Selama 9 Tahun, Dinas Koperasi Salurkan Pinjaman Rp6,8 Miliar

* Kepada Koperasi dan UKM

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Dalam kurun waktu sembilan tahun dari tahun 2000-2009, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Ende berhasil menyalurkan Rp6,8 miliar dana bantuan kepada koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Koperasi dan UKM ini adalah binaan dinas. Pinjaman dana yang diberikan ini dengan bunga yang cukup ringan yakni hanya setengah persen. Namun sejauh ini, belum semua dana yang disalurkan itu mampu dikembalikan oleh koperasi dan UKM. Dinas tengah berupaya menagih kembali dana pinjaman yang masih berada di tangan koperasi dan UKM.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Agustinus Walle Wae kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Sabtu (6/3) didampingi Kepala Bidang Pengembangan UMKM, Rokus Daton dan Kepala Bidang Pengembangan Simpan Pinjam, Kapitan Langga.

Dikatakan, pinjaman dana yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang ada di Ende tersebut sumber dananya ada yang dari APBN, APBD I dan APBD II. Total dana secara keseluruhan yang mampu disalurkan sebanyak Rp6,809 miliar. Dari total pinjaman yang diberikan itu, sebanyak Rp1,562 miliar disalurkan kepada 198 UKM yang ada di Kabupaten Ende. Bantuan terbesar diberikan kepada 124 koperasi yang mencapai angka Rp5,247 miliar.

Hanya saja, kata Walle Wae, dari keeluruhan dana yang disalurkan, angsurannya tidak selancar yang diharapkan. Masih banyak sisa angsuran yang hingga kini masih berada di tangan koperasi dan UKM. Total angsuran yang masih berada di tangan koperasi dan UKM mencapai Rp6,613 miliar. Total angsuran ini merupakan total dari pokok pinjaman dan bunga. “Kita akan coba lakukan penagihan seluruh dana yang masih ada di tangan peminjam,” kata Walle Wae.

Untuk itu, lanjut dia, dinas telah membuat surat pemberitahuan kepada koperasi dan UKM yang hingga kini masih memiliki kewajiban angsuran. Surat pemberitahuan itu dibuat dengan merinci besar pinjaman, besar angsuran yang sudah dikembalikan dan sisa angsuran yang belum dikembalikan. Dari surat pemberitahuan tersebut, baru diketahui kondisi yang sebenarnya misalnya besar angsuran ril yang masih ditangan peminjam dan besar angsuran yang telah dikembalikan ke dinas. “Surat pemberitahuan itu kita buat untuk cocokan kondisi ril yang sebenarnya dengan data yang dimiliki dinas,” kata Walle Wae.

Setelah mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut, lanjutnya, dapat diketahui mana koperasi dan UKM yang masuk kategori macet dan mana yang masih bisa melanjutkan angsuran. Selanjutnya, jika masih menunggak akan dibuat surat peringatan sebanyak tiga kali dan jika masih menunggak maka akan dibuat surat penagihan. Bagi peminjam yang masih menunggak dan sudah melebihi batas waktu pengembalian, akan dibuat penjadwalan ulang agar mereka mulai mengangsur kembali.

Diakui, langkah yang dilakukan itu bukan untuk menyusahkan koperasi dan UKM. Namun, kata dia, langkah itu perlu dilakuikan agar bisa mengetahui besaran angsuran dan tunggakan yang masih ada di tangan peminjam. Selain itu agar ada pengakuan pinjaman oleh kelompok usaha dan koperasi.

Belajar dari kondisi seperti ini, ke depan dinas akan lebih selektif lagi dalam pemberian bantuan dana kepada koperasi dan UKM. Menurutnya, jika ada proposal yang masuk harus lengkap dengan nama-nama peminjam dilampiri KTP terbaru. Selanjutnya, akan akan turun lapangan untuk lakukan survei untuk melihat kelayakan usaha dan harus bertemu dengan anggota. Pada saat penyaluran dana, para peminjam akan dibuat surat pernyataan peminjaman dan kesepakatan untuk tidak menunggak.

Rokus Daton mengatakan, pemberian pinjaman kepada UKM lebih diarahkan untuk diberikan kepada UKM yang memiliki usaha yang berdampak luas. Usaha berdampak luas yang dimaksudkan adalah seperti menyerap tenaga kerja dan menggunakan bahan lokal.

Terkait banyaknya UKM dan koperasi yang masih menunggak angsuran, Daton akui hal itu. Namun, lanjutnya, kendati banyak UKM yang menunggak angsuran namun tidak semua UKM berlaku demikian. Masih banyak UKM yang pengembalian pinjamannya lancar.

Bahkan, kata Daton, ada sejumlah UKM yang setelah mendapatkan dana bantuan dari dinas, pengembangan usahanya berjalan bagus. Dia mengambil contoh UD Sumber Kasih yang bergerak di bidang mebeler di Ndao yang berkembang cukup baik setelah mendapatkan dana bantuan dari dinas.

Ingin Musisi NTT Bisa Pentas di Musik Nasional

* Roy Boomerang Jumpa Fans di Hotel Dwi Putra

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Beberapa kali mengunjungi beberapa kota di NTT dan pertama kali menginjakan kaki di Ende, Roy Boomerang merasakan NTT memiliki potensi musik yang sangat besar. Bahkan, jauh sebelum the Beatles dan grup musik dunia lainnya menghentak panggung ada group musik Tilman’s Brothers yang telah menghentak dunia musik. Setelah ditelusuri, ternyata Tilman’s Brothers adalah orang NTT. Ini menurut Roy Boomerang menunjukan bahwa NTT memiliki potensi di bidang musik yang sangat bagus. Bahkan, potensi ini jika dikembangkan dan didukung semua pihak bukan tidak mungkin musisi NTT bisa pentas di tingkat nasional suatu saat nanti. “Saya selalu berdoa suatu saat musisi NTT bisa pentas di tingkat nasional,” kata Roy.

Roy Boomerang saat gelar jumpa fans dan makan bareng di Hotel Dwi Putra, Sabtu (6/3) tampil santai. Kepada para penggemarnya, Roy bilang agar musisi NTT bisa maju perlu didukung. Dukungan penuh harus datang dari insan pers terutama radio dan TV lokal agar skill para musisi bisa dieskplorasi dan ditunjukan kepada publik. Suport juga harus diberikan oleh sesama rekan musisi, pengamat musik dan harus tidak berjalan bersama tidak boleh jalan sendiri-sendiri.

Selama ini diakui atau tidak memang kiblat musik masih di Pulau Jawa. Menurut Roy hal itu wajar saja karena manfaatkan teknologi yang sudah sangat maju saat ini. Namun, menurut dia bukan berarti musisi di timur Indonesia tidak bisa muncul di pentas nasional. Roy berbagi tips kepada musisi agar bisa maju misalnya tampil dengan gaya khas dan unik. Banyak rumah produksi yang selama ini sudah mendengar begitu banyak musik. Namun ketika mendengar sesuatu yang unik dan beda akan membuat mereka lebih tertarik. Dia mengambil contoh grup musik Seila on 7. Soni Music merasa tertarik hanya dari keunikan namanya dan setelah didengarkan lagu-lagunya mreka suka sehingga akhirnya diorbitkan. “Jadi kalau mau bermusik buat lagu sesuai kemampuan. Jangan tampil seperti Boomerang, Jamrud dan group musik lainnya. Mereka berada di posisi sekarang karena keunikan masing-masing,” tutur Roy.

Kehadiran Roy Boomerang di Ende dalam rangka menghadiri Flores Rockaddiction Fest Dancer Competition yang diselenggarakan MP Enterprise. Kegiatan lomba telah berlangsung dari Rabu dan babak finalnya pada Sabtu malam di Stadion Marilonga. Selain sebagai bintang tamu, Roy Boomerang juga menjadi salah satu juri pada perlombaan tersebut.

Direktur MP Enterprice, Doni pada kesempatan jumpa fans itu mengatakan, dari dulu, dia berkeinginan menghadirkan Roy Boomerang yang sudah memiliki nama dan prestasi di pentas musik nasional. Namun keinginan itu selalu diragukan banyak pihak. Namun, kata Doni, akhirnya MP Enterprice bekerja sama dengan berbagai pihak dalam kegiatan ini akhirnya bisa mendatangkan Roy sang vokalis group musik rock Boomerang.

Ende Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Jambore Daerah

* Pengurus Majelis Pembimbing Cabang dan Kwartir Cabang Dilantik

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kabupaten Ende ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara jambore daerah (Jamda) VII 2010. Pelaksanaan jamda VII 2010 di Ende ini akan diikuti 1500 pramuka pengalang dari seluruh kabupaten se-NTT. Kegiatan ini juga merupakan persiapan untuk mengikuti jambore nasional di Palembang Sumatera Selatan mendatang.

Hal itu dikatakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Cabang dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ende, bertempat di lantai dua kantor bupati, Jumad (5/3).

Lebu Raya mengatakan, untuk suksesnya pelaksanaan jamda di Ende ini, sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, kwartir Cabang maupun masyarakat Kabupaten Ende.

Pada bagian lain sambutannya, Lebu Raya juga meminta dukungan pemerintah dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu gerakan pramuka di daerah. Dukungan dalam bentuk alokasi dana, katanya sudah dilakukan pemerintah provinsi dan diharapkan akan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal yang sama diharapkan dapat pula dilakukan di kabupaten.

Lebu Raya juga mengatakan dia tidak ingin pramuka melaksanakan kegiatan tanpa makna. Menurutnya, karena merupakan suatu gerakan maka anggota pramuka harus selalu bergerak dan tidak boleh muncul hanya pada saat jambore. Pramuka, kata Lebu Raya lebih lanjut, merupakan wadah pembinaan mental, moral dan karakter generasi muda bangsa. Karena itu mental instan tidak boleh ada di gerakan pramuka. “Perlu proses pembinaan pematangan agar betul-betul matang,” kata Lebu Raya.

Anggota pramuka, kata Lebu Raya diharapkan juga mampu mengambil inisiatif dan menjadi pelopor. Terkait dengan program pemerintah provinsi anggur merah, pramuka juga harus mengambil inisiatif untuk mendukungnya. Demikian pula terhadap gerakan swasembada pangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ende, hendaknya pramuka mengambil inisiatif untuk mendukung gerakan swasembada pangan dimaksud. “Pemerintah Ende sedang canangkan gerakan swasembada pangan maka pramuka harus tampil sebagai inisiator untuk mendukung gerakan swasembada pangan.”

Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ende, Letkol Inf. Frans Tomas dalam sambutannya mengatakan, momen pelantikan merupakan wahana dan sarana instrospeksi guna memperbaiki Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ende. Momen ini juga sangat baik bagi pembinaan kepramukaan dalam rangka pembinaan kepribadian, mental dan moral generasi muda.

Pramuka, lanjut Tomas merupakan pendidikan non formal untuk membentuk watak dan pekerti yang baik. Dia berharap melalui pembinaan di dalam gerakan pramuka, dapat menjadi kader muda yang tangguh.

Pada kesempatan itu, Kteua Majelis Pembina Daerah Gerakan Pramuka NTT, Frans Lebu Raya juga menyerahkan bantuan kepada Gerakan Pramuka Cabang Ende berupa sejumlah perlengkapan pramuka. Gubernur Lebu Raya juga menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah gereja, kapela dan sekolah di Kabupaten Ende.

Listrik Padam Terus, Komisi B Panggil PLN

* Pelayanan PLN Tidak Profesional

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Menyikapi permasalahan pemadaman listrik yang sering terjadi beberapa minggu terakhir ini, Komisi B DPRD Ende memanggil pihak manajemen PT PLN Cabang Flores Bagian Barat untuk dengar pedapat. Selama ini, masyarakat Ende begitu memahami kondisi pemadaman listrik ini dan selalu menerima permintaan maaf dari pihak manajemen PLN. Namun PLN tidak pernah menanggung semua kerusakan barang elektronik milik konsumen yang disebabkan pemadaman listrik selama ini.

Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Ende dengan PT PLN Cabang FBB ini dipimpin Ketua Komisi B, Abdul Kadir Hasan didampingi Wakil Ketua Komisi B, Herman Yosep Wadhi. Hadir juga sejumlah anggota Komisi B diantaranya, Arminus Wuni Wasa, Haji Pua Saleh, Astuti Juma, Sudrasman A Nuh, Haji Sarwo Edi. Hadir juga anggota Komisi lainnya diantaranya Yulius Rada, Oktavianus Moa Mesi dan sejumlah anggota lainnya. Sedangkan dari PT PLN Cabang FBB, hadir Pelaksana Harian Manager PT PLN Cabang FBB, Harmaji, Manager Pembangkit PLTD Mautapaga, Gabriel Ratu bersama staf lainnya.

Abdul Kadir Hasan pada kesempatan itu mempersoalkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dan tanpa persetujuan DPRD Ende. Dia juga mempersoalkan pemadaman listrik di luar kontrak antara konsumen dengan PLN. Menurutnya, pemadaman yang dilakukan bukan karena keadaan force major atau bencana merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 maka beban tanggung jawabnya ada pada PLN.

Selama ini, lanjut Kadir, masyarakat mengeluhkan jika masyarakat tidak membayar listrik dikenai denda dan jika lebih dari tiga bulan tidak membayar maka PLN melakukan penyegelan. “Lalu kalau PLN tidak layani konsumen dan lakukan pemadaman apa yang dilakukan. Apa kompensasinya terhadap konsumen yang dirugikan dengan pemadaman listrik itu?” tanya Kadir.

Hal senada juga dikemukakan Oktavianus Moa Mesi. Menurutnya, selama ini banyak persoalan yang terjadi akibat pemadaman listrik. Banyak peralatan rumah tangga dan barang elektronik milik masyarakat rusak. Bahkan, kata Fian, akibat pemadaman listrik ada satu rumah di Ndona yang terbakar. Namun terhadap semua itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan masyarakat tidak menuntuk hak mereka kepada PLN.

Hal itu juga karena masyarakat selama ini tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka jika terjadi pemadaman listrik seperti itu. Selama ini, kata dia, konsumen listrik di PLN paling baik. Walau terus dilakukan pemadaman mereka masih terima hanya dengan permintaan maaf dari manajemen PLN. “Minta maaf selesai. PLN tidak pernah tanggung jawab atas segala kerusakan yang dirasakan konsumen,” kata Fian.

Pelaksana Harian Manager PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Harmaji pada kesempatan itu menjelaskan, sejauh ini PLN belum menaikan tarif dasar listrik (TDL). TDL yang berlaku selama ini masih merujuk pada TDL tahun 2004. yang dilakukan PLN saat ini, lanjut Harmaji adalah penetapan batas hemat untuk pelanggan di atas 6600 Va diberlakukan batas hemat di mana jika dulu disubsidi 80 persen maka sekarang subsidi berkurang menjadi 50 persen dari pemakaian. Hal itu, kata dia artinya, batas hemat sampai 50 persen masih menikmati subsidi tarif.

Pemberlakuan batas hemat ini, kata dia merupakan suatu bentuk ajakan kepada masyarakat berhemat dan jika berhemat maka rekening dibantu pemerintah melalui subsidi. Diakuinya, selama ini terdapat 300 pelanggan dan hanya 176 yang terkena batas hemat. Hanya 40 persen yang pemakaian di atas rata-rata nasional 60 persen masih hemat dan tidak terkena batas hemat.

Pemberlakuan batas hemat itu juga, urai Harmaji dipicu oleh pengurangan subsidi pemerintah. Untuk PLN Cabang FBB subsidinya dipangkas Rp28 miliar. Pemangkasan ini dengan harapan pemakaian bahan bakar dikurangi. Dengan demikian harapan PLN, masyarakat dapat berhemat dalam penggunaan listrik.

Terkait pemadaman yang dilakukan akhir-akhir ini, lanjut Harmaji, dilakukan karena adanya kerusakan pada mesin pembangkit. Dalam pelayanan, PLN memiliki mutu pelayanan sehingga terkait pemadaman, masyarakat dapat menuntut pengantian biaya beban kepada PLN sebesar 10 persen jika listrik dipadamkan 2 x 24 berturut-turut akibat kelemahan PLN. Menurutnya, listrik menyaa noral tanpa gangguan bukan hanya merupakan harapan masyarakat namun juga merupakan harapan PLN. “Itu harapan kita bersama karena kalau listrik padam harus keluarkan biaya ekstra.”

Dikatakan, PLN selalu mengupayakan untuk memulihkan kondisi ini secepatnya. Namun, lanjutnya, itulah kekurangan PLN dalam pelayanan kepada konsumen.

Sudrasman Nuh mengatakan, penjelasan yang diberikan PLN datar-datar saja dan kurang mengena dengan substansi yang dipersoalkan Dewan. PLN, lanjut Sudrasman merupakan perusahaan profesional hanya saja dalam pelayanan kepada konsumen PLN tidak profesional. “Ini harus menjadi perhatian khusus.” Kerusakan yang terjadi saat ini sampai menimbulkan terjadinya pemadaman bukan baru terjadi tahun ini namun sudah bertahun-tahun terjadi. Kondisi ini menunjukan manajemen PLN tidak melakukan studi kelayakan terhadap mesin pembangkit yang dimiliki.

Hal senada dikatakan Haji Mohamad Taher usai dialog tersebut. Menurutnya, alasan kerusakan mesin sehingga mengganggu distribusi pasokan listrik kepada konsumen merupakan alasan klasik dari tahun ke tahun. Selama ini, kata dia, PLN selalu mengakui mesin yang digunakan rusak. Namun kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di mana PLN tetap menerima pemasangan baru padahal mengaku selalu kekurangan daya.

Dia juga menyoroti kondisi keuangan PLN yang katanya selalu merugi. Kondisi ini menurutnya juga sangat bertolak belakang dengan gaya hidup para pegawai PLN yang terkesan mewah. Selain itu, PLN terus melakukan penerimaan tenaga kerja baru di lingkup PLN. “Bagaiamana kita mau bilang PLN rugi kalau gaji karyawannya tinggi dan selalu ada penerimaan karyawan baru,” kata Haji Taher. Menurutnya, seharusnya manajemen PLN mempertimbangkan kondisi keuangan yang katanya merugi itu dengan melakukan sejumlah langkah. Dia mencontohkan, kalau kondisi keuangan terbatas harusnya PLN dapat melakukan rasionalisasi karyawan. Dengan pengurangan tenaga kerja maka dapat menghemat pembiayaan dan anggaran yang seharusnya untuk tenaga kerja itu bisa dialihkan untuk pembelian mesin baru. “Tapi itu selama ini tidak dilakukan. Justru terus terima tenaga kerja baru.”

Dia meminta agar PLN mengembalikan apa yang menjadi hak para konsumenidfak menyegelsepertipermintaan maaf tidakmenerima Dalam dengar pendapat ini, Komisi B meminta tanggung jawab PLN terkait kewajiban mereka dalam pelayanan kepada konsumen.