Bahas Perencanaan Pembangunan Bappeda Harus Miliki Bank Data

Kombinasikan Usulan dari Bawah dan Program dari Atas
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Ende yang telah dimulai sejak Senin (7/4) merupakan momen mensinergiskan prioritas kegiatan. Namun dalam pelaksanaan musrenbang ini yang terpenting adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus memiliki bank data terkait data jalan, data sekolah, data permasalahan air minum dan semua usulan baik yang telah direalisasi, belum direalisasi dan yang akan ditindfaklanjuti di tahun anggaran berjalan.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Ende Yustinus Sani usai mengikuti acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Ende di aula lantai dua kantor bupati, Senin (7/4). Yustinus Sani mengatakan, data-data yang harus ada di dalam bank data Bappeda antara lain pertama, data panjang seluruh ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Ende. Dari data itu baru dirinci jumlah ruas jalan yang baik, dalam keadaan rusak dan berapa ruas jalan yang mau dibuka baru sesuai usulan musyawarah desa dan kecamatan.
Data lain yang harus dimiliki Bappeda yakni data menyangkut permasalahan air minum bersih. Data ini sangat penting di mana Bappeda harus tahu berapa banyak masyarakat yang telah menikmati air minum bersih dan berapa banyak yang belum menikmati air minum bersih di kabupaten Ende. Selain itu, dengan mengetahui data itu, Bappeda dapat memperhitungkan jangkauan agar bisa rencanakan perluasan jaringan air minum bersih dan pengadaannya.
Selain data itu, Bappeda juga perlu mengetahui data menyangkut jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Ende. Data yang perlu diketahui yakni data berapa banyak sekolah yang rusak ringan, rusak berat dan berapa sekolah yang diusul untuk dibangun baru. Dari data-data itu, Bappeda selanjutnya memprediksi besaran dana yang akan dimanfaatkan untuk membangun dan menetapkan prioritas dari semua keadaan yang ada.

Belum Maksimal
Yustinus Sani mengatakan, memasuki tahun keempat ini musrembang yang dilakukan, Bappeda belum berperan maksimal dalam artian belum menyediakan bank data secara akurat. Kondisi itu mengakibatkan kesulitan ketika mau menentukan prioritas seuai kondisi keuangan yang dimiliki pemerintah. Pengalaman empiris yang ditemukan di lapangan, kata Yustinus proses pelaksanaan pembangunan yang tidak tuntas contohnya salah satu ruas jalan di Kabupaten Ende yang sejak tahun anggaran 2004 dianggarkan namun hingga tahun 2008 masih konsentrasi pada objek yang sama. “Ini buktikan bahwa da yang tidak beres dalam perencanaan.”
Dia mengatakan, ambil contoh pembukaan jalan baru maka tahun berikutnya harus diikuti dengan peningkatan dan seterusnya tidak malah dihentikan pada pembukaan jalan baru saja. Dicontohkan, ada kasus ketika empat tahun lalu buka jalan baru dan setelahnya tidak ditingkatkan maka pada tahun keempat karena tidak ditindaklanjuti kondisi jalan yang dibuka empat tahun lalu sudah tertutup dan harus dianggarkan lagi dana untuk pembukaan jalan.

Ada Harapan
Pelaksanaan musrenbang yang dimulai saat ini, kata Yustinus ada harapan untuk memulai dengan proses perencanaan dan mulai saat ini juga Bappeda harus mulai berbenah dan berupaya untuk memiliki bank data. Karena jika tidak, kondisi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya akan tetap terulang. Bahkan, istilah ulang tahun usulan masyarakat akan tetap terjadi karena akan terus diusulkan dan karena tidak ada banka data maka usulan tersebut tetap tidak dijawab dan akhirnya kembali diusulkan masyarakat.
Kondisi berulang tahunnya usulan-usulan masyarakat karena tidak direalisasikan, kata Yustinus juga merupakan akibat dari tidak berfungsi optimalnya litbang di Bappeda yang selama ini belum bekerja maksimal. Agar usulan tidak lagi berulang tahun tahun depan maka Bappeda perlu menginventaris usulan-usulan itu dari tahun berapa, kapan direalisasi dan yang belum menjadi prioritas. “Target saya kalau ada bank data dan jalkan sesuai mekanisme 3-4 tahun ke depan tidak ada lagi usulan masyarakat yang berulang tahun karena belum dijawab pemerintah.”

Kombinasikan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ende, Dominikus Minggu Mere di ruang kerjanya, Senin (14/4) mengatakan, dalam perencanaan pembangunan ke depan di Kabupaten Ende, akan dikombinasikan usulan-usulan dari bawah yang diusulkan melalui mekanisme musyawarah pembangunan dari tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten dengan program-program yang diturunkan dari atas oleh departemen yang kemudian diramu dalam perencanaan.
Dikatakan, untuk tingkat perencanaan, selain melalui jalur musrenbang, saat ini juga mulai dikembangkan forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yangmenurut rencana dilaksanakan pada Rabu (16/4) nanti. Seharusnya, kata Domi Mere, forum SKPD seperti itu dilaksanakan sebelum musrenbang di tingkat provinsi untuk mensinkronkan usulan program dan kegiatan dari hasil musrembang kecamatan, kabupaten yang nantinya disinkronkan dengan program dari SKPD.

Perlu Bank Data
Domi Mere mengakui bank data seperti yang dikatakan Yustinus Sani memang sangat penting. Data-data historis hasil kompilasi dari kecamatan sebelum musrenbang kecamatan tetap disimpan sebagai bank data dan data-data hasil pembahasan di tingkat musrembang tetap disimpan. Data-data sinkronisasi hasil musrenbang dan forum SKPD nantinya disimpan menjadi data dasar. Langkah itu sangat perlu dilakukan agar usulan-usulan yang diajukan saat musrembang dapat dipilah mana yang telah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Sehingga pada saat musrenbang tahun berikutnya dapat dilihat kembali usulan mana yang telah dilaksanakan namun masih diusul ulang dan mana yang merupakan usulan yang pernah diusul tetapi belum terjawab dan mana yang merupakan usulan baru.
Dikatakan, data-data hasil musrembang provinsi yang telah dilaksanakan akan dikompilasikan kembali dengan data-data musrenbang kabupaten dan forum SKPD. Data-data itu nantinya diteruskan ke pusat. “Mulai tahun ini data-data historis akan kita simpan secara baik.” Data usulan itu, kata dia sangat penting mengingat usulan yang dimasukan tidak semua dapat terjawab pada tahun angagaran berjalan mengingat terbatasnya dana menjawab semua usulan dalam musrembang dan hasil forum SKPD.
Data-data usulan tersebut setelah disimpan dalam bank data manfaatnya untuk digunakan pada saat evaluasi sehingga dengan data tersebut bisa tahu secara pasti mana usulan yang belum terjawab. Dengan data itu, nantinya juga dapat membuat prioritas program pada tahun anggaran 2009 dan seterusnya. “Jadi bank data itu penting. Sehingga tahu mana yang sudah direalisasikan dan dievbaluasi setelah penetapan APBD 2009.”
Dikatakan, data-data itu saat ini telah mulai disimpan secara baik dalam bank data. Langkah itu agar usulan-usulan dari dusun, desa, kecamatan dan kabupaten terdata secara baik dan dapat dimanfaatkan saat musrenbang. “Itu penting kita buat agar musrenbang tidak dilihat sekedar acara seremonial.”
Kegiatan Musrenbang Kabupaten Edne yang digelar Senin (7/4) lalu setelah melalui pembahasan dalam dua hari telah menghasilkan poin-poin penting sesuai kelompok masing-masing. Kelompok pertama yang membahas fungsi ekonomi, perumahan dan fasilitas umum dan fungsi lingkungan hidup setelah melalui pembahasan dan perdebatan menghasilkan 35 program prioritas dengan 400 jenis kegiatan. Total dana yang diprediksi membiayai sejumlah program dan kegiatan itu mencapai Rp138,1 miliar. Dana itu bersumber dari APBN Rp25,1 miliar, APBD I sebesar Rp10,5 miliar dan APBD II sebesar Rp102,5 miliar.
Kelomok kedua yang membahas fungsi pelayanan umum pemerintahan ketertiban dan ketentraman serta fungsi perlindungan sosial menetapkan enam program dan 191 prioritas kegiatan. Dari program dan kegiatan yang ada didanai sebesar Rp49,5 miliar yang bersumber dari APBN 7,6 miliar, APBD I sebesar Rp6,7 miliar dan APBD II sebesar Rp42,8 miliar. Sedangkan yang membahas fungsi pendidikan, kesehatan dan fungsi pariwisata dan budaya didanai dengan anggaran sebesar Rp71,5 miliar.
Total keseluruhan dana yang dialokasikan untuk mebiayai seluruh program dan kegiatan pada tahun 2009 yang direncanakan sebesar Rp259,1 miliar yang bersumber dari APBN sebesar Rp38,118 miliar, APBD II sebesar Rp55,519 miliar dan APBD II sebesar Rp165,540 miliar.