Balitbang Kehutanan Gelar Alih Teknologi Inokulasi Gaharu

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Badan Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Balai Penelitian Kehutanan Kupang menggelar sosialisasi alih teknologi inokulasi gaharu di Ende. Kegiatan ini megnhadirkan para camat, kepala desa, petani gaharu dan pemerhati gaharu di Kabupaten Ende.

Sulistio A Siran, Tim Gaharu P3HKA dari Balitbang Kehutanan Kementereian Kehutanan dalam pemaparan di lantai dua kantor bupati Ende, Selasa (13/7) mengatakan, gaharu merupaan produk komersil bernilai ekonomis tinggi dan mulai dikenal masyarakat Indonesia pada sekitar tahun 1200. hal itu ditunjukkan oleh adanya perdagangan dalam bentuk tukar menukar (barter) antara masyarakat Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dengan para pedagang dari daratan China, Kwang Tung.

Masyarakat, kata dia memperoleh gaharu sebagai hasil pungut dari hutan alam dengan memanfaatkan pohon-pohon yang telah mati alami dengan bentuk produk berupa gumpalan, serpihan serta bubukan/abu. Sebagai salah satu komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), gaharu semula memiliki nilai guna yang terbatas hanya untuk mengharumkan tubuh, ruangan dan kelengkapan upacara ritual keagamaan masyarakat Hindu dan Islam.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi industri kimia serta farmasi yang didukung oleh berkembangnya paradigma dunia kedokteran dan pengobatan untuk kembali memanfaatkan bahan tumbuhan alami, produk gaharu selain dibutuhkan sebagai bahan industri parfum dan kosmetika, juga dibutuhkan sebagai bahan obat herbal, untuk pengobatan stress, asma, rheumatik, radang ginjal dan lambung, bahan anti biotik TBC, tumor dan kanker.

Berkembangnya nilai guna gaharu, lanjut dia, mendorong minat negara-negara industri untuk memperoleh gaharu dengan harga jual yang semakin meningkat. Tingginya harga jual mendorong upaya masyarakat merubah pola produksi dengan cara menebang pohon hidup, untuk mencacah batang dalam memperoleh bagian kayu yang telah bergaharu. Upaya tersebut telah mengancam kelestarian sumberdaya pohon penghasil di berbagai wilayah sebaran tumbuh. Dalam upaya melindungi dari kepunahan sumberdaya pohon penghasil gaharu, komisi CITES (Convention on International in Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sejak tahun 2004 telah menetapkan larangan dan atau pembatasan pemungutan gaharu alam dari genus Aquilaria spp. dan Gyrinops sp. dengan memasukan ke dua genus tersebut dalam daftar tumbuhan Appendix II CITES.

”Indonesia merupakan negara produsen gaharu terbesar di dunia, hingga akhir tahun 1990 mampu menghasilkan lebih dari 600 ton per tahun, sejak tahun 2000 produksi terus menurun dan dengan kuota sekitar 300 ton per tahun hanya mampu terpenuhi antara 10 sampai 15 persen bahkan sejak tahun 2004 dengan kuota 50 sampai 150 ton per tahun,” kata Sulistio. Pada sisi lain dengan berkembangnya nilai guna gaharu yang semakin komplek, tidak didukung oleh kesinambungan tersedianya produksi yang hanya bersumber dari hutan alam.

Secara teknis, kata dia pembudidayaan terhadap jenis-jenis pohon penghasil gaharu berkualitas dan bernilai komersial tinggi, perlu memperhatikan sesuai sifat fisiologis jenis pohon, edafis lahan dan ekologis tempat tumbuh. Secara teknis pengembangan budidaya ideal dilakukan pada wilayah endemik sesuai daerah sebaran tumbuh, tetapi tidak tertutup kermungkinan, dapat diintroduksikan pada berbagai lahan-lahan di luar daerah sebaran tumbuh setelah melalui hasil pengujian uji kesesuaian (provenance trial). Ideal jenis-jenis pohon yang dikembangkan berasal dari jenis-jenis yang telah ditetapkan sebagai tumbuhan dalam Appendix II CITES dari genus Aquilaria spp. dan Gyrinops sp.

Proses, sistem dan mekanisme pembentukan gaharu alami secara biologis telah diketahui. Terbentuknya gaharu merupakan adanya peran mikroorganisme penyakit dari beberapa genus jamur/cendawan (fungi) dan secara labolatoris postulat penyakit dapat dikembangkan dan dapat diproduksi, sehingga secara teknis produksi gaharu dapat direkayasa secara buatan dengan menginfeksikan penyakit yang sesuai jenis pohon dan kondisi lingkungan tumbuh pada areal pembudidayaan.

Tersedianya pohon produksi hasil budidaya dan tersedianya teknologi infeksi penyakit (induksi/inokulasi) terhadap pohon hasil budidaya diharapkan produksi gaharu tidak tergantung lagi kepada alam. Selanjutnya dengan manajemen produksi dan tataniaga yang baik, diharapkan kebutuhan pasar dalam dan luar negeri akan memberikan berperan universal terhadap upaya menciptakan lapangan kerja, pendapatan masyarakat serta perolehan devisa bagi negara.

Sementara I Komang Surata, Nurdini Estikasari dan Nurhuda Adi Prasetio dari Balai Penelitian Kehutanan Kupang dalam materi yang dipaparkan menguraikan, gaharu merupakan salah satu jenis hasil hutan bukan kayu yang sangat potensial dan bernilai ekonomi tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Gaharu selama ini dikenal karena memiliki sifat khas dan nilai ekonomi tinggi yang disebabkan oleh adanya bau wangi dari pendamaran (senyawa minyak atsiri) pada bagian tertentu dari kayu pohon penghasil gaharu akibat infeksi oleh jamur atau bakteri.

Pohon inang penghasil gaharu yang banyak dieksploitasi di NTT adalah jenis Gyrinops versteegii Domke yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan laku di pasar dunia seperti Cina, Jepang, Korea, Hongkong. Para pekerja tradisional yang mencari gaharu biasanya mengambil gaharu dari bagian batang pohon yang sudah lapuk,terluka, ditumbuahi anggrek atau benalu, akan tetapi sangat sulit dikenali secara pasti tentang tingkatan kandungan dan kualitas gaharunya.

Masyarakat pencari gaharu umumnya mengadakan pengumpulan gaharu dengan cara mencoba-coba menebang pohon–pohon yang mereka duga menghasilkan gaharu. Kadang kala sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman dan dilakukan secara besar-besaran dan terus menerus tanpa terkendali. Hal ini banyak mempercepat kerusakan dan penurunan populasi pohon penghasil gaharu.

Dewasa ini masyarakat pencari gaharu sangat kesulitan untuk mendapatkan pohon yang mengandung gaharu, dengan demikian mereka melakukan penebangan pohon-pohon yang belum banyak mengandung gaharu, karena pohon-pohon tua sudah semakin langka. Mereka menggunakan cara tradisional yaitu dengan menyakiti pohon (menakik batang pohon) untuk mempercepat proses pembentukan gaharu.

Pemanenan gaharu di NTT yang dilakukan tidak tepat dan teknik produksinya masih secara tradisional dengan cara menebang pohon inang gaharu secara berlebihan, tanpa diketahui terlebih dahulu apakah pohon tersebut mengandung gaharu, tidak diimbangi oleh pembudidayaa, dan pelestarian, hal ini akan menyebabkan mempercepat penurunan populasi pohon gaharu.

Makin menipisnya persediaan gaharu maka tanggal 2-14 Oktober 2004 di Bangkok gaharu jenis Gyrinops sp. telah dimasukkan ke dalam Apendix II CITES (Species of Wild Fauna and Flora). Akan tetapi sistem ini belum bisa sepenuhnya melindungi inang gaharu dari kepunahan karena tingkat pencurian yang masih tinggi dan produk gaharu yang terdiri dari banyak jenis sangat sulit membedakan asal usulnya apa lagi yang sudah berbentuk minyak, dan juga tergantung persetujuan pedagang dari negera penjual dan pembeli.

Menanggulangi permasalahan ini maka perlu segera dilakukan pelestarian baik in situ maupun ek situ melalui perlindungan, pengembangan budidaya dan produksi gaharu. sehingga akan dapat mempertahankan kelestarian, mengurangi tekanan yang ada di alam, dan gaharu yang dihasilkan betul-betul berasal dari teknik budidaya sehingga akan mempercepat penghapusan Apendix II CITES. Oleh karena itu diperlukan data dan informasi mengenai ekologi, lokasi sebaran, gambaran populasi saat ini dan teknologi budidaya dan produksi gaharu yang telah diterapkan di masyarakat, sehingga dalam kegiatan pengembangan dan perlindungan populasi yang masih tersisa bisa dilakukan tepat guna.

Kegiatan budidaya gaharu sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di beberapa pulau di NTT dan perlu segera dilakukan pembinaan untuk menunjang keberhasilan teknik budidaya dan produksinya melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu maka sangat diperlukan data dan informasi tentang sebaran, ekologi, populasi dan status budidaya dan produksi gaharu saat ini yang telah dikembangkan masyarakat. Data ini sangat berguna untuk penyempernuaan dan peningkatan kelestarian, populasi serta teknik produksi gaharu dimasa mendatang di NTT.

Di Kabupaten Ende dan Flores Timur gaharu dikembangkan tahun 2007-2008 masing-masing 10 Ha dengan persen tumbuh yang kurang dari 20 %. Hal ini karena masalah teknis budidaya yang belum dikuasai terutama umur bibit belum cukup dan sistem penaungan tidak ada. Oleh karena itu perlu segera adanya pembinaan teknis pada dinas-dinas kehutanan tentang teknik pembudidayaan gaharu.

Di NTT diketahui 3 jenis tumbuhan yang potensial sebagai penghasil gaharu antara lain Gyrinops verstegii (Gig) Domke dan Wikstromia dan Excoecaria agallocha L. yang terdiri dari 2 suku yaitu: Thymeleaceae, dan Euporbiacea dan tiga marga yaitu: Wikstromia, Gyrinops, Excoecaria. Dari 3 jenis pohon penghasil gaharu di NTT jenis Gyrinops versteegii Domke sp. yang paling banyak dieksploitasi karena memiliki ukuran pohonnya, kualitas kadar minyak, nilai ekonomi cukup tinggi dan jenis ini sangat diminati dan laku di pasaran dunia di Asia Timur terutama Taiwan, Cina, Hongkong, Korea dan Jepang.

Penanaman Gaharu oleh masyarakat pada mulanya dilakukan dengan bibit asal cabutan yang diambiil dari kawasan hutan. Bibit cabutan diambil dari cabutan alam tinggi 5 cm sampai 30 cm, yang di cabut dan dipindahkan ke polibag. Setelah umur 6 bulan akar dan daun sudah tumbuh sempurna bibit mencapai tinggi di atas 30 cm, maka dilakukan penananaman di lapangan.

Untuk meningkatan produksi dan kualitas gaharu di lahan masyarakat perlu ditunjang dengan teknik penularan, yaitu dengan menggunakan jamur penyebab terbentuknya damar gaharu berupa inokulan yang sudah mulai dipasarkan.

Secara alami pembentukan gaharu dapat terjadi melalui infeksi karena terluka atau cabang patah, pemangkasan cabang secara alami dan selanjutnya secara perlahan akan diinfeksi oleh jamur. Akan tetapi tidak selamanya bisa terjadi penularan dengan baik hal ini tergantung dari kecocokan tumbuh jenis jamur dan jenis species yang ditulari.

Komisi A DPRD Ende Heran, Data Kependudukan di Ende Masih Morat-Marit

* Berupaya Tingkatkan Pelayanan Agar Masyarakat Puas

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Komisi A DPRD Ende dalam dengar pendapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende di ruang komisi menyatakan heran dengan data kependudukan di Kabupaten Ende yangmasih morat marit. Morat-maritnya data kependudukan ini mengakibatkan segala urusan baik menyangkut pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah dan kartu keluarga serta dokumen kependudukan lainnya menjadi sulit dan lamban dalam pelayananan oleh dinas.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Ende, Simplisius Le Mbipi yang memimpin jalannya denganr pendapat pada Jumad (9/7) mengatakan, dirinya sangat heran mengapa sudah sekian lama Kabupaten Ende ini berdiri namun data menyangkut kependudukannya masih morat-marit. Padahal, kata Mbipi, jika dibandingkan dengan kabupaten lain sudah begitu lama terbentuk menjadi kabupaten. Mbipi juga menyatakan masih ragu dengan jumlah penduduk sesuai data yang dimiliki oleh dinas saat ini. Menurutnya, data yang ada dan disampaikan oleh kepala dinas kemungkinan masih mereka-reka.

Hal senada juga diungkapkan oktafianus Moa Mesi. Menurut Fian, administrasi kependudukan di Kabupaten Ende masih kacau. Kondisi seperti itu, kata Fian membuatnya heran karena di daerah lain administrasi kependudukannya sudah mantap. Dikatakan, semua urusan baik menyangkut KTP, kartu keluarga dan akte akan menjadi aman jika ada data kependudukan baik itu data manual maupun data elektronik.

Fian katakan, selama ini masyarakat terkesan cuek dalam mengurus adminsitrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga dan akte karena masyarakat pusing. Kondisi seperti itu, lanjut dia harus dibenahi dan diarahkan agar ke depannya lebih baik. Dia mencontohkan, di Kabupaten Sragen, standar pelayanan terpadu dilakukan dan harus fokus terlebih dahulu pada data base kependudukan agar tidak lagi terjadi pendobelan pencatatan data kependudukan. “Kalau tidak ada pendobelan kependudukan akan bisa kerja tepat waktu dalam layani masyarakat,” kata Fian.

Dia bahkan mendukung penglokasian dana untuk pengadaan server namun hal itu baru bisa dilakukan jika administrasi kependudukan sudah dibenahi. “Kalau 10 orang datang ke kantor dan enam orang mengerutu itu berarti tingkat pelayanan di kantor bapak buruk,” kata Fian. Menurutnya, jika data base sudah bagus, dapat dilakukan studi banding ke Sragen dan bila perlu langsung membeli program yang digunakan di Sragen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Mohamad Thamrin pada kesempatan itu mengatakan, dinas telah berupaya maksimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembuatan KTP, kartu kelaurga dan akte. Langkah itu dilakukan agar masyarakat puas terhadap pelayanan di dinas. Bulan Juni ini, lanjut Thamrin, banyak masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus KTP dan kartu keluarga. Dalam proses pembuatan, banyak permasalahan yang dihadapi seperti belum ada kartu keluarga, orang tua belum miliki KTP. Kondisi ini, lanjutnya membuat pegawai harus kerja ekstra bahkan sampai harus lembur.

Dalam upaya menuju elektronik KTP, lanjut Thamrin, masyarakat harus mengisi formulir yang disiapkan.

Data-data seperti kartu keluarga juga harus dimiliki. Namun, kata dia, dari 60.276 kepala keluarga yang ada di Kabupaten Ende, baru sebanyak 18.571 kepala keluarga yang sudah memiliki kartu keluarga. Masih lebih kurang 41 ribu lebih kepala keluarga yang belum memiliki kaertu keluarga dan belum diurus secara baik.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran, Gabriel Pande mengatakan, kendala yang dialami dalam pelayanan KTP dan administrasi kependudukan lainnya yakni masalah server yang sempat rusak. Namun setelah diperbaiki sudah bisa kembali melayani masyarakat. Sebenarnya, kata dia pelayanan administrasi kependudukan tidak ada soal namun terkadang terhambnat karena warga yang datang belum memiliki data kependudukan. Selain itu, terkendala tenaga operator yang membutuhkan pelatihan ke depannya.

Sekretaris Dinas Kependudukan, Martinus Satban mengatakan, untuk menjabarkan Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2006 harus ada peraturan daerah tentang administrasi kependudukan dan saat ini dinas telah membnuat ranperdanya. Untuk tahun 2010 ini, lanjut Satban, ada dua program yang dilaksanakan yakni pewnyusunan dan pencatatan renstra kelahiran. Untuk kegiastan ini, yang dilakukan daerah adalah membangun jaringan kerja sampai ke tingkat bawah yang terkait dengan peristiwa kelahiran. Ditargetkan program ini dituntaskan tahun 2011.

Selama ini, kata dia, banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran. Untuk itu, upaya yang telah dilakukan adalah mendrop formulir ke sekolah-sekolah dan akan membangun koordinasi dengan para kepala desa.

Sedangkan terkait elektronik KTP, lajut Satban, pekerjaan terberat yang harus dilakukan adalah pemutakhiran data kependudukan. Menurutnya, data kependudukan yang dilaporkan dari kecamatan tidak valid. Bahkan, kata dia, ada kecamatan yang tidak membuat laporan kependudukan. Selain itu, persoalan permutasian, pensiun juga menjadi penyebab kurang akuratnya data kependudukan yang dimiliki.

Persentase Kelulusan Nol Persen, Animo Siswa Masuk Rendah

* SMAN 1 Ende Dibanjiri Siswa Baru

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kepala Sekolah SMA Swasta Taruna Vidya, Johanes Lenta mengatakan, tahun ajaran 2010-2011 ini jumlah siswa yang mendaftar masuk ke SMA Tarvid sangat rendah. Dia mengakui, faktor persentase kelulusan yang rendah ikut berpengaruh terhadap rendahnya mint\at siswa baru mendaftar masuk ke SMA Swasta Taruna Vidya (Tarvid).

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Johanes Lenta mengatakan, sebenarnya, permasalahan persentase kelulusan menjadi faktor yang paling terkahir dalam mempengaruhi animo siswa baru mendaftar ke sekolah swasta. Persoalan yang mendasar menurut Lenta, adalah disebabkan karena sekolah-sekolah negeri dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Ende tidak diberikan batasan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menerima siswa baru. Kalaupun ada pembatasan penerimaan siswa baru oleh dinas, lanjut Lenta, ada kepala sekolah yang ‘nakal’ dan masih mau menerima siswa baru melebih kapasitas rombongan belajar yang disyaratkan. Untuk itu dia memint apihak dians agar tegas memberikan pembatasan kepada sekolah negeri dan sekolah kejuruan dalam menerima siswa baru.

Faktor lain yang menyebabkan banyak orang tua lebih memilih mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri, lanjut Lenta adalah masalah biaya. Biasanya, orang tua memilih sekolah negeri karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta. Padahal, kata Lenta, dalam proses selanjutnya justru sekolah negeri juga masih memungut uang dari siswa. “Bahkan kadang sampai Rp2 juta,” kata Lenta. Pungutan seperti itu, menurut Lenta bahkan lebih murah jika dibandingkan serkolah swasta seperti di SMA Tarvid.

Alasan lain menurut Lenta adalah karena di sekolah negeri fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Kondisi seperti itu, kata dia menjadi tantangan bagi sekolahnya. Untuk itu ke depan pihak sekolah akan melakukan koordinasi dengan komite sekolah, para orang tua untuk membicarakan hal tersebut. Menurutnya, tanggung jawab pendidikan bukan hanya ada pada pihak sekolah tetapi juga pada orang tua. Namun selama ini, kata Lenta, orang tua masih kurang memperhatikan dan terlibat langsung dalam masalah pendidikan. “orang tua belum begitu memperhatikan kewajiban mereka memeprhatikan pendidikan anak saat berada di luar sekolah,” kata Lenta.

Kepala SMAN 1 Ende, Peta Amatus mengatakan, untuk tahun ajaran 2010-2011 ini, sebanyak 852 calon siswa baru yang mewndaftar di sekolahnya. Namun dari jumlah siswa ini, setelah dilakukan seleksi hanya diterima sebanyak 280 siswa baru. Kebijakan ini diambil karena masih ada sebanyak 60 siswa kelas 10 yang tidak naik ke kelas 11 pada tahun pelajaran yang lalu.

Dikatakan, penerimaan siswa baru di SMAN 1 Ende sangat memperhatikan dengan kapasitas daya tampung di sekolah. Karena itu, tidak semua siswa yang mendaftar dapat diterima di SMAN 1 Ende. Diakuinya, minat calon siswa mendaftar di SMAN 1 Ende dari tahun ke tahun memang sangat tinggi. Namun dilihat dari jumlahnya, selalu sama dari tahun ke tahun.

Dikatakan, pertimbangan memilih sekolah negeri kemungkinan karena dari faktor biaya relatif lebih terjangkau. Apalagi, kata dia, untuk sekolah-sekolah negeri apalagi di SMAN 1 Ende, tidak ada anak murid yang diusir dari sekolah hanya karena orang tua belum membayar uang sekolah. Menurut Amatus, tugas anak murid adalah sekolah. Sedangkan kewajiban orang tua adalah membayar uang sekolah. Jadi menurutnya tidak ada alasan bagi sekolah untuk memulangkan siswa hanya karena alasan belum membayar uang sekolah.

Ditanya soal kualitas yang menjadi daya tarik, Amatus mengatakan soal kualitas dan persentase tingkat kelulusan siswa itu tergantung dari penilaian. Namun bagi SMAN 1 Ende, lanjtnya, persentase kelulusan dari tahun ke tahun selalu dapat dipertahankan.

Saat ini, kata dia, dengan jumlah siswa baru sebanyak 280 maka jumlah siswa di SMAN 1 Ende sebanyak 948. dari jumlah siswa ini dilayani 62 orang guru. Namun terkait guru, beban guru mata pelajaran khususnya eksakta akan menjadi lebih banyak bahkan bisa mencapai 30 jam apalagi dengan jumlah rombongan belajar yang makin banyak. Kendala lainnya yakni guru bimbingan dan konseling (BK) yang terbatas. Dengan hanya memiliki dua guru BK dan dengan jumlah siswa yang begitu banyak sangat mengalami kekurangan. Sedangkan untuk guru bidang IPS, lanjutnya sejauh ini tidak ada masalah.

Surat Kabar di Indonesia Masih Kuat

* Diskusi Medias dengan Janet Steele Difasilitasi Konjen AS

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Profesor Janet E Steele, Assosiate Professor Jurnalisme di School of Media and Public Affairs pada George Washington University mengatakan, surat kabar yang ada di Indonesia saat ini tergolong masih sangat kuat. Kendati selama kurang lebih 32 tahun berada di bawah rezim pemerintahan Soeharto yang represif namun media di Indonesia tetap hidup. Bahkan, kata Janet Steele, Tempo yang dibredel pada jaman Soeharto namun tidak tidak bisa membunuh tempo yang kemudian masih bisa kembali eksis di Indonesia.

Hal itu dikatakan Janet Steele dalam diskusi bersama para pegiat media di Ende yang digelkar di ruang Lepembusu Grand Wisata Hotel, Kamis (8/7). Di Amerika, kata Steele, pendapatan iklan surat kabar mengalami penurunan pada tahun 2009 bahkan mencapai 26 persen. Pemasang iklan memilih memasang iklan di internet ketimbang di surat kabar yang relatif lebih mahal. Namun, dari hasil studi dengan ribuan responden, hanya 79 persen responden yang membaca berita di internet. 80 persen berita di dapan dari media sosial seperti blog yang berasal dari media tradisional.

Profesor yang menyelesaikan studi doktoralnya dengan tesis tentang The New York Time ini mengatakan, surat kabar The New York Time pernah melakukan revolusi dalam hal penjualan koran. Orang Amerika kata Steele tidak mau membayar mahal untuk membaca koran maka The New Yor Time menjual koran dengan harga murah.

Dalam kaitan dengan pemberitaan media, Steele mengatakan, di Amerika pada masa kepemimpian George Bush, banyak media yang tidak transparan dan independen dalam menyajikan berita. Banyak permasalahan yang muncul dalam pemerintahan Bush dan terjadinya perang Iran namun hal itu tidak dikritisi oleh media. Media hanya menerima release tetapi tidak bertanya dan membaca dengan baik release yang diberikan.

Dikatakan, dalam pemberitaan, yang perlu diperhatikan adalah elemen dasar jurnalisme itu sendiri yang oleh Bill Covach dirignkas dalam sembilan elemen jurnalisme. Paling pertama adalah kebenaran yang paling penting. Sebuah berita, kata Steele harus benar dan kebenaran terbaru dapat diperoleh dan kebenaran terbaru itu bisa dikoreksi besok. Wartawan, kata Steel keberadaannya untuk melayani masyarakat dan bukan ada untuk melayani kepentingan pemilik media, pemasang iklan dan pemerintah.

Steele mencontohkan saat dia menjadi pembicara di Sudan. Di sana, media sangat dikontrol oleh pemerintah. Kondisi ini, menurut dia sama dengan keberadaan media di Indonesia pada masa Soeharto berkuasa. Dikatakan, media di Idnonesia saat ini memang sudah mulai independen dari pemerintah. Tetapi, media di Indonesia belum independen dari pemilik modal. “Misalnya wartawan Surabaya Post yang akhirnya memilih keluar karena tidak bisa menulis bebas tentang kasus lumpur lapindo karena Surabaya Pos miliknya Aburizal Bakrie,” kata Steele.

Bicara soal kebebasan pers yang ada di Indonesia menurut dia, bukan menjadi hal penting karena terpenting menurutynya adalah pers yang independen. Jika pers yang bebas dan bertanggung jawab, kepada siapa pers bertanggung jawab apakah kepada pemerintah atau kepada masyarakat. Di Indonesia saat ini sudah banyak organisasi pers independen yang selalu mendorong agar media independen.

Menurutnya, tidak ada sistem media yang sempurna. Di Amerika misalnya, pemerintah tidak terlibat dalam media dan media bebas tetapi tidak bebas dari kegiatan bisnis dan kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis bisa mempengaruhi pemberitaan.

Media juga harus selalu membuka ruang publik untuk berdiskusi terhadap pemberitaan yang diturunkan. Baik yang menyetujui atas tulisan maupun yang tidak setuju atas tulisan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Media juga harus melihat hal-hal yang penting, berpikir tentang semua hal dan biasanya menulis tentang orang kecil. Steele mengkritik media di Indonesia yang selalu menulis berita tentang pejabat negara. “Menteri berkata sesuatu selalu dilaporkan. Tetapi masih ada banyak hal yang menarik yang jarang ditulis dan diberitakan seperti kegiatan orang-orang kecil,” katanya

Pada kesempatan itu, Steele juga membicarakan jusnalisme narasi yang di Indonesia dikenal dengan jurnalisme sastrawi. Selama ini, banyak media yang menulis berita dengan menggunakan pola piramida terbalik di mana pada awal berita selalu menonjolkan unsur 5W + 1H. Penggunaan gaya penulisan seperti ini sudah sering dan mengakibatkan banyak yang tidak mau membaca. Penggunaan penulisan jurnalisme narasi, kata dia sangat baik. Dia bahkan membacakan narasi terkait perang Irak yang menurutnya sangat bagus. Dalam tulisan itu, ada hal-hal yang sangat sederhana namun begitu baik diangkat dalam berita yang ditulis dengan gaya narasi.

Esti Durahsanti, Public Affairs Assistant pada Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya kepada wartawan usai diskusi mengatakan, Ende menjadi pilihan Konjen AS sebagai tempat kegiatan diskusi bermula saat Andrea De Arment, Public Affairs Officer Konjen AS di Surabaya mengunjungi Ende. Saat berdiskusi dengan teman-teman media dan meminta agar dilaksanakan diskusi media di Ende. Pada saat itu karena Janet Steele ada di Indonesia maka dilakukan pendekatan dengan dia untuk bersedia menjadi pembiaca dan karena bersedia maka dilaksanakan diskusi media di Ende.

Selain itu, kata Esti, pemilihan Ende sebagai tempat diskusi agar muda mudah dijangkau rekan-rekan media dari Kupang dan Maumere. Walau tidak diharidi jurnalis dari Kupang dan Maumere, namun kehadiran jurnalis di Ende menurut dia sudah cukup representatif dan mereka sangat senang para jurnalis mau menghadiri diskusi bersama Janet Steele.

Ke depan, kata Esti, memang belum ada rencana yang mau dilakukan Konjen AS. Namun dengan pertemuan ini dia berharap bisa menjadi pintu pembuka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. “Kita berharap kerja sama ini bisa berlanjut,” kata Esti.