Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi Demokrat DPRD Ende dalam pandangan umumnya terhadap nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 memberikan sejumlah catatan kritis. Salah satu poin yang diangkat Fraksi Demokrat adalah menyangkut pelaporan pelaksanaan tiga item proyek yang bersumber dari dana hibah masing-masing proyek jalan Nduaria-Warundari, paket Nuanilu-Hangalande dan paket Sokoria Saga. Dua paket masing-masing paket Nduaria-Warundari dan paket Nuanilu-Hangalande berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada bulan Nopember fisiknya masih nol persen. Namun oleh Dinas Pekerjaan Umum dilaporkan telah mencapai 100 persen baik fisik dan keuangan pada bulan Desember.
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Haji Pua Saleh pada paripurna IV sidang III dan sidang khusus II DPRD Ende, Sabtu (12/12) malam lalu juga mempertanyakan paket jalan Sokoria-Saga senilai Rp11 miliar lebih. Paket ini dari total dana Rp11 miliar lebih ini menurut Fraksi Demokrat baru terealisasi sebesar Rp4 miliar lebih. Sisa dana yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2010 senilai Rp6,8 miliar sampai dengan saat ini belum didistribusikan kembali dalam RKA Dinas PU. Atas persoalan-persoalan ini, Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya meminta pemerintah menjelaskan secara rinci rekanan pelaksana, tanggal, bulan dan tahun realisasi baik fisik maupun keuangan khusus untuk paket Nduaria-Warundari dan Nualiu-Hangalande serta paket Sokoria-Saga. Fraksi juga mmepertanyakan alasan pemerintah menyetor kembali dana sebesar Rp6,8 miliar ke kas negara. Padahal menurut Fraksi Demokrat dana itu merupakan dana yang dianggarkan dari APBD II Kabupaten Ende.
Fraksi Demokrat dalam bagian lain pandangan umumnya juga menyoroti adanya tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak serta minimnya sumber daya manusia khususnya bidang teknik sipil yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan fisik proyek di lapangan. Fraksi juga menyoroti adanya monopoli dalam penetapan porsi proyek kepada rekanan tertentu dengan tidak empertimbangkan kemampuan rekanan yang pada akhirnya sangat berdampak pada perkembangan fisik pekerjaan yang dilaksanakan. Menurut Fraksi Demokrat, secara keseluruhan lebih dari 46 persen pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan desain konstruktif yang telah ditetapkan terutama material yang digunakan.
Fraksi juga mengangkat persoalan pengelolaan DAK pendidikan yang jika merujuk pada Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 harus diselesaikan pada tahun angaran 2009 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2009 sampai dengan bulan Nopember baru mencapai 52 persen. Dengan demikian, diperkirakan dana sebesar Rp28,8 miliar akan disetor kembali ke kas negara dari total DAK Rp72 miliar lebih. Fraksi Demokrat mengimbau pemerintah agar ke depan hal yang sama tidak kembali terulang.
Sementara Fraksi Partai Demokrari Indonesi (PDI) Perjaungan DPRD Ende dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Oktafianus Moa Mesi terutama menyangkut belanja masing-masing SKPD, fraksi memandang belum tampak struktur belanja yang proporsional guna mendukung program jangka pendek khusus menyangkut gerakan swasembada pangan 2012. Akumulasi anggaran pada Dinas PU, BKP3, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian Tanamanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan pada Dinas Perikanan dan Kelautan hanya 13,56 persen dari total keseluruhan belanja. Fraksi juga meminta pemerinta untuk memperhatikan agar semua program dan kegiatan harus bersumber dari dokumen musrembang dan RPJMD Kabupaten Ende. Pendanaan untuk RSUD harus memacu peningkatan pelayanan yang terkesan selama ini kurang bersahabat dengan masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas Jamkesmas.
Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan Herman Yoseph Wadhi memberikan dukungan terhadap gerakan swasembada pangan dan menyarankan kepada pemerintah agar program penanaman tanaman pangan harus disesuaikan dengan musim tanam adat serta mempertahankan karakteristik lahan, wilayah dan manusia. Fraksi juga menyarankan agar lebih dini dilakukan sidang perhitungan agar dapat mempertanggungjawabkan APBD tahun anggaran 2009 dan mengetahui sisa lebih perhitungan angaran. Juga secepatnya melakukan sidang perubahan sesuai siklus anggaran yang diamanatkan regulasi guna mengantisipasi kendala-kendala pelaksanaan tahun anggaran berjalan.
Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pandangan umumnya yang dibacakan Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi, Mariyani Sri Astuti Juma mempertanyakan besaran dana yang dianggarkan untuk penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp2,5 miliar. Fraksi PAN mempertanyakan jumlah lembar saham yang dimiliki pemerintah dan berapa tambahan yang diperoleh dengan adanya penambahan dana pada tahun 2010.
Dijadwalkan pemerintah akan menyampaikan jabawan atas pandangan umum fraksi-fraksi pada Senin (14/12) malam nanti. Bupati Ende Don Bosco M Wangge pada saat itu meminta SKPD untuk bekerja pada hari Minggu mempersiapkan naskah jawaban pemerintah yang akan dibacakan pada Senin malam. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu dan dihadiri oleh Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dan Wakil Bupati, Achmad Mochdar kemudian ditutup oleh Marsel Petu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar