* Jumad, Boediono Tiba di Ende
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab dikenal SBY dan Boediono ditargetkan meraih kemenangan di atas 60 persen di NTT. Target kemenangan 60 persen ini bukan tidak mungkin mengingat pasangan SBY-Boediono adalah pasangan yang sangat diterima di kalangan masyarakat NTT. Kehadiran Boediono di Ende selama dua hari akan lebih meyakinkan masyarakat Ende khususnya dan NTT umumnya untuk memilih pasangan ini.
Hal itu dikatakan Koordinator Relawan Muda Indonesia NTT, Kasimirus Bhara Bheri yang akrab di sapa Caesar kepada Flores Pos, Kamis (25/6). Menurut Caesar, sosok Boediono yang memilih datang ke Ende bukan sembarang pilihan namun itu karena melihat Ende adalah bagian dari NKRI yang tercatat di dalam sejarah merupakan tempat pembuangan Soekarno yang dalam permenungannya melahirkan ide Pancasila.
Sosok calon presiden, Boediono, tegas Caesar adalah sosok pemikir yang tidak melupakan Flores sebagai salah satu daerah pencatat sejarah. Kehadiran Boediono di tanah Ende dan Flores umumnya, merupakan langkah awalnya menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat Flores dan NTT yang selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal.
Berbicara soal pengembangan demokrasi, lanjut Caesar, sosok Boediono dengan tingkat intelektual yang dimiliki merupakan modal utama untuk mengakomodir pandangan-pandangan yang selama ini masih mementingkan kelompok tertentu. Kehadiran di Flores sebagai daerah minoritas diyakini dapat menjembatani kelompok minoritas yang masih terpinggirkan. Boediono merupakan sosok yang selalu berpikir agama sebagai hal yang sakral dan tidak membawa agama ke dalam ranah politik. Pemikiran seperti ini nantinya dapat meretas kecenderungan eksploitasi isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan yang masih marak di Indonesia.
Sebagai mantan guru, sosok Boediono secara psikologis selalu menunjukan aura kebapakan di mana bisa menjadi tempat curahan hati. Dari situ, sosok ini diyakini dapat mengakomodir semua kepentingan dan melihat dengan hati. Kehadiran Boediono di Ende dan Flores umumnya, lanjut Caesar, harus ditanggapi sebagai wujud keberpihakan seorang Boediono terhadap masyarakat minoritas yang selalu terpinggirkan. Karena menurut caesar, jika berpikir secara kepentingan pemenangan, massa di Flores tidak sebanding dengan massa pemilih di pulau Jawa. Namun pilihan datang ke Flores dan Ende khususnya adalah langkah tepat dalam rangka menyatukan seluruh perbedaan yang ada di negara ini.
Boediono sebagai orang yang pernah menjabat Menteri Perekonomian dan juga pernah menjabat Gubernur BI tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi jeberpihakannya terhadap upaya peningkatan perekonomian rakyat. Berbagai program keberpihakan terhadap rakyat seperti PNPM, P4MI, BLT, kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai program lainnya adalah bentuk keberpihakan yang langsung menyentuh kepada rakyat. Program-program tersebut, juga tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden SBY. Hal-hal yang baik yang sudah dijalankan itu tidak ada salahnya jika dilanjutkan. Untuk bisa melanjutkan program-program ini, tidfak ada kata lain selain memilih SBY-Boediono agar mereka bisa melanjutkan program yang ada. “Kalau masyarakat ingin ada perubahan di bidang ekonomi, pilihan lain tidak mungkin selain SBY-Boediono.”
Kehadiran langsung Boediono di Ende, diharapkan membawa dampak positif untuk kemenangan pasangan ini. Target kemenangan 60 persen harus bisa diraih tidak saja di Ende tetapi Flores dan NTT pada umumnya. “Itu harga mati. Kalau mau perubahan pilih SBY-Boediono.”
02 Juli 2009
Mengecegewakan, Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
* Berkas Usulan Kartu Keluarga Hilang
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Yohanes Gani, pegawai pada Kantor Pos Indonesia warga di Jalan EL Tari menilai pelayanan di di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sangat mengecewakan. Pasalnya, dokumen usulan penerbitan kartu keluarga yang diusulkan anaknya hilang saat dicek kembali. Menurut dia, pelayanan seperti itu perlu dirubah agar tidak lagi terjadi di hari-hari mendatang.
Hal itu dikatakan Yohanes Soge kepada Flores Pos di Kantor Pos lama, Selasa (23/6). Dia menceritakan, pada tanggal 10 Juni lalu, anaknya memasukan dokumen pengurusan kartu keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan. Di sana, diterima oleh salah satu staf dinas. Kepada anaknya, kata Gani, staf tersebut menjanjikan agar kembali mengecek pada tanggal 17 Juni. Namun saat anaknya mencek pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut ternyata berkas yang diusulkan belum diproses.
Akhirnya pada tanggal 20 Juni, anaknya kembali mengecek ke kantor dinas dan alangkah kecewanya karena dijawab belum selesai. Pada Senin (22/6), kata Gani, anaknya kembali mengecek di kantor dinas. Namun saat itu, anaknya malah disuruh mengisi ulang data. Karena merasa ditipu dengan janji-janji akan diproses, anaknya pun merasa kecewa. Kekecewaan itu dilampiskan anaknya di rumah. Setelah bertengkar dengan mamanya, dia memecahkan kaca jendela. “Waktu itu saya masih di kantor. Saya jadi jengkel tahu anak saya pecahkan kaca hanya karena marah dan kecewa usulan penerbitan kartu keluarga tidak diproses.”
Anaknya, lanjut Gani marah karena menganggap sebagai orang tua mereka tidak membantu mengurus kartu keluarga. Merasa disudutkan anaknya dan kecewa dengan sistem pelayanan seperti itu, lanjut Gani, dia akhirnya ke kantor dinas. “Di sana saya marah-marah dan minta ketemu pimpinan.” Saat bertemu dengan pimpinan, akhirnya diminta untu k kembali mengisi ulang data. Namun, katanya, saat itu dia sempat meminta jaminan dari pimpinan bahwa hari itu juga kartu keluarga harus diterbitkan. Pimpinan waktu itu menyanggupi akan mengeluarkan kartu keluarga pada hari itu juga. Janji pimpinan tersebut langsung ditepati pada hari itu.
Lain Kali Jangan Buat
Dikatakan, kendati janji pimpinan untuk menerbitkan hari itu juga terpenuhi, namun ulah staf yang telah menghilangkan berkas yang sudah diusulkan itu sangat mengecewakan. “Sistem kerja layani masyarakat seperti itu sangat mengecewakan. Biar sudah diurus tapi saya masih tetap kecewa. Saya harus omong supaya lain kali jangan buat lagi. Pasti banyak yang pernah alami begini tapi mungkin tidak berani omong.”
Ke depan dia berharap agar apa yang dia alami itu tidak lagi terulang. Petugas yang ditempatkan di kantor pelayanan masyarakat seperti itu diharapkan benar-benar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat bukan justru mengecewakan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat hendaknya sebaik mungkin. “Jangan tunggu kita ribut dulu baru layani. Kalau saya tidak rebut mungkin mereka belum urus. Ini perlu diangkat agar pimpinan tahu. Kalau tidak mereka anggap biasa. Ini sudah terlalu.”
Ke depan, kata Gani, pemerintah perlu rubah sistem pelayanan agar sejalan dengan reformai birokrasi dan reformasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat seperti yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati Ende sekarang ini. Bahkan tegas Gani , kalau ada staf yang tidak beres melayani masyarakat baiknya ditindak dan bila perlu dipindahkan dari kantor dinas. Pelayanan kepada masyarakat perlu dirubah agar tidak mengecewakan masyarakat.
Langsug Sikapi
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, MS Thamrin kepada Flores Pos, Rabu (24/6) di gedung DPRD Ende, mengatakan, persoalan yang dialami warga itu sudah langsung disikapi. Persoalan itu sampai terjadi karena berkas dititipkan begitu saja dan saat dicek, petugas yang dititipi itu tidak masuk karena lagi bertugas keluar. Terhadap keluhan warga yang merasa kecewa atas pelayanan itu sudah langsung disikapi. Semua staf sudah diingatkan pada saat digelar pertemuan bersama. Semua mereka diingatkan untuk tidak menitipkan berkas-berkas usulan msyarakat. Setiap usulan apalagi yang perlu dilayani secepatnya harus lngsung dilayani.
“Saya prioritakan mereka yang cari kerja. Saya bilang banyak bom sana sini karena tidak ada kerja. Jadi kalau ada yang urus surat-surat untuk keperluan cari kerja dan sekolah harus dilayani cepat.”dalam beberapa hari terakhir, lanjut Thamrin, selama menjadi kepala dinas, dia mengakui sudah banyak membantu masyarakat. Dikatakan, dalam melayani masyarakat terutama yang terdesak karena kebutuhan yang harus segera disikapi, hedknya tidak terlalu terpaku dengan aturan dan harus selalu siap untuk melani masyarakat bilamana diperlukan. “Kalau data lengkap dan sudah diisi dengan benar saya selalu minta agar langsung dilayani.”
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Yohanes Gani, pegawai pada Kantor Pos Indonesia warga di Jalan EL Tari menilai pelayanan di di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sangat mengecewakan. Pasalnya, dokumen usulan penerbitan kartu keluarga yang diusulkan anaknya hilang saat dicek kembali. Menurut dia, pelayanan seperti itu perlu dirubah agar tidak lagi terjadi di hari-hari mendatang.
Hal itu dikatakan Yohanes Soge kepada Flores Pos di Kantor Pos lama, Selasa (23/6). Dia menceritakan, pada tanggal 10 Juni lalu, anaknya memasukan dokumen pengurusan kartu keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan. Di sana, diterima oleh salah satu staf dinas. Kepada anaknya, kata Gani, staf tersebut menjanjikan agar kembali mengecek pada tanggal 17 Juni. Namun saat anaknya mencek pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut ternyata berkas yang diusulkan belum diproses.
Akhirnya pada tanggal 20 Juni, anaknya kembali mengecek ke kantor dinas dan alangkah kecewanya karena dijawab belum selesai. Pada Senin (22/6), kata Gani, anaknya kembali mengecek di kantor dinas. Namun saat itu, anaknya malah disuruh mengisi ulang data. Karena merasa ditipu dengan janji-janji akan diproses, anaknya pun merasa kecewa. Kekecewaan itu dilampiskan anaknya di rumah. Setelah bertengkar dengan mamanya, dia memecahkan kaca jendela. “Waktu itu saya masih di kantor. Saya jadi jengkel tahu anak saya pecahkan kaca hanya karena marah dan kecewa usulan penerbitan kartu keluarga tidak diproses.”
Anaknya, lanjut Gani marah karena menganggap sebagai orang tua mereka tidak membantu mengurus kartu keluarga. Merasa disudutkan anaknya dan kecewa dengan sistem pelayanan seperti itu, lanjut Gani, dia akhirnya ke kantor dinas. “Di sana saya marah-marah dan minta ketemu pimpinan.” Saat bertemu dengan pimpinan, akhirnya diminta untu k kembali mengisi ulang data. Namun, katanya, saat itu dia sempat meminta jaminan dari pimpinan bahwa hari itu juga kartu keluarga harus diterbitkan. Pimpinan waktu itu menyanggupi akan mengeluarkan kartu keluarga pada hari itu juga. Janji pimpinan tersebut langsung ditepati pada hari itu.
Lain Kali Jangan Buat
Dikatakan, kendati janji pimpinan untuk menerbitkan hari itu juga terpenuhi, namun ulah staf yang telah menghilangkan berkas yang sudah diusulkan itu sangat mengecewakan. “Sistem kerja layani masyarakat seperti itu sangat mengecewakan. Biar sudah diurus tapi saya masih tetap kecewa. Saya harus omong supaya lain kali jangan buat lagi. Pasti banyak yang pernah alami begini tapi mungkin tidak berani omong.”
Ke depan dia berharap agar apa yang dia alami itu tidak lagi terulang. Petugas yang ditempatkan di kantor pelayanan masyarakat seperti itu diharapkan benar-benar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat bukan justru mengecewakan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat hendaknya sebaik mungkin. “Jangan tunggu kita ribut dulu baru layani. Kalau saya tidak rebut mungkin mereka belum urus. Ini perlu diangkat agar pimpinan tahu. Kalau tidak mereka anggap biasa. Ini sudah terlalu.”
Ke depan, kata Gani, pemerintah perlu rubah sistem pelayanan agar sejalan dengan reformai birokrasi dan reformasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat seperti yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati Ende sekarang ini. Bahkan tegas Gani , kalau ada staf yang tidak beres melayani masyarakat baiknya ditindak dan bila perlu dipindahkan dari kantor dinas. Pelayanan kepada masyarakat perlu dirubah agar tidak mengecewakan masyarakat.
Langsug Sikapi
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, MS Thamrin kepada Flores Pos, Rabu (24/6) di gedung DPRD Ende, mengatakan, persoalan yang dialami warga itu sudah langsung disikapi. Persoalan itu sampai terjadi karena berkas dititipkan begitu saja dan saat dicek, petugas yang dititipi itu tidak masuk karena lagi bertugas keluar. Terhadap keluhan warga yang merasa kecewa atas pelayanan itu sudah langsung disikapi. Semua staf sudah diingatkan pada saat digelar pertemuan bersama. Semua mereka diingatkan untuk tidak menitipkan berkas-berkas usulan msyarakat. Setiap usulan apalagi yang perlu dilayani secepatnya harus lngsung dilayani.
“Saya prioritakan mereka yang cari kerja. Saya bilang banyak bom sana sini karena tidak ada kerja. Jadi kalau ada yang urus surat-surat untuk keperluan cari kerja dan sekolah harus dilayani cepat.”dalam beberapa hari terakhir, lanjut Thamrin, selama menjadi kepala dinas, dia mengakui sudah banyak membantu masyarakat. Dikatakan, dalam melayani masyarakat terutama yang terdesak karena kebutuhan yang harus segera disikapi, hedknya tidak terlalu terpaku dengan aturan dan harus selalu siap untuk melani masyarakat bilamana diperlukan. “Kalau data lengkap dan sudah diisi dengan benar saya selalu minta agar langsung dilayani.”
Fraksi-Fraksi di Dewan Sepakat dengan Pendapat Panitia Angaran
* Masih Minta Pemerintah Perjelas Pinjaman Pihak Ketiga
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi-fraksi di DPRD Ende dalam Pandangan Umum fraksi masing-masing pada umumnya bersepakat dengan pendapat yang disampaikan Panitia Anggaran dalam paripurna III yang lalu. Hanya saja, fraksi-fraksi Dewan masih memberikan beberapa catatan kritis menyangkut nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2008.
Dalam rapat paripurna IV di ruang sidang utama DPRD Ende, Rabu (24/6), dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi didampingi Wakil Ketua Dewan, Yohanes Woda Moa. Hadir juga Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Ende, Bernadus Guru yang juga Asisten III, Asisten I Hendrikus Seni, para kepala dinas, badan dan kantor, staf ahli bupati serta sejumlah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Fraksi Damai Sejahtera dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Antonius Y Bata menegaskan, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain, kelembagaan sumberdaya manusia, aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga harus dimulai dari penataan kelembagaan dan SDM aparatur dengan langkah selanjutnya membuat mekanisme, pengaturan, sistem dan prosedur sederhana tidak berbelit-belit serta meningkatkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
Berpijak dari semua itu, Fraksi Damai Sejahtera ingin menekankan sesungguhnya perubahan sangat perlu dan penting terjadi. Walau kadang menoreh luka, menggurat beban bagi yang menempatkan jabatan sebagai area mengeruk kekayaan dan menyombongkan diri bukan sebagai beban tanggungjawab yang wajib diemban. Terhadap pembahasan nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008, Fraksi Damai Sejahtera menegaskan, menyetujui dan sepakat dengan pendapat Panitia Anggaran Dewan baik untuk pos pendapatan belanja dan pembiayaan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Mohamad Orba K Imma menegaskan, melihat perkembangan ekonomi sebagaimana tertuang dalam nota keuangan pemerintah, kendati rata-rata PDRB per kapita meningkat namun karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif ditambah tingkat inflasi yang relative tinggi, dapak dari kondisi perkembangan ekonomi tidak membawa perubahan yang cukup sinifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu diperlukan kerja keras seluruh komponen pelaksana pembangunan berupa program dan kegiatan yang dapat member nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung.
Terhadap pembahasan dan pendapat Panitia anggaran, Fraksi Kebangitan Bangsa memberikan masukan dan usul saran antara lain, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai sesuatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Salah satu asumsi dasar yang kurang mendapat perhatian adalah kemandirian entitas khususnya pada entitas akuntansi untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh sebagaimana yang dikehendaki dalam standar akuntansi pemerintah. Hal itu Nampak dari setiap unit kerja belum dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, shingga masih terjadi kesimpangsiuran antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Fraksi PDI perjuangan dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Yustinus Sani menegaskan, terhadap pemanfaatan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp4,4 miliar dinilai fraksi bahwa pengeluaran tersebut tidak prosedural dan dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Menjadi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, sanggupkah pemerintah mengembalikan menyelamatkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk dipergunakan kembali bagi kepentingan rakyat di daerah ini. Fraksi juga mempertanyakan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa selama ini hanya ada Kabupaten Ende dan belum ada kabupaen baru yang dilahirkan menjadi kabupaten baru. Namun dalam dokumen laporan nota keuangan pemerintah tersebut, terdapat pos belanja hibah pemekaran kabupaten baru. Terhadap hal itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah atas belanja hibah pemekaran kabupaten baru sebesar Rp11,563 miliar.
Fraksi Gabungan DPRD Ende, dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Heribertus Gani menegaskan sepakat dengan pendapat panitia angaran menyangkut angaran silpa tahun angagran 2008. Setelah melalui pembahasan bersama Panitia Anggaran perihal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2008, panitia Anggaran menilai, sisa lebih yang disajikan pemerintah sebesar Rp39,480 miliar perlu dieksplorasi lebih lanjut pada sidang selanjutnya. Panitia Anggaran juga menyarankan agar pemerintah dapat mengklarifikasi lebih jauh sehubungan dengan selisih saldo buku dan saldo kas per 31 Desember 2008 di mana saldo buku per 31 Desember 2008 sebesar Rp41,167 miliar yang diperoleh dari penambahan pengalihan mutasi aset ke saldo buku sebesar Rp1.517 miliar dan kewajiban pihak ketiga sebesar Rp169,927 juta.
Fraksi gabungan juga sependapat dengan Panitia Angaran yang tidak mengakui penggunaan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp4,4 miliar. Hal mana juga diangkat Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya. Fraksi gabungan juga meminta penjelasan perihal penggunaan belanja tak tersangka tahun anggaran 2005 sebesar Rp1,517 miliar yang tidak sesuai peruntukan yakni pemberian pinjaman istimewa kepada pihak ketiga. Pemerintah juga wajib menjelaskan perihal sistem dan prosedur pengadministrasiannya sehingga tidak teridentifikasi dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006 dan 2007. fraksi menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan selama dua tahun anggaran berturut-turut khususnya mengenai mutasi aset, aktivitas operasi arus masuk keluar kas diduga fiktif akibat salah saji secara material. Fraksi juga menyatakan patut dapat diduga ada konspirasi sistematis sejumlah pihak yang berpotensi pada kerugian keuangan daerah.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi-fraksi di DPRD Ende dalam Pandangan Umum fraksi masing-masing pada umumnya bersepakat dengan pendapat yang disampaikan Panitia Anggaran dalam paripurna III yang lalu. Hanya saja, fraksi-fraksi Dewan masih memberikan beberapa catatan kritis menyangkut nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2008.
Dalam rapat paripurna IV di ruang sidang utama DPRD Ende, Rabu (24/6), dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi didampingi Wakil Ketua Dewan, Yohanes Woda Moa. Hadir juga Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Ende, Bernadus Guru yang juga Asisten III, Asisten I Hendrikus Seni, para kepala dinas, badan dan kantor, staf ahli bupati serta sejumlah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Fraksi Damai Sejahtera dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Antonius Y Bata menegaskan, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain, kelembagaan sumberdaya manusia, aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga harus dimulai dari penataan kelembagaan dan SDM aparatur dengan langkah selanjutnya membuat mekanisme, pengaturan, sistem dan prosedur sederhana tidak berbelit-belit serta meningkatkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
Berpijak dari semua itu, Fraksi Damai Sejahtera ingin menekankan sesungguhnya perubahan sangat perlu dan penting terjadi. Walau kadang menoreh luka, menggurat beban bagi yang menempatkan jabatan sebagai area mengeruk kekayaan dan menyombongkan diri bukan sebagai beban tanggungjawab yang wajib diemban. Terhadap pembahasan nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008, Fraksi Damai Sejahtera menegaskan, menyetujui dan sepakat dengan pendapat Panitia Anggaran Dewan baik untuk pos pendapatan belanja dan pembiayaan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Mohamad Orba K Imma menegaskan, melihat perkembangan ekonomi sebagaimana tertuang dalam nota keuangan pemerintah, kendati rata-rata PDRB per kapita meningkat namun karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif ditambah tingkat inflasi yang relative tinggi, dapak dari kondisi perkembangan ekonomi tidak membawa perubahan yang cukup sinifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu diperlukan kerja keras seluruh komponen pelaksana pembangunan berupa program dan kegiatan yang dapat member nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung.
Terhadap pembahasan dan pendapat Panitia anggaran, Fraksi Kebangitan Bangsa memberikan masukan dan usul saran antara lain, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai sesuatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Salah satu asumsi dasar yang kurang mendapat perhatian adalah kemandirian entitas khususnya pada entitas akuntansi untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh sebagaimana yang dikehendaki dalam standar akuntansi pemerintah. Hal itu Nampak dari setiap unit kerja belum dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, shingga masih terjadi kesimpangsiuran antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Fraksi PDI perjuangan dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Yustinus Sani menegaskan, terhadap pemanfaatan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp4,4 miliar dinilai fraksi bahwa pengeluaran tersebut tidak prosedural dan dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Menjadi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, sanggupkah pemerintah mengembalikan menyelamatkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk dipergunakan kembali bagi kepentingan rakyat di daerah ini. Fraksi juga mempertanyakan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa selama ini hanya ada Kabupaten Ende dan belum ada kabupaen baru yang dilahirkan menjadi kabupaten baru. Namun dalam dokumen laporan nota keuangan pemerintah tersebut, terdapat pos belanja hibah pemekaran kabupaten baru. Terhadap hal itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah atas belanja hibah pemekaran kabupaten baru sebesar Rp11,563 miliar.
Fraksi Gabungan DPRD Ende, dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Heribertus Gani menegaskan sepakat dengan pendapat panitia angaran menyangkut angaran silpa tahun angagran 2008. Setelah melalui pembahasan bersama Panitia Anggaran perihal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2008, panitia Anggaran menilai, sisa lebih yang disajikan pemerintah sebesar Rp39,480 miliar perlu dieksplorasi lebih lanjut pada sidang selanjutnya. Panitia Anggaran juga menyarankan agar pemerintah dapat mengklarifikasi lebih jauh sehubungan dengan selisih saldo buku dan saldo kas per 31 Desember 2008 di mana saldo buku per 31 Desember 2008 sebesar Rp41,167 miliar yang diperoleh dari penambahan pengalihan mutasi aset ke saldo buku sebesar Rp1.517 miliar dan kewajiban pihak ketiga sebesar Rp169,927 juta.
Fraksi gabungan juga sependapat dengan Panitia Angaran yang tidak mengakui penggunaan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp4,4 miliar. Hal mana juga diangkat Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya. Fraksi gabungan juga meminta penjelasan perihal penggunaan belanja tak tersangka tahun anggaran 2005 sebesar Rp1,517 miliar yang tidak sesuai peruntukan yakni pemberian pinjaman istimewa kepada pihak ketiga. Pemerintah juga wajib menjelaskan perihal sistem dan prosedur pengadministrasiannya sehingga tidak teridentifikasi dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006 dan 2007. fraksi menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan selama dua tahun anggaran berturut-turut khususnya mengenai mutasi aset, aktivitas operasi arus masuk keluar kas diduga fiktif akibat salah saji secara material. Fraksi juga menyatakan patut dapat diduga ada konspirasi sistematis sejumlah pihak yang berpotensi pada kerugian keuangan daerah.
Panitia Angaran DPRD Ende Belum Akui Pinjaman Pihak Ketiga Rp4,4 Miliar
* Silpa Rp39,4 Miliar Perlu Dieksplorasi
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Panitia Angaran DPRD Ende dalam penyampaian pendapat Panitia Angaran sejauh ini belum mau mengakui adanya pemanfaatan angaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp4,435 miliar. Belum diakuinya pemanfaatan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga itu karena panitia Anggaran menilai, pengeluaran sejumlah dana itu tidak prosedural dan tidak didukung aturan yang memadai.
Hal itu terungkap dalam pendapat Panitia Angaran DPRD Ende yang dibacakan oleh Heribertus Gani dalam rapat paripurna tiga sidang satu DPRD Ende, Senin (222/6) malam kemarin. Menyangkut pinjaman kepada pihak ketiga senilai Rp4,4 miliar itu, Panitia Anggaran menilai tidak prosedural dan tidak didukung aturan yang memadai. Selain itu tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Silpa Perlu Dieksplorasi
Selain mempersoalkan pinjaman kepada pihak ketiga, Panitia Anggaran Dewan juga menegaskan, setelah melalui pembahasan bersama Panitia Anggaran perihal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2008, panitia Anggaran menilai, sisa lebih yang disajikan pemerintah sebesar Rp39,480 miliar perlu dieksplorasi lebih lanjut pada sidang selanjutnya. Panitia Anggaran juga menyarankan agar pemerintah dapat mengklarifikasi lebih jauh sehubungan dengan selisih saldo buku dan saldo kas per 31 Desember 2008.
Panitia Anggaran dalam pendapatnya juga meminta pemerintah agar lebih cermat dalam menyajikan laporan keuangan untuk diaudit oleh BPK. Hal itu perting agar terhindar dari salah saji yang bersifat materialistis dan berdampak pada akin-akun kas dan setara kas pada sejumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan. Disarankan pula agar pemerintah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
Sesuai hasil pembahasan panitia Angaran, dari sisi pendapatan, khusus menyangkut pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang melampaui target, Panitia Angaran mengucapkan terima kasih. Panitia Anggaran menilai hal itu menunjukan pemerintah telah berupaya maksimal melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008. menyangkut penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dibayar, lanjut Panitia Anggaran, diharapkan pemerintah tetap menindaklanjuti melalui langkah-langkah konkrit dalam rangka memenuhi asas keadilan bagi masyarakat wajib pajak dan retribusi. Pajak daerah yang dianggarkan senilai Rp2,719 miliar dan realisasi sebesar Rp3,501 miliar (128,73 persen), retribusi daerah dari anggaran yang ditetapkan Rp9,146 miliar terealisasi sebesar Rp9,243 miliar (101,05 persen). Bagi hasil perusahaan milik daerah dari anggaran Rp770,801 juta terealisasi sebesar Rp770,801 (100 persen) dan lain-lain PAD yang sah dari penetapan Rp5,939 miliar, terealisasi Rp5,593 miliar (94,17 persen). Dengan demikian, PAD dari penetapan Rp18,577 miliar, terealisasi sebesar Rp19,108 miliar (102,86 persen).
6,86 Persen Dana Tidak Diserap
Dari sisi belanja, Panitia Anggaran menilai kinerja keuangan dari sisi belanja dengan dana yang dialokasikan pada setiap entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Ende secara umum mengalami penghematan. Akibat lainnya seperti penyerapan anggaran yang rendah, kebijakan anggaran yang tidak proporsional dan memberikan kesan adanya efisiensi yang cukup signifikan. Dari anggaran yang ditetapkan Rp496,157 miliar, sebanyak 33,882 miliar atau 6,86 persen dana yang tidak diserap. Terhadap hal ini, Panitia Anggaran menghrapkan pemerintah dapat mengklarifikasi berbagai hal yang berkenan dengan komponen-komponen silpa seperti pelampauan penerimaan, efisiensi belanja, kewajiban kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan yang sampai pada akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Pemerintah juga diingatkan agar sedapat mungkin tidak menggunakan dana anggaran di luar penetapan jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Hal itu menunjukan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan termasuk sistem akuntansi yang berlaku.
Dari sisi pembiayaan, dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun angaran 2007 terjadi defisit anggaran Rp81,891 miliar yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun 2008. namun dalam realisasi APBD 2008 tersebut, defisit sebesar Rp42,835 miliar ditambah dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp87,816 miliar dan dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan Rp5,5 miliar berupa penyertaan modal. Dengan demikian, silpa tahun 2008 sebesar Rp39,480 miliar.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Panitia Angaran DPRD Ende dalam penyampaian pendapat Panitia Angaran sejauh ini belum mau mengakui adanya pemanfaatan angaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp4,435 miliar. Belum diakuinya pemanfaatan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga itu karena panitia Anggaran menilai, pengeluaran sejumlah dana itu tidak prosedural dan tidak didukung aturan yang memadai.
Hal itu terungkap dalam pendapat Panitia Angaran DPRD Ende yang dibacakan oleh Heribertus Gani dalam rapat paripurna tiga sidang satu DPRD Ende, Senin (222/6) malam kemarin. Menyangkut pinjaman kepada pihak ketiga senilai Rp4,4 miliar itu, Panitia Anggaran menilai tidak prosedural dan tidak didukung aturan yang memadai. Selain itu tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Silpa Perlu Dieksplorasi
Selain mempersoalkan pinjaman kepada pihak ketiga, Panitia Anggaran Dewan juga menegaskan, setelah melalui pembahasan bersama Panitia Anggaran perihal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2008, panitia Anggaran menilai, sisa lebih yang disajikan pemerintah sebesar Rp39,480 miliar perlu dieksplorasi lebih lanjut pada sidang selanjutnya. Panitia Anggaran juga menyarankan agar pemerintah dapat mengklarifikasi lebih jauh sehubungan dengan selisih saldo buku dan saldo kas per 31 Desember 2008.
Panitia Anggaran dalam pendapatnya juga meminta pemerintah agar lebih cermat dalam menyajikan laporan keuangan untuk diaudit oleh BPK. Hal itu perting agar terhindar dari salah saji yang bersifat materialistis dan berdampak pada akin-akun kas dan setara kas pada sejumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan. Disarankan pula agar pemerintah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
Sesuai hasil pembahasan panitia Angaran, dari sisi pendapatan, khusus menyangkut pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang melampaui target, Panitia Angaran mengucapkan terima kasih. Panitia Anggaran menilai hal itu menunjukan pemerintah telah berupaya maksimal melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008. menyangkut penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dibayar, lanjut Panitia Anggaran, diharapkan pemerintah tetap menindaklanjuti melalui langkah-langkah konkrit dalam rangka memenuhi asas keadilan bagi masyarakat wajib pajak dan retribusi. Pajak daerah yang dianggarkan senilai Rp2,719 miliar dan realisasi sebesar Rp3,501 miliar (128,73 persen), retribusi daerah dari anggaran yang ditetapkan Rp9,146 miliar terealisasi sebesar Rp9,243 miliar (101,05 persen). Bagi hasil perusahaan milik daerah dari anggaran Rp770,801 juta terealisasi sebesar Rp770,801 (100 persen) dan lain-lain PAD yang sah dari penetapan Rp5,939 miliar, terealisasi Rp5,593 miliar (94,17 persen). Dengan demikian, PAD dari penetapan Rp18,577 miliar, terealisasi sebesar Rp19,108 miliar (102,86 persen).
6,86 Persen Dana Tidak Diserap
Dari sisi belanja, Panitia Anggaran menilai kinerja keuangan dari sisi belanja dengan dana yang dialokasikan pada setiap entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Ende secara umum mengalami penghematan. Akibat lainnya seperti penyerapan anggaran yang rendah, kebijakan anggaran yang tidak proporsional dan memberikan kesan adanya efisiensi yang cukup signifikan. Dari anggaran yang ditetapkan Rp496,157 miliar, sebanyak 33,882 miliar atau 6,86 persen dana yang tidak diserap. Terhadap hal ini, Panitia Anggaran menghrapkan pemerintah dapat mengklarifikasi berbagai hal yang berkenan dengan komponen-komponen silpa seperti pelampauan penerimaan, efisiensi belanja, kewajiban kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan yang sampai pada akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Pemerintah juga diingatkan agar sedapat mungkin tidak menggunakan dana anggaran di luar penetapan jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Hal itu menunjukan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan termasuk sistem akuntansi yang berlaku.
Dari sisi pembiayaan, dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun angaran 2007 terjadi defisit anggaran Rp81,891 miliar yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun 2008. namun dalam realisasi APBD 2008 tersebut, defisit sebesar Rp42,835 miliar ditambah dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp87,816 miliar dan dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan Rp5,5 miliar berupa penyertaan modal. Dengan demikian, silpa tahun 2008 sebesar Rp39,480 miliar.
KPUD Mulai Lakukan Sortir dan Pelipatan Surat Suara
* Distribuís Mulai Empat Hari Jelang Pilares
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ende hingga Senin telah menerima dua jenis logistik pemilu yakni tinta dan surat suara. Setelah diterima, surat suara sebanyak 166.759 lebar tersebut sudah mulai disortir dan dilipat. Penyortiran dan pelipatan surat suara ini selain melibatkan staf di Sekretariat KPUD Ende juga melibatkan anggota Polres Ende.
Hal itu dikatakan Koordinator Divisi Logistik KPUD Ende, Jamal Umar di Sekretariat KPUD Ende, Senin (22/6). Jamal Umar mengatakan, pada tanggal 15 Juni lalu, KPUD sudah menerima tinta sebanyak 1.756 botol dan pada 18 Juni surat suara sebanyak 166.759 lembar diterima KPUD Ende. Surat suara yang diterima itu, kata dia sudah mencukupi kebutuhan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang sesuai dengan jumlah pemili tetap ditambah dua persen surat suara cadangan. “Kita baru terima tinda dan surat suara. Logistik yang lain masih dalam perjalanan.”
Namun diakui, dari jumlah itu belum diketahui apakah semua surat suara yang telah diterima itu dalam keadaan bagus semua atau ada yang rusak. Jika dalam proses penyortiran dan pelipatan nanti ternyata ditemukan banyak surat suara yang rusak dan jumlahnya bakal kurang dari jatah yang harus disiapkan maka akan diminta ke KPUD provinsi untuk dilakukan penambahan.
Untuk pelaksaaan penyortiran dan pelipatan surat suara, kata Umar, KPUD telah berkoordinasi dengan pihak Polres Ende. Namun dalam proses ini, selain melibatkan anggota Polres ende, KPUD Ende juga memanfaatkan tenaga di Sekretariat KPUD untuk membantu melakukan penyortiran. Hal itu perlu dilakukan agar pendistribusian logistik pemilu dapat tiba di TPS tepat pada waktunya. Dijelaskan, untuk pendistribusian logistik pemilu presiden dan wakil presiden, akan dilakukan KPUD paling lambat empat hari menjelang pelaksanaan pemilu. “Paling H-1 sebelum pemilu semua logistik sudah tiba di TPS.”
Dalam pendistribusian logistik ini, kata Umar, KPUD seperti pada pelaksanaan pemilu sebelumnya akan memprioritaskan daerah-daerah yang jangkauan transportasinya sulit. Pendistribusian juga diprioritaskan daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau agar menghindari keterlambatan tiba di TPS. Sedangkan wilayah-wilayah terutama di dalam Kota Ende, pendistribusian paling lambat satu hari menjelang pemilu.
Dia berharap, dalam waktu dkat ini logistik pendukugn lainnya seperti formulir-formulir yang sangat dibutuhkan dalam pemilu nanti sudah bisa tiba di Ende agar dapat dilakukan penyortiran dan pengepakan. Formulir-formulir seperti formulir model c, DA kecamatan dan DB untuk kabupaten dan amplop sejauh ini masih dalam perjalanan. Diharapkan dalam minggu ini sudah bisa tiba.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ende hingga Senin telah menerima dua jenis logistik pemilu yakni tinta dan surat suara. Setelah diterima, surat suara sebanyak 166.759 lebar tersebut sudah mulai disortir dan dilipat. Penyortiran dan pelipatan surat suara ini selain melibatkan staf di Sekretariat KPUD Ende juga melibatkan anggota Polres Ende.
Hal itu dikatakan Koordinator Divisi Logistik KPUD Ende, Jamal Umar di Sekretariat KPUD Ende, Senin (22/6). Jamal Umar mengatakan, pada tanggal 15 Juni lalu, KPUD sudah menerima tinta sebanyak 1.756 botol dan pada 18 Juni surat suara sebanyak 166.759 lembar diterima KPUD Ende. Surat suara yang diterima itu, kata dia sudah mencukupi kebutuhan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang sesuai dengan jumlah pemili tetap ditambah dua persen surat suara cadangan. “Kita baru terima tinda dan surat suara. Logistik yang lain masih dalam perjalanan.”
Namun diakui, dari jumlah itu belum diketahui apakah semua surat suara yang telah diterima itu dalam keadaan bagus semua atau ada yang rusak. Jika dalam proses penyortiran dan pelipatan nanti ternyata ditemukan banyak surat suara yang rusak dan jumlahnya bakal kurang dari jatah yang harus disiapkan maka akan diminta ke KPUD provinsi untuk dilakukan penambahan.
Untuk pelaksaaan penyortiran dan pelipatan surat suara, kata Umar, KPUD telah berkoordinasi dengan pihak Polres Ende. Namun dalam proses ini, selain melibatkan anggota Polres ende, KPUD Ende juga memanfaatkan tenaga di Sekretariat KPUD untuk membantu melakukan penyortiran. Hal itu perlu dilakukan agar pendistribusian logistik pemilu dapat tiba di TPS tepat pada waktunya. Dijelaskan, untuk pendistribusian logistik pemilu presiden dan wakil presiden, akan dilakukan KPUD paling lambat empat hari menjelang pelaksanaan pemilu. “Paling H-1 sebelum pemilu semua logistik sudah tiba di TPS.”
Dalam pendistribusian logistik ini, kata Umar, KPUD seperti pada pelaksanaan pemilu sebelumnya akan memprioritaskan daerah-daerah yang jangkauan transportasinya sulit. Pendistribusian juga diprioritaskan daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau agar menghindari keterlambatan tiba di TPS. Sedangkan wilayah-wilayah terutama di dalam Kota Ende, pendistribusian paling lambat satu hari menjelang pemilu.
Dia berharap, dalam waktu dkat ini logistik pendukugn lainnya seperti formulir-formulir yang sangat dibutuhkan dalam pemilu nanti sudah bisa tiba di Ende agar dapat dilakukan penyortiran dan pengepakan. Formulir-formulir seperti formulir model c, DA kecamatan dan DB untuk kabupaten dan amplop sejauh ini masih dalam perjalanan. Diharapkan dalam minggu ini sudah bisa tiba.
23 Juni 2009
Menteri Pertanian Minta Munculkan Daya Kreasi dan Inovasi
* Wujudkan Kemandirian, Daya Saing dan Peradaban Bangsa
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Memiliki tiga kekuatan yakni kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang tinggi, Indonesia diyakini akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan betapapun berat dan bentuknya. Dengan ketiga kekuatan ini pula kelak akan menjadi negara yang maju dan unggul. Untuk itu, dalam upaya mendukung terwujudnya tiga kekuatan utama itu, sebagai pegawai negeri khususnya yang mempunyai tugas di bidang pertanian diharapkan munculkan daya kreasi dan inovasi yang tinggi guna mengembangkan segala kemampuan sumberdaya yang ada di dalam kewenangannya maupun untuk mensinergikan dengan kolega kerja maupun pimpinan.
Hal itu ditegaskan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono dalam sambutannya pada peringatan hari Krida Pertanian ke-37 di lapangan Pancasila, Senin (22/6) yang dibacakan Kepala Bidang Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, Ato Suprapto. Ditegaskan, untuk menjadi bangsa yang berhasil dan sejahtera, paling tidak ada tiga syarat fundamental yang harus dibangun dan dimiliki yakni kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang tinggi.
Jaga dan perkuat Kemandirian
Dikatakan, perlu menjaga dan memperkuat kemandirian, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan dan kemampuan untuk terus maju. Dengan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi, pengalaman membangun, warisan sejarah dan berbagai potensi yang lainnya, kemandirian sebagai bangsa dapat terus ditignkatkan. “Kita harus menjadi bangsa yang mampu untuk menyediakan sendiri, sebagaian besar kebutuhand asarnya.”
Selanjutnya, katanya, harus memiliki daya saing yang tinggi. Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan, meskipun juga membuka peluang dan kerjasama, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yangh produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang serta berani menghadapi perubahan. Bangsa Indonesia juga harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia. Itulah sebabnya, perlu terus dikembangkan nilai, jati diri dan karakter bangsa yang luhur dan terhormat. Perlu pula terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih, bukan sebagai bangsa yang lemah dan mudah menyerah. “Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa serta peradaban yang memperkuat tanggung jawab untuk memelihara kelestarian.”
Di tengah krisis pangan yang melanda dunia, kata Apriyantono, patut bersyukur sektor pertanian ternyata mampu tetap memelihara komitmen dan semangat yang tinggi dalam menghasilkan berbagai kebutuhan pokok bagi penduduk Indonesia. Komitmen dan semangat yang tinggi tersebut perlu terus dijaga dan ditumbuhkan melalui berbagai upaya untuk mendorong keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga dapat memeprcepat peningkatan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian petani.
Perlu Ada Tantangan
Menteri Anton Apriyantono di hadapan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Ende saat tatap muka didampingi Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar menegaskan, saat ini saatnya untuk tidak lagi banyak berbicara tetapi harus lebih banyak berbuat. Tantangan yang semakin banyak yang dihadapi harus dihadapi untuk membangun ke depan. Menurut dia, agar bisa maju harus ada tantangan. Dikatakan, ke depan, dia ingin melihat Kabupaten Ende ada perubahan. “Buat pembangunan agar jangan lagi dengar ada kelaparan.” Walau dia mengakui, ekspos kelaparan yang dilakukan lalu ada nuansa politiknya. Dia juga mengakui, Kabupaten Ende dibandingkan dengan kabupaten lain yang dikunjungi, Ende jauh lebih maju.
Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, sebelum menyerahkan cinderamata kepada menteri mengatakan, apa yang dikatakan menteri bahwa untuk bisa ada perubahan perlu adanya koordinasi dan kemauan. Kabupaten Ende memiliki potensi dengan sekian banyak tantangan dan untuk bisa menjawab segala tantangan itu, perlu dukungan pula dari menteri dan pejabat pusat untuk selalu melihat Kabupaten Ende. Wabub Mochdar katakan, untuk pembangunan fisik seperti yang sudah disaksikan menteri diperlukan banyak sentuhan agar bisa menggerakan roda pembangunan ke depan. Saat ini, katanya, di pusat lagi pembahasan APBN perubahan dan adanya stimulus viscal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ende sangat mengharapkan dengan kehadiran menteri di Ende dapat memperjuangkan bantuan viscal untuk menggerakan roda pembangunan di Kabupaten Ende.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Memiliki tiga kekuatan yakni kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang tinggi, Indonesia diyakini akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan betapapun berat dan bentuknya. Dengan ketiga kekuatan ini pula kelak akan menjadi negara yang maju dan unggul. Untuk itu, dalam upaya mendukung terwujudnya tiga kekuatan utama itu, sebagai pegawai negeri khususnya yang mempunyai tugas di bidang pertanian diharapkan munculkan daya kreasi dan inovasi yang tinggi guna mengembangkan segala kemampuan sumberdaya yang ada di dalam kewenangannya maupun untuk mensinergikan dengan kolega kerja maupun pimpinan.
Hal itu ditegaskan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono dalam sambutannya pada peringatan hari Krida Pertanian ke-37 di lapangan Pancasila, Senin (22/6) yang dibacakan Kepala Bidang Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, Ato Suprapto. Ditegaskan, untuk menjadi bangsa yang berhasil dan sejahtera, paling tidak ada tiga syarat fundamental yang harus dibangun dan dimiliki yakni kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang tinggi.
Jaga dan perkuat Kemandirian
Dikatakan, perlu menjaga dan memperkuat kemandirian, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan dan kemampuan untuk terus maju. Dengan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi, pengalaman membangun, warisan sejarah dan berbagai potensi yang lainnya, kemandirian sebagai bangsa dapat terus ditignkatkan. “Kita harus menjadi bangsa yang mampu untuk menyediakan sendiri, sebagaian besar kebutuhand asarnya.”
Selanjutnya, katanya, harus memiliki daya saing yang tinggi. Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan, meskipun juga membuka peluang dan kerjasama, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yangh produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang serta berani menghadapi perubahan. Bangsa Indonesia juga harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia. Itulah sebabnya, perlu terus dikembangkan nilai, jati diri dan karakter bangsa yang luhur dan terhormat. Perlu pula terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih, bukan sebagai bangsa yang lemah dan mudah menyerah. “Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa serta peradaban yang memperkuat tanggung jawab untuk memelihara kelestarian.”
Di tengah krisis pangan yang melanda dunia, kata Apriyantono, patut bersyukur sektor pertanian ternyata mampu tetap memelihara komitmen dan semangat yang tinggi dalam menghasilkan berbagai kebutuhan pokok bagi penduduk Indonesia. Komitmen dan semangat yang tinggi tersebut perlu terus dijaga dan ditumbuhkan melalui berbagai upaya untuk mendorong keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga dapat memeprcepat peningkatan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian petani.
Perlu Ada Tantangan
Menteri Anton Apriyantono di hadapan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Ende saat tatap muka didampingi Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar menegaskan, saat ini saatnya untuk tidak lagi banyak berbicara tetapi harus lebih banyak berbuat. Tantangan yang semakin banyak yang dihadapi harus dihadapi untuk membangun ke depan. Menurut dia, agar bisa maju harus ada tantangan. Dikatakan, ke depan, dia ingin melihat Kabupaten Ende ada perubahan. “Buat pembangunan agar jangan lagi dengar ada kelaparan.” Walau dia mengakui, ekspos kelaparan yang dilakukan lalu ada nuansa politiknya. Dia juga mengakui, Kabupaten Ende dibandingkan dengan kabupaten lain yang dikunjungi, Ende jauh lebih maju.
Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, sebelum menyerahkan cinderamata kepada menteri mengatakan, apa yang dikatakan menteri bahwa untuk bisa ada perubahan perlu adanya koordinasi dan kemauan. Kabupaten Ende memiliki potensi dengan sekian banyak tantangan dan untuk bisa menjawab segala tantangan itu, perlu dukungan pula dari menteri dan pejabat pusat untuk selalu melihat Kabupaten Ende. Wabub Mochdar katakan, untuk pembangunan fisik seperti yang sudah disaksikan menteri diperlukan banyak sentuhan agar bisa menggerakan roda pembangunan ke depan. Saat ini, katanya, di pusat lagi pembahasan APBN perubahan dan adanya stimulus viscal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ende sangat mengharapkan dengan kehadiran menteri di Ende dapat memperjuangkan bantuan viscal untuk menggerakan roda pembangunan di Kabupaten Ende.
Pemilik dan Sopir Travel Kembali Datangi Dinas Perhubungan
* Minta Kembali ke Pangkalan di KM 5
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sejumlah pemilik travel bersama para sopir travel yang tergabung dalam Solidaritas Majikan dan Pengemudi Travel (Flores Tour ‘n Travel Group) yang melayani rute jalur Ende-Maumere dan selama ini mangkal di KM 5 mendatangi Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende. Mereka menolak ditempatkan di pangkalan yang telah disiapkan pemerintah di Simpang tiga Jalan A. Yani depan Toko Cristal. Mereka meminta agar pangkalan yang telah mereka gunakan selama ini di KM 5 arah timur Kota Ende tetap dimanfaatkan sebagai pangkalan travel wilayah Timur.
Dalam aksi damai para pemilik dan sopir travel pada Senin (22/6), selain berdialog mereka juga menyerahkan pernyataan sikap mereka yang diterima Kepala Bidang Perhubungan Darat, Robiyanto She.
Penetapan Atas Kesepakatan
Robiyanto She kepada para pemilik dan sopir travel yang hadir pada saat itu mengatakan, keberatan atas penempatan lokasi pangkalan di Jalan A Yani yang telah disediakan oleh pemerintah wajar-wajar saja yang terpenting disampaikan secara santun. Dia berterima kasih kepada para pemilik dan sopir travel yang datang dalam aksi damai dengan santun. Terkait permintaan agar tempat mangkal yang telah mereka sediakan dan gunakan selama ini di KM 5 tetap digunakan, She katakan permintaan itu sah-sah saja. Namun pihaknya tidak dapat mengambgil keputusan secara sepihak karena penetapan lokasi itu atas persetujuan bupati setelah berkompromi dengan perwakilan pemilik dan sopir travel.
Namun demikian, kata She, permintaan agar untuk sementara kembali menggunakan pangkalan di KM 5 bisa ditolerir namun itu tidak permanen. Hasil pembicaraan itu, akan dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala dinas untuk kemudian diteruskan kepada bupati guna meminta pertimbangan. Berbagai alasan yang dikemukakan pra pemilik dan sopir travel dalam dialog akan dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pemindahan lokasi ke KM 5 kepada bupati.
Sudah Siapkan Lahan Sendiri
Solidaritas Majikan dan Pengemudi Travel dalam surat pernyataan mereka yang ditandatangani penasihat I, Riwu Lambertus, Penasihat II Yohanes Vinsensius Pius, Ketua, Agustinus Woge dan Sekretaris P Eventius Langgi, mereka menyatakan tidak menyetujui atau menolak lahan parkir yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan yang terletak di Jalan A. Yani di kompleks Toko Cristal. Mereka menyatakan bahwa telah menyediakan lahan parkir sendiri yang menurut mereka dianggap lebih layak dan memenuhi persyaratan sebagai lahan parkir tetap yang terletak di Jalan S. Hasanudin KM 5.
Para sopir dan pemilik travel juga mempersoalkan pada lokasi yang ditetapkan saat ini di Jl. A. Yani juga tidak memiliki fasilitas memadai seperti WC dan tempat peristirahatan sebagaimana layaknya sebuah agen travel.
Usai berdialog dengan para pemilik dan sopir travel, atas permintaan mereka, dilanjutkan dnegan peninjauan lokasi pangkalan yang telah disiapkan di KM 5. Kabid Perhubungan Darat bersama para pemilik dan sopir travel turun langsung memantau lokasi tersebut.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sejumlah pemilik travel bersama para sopir travel yang tergabung dalam Solidaritas Majikan dan Pengemudi Travel (Flores Tour ‘n Travel Group) yang melayani rute jalur Ende-Maumere dan selama ini mangkal di KM 5 mendatangi Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende. Mereka menolak ditempatkan di pangkalan yang telah disiapkan pemerintah di Simpang tiga Jalan A. Yani depan Toko Cristal. Mereka meminta agar pangkalan yang telah mereka gunakan selama ini di KM 5 arah timur Kota Ende tetap dimanfaatkan sebagai pangkalan travel wilayah Timur.
Dalam aksi damai para pemilik dan sopir travel pada Senin (22/6), selain berdialog mereka juga menyerahkan pernyataan sikap mereka yang diterima Kepala Bidang Perhubungan Darat, Robiyanto She.
Penetapan Atas Kesepakatan
Robiyanto She kepada para pemilik dan sopir travel yang hadir pada saat itu mengatakan, keberatan atas penempatan lokasi pangkalan di Jalan A Yani yang telah disediakan oleh pemerintah wajar-wajar saja yang terpenting disampaikan secara santun. Dia berterima kasih kepada para pemilik dan sopir travel yang datang dalam aksi damai dengan santun. Terkait permintaan agar tempat mangkal yang telah mereka sediakan dan gunakan selama ini di KM 5 tetap digunakan, She katakan permintaan itu sah-sah saja. Namun pihaknya tidak dapat mengambgil keputusan secara sepihak karena penetapan lokasi itu atas persetujuan bupati setelah berkompromi dengan perwakilan pemilik dan sopir travel.
Namun demikian, kata She, permintaan agar untuk sementara kembali menggunakan pangkalan di KM 5 bisa ditolerir namun itu tidak permanen. Hasil pembicaraan itu, akan dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala dinas untuk kemudian diteruskan kepada bupati guna meminta pertimbangan. Berbagai alasan yang dikemukakan pra pemilik dan sopir travel dalam dialog akan dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pemindahan lokasi ke KM 5 kepada bupati.
Sudah Siapkan Lahan Sendiri
Solidaritas Majikan dan Pengemudi Travel dalam surat pernyataan mereka yang ditandatangani penasihat I, Riwu Lambertus, Penasihat II Yohanes Vinsensius Pius, Ketua, Agustinus Woge dan Sekretaris P Eventius Langgi, mereka menyatakan tidak menyetujui atau menolak lahan parkir yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan yang terletak di Jalan A. Yani di kompleks Toko Cristal. Mereka menyatakan bahwa telah menyediakan lahan parkir sendiri yang menurut mereka dianggap lebih layak dan memenuhi persyaratan sebagai lahan parkir tetap yang terletak di Jalan S. Hasanudin KM 5.
Para sopir dan pemilik travel juga mempersoalkan pada lokasi yang ditetapkan saat ini di Jl. A. Yani juga tidak memiliki fasilitas memadai seperti WC dan tempat peristirahatan sebagaimana layaknya sebuah agen travel.
Usai berdialog dengan para pemilik dan sopir travel, atas permintaan mereka, dilanjutkan dnegan peninjauan lokasi pangkalan yang telah disiapkan di KM 5. Kabid Perhubungan Darat bersama para pemilik dan sopir travel turun langsung memantau lokasi tersebut.
Polres Ende Kerja Sama dengan PMI Cabang Ende Gelar Donor Darah
* Jelang Hari Bhayangkara ke-63
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terutama kebutuhan masyarakat terhadap darah, Polres Ende kembali menggelar kegiatan donor darah massal yang diikuti anggota Polres Ende. Donor darah merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyongsong peringatan hari Bhayangkara.
Hal itu dikatakan PS Kaur Kedokteran dan Kesehatan Polres Ende, Brigpol Rido Sulahooy kepada Flores Pos di sela-sela kegiatan donor darah yang dilaksanakan di PMI Cabang Ende, Sabtu (20/6). Brigpol Silahooy mengatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan kerja sama dengan PMI Cabang Ende itu merupakan kegiatan bhakti sosial kesehatan dan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan Polres Ende dalam rangka memperingati hari Bhayangkara yang ke-63 tahun 2009 pada 1 Juli nanti. Dikatakan, kegiatan donor darah ini hanya melibatkan anggota Polres Ende. “Yang ikut donor ada 25 anggota.”
Kegiatan tersebut, kata dia merupakan bentuk kepedulian anggota Polri terhadap masyarakat dengan menyumbangkand arah untuk kepentingan kesehatan. Anggota yang terlibat dalam kegiatan donor darah ini tidak diminta tetapi sukarela. Dikatakan, kerja sama PMI dan Polres Ende dalam kegiatan seperti itu merupakan hal yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Bahkan, kata dia, kerja sama itu tidak saja pada kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi juga pada saat ada kebutuhan darah di PMI. “Kalau tahun lalu selain kita gelar donor darah juga kegiatan pengobatan gratis.” Untuk tahun ini, kata dia, untuk kegiatan bhakti sosial kesehatan hanya dilakukan donor darah. Hal itu karena pada waktu yang sama Polres Ende juga mempersiapkan diri untuk pengamanan pemilu presiden 8 Juli mendatang.
Sangat Membantu
Tenaga Teknis Senior PMI Cabang Ende, Agustina Sina kepada Flores Pos mengatakan, kegiatan donor darah seperti yang dilakukan anggota Polres Ende itu memiliki andil yang sangat besar dalam membantu ketersediaan darah di PMI. “Kami merasa sangat terbantu karena di Ende masih ada yang takut donor darah.” Ketakutan itu, kata dia mungkin terjadi karena PMI belum terlalu melakukan sosialisasi terkait donor darah kepada masyarakat.
Sina mengatakan, kerja sama dnegan Polres Ende itu sudah rutin dilakukan. Bahkan, tidak saja dilakukan donor darah secara massal seperti itu. Pada saat dibutuhkan secara mendadak dapat dihubungi mengingat data mereka sudah terekam di PMI. Sehingga, kata dia, PMI sejauh ini tidak begitu mengalami kesulitan soal stok darah. Apalagi, selain anggota Polres, para pendonor lain yang pernah memberikand arahnya di PMI data mereka juga sudah dicatat. Ketika ada kebutuhan mendadak, apalagi waktu donor mereka sudah lewat tiga bulan maka mereka dapat dihubungi untuk donor darah.
Kebutuhan 120 Kantong Sebulan
Diakui pula, stok darah yang disimpan tidak begitu banyak dan disimpan secukupnya saja mengingat kebutuhan darah yang agak terbatas. “Kita di sini kan hanya dua rumah sakit yakni RSUD dan CIJ. CIJ juga tidak begitu banyak karena banyak operasi yang dirujuk ke RSUD. Kalau ada donor darah begini kita harus pisahkan serum agar tidak terbuang.” Kebutuhand arah maksimal setiap bulan sebanyak 120 kantong darah. Namun diakui, stok darah yang dimiliki PMI Ende terkadang juga dapat dikirim untuk mencukupi kebutuhan di rumah sakit di Maumere dan Bajawa. “Kalau ada kebutuhan di sana tinggal diminta dan kita kirim pake termos.”
Ditanya fasilitas dan tenaga teknis di PMI, Sina akui sejauh ini fasilitas pendukung sudah cukup memadai. Hanya saja, PMI hingga saat ini belum miliki satu peralatan yakni refrigator yaitu alat untuk pemisah darah. Alat itu, kata dia cukup mahal sehingga belum diadakan oleh PMI. Namun diakui bahwa persoalan itu sudah disampaikan kepada wakil bupati Ende dan sudah dianjurkan untuk diusulkan pada tahun anggaran 2010 nanti. Sedangkan untuk tenaga teknis, PMI sudah memiliki tenaga teknis yang cukup memadai. Terdapat tiga tenaga teknis yang telah mengikuti pelatihan, satu tenaga analis dan dua tenaga laboratorium PMI. PMI tidak dapat menyimpan darah saat ini buat dalam rangka
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terutama kebutuhan masyarakat terhadap darah, Polres Ende kembali menggelar kegiatan donor darah massal yang diikuti anggota Polres Ende. Donor darah merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyongsong peringatan hari Bhayangkara.
Hal itu dikatakan PS Kaur Kedokteran dan Kesehatan Polres Ende, Brigpol Rido Sulahooy kepada Flores Pos di sela-sela kegiatan donor darah yang dilaksanakan di PMI Cabang Ende, Sabtu (20/6). Brigpol Silahooy mengatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan kerja sama dengan PMI Cabang Ende itu merupakan kegiatan bhakti sosial kesehatan dan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan Polres Ende dalam rangka memperingati hari Bhayangkara yang ke-63 tahun 2009 pada 1 Juli nanti. Dikatakan, kegiatan donor darah ini hanya melibatkan anggota Polres Ende. “Yang ikut donor ada 25 anggota.”
Kegiatan tersebut, kata dia merupakan bentuk kepedulian anggota Polri terhadap masyarakat dengan menyumbangkand arah untuk kepentingan kesehatan. Anggota yang terlibat dalam kegiatan donor darah ini tidak diminta tetapi sukarela. Dikatakan, kerja sama PMI dan Polres Ende dalam kegiatan seperti itu merupakan hal yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Bahkan, kata dia, kerja sama itu tidak saja pada kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi juga pada saat ada kebutuhan darah di PMI. “Kalau tahun lalu selain kita gelar donor darah juga kegiatan pengobatan gratis.” Untuk tahun ini, kata dia, untuk kegiatan bhakti sosial kesehatan hanya dilakukan donor darah. Hal itu karena pada waktu yang sama Polres Ende juga mempersiapkan diri untuk pengamanan pemilu presiden 8 Juli mendatang.
Sangat Membantu
Tenaga Teknis Senior PMI Cabang Ende, Agustina Sina kepada Flores Pos mengatakan, kegiatan donor darah seperti yang dilakukan anggota Polres Ende itu memiliki andil yang sangat besar dalam membantu ketersediaan darah di PMI. “Kami merasa sangat terbantu karena di Ende masih ada yang takut donor darah.” Ketakutan itu, kata dia mungkin terjadi karena PMI belum terlalu melakukan sosialisasi terkait donor darah kepada masyarakat.
Sina mengatakan, kerja sama dnegan Polres Ende itu sudah rutin dilakukan. Bahkan, tidak saja dilakukan donor darah secara massal seperti itu. Pada saat dibutuhkan secara mendadak dapat dihubungi mengingat data mereka sudah terekam di PMI. Sehingga, kata dia, PMI sejauh ini tidak begitu mengalami kesulitan soal stok darah. Apalagi, selain anggota Polres, para pendonor lain yang pernah memberikand arahnya di PMI data mereka juga sudah dicatat. Ketika ada kebutuhan mendadak, apalagi waktu donor mereka sudah lewat tiga bulan maka mereka dapat dihubungi untuk donor darah.
Kebutuhan 120 Kantong Sebulan
Diakui pula, stok darah yang disimpan tidak begitu banyak dan disimpan secukupnya saja mengingat kebutuhan darah yang agak terbatas. “Kita di sini kan hanya dua rumah sakit yakni RSUD dan CIJ. CIJ juga tidak begitu banyak karena banyak operasi yang dirujuk ke RSUD. Kalau ada donor darah begini kita harus pisahkan serum agar tidak terbuang.” Kebutuhand arah maksimal setiap bulan sebanyak 120 kantong darah. Namun diakui, stok darah yang dimiliki PMI Ende terkadang juga dapat dikirim untuk mencukupi kebutuhan di rumah sakit di Maumere dan Bajawa. “Kalau ada kebutuhan di sana tinggal diminta dan kita kirim pake termos.”
Ditanya fasilitas dan tenaga teknis di PMI, Sina akui sejauh ini fasilitas pendukung sudah cukup memadai. Hanya saja, PMI hingga saat ini belum miliki satu peralatan yakni refrigator yaitu alat untuk pemisah darah. Alat itu, kata dia cukup mahal sehingga belum diadakan oleh PMI. Namun diakui bahwa persoalan itu sudah disampaikan kepada wakil bupati Ende dan sudah dianjurkan untuk diusulkan pada tahun anggaran 2010 nanti. Sedangkan untuk tenaga teknis, PMI sudah memiliki tenaga teknis yang cukup memadai. Terdapat tiga tenaga teknis yang telah mengikuti pelatihan, satu tenaga analis dan dua tenaga laboratorium PMI. PMI tidak dapat menyimpan darah saat ini buat dalam rangka
283 CPNSD Sudah Mulai Laksanakan Tugas
* Penyerahan NIP Sudah Dilakukan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebanyak 283 calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Ende yang merupakan formasi tahun anggaran 2008 saat ii sudah mulai melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing sesuai penempatan. Mereka melaksanakan tuags setelah menerima nomor induk pegawai yang diserahkan secara simbolis oleh bupati Ende pada pelaksanaan apel bendera beberapa waktu lalu. Penempatan para CPNSD ini ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ende, Djuman Fransiskus kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Sabtu (20/6). Fransiskus mengatakan, ke-283 CPNSD itu sudah mulai melaksanakan tugas setelah menerima penyerahan NIP yang dilakukan seara simbolis dalam apel bendera oleh bupati. Setelah menerima NIP, karena penempatan mereka sudah ditetapkan oleh BKN maka mereka langsung melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing.
Saat melaporkan diri pada unit kerja masing-masing sesuai SK BKN yang telah ditetapkan, unit kerja bersangkutan membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) dan terhitung mulai dikeluarkan SPMT maka mereka mulai bertugas pada unit kerja masing-masing. Pada Sabtu itu, banyak CPNSD yang mendatangi kantor BKD dan mereka yang dfatang itu, kata dia untuk menyerahkan SPMT masing-masing. SPMT itu untuk dibukukan di BKD dan selanjutnya SPMT itu diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mulai mengatur gaji para CPNSD tersebut.
Penempatan oleh BKN
Menyangkut penempatan para CPNSD ini, kendati dilakukan oleh BKN namun bupati masih memiliki kewenangan untuk mengatur penempatan mereka lebih lanjut. Untuk saat ini, mereka harus menjalankan keputusan yang ada dan selanjutnya baru diatur penempatan baru berdasarkan kebutuhan sesuai kewenangan bupati. Hal itu termasuk penempatan para guru yang selama ini bekerja di lembaga swasta namun setelah lulus CPNSD mereka semua ditempatkan oleh BKN di sekolah-sekolah negeri. “Bupati punya kewenangan untuk menempatkan mereka dan diperbantukan di sekolah swasta.”
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam arahannya kepada para CPNSD Senin lalu, meminta kepada para CPNSD untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan penempatan yang sudah dibuat oleh BKN. Pada saat itu semua CPNSD yang hadir menyatakan sanggup melaksanakan tugas sesuai penempatan dan siap mengamankan SK yang ada.
Tempatkan 195 PNS di Desa
Fransiskus mengatakan, Bupati Don Bosco M Wangge juga sudah merencanakan untuk menempatkan 195 pegawai negeri sipil (PNS) di 195 desa dan setelah itu menyusul di kelurahan. Penempatan tenaga PNS di desa itu, kata dia untuk menjadi fasilitator dengan masyarakat terutama dalam pengaturan dan perencanaan pemanfaatan dana-dana yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, sebelum ditempatkan, PNS yang akan ditempatkan di desa terlebih dahulu dibekali agar nantinya mereka bisa memfasilitasi dalam pembangunan desa. Pembekalan bekerja sama dengan BPMD yang menyiapkan materinya.
Menyangkut penempatan, kata dia, akan diatur sesuai dengan program unggulan di masing-masing desa. Dia mencontohkan, jika di salah satu desa memiliki keunggulan di bidang peternakan maka akan ditempatkan PNS yang memiliki keahlian di bidang peternakan. Demikian pula di daerah yang punya potensi pertanian, akan ditempatkan PNS yang memiliki latar pertanian. Hal itu perlu agar mereka bisa bekerja sesuai kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam membantu kemandirian di desa.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sebanyak 283 calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Ende yang merupakan formasi tahun anggaran 2008 saat ii sudah mulai melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing sesuai penempatan. Mereka melaksanakan tuags setelah menerima nomor induk pegawai yang diserahkan secara simbolis oleh bupati Ende pada pelaksanaan apel bendera beberapa waktu lalu. Penempatan para CPNSD ini ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ende, Djuman Fransiskus kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Sabtu (20/6). Fransiskus mengatakan, ke-283 CPNSD itu sudah mulai melaksanakan tugas setelah menerima penyerahan NIP yang dilakukan seara simbolis dalam apel bendera oleh bupati. Setelah menerima NIP, karena penempatan mereka sudah ditetapkan oleh BKN maka mereka langsung melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing.
Saat melaporkan diri pada unit kerja masing-masing sesuai SK BKN yang telah ditetapkan, unit kerja bersangkutan membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) dan terhitung mulai dikeluarkan SPMT maka mereka mulai bertugas pada unit kerja masing-masing. Pada Sabtu itu, banyak CPNSD yang mendatangi kantor BKD dan mereka yang dfatang itu, kata dia untuk menyerahkan SPMT masing-masing. SPMT itu untuk dibukukan di BKD dan selanjutnya SPMT itu diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mulai mengatur gaji para CPNSD tersebut.
Penempatan oleh BKN
Menyangkut penempatan para CPNSD ini, kendati dilakukan oleh BKN namun bupati masih memiliki kewenangan untuk mengatur penempatan mereka lebih lanjut. Untuk saat ini, mereka harus menjalankan keputusan yang ada dan selanjutnya baru diatur penempatan baru berdasarkan kebutuhan sesuai kewenangan bupati. Hal itu termasuk penempatan para guru yang selama ini bekerja di lembaga swasta namun setelah lulus CPNSD mereka semua ditempatkan oleh BKN di sekolah-sekolah negeri. “Bupati punya kewenangan untuk menempatkan mereka dan diperbantukan di sekolah swasta.”
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam arahannya kepada para CPNSD Senin lalu, meminta kepada para CPNSD untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan penempatan yang sudah dibuat oleh BKN. Pada saat itu semua CPNSD yang hadir menyatakan sanggup melaksanakan tugas sesuai penempatan dan siap mengamankan SK yang ada.
Tempatkan 195 PNS di Desa
Fransiskus mengatakan, Bupati Don Bosco M Wangge juga sudah merencanakan untuk menempatkan 195 pegawai negeri sipil (PNS) di 195 desa dan setelah itu menyusul di kelurahan. Penempatan tenaga PNS di desa itu, kata dia untuk menjadi fasilitator dengan masyarakat terutama dalam pengaturan dan perencanaan pemanfaatan dana-dana yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, sebelum ditempatkan, PNS yang akan ditempatkan di desa terlebih dahulu dibekali agar nantinya mereka bisa memfasilitasi dalam pembangunan desa. Pembekalan bekerja sama dengan BPMD yang menyiapkan materinya.
Menyangkut penempatan, kata dia, akan diatur sesuai dengan program unggulan di masing-masing desa. Dia mencontohkan, jika di salah satu desa memiliki keunggulan di bidang peternakan maka akan ditempatkan PNS yang memiliki keahlian di bidang peternakan. Demikian pula di daerah yang punya potensi pertanian, akan ditempatkan PNS yang memiliki latar pertanian. Hal itu perlu agar mereka bisa bekerja sesuai kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam membantu kemandirian di desa.
Dewan Mulai Bahas Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2008
* Dipertanyakan Pemanfaatan Dana Silpa Rp21 Miliar
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Setelah dibukanya sidang I Tahun 2009 pada Kamis (18/6) dan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan tahun anggaran 2008 oleh pemerintah, Panitia Angaran DPRD Ende mulai memasuki pembahasan perhitungan APBD tahun anggaran 2008 bersama tim anggaran pemerintah. Berbagai permasalahan baik menyangkut pendapatan dan belanja tahun anggaran 2008 diangkat dalam pembahasan ini.
Rapat Panitia Anggaran DPRD Ende dan tim anggaran eksekutif dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi didampingi Wakil Ketua Yohanes Woda Moa dan dihadiri sejumlah anggota Panitia Anggaran DPRD Ende. Dari tim anggaran pemerintah, hadir Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Ende, Bernadus Guru, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Abdul Syukur Muhamad dan sejumlah staf.
Heribertus Gani, anggota Panitia Anggaran DPRD Ende, di awal persidangan mempertanyakan total pendapatan tahun 2008. selain mempertanyakan pendapatan daerah, gani juga menyoroti pengeluaran yang perlu diklarifikasi. Klarifikasi atas pendapatan daerah dan realisasi belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2008 perlu dijelaskan secara rinci agar diketahui secara jelas realisasi penerimaan dan belanja itu dikeluarkan pada tahun 2008 atau tidak. Penjelasan pemerintah menurutnya juga perlu agar bisa diketahui secara jelas proyek-proyek yang dibawa ke tahun anggaran 2009 atau yang masuk dalam daftar penggunaan anggaran lanjutan (DPAL).
Pertanyakan Pinjaman Pihak Ketiga
Gani pada akhir persidangan kembali mempertanyakan penggunaan dana Silpa senilai Rp21 miliar. Menurutnya, penggunaan dana itu perlu diserahkan data-data konkrit pencairan dana. Hal itu, kata dia karena pemanfaatan dana itu tidak melalui pembahasan di forum Panitia Anggaran Dewan dan Komisi B. Permintaan data-data itu, lanjutnya agar bisa memberikan keyakinan kepada Panitia Anggaran Dewan terhadap pemanfaatan dana Silpa senilai Rp21 miliar dimaksud.
Selain itu, Gani juga mempertanyakan pemberian pinjaman dana kepada pihak ketiga pada tahun 2005 dan 2008 dengan total dana senilai Rp3,5 miliar. “Kita minta pemerintah berikan data-data ril menyangkut pinjaman ini. Kita mau lihat apakah pemberian pinjaman itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ini kebijakan sepihak pemerintah daerah.” Menurutnya, jika tidak ada data pendukung dan tidak dibenarkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan maka jelas dana itu harus dimasukan dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Plt Sekda, bernadus Guru mengatakan, bukti-bukti pengeluaran yang diminta untuk diklarifikasi baik pendapatan dan belanja adalah hal yang baik agar sama-sama mengetahui realisasi penerimaan dan belanja yang dikeluarkan pada tahun 2008 itu benar ada atau tidak. Hal itu menurutnya sangat erat kaitannya dengan DPAL kegiatan yang dibawa dari tahun 2008. Dijelaskan, ada beberapa kegiatan yang hingga akhir bulan Desember 2008 belum dapat diselesaikan dan harus dibawa ke tahun anggaran 2009 seperti proses pelelangan WKP Mutubusa yang dianggarkan dana pada waktu itu senilai Rp660 juta. Selain itu kegiatan pembangunan kantor camat Ende Selatan di Bagian Umum yang belum selesai di tahun 2008 dan dibawa ke tahun 2009 dan masuk DPAL. “Kegiatan yang belum selesai di Kimpraswil juga pemda perlu akui.”
Dijelaskan pula, pada tahun angaran 2008, dari total anggaran 496,157 miliar, yang berhasil diserap oleh seluruh entitas akuntasi sebesar Rp462,275 miliar. 6,83 persen dana belum digunakan atau belum diserap pada tahun 2008 dan itu, kata Guru harus diakui karena masuk dalam DPAL.
Pendapatan Lampaui Target
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah, Abdul Syukur melalui Kepala Bidang Akintansi, Mensi Tiwe menjelaskan, dilihat dari sisi pendapatan, pada tahun 2008 melampaui target. Sumbangsih terbesar dalam pelampauan target berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) terutama pada komponen pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar rp2,719 miliar terealisasi sebesar Rp3 miliar lebih atau 28,73 persen pelampauannya. Dari retribusi daerah, lanjut dia, ditargetkan sebesar Rp,9,146 realisasai sebesar Rp9,243 miliar atau lampaui target 1,05 persen. Sedangkan dari lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang cukup besar. Untuk pendapatan transfer pusat dari dana bagi hasil pajak dan non pajak senilai Rp17 miliar lebih terealisasi Rp20,280 miliar pelampauan 18,30 persen. Dana transfer pemerintah provinsi dari target Rp3,473 miliar realisasi Rp3,203 milair. Lain-lain PAD yang sah terutama pada hibah dari target Rp5,304 miliar realisasi Rp9,713 miliar dan terjadi pelampauan target 83,14 persen. Dengan demikian, kata Tewe, akumulasi total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2008 dari target senilai Rp414,265 miliar terealisasi Rp419,439 miliar atau terdapat pelampauan 1,25 persen.
Mohamad Orba K Imma, anggota Panitia Anggaran Dewan lainnya pada kesempatan itu mempertanyakan sisa lebih perhitungan apakah ada terjadi pelampauan penerimaan dan jika ada berapa besar pelampauan tersebut. Dia juga mempertanyakan belanja yang direalisasikan. Jika terjadi efisiensi dalam pembelanjaan juga jadi pertanyaan apakah itu terjadi karena adanya penghematan ataukah terjadi karena tidak dibelanjakan atau tidak diserap. “Pemerintah juga perlu menjelaskan kewajiban pihak ketiga yang sampai akhir masa angaran belum ditindaklanjuti.” Orba juga mempertanyakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang sangat mencolok. Menurut dia, jika terjadi banyak efisiensi anggaran karena dananya tidak diserap dan target yang ditetapkan tidak dapat dicapai maka hal itu menunjukan proses penganggaran yang tidak profesional. Ini juga merupakan salah ukuran kinerja entitas akuntansi dalam penyerapan dana.
Butuh Perhatian
Plt Sekda bernadus Guru mengatakan, menyangkut selisih saldo buku dan saldo kas bisa menjadi komponen silpa dan kinerja keuangan tahun 2008 diukur dari situ. Selisih antara saldo kas dan saldo buku menunjukan ada dana-dana yang dikeluarkan yang butuh perhatian. Kondisi ini , kata Guru juga kemungkinan terjadi karena ada penggunaan dana pada tahun 2008 yang mungkin lupa dicatat sehingga saat dilakukan pemeriksaan diungkap dan menjadi selisih. “39 miliar rupiah di buku kas dan saat pemeriksaan saldo kas tinggal 33 miliar rupiah.”
Terkait belum diserapnya dana 6,83 persen, kata Guru merupakan modal pembentukan silpa. Menurut dia, kinerja tahun anggaran 2008 boleh dikatakan baik karena adanya pelampauan pendapatan dan belanja kurang dari target yakni 6,83 persen. Untuk kinerja program dan kegiatan khusus belanja tidak langsung mencapai 91,29 persen sedangkan komponen belanja langsung belum mencapai 100 persen. Dari 34 entitas akuntansi, lanjutnya, kinerja keuangan dari sisi efisiensi belanja cukup besar. Dia mencontohkan di Dinas PPO dari dana Rp146,632 miliar yang disiapkan, outputnya hanya 144,319 miliar atau 98,42 persen. “Jadi pertanyaan kenapa hanya 98,42 persen. Apakah ada masalah?”
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Setelah dibukanya sidang I Tahun 2009 pada Kamis (18/6) dan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan tahun anggaran 2008 oleh pemerintah, Panitia Angaran DPRD Ende mulai memasuki pembahasan perhitungan APBD tahun anggaran 2008 bersama tim anggaran pemerintah. Berbagai permasalahan baik menyangkut pendapatan dan belanja tahun anggaran 2008 diangkat dalam pembahasan ini.
Rapat Panitia Anggaran DPRD Ende dan tim anggaran eksekutif dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi didampingi Wakil Ketua Yohanes Woda Moa dan dihadiri sejumlah anggota Panitia Anggaran DPRD Ende. Dari tim anggaran pemerintah, hadir Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Ende, Bernadus Guru, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Abdul Syukur Muhamad dan sejumlah staf.
Heribertus Gani, anggota Panitia Anggaran DPRD Ende, di awal persidangan mempertanyakan total pendapatan tahun 2008. selain mempertanyakan pendapatan daerah, gani juga menyoroti pengeluaran yang perlu diklarifikasi. Klarifikasi atas pendapatan daerah dan realisasi belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2008 perlu dijelaskan secara rinci agar diketahui secara jelas realisasi penerimaan dan belanja itu dikeluarkan pada tahun 2008 atau tidak. Penjelasan pemerintah menurutnya juga perlu agar bisa diketahui secara jelas proyek-proyek yang dibawa ke tahun anggaran 2009 atau yang masuk dalam daftar penggunaan anggaran lanjutan (DPAL).
Pertanyakan Pinjaman Pihak Ketiga
Gani pada akhir persidangan kembali mempertanyakan penggunaan dana Silpa senilai Rp21 miliar. Menurutnya, penggunaan dana itu perlu diserahkan data-data konkrit pencairan dana. Hal itu, kata dia karena pemanfaatan dana itu tidak melalui pembahasan di forum Panitia Anggaran Dewan dan Komisi B. Permintaan data-data itu, lanjutnya agar bisa memberikan keyakinan kepada Panitia Anggaran Dewan terhadap pemanfaatan dana Silpa senilai Rp21 miliar dimaksud.
Selain itu, Gani juga mempertanyakan pemberian pinjaman dana kepada pihak ketiga pada tahun 2005 dan 2008 dengan total dana senilai Rp3,5 miliar. “Kita minta pemerintah berikan data-data ril menyangkut pinjaman ini. Kita mau lihat apakah pemberian pinjaman itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ini kebijakan sepihak pemerintah daerah.” Menurutnya, jika tidak ada data pendukung dan tidak dibenarkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan maka jelas dana itu harus dimasukan dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Plt Sekda, bernadus Guru mengatakan, bukti-bukti pengeluaran yang diminta untuk diklarifikasi baik pendapatan dan belanja adalah hal yang baik agar sama-sama mengetahui realisasi penerimaan dan belanja yang dikeluarkan pada tahun 2008 itu benar ada atau tidak. Hal itu menurutnya sangat erat kaitannya dengan DPAL kegiatan yang dibawa dari tahun 2008. Dijelaskan, ada beberapa kegiatan yang hingga akhir bulan Desember 2008 belum dapat diselesaikan dan harus dibawa ke tahun anggaran 2009 seperti proses pelelangan WKP Mutubusa yang dianggarkan dana pada waktu itu senilai Rp660 juta. Selain itu kegiatan pembangunan kantor camat Ende Selatan di Bagian Umum yang belum selesai di tahun 2008 dan dibawa ke tahun 2009 dan masuk DPAL. “Kegiatan yang belum selesai di Kimpraswil juga pemda perlu akui.”
Dijelaskan pula, pada tahun angaran 2008, dari total anggaran 496,157 miliar, yang berhasil diserap oleh seluruh entitas akuntasi sebesar Rp462,275 miliar. 6,83 persen dana belum digunakan atau belum diserap pada tahun 2008 dan itu, kata Guru harus diakui karena masuk dalam DPAL.
Pendapatan Lampaui Target
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah, Abdul Syukur melalui Kepala Bidang Akintansi, Mensi Tiwe menjelaskan, dilihat dari sisi pendapatan, pada tahun 2008 melampaui target. Sumbangsih terbesar dalam pelampauan target berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) terutama pada komponen pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar rp2,719 miliar terealisasi sebesar Rp3 miliar lebih atau 28,73 persen pelampauannya. Dari retribusi daerah, lanjut dia, ditargetkan sebesar Rp,9,146 realisasai sebesar Rp9,243 miliar atau lampaui target 1,05 persen. Sedangkan dari lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang cukup besar. Untuk pendapatan transfer pusat dari dana bagi hasil pajak dan non pajak senilai Rp17 miliar lebih terealisasi Rp20,280 miliar pelampauan 18,30 persen. Dana transfer pemerintah provinsi dari target Rp3,473 miliar realisasi Rp3,203 milair. Lain-lain PAD yang sah terutama pada hibah dari target Rp5,304 miliar realisasi Rp9,713 miliar dan terjadi pelampauan target 83,14 persen. Dengan demikian, kata Tewe, akumulasi total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2008 dari target senilai Rp414,265 miliar terealisasi Rp419,439 miliar atau terdapat pelampauan 1,25 persen.
Mohamad Orba K Imma, anggota Panitia Anggaran Dewan lainnya pada kesempatan itu mempertanyakan sisa lebih perhitungan apakah ada terjadi pelampauan penerimaan dan jika ada berapa besar pelampauan tersebut. Dia juga mempertanyakan belanja yang direalisasikan. Jika terjadi efisiensi dalam pembelanjaan juga jadi pertanyaan apakah itu terjadi karena adanya penghematan ataukah terjadi karena tidak dibelanjakan atau tidak diserap. “Pemerintah juga perlu menjelaskan kewajiban pihak ketiga yang sampai akhir masa angaran belum ditindaklanjuti.” Orba juga mempertanyakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang sangat mencolok. Menurut dia, jika terjadi banyak efisiensi anggaran karena dananya tidak diserap dan target yang ditetapkan tidak dapat dicapai maka hal itu menunjukan proses penganggaran yang tidak profesional. Ini juga merupakan salah ukuran kinerja entitas akuntansi dalam penyerapan dana.
Butuh Perhatian
Plt Sekda bernadus Guru mengatakan, menyangkut selisih saldo buku dan saldo kas bisa menjadi komponen silpa dan kinerja keuangan tahun 2008 diukur dari situ. Selisih antara saldo kas dan saldo buku menunjukan ada dana-dana yang dikeluarkan yang butuh perhatian. Kondisi ini , kata Guru juga kemungkinan terjadi karena ada penggunaan dana pada tahun 2008 yang mungkin lupa dicatat sehingga saat dilakukan pemeriksaan diungkap dan menjadi selisih. “39 miliar rupiah di buku kas dan saat pemeriksaan saldo kas tinggal 33 miliar rupiah.”
Terkait belum diserapnya dana 6,83 persen, kata Guru merupakan modal pembentukan silpa. Menurut dia, kinerja tahun anggaran 2008 boleh dikatakan baik karena adanya pelampauan pendapatan dan belanja kurang dari target yakni 6,83 persen. Untuk kinerja program dan kegiatan khusus belanja tidak langsung mencapai 91,29 persen sedangkan komponen belanja langsung belum mencapai 100 persen. Dari 34 entitas akuntansi, lanjutnya, kinerja keuangan dari sisi efisiensi belanja cukup besar. Dia mencontohkan di Dinas PPO dari dana Rp146,632 miliar yang disiapkan, outputnya hanya 144,319 miliar atau 98,42 persen. “Jadi pertanyaan kenapa hanya 98,42 persen. Apakah ada masalah?”
Realisasi Pendapatan Daerah Hingga Mei Baru Mencapai Rp134,442 Miliar
* Target 2009 Rp427,463 Miliar
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Hingga memasuki pertengahan bulan Juni, penerimaan yang bersumber dari beberapa sumber pendapatan baru mencapai Rp134,442 miliar. Padahal target pendapatan daerah pada tahun 2009 secara keseluruhan mencapai Rp427,463 miliar. Dari sejumlah item pendapatan daerah, sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan yakni sebesar Rp411,145 miliar yang hingga akhir bulan Mei baru mencapai Rp129,369 miliar.
Demikian dikatakan, Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Abdul Syukur Muhamad di ruang kerjanya, Rabu (17/6). Abdul Syukur mengatakan, bicara menyangkut pendapatan daerah, ada beberapa sumber penerimaan yang menunjang pendapatan daerah antara lain, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk tahun 2009, katanya, Kabupaten Ende menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp427,463 miliar dan hingga akhir bulan Mei realisasi baru sebesar Rp134,442 miliar.
Sedangkan untuk dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pusat, Kabupaten Ende mendapatkan porsi sebesar Rp411,145 miliar dan telah terealisasi sebesar rp129,369 miliar. “Dana perimbangan ini kita hanya tunggu transfer dari atas.” Sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari target sebesar Rp6,635 miliar, baru terealisasi sebesar rp291,355 juta.
Capaian PAD Rp4,781
Miliar Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), kata Syukur, juga ada beberapa sumber penerimaan yang mendukung PAD antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sendiri pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp9,681 miliar dan hingga akhir bulan Mei baru terealisasi sebesar Rp4,781 miliar. Untuk PAD, penyumbang terbesar masih datang dari lain-lain PAD yang sah terutama dari penghasilan bungan uang-uang milik pemeerintah daerah yang ada di perbankan. Dari sumber ini, setiap tahun bisa mencapai nilai Rp6 miliar dan hingga akhir bulan Mei telah mencapai Rp4 miliar.
Menyangkut PAD yang merupakan usaha daerah ini, kata Syukur, pemerintah akan terus berupaya agar target sebesar rp9 miliar lebih itu dapat dicapai pada akhir tahun anggaran. Sebagai kepala dinas yang baru, kata Syukur, dia akan berupaya mencermati kondisi di lapangan mengingat dengan mutasi yang baru dilakukan lalu banyak terjadi perubahan komposisi dan iktu mempengaruhi dalam pencapaian target ini.
Menyinggung soal pajak bumi dan bangunan (PBB), Syukur akui adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhinya. Hal itu berdasarkan hasil pantauannya dalam beberapa kali kunjungan ke desa-desa. Kendati pada tahun ini ada peningkatan nilai penetapan pokok pajak namun ada sejumlah desa bahkan sudah melunasinya 100 persen. “Ini menunjukan kesadaran masyarakat yang sangat baik juga adanya peningkatan standar ekonomi masyarakat yang makin baik.”
Pemerintah Lebih Proaktif
Wakil Ketua Komisi B DPRD Ende, H Djamal Humris kepada Flores Pos, Kamis (18/6) mengatakan, dengan masih minimnya pendapatan daerah dari berbagai sumber pendapatan terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah maka pemerintah harus lebih proaktif dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Namun dia mengingatkan agar pemerintah dalam melakukan penetapan pajak dan retribusi perlu melalui kajian yang objektif dan rasional sehingga tidak mengundang reaksi negatif dari masyarakat.
Humris juga melihat dengan masih rendahnya capaian pendapatan dari target yang ditetapkan itu juga dikarekanakan kerja-kerja aparatur dalam hal ini juru pungut belum maksimal benar diberdayakan. Untuk itu, kata Humris, tidak ada kata lain bagi pemerintah selain aparatur atau petugas harus lebih diaktifkan dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak dan retribusi yang hingga kini belum tertagih.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Hingga memasuki pertengahan bulan Juni, penerimaan yang bersumber dari beberapa sumber pendapatan baru mencapai Rp134,442 miliar. Padahal target pendapatan daerah pada tahun 2009 secara keseluruhan mencapai Rp427,463 miliar. Dari sejumlah item pendapatan daerah, sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan yakni sebesar Rp411,145 miliar yang hingga akhir bulan Mei baru mencapai Rp129,369 miliar.
Demikian dikatakan, Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Abdul Syukur Muhamad di ruang kerjanya, Rabu (17/6). Abdul Syukur mengatakan, bicara menyangkut pendapatan daerah, ada beberapa sumber penerimaan yang menunjang pendapatan daerah antara lain, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk tahun 2009, katanya, Kabupaten Ende menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp427,463 miliar dan hingga akhir bulan Mei realisasi baru sebesar Rp134,442 miliar.
Sedangkan untuk dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pusat, Kabupaten Ende mendapatkan porsi sebesar Rp411,145 miliar dan telah terealisasi sebesar rp129,369 miliar. “Dana perimbangan ini kita hanya tunggu transfer dari atas.” Sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari target sebesar Rp6,635 miliar, baru terealisasi sebesar rp291,355 juta.
Capaian PAD Rp4,781
Miliar Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), kata Syukur, juga ada beberapa sumber penerimaan yang mendukung PAD antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sendiri pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp9,681 miliar dan hingga akhir bulan Mei baru terealisasi sebesar Rp4,781 miliar. Untuk PAD, penyumbang terbesar masih datang dari lain-lain PAD yang sah terutama dari penghasilan bungan uang-uang milik pemeerintah daerah yang ada di perbankan. Dari sumber ini, setiap tahun bisa mencapai nilai Rp6 miliar dan hingga akhir bulan Mei telah mencapai Rp4 miliar.
Menyangkut PAD yang merupakan usaha daerah ini, kata Syukur, pemerintah akan terus berupaya agar target sebesar rp9 miliar lebih itu dapat dicapai pada akhir tahun anggaran. Sebagai kepala dinas yang baru, kata Syukur, dia akan berupaya mencermati kondisi di lapangan mengingat dengan mutasi yang baru dilakukan lalu banyak terjadi perubahan komposisi dan iktu mempengaruhi dalam pencapaian target ini.
Menyinggung soal pajak bumi dan bangunan (PBB), Syukur akui adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhinya. Hal itu berdasarkan hasil pantauannya dalam beberapa kali kunjungan ke desa-desa. Kendati pada tahun ini ada peningkatan nilai penetapan pokok pajak namun ada sejumlah desa bahkan sudah melunasinya 100 persen. “Ini menunjukan kesadaran masyarakat yang sangat baik juga adanya peningkatan standar ekonomi masyarakat yang makin baik.”
Pemerintah Lebih Proaktif
Wakil Ketua Komisi B DPRD Ende, H Djamal Humris kepada Flores Pos, Kamis (18/6) mengatakan, dengan masih minimnya pendapatan daerah dari berbagai sumber pendapatan terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah maka pemerintah harus lebih proaktif dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Namun dia mengingatkan agar pemerintah dalam melakukan penetapan pajak dan retribusi perlu melalui kajian yang objektif dan rasional sehingga tidak mengundang reaksi negatif dari masyarakat.
Humris juga melihat dengan masih rendahnya capaian pendapatan dari target yang ditetapkan itu juga dikarekanakan kerja-kerja aparatur dalam hal ini juru pungut belum maksimal benar diberdayakan. Untuk itu, kata Humris, tidak ada kata lain bagi pemerintah selain aparatur atau petugas harus lebih diaktifkan dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak dan retribusi yang hingga kini belum tertagih.
Jembatan Lowo Bu’u di Watuneso Masuki Tahapan Pengecoran Pertama
* Ganti Sejumlah Besi yang Rusak
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Kepala Bidang Cipta Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Fransiskus Lewa mengatakan, jembatan Lowo Bu’u di Watuneso kecamatan Lio Timur yang dikerjakan oleh CV Novita Karya Taga yang sebelumnya sempat ambruk dan harus dikerjakan ulang oleh kontraktor yang sama telah memasuki pengecoran tahap pertama. Untuk pengerjaan jembatan itu, membutuhkan tiga tahapan pengecoran.
Frans Lewa di ruang kerjanya, Kamis (18/6) menegaskan, pengerjaan ulang jembatan terebut sebenarnya sudah bisa selesai lebih awal namun karena masih ada kendala-kendala teknis di lapangan yang dihadapi sehingga pekerjaan sedikit mengalami keterlambatan.
Dalam proses penegrjaan itu, ada beberapa hal teknis seperti penggunaan besi bekas yang sebelumnya sempat dipersoalkan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Setelah dicek kembali ada beberapa besi yang kondisinya sangat bengkong direkomendasikan kepada pelaksana untuk diganti. Besi-besi yang masih digunakan masih diminta kepada kontraktor pelaksana agar kembali menambahkan lagi besi untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Namun persoalan itu tidak menjadi penghambat dalam proses pekerjaan itu dan sudah memasuki proses pengecoran tahap pertama.
Setelah dilakukan pengecoran tahap pertama belum dapat dilakukan pengecoran tahap kedua. Pengecoran tahap kedua, kata dia butuh waktu setelah selesai beberapa waktu pengecoran tahap pertama. Dalam proses pengerjaan ini, kata dia, pihak kontraktor juga meminta perpanjangan masa kerja. Kontraktor sudah mengajukan perpanjangan 180 hari kerja namun atas beberapa pertimbangan, diberikan 160 hari kerja.
Sementara untuk jembata Nangaba, kata Lewa, di Kecamatan Ende yang juga dikerjakan oleh kontraktor yang sama yang juga sempat ambruk beberapa waktu lalu saat ini sudah mulai digunakan masyarakat. Proses pengecorannya sudah selesai dan tinggal menunggu proses pengaspalan. Jika sudah dilakukan pengaspalan maka langsung dilakukan PHO.
Perketat Pengawasan
Marsel, warga Watuneso meminta kepada dinas teknis terkait untuk terus melakukan pemantauan pekerjaan di lapangan. Menurutnya, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut memang memiliki keahlian untuk mengerjakan jembatan namun ada hal-hal teknis tertentu yang membutuhkan masukan dan bimbingan dari dinas teknis. Jika tidak didampingi terus, dia khawatir kejadian ambruknya jembatan tersebut yang pernah terjadi beberapa waktu lalu bsia terulang kembali. “Untuk hindari kejadian serupa perlu pengawasan ketat dari Dinas PU.”
Dia juga meminta kontraktor agar mengerjakannya secara baik. Dana yang begitu besar yang telah dipercayakan pemerintah hendaknya dikelola secara bertanggung jawab agar bisa menghasilkan jembatan yang kualitasnya terjamin dan dapat digunakan masyarakat. “Kami minta kontraktor kerja tanggung jawab. Kami tidak mau baru selesai kerja kami pakai langsung rusak.”
Untuk diketahui jembata Lowobu di Desa Woloaro Kecamatan Lio Timur yang dikerjakan oleh CV Novita Karya Taga dengan pagu dana Rp1,4 miliar tahun anggaran 2008. jembatan ini rubuh pada Jumad, 6 Februari 2008 lalu sekira pukul 14.00 siang. Ambruknya jembatan yang sedang dalam proses pengerjaan itu disinyalir terjadi karena dibongkarnya pemancang yang dipasang untuk menyaggah jembatan yang sedang dikerjakan. Jembatan ini dalam pengerjaan ada dua tahapan pekerjaan yang harus dilalui yakni bangunan bawah berupa dinding penuh beton bertulang dan pekerjaan konstruksi bangunan atas berupa box girders.
Tahapan pekerjaan bawah sudah selesai dikerjakan dan tinggal memasuki pekerjaan atas yang baru satu kali pengecoran. Realisasi fisik dari pekerjaan itu telah mencapai 70,46 persen dengan total keuangan yang telah direalisasikan sebesar Rp940,769 juta. Fisik yang tersisa 29,54 persen dengan dana yang masih tersisa sebanyak Rp464,685 juta. Proyek tersebut juga sudah dua kali diadendum. Addendum pertama pada 1 Agustus 2008 dan addendum kedua pada 10 Desember 2008. namun dalam proses penegrjaan jembatan ini ambruk dan akhirnya harus dikerjakan ulang oleh kontraktor yang sama dari CV Novita Karya Taga.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Kepala Bidang Cipta Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Fransiskus Lewa mengatakan, jembatan Lowo Bu’u di Watuneso kecamatan Lio Timur yang dikerjakan oleh CV Novita Karya Taga yang sebelumnya sempat ambruk dan harus dikerjakan ulang oleh kontraktor yang sama telah memasuki pengecoran tahap pertama. Untuk pengerjaan jembatan itu, membutuhkan tiga tahapan pengecoran.
Frans Lewa di ruang kerjanya, Kamis (18/6) menegaskan, pengerjaan ulang jembatan terebut sebenarnya sudah bisa selesai lebih awal namun karena masih ada kendala-kendala teknis di lapangan yang dihadapi sehingga pekerjaan sedikit mengalami keterlambatan.
Dalam proses penegrjaan itu, ada beberapa hal teknis seperti penggunaan besi bekas yang sebelumnya sempat dipersoalkan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Setelah dicek kembali ada beberapa besi yang kondisinya sangat bengkong direkomendasikan kepada pelaksana untuk diganti. Besi-besi yang masih digunakan masih diminta kepada kontraktor pelaksana agar kembali menambahkan lagi besi untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Namun persoalan itu tidak menjadi penghambat dalam proses pekerjaan itu dan sudah memasuki proses pengecoran tahap pertama.
Setelah dilakukan pengecoran tahap pertama belum dapat dilakukan pengecoran tahap kedua. Pengecoran tahap kedua, kata dia butuh waktu setelah selesai beberapa waktu pengecoran tahap pertama. Dalam proses pengerjaan ini, kata dia, pihak kontraktor juga meminta perpanjangan masa kerja. Kontraktor sudah mengajukan perpanjangan 180 hari kerja namun atas beberapa pertimbangan, diberikan 160 hari kerja.
Sementara untuk jembata Nangaba, kata Lewa, di Kecamatan Ende yang juga dikerjakan oleh kontraktor yang sama yang juga sempat ambruk beberapa waktu lalu saat ini sudah mulai digunakan masyarakat. Proses pengecorannya sudah selesai dan tinggal menunggu proses pengaspalan. Jika sudah dilakukan pengaspalan maka langsung dilakukan PHO.
Perketat Pengawasan
Marsel, warga Watuneso meminta kepada dinas teknis terkait untuk terus melakukan pemantauan pekerjaan di lapangan. Menurutnya, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut memang memiliki keahlian untuk mengerjakan jembatan namun ada hal-hal teknis tertentu yang membutuhkan masukan dan bimbingan dari dinas teknis. Jika tidak didampingi terus, dia khawatir kejadian ambruknya jembatan tersebut yang pernah terjadi beberapa waktu lalu bsia terulang kembali. “Untuk hindari kejadian serupa perlu pengawasan ketat dari Dinas PU.”
Dia juga meminta kontraktor agar mengerjakannya secara baik. Dana yang begitu besar yang telah dipercayakan pemerintah hendaknya dikelola secara bertanggung jawab agar bisa menghasilkan jembatan yang kualitasnya terjamin dan dapat digunakan masyarakat. “Kami minta kontraktor kerja tanggung jawab. Kami tidak mau baru selesai kerja kami pakai langsung rusak.”
Untuk diketahui jembata Lowobu di Desa Woloaro Kecamatan Lio Timur yang dikerjakan oleh CV Novita Karya Taga dengan pagu dana Rp1,4 miliar tahun anggaran 2008. jembatan ini rubuh pada Jumad, 6 Februari 2008 lalu sekira pukul 14.00 siang. Ambruknya jembatan yang sedang dalam proses pengerjaan itu disinyalir terjadi karena dibongkarnya pemancang yang dipasang untuk menyaggah jembatan yang sedang dikerjakan. Jembatan ini dalam pengerjaan ada dua tahapan pekerjaan yang harus dilalui yakni bangunan bawah berupa dinding penuh beton bertulang dan pekerjaan konstruksi bangunan atas berupa box girders.
Tahapan pekerjaan bawah sudah selesai dikerjakan dan tinggal memasuki pekerjaan atas yang baru satu kali pengecoran. Realisasi fisik dari pekerjaan itu telah mencapai 70,46 persen dengan total keuangan yang telah direalisasikan sebesar Rp940,769 juta. Fisik yang tersisa 29,54 persen dengan dana yang masih tersisa sebanyak Rp464,685 juta. Proyek tersebut juga sudah dua kali diadendum. Addendum pertama pada 1 Agustus 2008 dan addendum kedua pada 10 Desember 2008. namun dalam proses penegrjaan jembatan ini ambruk dan akhirnya harus dikerjakan ulang oleh kontraktor yang sama dari CV Novita Karya Taga.
Langganan:
Postingan (Atom)
