Fraksi Hanura Bintang Sejahtera Usul Bentuk Kembali Dinas Pendapatan

-->* Banyak Kekurangan Dalam Penarikan Pajak

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Fraksi Hanura Bintang Sejahtera DPRD Ende mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk kembali Dinas Pendapatan Daerah. Fraksi meminta agar Dinas Pendapatan dipisahkan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) saat ini. Hal itu menurut fraksi agar Dinas Pendapatan lebih fokus mengelola pajak dan retribusi daerah.

Usulan Fraksi Hanura Bintang Sejahtera ini mengemuka dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Haji Yusuf Oang dlam paripurna DPRD Ende, Senin (1/11) kemarin.

Usulan fraksi ini dilatarbelakangi rendahnya penerimaan dari sektor pajak sebagaimana dipertanyakan Fraksi PAN dalam pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu. Pemerintah dlam jawabannya menjelaskan bahwa dengan sisa waktu yang ada optimis untuk dapat mencapai target dengan cara mengoptimalkan kegiatan penagihan secara aktif.

Dalam jawaban pemerintah tersebut juga menggambarkan permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya dana operasional dalam mendukung tugs penagihan serta kurangnya tenaga penagihan.

Terkait dana transfer yang menjadi polemik antara pemerintah dan lembaga Dewan, lanjut Haji Yusuf , fraksi menyampaikan kepada pemerintah agar kekeliruan yang sudah dilakukan diharapkan tidak terulang. Alasan pemerintah bahwa belanja dana transfer yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pimpinan Dewan bukan bermaksud mengurangi kewenangan da peran serta Dewan menurut fraksi adalah alasan dari segi kepentingan pemerintah. Lembaga Dewan adanya komunikasi yang maksimal dan saling menghargai. “Kalau komunikasi ini terganggu maka banyak keputusan-keputusan politik yang tidak terarah dan berakibat pada penderitaan rakyat,” kata Haji Yusuf.

Fraksi juga meminta pemerintah agar lebih cermat, akurat dan profesional dalam membuat perencanaan anggaran. Hal ini bertujuan agar dalam perjalanan penggunaan angagran, pemerintah tidak mengusulkan tambahan dana untuk kegiatan yang seharusnya sudah dapat diantisipasi dari jauh hari. Fraksi mengambil contoh usulan dana untuk pasukan pengibar bendera (paskibra).

Lebih lanjut, fraksi Hanura Bintang Sejahtera mengemukakan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diusulkan agar proses evakuasi bangkai KM Nusa Damai segera dilaksanakan. Fraksi meminta agar pelaksanaannya diserahkan kepada Dirjen Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan. Pemerintah juga diminta untuk tidak mengeluarkan atau menerbitkan rekomendasi akepada pihak manapun agar pekerjaan ini lebih terarah dan pemerintah tidak terbebani.

Fraksi juga meminta pemerintah serius membuka isolasi jalan poros tengah dan selatan untuk mempermudah akses transportasi darat. Hal itu penting agar masyarakat di wilayah ini bisa merasakan arti kemerdekaan sesungguhnya di Kabupaten Ende ini.

Terkait pendapatan daerah khusus pendapatan asli daeerah, fraksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah terkait optimisme menetapkan estimsasi proyeksi PAD sebesar Rp612,777 juta sehingga menjadi Rp24,687 miliar dari penetapan awal sebesar Rp24,074 miliar.