Dewan Diminta Tidak Terlalu Mendramatisir Keadaan

* Terkait Belum Adanya Dana Operasional DPRD Ende

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Pimpinan dan anggota DPRD Ende diminta untuk tidak berlebihan dan mendramatisir keadaan akibat belum adanya dana operasional yang terjadi di lembaga itu. Kejadian ketua DPRD Ende menumpang ojek ke kantor sebenarnya bukan merupakan kejadian yang luar biasa karena anggota DPRD juga masyarakat dan ojek merupakan alat transportasi yang sangat merakyat karena sudah biasa digunakan masyarakat. Kalau kejadian itu terus dipersoalkan justru akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

Hal itu dikatakan Agil Parera Ambuwaru, anggota DPRD Ende periode 2004-2009 kepada Flores Pos di kediamannya, Jumad (22/1). Terkait belum adanya dana operasional di lembaga Dewan, kata Ambuwaru, seharusnya pimpinan dan anggota Dewan memahami penjelasan dari pemerintah dan tidak melihat kondisi itu karena adanya diskriminasi dari pemerintah terhadap lembaga Dewan. Apalagi, kata Ambuwaru, pada masa transisi seperti ini, kondisi seperti itu hendaknya dapat dipahami.

Untuk itu, kata dia, anggota Dewan perlu melakukan reorientasi dan reinstrospeksi dan perlu ada upaya di tingkat pimpinan dan Sekretaris DPRD untuk menyikapi persoalan itu. Persoalan ini muncul, kata Ambuwaru bisa juga karena Sekwan kurang tanggap dan kurang gesit dalam menyikapi situasi yang terjadi. “Sekwan juga harus bertanggung jawab karena dia ada di lembaga Dewan untuk membantu kelancaran Dewan.”

Ambuwaru juga mengkritisi pernyataan anggota Dewan Abdul Kadir HMB yang menyatakan ‘perang’. Pernyataan seperti itu, kata dia patut dipertanyakan. “Apa maksudnya. Apakah perang sungguhan atau perang-perangan seperti anak kecil. Jangan sampai pernyataan ini ada kepentingan terselubung seperti yang pernah terjadi lalu-lalu,” kata Agil Ambuwaru. Tetapi, kata Ambuwari, jika pernyataan ‘perang’ yang dimaksudkan Abdul Kadir itu perang terhadap korupsi maka pernyataan itu patut didukung. Tetapi untuk bisa perangi korupsi dengan eksekutif maka Dewan juga harus terlebih dahulu instrospeksi diri karena ada sinyalemen anggota Dewan terima SPPD dan tidak laksanakan tugas. “Saya dapat informasi begitu. Kemarin waktu ada kegiatan pembekalan anggota Dewan baru ada dua anggota Dewan yang tidak ikut. Ada satu yang tidak ikut karena urus proyeki di PU dan satu karena ada keduakaan.”

Jadi, katanya, berbicara soal taat asas maka Dewan juga perlu bertanya kembali kepada diri sendiri apakah Dewan sudah taat asas. Karena jika Dewan tidak taat asas seperti tidak ikut kegiatan pembekalan maka itu juga sama dengan korupsi. Sehingga menurutnya jika Dewan mengatakan pemerintah jangan diskriminasi maka Dewan juga harus disiplin dan taat asas dengan melaksanakan tugas-tugas kedewanan secara baik.

H.A Djamal Humris, juga anggota DPRD Ende periode 2004-2009 mengatakan, sikap anggota Dewan sangat berlebihan dalam menyikapi persoalan bahkan sampai mengatakan ada diskriminasi dalam anggaran. “Kesan saya anggota Dewan sudah tidak bijak menuduh pemerintah atau eksekutif telah melakukan diskriminasi. Mestinya Dewan menempuh mekanisme yang lazim dengan mengajukan permohonan pinjaman,” kata Humris. Apalagi, kata dia, menuduh pemerintah telah berupaya membunuh karakter lembaga Dewan atau orang-perorangan merupakan sikap emosional yang kurang bijak. Dewan seolah sudah sangat kebelet ingin melakukan perjalanan dianas ke luar daerah atau mengunjungi wilayah masing-masing.

Padahal, kata Humris, kunjungan ke wilayah tidak begitu mendesak lagi karena APBD 2010 barusan ditetapkan. “Itu lagu lama yang biasa terjadi di lembaga Dewanbiasanya setelah selesai masa sidang baik sidang penetapan maupun perubahan APBD anggota Dewan mulai menyusun rencana masing-masing. Kerap yang tidak urgen dibuat urgen. Padahal yang dikerjakan juga tidak terlalu berdampak kepada peningkatan kapasitas atau bermanfaat langsung dengan kebutuhan daerah.”

Soal ketiadaan bahan bakar, kata Humris, mestinya Dewan dapat menempuh cara lain yang lebih bijak di mana pihak Sekretariat dapat mendatangi eksekutif memberitahukan kesulitan yang ada. Menurutnya, tidak perlu diekspose seolah-olah telah terjadi kesenjangan luar biasa atau ketidakharmonisan pihak eksekutif dengan legislatif. “Saya sangat yakin tidak ada unsur kesengajaan dari pemerintah menghambat tugas-tugas Dewan apalagi sengaja membunuh karakter lembaga dan orang-perorangan di DPRD Ende. Itu terlalu berlebihan dan ungkapan yang kurang cerdas menurut hemat saya.”

Kew depan, kata Humris, dia sangat berharap keharmonisan dapat melihat kembali keharmonisan hubungan antara lembaga Dewan dan pemerintah karena dua lembaga ini merupakan mitra agar bisa medmbawa masyarakat ke arah yang lebih sejahtera. Kedua lembaga memiliki peran yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan perubahan daerah ini ke arah yang lebih baik. Jika kedua lembaga ini kurang harmonis, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan daerah menjadi terhambat dan masyarakat tidak dapat ditingkatkan kesejahteraannya. “saling menghargai itu sikap yang harus dipelihara. Hindarkan siukap arogan dan tidak menghargai satu sama lain,” kata Humris.