* PKH Upaya Beri Perlindungan Sosial Bagi Waga Miskin
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Departemen Komunikasi dan Informasi melalui Badan Informasi Publik menggelar sosialisasi program keluarga haraan (PKH). Sosiaisasi dipandang perlu dilakukan guna meningkatkan komitmen dan dukungan seluruh pihak terhadap pelaksanaan PKH sehingga program ini dilihat sebagai program penangguangan kemiskinan yang berbasis bantuan bersyarat sehingga nantinya dapat membangn kepercayaan dan menurunkan resistensi masyarakat terhadap niat baik program.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi PKH yang dibacakan Asisten III Setda Ende, Bernadus Guru mengatakan, rendahnya kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga sangat miskin (RTSM) membada dampak pada berkurangnya kualitas nutris dan gizi serta menyebabkan banyaknya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah.
Sebagian di antaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah keluaga bahkan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Hal ini tidak sesuai dengan arah kebijakan nasional sehingga tidak bisa dibiarkan berlarut. Semakin besar anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan semakin memperburuk kondisi social, ekonomi dan kondisi politik pada masa yang akan datang yang mengakibatkan beban social sangat tinggi terhadap Negara maupun daerah.
Prohram keluarga harapan, kata bupati Don Wangge dalam sambutan tertulisnya itu merupakan upaya pemerintah dalamrangka memberikan perlindungan social bagi masyarakat sangat miskin sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya dari situ diharapkan akan menjadi cikap bakal sistim perlindungan social bagi masyarakat sangat miskin. Perlindungan diberkan kepada RTSM untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal dan mendesak serta dalam jangka panjang meningkatkan kualitas sumberdaya anak-anak sehingga tercipta generasi masa depan yang lebih baik.
Penanggulangan kemiskinan, katanya perlu diupaakan secara berlanjut tetapi karena kompleksnya kapasitas permasalahan dan terbatasnya sumberdaya yang dihadapi masyarakat miskin, langkah-langkah yang diambil tidak dapat ditangani oleh sector tertentu saja tetapi harus bersifat multi sector dalam lintas stakeholders terkait. Langkah itu terutama untuk mewujudkan capaian salah satu sasaran penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2004-2009 yakni mengurangi 82 persen jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada akhir tahun 2009.
Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung dalam sambutannya yang dibacakan Agussalim Huesin mengatakan, Badan Pusat Statistic (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin akibat risis ekonomi pada tahun 1998 sebesar 48,50 juta jiwa atau 23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Melalui berbagai usaha yang dirancang pemerintah dan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, jumlah ini secara perlahan menurun. Berdasarkan data bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin turun menjadi 34,96 juta jiwa atau 15 persen dari jumlah pendudukIndonesia. Tantangan selanjutnya, kayanya adalah pengangguran meskipun menunjukan penurunan tapi dapat dikataka masih relative besar. Bulan Februari 2007 angka pengangguran tercatat 10,55 juta dan hingga bulan Februari 2008 berkurang 1,12 juta jiwa sehingga angka pengangguran turun menjadi 9,43 juta jiwa.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja pemerintah telah banyak dan akan terus mengalokasikananggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Ini merupakan komitmen pemerintah terhadap masyarakat miskin sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional. Namun demikian harus diakui, banyaknya program tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum terkoordinasi secara baik. Bahkan terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga yang terjadi di lapangan ada beberapa daerah yang memperoleh banyak program semenara di daerah lain tidak mendapatkan program sama sekali.
Untuk mengoptimalkan efektifitas berbagai program penanggulangan kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mulau melakukan pendekatan yang lebih terpadu, terencana, berkesinambungan serta melibatkan berbagai pihak dan masyarakat dengan menetapkan tiga jalur strategi pembangunan yakni strategi pembangunan yang pro pertumbuhan, pro lapangan kerja dan pro masyarakat miskin.
Program kelaurga harapan, katanya akan dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan hingga 2015. Jika pada tahun 2007 pemberian bantuan hanya pada daerah-daerah tertentu sebagai ujicoba yang mencakup 500 ribu rumah tangga sangat miskin Ditegaskan, program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan berupa PKH ini diharapkan pada tahun 2010 seluruh rumah tangga sangat miskin dan miskin yaitu sekitar 6,5 juta keluarga di Indonesia dapat mengikuti program tersebut. PKH merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat paling miskin keluar dari perangkap kemiskinan sehingga perlu mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Program ini tidak saja tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk organisasi kmasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Thomas Neru, Pendamping PKH Kecamatan Ende Selatan mengatakan, program sudah berjalan sejak tahun 2007 dan mereka telah melakukan validasi data ril dari BPS. Kabupaten Ende terdapat 5.977 rumah tangga sangat miskin penerima PKH. Berdasarkan hasil validasi jumlah RTSM menjadi 5.809. saat ini, kata dia, petugas pendamping tengah melakukan pemutahiran data di lapangan.
Terkait penyaluran, kata Thomas, sejak tahun 2007 untuk tahap I, telah disalurkan dengan target penyaluran kepada 5.887 dengan total dana Rp2,668 miliar. Dari total itu, berhasil disalurkan kepada 5.740 RTSM dengan total dana Rp2,618 miliar. 146 RTSM tidak terealisir dengan total dana Rp49 juta dan daya serap 95 persen. Tahap II, ditargetkan tersalur kepada 5.640 RTSM dengan total dana Rp2,649 miliar namun terealisasi kepada 5.616 RTSM dengan dana Rp2,641 miliar. Sebanyak 26 RTSM tersisa dan dana tersisa sebesar Rp77 juta. Daya serap 99 persen. Tahap III dari target 5.633 RTSM dan dana Rp2,649 miliar berhasil disalurkan kepada 5.615 RTSM dengan dana Rp2,640 miliar dan yang tidak menerima 18 RTSM dengan dana tersisa Rp5 juta.
Sedangkan tahap I tahun 2009, kata Thomas saat ini sedang dalam pendistribusian kepada RTSM. Khusus untuk Kecamatan Ende Selatan, katanya telah mencapai 100 persen penyalurannya kepada RTSM yang ada.
24 April 2009
Dinas Pekerjaan Umum Belum Ijinkan Cor Jembatan Lowo Bu’u
* Masih Gunakan Besi Bekas
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Perbaikan jembatan Lowo Bu’u di Watuneso Kecamatan Lio Timur yang runtuh saat masih dalam proses pengerjaan beberapa waktu lalu hamper memasuki tahapan pengecoran. Namun Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini belum mengijinkan rekanan pelaksana dari PT Novita Karya Taga untuk melakukan kegiatan pekerjaan pengecoran. Hal itu karena berdasarkan pantauan di lapangan dalam perbaikan itu rekanan masih menggunakan besi bekas yang sudah digunakan pada pekerjaan sebelumnya.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Agustinus Naga di ruangan kerjanya, Selasa (21/4). Agus Naga mengatakan, pelaksana proyek PT Novita Karya Taga yang sebelumnya sudah membuat pernyataan kesanggupan memperbaiki dan menerjakan lanjut jembatan sudah bekerja maksimal. Pekerjaan sudah selesai pada tahapan pembuatan peranca dan selanjutnya tinddal dilanjutkan dengan tahapan pengecoran.
Belum Beri Rekomendasi
Namun, kata Naga, sejauh ini dinas belum memberikan rekomendasi kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaan pengecoran. Hal itu terjadi karena berdasarkan laporan pelaksana dalam pekerjaan lanjutan ini masih menggunakan besi bekas runtuhan jembatan sebelumnya. Menyikapi hal itu, katanya, staf telah diturunkan untuk melakukan pengecekan di lapangan dan meneliti kebenaran dari laporan dimaksud.
“Kalau gunakan besi bekas cor itu harus dibongkar. Memang ada toleransi tapi jangan gunakan besi bekas semua apalagi bekas cor.” Karenanya, kata Naga, jika dicek ternyata menggunakan besi bekas cor maka rekanan pelaksana pembangunan jembatan diinstruksikan untuk membongkar dan menggantikannya dengan besi yang baru.
Naga mengatakan, dalam pelaksanaan pekerjaan ulang jembatan ini, pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan pelaksana. Pihak dinas tidak lagi memberikan tambahan dana untuk pekerjaan ini. Dinas hanya memberikan toleransi batas waktu pekerjaan sampai tahap penyelesaian. Selain itu, katanya, dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan ini dinas juga terus melakukan pengawasan di lokasi pekerjaan agar pelaksana bisa bekerja lebih maksimal mengingat sudah terjadi masalah sebelumnya dan sudah menjadi perhatian masyarakat.
Ganti yang Bengkok
Kepala Bidang Cipta Marga, Fransiskus Lewa mengatakan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan memang benar adanya laporan bahwa pelaksana menggunakan besi bekas. Namun besi bekas yang digunakan bukan merupakan besi bekas cor. Untuk itu, setelah dicek kembali ada beberapa besi yang kondisinya sangat bengkong direkomendasikan kepada pelaksana untuk dibongkar. Sedangkan besi yang tidak terlalu bengkok masih dapat digunakan dalam pekerjaan lanjutan ini. Menyangkut pengecoran, katanya baru bisa dilakukan jika semua besi yang bengkok dan tidak layak pakai diganti oleh pelaksana.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Perbaikan jembatan Lowo Bu’u di Watuneso Kecamatan Lio Timur yang runtuh saat masih dalam proses pengerjaan beberapa waktu lalu hamper memasuki tahapan pengecoran. Namun Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini belum mengijinkan rekanan pelaksana dari PT Novita Karya Taga untuk melakukan kegiatan pekerjaan pengecoran. Hal itu karena berdasarkan pantauan di lapangan dalam perbaikan itu rekanan masih menggunakan besi bekas yang sudah digunakan pada pekerjaan sebelumnya.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Agustinus Naga di ruangan kerjanya, Selasa (21/4). Agus Naga mengatakan, pelaksana proyek PT Novita Karya Taga yang sebelumnya sudah membuat pernyataan kesanggupan memperbaiki dan menerjakan lanjut jembatan sudah bekerja maksimal. Pekerjaan sudah selesai pada tahapan pembuatan peranca dan selanjutnya tinddal dilanjutkan dengan tahapan pengecoran.
Belum Beri Rekomendasi
Namun, kata Naga, sejauh ini dinas belum memberikan rekomendasi kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaan pengecoran. Hal itu terjadi karena berdasarkan laporan pelaksana dalam pekerjaan lanjutan ini masih menggunakan besi bekas runtuhan jembatan sebelumnya. Menyikapi hal itu, katanya, staf telah diturunkan untuk melakukan pengecekan di lapangan dan meneliti kebenaran dari laporan dimaksud.
“Kalau gunakan besi bekas cor itu harus dibongkar. Memang ada toleransi tapi jangan gunakan besi bekas semua apalagi bekas cor.” Karenanya, kata Naga, jika dicek ternyata menggunakan besi bekas cor maka rekanan pelaksana pembangunan jembatan diinstruksikan untuk membongkar dan menggantikannya dengan besi yang baru.
Naga mengatakan, dalam pelaksanaan pekerjaan ulang jembatan ini, pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan pelaksana. Pihak dinas tidak lagi memberikan tambahan dana untuk pekerjaan ini. Dinas hanya memberikan toleransi batas waktu pekerjaan sampai tahap penyelesaian. Selain itu, katanya, dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan ini dinas juga terus melakukan pengawasan di lokasi pekerjaan agar pelaksana bisa bekerja lebih maksimal mengingat sudah terjadi masalah sebelumnya dan sudah menjadi perhatian masyarakat.
Ganti yang Bengkok
Kepala Bidang Cipta Marga, Fransiskus Lewa mengatakan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan memang benar adanya laporan bahwa pelaksana menggunakan besi bekas. Namun besi bekas yang digunakan bukan merupakan besi bekas cor. Untuk itu, setelah dicek kembali ada beberapa besi yang kondisinya sangat bengkong direkomendasikan kepada pelaksana untuk dibongkar. Sedangkan besi yang tidak terlalu bengkok masih dapat digunakan dalam pekerjaan lanjutan ini. Menyangkut pengecoran, katanya baru bisa dilakukan jika semua besi yang bengkok dan tidak layak pakai diganti oleh pelaksana.
Penyaluran Raskin Tahap I-II Masih Tersendat
* Aparat Desa Diimbau Proses Pengambilan Raskin
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada tahun 2009 sejauh ini belum dapat berjalan maksimal. Hal itu terjadi karena rumah tangga sasaran dan aparat desa masih disibukan dengan pesta demokrasi pemilu legislatif, masa paskah dan kesibukan lainnya sehingga sampai saat ini jatah raskin untuk tahap I dan II belum semuanya diambil. Sejauh ini baru teralisasi sebanyak 300 ton lebih.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Divre) Ende, Guswandi Eteks kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Selasa (21/4). Eteks mengatakan, pihak Bulog telah menyalurkan jatah raskin kepada rumah tangga sasaran untuk tahap I dan II Januari-Februari dan Maret-April. Namun, katanya sejauh ini dari jatah raskin untuk dua tahap ini yakni sebanyak 1.396 ton baru berhasil direalisasikan sebanyak 300 ton lebih.
Dikatakan, untuk tahun 2009 ini pagu raskin untuk Kabupaten Ende yang ditetapkan pemerintah pusat mengalami penigkatan. Kendati jumlah pagu raskin meningkat menjadi 4.697 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 4.280.220 kilogram atau 4.280 ton lebih namun jumlah rumah tangga sasaran di Kabupaten Ende mengalami penurunan menjadi 26.097 dari jumlah penerima atau rumah tangga sasaran pada tahun sebelumnya.
Dikatakan, penigkatan jumlah pagu raskin itu terjadi karena adanya penambahan jatah raskin untuk masing-masing rumah tangga sasaran. Jika pada penyaluran tahun-tahun sebelumnya, jatah raskin hanya diberikan sebanyak 10 kg per rumah tangga sasaran untuk masing-masing tahap maka pada penyaluran tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 15 kg per rumah tangga sasaran per tahap. Penyaluran raskin dilakukan dalam enam tahap.
Siap Salurkan Raskin
Secara operasional, kata Eteks, Bulog Ende sudah siap untuk menyalurkan raskin kepada rumah tangga sasaran yang ada. Kesiapan baik menyagkut stok beras maupun mekanisme penyaluran yang sudah diatur seperti biasa. Kendati Bulog sudah siap menyalurkan namun sejauh ini rumah tangga sasaran melalui aparat desa belum datang mengambil jatah raskin.
Raskin yang disalurkan itu diberikan kepada rumah tangga sasaran dengan harga Rp1.600 per kilogram. Menyangkut adanya kenaikan harga di tignkat desa dalam penyaluran kepada masyarakat, kata Eteks bukan menjadi kewenangan pihak Bulog. Mengantisipasi kenaikan harga raskin seperti itu, katanya biasanya diimbangi dengan subsidi oleh pemerintah daerah. “Di kabupaten lain biasanya pemerintah memberikan subsidi untuk antisipasi biaya transportasi dan administrasi.”
Imbau Cepat Ambil Raskin
Dia mengimbau setiap desa untuk dapat memproses penyaluran raskin dan mengambilnya untuk dibagikan kepada rumah tangga sasaran. Himbauan itu, kata Eteks perlu dibuat mengingat kondisi gudang Bulog yang tidak begitu luas sehingga tidak dapat menampung stok beras dalam jumlah yang banyak. Dengan kapasitas gudang yang hanya mampu menampung 2000 ton beras saat ini sudah dipaksakan hingga mampu menampung stok beras untuk Bulog Ende. Menurutnya, para penerima diharapkan segera mengambil jatah raskinnya sehingga gudang yang ada dapat kembali menampung jatah beras untuk Bulog Ende yang akan didatangkan lagi dari NTB.
Ditanya soal stok beras yang dimiliki Bulog Sub Divre Ende, Eteks mengatakan stok yang dimiliki saat ini mencukupi. Di gudang Bulog terdapat 2.119 ton yang dimanfaatkan untuk melayani tiga kabupaten masing-masing Ende, Nagekeo dan Ngada. Stok beras itu selain untuk memenuhi kebutuhan jatah beras bagi PNS, TNI dan Polri juga untuk jatah raskin. Jika jatah raskin secara keseluruhan di Ende sebanyak 400 ton setiap bulan maka stok yang ada bisa mencukupi kebutuhan untuk lima bulan ke depan. Dikatakan, stok yang ada selain memenuhi kebutuhan yang ada juga untuk cadangan beras pemerintah guna mengatasi rawan pangan dan keadan darurat lainnya di kabupaten. Jatah beras pemerintah untuk setiap kabupaten sebanyak 100 ton yang dikelola oleh Dinas Sosial.
Manjakan Masyarakat
Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Ende, Efraim Belarminus Naga mengatakan, penyaluran raskin kendatipun sangat membantu masyarakat miskin namun merupakan bentuk meninabobokan dan memanjakan masyarakat. Pemerintah, katanya seharusnya memikirkan cara-cara pemebrdayaan yang lain guna membantu masyarakat miskin.
Dalam penyalurannya, kata calon yang lolos menjadi anggota DPRD Ende dari daerah Pemilihan Ende IV ini, diharapkan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Kenyataan selama ini masih ada penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa di mana berupaya mengambil keuntungan dengan menaikan harga raskin. Selain itu, ada pula kejadian penjualan raskin padahal raskin itu merupakan hak rumah tangga sasaran.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada tahun 2009 sejauh ini belum dapat berjalan maksimal. Hal itu terjadi karena rumah tangga sasaran dan aparat desa masih disibukan dengan pesta demokrasi pemilu legislatif, masa paskah dan kesibukan lainnya sehingga sampai saat ini jatah raskin untuk tahap I dan II belum semuanya diambil. Sejauh ini baru teralisasi sebanyak 300 ton lebih.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Divre) Ende, Guswandi Eteks kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Selasa (21/4). Eteks mengatakan, pihak Bulog telah menyalurkan jatah raskin kepada rumah tangga sasaran untuk tahap I dan II Januari-Februari dan Maret-April. Namun, katanya sejauh ini dari jatah raskin untuk dua tahap ini yakni sebanyak 1.396 ton baru berhasil direalisasikan sebanyak 300 ton lebih.
Dikatakan, untuk tahun 2009 ini pagu raskin untuk Kabupaten Ende yang ditetapkan pemerintah pusat mengalami penigkatan. Kendati jumlah pagu raskin meningkat menjadi 4.697 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 4.280.220 kilogram atau 4.280 ton lebih namun jumlah rumah tangga sasaran di Kabupaten Ende mengalami penurunan menjadi 26.097 dari jumlah penerima atau rumah tangga sasaran pada tahun sebelumnya.
Dikatakan, penigkatan jumlah pagu raskin itu terjadi karena adanya penambahan jatah raskin untuk masing-masing rumah tangga sasaran. Jika pada penyaluran tahun-tahun sebelumnya, jatah raskin hanya diberikan sebanyak 10 kg per rumah tangga sasaran untuk masing-masing tahap maka pada penyaluran tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 15 kg per rumah tangga sasaran per tahap. Penyaluran raskin dilakukan dalam enam tahap.
Siap Salurkan Raskin
Secara operasional, kata Eteks, Bulog Ende sudah siap untuk menyalurkan raskin kepada rumah tangga sasaran yang ada. Kesiapan baik menyagkut stok beras maupun mekanisme penyaluran yang sudah diatur seperti biasa. Kendati Bulog sudah siap menyalurkan namun sejauh ini rumah tangga sasaran melalui aparat desa belum datang mengambil jatah raskin.
Raskin yang disalurkan itu diberikan kepada rumah tangga sasaran dengan harga Rp1.600 per kilogram. Menyangkut adanya kenaikan harga di tignkat desa dalam penyaluran kepada masyarakat, kata Eteks bukan menjadi kewenangan pihak Bulog. Mengantisipasi kenaikan harga raskin seperti itu, katanya biasanya diimbangi dengan subsidi oleh pemerintah daerah. “Di kabupaten lain biasanya pemerintah memberikan subsidi untuk antisipasi biaya transportasi dan administrasi.”
Imbau Cepat Ambil Raskin
Dia mengimbau setiap desa untuk dapat memproses penyaluran raskin dan mengambilnya untuk dibagikan kepada rumah tangga sasaran. Himbauan itu, kata Eteks perlu dibuat mengingat kondisi gudang Bulog yang tidak begitu luas sehingga tidak dapat menampung stok beras dalam jumlah yang banyak. Dengan kapasitas gudang yang hanya mampu menampung 2000 ton beras saat ini sudah dipaksakan hingga mampu menampung stok beras untuk Bulog Ende. Menurutnya, para penerima diharapkan segera mengambil jatah raskinnya sehingga gudang yang ada dapat kembali menampung jatah beras untuk Bulog Ende yang akan didatangkan lagi dari NTB.
Ditanya soal stok beras yang dimiliki Bulog Sub Divre Ende, Eteks mengatakan stok yang dimiliki saat ini mencukupi. Di gudang Bulog terdapat 2.119 ton yang dimanfaatkan untuk melayani tiga kabupaten masing-masing Ende, Nagekeo dan Ngada. Stok beras itu selain untuk memenuhi kebutuhan jatah beras bagi PNS, TNI dan Polri juga untuk jatah raskin. Jika jatah raskin secara keseluruhan di Ende sebanyak 400 ton setiap bulan maka stok yang ada bisa mencukupi kebutuhan untuk lima bulan ke depan. Dikatakan, stok yang ada selain memenuhi kebutuhan yang ada juga untuk cadangan beras pemerintah guna mengatasi rawan pangan dan keadan darurat lainnya di kabupaten. Jatah beras pemerintah untuk setiap kabupaten sebanyak 100 ton yang dikelola oleh Dinas Sosial.
Manjakan Masyarakat
Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Ende, Efraim Belarminus Naga mengatakan, penyaluran raskin kendatipun sangat membantu masyarakat miskin namun merupakan bentuk meninabobokan dan memanjakan masyarakat. Pemerintah, katanya seharusnya memikirkan cara-cara pemebrdayaan yang lain guna membantu masyarakat miskin.
Dalam penyalurannya, kata calon yang lolos menjadi anggota DPRD Ende dari daerah Pemilihan Ende IV ini, diharapkan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Kenyataan selama ini masih ada penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa di mana berupaya mengambil keuntungan dengan menaikan harga raskin. Selain itu, ada pula kejadian penjualan raskin padahal raskin itu merupakan hak rumah tangga sasaran.
Jembatan Nangaba Memasuki Tahapan Pengecoran
* Pengawasan Terus Dilakukan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Jembatan Nangaba yang dikerjakan oleh PT Novita Karya Taga yang pada beberapa bulan lalu sempat runtuh pasca pemasangan rangka baja akibat diterjang banjir kini setelah dilakukan perbaikan dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran lantai jembatan. Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan jembatan ini agar hasil pekerjaan tidak mengecewakan dikemudian hari.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Agustinus Naga yang turun langsung memantau pelaksanaan pengecoran pada Selasa (21/4) didampingi Kepala Bidang Bina Marga Fransiskus Lewa dan beberapa pengawas lapangan di lokasi Jembatan Nangaba mengatakan, pekerjaan pengecoran tersebut sebelumnya sempat tertunda pasca terjadinya kerusakan akibat dilanda banjir beberapa waktu lalu. Rekanan yang mengerjakan akhirnya melakukan perbaikan terhadap rangka baja yang runtuh dan semuanya sudah dirampungkan walau masih ada beberapa besi pengikat yang belum terpasang pada bagian bawah jembatan.
Pengawasan Rutin
Dalam pelaksanaan pengerjaan pengecoran ini, kata Naga, dinas melakukan pengawasan secara rutin di lapangan. Bahkan, katanya, petugas pengawas dari dinas ditempatkan untuk memantau pelaksanaan pengecoran sampai selesai. Pengawasan tersebut, kata Naga perlu dilakukan agar pengecoran dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Kepala Tukang Pekerjaan Pengecoran Jembatan Nangaba, Fino Garus kepada Flores Pos mengatakan, pekerjaan pengecoran sudah dimulai sejak pukul 06.30 pagi. Pekerjaan pengecoran yang dikerjakan itu dikerjakan oleh 60 tenaga kerja tukang dengan empat unit mesin pencampur semen (molen). Pengerahan tenaga kerja dalam jumlah relatif banyak dan molen sebanyak empat unit karena pekerja pengecoran harus berjalan secara kontinu dan tidak boleh berhenti dalam waktu yang lama.
Selesai Memang
Pengecoran lantai jembatan itu, kata Garus diharuskan selesai pada hari itu juga karena pekerjaan pengecoran tidak bisa ditunda dan kemudian baru dilanjutkan. Dia memperkirakan pekerjaan itu bisa diselesaikan sampai pukul 20.00 malam. “Kalau cuaca mendukung saya yakin kami bisa selesaikan hari ini juga.”
Kepala Bidang Bina Marga, Fransiskus Lewang mengatakan, pengecoran yang sudah mulai dikerjakan itu harus terus diawasi agar bisa berjalan baik. Pihak dinas bukannya ragu dengan kemampuan kerja rekanan namun mengingat proyek tersebut merupakan proyek yang menjadi perhatian publik setelah beberapa waktu lalu sempat rubuh maka dinas tidak mau kejadian serupa kembali terulang. Untuk itu, katanya, selain turun langsung memantau pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dia juga menempatkan beberapa pegawai untuk terus melakukan pemantauan pekerjaan di lapangan. Dia mengharapkan agar pekerjaan pengecoran itu dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Pantauan Flores Pos di lokasi Jembatan Nangaba, sejumlah pekerja sedang melakukan aktifitas pengecoran. Ada beberapa pekerja yang ditugaskan mengangkut material untuk dimasukan ke dalam molen, ada pekerja yang bertugas mengatur molen. Pekerja lainnya tampak dengan gerobak mengangkut material campuran yang sudah dicampur dengan molen dan dibawa untuk dituangkan pada lantai jembatan. Pengecoran pada siang kemarin sudah mencapai 40 persen lebih dan bisa selesai karena dikepung dari dua arah. Dua mesin dengan sejumlah pekerja dari pintu utara dan dua mesin molen dengan sejumlah pekerja mengepung dari pintu selatan. Semuanya tampak serius bekerja berupaya memenuhi target menyelesaikan pekerjaan pada malam harinya.
21 April 2009
Pelaksanaan UN Hari Pertama Berjalan Lancar
* Sejumlah Siswa Tidak Mengikuti Ujian
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pelaksanaan ujian nasional (UN) hari pertama di Kota Ende berjalan lancar. Namun di sejumlah sekolah ada beberapa siswa yang telah masuk data base peserta ujian nasional tidak hadir mengikuti ujian. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan yang telah ditetapkan pula jadwalnya.
Pantauan Flores Pos di SMKN I Ende, Senin (20/4) tampak para siswa dengan tertib mengisi lembaran jawaban komputer yang telah disiapkan. Asisten I Setda Ende, Hendrik Seni yang turun memantu pelaksanaan ujian di beberapa sekolah termasuk di SMKN I Ende mengatakan, sejauh pengamatannya pelaksanaan ujian berjalan lancar dan tertib. Tidak ada kendala yang dilaporkan selama pemantauan yang dilakukan itu. Hendrik Seni pada kesempatan memantau UN di Kota Ende melakukan pemantauan di SMAN I Ende, SMAK Syuradikara, SMA Tarvid dan SMKN I Ende.
Tiga Peserta Tidak Ikut UN
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN I Ende, Baila Sado Kaki kepada Flores Pos mengatakan, untuk SMKN I Ende, peserta UN sebanyak 177. Namun pada pelaksanaan ujian hari pertama ini hanya diikuti oleh 174 peserta. Tiga peserta lainnya, tidak hadir mengikuti ujian. Mereka sudah sejak lama tidak masuk sekolah dan tidak disampaikan alasan mereka tidak hadir mengikuti ujian. “Kita hanya dapat info dari teman-teman mereka bahwa mereka sudah pulang kampung.”
Peserta ujian di SMKN I, kata Sado Kaki terdiri atas empat program keahlian yakni Program Keahlian Adminisdtrasi Perkantoran atau Sekretaris sebanyak 67, Program Keahlian Akuntasi sebanyak 57, Program Keahlian Penjualan sebanyak 23 dan Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata sebanyak 30 peserta. Para peserta ujian ini dibagi dalam 10 ruangan ujian berdasarkan kondisi atau luas ruangan. Ada ruangan yang hanya diisi 16 peserta ada pula yang sampai 20 peserta.
Untuk pelaksanaan ujian pada hari pertama, kata dia hanya ada satu mata ujian yakni Bahasa Indonesia. Untuk jumlah mata ujian yang diujikan bagi sekolah kejuruan hanya ada tiga yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Matematika. Mata pelajaran yang lain akan diujikan dalam ujian akhir sekolah yang menjadi kewenangan sekolah.
Bisa Selesaikan Soal
Hearlina AP Ludji, salah satu peserta UN di SMKN I Ende, kepada Flores Pos mengatakan, soal-soal yang dikerjakan dalam ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia bisa dikerjakannya. Soal yang ada, katanya tidak begitu sulit. Dia yakin, banyak soal yang dia kerjakan dengan baik dan dia yakin bisa lulus untuk mata pelajaran ini.
Dikatakan, keberhasilan dia mengerjakan soal itu karena selama beberapa bulan sebelum pelaksanaan UN pihak sekolah telah memberikan bimbingan pra UN. Dia mengakui, penggunaanlembaran jawaban komputer sudah tidak begitu sulit lagi karena sudah sering digunakan dalam pelaksanaan ujian. Apalagi mereka juga sudah sering membuat bibingan tes dengan lembaran jawaban komputer. “Saya yakin dengan bimbingan yang diberikan sekolah selama ini saya bisa lulus UN.” *
Panwas Pemilu Rekomendasikan Cek Ulang Penghitungan PPK Ende Tengah
* Target Senin Sudah Diselesaikan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Legislatif Kabupaten Ende merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende untuk melakukan pengecekan ulang data formulir yang ada dari setiap TPS di PPK Ende Tengah. Rekomendasi itu dikeluarkan setelah adanya perbedaan angka dalam rekapitulasi suara hasil pemilu legislaitf di tingkat KPUD.
Ketua KPUD Ende, Fransuskus AR Senda pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif di gedung Inepare, Senin (20/4) menegaskan, atas rekomendasi yang dibuat Panwas Pemilu Legislatif maka KPUD meminta waktu untuk merapatkannya terlebih dahulu. Rapat kemudian diskorsing dan setelah kembali dibuka, Senda menegaskan bahwa mengingat adanya rekomendasi dari Panwas Pemilu Legislatif maka penghitungan suara untuk PPK Ende Tengah dipending dan akan dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan dilakukan untuk melihat kembali data formulir C-2 dan jika tidak ada maka dilihat ke data-data yang lain.
Setuju Cek Ulang
Anggota KPUD Ende lainnya Jamal Umar mengatakan, untuk pengecekan ulang sesuai rekomendasi Panwas Pemilu Legislatif, telah disetujui oleh KPUD. Selanjutnya, mengingat dalam rekapitulasi yang telah dilakukan baru pada DPR RI, DPD dan DPRD provinsi maka dia meminta jika boleh diselesaikan juga untuk DPRD kabupaten. Setelah rekapitulasi kabupaten dibacakan baru dilanjutkan dengan pengecekan ulang data dari formulir C-2 besar untuk mengetahui perbedaannya ada di mana.
Anggota Panwas Pemilu Legislatif, Kristianto Afianto Wangge mengatakan, Panwas Pemilu Legislatif mengambil langkah mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang atau pengecekan ulang formulir di tingkat PPS karena terdapat selisih suara dalam proses penghitungan di KPUD. Selisih yang ada antara lain untuk DPR RI tedapat selisih tiga suara dengan kabupaten juga provinsi. Pada penghitungan awal jumlahnya lain namun kemudian saat dilakukan penghitungan pada Senin ternyata hasilnya lain.
Rekomendasi yang diberikan, kata Wannge hanya untuk PPK Ende Tengah karena ada penambahan angka untuk menggenapi angka yang kurang. Angka-angka tersebut dirubah untuk mencocokan angka perolehan suara DPRD kabupaten. “Padahal sebelumnya hanya 12.201 tapi kemudian perolehan suara untuk DPR RI, DPD dan DPRD provinsi dirubah dan disamakan dengan perolehan suara kabupaten yakni 12.502.”
Ikuti Hasil Yang Sudah Ada
Maxi Mari pada kesempatan itu menegaskan, perbedaan angka-angka yang setelah itu diminta untuk dilakukan kroscek ulang di PPK yang seharusnya dihadiri oleh saksi-saksi ternyata tidak diikutsertakan. Perhitungan yang ada, katanya harus mengikuti hasil yang sudah ada bukan malah dalam proses rekapitulasi terjadi permainan angka kembali.
Terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi, Ketua KPUD Ende Frans Senda kepada Flores Pos mengatakan, target KPUD pelaksanaan sudah harus selesai pada Senin (20/4) karena pada Selasa (21/4) sudah harus dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi suara di tingkat KPUD provinsi. Namun jika target tersebut tidak terpenuhi maka paling lambat pleno rekapitulasi di tingkat KPUD Ende sudah selesai Selasa (21/4).
Hingga Senin sore kemarin, telah dilakukan rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif terhadap 15 PPK. PPK Ende Selatan terpaksa dipending atas rekomendasi PPK sehingga masing terdapat lima PPK yang belum direpak. Antara lain PPK Ndona, Wolowaru, Kota Baru, Wolojita dan Ende Tengah yang dipending.
Partai Besar Kuasai Kursi
Menyangkut perolehan kursi untuk DPRD Ende, sejauh ini sudah mulai tampak. Partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Demokrat, PAN masih mendominasi dalam perolehan suara pemilu legislatif di tingkat kabupaten. Saksi dari Partai Golkar Julius Matone mengatakan, untuk Partai Golkar sudah dapat dipastikan meraih empat kursi dari empat daerah pemilihan masing-masijng dari daerah pemilihan Ende I diraih oleh Herman Yosef Wadhi, dapil II oleh Haerul Rasyid, dapil III diraih oleh Simplisius Mbipi dan dari daerah pemilihan Ende IV diraih oleh Marselinus Petu. Sementara untuk PDIP hasil pantauan Flores Pos daerah yang sudah pasti yakni dari dapil IV atas nama Yustinus Sani. Sedangkan dapil III atas nama Frans Taso dan dapil I atasn nama Maria Eti Lado Lay. Sedangkan dapil II tidak ada perolehan kursi.
Partai Demokrat hingga hari ketiga pelaksanaan rekapitulasi sudah pasti akan mengirimkan tiga wakilnya ke DPRD Ende antara lain dari Dapil I atas nama Haji Pua Saleh, dapil III Philipus Kami dan Dapil IV atas nama Arminus Wuni Wasa. Sedangkan dapil II tidak ada keterwakilan dari Partai Demokrat. Partai Kebangkitan Bangsa dari dapil I diperoleh Abdul Kadir Mosa Basa, Dapil II atas nama Ali Ahad dan Dapil III atas nama Liga Anwar. Sedangkan dapil IV tidak ada perolehan kursi. Selain partai-partai ini, ada berapa partai lainnya yang hanya memiliki satu perolehan kursi dari empat daerah pemilihan. Banyak partai-partai baru yang sama sekali tidak berhasil meraih kursi dan menempatkan wakilnya duduk di kursi DPRD Ende.
Perolehan suara untuk DPR RI sejauh ini masih yang masuk lima besar dipimpin oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 18.684 disusul Partai Demokrat diurutan kedua dengan perolehan suara 12.752. PDI Perjuangan berada di tempat ketiga dengan perolehan suara 10.658 disusul ditempat keempat PKD Indonesia dengan perolehan suara 5.939 dan ditempat kelima diikuti oleh Partai Gerindra dengan 5.736 suara.
Bona Manggo Pimpin DPD
Perolehan suara untuk DPD hingga penghitungan Senin sore kemarin calon DPD Yosef Bona Manggo berada dipuncak perolehan suara dengan mengantongi 11.912 suara. Disusul Rikardus Wawo dengan perolehan suara 8.526. ditempat ketiga atas nama Anton Yohanes Bala dengan 6.497 suara. Ditempat keempat M Husyain HM Saidi dengan perolehan suara 6.087. urutan kelima diraih calon DPD atas nama mohamad Taufik Adrean dengan perolehan 4.834 suara. *
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Legislatif Kabupaten Ende merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende untuk melakukan pengecekan ulang data formulir yang ada dari setiap TPS di PPK Ende Tengah. Rekomendasi itu dikeluarkan setelah adanya perbedaan angka dalam rekapitulasi suara hasil pemilu legislaitf di tingkat KPUD.
Ketua KPUD Ende, Fransuskus AR Senda pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif di gedung Inepare, Senin (20/4) menegaskan, atas rekomendasi yang dibuat Panwas Pemilu Legislatif maka KPUD meminta waktu untuk merapatkannya terlebih dahulu. Rapat kemudian diskorsing dan setelah kembali dibuka, Senda menegaskan bahwa mengingat adanya rekomendasi dari Panwas Pemilu Legislatif maka penghitungan suara untuk PPK Ende Tengah dipending dan akan dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan dilakukan untuk melihat kembali data formulir C-2 dan jika tidak ada maka dilihat ke data-data yang lain.
Setuju Cek Ulang
Anggota KPUD Ende lainnya Jamal Umar mengatakan, untuk pengecekan ulang sesuai rekomendasi Panwas Pemilu Legislatif, telah disetujui oleh KPUD. Selanjutnya, mengingat dalam rekapitulasi yang telah dilakukan baru pada DPR RI, DPD dan DPRD provinsi maka dia meminta jika boleh diselesaikan juga untuk DPRD kabupaten. Setelah rekapitulasi kabupaten dibacakan baru dilanjutkan dengan pengecekan ulang data dari formulir C-2 besar untuk mengetahui perbedaannya ada di mana.
Anggota Panwas Pemilu Legislatif, Kristianto Afianto Wangge mengatakan, Panwas Pemilu Legislatif mengambil langkah mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang atau pengecekan ulang formulir di tingkat PPS karena terdapat selisih suara dalam proses penghitungan di KPUD. Selisih yang ada antara lain untuk DPR RI tedapat selisih tiga suara dengan kabupaten juga provinsi. Pada penghitungan awal jumlahnya lain namun kemudian saat dilakukan penghitungan pada Senin ternyata hasilnya lain.
Rekomendasi yang diberikan, kata Wannge hanya untuk PPK Ende Tengah karena ada penambahan angka untuk menggenapi angka yang kurang. Angka-angka tersebut dirubah untuk mencocokan angka perolehan suara DPRD kabupaten. “Padahal sebelumnya hanya 12.201 tapi kemudian perolehan suara untuk DPR RI, DPD dan DPRD provinsi dirubah dan disamakan dengan perolehan suara kabupaten yakni 12.502.”
Ikuti Hasil Yang Sudah Ada
Maxi Mari pada kesempatan itu menegaskan, perbedaan angka-angka yang setelah itu diminta untuk dilakukan kroscek ulang di PPK yang seharusnya dihadiri oleh saksi-saksi ternyata tidak diikutsertakan. Perhitungan yang ada, katanya harus mengikuti hasil yang sudah ada bukan malah dalam proses rekapitulasi terjadi permainan angka kembali.
Terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi, Ketua KPUD Ende Frans Senda kepada Flores Pos mengatakan, target KPUD pelaksanaan sudah harus selesai pada Senin (20/4) karena pada Selasa (21/4) sudah harus dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi suara di tingkat KPUD provinsi. Namun jika target tersebut tidak terpenuhi maka paling lambat pleno rekapitulasi di tingkat KPUD Ende sudah selesai Selasa (21/4).
Hingga Senin sore kemarin, telah dilakukan rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif terhadap 15 PPK. PPK Ende Selatan terpaksa dipending atas rekomendasi PPK sehingga masing terdapat lima PPK yang belum direpak. Antara lain PPK Ndona, Wolowaru, Kota Baru, Wolojita dan Ende Tengah yang dipending.
Partai Besar Kuasai Kursi
Menyangkut perolehan kursi untuk DPRD Ende, sejauh ini sudah mulai tampak. Partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Demokrat, PAN masih mendominasi dalam perolehan suara pemilu legislatif di tingkat kabupaten. Saksi dari Partai Golkar Julius Matone mengatakan, untuk Partai Golkar sudah dapat dipastikan meraih empat kursi dari empat daerah pemilihan masing-masijng dari daerah pemilihan Ende I diraih oleh Herman Yosef Wadhi, dapil II oleh Haerul Rasyid, dapil III diraih oleh Simplisius Mbipi dan dari daerah pemilihan Ende IV diraih oleh Marselinus Petu. Sementara untuk PDIP hasil pantauan Flores Pos daerah yang sudah pasti yakni dari dapil IV atas nama Yustinus Sani. Sedangkan dapil III atas nama Frans Taso dan dapil I atasn nama Maria Eti Lado Lay. Sedangkan dapil II tidak ada perolehan kursi.
Partai Demokrat hingga hari ketiga pelaksanaan rekapitulasi sudah pasti akan mengirimkan tiga wakilnya ke DPRD Ende antara lain dari Dapil I atas nama Haji Pua Saleh, dapil III Philipus Kami dan Dapil IV atas nama Arminus Wuni Wasa. Sedangkan dapil II tidak ada keterwakilan dari Partai Demokrat. Partai Kebangkitan Bangsa dari dapil I diperoleh Abdul Kadir Mosa Basa, Dapil II atas nama Ali Ahad dan Dapil III atas nama Liga Anwar. Sedangkan dapil IV tidak ada perolehan kursi. Selain partai-partai ini, ada berapa partai lainnya yang hanya memiliki satu perolehan kursi dari empat daerah pemilihan. Banyak partai-partai baru yang sama sekali tidak berhasil meraih kursi dan menempatkan wakilnya duduk di kursi DPRD Ende.
Perolehan suara untuk DPR RI sejauh ini masih yang masuk lima besar dipimpin oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 18.684 disusul Partai Demokrat diurutan kedua dengan perolehan suara 12.752. PDI Perjuangan berada di tempat ketiga dengan perolehan suara 10.658 disusul ditempat keempat PKD Indonesia dengan perolehan suara 5.939 dan ditempat kelima diikuti oleh Partai Gerindra dengan 5.736 suara.
Bona Manggo Pimpin DPD
Perolehan suara untuk DPD hingga penghitungan Senin sore kemarin calon DPD Yosef Bona Manggo berada dipuncak perolehan suara dengan mengantongi 11.912 suara. Disusul Rikardus Wawo dengan perolehan suara 8.526. ditempat ketiga atas nama Anton Yohanes Bala dengan 6.497 suara. Ditempat keempat M Husyain HM Saidi dengan perolehan suara 6.087. urutan kelima diraih calon DPD atas nama mohamad Taufik Adrean dengan perolehan 4.834 suara. *
Beban Puncak PLN Turun Menjadi 4600 Kilowatt
* Konsumen Diharapkan Terus Berhemat
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Semenjak diumumkan kepada masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan energi listrik terutama pada beban puncak mulai pukul 17.00-22.00 ternyata memberikan dampak penghematan yang cukup besar. Semenjak pelaksanaan pelantikan bupatid an wakil bupati Ende, pemilu legislatif dan perayaan paska hingga pelaksanaan rekapitulasi suara terjadi penurunan beban puncak antara 400-600 kw. Jika selama ini beban puncak pada pukul 17.00-22.00 mencapai 5200 kw maka dengan adanya penghematan oleh konsumen listrik beban puncak pada waktu yang sama hanya 4600 kw.
Hal itu dikatakan Manajer PT PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, Marjon Sinaga di ruang kerjanya, Senin (20/4) didampingi Asisten Manajer Distribusi Fredik Nawa. Marjon Sinaga mengatakan, turunnya beban puncak sebesar itu berkat partisipasi seluruh masyarakat pelangan di Kabupaten Ende. Penurunan itu tampak ketika pelaksanaan mulai dari pelantikan, pemilu legislaitf hingga perayaan paska PLN tidak mengalami kekurangan daya. “Kita patut berterima kasih atas partisipasi masyarakat melakukan penghematan itu.” Kondisi peghematan yang ada, katanya cukup besar karena bisa turun hingga 400-600 kw atau turun 10 persen dari beban puncak selama ini. “Luar biasa partisipasi masyarakat pelangan kita.”
Sistem Aman
Dengan adanya cadangan daya akibat penghematan itu, secara sistem, PLN merasa dalam kondisi aman. “Repot kalau saat beban puncak tidak ada cadangan daya.” Ke depan, direncanakan ada penambahan mesin sewa dan saat ini satu mesin sewa sedang dalam proses untuk dimasukan dalam sistem. Jika pada bulan Mei nanti sudah bisa masuk dalam sistem maka diharapkan cadangan daya bisa mencapai 1000 kw atau satu megawatt sehingga ketika dilakuka pemeliharaan tidak lagi dilakukan pemadaman karena ada cadangan.
Kendati demikian, kata Sinaga, kepada masyarakat pelangan tetap diharapkan partisipasi aktifnya dalam berhemat listrik terutama pada beban puncak sehingga selalu ada cadangan daya pada beban puncak dan menjaga agar sistem tetap aman.
Peran Serta Masyarakat
Asisten Manajer Distribusi Fredik Nawa mengatakan, sebagai asisten yang menangani bidang distribusi, penghematan yang ada sangat membantu PLN dalam melakukan distribusi listrik kepada pelanggan. Penghematan yang dilakukan terutama pada beban puncak itu iktu membantu cadangan daya sehingga tidak terjadi pemadaman. Atas partisipasi aktif masyarakat itu, Nawa juga mengucapkan terima kasihnya sambil terus berharap ke depan budaya hemat listrik semakin menjadi budaya masyarakat pelanggan listrik di Ende.
Selama hari-hari terakhir persediaan listrik emncukupi untuk distribusi kepada pelanggan. Kondisi itu sangat mendukung sehingga selama tiga even besar yang digelar di Ende tidak ada gangguan karena jaringan listrik dalam kondisi bersih dari sentuhan pohon. Kondisi itu tercipta berkat partisipasi masyarakat yang telah merelakan pohon mereka yang mendekati jaringan listrik untuk ditebang atau dibersihkan. “Ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat membantu PLN.” *
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Semenjak diumumkan kepada masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan energi listrik terutama pada beban puncak mulai pukul 17.00-22.00 ternyata memberikan dampak penghematan yang cukup besar. Semenjak pelaksanaan pelantikan bupatid an wakil bupati Ende, pemilu legislatif dan perayaan paska hingga pelaksanaan rekapitulasi suara terjadi penurunan beban puncak antara 400-600 kw. Jika selama ini beban puncak pada pukul 17.00-22.00 mencapai 5200 kw maka dengan adanya penghematan oleh konsumen listrik beban puncak pada waktu yang sama hanya 4600 kw.
Hal itu dikatakan Manajer PT PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, Marjon Sinaga di ruang kerjanya, Senin (20/4) didampingi Asisten Manajer Distribusi Fredik Nawa. Marjon Sinaga mengatakan, turunnya beban puncak sebesar itu berkat partisipasi seluruh masyarakat pelangan di Kabupaten Ende. Penurunan itu tampak ketika pelaksanaan mulai dari pelantikan, pemilu legislaitf hingga perayaan paska PLN tidak mengalami kekurangan daya. “Kita patut berterima kasih atas partisipasi masyarakat melakukan penghematan itu.” Kondisi peghematan yang ada, katanya cukup besar karena bisa turun hingga 400-600 kw atau turun 10 persen dari beban puncak selama ini. “Luar biasa partisipasi masyarakat pelangan kita.”
Sistem Aman
Dengan adanya cadangan daya akibat penghematan itu, secara sistem, PLN merasa dalam kondisi aman. “Repot kalau saat beban puncak tidak ada cadangan daya.” Ke depan, direncanakan ada penambahan mesin sewa dan saat ini satu mesin sewa sedang dalam proses untuk dimasukan dalam sistem. Jika pada bulan Mei nanti sudah bisa masuk dalam sistem maka diharapkan cadangan daya bisa mencapai 1000 kw atau satu megawatt sehingga ketika dilakuka pemeliharaan tidak lagi dilakukan pemadaman karena ada cadangan.
Kendati demikian, kata Sinaga, kepada masyarakat pelangan tetap diharapkan partisipasi aktifnya dalam berhemat listrik terutama pada beban puncak sehingga selalu ada cadangan daya pada beban puncak dan menjaga agar sistem tetap aman.
Peran Serta Masyarakat
Asisten Manajer Distribusi Fredik Nawa mengatakan, sebagai asisten yang menangani bidang distribusi, penghematan yang ada sangat membantu PLN dalam melakukan distribusi listrik kepada pelanggan. Penghematan yang dilakukan terutama pada beban puncak itu iktu membantu cadangan daya sehingga tidak terjadi pemadaman. Atas partisipasi aktif masyarakat itu, Nawa juga mengucapkan terima kasihnya sambil terus berharap ke depan budaya hemat listrik semakin menjadi budaya masyarakat pelanggan listrik di Ende.
Selama hari-hari terakhir persediaan listrik emncukupi untuk distribusi kepada pelanggan. Kondisi itu sangat mendukung sehingga selama tiga even besar yang digelar di Ende tidak ada gangguan karena jaringan listrik dalam kondisi bersih dari sentuhan pohon. Kondisi itu tercipta berkat partisipasi masyarakat yang telah merelakan pohon mereka yang mendekati jaringan listrik untuk ditebang atau dibersihkan. “Ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat membantu PLN.” *
20 April 2009
Nasabah BRI Unit Marilonga Raih Mobil Undian Simpedes BRI
* Menabung, Jamin Kepastian Hidup Hari Tua
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Ahmad Hamid, nasabah BRI Unir Marilonga akhirnya keluar sebagai pemenang dan berhak atas mobil Suzuki carry extra pic up dalam pelaksanaan undian Simpedes BRI periode II tahun 2008. mobil pic up ini merupakan hadiah utama I dalam pelaksanaan undian Simpedes BRI kali ini selain hadian utama II berupa sepeda motor Suzuki New Smash yang diraih oleh Habenitus R. Mau dari BRI Unit Nusantara. Sedangkan lima nasabah lainnya masing-masing Farida Abdullah (Unit Wolowaru), BKM Paupire Pawe (Unit Nusantara), Hilariya Yulita Seng (Unit Wolowaru), Maria Woga (Unit Wolowaru) dan Kelompok Tani Aedero (Unit Marilonga) berhak atas hadiah utama III berupa televisi LG 29 inchi.
Selain hadiah utama I, II dan III tersebut masih ada pula hadiah lainnya berupa kulkas, mini kompo yang penarikan undiannya sudah dilakukan sehari sebelumnya. Dalam pelaksanaan undian ini, dilakukan pula penarikan hadiah hiburan berupa payung BRI, bolpoin BRI, magic jar dan hadiah utama door prize berupa televisi 14 inchi.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Ende, Hendrikus Seni pada acara Penarikan Undian Simpedes BRI Semseter II Tahun 2008 di gedung Baranuri, Sabtu (18/4) mengatakan, secara yuridis baru 11 hari menjalani tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ende. Tetapi eksistensi dan dinamika perbankan yang dimiliki dan diemban BRI Cabang Ende sudah tidak asing lagi. Selama ini telah mengikuti jejak-jejak langkah BRI sungguh merasakan betapa BRI telah mampu menciptakan relasi yang baik dengan nasabah dan mitra kerja terutama dalam hal ikut menciptakan situasi yang kondusif dalam sistem perekonomian Kabupaten Ende.
Tidak Tergolong Riba
Sebagai lembaga keuangan, lanjut Bupati Don Wangge dalam sambutan tersebut, adalah wajar apabila BRI tidak menyepelekan keuntungan, tetapi proporsinya hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga tidak tergolong riba dalam konteks keagamaan atau tergolong memberatkan dalam konteks beban kemanusiaan. Untuk megambil keputusan seperti itu, tegasnya, memang bukan tugas BRI cabang karena dia hanya menjalankan program pusat yang diaplikasikan di daerah. “Saya yakin bahwa setiap BRI cabang dapat melihatnya sebagai masukan untuk dipertimbangkan pihak pusat.”
Terkait pelaksanaan undian simpedes dengan hadiah-hadiahnya, Bupati Don Wangge mengatakan, hadiah yang diperebutkan dalam undian tidak diberikan menurut urutasn besar kecilnya tabungan tetapi ditentukan menurut hasil undian secara terbuka. Hal itu memberi peluang bagi siapa saja yang menabung di BRI untuk mendapatkan hadiah. Namun demikian, para nasabah harus menyadari bahwa undian bukanlah tujuan. “Tujuan kita menabung adalah untuk menjamin kepastian hidup hari tua.” Selain itu, menabung juga untuk menjamin kebutuhan keluarga dan kelanggengan usaha di saat-saat mendesak dan terjamin keamanan dari uang yang dimiliki bebas dari kehilangan karena kecurian dan kebakaran. “Untuk itu teruslah menabung walaupun seandianya nanti kita belum beruntung mendapatkan hadiah-hadiah terpanji.”
Bentuk Terima Kasih
Pimpinan Cabang BRI Cabang Ende, Tri Handono pada kesempatan itu mengatakan, pelaksnaan undian simpedes berhadiah merupakan bentuk terima kasih BRI kepada seluruh masyaralat yang telah mempercayakan uangnya ditabung di BRI setiap semesteran. Pelaksanaan undian ini, kata Handono dilakukan dua kali dalam setahun. Undian yang dilaksanakan ini khusus untuk nasabah di Kabupaten Ende sehingga hadiahnya sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Ende.
Dikatakan, pada bulan Agustus nanti, BRI Ende akan melaksanakan pesta rakyat Simpedes yaitu undian Simpedes yang dikemas dalam acara yang lebih meriah dan hadiah yang lebih menarik. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh nasabah agar segera meningkatkan saldo tabugngannya karena semakin banyak saldo maka kemungkinan menang akan semakin besar.
Dana Masyarakat Rp98 Miliar
Handono pada kesempatan itu juga membeberkan kondisi terakhir dana yang ebrhasil dihimpun dari nasabah dan besaran kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Ende. Dikatakan, dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan simpedes di seluruh BRI unit baik dari BRI Unit maurole, Unit Detusoko, Wolowaru, marilonga, Paupire, Nusantara dan Unit Ndorurea hingga Maukaro pada tahun 2008 mencapai Rp94 miliar lebih. Tahun 2007, jumlah simpedes sebesar Rp78 miliar. Memperhatikan kondisi ini menunjukan adanya peningkatan sebesar Rp16 miliar lebih atau sebesar 21 persen. Jumlah penyimp;an sampai 2008 sebanyak 37 ribu orang atau 15 persen dari total penduduk Kabupaten Ende.
Dia berharap ke depan tabungan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ende. Hal itu agar BRI sebagai agen pembangunan dapat berperan ikut memajikan perekonomian dan pembangunan di daerah ini dengan cara menyalurkan dana yang terhimpun dalam bentuk memberikan kredit yang kini telah disalurkan di seluruh kantor unit.
Rp78 Miliar Kredit Tersalur
Jumlah kredit yang telah berhasil disalurkan pada tahun 2008, kata Handono, sudah mencapai Rp78 miliar lebih atau sebesar 83 persen. Tahun 2007 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp63 miliar. Kondisi ini artinya mengalami kenaikan sebesar Rp15 miliar atau 24 persen. Dikatakan, BRI Ende juga telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang merupakan kredit program pemerintah yang diberikan kepada pengusaha mikro sampai dengan Rp5 juta dengan persyaratan yang mudah.
Tahun 2009, kata Handono, BRI menargetkan dapat menghimpun dana dari masyarakat sebesar lebih kurang Rp120 miliar dan penyaluran kredit mencapai Rp110 miliar. “Tentu kami sangat optimis terhadap pencapaian angka ini. Disamping itu kami selalu berharap mendapatkan dukungan dari segenap jajaran di Kabupaten Ende terutama bapak bupati dan segenap jajaran.”
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Ahmad Hamid, nasabah BRI Unir Marilonga akhirnya keluar sebagai pemenang dan berhak atas mobil Suzuki carry extra pic up dalam pelaksanaan undian Simpedes BRI periode II tahun 2008. mobil pic up ini merupakan hadiah utama I dalam pelaksanaan undian Simpedes BRI kali ini selain hadian utama II berupa sepeda motor Suzuki New Smash yang diraih oleh Habenitus R. Mau dari BRI Unit Nusantara. Sedangkan lima nasabah lainnya masing-masing Farida Abdullah (Unit Wolowaru), BKM Paupire Pawe (Unit Nusantara), Hilariya Yulita Seng (Unit Wolowaru), Maria Woga (Unit Wolowaru) dan Kelompok Tani Aedero (Unit Marilonga) berhak atas hadiah utama III berupa televisi LG 29 inchi.
Selain hadiah utama I, II dan III tersebut masih ada pula hadiah lainnya berupa kulkas, mini kompo yang penarikan undiannya sudah dilakukan sehari sebelumnya. Dalam pelaksanaan undian ini, dilakukan pula penarikan hadiah hiburan berupa payung BRI, bolpoin BRI, magic jar dan hadiah utama door prize berupa televisi 14 inchi.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Ende, Hendrikus Seni pada acara Penarikan Undian Simpedes BRI Semseter II Tahun 2008 di gedung Baranuri, Sabtu (18/4) mengatakan, secara yuridis baru 11 hari menjalani tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ende. Tetapi eksistensi dan dinamika perbankan yang dimiliki dan diemban BRI Cabang Ende sudah tidak asing lagi. Selama ini telah mengikuti jejak-jejak langkah BRI sungguh merasakan betapa BRI telah mampu menciptakan relasi yang baik dengan nasabah dan mitra kerja terutama dalam hal ikut menciptakan situasi yang kondusif dalam sistem perekonomian Kabupaten Ende.
Tidak Tergolong Riba
Sebagai lembaga keuangan, lanjut Bupati Don Wangge dalam sambutan tersebut, adalah wajar apabila BRI tidak menyepelekan keuntungan, tetapi proporsinya hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga tidak tergolong riba dalam konteks keagamaan atau tergolong memberatkan dalam konteks beban kemanusiaan. Untuk megambil keputusan seperti itu, tegasnya, memang bukan tugas BRI cabang karena dia hanya menjalankan program pusat yang diaplikasikan di daerah. “Saya yakin bahwa setiap BRI cabang dapat melihatnya sebagai masukan untuk dipertimbangkan pihak pusat.”
Terkait pelaksanaan undian simpedes dengan hadiah-hadiahnya, Bupati Don Wangge mengatakan, hadiah yang diperebutkan dalam undian tidak diberikan menurut urutasn besar kecilnya tabungan tetapi ditentukan menurut hasil undian secara terbuka. Hal itu memberi peluang bagi siapa saja yang menabung di BRI untuk mendapatkan hadiah. Namun demikian, para nasabah harus menyadari bahwa undian bukanlah tujuan. “Tujuan kita menabung adalah untuk menjamin kepastian hidup hari tua.” Selain itu, menabung juga untuk menjamin kebutuhan keluarga dan kelanggengan usaha di saat-saat mendesak dan terjamin keamanan dari uang yang dimiliki bebas dari kehilangan karena kecurian dan kebakaran. “Untuk itu teruslah menabung walaupun seandianya nanti kita belum beruntung mendapatkan hadiah-hadiah terpanji.”
Bentuk Terima Kasih
Pimpinan Cabang BRI Cabang Ende, Tri Handono pada kesempatan itu mengatakan, pelaksnaan undian simpedes berhadiah merupakan bentuk terima kasih BRI kepada seluruh masyaralat yang telah mempercayakan uangnya ditabung di BRI setiap semesteran. Pelaksanaan undian ini, kata Handono dilakukan dua kali dalam setahun. Undian yang dilaksanakan ini khusus untuk nasabah di Kabupaten Ende sehingga hadiahnya sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Ende.
Dikatakan, pada bulan Agustus nanti, BRI Ende akan melaksanakan pesta rakyat Simpedes yaitu undian Simpedes yang dikemas dalam acara yang lebih meriah dan hadiah yang lebih menarik. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh nasabah agar segera meningkatkan saldo tabugngannya karena semakin banyak saldo maka kemungkinan menang akan semakin besar.
Dana Masyarakat Rp98 Miliar
Handono pada kesempatan itu juga membeberkan kondisi terakhir dana yang ebrhasil dihimpun dari nasabah dan besaran kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Ende. Dikatakan, dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan simpedes di seluruh BRI unit baik dari BRI Unit maurole, Unit Detusoko, Wolowaru, marilonga, Paupire, Nusantara dan Unit Ndorurea hingga Maukaro pada tahun 2008 mencapai Rp94 miliar lebih. Tahun 2007, jumlah simpedes sebesar Rp78 miliar. Memperhatikan kondisi ini menunjukan adanya peningkatan sebesar Rp16 miliar lebih atau sebesar 21 persen. Jumlah penyimp;an sampai 2008 sebanyak 37 ribu orang atau 15 persen dari total penduduk Kabupaten Ende.
Dia berharap ke depan tabungan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ende. Hal itu agar BRI sebagai agen pembangunan dapat berperan ikut memajikan perekonomian dan pembangunan di daerah ini dengan cara menyalurkan dana yang terhimpun dalam bentuk memberikan kredit yang kini telah disalurkan di seluruh kantor unit.
Rp78 Miliar Kredit Tersalur
Jumlah kredit yang telah berhasil disalurkan pada tahun 2008, kata Handono, sudah mencapai Rp78 miliar lebih atau sebesar 83 persen. Tahun 2007 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp63 miliar. Kondisi ini artinya mengalami kenaikan sebesar Rp15 miliar atau 24 persen. Dikatakan, BRI Ende juga telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang merupakan kredit program pemerintah yang diberikan kepada pengusaha mikro sampai dengan Rp5 juta dengan persyaratan yang mudah.
Tahun 2009, kata Handono, BRI menargetkan dapat menghimpun dana dari masyarakat sebesar lebih kurang Rp120 miliar dan penyaluran kredit mencapai Rp110 miliar. “Tentu kami sangat optimis terhadap pencapaian angka ini. Disamping itu kami selalu berharap mendapatkan dukungan dari segenap jajaran di Kabupaten Ende terutama bapak bupati dan segenap jajaran.”
KPUD Ende Masih Lakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu
* KPUD Provinsi Beri Apresiasi Khusus untuk KPUD Ende
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Hingga Minggu (19/4) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ende masih melakukan pleno rekapitualsi suara hasil pemilihan umum legislatif di tingkat KPUD.
Hingga hari Minggu sudah sebanyak 13 PPK yang telah berhasil diplenokan dan masih tertinggal tujuh PPK yang belum memasukan hasil pleno di tingkat PPK. Pleno di tingkat KPUD Ende diperkirakan berakhir pada Senin (20/4) sesuai jadwal yang disiapkan mengingat pada tanggal itu sudah harus pula dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat KPUD provinsi.
Ketua KPUD Ende, Fransiskus AR Senda di gedung Inepare, Sabtu (18/4) mengatakan, pelaksanaan pleno rekapitulasi suara hasil pemilu legislaitf hingga Sabtu sudah sebanyak 12 PPK yang berhasil direkap. Masih tertinggal delapan PPK yang belum dilakukan. Rekapitulasi sudah dilaksanakan sejak Kamis (16/4) dan hanya satu PPK yang berhasil direkap. Sedangkan pada hari kedua, telah direkap sebanyak tiga PPK dan diharapkan sabtu bisa lebih banyak.
Mengingat waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif yang semakin mepet, kata Senda, KPUD akan tetap melaksanakan pleno pada hari Minggu. Ditargetkan pleno rekapitulasi bisa diselesaikan hingga Senin sehingga selanjutnya hasilnya dapat diserahkan ke provinsi untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. “Kita didorong provinsi untuk tepati jadwal tanggal 20 April di tingkat provinsi.”
Ikuti Jadwal
Ketua KPUD Provinsi NTT, John Depa yang turun langsung memantau pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Ende, Jumat (17/5) mengatakan, pleno di tingkat provinsi dijadwalkan tanggal 19-20 April. Diharapkan, semua kabupaten dapat mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sehingga paling lambat di tingkat PPK sudah memasukan hasil plenonya ke KPUD sampai tanggal 17 April sehingga pleno di KPUD bisa berjalan dalam jadwal.
Terkait pelaksanaan pleno di KPUD provinsi, kata Depa sejauh ini belum dapat dipastikan pelaksanaannya mengingat belum ada KPUD kabupaten yang memasukan hasil rekaiputlasi di tingkat kabupaten. “Atas nama lembaga sampaikan apresiasi luar biasa buat KPUD Ende. Ende merupakan kabupaten yang paling awal laksanakan pleno dari 20 kabupaten yang ada. Ini bisa menjadi motifasi untuk kabupaten yang lain.”
Sementara menyangkut Flores Timur dan Lembata yang pelaksanaan pemilu legislatifnya kemudian, kata Depa pelaksanaan selanjutnya harus tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan semula.
Alami Kerumitan
Diakui, pelaksanaan reakpitulasi dalam pemilu legislatif ini sedikit mengalami kerumitan terutama pada teknis penghitungan yang begitu detail untuk setiap calon legislatif. Dibanding pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004, mekanisme dan teknik penghitungan tidak begitu rumit karena tidak dihitung per calon. Untuk itu, katanya, dia meragukan semua penyelenggara di setiap tingkatan dapat melakukan rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara nasional apalagi di tingkat nasional dijadwalkan 26-28 April mendatang. Dia berharap, penyelenggara di setiap tingkatan dapat bekerja maksimal menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan. Proses yang telah dilalui di tingkat TPS yang merupakan proses yang paling murni agar dihargai dan tidak lagi dipersoalkan dalam proses di tingkatan yang lebih atas dan hendaknay menjadi perhatian bersama. *
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Hingga Minggu (19/4) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ende masih melakukan pleno rekapitualsi suara hasil pemilihan umum legislatif di tingkat KPUD.
Hingga hari Minggu sudah sebanyak 13 PPK yang telah berhasil diplenokan dan masih tertinggal tujuh PPK yang belum memasukan hasil pleno di tingkat PPK. Pleno di tingkat KPUD Ende diperkirakan berakhir pada Senin (20/4) sesuai jadwal yang disiapkan mengingat pada tanggal itu sudah harus pula dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat KPUD provinsi.
Ketua KPUD Ende, Fransiskus AR Senda di gedung Inepare, Sabtu (18/4) mengatakan, pelaksanaan pleno rekapitulasi suara hasil pemilu legislaitf hingga Sabtu sudah sebanyak 12 PPK yang berhasil direkap. Masih tertinggal delapan PPK yang belum dilakukan. Rekapitulasi sudah dilaksanakan sejak Kamis (16/4) dan hanya satu PPK yang berhasil direkap. Sedangkan pada hari kedua, telah direkap sebanyak tiga PPK dan diharapkan sabtu bisa lebih banyak.
Mengingat waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif yang semakin mepet, kata Senda, KPUD akan tetap melaksanakan pleno pada hari Minggu. Ditargetkan pleno rekapitulasi bisa diselesaikan hingga Senin sehingga selanjutnya hasilnya dapat diserahkan ke provinsi untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. “Kita didorong provinsi untuk tepati jadwal tanggal 20 April di tingkat provinsi.”
Ikuti Jadwal
Ketua KPUD Provinsi NTT, John Depa yang turun langsung memantau pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Ende, Jumat (17/5) mengatakan, pleno di tingkat provinsi dijadwalkan tanggal 19-20 April. Diharapkan, semua kabupaten dapat mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sehingga paling lambat di tingkat PPK sudah memasukan hasil plenonya ke KPUD sampai tanggal 17 April sehingga pleno di KPUD bisa berjalan dalam jadwal.
Terkait pelaksanaan pleno di KPUD provinsi, kata Depa sejauh ini belum dapat dipastikan pelaksanaannya mengingat belum ada KPUD kabupaten yang memasukan hasil rekaiputlasi di tingkat kabupaten. “Atas nama lembaga sampaikan apresiasi luar biasa buat KPUD Ende. Ende merupakan kabupaten yang paling awal laksanakan pleno dari 20 kabupaten yang ada. Ini bisa menjadi motifasi untuk kabupaten yang lain.”
Sementara menyangkut Flores Timur dan Lembata yang pelaksanaan pemilu legislatifnya kemudian, kata Depa pelaksanaan selanjutnya harus tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan semula.
Alami Kerumitan
Diakui, pelaksanaan reakpitulasi dalam pemilu legislatif ini sedikit mengalami kerumitan terutama pada teknis penghitungan yang begitu detail untuk setiap calon legislatif. Dibanding pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004, mekanisme dan teknik penghitungan tidak begitu rumit karena tidak dihitung per calon. Untuk itu, katanya, dia meragukan semua penyelenggara di setiap tingkatan dapat melakukan rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara nasional apalagi di tingkat nasional dijadwalkan 26-28 April mendatang. Dia berharap, penyelenggara di setiap tingkatan dapat bekerja maksimal menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan. Proses yang telah dilalui di tingkat TPS yang merupakan proses yang paling murni agar dihargai dan tidak lagi dipersoalkan dalam proses di tingkatan yang lebih atas dan hendaknay menjadi perhatian bersama. *
Bulan Mei, Pemkab Ende Kembali Berlakukan Enam Hari Kerja
* Banyak Pegawai Nganggur di Atas Pukul 14.00
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Mulai tanggal 1 Mei 2009, Pemerintah Kabupaten Ende akan kembali memberlakukan enam hari kerja setelah selama hampir satu tahun setengah memberlakukan lima hari kerja. Kembali diberlakukannya enam hari kerja ini karena pada saat dilakukan sidak ke lima unit kerja yang memiliki beban kerja paling tinggi pada pukul 14.00 banyak pegawai yang tidak lagi bekerja.
Penerapan enam hari kerja akan memberikan penghematan karena uang makan atau uang lauk pauk akan tidak lagi dialokasikan sehingga dapat dialokasikan untuk masyarakat miskin.
Hal itu dikatakan Bupati Ende Don Bosco M Wangge dalam konferensi pers awal masa jabatan di ruang kerja bupati beberapa waktu lalu. Bupati Don Wangge menegaskan, dalam sidak yang dilakukannya di lima kantor dengan beban kerja tinggi tetapi pada pukul 14.00 pada lima kantor tersebut pegawaianya sudah tidak bekerja lagi.
Selamatkan Rp10 Miliar
Pemberlakuan enam hari kerja, kata Wangge, dinilai akan memberikan penghematan. Jika selama ini untuk satu tahun anggaran pemerintah mengalokasikan uang makan untuk pegawai negeri sebesar Rp17,9 miliar. Jika mulai 1 Mei nanti diberlakukan enam hari kerja dan uang makan ditarik kembali maka masih Rp10 miliar lebih yang dapat diselamatkan. Dana itu, katanya masih bisa dialokasikan untuk masyarakat miskin.
Dikatakan, ke depan porsi anggaran publik harus ditambah. Jika selama ini porsi anggaran belanja publik hanya sebesa 18,74 persen sedangkan untuk belanja aparatur 81,26 persen maka porsi itu harus dirubah dan dana untuk belanja publik harus diperbesar. Langkah menarik uang makan pegawai negeri merupakan satu langkah untuk menambah alokasi anggaran untuk publik.
Dukung
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Ruben Resi pertelpon dikediamannya di Lokoboko, tadi malam menyatakan sangat mendukung keputusan Bupati Don Wangge untuk kembali ke enam hari kerja.
“Itu satu langkah yang sangat positif dan bijaksana. Saya tidak melihatnya dari sisi kinerja PNS, tetapi dengan keputusan itu akan ada penghematan anggaran yang cukup besar. Dana yang bisa dihemat dari keputusan itu cukup besar, kurang lebih Rp8,5 miliar ataul ebih. Itu satu langkah yang luar biasa dari bupati dan wakil bupati Ende. Hal ini tidak bertentangan dengan perda yang telah ditetapkan bulan Desember 2008 silam. Besar harapan saya, anggaran ini nantinya benar-benar dialihkan untuk kepentingan masyarakat kecil,” kata Ruben Resi. *
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Mulai tanggal 1 Mei 2009, Pemerintah Kabupaten Ende akan kembali memberlakukan enam hari kerja setelah selama hampir satu tahun setengah memberlakukan lima hari kerja. Kembali diberlakukannya enam hari kerja ini karena pada saat dilakukan sidak ke lima unit kerja yang memiliki beban kerja paling tinggi pada pukul 14.00 banyak pegawai yang tidak lagi bekerja.
Penerapan enam hari kerja akan memberikan penghematan karena uang makan atau uang lauk pauk akan tidak lagi dialokasikan sehingga dapat dialokasikan untuk masyarakat miskin.
Hal itu dikatakan Bupati Ende Don Bosco M Wangge dalam konferensi pers awal masa jabatan di ruang kerja bupati beberapa waktu lalu. Bupati Don Wangge menegaskan, dalam sidak yang dilakukannya di lima kantor dengan beban kerja tinggi tetapi pada pukul 14.00 pada lima kantor tersebut pegawaianya sudah tidak bekerja lagi.
Selamatkan Rp10 Miliar
Pemberlakuan enam hari kerja, kata Wangge, dinilai akan memberikan penghematan. Jika selama ini untuk satu tahun anggaran pemerintah mengalokasikan uang makan untuk pegawai negeri sebesar Rp17,9 miliar. Jika mulai 1 Mei nanti diberlakukan enam hari kerja dan uang makan ditarik kembali maka masih Rp10 miliar lebih yang dapat diselamatkan. Dana itu, katanya masih bisa dialokasikan untuk masyarakat miskin.
Dikatakan, ke depan porsi anggaran publik harus ditambah. Jika selama ini porsi anggaran belanja publik hanya sebesa 18,74 persen sedangkan untuk belanja aparatur 81,26 persen maka porsi itu harus dirubah dan dana untuk belanja publik harus diperbesar. Langkah menarik uang makan pegawai negeri merupakan satu langkah untuk menambah alokasi anggaran untuk publik.
Dukung
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Ruben Resi pertelpon dikediamannya di Lokoboko, tadi malam menyatakan sangat mendukung keputusan Bupati Don Wangge untuk kembali ke enam hari kerja.
“Itu satu langkah yang sangat positif dan bijaksana. Saya tidak melihatnya dari sisi kinerja PNS, tetapi dengan keputusan itu akan ada penghematan anggaran yang cukup besar. Dana yang bisa dihemat dari keputusan itu cukup besar, kurang lebih Rp8,5 miliar ataul ebih. Itu satu langkah yang luar biasa dari bupati dan wakil bupati Ende. Hal ini tidak bertentangan dengan perda yang telah ditetapkan bulan Desember 2008 silam. Besar harapan saya, anggaran ini nantinya benar-benar dialihkan untuk kepentingan masyarakat kecil,” kata Ruben Resi. *
19 April 2009
Pembangunan Pelabuhan Ende Segera Dilanjutkan
* Proses Tender Sudah Dilaksanakan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Menurut rencana tahun 2009 pembangunan dermaga Pelabuhan Ende kembali dilanjutkan. Item pekerjaan dalam lanjutan pembangunan dermaga ini antara lain pembangunan trestle (jalan masuk) yang sekarang selebar 3,2 meter akan diperlebar menjadi 6,4 meter. Item pekerjaan lainnya adalah caltwalk atau lantai dermaga yang selama ini hanya setebal 25 cm akan ditambah menjadi 40 cm. Dana yang dialokasikan sebesar Rp4,9 miliar.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, Mansyur Do kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Senin (13/4). Mansur Do mengatakan, untuk pelaksanaan pembangunan lanjutan dermaga Endse itu, satuan kerja telah dibentuk dan tengah memproses pelelangannya di provinsi.
Menurut Mansyur Do, akhir bulan Mei atau awal bulan Juni, pekerjaan mulai dilakukan. Diharapkan, peningkatan dermaga Pelabuhan Ende, ke depan secara otomatis dapat meningkatkan daya tampung dan beban dermaga. “Kalau kondisi sekarang daya beban dermaga hanya delapan ton. Kita harapkan nanti setelah perbaikan bisa meningkat menjadi 15 sampai 25 ton.”
Bisa Layani Kapal Ro-Ro
Mansyur menuturkan, peningkatan ini dapat meningkatkan fungsi dermaga untuk dapat disinggahi kapal veri jenis ro-ro.
Selain peningkatan dermaga Pelabuhan Ende, saat ini sedang pula dirancang untuk pembangunan dermaga peti kemas di Pelabuhan Ipi. Pelabuhan peti kemas akan dibangun di bagian barat pelabuhan Ipi, dekat tanjung. Rencana pembangunan pelabuhan peti kemas dipandang perlu melihat perkembangan Kabupaten Ende yang makin pesat. Selain itu, posisi kabupaten Ende yang berada di tengah Flores sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh kabupaten lain.
Sudah Survei Lokasi
Survei lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas sudah dilakukanoleh konsultan dari PT Pelindo III Surabaya. Hasil survei juga sudah pernah dipresentasikan akhir tahun 2007 lalu. Untuk bisa mewujudkan pembangunan pelabuhan peti kemas, butuh perjuangan lanjutan. Untuk itu, butuh dukungan bupati. Dinas perhubungan akan melakukan pendekatan dengan bupati yang baru. “Kalau sudah ada pelabuhan peti kemas, pelabuhan kita tidak lagi jadi pelabuhan pengumpul tapi langsung jadi pelabuhan utama.”
Perketat Pengawasan
Ketua Komisi B DPRD Ende Yustinus Sani kepada Flores Pos, Jumat (17/4) mengatakan, melihat pelaksanaan pembangunan dermaga Pelabuhan Ende beberapa waktu lalu di mana masih dalam masa pemeliharaan sudah digunakan dan kemudian mengalami kerusakan. Ke depan hal-hal seperti itu menjadi perhatian. Jika masih dalam masa pemeliharaan diharapkan semua pihak untuk bersabar sampai selesai masa pemeliharaan agar kekuatan dermaga benar-benar terjamin.
Yustinus Sani mengimbau, agar dalam pekerjaan lanjutan ini pihak-pihak terkait baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan DPRD Ende harus mengawasi pelaksanaan pekerjaan lanjutan. Pengawasan, kata Sani, sangat penting agar pelaksanaan pekerjaan bermutu. “Jangan sampai kejadian tempo hari kembali terulang. Kita tentu berharap dana yang begitu besar dikucurkan oleh pemerintah bisa dinikmati oleh masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana yang berkualitas.” Tentang rencana pembangunan pelabuhan peti kemas, kata Sani perlu kajian yang akurat. Agar hasilnya tidak mubasir. *
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Menurut rencana tahun 2009 pembangunan dermaga Pelabuhan Ende kembali dilanjutkan. Item pekerjaan dalam lanjutan pembangunan dermaga ini antara lain pembangunan trestle (jalan masuk) yang sekarang selebar 3,2 meter akan diperlebar menjadi 6,4 meter. Item pekerjaan lainnya adalah caltwalk atau lantai dermaga yang selama ini hanya setebal 25 cm akan ditambah menjadi 40 cm. Dana yang dialokasikan sebesar Rp4,9 miliar.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, Mansyur Do kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Senin (13/4). Mansur Do mengatakan, untuk pelaksanaan pembangunan lanjutan dermaga Endse itu, satuan kerja telah dibentuk dan tengah memproses pelelangannya di provinsi.
Menurut Mansyur Do, akhir bulan Mei atau awal bulan Juni, pekerjaan mulai dilakukan. Diharapkan, peningkatan dermaga Pelabuhan Ende, ke depan secara otomatis dapat meningkatkan daya tampung dan beban dermaga. “Kalau kondisi sekarang daya beban dermaga hanya delapan ton. Kita harapkan nanti setelah perbaikan bisa meningkat menjadi 15 sampai 25 ton.”
Bisa Layani Kapal Ro-Ro
Mansyur menuturkan, peningkatan ini dapat meningkatkan fungsi dermaga untuk dapat disinggahi kapal veri jenis ro-ro.
Selain peningkatan dermaga Pelabuhan Ende, saat ini sedang pula dirancang untuk pembangunan dermaga peti kemas di Pelabuhan Ipi. Pelabuhan peti kemas akan dibangun di bagian barat pelabuhan Ipi, dekat tanjung. Rencana pembangunan pelabuhan peti kemas dipandang perlu melihat perkembangan Kabupaten Ende yang makin pesat. Selain itu, posisi kabupaten Ende yang berada di tengah Flores sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh kabupaten lain.
Sudah Survei Lokasi
Survei lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas sudah dilakukanoleh konsultan dari PT Pelindo III Surabaya. Hasil survei juga sudah pernah dipresentasikan akhir tahun 2007 lalu. Untuk bisa mewujudkan pembangunan pelabuhan peti kemas, butuh perjuangan lanjutan. Untuk itu, butuh dukungan bupati. Dinas perhubungan akan melakukan pendekatan dengan bupati yang baru. “Kalau sudah ada pelabuhan peti kemas, pelabuhan kita tidak lagi jadi pelabuhan pengumpul tapi langsung jadi pelabuhan utama.”
Perketat Pengawasan
Ketua Komisi B DPRD Ende Yustinus Sani kepada Flores Pos, Jumat (17/4) mengatakan, melihat pelaksanaan pembangunan dermaga Pelabuhan Ende beberapa waktu lalu di mana masih dalam masa pemeliharaan sudah digunakan dan kemudian mengalami kerusakan. Ke depan hal-hal seperti itu menjadi perhatian. Jika masih dalam masa pemeliharaan diharapkan semua pihak untuk bersabar sampai selesai masa pemeliharaan agar kekuatan dermaga benar-benar terjamin.
Yustinus Sani mengimbau, agar dalam pekerjaan lanjutan ini pihak-pihak terkait baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan DPRD Ende harus mengawasi pelaksanaan pekerjaan lanjutan. Pengawasan, kata Sani, sangat penting agar pelaksanaan pekerjaan bermutu. “Jangan sampai kejadian tempo hari kembali terulang. Kita tentu berharap dana yang begitu besar dikucurkan oleh pemerintah bisa dinikmati oleh masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana yang berkualitas.” Tentang rencana pembangunan pelabuhan peti kemas, kata Sani perlu kajian yang akurat. Agar hasilnya tidak mubasir. *
Bupati Don Wangge Minta Kepastian Hukum Kasus Mobil
*Mulai Gunakan Mobil Land Cruiser
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sejak dilantik menjadi bupati Ende periode 2009-2014, Bupati Don Bosco M Wangge belum menggunakan mobil dinas land cruiser yang digunakan mantan Bupati Paulinus Domi.
Dia khawatir, begitu dia gunakan, pihak kejaksaan menyita mobil tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum. Setelah mendapatkan kepastian, Bupati Don Wangge akhirnya menggunakan mobil tersebut.
“Alangkah malunya kalau saat saya sudah gunakan, ada surat dari kejaksaan untuk disita sebagai barang bukti,” kata Bupati Ende Don Bosco M Wangge yang didampingi Wakil Bupati Achmad Mochdar dalam konferensi pers di ruang kerja bupati, Kamis (16/4) yang dihadiri pula sejumlah kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Bupati Don Wangge menjawab Flores Pos terkait langkah konkret penegakan hukum dan pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) mengatakan, dia tidak akan main-main dengan pemberantasan KKN.
Dia telah bicarakan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ende Marihot Silalahi terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada saat pelantikan bupati dan wakil bupati, 7 April lalu.
Buka Kembali
Menyangkut kasus dugaan korupsi pembelian mobil dinas land cruiser, kata Wangge, Kajari Silalahi sudah mau membuka kembali kasus tersebut. Tidak saja kasus mobil land cruiser tetapi juga kasus-kasus lainnya yang belum terselesaikan.
“Kajari sudah bersedia membuka kembali kasus-kasus yang selama ini berulang tahun di kejaksaan.”
Bupati mengatakan, kalau kasus mobil land cruiser dilanjutkan proses hukumnya, maka mobil itu akan dijadikan barang bukti. Namun mobil masih bisa digunakan oleh bupati. Jika kasus itu tidak dilanjutkan, maka sebaiknya diumumkan ke masyarakat.
Dukung Proses Hukum
Bupati Don Wangge menegaskan, pemerintah sejauh ini tidak mendorong proses hukum tetapi mendukung langkah hukum sebagai upaya penegakan supremasi hukum. Pemerintah tidak memasukkan orang di penjara tetapi aparat penegak hukum yang berwenang melakukan itu. Pihaknya hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam proses hukum kasus-kasus dimaksud.
“Itu tugas penegak hukum. Kami hanya bantu menegakkan hukum. Kami tidak akan lindungi siapapun. Saya sendiripun siap diproses hukum jika bersalah.”
Pantauan Flores Pos di kantor bupati Ende, Jumat (17/4), Bupati Don Bosco M Wangge sudah mulai menggunakan mobil dinas EB I A jenis land cruiser yang sejak pelantikan belum digunakan. Mobil dinas tersebut sudah diparkir di pelataran kantor bupati sekaligus areal parkir mobil dinas bupati di dekat tangga masuk kantor bupati.*
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sejak dilantik menjadi bupati Ende periode 2009-2014, Bupati Don Bosco M Wangge belum menggunakan mobil dinas land cruiser yang digunakan mantan Bupati Paulinus Domi.
Dia khawatir, begitu dia gunakan, pihak kejaksaan menyita mobil tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum. Setelah mendapatkan kepastian, Bupati Don Wangge akhirnya menggunakan mobil tersebut.
“Alangkah malunya kalau saat saya sudah gunakan, ada surat dari kejaksaan untuk disita sebagai barang bukti,” kata Bupati Ende Don Bosco M Wangge yang didampingi Wakil Bupati Achmad Mochdar dalam konferensi pers di ruang kerja bupati, Kamis (16/4) yang dihadiri pula sejumlah kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Bupati Don Wangge menjawab Flores Pos terkait langkah konkret penegakan hukum dan pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) mengatakan, dia tidak akan main-main dengan pemberantasan KKN.
Dia telah bicarakan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ende Marihot Silalahi terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada saat pelantikan bupati dan wakil bupati, 7 April lalu.
Buka Kembali
Menyangkut kasus dugaan korupsi pembelian mobil dinas land cruiser, kata Wangge, Kajari Silalahi sudah mau membuka kembali kasus tersebut. Tidak saja kasus mobil land cruiser tetapi juga kasus-kasus lainnya yang belum terselesaikan.
“Kajari sudah bersedia membuka kembali kasus-kasus yang selama ini berulang tahun di kejaksaan.”
Bupati mengatakan, kalau kasus mobil land cruiser dilanjutkan proses hukumnya, maka mobil itu akan dijadikan barang bukti. Namun mobil masih bisa digunakan oleh bupati. Jika kasus itu tidak dilanjutkan, maka sebaiknya diumumkan ke masyarakat.
Dukung Proses Hukum
Bupati Don Wangge menegaskan, pemerintah sejauh ini tidak mendorong proses hukum tetapi mendukung langkah hukum sebagai upaya penegakan supremasi hukum. Pemerintah tidak memasukkan orang di penjara tetapi aparat penegak hukum yang berwenang melakukan itu. Pihaknya hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam proses hukum kasus-kasus dimaksud.
“Itu tugas penegak hukum. Kami hanya bantu menegakkan hukum. Kami tidak akan lindungi siapapun. Saya sendiripun siap diproses hukum jika bersalah.”
Pantauan Flores Pos di kantor bupati Ende, Jumat (17/4), Bupati Don Bosco M Wangge sudah mulai menggunakan mobil dinas EB I A jenis land cruiser yang sejak pelantikan belum digunakan. Mobil dinas tersebut sudah diparkir di pelataran kantor bupati sekaligus areal parkir mobil dinas bupati di dekat tangga masuk kantor bupati.*
Langganan:
Postingan (Atom)
