Fraksi Partai Golkar Minta Pemerintah Segera Lakukan Evaluasi APBD 2009

* Pendapat Akhir Fraksi

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Fraksi Partai Golkar baik dalam pandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksinya meminta pemerintah untuk secepatnya melakukan sidang perhitungan. Sidang dimaksud perlu dilakukan secepatnya agar dapat mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. dengan evaluasi dimaksud, dapat pula diketahui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2009.

Fraksi Partai Golkar dalam Pendapat Akhir fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Herman Yoseph Wadhi, Kamis (17/12) juga meminta pemerintah untuk secepatnya melakukan sidang Perubahan berdasarkan siklus anggaran yang diamanatkan oleh regulasi. Langkah itu perlu agar dapat emngantisipasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Fraksi juga menyarankan kepada pemerintah agar proses perencanaan harus dilaksanakan pada tahun angaran sebelumnya untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan khususnya pada komponen belanja modal.

Demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang efisien, efektif dan ekonomis, fraksi mengharapkan perlu dilakukan sistem pelayanan satu atap. Sementara terkait mutu di bidang pendidikan, fraksi memint aagar perlu ditindaklanjuti keluhan kekurangan guru pada sekolah di beberapa daerah pedalaman. Perlu dilakukan pendataan jumlah guru negeri maupun kontrak, pendataan guru-guru swasta serta upaya-upaya pendistribusian secara adil dan merata termasuk tunjangan dan upah.

Fraksi Partai Golkar juga mengangkat persoalan keluhan masyarakat terkait kekurangan air minum bersih. Untuk itu, fraksi menyarankan agar perlu dilakukan pembenahan manajemen pengelolaan air bersih, peremajaan jaringan perpipaan dan penertiban jaringan distribusi, jaringan transmisi, sabungan rumah untuk daerah perkotaan serta dibangunnya pelayanan umum di kecamatan dan desa. Langkah ini dipandang perlu sebagai wujud perhartian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Terkait tata ruang kota, fraksi mengimbau pemerintah untuk perlu menyiapkan master plan drainase perkotaan, jalan setapak dan lingkungan permukiman serta penertiban tata guna lahan berdasarkan rencana umum tata ruang kota. Perlu pula diperhatikan pembangunan infrastruktur pada wilayah tapal batas timur dan barat sehingga menjadi bingkau kokoh dan kuat serta melakukan terobosan jalur selatan-utara yang memadai guna memproteksi hasil komoditi daerah termasuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Ende.

Fraksi Partai Golkar juga mengangkat persoalan pelaksanaan fisik proyek yang berdasarkan hasil reses dan laporan masyarakat pelaksanaan fisik tahun 2009 banyak yang tidak sesuai dengan mutu dan spesifikasi. Bahkan mendekati batas akhir tahun anggaran, tingkat penyelesaian pekerjaan masih di bawah 50 persen. Oleh karena itu, fraksi mengharapkan kepada rekanan yang dipercayakan perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pada tahun-tahun mendatang. Fraksi menyarankan agar penentuan rekanan dilakukan secara selektif sesuai regulasi tanpa ada tendensi tertentu.

Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam jawaban pemerintah aterhadap pandangan umum fraksi-fraksi khusus pada Fraksi Partai Golkar menjelaskan, terkait permintaan untuk melakukan perhitungan sedini ungkin, perlu dijelaskan bahwa sesuai regulasi sidang perhitungan dapat dilaksanakan setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan yakni setelah enam bulan tahun anggaran berakhir. Sedangkan penyelenggaraan sidang perubahan berdasarkan siklus anggaran setelah ditetapkan peraturand aerah perhitungan APBD.

Terkait keluhan kekurangan air bersih, pemerintah akan melakukan pembenahan pengelolaan manajemen pada PDAM dan berupaya melakukan peremajaan dan penertiban jaringan perpipaan baik jaringan transmisi, distribusi, tertier, sambungan rumah serta pergantian watermeter yang rusak. Pemerintah juga berupaya melakukan pendataan dan survei beberapa sumber mata air baru yaitu mata air Mbiritoro, mata air Pu’u Kewu dan mata air Samba. Dari hasil survei, telah ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal kepada Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum senilai Rp17 miliar termasuk pengadaan watertreatment untuk mengatasai kualitas air pada musim hujan atau banjir.

Terkait pekerjaan fisik tahun anggaran 2009, pemerintah menjelaskan bahwa pada dasarnya komtmen pemerintah daerah agar para pihak terutama kontraktor pelaksana wajiob memperhatikan seluruh ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Terhadap penggunaan material yang tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi, pemerintah telah berupaya melakukan monitoring dan juga monitoring terpadu memantau seluruh paket pekerjaan fisik. Hasilnya telah dilakukan teguran untuk perbaikan terhadap rekanan pelaksana dan pihak penelola atas keterlambatan dan juga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Bahkan pemerintah menyampaikan saran kepada pelaksana menggantikan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut namun kontrol rutinnya tergantung kepada pengawas lapangan baik yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas maupun yang dilaksanakan sendiri secara swakelola.

Ke depan, akan menjadi perhatian pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan oleh konsultan pengawas, tentunya perlu juga dibarengi peningkatan porsi pembiayaan jasa konsultan pengawas sesuai ketentuan. Berdasarkan kompilasi data yang diterima, sampai Nopember 2009, realisasi fisik secara keseluruhan untuk komponen belanja langsung adalah sebesar 64,68 persen. Untuk paket kegiatan pengadaan barang, hampir seluruhnya telah 100 persen. Sedangkan untuk paket pekerjaan konstruksi sudah lebih dari 40 paket pekerjaan yang telah diserahterimakan. Diprediksi sampai akhir tahun anggaran 2009, hanya beberap paket pekerjaan yang belum dapat diselesaikan terutama paket pekerjaan konstruksi yang relatif besar.