20 April 2010

Kantor Dinas Kesehatan Ende Dibobol Pencuri

* Polisi Curigai Ada Keterlibatan Orang Dalam

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ende di Jalan Melati pada Rabu (24/3) malam dibobol pencuri. Pencuri masuk ke ruangan sekretaris setelah membobol kaca jendela. Dalam aksi pencurian ini, pencuri tidak saja beraksi di ruangan sekretaris namun juga di ruanganm tata usaha dan ruangan bendahara. Namun dalam askinya ini, tidak ada barang yang hilang. Pencuri hanya merusak dan mengobrak-abrik sejumlah dokumen di dalam ruangan dan merusak brankas yang berhasil dibawa keluar ruangan.


Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ende, AKP Yulius Ola di ruang kerjanya, Kamis (25/3) mengatakan, kejadian pencurian diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.00 atau pukul 11 malam karena pada pukul 23.00, penjaga malam sempat berkeliling kantor dan tidak melihat kejadian tersebut. Kejadian pencurian itu baru diketahui pada Kamis (25/3) pagi saat para pegawai masuk kantor. Pegawai lalu melaporkan kasus pencurian itu ke polisi.


Setelah mendapatkan laporan tersebut, kata Yulius Ola, polisi dari Polsek dan tim identifikasi dari Polres langsung turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim identifikasi Polres Ened juga sudah melakukan identifikasi dan mengambil sidik jari di lokasi.


Dikatakan, dalam aksinya ini, pencuri masuk lewat jendela di ruangan sekretaris setelah mampu mencungkil kaca jendela ruangan. Di dalam ruangan, pencuri mencoba mencari barang yang dicari dan mengobrak-abrik dokumen dan laci meja di ruangan sekretaris, ruangan tata usaha dan ruangan bendahara. Pencuri, lanjut Ola juga mencungkil brankas yang ada di ruang sekretaris setelah berhasil di bawa keluar ruangan. Namun, kata dia, dalam aksi ini pencuri tidak berhasil mencuri uang karena brankas yang berhasil dibuka tidak digunakan untuk menyimpan uang dan selama ini tidak digunakan. Sejumlah perangkat elektronik seperti komputer, mesin fax dan telepon yang ada di dalam sejumlah ruangan juga tidak dicuri.


Yulius Ola mengatakan, dari hasil identifikasi dan keterangan awal dari para pegawai bahwa tidak ada uang yang disimpan di kantor, polisi mencurigai pencuri yang masuk tidak untuk mencuri uang. Namun, kata Ola, pencuri masuk mencari dokumen-dokumen penting yang terkait dengan proyek dan data-data menyangkut mutasi pejabat. Hal itu nampak dari tidak diambilnya sejumlah alat elektronik yang ada di dalam ruangan dan kondisi dokumen-dokumen kantor yang diobrak-abrik. “Tapi kita sudah minta pegawai untuk cek lagi apa saja yang hilang. Sampai sekarang belum ada laporanbalik dari mereka,” katanya.


Polisi, lanjut Ola, masih terus melakukan penyelidikan dan sedang menmgambil keterangan dari dua orang penjaga malam yang bertugas di kantor tersebut. Dikatakan, dilihat dari tidak adanya barang yang dicuri, polisi menduga dalam aksi ini pencuri tidak mencari uang dan barang berharga lainnya namun pencuri mencari dokumen-dokumen penting yang ada di dalam kantor. Motif pembobolasn kantor dinas juga masih didalami. “Kita curiga pencurinya orang dalam atau orang luar yang melibatkan orang dalam. Kita masih terus lidik dan cari pelakunya,” kata Ola.


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Agustinus G Ngasu mengatakan, kerjadian pembobolan kantor tersebut baru diketahuinya saat masuk kantor dan disampaikan oleh para pegawai. Setelah mendapat laporan dan melihat kondisi yang ada, kepada para pegawai diminta untuk tidak menyentuh apapun dan melaporkan kejadian itu ke polisi.


Kepada para pegawai juga telah diminta untuk mengecek kembali apa saja yang hilang. Hanya saja ditegaskan bahwa di kantor dinas tidak ada uang karena semua uang milik kantor tidak ada yang disimpan di kantor. Semua uang kantoir langsung disimpan di Bank NTT. “jadi kalau ada uang yang hilang mungkin uang milik pegawai yang disimpan di laci masing-masing. Uang kantor tidak disimpan di kantor tapi di bank,” kata Dokter Gusti.

Terkait brankas yang ada, dia juga katakan bahwa brankas yang ada merupakan brankas peninggal proyek-proyek dahulu yang tidak lagi dipakai karena kuncinya tidak ada dan kode sudah tidak diketahui lagi. Dengan demikian, brankas yang ada kosong dan tidak ada isinya.


Terhadap kejadian itu, lanjut Dokter Gusti, sekretaris dinas sudah memanggil penjaga malam baik gedung atas maupun gedung bawah. Diakui, kendati dibobol pencuri namun aktifitas kantor tetap berjalan seperti biasa setelah polisi turun ke lokasi melakukan pemeriksaan.




Ditabrak Sepeda Motor, Mida Manalu Tewas di Tempat

* Pelaku Masih Dirawat di RSUD Ende

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Mida Manalu (37) warga Rewarangga, Kecamatan Ende Timur meninggal di tempat kejadian perkara setelah ditabrak sepeda motor yamaha fiz r bernomor polisi EB 4092 AD yang dikendarai Hans R Usman. Saat ditabrak, Mida Manalu hendak menyeberangi jalan, di depan Toko Lancar Jalan Kelimutu, namun motor yang dikendarai Hans yang hendak melambung langsung menabraknya. Hans saat ini masih dirawat di RSUD Ende karena mengalami sakit pada bagian pinggang dan giginya patah.


Hal itu dikatakan Kepala Urusan Pembinaan dan Operasi (Kaurbinops) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ende, Ipda M Nur Daud kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Rabu (24/3) didampingi Kepoala Unit Kecelakaan, Aiptu Sutoyo. Nur Daud mengatakan, tabrakan maut yang mengakibatkan jatuhnya korban ini terjadfi di depan Toko Lancar sekira pukul 18.30. Pada saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai Hans melaju dari arah Pasar Potulando Jalan Kelimutu menuju simpang lima. Saat tiba di depan Toko Lancar Hans yang membonceng Asmunir hendak melambung. “Kemungkinan waktu itu dia berupaya menghindar atau melambung sehingga sudah masuk di bahu kanan jalan,” kata Nur Daud. Namun pada saat bersamaan, Mida Manalu juga hendak menyebarangi jalan. Hans tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga tabrakan tak dapat terhindarkan.


Akibat tabrakan tersebut, Mida langsung meninggal di tempat kejadian akibat luka pada bagian dahi yang diduga akibat benturan dengan aspal jalan setelah ditabrak sepeda motor. Sedangkan Hans harus menjalani perawatan di RSUD Ende karena giginya patah. Hans juga mengalami sakit pada bagian pinggang. Sementara Armunir tidak mengalami luka parah hanya lecet ringan di bagian tangan.


Saat ini, kata Nur Daud, pelaku penabrakan masih dirawat di RSUD Ende sehingga belum dimintai keterangan terkait kecelakaan tersebut. Demikian pula saksi yang dibonceng Hans juga belum dimintaiu keterangan. Polisi baru menahan barang bukti sepeda motor yang digunakan pada saat kecelakaan.


Nur daud mengatakan, kecelakaan yang terjadi disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor. Apalagi, lanjut dia, pada saat kejadian lampu di jalur jalan tersebut sedang pada sehingga jalur jalan agak gelap. Dikatakan pula, kecelakaan itu juga bisa jadi disebabkan karena faktor kendaraan. Ban motor yang digunakan bukan menggunakan ban standar namun sudah diganti dengan ban yang ukurannya lebih kecil. “Secara umum kondisi kendaraan baik. Hanya saja ban depannya sudah diganti dengan ukuran ban yang bukan standar,” kata Nur Daud.


Kanit Laka, Aipda Sutoyo mengatakan, mengingat saat ini tersangka pelaku penabrakan yang mengakibatkan korban meninggal masih dirawat sehingga pihaknya belum melakukan pemeriksaan. Polisi, kata dia juga belum bisa menahan tersangka pelaku. Namun, kata dia, polisi akan tetap melanjutkan proses hukum kasus ini karena sudah mengakibatkan korban jiwa. Hanya saja, pemeriksaan terhadap tersangka baru bisa dilakukan setelah pelaku sembuh. Demikian halnya dengan saksi yang saat kecelakaan dibonceng Hans juga belkum dapat diperiksa walau sakit yang diderita tidak parah.




Tahun 2009, 120 Desa Dapat Proyek Telepon Umum Masuk Desa

* Baru 29 Desa yang Sudah On Line dan Dioperasikan

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Sebanyak 120 desa pada tahun 2009 yang lalu mendapatkan bantuan dari Departemen Komunikasi dan Informatika berupa poroyek telepon umum masuk desa. Dari 120 desa penerima bantuan ini, hanya 115 desa saja yang terealisasi. Tiga desa menolak karena di daerah mereka ada sinyal hand phone. Sedangkan dua desa lainnya nama pemilik lokasi tidak masuk dalam daftar yang diturunkan Depkominfo. Pelaksanaan pemasangan telepon di 115 desa tersebut sejauh ini belum sepenuhnya rampung dan baru 29 desa yang sudah on line dan diopersaionalkan.


Hal itu dikatakan Kooedinator Proyek Telepon Masuk Desa (USO) Kabupaten Ende, Kristogorus Tau Tonda kepada Flores Pos di kediamannya di Jalan A. Yani, Rabu (24/3). Kristo mengatakan, proyek tahun anggaran 2009 ini merupakan proyek dari Dekominfo yang dipercayakan kepada Telkomsel. Selanjutnya Telkomsel memberikan kepercayaan pelaksanaan kepada PT Visitel Inti Nusa Media Jakarta dan pelaksanaan di lapangan dipercayakan kepadanya selaku koordinator.


Kristo mengatakan, proyek telepon masuk desa ini sudah mulai dikerjakannya sejak bulan April 2009 lalu yang diawali dengan tahapan survei. Selanjutnya, pekerjaan fisik pemasangan perangkat telepon dan kelengkapannya dimulai pada bulan Juni 2009. semula pada tahapan survei pihaknya mensurvei 120 desa tetapi dalam pelaksanaan hanya 115 desa yang direalisasikan. Namun, dari kegiatan pelekasanaan pekerjaan fisik di 115 desa tersebut baru 29 desa yang teleponnya sudah on line dan sudah bisa dimanfaatkan. Sedangkan 84 desa lainnya masih on air artinya baru pada tahapan pemasangan sejumlah perangkat.


Dikatakan, sejauh ini pekerjaan masih terkendala karena sejumlah perangkat yang harus didatangkan dari Jakarta belum tiba di Ende. Kondisi ini mengakibatkan mereka belum bisa turun kembali ke desa-desa penerima bantuan untuk melanjutkan pekerjaan. Namun demikian, kata Kristo, pihaknya tetap akan bertanggung jawab melakukan pekerjaan pemasangan telepon hingga tuntas di 115 desa.


Ditanya jangka waktu pelaksanaan proyek dan total anggaran yang dialokasikan, Kristo mengaku tidak mengetahuinya. Dia hanya menerima pekerjaan pemasangan untuk setiap desa dengan total dana per desa Rp200 ribu. Namun total anggaran proyek dimaksud tidak diketahuinya. Dia juga semula tidak mau menjelaskan soal jangka waktu pelaksanaan. “Pokoknya saya kerja sampai selesai,” katanya. Namun kemudian dia menjelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek ini selama lima tahun mulai dari tahapan survei, pemasangan perangkat sampai tahapan pengawasan pengoperasioan.


Dengan demikian, kata dia, proyek yang dia kerjakan itu masih dilaksanakan dan belum selesai masa waktu pelaksanaannya. “Jadi nanti selesai pemasangan dan sudah on line kami tetap awasi pelaksanaannya sampai genap lima tahun,” kata Kristo.




Komisi B Sinyalir Tender Proyek di Dinas Perikanan Sarat KKN

* Sejak Dulu Prioritaskan Satu Rekanan

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Komisi B DPRD Ende menilai proses tender yang dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal itu disinyalir terjadi karena sejak dulu sampai saat ini, proses tender selalu diprioritaskan hanya kepada salah satu rekanan saja. Sejumlah bendera atau CV diikutsertakan dalam proses tender namun orangnya atau pemiliknya sama. Selain itu, evisiensi nilai proyek juga dinilai tidak evektif dan merugikan daerah serta hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang ada di dinas tersebut.


Komisi B DPRD Ende juga menilai, proyek pengadaan alat tangkap yang diberikan kepada kelompok nelayan juga tidak efektif. Setiap tahun bantuan yang sama selalu diberikan namun sama sekali tidak memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi kelompok nelayan. Bahkan Komisi B juga mensinyalir, bantuan alat tangkap yang diberikan tidak tepat sasaran. Ada bantuan yang tidak diberikan kepada nelayan namun diberikan kepada mereka yang berprofesi sebagai tukang ojek dan sopir.


Hal itu terungkap dalam dengar pendapat antara Komisi B DPRD Ende dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende. Dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi B Abdul Kadir HMB didampingi Wakil Ketua Komisi B, Herman Joseph Wadhi dan Sekretaris Komisi B, Damran I Baleti. Hadir juga sejumlah anggota Komisi B diantaranya, Yustinus Sani, Arminus Wuni Wasa, Sudrasman Arifin Nuh, Maryati Astuti Djuma, Hj. Selviah Indradewa.


Abdul Kadir pada kesempatan itu meminta pihak dinas terlebih dahulu menjelaskan produksi ikan lokal dan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Ende. Data ini, kata dia sampai saat ini belum pernah diberikan dinas. Kondisi ini menunjukan bahwa dinas tidak memiliki data akurat dan pendistribusian alat tangkap yang diberikan pemerintah tidak menyentuh sasaran namun lebih karena suka dan tidak suka dan diberikan kepada mereka yang dekat dengan kekuasan. Pemberian alat tangkap diharapkan untuk bisa meningkatkan pendapatan perkapita para nelayan namun hal itu sampai saat ini tidak nampak. “Dinas hanya katakan ada peningkatan tapi berapa tidak jelas,” kata Kadir. Sesuai pantauan, kata Kadir, alat tangkap bantuan pemerintah diberikan kepada tukang ojek dan sopir.


Abdul Kadir juga mensinyalir bahwa di Dinas Perikanan telah menjadi sarang KKNdan KKN di dinas sudah menggurita. Dia juga mengatakan, Panitia Pembuat Komitmen (PPK) sebagai mafia proyek dan bagi proyek hanya pada orang-orang tertentu. Selain itu, kata Kadir, evisiensi pagu anggaran proyek yang dikemas sesuai regulasi tetapi ujung-ujungnya untuk orang-orang di dinas. PPK, lanjut dia, dari tahun ke tahun juga hanya orang yang sama padahal masih banyak perjabat lain yang memiliki kemampuan namun tidak diberikan kepercayaan.

Kadir bahkan secara tegas mengatakan bahwa secara pribadi jika mengevaluasi kinerja SKPD maka Dinas Perikanan merupakan SKPD paling bobrok, paling rusak. Karena kekuasaan atau kepala dinas selalu lindungi dan mengakibatkan bantuan yang harusnya nelayan dapat untuk meningkatkan taraf hidup namun tidak kebagian. “Yang kebagiuan alat tangkap justru mereka yang dekat dengan kekuasaan. Yakin kadis juga dapat fee dari rekanan karena dari dulu sejak masa Kadis Yoseph Nduru sampai kadis sekarang tetap rekanan yang sama. PPK di mana-mana punya alat tangkap dan sudah bangun kerasjaan bisnis di Dinas Perikanan dan Kelautan,” kata Kadir.


Sudrasman Arifin Nuh menegaskan, pemberian bantuan selama ini oleh dinas tidak tepat sasaran. Banyak bantuan yang diberikan kepada kelompok yang dibentuk secara dadakan karena ada bantuan sehingga ada tukang ojek juga kebagian bantuan alat tangkap. Sudrasman juga menilai, pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan selama ini tidak diikuti dengan pendampingan dan evaluasi dari dinas. Kondisi ini mengakibatkan banyak bantuan yang diberikan tetapi hasilnya tidak jelas.


“Tiap tahun ada bantuan ketinting tapi tidak jelas. Setelah beri bantuan tidak ada petugas dinas yang turun cek bagaimana dampak ekonomi terhadap bantuan yang diberikan.” Pemberin bantuan, lanjut dia adalah bertujuan untuk meningkatykan ekonomi masyarakat. “Tapi kalau beri bantuan lalu tidak pernah dievaluasi sama dengan membuang garam di laut,” kata Sudrasman.


Arminus Wuni Wasa mengatakan, di Ende ada dua wilayah laut yakni di utara dan selatan. Namun selama ini pemberian bantuan lebih fokus ke nelayan di pantai selatan. Padahal, kata dia, banyak potensi ikan di wilayah pantai utara yang selama ini banyak ditangkap oleh nelayan dari Maumere dan kemudian di bawa kembali untuk dijual di Ende. Nelayan di utara tidak memiliki alat tangkap moderen dan besar sehingga kalah bersaing dengan nelayan dari Sikka. Dia berharap, ke depan nelayan di pantau utara juga perlu mendapat perhatian agar ikan jangan lagi diambil nelayan dari Sikka.


Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Willem Enga menjelaskan, untuk Dinas Perikanan mengelola anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp2,327 miliar, dana pendamping 10 persen senilai Rp232,7 juta. Bel;anja modal dari DAU senilai Rp325,973 juta, DAK sisa tender Rp7,5 juta. Diakuinya, tidak semua DAU dibelanjakan sehingga disetor kembali ke kas daerah. Terkait produksi ikan, Enga katakan tahun 2009 produksi ikan Ende mencapai 6.300 ton dengan tingkat konsumsi rata-rata 20 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi nasional sebesar 30 kg per kapita per tahun.


Upaya peningkatan produksi dengan melihat potensi baik dari perikanan laut, perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perlu pula peningkatan sarana dan prasarana dan ini merupoakan pekerjaan berat. Dari aspek perencanaan dinas melihat usulan masyarakat, hasil musrembang dan proposal yang masuk dari kelompok nelayan. Selama ini, tim dinas belum melakukan verivikasi ke kelompok penerima bantuan secara maksimal. Namun, karena proposal juga diketahui dan ditandatangan oleh kepala desa/lurah maka jelas mereka tahu pekerjaan masyarakat mereka.


Menjawab pertanyaan Damran Baleti terkait keterlibatan LSM dalam pelaksaan proyek 2009, Enga menegaskan bahwa tahun 2009 tidak ada keterlibatan LSM. Menurutnya jika ada LSM berarti ada pemberdayaan sedangkan pada tahun 2009 tidak ada pemberdayaan sehingga tidak libatkan LSM.


Sedangkan ketika ditanya Selviah Indradewa terkait adanya kelompok nelayan di Ndoriwoi Pulau Ende yang belum kebagian bantuan, Wellem Enga mengatakan, bantuan alat tangkap yang bersumber dari DAK dan DAU semuanya sudah didistribusikan. Termasuk kelompok nelayan di Ndoriwoi. Namun jika ada sinyalemen bahwa masih ada kelompok nelayan yang belum dapatkan bantuan akan diselidiki lebih lanjut. Dia katakan, terkait bantuan alat tangkap, banyak sekali proposal yang masuk dan tidak mungkin semuanya direalisasikan dalam satu tahun anggaran. untuk itu ada yang baru dapat dijawab pada tahun anggaran berikutnya.


Diakui, saat ini dinas tengah berupaya meningkatkan produksi agar ada investor yang bisa masuk ke Ende. Langkah itu dilakukan dengan terus berupaya melakukan alih teknologi. Untuk alih teknologi ini, dinas sudah bekerja sama dengan nelayan Gorontalo. Menurutnya, tanpa ada alih teknologi maka produksi tidak akan meningkat dan pola tangkap nelayan akan tetap dari tahun ke tahun.