GMNI Ende Minta DPRD Bentuk Pansus Sikapi Kejanggalan Pelaksanaan Proyek

· Fraksi Demokrat Minta Lanjutkan Uji Petik Lapangan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Gerakan Mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende meminta DPRD Ende untuk menindaklanjuti temuan-temuan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tahun 2007. DPRD Ende diminta untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan untuk menyelidiki maslah-masalah pembangunan yang ditemukan ketidaksesuaian laporan pemerintah dengan hasil pembangunan fisik di lapangan.
Hal itu dikatakan Ketua GMNI Cabang Ende, Vinsen Sangu dalam keterangan pers. Dikatakan, desakan membentuk Pansus Dewan itu dilakukan agar dengan Pansus akan melahirkan kebijakan yang berbobot dan perjuangan yang bernilai. Melalui Pansus, kata Sangu, eksekutif akan lebih selektif dalam memilih dan menetapkan rekanan yang melaksanakan pekerjaan proyek di lapangan walau para rekanan itu masih dalam lingkaran pengambil kebijakan. Selain itu, melalui Pansus lebih memudahkan aparat penegak hokum dalam menegakan keadilan dan kebenaran walau jalannya masih tertatih-tatih. Melalui Pansus Dewan nanti, kata Sangu, berbagai dinamika politik ditampilkan DPRD dan pemerintah akan dapat diketahui siapa yang berkhianat terhadap rakyat.
Minta Lanjtkan Uji Petik
Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhirn fraksinya yang dibacakan Yessy Rosmawati Indah, Jumad (8/8) meminta agar terkait banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tahun 2007 di mana terdapat proyek lanjutan (DPAL) sebesar Rp3,239 miliar maka perlu dilakukan uji petik lanjutan. Menurut Fraksi Partai Demokrat data-data yang dilaporkan hanya terdapat dua satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan lanjutan yaitu Dinas Kimpraswil dan Bagian Umum. Padahal, sesuai pengamatan Fraksi Partai Demokrat masih ada satuan kerja perangkat daerah lainnya yang melaksanakan kegiatan proyek lanjutan seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Fraksi Partai Demokrat juga mensinyalir ada dinas, badan yang melakukan proses pencairan keuangan proyek mencapai realisasi 100 persen padahal fisik proyek baru mencapai 30 atau 40 persen. Bahkan masih ada proyek-proyek yang hingga kini belum terselesaikan seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan.
Perbaiki Manajemen Keuangan
Fraksi PKB dalam Pendapat Akhir Fraksi PKB yang dibacakan Mohamad Orba K. Imma menegaskan pemerintah perlu memperbaiki manajemen keuangan terutama pada bidang perencanaan dan pengangaran mengingat ada beberapa penerimaan terkesan tidak proporsional dalam penganggaran. Hal itu kata Orba K. Imma ditunjukan pada rendahnya realisasi jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan seperti dana hibah serta lain-lain pendapatan yang sah yang hanya mencapai 51,97 persen atau realisasinya hanya Rp18,197 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35,015 miliar.
Dari sisi belanja, tegas Imma, dana yang dialokasikan pada entitas akuntansi terkesan mengalami penghematan cukup signifikan mencapai 22,60 persen atai sebesar Rp96,447 miliar. Namun setelah ditelaah fraksi ternyata menunjukan bahwa efisiensi anggaran yang ada lebih pada pengangaran yang kurang proporsional khususnya belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal penyerapannya juga sangat rendah dan efisiensi mencapai Rp44,103 miliar. Fraksi PKB meminta pemerintah perlu meningkatkan kinerja atas belanja yang sudah terangarkan terutama yang menyangkut belanja langsung terkhusus belanja modal pada tahun-tahun mendatang.
Fraksi Partai Golkar dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan H.A. Djamal Humris lebih banyak memahami kondisi pemerintah di mana akibat keterbatasan waktu mengakibatkan kegiatan atau pekerjaan fisik tidak terselesaikan pada tahun angaran berjalan. Luncuran proyek pada tahun berikutnya, menurut Fraksi Partai Golkar memang perlu dilakukan agar tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari apalagi hal itu berkaitan erat dengan keberhasilan kinerja pemerintah. Hanya saja dalam pelaksanaan, fraksi mengharapkan agar tetap menjaga mutu dan kualitas sesuai perencanaan agar tidak mengurangi kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi, seluruh fraksi di DPRD Ende menyatakan menerima nota keuangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ende tahun anggaran 2007 untuk dibahas dan ditetapkan menajdi peraturan daerah. Sebelum dibahas dan ditetapkan menjadi perda, terlebih dahulu dilakukan asistensi ke pemerintah provinsi.