," ujarnya.

Namun, kita tentunya tidak hanya memfonis kesalahan hanya ada pada para dokter. Kita juga harus melihat dari sisi para dokter. Apakah selama ini hak-hak mereka sudah dipenuhi, ataukah ada pengebirian hak para dokter di sana.
Salah seorang dokter RSUD WZ Johannes yang tidak mau namanya dikorankan kepada VN akhir pekan ini menjelaskan, banyak dokter merasa diperlakukan tidak adil oleh manajemen sehingga memunculkan penolakan terhadap kebijakan manajemen. "Tunjangan rawat kamar sesuai SK Menkes harusnya Rp 1 juta, namun SK yang dibuat Direktur dipotong Rp 500 ribu. Ini yang membuat para dokter marah," ungkap sumber itu.
Bahkan, lanjut dia, penetapan Wadir Pelayanan yang bukan seorang dokter menjadi pemicu lain terciptanya blok-blok dalam RSUD. "Ibu Damita (Palalangan) itu bukan dokter tapi bidan. Masa bidan yang atur dokter," tambahnya.

Plt Gubernur NTT Frans Salem yang dihubungi terpisah meminta Direktur RSUD WZ Johannes untuk tidak asal potong tunjangan bagi dokter maupun pegawai biasa.
Apapun persoalan yang terjadi, pasien tidak boleh ditelantarkan. Dokter yang telah disumpah dan memiliki kode etik kedokteran, hendaknya tidak melakukan penolakan terhadap kebijakan manajemen rumah sakit dengan menelantarkan tugas utamanya menyelamatkan manusia dan mengedepankan pelayanan. Apapun yang terjadi, keselamatan nyawa manusia haruslah menjadi yang utama dalam pelayanan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama baik Pemerintah Provinsi NTT, manajemen RSUD WZ Johannes, para dokter, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong pembenahan. Sekali lagi pembenahan bila perlu reformasi di tubuh RSUD WZ Johannes, agar segala macam persoalan tidak lagi terjadi. Agar tidak ada lagi nyawa manusia mati sia-sia karena salah diagnosa, akibat dari sistem on call, diagnosa jarak jauh yang terjadi selama ini.

hiero@victorynews-media.com

MERAJUT ASA BERSAMA VICTORY NEWS

SEJAK 01 nOPEMBER 2011, KAKIKU TELAH MELANGKAH MEMASUKI BERANDA HARIAN VICTORY NEWS. PENGALAMAN, PERSAHABATAN, SUKACITA DAN CANDA TAWA MULAI KULALUI BERSAMA SEMUA REKAN KERJA, SAHABAT KENALAN DAN SEMUA YANG BERGABUNG DI BAWAH BENDERA HARIAN UMUM VICTORY NEWS.
SEMOGA LAGKAH-LANGKAH KE DEPAN SELALU KULALUI DENGAN PENUH KECERIAAN.
VICTORUY NEWS, JUJUR & CERDAS

ADIOS FLORES POS

SETELAH BERKUTAT BERSAMA HARIAN UMUM FLORES POS SELAMA LEBIH KURANG TUJUH TAHUN, KINI SAATNYA MEMUTUSKAN UNTUK PERGI MENINGGALKANNYA. TERIMAKASIH BUATMU YANG TELAH BERSAMAKU SELAMA INI, TERIMA KASIH ATAS KEBERSAMAAN SELAMA DI FLORES POS. DI HATIKU, NAMAMU SELALU KUKENANG. SEMOGA FLORES POS TETAP EKSIS DI TENGAH MASYARAKAT. JAYALAH SELALU FLORES POS

Bukan Kutukan, Dia Anak Saya

Oleh Hieronimus Bokilia

Wartawan HU Flores Pos

Siang itu, Sabtu, 25 Juni 2011 sudah sekira pukul 13.15 namun udara dingin masih menyelimuti dataran Ndetundora dan Randotonda di Nuabosi Kecamatan Ende Utara. Di atas para-para berukuran 1,5 x 1 meter dekat bak penampung air hujan (PAH), terbaring seorang anak tanpa sehelai benangpun di badannya. Sesekali dia menyeringai sendiri dan kemudian asyik menggoyangkan badannya. Dia lalu bangun dan duduk acuh sambil bersandar di dinding bak. Sesekali menengadah menatap kosong ke langit yang sedang mendung. Nampaknya dia baru selesai buang air besar. Di kaki dan pahanya masih menempel kotoran. Neneknya datang dengan seember air dan tempat sabun untuk memandikannya. Dia lalu dipakaikan baju dan rok putih lusuh. Tanpa sepatah katapun, dia langsung berjalan menuju halaman depan rumah. Duduk bermain di atas tanah berdebu tanpa peduli bahwa dia baru selesai dimandikan neneknya.

Kristina Wonga, anak perempuan yang usianya kira-kira delapan tahun ini mengalami cacat mental berat. Anak perempuan buah kasih pasangan Aloysius Sema, seorang pedagang dan Stefania R S Sera, aparat di Desa Randotonda yang lahir pada 22 Desember 2003 di Randotonda, Nuabosi ini mengalami kecacatan mental. Sebenarnya Kristina saat lahir, kondisinya normal-normal saja. Tidak ada tanda-tanda adanya kelainan. Namun saat memasuki usia enam bulan, petaka itu mulai datang. Lehernya tidak bisa ditegakan.

Kondisi anaknya yang demikian, Stefania langsung membawanya ke bidan desa. Dari pemeriksaan dan konsultasi dengan bidan, dia disarankan membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Mendapatkan saran demikian, bersama suaminya langsung membawa Kristina ke dokter spesialis anak untuk berkonsultasi. Dokter mengatakan,Kristina menderita keterbelakangan mental. Tumbuh kembangnya bakal terhambat. Tidak tingal diam, Stefania terus membawa Kristina ke para pendoa dan juga dukun kampung. Sejumlah ramuan diperolehnya untuk mewujudkan kesembuhan bagi putrinya. Pengobatan demi pengobatan terus diupayakan untuk putrinya tercinta. Dari berbagai upaya itu, leher Kristina akhirnya bisa tegak kembali. Tetapi, dia belum bisa duduk.

Saat itu, kata Stefania, pengetahuannya tentang penyakit yang diderita anaknya dan upaya membantu mengatasi kondisi anaknya sangat minim. Semula dia dan suaminya hanya pasrah menerima kondisi itu. Namun pengetahuannya mulai terbuka ketika mulai diperkenalkan sejumlah pengetahuan baru mengatasi kondisi kecacatan yang dialami Kristina. Semula, dia mendudukkan Kristina di dalam ember bak dan meletakan bantal untuk menahan lehernya agar bisa duduk. Namun itupun tidak terlalu banyak membantu.

Pengetahuan berarti yang tidak pernah akan dilupakannya walaupun sempat mendapatkan cemoohan dari tetangga adalah membuat palang sejajar sebagai alat bantu jalan bagi anaknya pada tahun 2006. Sejumlah tiang bambu dibuat dan diikat belahaan bambu disekelilingnya untuk digunakan Kristina melatih berjalan. Agar tidak kotor, di tanah dibentangkan ferlag sebagai alas. Palang sejajar yang dibuat seperti kandang itu yang membuat para tetangga mencemoohnya. Mereka menilai pasangan Stefania dan Aloysius memperlakukan anak mereka seperti binatang.

“Walau mereka terus cemooh saya dan bilang saya buat anak saya seperti binatang, tapi saya tidak peduli. Mereka tidak tahu apa yang kami buat,” kata Stefania.

Dari ketabahan dan ketegarannya menerima cemoohan dari warga tetangga rumahnya itu, perlahan-lahan mulai membuahkan hasil. Anaknya yang sebelumnya hanya bisa merangkak dan tidak bisa berdiri mulai bisa belajar berdiri. Palang sejajar yang dibuat mulai membantu Kristina yang mulai berdiri belajar jalan. Dibantu palang sejajar yang dibuat itu, Kristina perlahan mulai meniti jalan sambil berpegang pada palang sejajar yang dibuat orangtuanya itu. Diusianya yang genap enam tahun pada tahun 2009, Kristina mulai bisa berjalan. Upaya dan kerja keras itu akhirnya berbuah keberhasilan. Walaupun dicemooh dan dituding memperlakukan anak seperti binatang, namun apa yang dibuatnya dengan penuh kesadaran dan kasih saying itu telah membuat anaknya bisa berjalan.

Namun, di sini pula awal muncul masalah baru. Kristna yang mulai pintar berjalan, sulit diatur. Pakaian yang dipakaikan kepadanya hanya bertahan sebentar. Rok atau celana yang dipakaikan kepadanya tak berapa lama kemudian langsung dibukanya lagi. Bajupun bernasib sama. Walau agak lama dikenakan namun akhirnya dibukannya juga. Naasnya lagi, dengan bertelanjang, Kristina lalu berjalan keliling kampung. Ini yang semakin mengkhawatirkan Stefania dan suaminya Aloysius. Soal kebiasaannya tidak mau berpakaian ini, suami istri ini tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan untuk mengatasi kebiasaannya berjalan keliling kampung, suami-istri ini terpaksa membuat para-para setinggi satu meter lebih. Di atas para-para ini-lah Kristina melewati hari-harinya.

Dia hanya bisa tidur dan terkadang bangun dan duduk di atas para-para yang hanya dilindungi atap seng bekas yang mulai berlubang. Saat jam makan tiba baru diberi makan. Kalau terlambat dia akan marah dan makanan yang ditaruh didekatnya akan dibuang. Stefania mengatakan, dia sudah tahu dan sangat memahami anaknya, karena itu jika jam makan dia harus cepat diberi makan. Saat diberi makan dia juga sering berulah. Kadang mau menggunakan senduk namun kadang pula senduk tidak mau dia gunakan. “Sekarang kalau dia dengar bunyi piring, dia langsung ambil piring dan minta makan,” kata Stefania. Dia melanjutkan, sebagai orangtua, kami sudah bisa menerima kondisi ini sehingga saat makan, tanpa harus dia minta, mereka langsung memberikan makan untuknya.

Walaupun kondisinya seperti itu, dia tetap berharap suatu saat nanti Kristina bisa mandiri. Setidaknya dia bisa mengurus dirinya terutama hal-hal kecil untuk dirinya sendiri seperti buang air dan mandi. Upaya ke arah itu terus dia lakukan. Dia terus berupaya mencari tahu tempat-tempat yang bisa menampung dan mendidik Kristina. Pilihan ke Cancar, tempat rehabiliasi anak cacat di Kabupatn Manggarai sempat diupayakan. Hanya saja terkendala karena syaratnya yang mengharuskan anak sudah bisa mengurus diri sendiri baru diterima. Padahal saat ini Kristina dalam usianya delapan tahun belum bisa melakukan apapun walaupun hanya untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak membuatnya patah semangat. “Saya akan tetap berusaha agar suatu saat nanti dia bisa mandiri dan punya keterampilan. Sekarang yang saya pikir bagaimana cari tempat yang baik supaya dia bisa dijaga dan dididik,” kata Stefania.

Kecacatan yang dialami anaknya, disadari memang berat. Namun dia tidak pernah menganggap itu sebagai kutukan, karma atau aib yang harus disembunyikan. Kondisi yang dialami anaknya itu mungkin terjadi karena perkawinan dengan suaminya yang masih bertalian keluarga dekat. Namun, kondisi itu tidak dia sesali. “Mau bagaimana lagi. Namanya juga sudah saling suka dan sudah menikah jadi harus kami jalani,” katanya.*

Tangisnya mengagetkan seisi kampung. Suaranya yang kecil seperti suara kucing membuat semua warga ingin melihatnya dari dekat. Ketika melihat tubuhnya yang mungil semua orang yakin dia tidak akan selamat. Usiany pasti tidak sampai setahun. “Kalau dia binatang mungkin kita tinggal bunuh kasih mati, tapi dia ini anak saya dan saya akan rawat dia. Saya percaya Tuhan yang kasih pasti Tuhan yang jaga. Kalau memang Tuhan mau ambil pasti Dia sudah ambil.”

Sekelumit kisah pilu ini diungkapkan Elisabeth Gerha, ibunda Angelina Nake. Putri keduanya ini semula terlahir normal. Namun saat baru berusia delapan bulan, Angel kecil tiba-tiba panas tinggi dan kejang-kejang. Khawatir anaknya kenapa-kenapa, Elisabeth bersama suaminya Donatus Da segera melarikan Angel ke rumah sakit. Di rumah sakit, selama enam malam Angel di rawat di ruang ICU. Setelah itu baru dipindahkan ke ruang perawatan anak selama tiga malam. Dari hasil pemeriksaan, dokter mendiagnosa Angel menderita inveksi otak atau mengalami kerusakan otak berat.

Selama dirawat di rumah sakit, para perawat terheran-heran. Angel kecil tidak pernah menangis. Untuk asupa makanan, harus menggunakan selang. Ditangannya juga terpasang selang infuse dan selang oxygen tidak pernah lepas dari tubuhnya. Kondisinya sangat memrihatinkan. Hari kesembilan, Angel diijinkan pulang. Kondisinya tidak berubah banyak. Bahkan tanda-tanda kesakitan terus membayang di depan mata.

Ketika tiba di rumah, kondisinya terus memrihatinkan. Bahkan kian hari kian memburuk. Berbagai upaya pengobatan alternative dilakukan. Beberapa pendoa untuk mendoakan kesembuhan Angel. Namun kondisinya tak kunjung membaik. Dukun kampung pun didatangi untuk mengobati sakitnya Angel. Namun semua usaha yang dilakukan Elisabeth dan Donatus Da suaminya tak kunjung membuahkan hasil. Oleh dukun malah dikatakan Angel tidak lumpuh. Dia akan sembuh setelah dilakukan upacara memberi makan nenek moyang. Saran dukun itupun dilakukan. Namun kondisi Angel tidak banyak berubah. Lumpuh dan pertumbuhannya benar-benar terhambat. Kini Elisabeth dan suaminya hanya pasrah menerima kondisi Angel yang kian hari kian memburuk. Angel yang pada usianya delapan bulan sudah mulai belajar merangkak dan belajar memanggil mama tak lagi menampakkan keceriaan seperti hari-hari sebelumnya.

Sakitnya semakin parah higga tubuh Angel semakin tidak berdaya. Dalam kepasrahan, Elisabth dan suaminya merawat buah hati tercinta mereka Angel. Perasaan malu memang sempat hinggap di hatinya ketika warga berbondong mendatangi rumahnya. Tetangganya sering menangis saat melihat kondisi Angel. Namun mereka tidak menitikan air mata dihadapannya. Mereka baru menangis setelah keluar dari rumah. Namun semuanya itu dia dan suaminya berusaha terima dengan pasrah. Angel setiap hari hanya bisa menangis dan terkadang tertawa.

Namun, kata Elisabeth walau dalam kepasrahan, dia tetap merawat anaknya dengan kasih sayang. Menurutnya, walau dengan kondisi memrihatinkan seperti itu namun Angel benar-benar membawa kebahagiaan tersendiri. Warga kampung yang semula tidak yakin akan keselamatan Angel mulai memberikan peneguhan bagi keluarga Elisabeth. Angel juga semakin mendapat perhatian luas. Bahkan, Angel sering mendapat kunjungan dari warga asing yang datang di Ndetundora 3, Kecamatan Nuabosi Kabupaten Ende.

Kehadiran Angel membawa berkah tersendiri. Walaupun dalam kondisinya yang memrihatinkan, namun Tuhan berkehendak lain baginya. Elisabeth menceritakan, saat dia sedang pusing memikirkan biaya pendaftaran anaknya yang sulung ke sekolah menengah pertama (SMP), hingga terpaksa meminjam barang milik tetangga untuk digadaikan, tiba-tiba keesokan harinya petugas dari Dinas Sosial datang membawa uang Rp1 juta lebih untuk Angel.

Uang itu merupakan bantuan Departemen Sosial dalam program jaminan social bagi penyandang cacat berat yang diberikan setiap bulan sebesar Rp300 ribu per anak. Pencairannya dilakukan setiap semester namun terkadang juga dicairkan sekaligus untuk satu tahun. Elisabeth mengakui, uang bantuan itu sangat mendukung pemeriksaan dan pengobatan rutin bagi Angel. Uang itu juga untuk membiayai hidup Anggel. Sisanya disimpam di koperasi yang dapat diambil jika Angel sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Bantuan yang diterima ini sudah berjalan selama dua tahun terakhir.

Saat menerima bantuan seperti itu, dia terkadang merasa sedih. Air matanya tidak dapat dibendung. “Saya sedih karena terima bantuan bukan dari keringat saya tapi karena anak saya yang kondisinya seperti ini,” Katanya.

Perasaan malu memiliki anak seperti Angel kian hari kian sirna. Banyaknya bimbingan dan pertemuan dengan anak-anak lain yang kondisinya seperti Angel membuatnya sadar bahwa bukan hanya anaknya saja yang mengalami kondisi seperti itu. Masih banyak anak lain yang kondisinya seperti Angel. Apalagi, setelah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Flores Institute for Resources Development (FIRD) yang memberikan perhatian khusus bagi aak-anak penyandang cacat pengetahuannya mulai terbuka. Apalagi dari lima anaknya, hanya Anggel yang mengalami kondisi kecacatan seperti itu. Bayangan bahwa anak cacat merupakan kutukan tidak ada lagi. Bahkan dia mulai mempelajari cara merawat dengan baik anaknya yang sakit itu. Dia juga tidak lagi bersedih walaupun kini anaknya hanya bisa menangis dan sesekali tertawa.*

Faktor Genetika dan Lingkungan

Dokter Sumekto, seorang dokter spesialis dari Laboratorium/UPF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengatakan, berbicara soal kecacatan dan penyebab kecacatan pada anak sebaiknya diketahui terlebih dahulu sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurutnya, ada dua faktor utama yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak yaitu faktor genetika yang memberikan peran sebesar 40 persen dan faktor Lingkungan (Biopsikososial) berperan sebesar 60 persen.

Berbicara soal faktor genetika dapat dikemukakan secara sederhana, misalnya anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang fisiknya tinggi besar, akan tumbuh menjadi tinggi dan besar juga. Sebaliknya, bayi yang lahir dari ayah dan ibu yang ada hubungan darah atau ibu yang lanjut usia punya resiko menjadi bayi yang cacat. Sementara terkait faktor lingkungan sedikit lebih besar pengaruhnya oleh karena lebih banyak macamnya. Antara lain, gizi dan makan minum anak, penyakit yang kronis atau penyakit yang sering kambuh. Kekurangan hormon pertumbuhan, keadaan sosial dan ekonomi, stimulasi dan rangsangan.

Semua hal tersebut yang termasuk dalam faktor lingkungan, apabila dapat dipenuhi atau dapat dihindari secara logis pasti pertumbuhan dan perkembangan anak akan lebih baik. Juga sebaliknya, apabila ada faktor gangguan dan tak dapat terpenuhinya faktor di atas, akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan anak yang tak sempurna, bahkan bisa terjadi kecacatan.

Dokter Sumekto mengatakan, gangguan tumbuh dan Kembang yang mengakibatkan Kecacatan apabila digolongkan menurut kejadiannya gangguan tersebut dapat terjadi pada masa-masa pranatal (sebelum lahir). Ada wanita yang punya resiko tinggi (factor genetic) akan punya bayi cacat antara lain punya penyakit keturunan dalam keluarga, bersuami yang ada hubungan darah, pekerjaan suami atau istri yang ada kaitannya dengan terjadinya perubahan genetic, misal bahan radioaktif, industri logam berat, zat beracun. Setelah itu, yang berbahaya adalah gangguan pada kehamilan terutama pada trimester pertama, karena pada saat ini pertumbuhan janin pada tahap embryogenesis sehingga bila terjadi gangguan sedikit saja, bisa terjadi cacat ganda. Gangguan pada masa ini bisa berupa obat (jamu), infeksi, virus, bahan radioaktif, keracunan logam berat, ibu merokok, kecanduan obat atau penyakit ibu.

Kelainan yang bisa terjadi berupa cacat bawaan pada otak oleh karena obat/ jamu, virus, cacat tuna rungu, mata, jantung oleh infeksi virus, lahir premature atau berat lahir rendah dengan segala risikonya oleh karena ibu merokok, kecanduan obat, penyakit ibu. Penyebab kecacatan pada masa prenatal/ genetic ini punya andil sebesar 70 persen dari seluruh kecacatan pada anak.

Kedua adalah masa natal (lahir). Gangguan pada masa lahir ini adalah bayi lahir kecil premature, bayi lahir tak menangis (asfiksia), infeksi otak, trauma kelahiran sehingga terjadi kerusakan otak, syaraf. Semua ini dapat menyebabkan terjadinya cacat yang sifatnya tunggal maupun ganda. Masa lahir ini punya andil sebesar delapan persen sebagai penyebab cacat pada anak.

Dan ketiga adalah pada pasca natal (Postnatal). Dikataka, yang berperan terbanyak sebagai gangguan pada masa ini adalah kurang gizi, infeksi yang kronis dan berulang, juga infeksi otak. Selain itu juga akibat kecelakaan, penyakit dengan kejang, kekurangan hormon tiroid (hipotiroidi) dan kurangnya stimulasi atau pemenuhan emosi oleh orang tua. Bentuk cacat yang terjadi pada gangguan masa pascanatal ini bisa banyak/multiple, bisa juga tunggal, termasuk juga gangguan perilaku.

Dokter Sumekto mengatakan, pada umumnya cacat yang sudah nampak pada usia 0-3 tahun, biasanya tergolong cacat mental yang berat misalnya kelumpuhan otak (cerebral palsy). Sedangkan cacat yang diketemukan pada usia 3-6 tahun (prasekolah) biasanya cacat ringan seperti cacat mental ringan, cacat wicara/rungu dan gangguan perilaku.

Secara garis besar gangguan perkembangan atau cacat dapat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu pertama sejak awal perkembangan lambat tapi ada perkembangan meskipun dibawah normal (static congenital brain damage). Misalnya kelainan genetika seperti syndrome down. Kedua, awalnya perkembangan baik kemudian terhenti total (development arrest) dan ketiga, sejak awal tak ada perkembangan bahkan melorot, karena terjadi kerusakan otak makin parah (degenerative brain disease). Umumnya golongan pertama hanya memerlukan penanganan edukatif, sedangkan pada golongan kedua dan ketiga memerlukan penanganan secara medik.

Deteksi dini terhadap gangguan tumbuh kembang balita menurut Dokter Sumekto merupakan upaya untuk menemukan gangguan tumbuh kembang/kecacatan balita, sehingga pencegahan, pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah, untuk membantu balita cacat berkembang secara optimal sesuai kemampuannya. Sasaran adalah anak usia 0-6 tahun yang dideteksi adalah kelainan ukuran tubuh, fungsi serta bentuk alat/organ tubuh yang berperan dalam pertumbuhan serta perkembangan anak. *

Anak Terlahir Bersih

“Qullu Lau Muddin Alal Fitrah” yang artinya setiap anak yang lahir itu bersih, suci dan fitrah, tanpa dosa. Yang berdosa adalah orangtua mereka. Nukilan ayat Al Qur’an ini mau mengatakan bahwa, anak cacat sekalipun yang dilahirkan ke dunia adalah fitrah, bersih dan suci. Mereka terlahir tanpa dosa walaupun mereka terlahir dalam keadaan cacat. Kecacatan yang mereka alami bukan karena dosa mereka tetapi karena perbuatan menyimpang dan nakal orangtua mereka yang pada saat menikah kemungkinan sudah menderita penyakit kelamin. Di dalam ajaran Islam, anak-anak yang dilahirkan cacat adalah anak-anak yang tidak berdosa.

Pendapat ini dikemukakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ende, Haji Abdulrahman Aroeboesman. Ajaran Islam sangat tidak mentolerir perendahan terhadap derajat para penyandang cacat. Para penyandang cacat justru harus dilindungi. Islam mengajarkan bahwa yang kaya membantu yang miskin, orang mampu menolong yang lemah dan orang pintar membantu membuat orang bodoh menjadi pintar. Karena itu, keberadaan para penyandang cacat wajib hukumnya untuk diperhatikan. Derajatnya sama di mata Allah dengan orang normal lainnya. Rasullulah Muhamad Darasullulah sangat menyayangi anak-anak cacat dan yatim piatu. Mereka adalah kecintaan Allah.

Para penyandang cacat, kata Abdulrahman Aroeboesman harus didudukan sesuai ketentuan-ketentuan agama. Mereka harus dihormati dan dihargai sebagaimana manusia-manusia normal lainnya. Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi semua ciptaan. Selama ini ada pemahaman keliru di masyarakat yang mengatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak boleh menjadi imam di masjid. Daging yang berasal dari hewan yang disembelih oleh mereka tidak boleh dimakan. Pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keliru karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena anak yang lahir itu suci dan anak adalah rahmat. “Kalau umat Muslim memperlakukan anak cacat tidak sebagai rahmat maka mereka sudah melanggar sunah Rasullulah,” kata Abdulrahman Aroeboesman. Umat muslim hukumnya wajib untuk menghargai seluruh ciptaan-NYA termasuk para penyandang cacat. “Jangan dilihat cacatnya tetapi lihat dia sebagai ciptaan Allah dan kemuliaannya ada pada ketaqwaannya kepada Allah.” Allah memberikan kelebihan di dalam kondisi kecacatan yang dialami para penyandang cacat. Allah menunjukan kebesaran-NYA kepada mereka yang cacat. Walau mereka cacat namun masih mampu berbuat sesuatu yang tidak saja berguna bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dapat dinikmati manusia normal lainnya. Walau tanpa tangan atau kaki, para penyandang cacat masih mampu berbuat sesuatu. Ada yang mampu melukis walau menggunakan kaki. Mereka mampu menghasilkan karya yang dapat diberikan kepada yang lain. Ada yang matanya buta namun mampu menyumbangkan karya seni melalui alunan lagu yang merdu dan dapat dinikmati semua ciptaan-NYA di dunia ini. *

Belum Sepenuhnya Disentuh

Keberadaan para penyandang cacat di Kabupaten Ende memang belum sepenuhnya dilirik. Kepala Dinas Sosial Kabuaten Ende,Siprianus Reda Lio yang selama ini mengurus para penyandang cacat mengatakan, hingga saat ini, baru 163 penyandang cacat berat yang mendapatkan bantuan rutin setiap bulan. Padahal, jumlah penyandang cacat berat yang ada di Kabupaten Ende saat ini mencapai 264 orang. Masih terdapat sebanyak 101 penyandang cacat berat yang sama sekali belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kondisi yang sangat memprihatinkan namun hal itu karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan. Bantuan yang diterima para penyandang cacat tetap itu juga merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Departemen Sosial dalam program jaminan social bagi penyandang cacat berat. Sedangkan dari pemerintah kabupaten sendiri belum ada alokasi dana untuk membantu para penyandang cacat. Dinas sudah berupaya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mengakomodasi para penyandang cacat berat yang hingga saat ini belum kebagian bantuan. Namun usulan itu belum terjawab. Usulan juga diajukan ke APBD kabupaten namun mengingat keterbatasan anggaran sehingga sejauh ini belum ada bantuan rutin bagi para penyandang cacat berat.

Sedangkan untuk penyandang cacat ringan, kata Sipri Reda Lio, pemerintah daerah melalui dinas telah berupaya memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka. Selain pelatihan keterampilan seperti menjahit, otomotif dan pertukangan di kabupaten, para penyandang cacat juga dikirim mengikuti pelatihan keterampilan di luar daerah. Baru-baru ini, dinas mengirim delapan orang penyandang cacat untuk mengikuti kursus menjahit dan elektronik di Ujung Pandang. Ada juga yang dikirim mengikuti pelatiha keterampilan di Kupang dan Naibonat.

Selain memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka, para penyandang cacat juga diberikan bantuan berupa peralatan kerja untuk membantu mereka mengembangkan usaha dari keterampilan yang sudah mereka dapat selama pelatihan. Dari pelatihan keterampilan yang diberikan kepada mereka, kata Sipri Reda Lio, para penyandang cacat diharapkan bisa memanfaatkan keterampilan yang diperoleh agar bisa mandiri dalam usaha. “Mereka yang sudah ikut pelatihan sekarang ada yang sudah bisa bangun usahanya sendiri seperti usaha menjahit dan usaha tambal ban,” kata Sipri Reda Lio.

Dia mengakui, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan sentuhan kepada semua penyandang cacat. Bantuan bagi penyandang cacat berat saja hanya sebagiannya saja. Sedangkan bagi penyandang cacat ringan, pemerintah baru mampu membantu mereka yang sudah dewasa untuk diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan. Sedangkan untuk anak penandang cacat usia sekolah 0-18 tahun belum sepenuhnya diperhatikan.

Untuk pendidikan anak-anak penyandang cacat, di Kabupaten Ende hanya memiliki satu sekolah luar biasa yang mendidik anak penyandang cacat mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Karena hanya memiliki satu sekolah luar biasa dan letaknya di ibukota kabupaten, akses anak-anak penyandang cacat di desa-desa terpencil menjadi sulit. Kondisi ini menyebabkan, belum seluruh anak cacat usia sekolah mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah sejauh ini, kata Siri Reda Lio memang belum memikirkan untuk membangun sekolah negeri yang khusus untuk mendidik anak penyandang cacat ini.

Dina, katanya, memang berkeinginan untuk memberikan perhatian khusus bagipenyandang cacat. Namun, keterbatasan dana menjadi kendala. Bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp3000 per anak per hari dan bantuan Rp300 ribu per anak per bulan bagi penyandang cacat berat serta pelatihan keterampilan bagi para penyandang cacat sebenarnya belum mampu menyentuh semua penyandang cacat yang ada di Kabupaten Ende. Namun, kata Reda Lio, setidaknya pemerintah sudah berbuat sesuatu bagi penyandang cacat.

Terkait minimnya sarana pendidikan, tidak dapat dipungkirinya. Masih banyak anak cacat usia sekolah yang belum bisa mengenyam pendidikan. Dia merencanakan untuk bekerjasama dengan sejumlah panti asuhan yang ada di Ende agar bisa mengintegrasikan pendidikan sehingga anak-anak penyandang cacat yang ditampung di panti bisa mendapatkan hak atas pendidikan.

Berdasarkan data, Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Ende saat ini sebanyak 4.212 jiwa. Dari jumlah ini, cacat berat sebanyak 264 orang, cacat tubuh sebanyak 2.139 orang, tuna netra sebanyak 477 orang, tuna rungu wicara sebanyak 582 orang dan cacat mental sebanyak 419 orang. Eks penyakit kronis sebanyak 122 orang dan bibir sumbing sebanyak 10 orang. *

FIRD Bangun PAUD

Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua dan kaum penyandang cacat di antaranya masalah kesehatan, ekonomi keluarga, pendidikan dan budaya.Sebagian besar orang tua dan masyarakat pada umumnya, tidak serius dalam menangani masalah kesehatan anak-anak mereka yang cacat. Masalah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang sulit menjangkau biaya kesehatan. Terhadap faktor pendidikan, anak-anak penyandang cacat sulit mendapatkan akses pendidikan sebagaimana dialami oleh anak-anak normal lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemauan orang tua untuk mengantarkan anak mereka ke lembaga pendidikan. Selain itu, hal ini dipengaruhi juga oleh ketiadaan sekolah yang menangani khusus anak-anak cacat. Kalaupun ada sekolah, adanya hanya di ibukota kabupaten sehingga membuat akses anak-anak cacat di daerah pedesaan semakin sulit.

Masalah lain yang dijumpai, adalah stigma masyarakat terhadap penyandang cacat sebagai orang yang tidak memiliki potensi sama sekali dan menghubungkan kecacatan dengan penyakit keturunan sebagai akibat kesalahan orang tua pada masa lalu. Padahal, bila melihat dari sisi keterampilan, banyak anak cacat mampu berkompetisi dengan orang lain. Bahkan karya-karya anak cacat itu dinikmati oleh orang banyak. Dan masalah kecacatan, sesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali dengan kesalahan orangtua atau turunan masa lalu, tetapi ini murni karena masalah gizi ibu hamil dan bayi.

Kondisi ini masih ditambah lagi dengan masih kurangnya perhatian bagi para penyandang cacat dari pemerintah. Kondisi ini mendorong Flores Institute for Resources Development (FIRD), sebuah konsorsium lembaga swadaya masyarakat di Pulau Flores, yang berkedudukan di Kabupaten Ende mulai memberikan perhatian dan peran penting dalam membantu para penyandang cacat di daerah ini. Pendampingan, pelatihan dan mendorong pembuatan alat bantu bagi penyandang cacat dilakukan FIRD di 11 desa dampingan yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Mersiana Bhara, Koordinator Program Pendampingan Penyandang Cacat FIRD mengatakan, semula banyak orangtua yang masih enggan berkumpul dan membawa anak mereka yang cacat untuk bergabung bersama. Namun setelah terus menerus diberikan pemahaman, mereka akhirnya mau bergabung. Bersama orangtua penyandang cacat diuapayakan berbagai cara untuk mengatasi kondisi kecacatan yang dialami anak-anak penyandang cacat. FIRD, kata Mersiana lebih konsen mendampingi anak-anak penyandang cacat karena anak-anak cacat selain masih kurang mendapatkan sentuhan, juga karena dengan mendampingi anak-anak cacat mereka akan lebih mudah dilatih dan dibimbing untuk belajar mandiri.

Selama proses pendampingan, kepada orangtua anak cacat, diberikan pemahaman dan tambahan pengetahuan terkait kondisi kecacatan yang dialami anak mereka. Menurut Mersiana, dengan lebih tahu kondisi kecacatan yang anak mereka alami, para orangtua perlahan mampu memahami keadaan anak mereka dan semakin hari mereka akhirnya mampu memberikan perhatian dan perawatan bagi anak mereka. Bahkan, dengan pendampingan dan pertemuan rutin yang dilakukan, para orangtua yang semula malu terhadap kondisi kecacatan yang dialami anak mereka dan hanya berpasrah terhadapa keadaan, akkhirnya perlahan mulai keluar dari kungkungan itu. Para orangtua anak penyandang cacat mulai berjuang keras agar anak mereka bisa mandiri.

Perkembangan menggembirakan ini juga terus mendorong para orangtua penyandang cacat untuk membuat berbagai alat bantu untuk menolong anak mereka. Sejumlah alat bantu seperti kursi khusus untuk anak cacat, kloset duduk buatan sendiri khusus untuk anak cacat dan pembuatan palang sejajar untuk membantu anak cacat beajar berjalan. Upaya-upaya tersebut memang tidak mudah dilakukan. Semula saat diperkenalkan sejumlah alat bantu dan dicoba untuk membuatnya, orangtua penyandang cacat awalnya hanya melihat dan tidak berniat untuk membuatnya. Namun setelah mereka mulai melihat hasil dan manfaatnya bagi anak cacat, akhirnya para orangtua penyandang cacat juga terdorong untuk membuatnya sendiri.

FIRD juga terus mendorong terbentuknya wadah penyandang cacat. Menurutnya, wadah khusus bagi penyandang cacat sangat dibutuhkan. Melalui wadah ini, para penyandang cacat bisa berkumpul dan saling berbagi pengalaman. Melalui wadah itu pula mereka bisa bersama-sama memperjuangkan pemenuhan hak-hak para penyandang cacat. Namun, perjuangan kea rah itu selalu terkendala. Dinas teknis terkait terkadang belum terlalu memberikan perhatian terhadap perjuangan pembentukan wadah bagi penyandang cacat ini. Kondisi ini menurut Mersiana juga disebabkan pejabat yang sebelumnya dipercayakan menduduki jabatan yang konsen mengurus para penyandang cacat dan sudah memiliki perspektif terhadap para penyandang cacat kemudian dipindahkan. Masuknya pejabat baru yang dipercaya menggantikan, belum benar-benar memahami sehingga harus memulai dari awal lagi. Kondisi seperti itulah yang membuat perjuangan mewujudkan satu wadah bagi para penyandang cacat menjadi terkatung-katung.

Dalam proses perjalanan, setelah mencermati bahwa di Kabupaten Ende terdapat sebanyak 4.557 orang penyandang cacat yang berusia 0-18 tahun dan dari jumlah ini masih banyak yang belum menikmati pendidikan. Konsorsium ini akhirnya memutuskan untuk membangun dua buah sekolah di Ende untuk penyandang cacat, yakni di Nuabosi, Kecamatan Ende dan Wolosambi di Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende. Sekolah yang dibangun tersebut menjadi sekolah model yang sifatnya terbuka, tidak hanya untuk anak-anak yang cacat, tetapi juga mereka yang normal, terutama dari kalangan keluarga yang tidak mampu.

Munculnya gagasan pembangunan sekolah ini, katanya, karena sekolah-sekolah umum tidak mau menerima anak-anak penyandang cacat. Pemisahan seperti inilah yang mendorong FIRD untuk memfasilitasi pembangunan sekolah bagi penyandang cacat dan terbuka untuk umum. Pembangunan sekolah usia dini bagi penyandang cacat itu berawal dari pelaksanaan program pendampingan yang dilakukan oleh konsorsium terhadap orangtua dan anak penyandang cacat yang ada di Nuabosi dan Wolosambi. Setelah mencermati dan mendalami masalah dan tantangan yang dihadapi oleh para orangtua di dua wilayah itu, pada Juli 2009 atas fasiltasi FIRD, masyarakat bersepakat untuk mendirikan sebuah sekolah usia dini.

Sekolah yang dibangun ini, diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menjadi sekolah model, karena selain menjadi milik masyarakat, juga mengembangkan sistem pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat. Sesuai hasil pertemuan bersama antara pemerintahan desa, orangtua, masyarakat, dan FIRD, kegiatan belajar di sekolah itu efektif mulai 24 Juli 2009. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap Rabu dan Sabtu dengan meminjam ruangan Puskemas Pembantu meningat program pendidikan ini juga diintegrasikan dengan program kesehatan bagi para penyandang cacat. Terkait insentif guru dan kelengkapan sarana dan prasarana PAUD, pemerintah desa, orangtua murid dan masyarakat menyiasatinya dengan dana iuran, dana wajib bulanan, dan dana pendaftaran murid.

Keberadaan lembaga pendidikan khusus bagi anak cacat memang masih sangat minim. Untuk pendidikan anak usia dini saja baru mulai dirintis oleh FIRD. Sekolah luar biasa (SLB) pun hanya satu di Kabupaten Ende. Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ini didirikan dan mulai beroperasi sejak September 1986. Waktu itu masih bernama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Ende. Dalam perjalanan selama lebih kurang 17 tahun, pada tahun 2003, SDLB Negeri Ende berubah nama menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ende.

Perubahan nama dari SDLB Negeri Ende menjadi SLB Negeri Ende, menurut penjelasan Kepala SLB Negeri Ende, Yosef Koda dilakukan hanya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak yang sekolah di lembaga tersebut. Jika hanya dinamakan sekolah dasar luar biasa maka jenjang pendidikannya hanya untuk anak sekolah dasar. Itu berarti setamat SDLB mereka harus melanjutkan ke SMPLB dan SMALB di tempat lain. Atau bahkan mereka harus putus sekolah. Demi menjamin para anak cacat ini tetap memiliki kesempatan menimba pendidikan sampai ke jenjang SMP dan SMA, bahkan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, SDLB kemudian dirubah menjadi SLB. Saat ini, setelah mnamatkan SD, para siswa dapat melanjutkan ke jenjang SMP dan kemudian ke jenjang SMA. Hasilnya cukup menggembirakan. Tahun 2011 ini, baik tinkat SD dan SMP para siswanya lulus 100 persen. Sedangkan jenjang SMA baru memasuki tahun ketiga dan baru tahun depan bisa menggelar ujian nasional.

SLB Negeri Ende saat ini tengah membina 107 siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA. Kebanyakan mereka mengalami tuna grahita yakni sebanyak 84 orang. Tuna rungu wicara 18 orang, tuna netra ada empat orang, tuna daksa satu orang sedangkan tuna laras tidak ada. Yang duduk di bangku sekolah dasar sebanyak 80 orang, sekolah menengah pertama ada 22 orang dan lima orang lainnya duduk di sekolah menengah atas.

Dari 107 anak cacat yang dibina di SLB Negeri Ende ini, mereka tidak saja diajarkan belajar membaca, menulis dan menghitung. Namun, konsentrasinya lebih pada keterampilan. Mereka diajarkan beberapa jenis keterampilan seperti tata boga, tata busana dan tat arias. Bahkan dari pendampingan dan pembelajaran keterampilan yang diberikan itu, para siswa sudah menunjukan kemampuan. Misalkan untuk keterampilan tata boga, para siswa sudah bisa membuat aneka kue yang kemudian dijual kepada para guru. Keterampilan tata busana, para siswa dibawah bimbingan para guru sudah mulai mampu menjahit dan menggambar pola baju. Bidang keterampilan tat arias pun demikia. Mereka sudah mampu merias dan meluruskan rambut dengan fasilitas yang cukup memadai.*

Mengabdi Sebagai Orangtua Kandung

Di SLB Negeri Ende, kata Yosef Koda dia sudah mengabdi sejak sekolah ini dioperasikan awal pda tahun 1986. Saat ini, terdapat 26 orang guru yang mengabdi dan membimbing para anak cacat ini. Dari jumlah ini, 13 guru PNS, enam guru kontrak provinsi dan empat lainnya guru kontrak komite. Keberadaan para guru di sekolah ini sangat membantu para siswa. Dengan kondisi anak didik yang serba terbatas, para guru harus bisa lebih sabar dalam menanganinya. Keberadaan anak didik yang masih sangat membutuhkan perhatian dan pendampingan, para guru harus bertindak juga sebagai orangtua dari para siswa. Terkadang, para guru harus membantu membersihkan diri mereka saat buang air besar. “Kalau tidak sabar tidak bisa. Guru-guru di sini mengabdi bukan karena profesi tapi karena pengabdian. Hadapi anak-anak dengan keterbatasan seperti ini butuh ketabahan,” kata Yosef Koda.

Dia mengakui,walau dalam keterbatasan sarana dan prasana di sekolah harapannya adalah anak didiknya bisa mandiri di kemudin hari dan tidak hanya bergantung pada orang lain. Di SLB Negeri Ende, kata Yosef Koda, ruangan kelas masih sangat terbatas untuk diisi oleh 107 siswa. Apalagi dengan kondisi mereka seperti itu yang membutuhkan penanganan khusus, sangat dibutuhkan ruagan yang banyak untuk ditempati sebagai ruangan belajar. Satu ruangan tidak bisa diisi terlalu banyak sisiwa. Dengan kondisi ruangan saat ini yang terbatas, terpaksa ruangan kelas yang sudah kecil karena sudah disekat dibagi lagi. Ruangan hanya bisa disusun dua baris meja tidak bisa lebih. Ruangan yang kecil itu jelas sangat tidak mendukung kegiatan belajar. Pelajaran yang diberikan diruangan sebelah akan sangat mengganggu pelajaran di ruangan sebelahnya. Namun itu tidak menyurutkan kegigihan para guru dalam mendampingi para siswa.

Bantuan pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Ende memang ada. Dari provinsi setiap tahun memang mengalokasikan bantuan dana untuk sarana prasarana namun belum bisa menjawab semua kebutuhan. Demikian juga bantuan pemerintah kabupaten, ada bantuan biaya operasional sekolah (BOS) dan tahun 2010 kemarin ada bantuan pembangunan ruang perpustakaan. Tetapi semua bantuan yang diterima lagi-lagi belum menjawab kekurangan ruangan kelas yang masih dialami di sekolah tersebut.

Pegabdian tanpa pamriah ditunjukan Yulita Delima Dambho. Selain mengabdi sebagai guru, dia juga dipercaya pihak Yayasan Karya Dharma yang menaungi Panti Anak Cacat Pati Ji’e Pama Pawe sebagai koordinator panti. 24 jam dia mengabdikan hidupnya di SLB dan di panti. Wanita lajang ini setiap hari hidup bersama para penyandang cacat di panti. Selain sebagai guru dia juga sebagai orangtua anak-anak di panti. Orangtua anak panti yang jarang mengunjungi anak mereka akhirnya lebih dekat dengannya. Itu terjadi juga di sekolah. Walau mereka sudah duduk di kelas dua, namun anak-anak lebih dekat dengannya dan sering kembali ke kelas satu. Dengan ketabahan dia mendampingi dan mengajarkan anak-anak tuna rungu wicara melafal angka fan huruf. Betapa sulitnya dia harus menguang setiap huruf dan angka yang dilafalkan. Satu angka atau huruf harus diulang berulang kali sampai anak mampu melafalkannya. Itu pun belum sempurna seperti yang diharapkan.

Sebagai koordinator panti, dia harus mampu mengurus seluruh kebutuhan 50 anak asuhnya. Anak-ana panti yang diwajibkan menyetor uang Rp25 ribu dan 20 kg beras setiap bulan kadang juga tidak dipebuhi orangtua mereka. Bahkan ada anak yang selama setahun hanya menerima 20 kg beras dari orangtua mereka. Selebihnya menjadi tanggungjawab panti. “Kadang orangtua yang sudah menyerahkan anaknya ke pantai melepas sepenuhnya. Tidak pernah lagi mereka datang mengunjungi anak mereka. Itu berarti kebutuhan mereka sehari-hari jadi tanggungjawab panti,” katanya. Bantuan dari pemerintah yang dialokasikan Rp3000 per anak per hari sangat tidak mencukupi kebutuhan anak-anak. Kadang, dia dan dua rekannya di panti harus berbagi uang gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan anak-anaka. Donator luar pun terkadang sulit didapatkan. Memang ada bantuan dari donator namun itu pun tidak rutin. Ditambahlagi tanggungjawab pihak yayasan yang sama sekali tidak ada membuat mereka harus berjuang sendiri demi anak-anak asuhnya di panti.

Eva dan Venta, dua dari 107 siswa di SLB Negeri Ende. Venta, menderita tuna daksa sedangkan Eva mnderita tuna netra. Eva yang banyak omong membuat suasana lebih akrab. Sabtu, 9 Juli 2011, keduanya sedang menonton TV di anti usai menyiapkan makan siang. Eva berasal dari Wewaria. Sat liburan sekolah ini, dia tidak pulang karena tidak dijemput orangtuanya. Ibu tirinya sering memukulinya sehingga ayahnya membawanya masuk panti. Dia jarang dikunjungi sehingga kurang mendapatkan perhatian. Tapi Eva bilang, dia senang tinggal di panti karena banyak teman. Dia juga mendapatkan perhatian dari pengurus pantai. Sekarang dia duduk di kelas V sekolah dasar dan ingin bisa selesaikan sekolahnya. Walau belum tahu apa cita-citanya, Eva ingin terus bersekolah.

Saat liburan usai, Eva begitu bahagia bisa bertemu dan bersama lagi dengan teman-temannya yang sudah pulang dari berlibur. Sambil asyik menikmati permen, Eva bilang dia mau punya keterampilan. Walau matanya kurang jelas melihat, Eva tidak mau hanya pasrah terhadap keadaan. Dia mau maju.

Berbeda dengan Eva, Venta agak malu-malu. Dia bicara seadanya. Dia juga tidak pulang berlibur karena tidak dijemput orangtua. Walau daya tangkapnya sangat rendah, namun Venta ingin terus belajar. Dia tidak mau dianggap sepele karena bodoh dan tidak berpendidikan. Bahkan, Venta bertekad untuk terus sekolah karena cita-citanya ingin menjadi biarawati. *

Dari Menjahit Hingga Ketua Forum Penyandang Cacat

Dua tongkat di kiri dan kanan tangannya tak dapat dilepaskannya ketika dia berjalan. Kedua alat bantu jalan itu baru dia lepaskan ketika duduk. Kaki kirinya terserang polio saat usianya genap setahun. Ahmad Yani Tahir, pria kelahiran 1968 ini pernah menjadi transmigran di Kecamatan Muara Wahau, Kalimantan Timur pada tahun 1987 setamatnya dari MAN Ende. Namun di Muara Wahau, Yani, sapaan keseharian pria ini mengambil keputusan untuk pulang ke Ende pada tahun 1989 karena merasa tidak cocok dengan situasi di sana apalagi, waktu dia tidak punya apa-apa. Sekembalinya di Ende, tidak bertahan lama. Dia lalu memutuskan untuk berangkat ke Bima Provinsi NTB untuk mencari kerja. Di sana dia bekerja pada percetakan penyandang cacat di Monggonao NTB. Saat bekerja di percetakan penyandang cacat itulah membuat pikirannya terbuka. Dia menyadari bahwa penyandang cacat juga bisa bangkit dan berjuang dengan kemampuan yang ada dan dimiliki.

Setahun bekerja di percetakan penyandang cacat Monggonao, Yani kemudian memutuskan untuk pulang lagi ke tanah kelahiran. Berbekal keberanian dan tekad, dia menemui pihak Dinas Sosial Kabupaten Ende dan meminta agar dikirim ke salah satu panti untuk bisa belajar keterampilan. Tahun 1992, hasratnya memiliki keterampilan khusus sesuai minatnya terwujud. Dia diberangkatkan menuju Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Selama dua tahun di sana, Yani menekuni keterampilan menjahit hingga mahir dan akhirnya pulang lagi ke Ende tahun 1994.

Yani kecil memang anak yang berprestasi di sekolah. Walau dengan kondisi kaki kirinya yang kurang normal akibat polio mendera, dia tetap menjadi anak berprestasi. Di SDN Arubara Kecamatan Ende, Yani kecil menjalani masa-masa sekolahnya. Dengan keterbatasan yang ada padanya, tidak membuatnya minder dan rendah diri karena merasa didukung sepenunya oleh kedua orangtuanya yang selalu berpesan agar dia harus mengenyam pendidikan. Pergaulan bersama sesama teman di sekolahnya berjalan normal. Dai juga diterima dengan baik oleh teman-temannya. Kekurangan yang ada pada fisiknya tidak menjadi baha olokan namun dia diterima apa adanya. Hingga menamatkan sekolah dasarnya tahun 1987 dan melanjutkan studinya ke Mts Negeri Ende, prestasi tetap ditorehnya. Setamat SMP, Yani lalu melanjutkan sekolah di MAN Ende. Tidak ada kesulitan apapun yang dia alami di sekolah regular seperti itu hingga menamatkan seluruh jenjang pendidikan.

Di Panti Sosial Bina Daksa Ujung Pandang, Yani mulai belajar menjahit. Berbekal keterampilan yang dipelajari di Panti Sosial Bina Daksa, Yani kembali lagi ke Ende tahun 1994. Merintis usaha hanya berbekal keterampilan memang sulit. Waktu kembali dari Ujung Pandang, dia tidak dibekali peralatan. Untuk bisa menjalankan usaha dari bekal keteramilan menjahit yang sudah diperoleh, Yani mencoba meminta satu unit mesin jahit milik Dinas Sosial yang sudah rusak. Berbekal mesin jahit rongsokan itu, Yani merintis usaha menjahitnya. Satu-satunya bantuan yang dia terima dari pemerintah daerah adalah mesin jahit rongsokan yang digunakannya merintis usaha menjahit. Selebihnya hingga saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah.

Sejalan dengan rintisan usaha menjahitnya yang mulai maju, Yani pun berani maju ke pelaminan. Dia mempersunting Fulkan Bara, gadis manis asal Ngaluroga Kecamatan Ndona Kabupaten Ende di tahun 1996 dan masih di tahun yang sama, pasangan suami istri ini dikaruniai Irwan yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMPN Ende Selatan. Empat tahun kemudian, mereka kembali dikaruniai Sang Ilahi seorang putrid yang diberi nama Lisnawati yang kini berada di kelas 5 SDN Rodja III. Kebahagiaan keluarga ini dilengkapi Allah pada tahun 2005 melalui kehadiran putra bungsu mereka Rifki, siswa kelas 1 SDN Rodja III.

Namun kebahagiaan keluarga sakinah ini seiring kemajuan usaha menjahit sang ayah seakan pupus ketika sang ibu mulai jatuh sakit. Berbagai daya upaya dilakukan Yani demi kesembuhan sang istri. Jerihpayah dan kerja keras selama ini dia upayakan demi kesembuhan sang istri. Namun, rupanya Sang Khalik berkehendak lain. Sang istri dan ibu dari anak-anaknya dipanggil menghadap hadirat-NYA di bulan Mei 2009. Rumah tangga yang dibangunnya seakan hilang dalam sekejap. Rumah yang coba dia bangunpun tidak dapat dilanjutkan. Usahanya juga mulai seret. Modal usahanya Rp30 juta lebih sudah habis dipakai berobat sang istri. Dia harus memulai dari nol lagi.

Mesin jahit bekas dari Dinas Sosial sudah lama rusak sejak 1997 dan dia sudah kembali membeli mesin jahit bekas. Bodi mesin lama dari Dinas Sosial digunakan untuk mbekas yang baremasang mesin jahit bekas yang baru dibelinya. Usahanya semula mengontrak di seputaran Jalan Melati Kota Ende. Namun sejak istrinya meninggal dan dia harus mengurus sendiri anak-anaknya, Yani memutuskan menjalakan usaha menjahit di rumah kakaknya di Arubara Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan. Mesin obras dan mesin pelubang kancing yang dibelinya dari hasil usahanya itu dipindahkan seluruhnya ke rumah. Mesin obras miliknya juga sudah rusak. Walau berpindah lokasi yang sangat jauh dari lokasi usaha sebelumnya, namun para pelanggan setianya selalu membawa bahan yang mau dijahit ke rumahnya di Arubara. “Tidak tahu kenapa mereka semua mau datang cari saya sampai di Arubara,” kata Yani. Walau sempat terpuruk semenjak kepergian sang istri, namun Yani kembali bangkit menjalankan usahanya dan mendidik serta membesarkan ketiga anaknya.

Mengingat pesan instrukturnya saat di Ujung Pandang agarselalu berusaha untuk dapat mengidupi diri sendiri dan setelah itu baru untuk anak-anak dan orang lain, perlahan namun pasti, akhirnya usaha menjahitnya kembali berjalan baik. Walau dengan kaki kananya saja mengenjot mesin jahit, order yang dipercayakan selalu diusahakan diselesaikan tepat waktu. Setiap hari selalu ada order menjahit yang dia terima seperti saat ini ketika menjelang tahun ajaran baru, banyak order menjahit seragam siswa. Ada yang sudah diselesaikan dan ada yang sedang dalam proses penyelesaian. Order lain juga sering didapat dari anggota Kodim 1602 Ende. Kadang orderan menjahit diantar langsung, namun kadang juga dia ditelepon dan mengambilnya di rumah orang yang menelepon. Biasanya mereka mengganti ongkos ojek.

Penghasilannya dari usaha menjahit juga lumayan. “Mau bilang besar tidak juga, tapi cukuplah untuk makan dan bisa biayai sekolah anak-anak,” katanya. Bahkan saat ini, selain menjalankan usaha menjahitnya itu, oleh Dinas Sosial, Yani dipercayakan sebagai salah satu instruktur bagi sesama penyandang cacat lainnya saat dinas melaksanakan kursus menjahit bagi para penyandang cacat. Kepercayaan dinas itu menurut Yani merupakan salah satu bentuk bantuan dari dinas secara tidak langsung yang dia terima. Upah yang dia terima saat menjadi instruktur menurutnya cukup membantu. Upah yang diterima sebesar Rp50 ribu perjam. Dalam sekali masa kursus, dia bisa memberikan kursus selama 80 jam hingga 120 jam. Namun, kursus menjahit itupun tidak setiap saat dilaksanakan. Paling-paling sekali dalam setahun. Menurutnya, usaha menjahit sebenarnya bentuk usaha yang sangat baik bagi penyandang cacat. Menjahit tidak butuh banyak bergerak, tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak perlu modal yang terlalu besar. Usaha menjahit juga tidak menguras pikiran.

Sekarang, kata Yani, banyak permintaan untuk bordir. Namun keterampilan membordir belum dimilkinya demikian juga peralatan bordrr. Dia pernah meminta FIRD untuk memfasilitasi pelatihan membordir namun terkendala karena di NTT belum ada tempat yang membuka pelatihan untuk keterampilan membordir dan harus ke Surabaya sehingga belum terlaksana. Dia berharap ke depan ada peluang untuk meningkatkan keterampilannya terutama untuk membordir.

Satu kebahagiaan yang dia rasakan hingga saat ini adalah dari kerja kerasnya itu walaupun sedikit namun sudah mampu membuat kedua orang tuanya bahagia. Tahir Ahad ayahnya dan Umi ibunya sudah merasakan dan menikmati jerih payahnya dari usaha menjahit itu.

Dalam kesehariannya, selain menjalankan usaha menjahit, Yani tidak tinggal diam. Dia juga bergabung bersama FIRD yang mengorganisir para penyandang cacat untuk membentuk wadah penyandang cacat. Perjuangan akan hak-hak penyandang cacat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri karena akan diabaikan. Namun jika perjuagan itu dilakukan secara bersama apalagi dalam satu wadah yang sah, jelas daya dorong dan dobraknya akan jauh lebih efektif. Semenjak bergabung bersama FIRD dari tahun 2008, hasrat memiliki wadah penyandang cacat itu kian tumbuh subur. FIRD akhirnya membantu memfasilitasi dam Yani dipercayakan sebagai ketua tim penginisiatif pembentukan Forum Penyandang Cacat Kabupaten Ende. Bersama unsur terkait baik organisasi mahasiswa, pemerintah melalui dinas teknis terkait, media massa dan perorangan yang peduli terhadap para pennyandang cacat, berbagai pertemuanpun dilakukan. Hingga bersepakat untuk membentuk Forum Penyandang Cacat Kabupaten Ende. Dalam komposisi kepengurusannya, sepenuhny diisi sesama saudara penyandang cacat dan Ahmad Yani Tahir kembali dipercayakan memimpin biduk organisasi diperjalanan awalnya ini. Forum itu, kata Yani diharapkan nantinya menjadi kekuatan para penyandang cacat dalam memperjuangkan hak-hak kaum penyandang cacat. Dia juga berharap, melalui forum itu pula, mereka nantinya dapat berjuang memperoleh bantuan dana demi kemajuan usaha mereka yang sudah dirintis tersebut.

Namun, kata Yani, di tengah upaya membentuk forum itu, ada saja rintangan yang dihadapi terutama ketika berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Organisasi yang diimpikan itu belum juga terwujud walau pertemuan demi pertemuan hingga kompisisi kepengurusan sudah diisi. Berhubungan dengan pemerintah apalagi terkait dengan pendanaan juga gampang-gampang susah. Terkadang, saat mendapatkan informasi adanya bantuan dana bagi penyandang cacat, namun saat didekati untuk mendapatkan kucuran dana bantuan, ternyata jawaban kecewa yang diperoleh.

Kendati bergerak dengan modal sendiri yang pas-pasan, usahanya tetap berjalan maju. Walau demikian, dia merasa saat ini belum waktunya untuk menambah mesin jahit baru. Kebutuhannya belum terlalu mendesak apalagi hanya dia sendiri yang bekerja. Mimpinya ke depan adalah usaha menjahitnya itu bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi satu lapangan kerja terutama bagi sesama saudaranya yang senasib. Saat mengikuti pelatihan di Ujung Pandang, banyak hal yang dia pelajari. Pengorganisasian penyandag cacat di sana sudah berjalan bagus. Koordinasi dengan pemerintah setempat juga berjalan baik sehingga para penyandang cacat mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Kepedulian terhadap penyandang cacat diakuinya masih kurang. Di semua fasilitas umum yang ada di Kabupaten Ende, belum ada satupun yang menyiapkan fasilitas khusus bagi para penyandang cacat. Kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya dapat diperjuangkan jika para penyandang cacat sudah bergabung dan terhimpun dalam satu wadah. Perjuangan bersama-sama dalam satu wadah organisasi diyakini akan sangat membantu tercapainya cit-cita perjuangan pemenuhan hak-hak bagi penyandang cacat. “Dalam setiap doa, saya hanya memohon, Tuhan berikanlah saya kesehatan agar bisa terus berusaha,” kata Yani. ***