Perpustakaan Digital Mulai Diperkenalkan di NTT

· Dorong Semua Kabupaten Kota Kembangkan Perpustakaan Elektronik

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Pesatnya perkemangan teknologi da informasi dan komunikasi menyebabkan manusia tidak saja mampu menyediakan, mengolah dan menyimpan serta menemukan kembali informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat namun juga saling mengkomunikasikannya dari satu tempat ke tempat lain di segala penjuru dunia. Perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, informasi dan rekreasi dapat membangun kerjasama antar perpustakaan untuk menyediakan dan memanfaatkan secara bersama sumber informasi yang dapat diakses public melalui internet secara terbuka sebagai perpustakaan digital atau perpustakaan elektronik.

Hal itu dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge saat membuka workshop perpustakaan elektronik NTT di Hotel Grand Wisata, Kamis (21/7). Perpustakaan digital merupakan pengembangan dari perpustakaan konvensional dan bukan merupakan perpustakaan jenis baru. Penerapannya masih melaksanakan prinsip-prinsip dasar perpustakaan namun dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan dapat mewujudkan perpustakaan yang lebih modern, lengkap dan mudah dijangkau dengan pengelolaan koleksi daerah yang berisi warisan budaya dan ilmu pengetahuan berformat digital. Dikelola secara professional untuk dapat digunakan selama mungkin dan diakses secara luas oleh masyarakat.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan bupati itu, dikatakan bahwa seiring program Perpustakaan Nasional tentang pembangunan perpustakaan digital maka pemerintah provinsi melalui Badan Perpustakaan Daerah secara serius muai pembangunan perpustakaan digital sejak tahun 2010. Pengembangan ini ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2014.

Sejumlah pengembangan yang ing dicapai adalah bergabung dalam jaringan perpustakaan digital provinsi seluruh Indonesia pada tahun 2010, pengembangan infrastruktur, SDM dan pembangunan database pada tahun 2010-2011 untuk peluncuran layanan perpustakaan secara digital pada tahun 2012. Selain itu diupayakan peningkatan pemahaman dan kerjasama dengan perpustakaan umum di kabupaten kota tahun 2010-2011 untuk bergabung dalam jaringan perpustakaan digital seluruh Indonesia tahun 2012.

Bupati Don Wangge mengatakan, perpustakaan digital memang sangat dibutuhkan dan untuk Kabupaten Ende akan diupayakan agar tahun 2012 program IT ini harus jalan. Dengan demikian, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Sekretaris Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT, Siga Kristianus pada kesempatan itu mengatakan, perkembangan teknologi yang berkembang cepat membuat perubahan dalam tata kerja. Dahulu, komunikasi dilakukan melalui surat namun saat ini sebuah informasi dapat disampaikan hanya dalam hitungan menit sudah dapat diketahui karena adanya teknologi komunikasi.

Perpustakaan di NTT, kata dia, belum sepenuhnya menyesuaikan dengan era digital. Pelayanan perpustakaan detikmasih konvensiona dan banyak kendala sehingga belum dapat diakses seluruh masyarakat yang membutuhkan. Apalagi akses bahan-bahan dari daerah lain sangat sulit dilakukan. Dalam era digitalisasi semuanya bisa transparan. Informasi suatu daerah dapat denga mudah diakses daerah lain. Dalam rapat-rapat di tingkat nasional, banyak provinsi yang sudah membicarakan perpustakaan digital sedangkan NTT belum. Dia berharap, dari workshop ini nantinya bisa menghasilkan sebuah rekomendasi terkait pengembangan perpustakaan digital atau perpustakaan elektroni tersebut.

Atot Kurdian, Konsultan Senior Perpustakaan Digital mengatakan, daerah-daerah di NTT memiliki potensi dan dengan adanya perpustakaan elektronik potensi tersebut dapat dibagikan dengan daerah lain yang jaraknya cukup jauh. Dengan teknologi informasi saat ini, semua itu memungkinkan sehingga sangat perlu untuk membangun perpustakaan digital. Karena itu dia berharap semua daerah memiliki visi dan misi yang sama dan baik untuk saling berbagai potensi di setiap daerah.

Duni IT, kata Atot, sudah sangat berkembang. Penggunaan HP merupakan bagian dari teknologi informasi dan potensi yang ada tinggal dimaksimalkan lagi. Bisa membangun jejaring dalam perpustakaan digital provins.

Ketua Panitia, Yohan A B Loban mengatakan dari workshop ini diharapkan dapat mnghasilkan rekomendasi untuk pengembangan kerangka kerja dan implementasi perpustakaan digital sesuai dengan perencanaan.

Dikatakan, pemilihan Ende menjadi tuan rumah karena Ende sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk masuk dalam jaringa perpustakaan digital yang dapat diakses publik. Dengan adanya perpustakaan digital, akan lebih mudah diakses dan bahannya akan jauh lebih lengkap serta mudah dalam penggunaan.

Kegiatan ini, lanjutnya dimaksudkan untuk membangun jaringan kerjasama dalam penyediaan perpustakaan digital yang mudah dan dapat diakses public. Juga dengan demikia, dapat menjadikan perpustakaan digital sebagai salah satu SKPD yang terdepan dalam melayani public.

Kegiatan ini dihadiri para pihak terkait yang menangani perpustakaan di kabuaten kota masing-masing. Menghadirkan pula dua orang ahli bidang perpustakaan digital yakni Atot Kurdian dan Sapto Budi Prasetyo.

Warga Nangapanda Minta Tambahan Pangkalan Minyak Tanah

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Masyarakat Nangapanda yang belum selurunya menikmati penerangan dari PLN, Kebutuhan akan minyak tanah bagi warga masyarakat pada umumya sangat tinggi.Karena minyak tanah merupakan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, warga Kecamatan Nangapanda khususnya yang berdiam di wilayah timur mengharapkan agar pemerintah bisa merekomendasikan untuk membangun sebuah pangkalan minyak lagi bagi mereka.

Hal itu dikatakan, Herman warga Nangapandadi kantor DPRD Ende, Sabtu (16/7). Dikatakannya, warga selama ini mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah karena hanya ada satu pangkalan. Selain hanha satu pangkalan, letaknya yang agak jauh dari wilayah mereka menyulitkan mereka untuk mendapatkan minyak tanah.

Kondisi ini, kata Herman, mengakibatkan pelyanan tidak lancar dalam upaya pelayanan khususnya bagi mereka yang mendiami wilayah timur Nangapanda. Dia berharap agar kondisi ini dapat diperhatikan pemerintah. Pemerintah melalui instansi terkait diharapkan dapat memberikan rekomendasi penambahan satu pangkalan minyak lagi di kawasan timur. “Selama ini kami hbeli minyak dari pangkalan minyak Ayung Kari Wali yang terletak di dalam ibukaota kecamatan,” kata Herman.

Philipus Kami, Salah seorang anggota DPRD Ende dari komisi C yang membidangi Pendidikan, kesehatan dan Kemasyarakatan mengatakan, kebutuhan akan minyak tanah sangat mendesak bagi mereka. Hal itu karena di beberapa daerah di wilayah Nagapanda diketahui belum mendaptkan pelayanan listrik dari PLN. Minyak tanah, lanjutnya menjadi kebutuhan masyarakat untuk menghidupkan pelita dan lampu petromaks pada malam hari sebagai penerangan.

Hal itu, kata dia berbeda dengan kebutuhan minyak tanah untuk warga Kota Ende yang menggunakan kompor minyak tanah untuk memasak. Kalau di wilayah pedesaan, mayoritas warga masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Karena itu, kata Kami dia sangat mendukung permintaan warga agar diberikan rekomendasi untuk tambahan satu pangkalan minyak tanah lagi di wilayah timur Nangapanda. Kondisi saat ini, ketergantungan akan minyak tanah sangat tinggi.Karena mereka harus menyalakan lampu pelita dan itu membutuhkan minyak tanah. Lagipula, katanya, pangkalan yang sudah ada tidak bisa melayani semua kebutuhan warga. “Secara pribadi saya dukungan tambahan pangkalan di timur Nangapanda,” katanya.

Dikatakan, wilayah kecamatan Nangapanda bagian timur terdiri dari tiga desa antar lain, Nggorea,Raporendu dan desa persiapan Anaraja.Ia juga mengatakan berdasarkan data lapangan, untuk Kecamtan Nangapanda sendiri setiap minggunya mendapat pasokan minyak tanah sebanyak 5000 liter. Dalam sebulan mendapat empat kali pasokan sehingga rata-rata tiap bulanya mendapatkan pasokan 20 ribu liter.

Trans Nusa Air Ende Telantarkan 42 Penumpang

· Tujuan Ende-Tambolaka-Denpasar

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sebanyak 42 penumpang tujuan Ende-Tambolaka-Denpasar ditelantarkan manajemen Trans Nusa Air Ende. Para penumpang yang sudah dijadwalkan diberangkatkan pada Minggu (10/7) sore kemarin dibatalkan penerbangannya karena alasan terjadi kerusakan pada pesawat di Denpasar. Penumpang tujuan Ende-Tambolaka sebanyak 14 orang dan Ende-Denpasar sebanyak 28 orang.

Kondisi ini mendapat protes dari para penumpang. Para penumpang memrotes pembatalan penerbangan itu dan mendesak pihak manajemen untuk tetap memberangkatkan mereka pada penerbangan berikutnya, Senin (11/7). Jika tidak diterbangkan, mereka mengancam akan membuat keributan dan membatalkan penerbangan pesawat tujuan Denpasar pada Senin sore nanti.

Hubertus Jelalu, penumpang tujuan Denpasar asal Bajawa yang bekerja di Badan Pelayanan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada di kantor Trans Nusa Air Ende, Minggu (10/7) malam kemarin mengatakan, penundaan tanpa pemberitahuan dari pihak manajemen ini sangat tidak etis. Manajemen tidak pernah memikirkan dampak dari pembatalan penerbangan yang dialami oleh para penumpang. Pihak manajemen hanya memikirkan keuntungan dari pihak mereka saja. “Manajemen seperti ini ibarat manajemen anjing kasi tinggal tulang,” katanya.

Jelalu mengatakan, pembatalan penerbangan ini jelas-jelas sangat merugikan. Apalagi, dia dan lima temannya dari BP3KP Ngada sudah membeli tiket Ende-Denasar dan Denpasar-Mataram. Tiket pulang tujuan Mataram-Kupang-Bajawa juga sudah mereka beli. Pembatalan keberangkatan ke Denpasar jelas sangat mempengaruhi keberangkatan ke Mataram yang dijadwalkan pada pukul 19.00 pada Minggu malam.

Karena itu, kata Jelalu, dia meminta manajemen Trans Nusa harus bertanggungjawab. Mereka harus diberangkatkan pada jawal penerbangan Senin. “Kalau kami ditunda maka kami juga akan buat semua penerbangan ditunda. Saya sudah bilang ke polisi tadi supaya besok mereka siap di bandara karena kami akan ribut,” kata Jelalu.

Setafanus Fernandes, penumpang Trans Nusa tujuan Denpasar lainnya mengatakan, penundaan ini sangat merugikan dia dan lima temannya dari BP3KP Ngada yang hendak mengikuti rapat evaluasi dengan Bank Dunia di Mataram. Bersama lima temannya, mereka sudah membeli tiket pergi pulang dan dengan pembatalan keberangkatan ini apalagi ditawarkan baru akan diberangkatkan pada Jumad jelas sangat merugikan mereka. Apalagi, kegiatan evaluasi dengan Bank Dunia sudah berakhir apda Kamis nanti jadi jika diberangkatkan pada Jumad sama saja tidak bermanfaat.

Selain sudah membeli tiket pergi pulang, lanjut Fernandes, dia dan teman-temannya sudah pula menyetor uang kontribusi kegiatan sebesar Rp1,8 juta per orang. Jika ditambah dengan tiket pergi-pulang rata-rata Rp3,4 juta per orang maka untuk dia dan teman-temannya sebanyak enam orang kerugian yang bakal mereka alami sebesar Rp31,4 juta.

Selain itu, jika tidak mengikuti kegiatan maka penyetoran itu hilang dengan sendirinya. Dampak lainnya adalah pada penilaian kinerja oleh Bank Dunia terhadap kabupaten karena sudah diberikan dana cukup besar namun tidak hadir dalam rapat evaluasi.

Ermelinda Moy juga dari BP3KP Ngada mengatakan, penerbangan ke Denpasar pada Senin (11/7) ada jadwal penerbangan namun mereka tidak mau berangkatkan penumpang yang ditunda keberangkatannya ini. Mereka menyarankan untuk diterbangkan ke Kupang namun tidak disetujui para penumpang karena akan semakin merepotkan mereka untuk penerbangan selanjutnya.

Nofy rahmawati, Acounting Trans Nusa Air Ende mengatakan, pembatalan penerbangan ini terjadi karena pesawat rusak di Denpasar. Pihak manajemen Trans Nusa Air Ende sudah mengkonsultasikan kondisi ini ke kantor pusat di Kupang. Dia membantah telah menelantarkan para penumpang. Pihaknya sudah berupaya menghubungi kantor pusat untuk mencarikan solusinya.

Terkait tawaran ekstra penerbangan, dia katakan tidak ada ekstra penerbangan dalam manajemen Trans Nusa. Jika dibatalkan penerbangan tetap berjalan sesuai jadwal dan penumpang yang ditunda akan dicarikan waktu untuk dapat diterbangkan secepatnya. “Tidak ada pengalihan flight untuk hari ini ke besok. Besok penerbangan tetap sesuai jadwal,” katanya.

Ditanya soal permintaan ganti kerugian para penumpang jika tidak diberangkatkan tepat waktu, Nofy hanya mengatakan terkait conek penerbangan masih sedang dibicarakan dengan kantor pusat. Manajemen Trans Nusa Air Ende saat ini baru menyanggupi untuk menyiapkan penginapan bagi penumpang yang batal diberangkatkan. Para penumpang akan diinapkan sementara di Hotel Safari sambil menunggu penerbangan lebih lanjut.

Air, Kendala Utama Masyarakat di Wilayah Ndetundora-Nuabosi

· * Minta Perhatian dari Pemerintah

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sekretaris Desa Ndetundora III, Antonius Riwu mengatakan, kendala utama yang dihadapi masyarakat empat desa di wilayah Dataran Ndetundora Nuabosi yakni Desa Ndetundora 1, Ndetundora 2, Ndetundora 3 dan Desa Randotonda adalah masalah air minum bersih. Sejumlah proyek air minum bersih yang pernah dilaksanakan pemerintah di sana tidak maksimal sehingga hasilnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kepada Flors Pos di Desa Ndetundora 3, Sabtu (25/6), Antonius Riwu mengatakan, proyek air minum yang pernah dibangun pemerintah pada tahun 2006 dengan nilai proyek lebih kurang Rp1,3 milir, hasilnya hanya dimanfaatkan masyarakat selama tiga bulan. Itu pun tidak dinikmati seluruh warga. Setelah tiga bulan, mesin pompa yang digunakan rusak dan tidak pernah diperbaiki hingga saat ini. “proyek dana begitu besar tapi akhirnya mubasir. Sampai sekarang kita masih tetap susah air,” kata Riwu.

Selain proyek dari pemerintah, UNICEF juga pernah memberikan bantuan berupa pembangunan bak penampung air hujan (PAH). Namun, kata dia, masyarakat lebih menginginkan agar ada pemasangan jaringan air minum bersih dari sumber mata air yang hingga saat ini belum terwujud. Menurutnya, pembangunan bak PAH hanya dapat menampung air hujan. Namun kalau tidak ada hujan maka air tidak ada. Masyarakat akhirnya terpaksa membeli air yang dijual Rp5000 per tiga jeriken ukuran 20 liter. Ada pula yang terpaksa memanfaatkan air hujan yang ditampung di bak PAH untuk kebutuhan masak, minum, cuci dan mandi. “Bahkan kadang-kadang kita jadi jarang mandi karena sulit air,” katanya.

Sebenarnya, kata Riwu di wilayah itu ada sumber mata air Ae Pingga di Desa Ndetundora 3. Namun sumber air ini debitnya menurun bahkan hampir hilang setelah gempa tahun 1992 lalu. Sumber mata air yang ada saat ini, memang masih ada namun karena debitnya menurun sehingga untuk mndapatkannya harus antri dan butuh waktu yang lama. Selain itu, airnya juga kotor dan berlumpur apalagi pada musim kemarau. Walau kualitas airnya kurang terjamin namun tidak ada pilihan lain bagi warga sehingga warga terpaksa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. “Daripada tiap hari harus beli. Warga akhirnya manfaatkan air dari Ae Pingga dan air hujan,” kata Riwu.

Kondisi kekurangan air seperti itu, katanya mengakibatkan kesehatan masyarakat menjadi kurang terjamin. Warga sering terserang diare dan penyakit kulit gatal-gatal. “Air tidak ada jadi warga jarang mandi sehingga kena gatal-gatal di seluruh badan” kata Riwu.

Riwu mengatakan, di wilayah Jamokeasa dan Raburia ada sumber mata air yang debitnya cukup besar. Dua sumber mata air itu masing-masing berjarak 10-12 km ke wilayah Ndetundora. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan. Pendekatan dengan mosalaki di dua sumber mata air itu sudah dilakukan dan mereka bersedia memberikan sumber mata air itu untuk dimanfaatkan. Bahkan, lanjutnya, masyarakat di wilayah Ndetundora sendiri sudah menyanggupi untuk menyediakan tenaga dan uang untuk membantu pemasagan jaringan air jika itu dilakukan nanti.

Karena itu, kata Riwu sangat diharapkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan air minum bersih bagi warga itu. Dia berharap, pemerintah melalui dinas teknis terkait dapat melakukan survey terhadap kedua mata air tersebut. Dia berkeyakinan, sumber mata air di Jamokasa dan Raburia itu sagat baik untuk dimanfaatkan. Bahkan airnya itu tidak saja untuk memenuhi kebutuhan warga di Ndetundora Nuabosi namun bahkan dapat disuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ende yang masih membutuhkan air. “Warga di sini sangat mengharapkanperhatian pemerintah. Air minum itu kebutuhan pokok. Kalau ada air masyarakat bisa terjamin kesehatannya. Masyarakat juga bisa manfaatkan untuk tanam sayur,” kata Riwu.

GMNI dan Warga Bhoanawa Pertanyakan Pemutusan Listrik Sepihak

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

· PLN Fasilitasi Pemasangan Baru

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende bersama warga Bhoanawa kelurahan Tetandara mendatangi gedung DPRD Ende. GMNI dan warga Bhoanawa ini mempertanyakan pemutusan sambungan listrik ke 50 rumah yang ada di Bhoanawa tanpa pemberitahuan. Di DPRD Ende, GMNI dan warga diterima dan dalam dialog yang meghadirkan pihak Manajemen PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, pihak PLN bersedia memfasilitasi warga untuk melakukan penyambungan baru dan untuk sementara dilakukan penyambungan kembali hingga warga melakukan pemasangan baru.

Aksi massa GMNI Cabang Ende bersama warga Bhoanawa, Rabu (1/6) sempat tegang. Massa aksi yang hendak memasuki halaman kantor PT PLN Cabang Flores Bagian Barat (FBB) dihalangi sejumlah aparat keamanan dari Polres Ende. Pintu pagar yang ditutup rapat membuat massa tidak bisa masuk. Massa berupaya mendobrak pagar yang dihalang oleh anggota polisi. Massa ingin bertemu langsung dengan Manajer PT PLN Cabang FBB namun tidak diijinkan untuk masuk halaman kantor PLN. Setelah saling dorong di depan pagar, massa aksi akhirnya memutuskan untuk bergerak menuju gedung DPRD Ende.

Di gedung DPRD Ende, massa langsung masuk ke halaman kantor dan setelah berorasi beberapa saat di depan pelataran gedung, Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu bersama sejumlah anggota DPRD Ende keluar menemui massa aksi. Mereka lalu diminta ketua DPRD Ende untuk menuju ruang Gabungan Komisi agar dapat dilakukan dialog.

Dalam dialog di DPRD Ende, aparat kepolisian sempat dibuat jengkel atas pernyataan salah seorang anggota aksi yang menyebutkan polisi sebagai anjing negara. Pernyataan ini sempat menyulut kemarahan dan aparat yang berjaga di gedung Dewan sempat berdiri namun tidak sampai terjadi insiden. Jumlah polisi yang ada di gedung Dewan semakin bertambah usai pernyataan tersebut. Namun pembuat pernyataan tidak sampai ditangkap usai dialog namun oleh petugas dari Satuan Intelkam, oknum mahasiswa tersebut hanya diambil keterangan dan data diri.

Ketua GMNI Cabang Ende, Andreas Eusebius dalam dialog di ruang rapat Gabungan Komisi mengatakan, kehadiran massa aksi dari GMNI bersama warga Bhoanawa ini untuk menyampaikan kejadian pemutusan aliran listrik ke 50 rumah yang dilakukan secara sepihak oleh PLN pada 31 Mei 2011 lalu. Pemutusan aliran listrik tersebut dilakukan PLN tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga pemilik rumah.

Pemutusan sambungan listrik ke 50 rumah ini, kata Eusebius telah berampak mengganggu seluruh aktifitas masyarakat. Anak-anak mereka tidak bisa belajar pada malam hari dan masyarakat yang tigngal di pinggir kota ini harus gelap di malam hari karena tidak ada penerangan.

Usai dilakukan pemutusan, warga mencoba mendekati pihak PLN untuk mengecek biaya pemasangan baru. Ketika dicek awal dijelaskan bahwa biaya pemasangan baru sebesar Rp375 ribu namun kemudian ada penjelasan bahwa biaya pemasangan mencapai Rp1,7 juta. Penjelasan yang tidak akurat dengan harga yang berbeda ini telah terjadi pembengkakan harga dan menurut Eusebius merupakan bentuk pembodohan terhadap warga. Pemasangan dengan nilai yang begitu besar sangat memberatkan bagi warga yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh, penjaga toko, petani dan nelayan.

Ambrosius Kesu, warga Bhoanawa dalam dialog mengatakan, pemutusan aliran listrik di 50 rumah warga ini merupakan lagkah sepihak PLN. Pihak PLN yang turun ke lokasi langsung menggunting kabel yang menghubungkan aliran listrik dari rumah ke rumah. PLN, kata Kesu hanya melihat dari sisi kepentingan mereka sedangkan kepentingan rakyat tidak diperhatikan. Karena itu dia meminta agar persoalan ini bisa diselesaikan. PLN hendaknya bisa memikirkan solusi terbaik mengatasi persoalan yang dihadapi warga yang telah diputuskan aliran listriknya.

Kesu juga mengatakan, harga yang ditetapkan PLN untuk pemasangan baru simpang siur. “Tidak ada stabndar harga yang jelas,” kata dia. PLN, lanjut dia harus memikirkan solusi karena selama pemutusan aliran listrik anak-anak tidak bisa belajar dan aktifitas di malam hari lumpuh.

Marsel Petu mengatakan, dari penyampaian warga dan GMNI ada tiga permasalahan yakni soal realita pemutusan aliran listrik ke 50 rumah, soal alasan pemutusan dan soal permintaan warga. Warga melalui DPRD meminta agar pemutusan listrik yang dihubungkan dari rumah induk yang berlangganan listrik. Warga sudah menyampaikan secara terbuka dan jujur bahwa mereka tidak sanggup melakukan penyambungan baru karena penghasilan mereka terbatas. Namun, masyarakat jelas membutuhkan listrik.

Keterbatasan itu membuat mereka mengambil langkah menyambung dari rumah ke rumah dan langkah itu akhirnya ditindak oleh PLN dengan melakukan pemutusan dan saat pemutusan tidak disampaikan alasan pemutusan. Masyarakat, kata Marsel Petu mengharapkan agar dilakukan penyambungan kembali sambil menunggu upaya-upaya lebih lanjut masyarakat untuk melakukan penyambungan baru. “Masyarakat mengharapkan adanya kebijakan yang arif dan bijaksana PLN untuk menyikapi kondisi ini,” kata Marsel Petu.

Martinus Mitang, Asisten Manajer Niaga PT PLN Cabang FBB mengatakan, berdasarkan peraturan yang berlaku di PLN, setiap pemasangan baru ada perjanjian jual beli listrik antara PLN dengan pelanggan. Dalam perjanjian tersebut pelanggan tidak diperbolehkan memperjualbelikan listrik kepada pihak lain. Pelanggan juga tidak boleh menjual meteran dan asesoris kepada pihak lain. Pemutusan yang dilakukan di 50 rumah warga Bhoanawa karena pelanggan sudah melanggar perjanjian dengan memperjualbelikan listrik kepada piak lain. Sambungan dari rumah induk ke rumah-rumah lain, kata Mitang sangat berisiko. Selama ini serign terjadi kebakaran akibat arus pendek dan itu terjadi akibat sambungan dari rumah ke rumah yang menggunakan kabel yang tidak standar.

Mitang mengatakan, pemutusan aliran listrik kepada 50 warga di Bhoanawa bukannya dilakukan tanpa pemberitahuan. PLN sudah menyampaikan hal itu melalui pengumuman yang dilansir di media cetak dan elektronik. Jadi menurutnya, tidak benar jika dikatakan pemutusan tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu. Petugas yang turun melakukan pemutusan juga mengantongi surat perintah kerja dan saat melakukan pemutusan sudah menyampaikan kepada pemilik rumah. “Tapi kalau petugas kami tidak sampaikan kepada pemilik rumah akan kami cek lagi,” kata Mitang.

Terkait sinyalemen soal standar harga yang tidak jelas, Mitang mengatakan, dalam pemasangan sambungan baru ada dua komponen yang harus dipenuhi yakni biaya pemasangan instalasi dan biaya untuk PLN yang menyediakan arus listrik. Biaya untuk PLN hanya Rp373 sedangkan untuk biaya instalatir yang berfariasi sesuai jumlah titik lampu. Instalasi merupakan milik pelanggan yang dipasang oleh instalatir yang bermitra dengan PLN.

Asisten Manajer Distribusi, Arif Rihmatin mengatakan, penjualan listrik oleh pelanggan justru merugikan masyarakat sendiri. Jika menjadi pelanggan, biaya yang dikeluarkan pelanggan setiap bulan justru lebih kecil sedangkan pemakaian dapat dilakukan sesuka hati.

Arif mengatakan, PLN siap memfasilitasi warga untuk melakukan penyambungan baru dan sambil menunggu warga melakukan penyambungan baru dan menjadi pelanggan resmi, PLN akan kembali melakukan penyambungan. Hanya saja, penyambungan baru dapat dilakukan setelah dilakukan sosialisasi kepada warga dan dibuat perjanjian bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat penyambungan itu maka menjadi tanggungjawab pemilik rumah danbukan tanggungjawab PLN. Penyambungan kembali ini juga tidak diberikan dalam jangka waktu yang terlalu lama dan bagi warga yang bisa melakukan pemasangan baru akan difasilitasi oleh PLN.