Dua Ekor Tikus

Di dalam got yang gelap hiduplah dua ekor tikus yang saling bersaudara. Suatu saat kedua ekor tikus ini melihat sebuah roti keju dari lubang sebuah selokan. Tikus-tikus ini ingin sekali memakannya tetapi sayang lubang selokan itu tertutup oleh jeruji besi yang sangat kuat.

Kedua tikus ini berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan jeruji besi itu dengan gigi-gigi mereka yang tajam tetapi gigi mereka mulai rusak karena jeruji besi itu terlalu keras bagi gigi mereka yang kecil.

Kedua ekor tikus ini kecapaian, dan butuh istirahat. Tikus pertama berkata dalam hatinya: "Aku tidak akan menyerah, setelah ini aku akan menghancurkan jeruji besi itu dengan sekuat tenagaku. Pantang menyerah adalah pangkal dari keberhasilan !"

Tikus kedua termenung dan berpikir : " Aku akan kehilangan semua gigiku jika aku nekat menggigiti jeruji itu. Ada baiknya kalau aku mengambil jalan lain saja untuk mendapatkan roti keju itu."

Setelah beristirahat sejenak, tikus pertama mulai menggigiti lagi jeruji besi itu dengan sekuat tenaga sedangkan tikus kedua mundur diri dari usahanya. Melihat tikus kedua mundur diri tikus pertama mulai me
... baca selengkapnya di Dua Ekor Tikus Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

Tujuh SKPD tak Capai Target Penerimaan

Hiero Bokilia

WALAU Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mampu melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 141 miliar dari target Rp 125 miliar, namun masih ada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Kupang yang belum mampu mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Terdapat tujuh SKPD yang belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Jeffry Pelt di ruang kerjanya mengatakan, ketujuh SKPD dimaksud yakni Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), RSUD SK Lerik, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perkebunan (Distanakhutbun).

Bahkan, untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang baru mencapai 49 persen. Dari target Rp 200 juta, hingga 23 Desember baru terealisasi Rp 98 juta lebih.

Walau ada sejumlah dinas yang belum mampu mencapai target, namun ada pula dinas yang menyumbangkan penerimaan terkecil yakni Dinas Sosial. Penerimaan Dinas Sosial ditargetkan sebesar Rp 12 juta, dan terealisasi sebesar Rp 17,7 juta yang bersumber dari retribusi pemakaman yang nilainya sangat kecil.

Jeffry mengatakan, capaian PAD Kota Kuang tahun 2015 cukup bagus karena melampaui target yang ditetapkan. Dari target Rp 125 miliar, hingga 23 Desember sudah mencapai Rp 141,88 miliar.

"Capaian ini bahkan mampu melampaui target PAD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan pemerintah dan DPRD sebesar Rp 141 miliar," katanya.

Dia mengakui, Dinas Pendapatan Daerah merupakan dinas yang menyumbang PAD terbesar, yakni Rp 70,3 miliar. Dinas ini juga telah melampaui target pendapatannya 113,39 persen dari target Rp 56,4 miliar.

Dari data tersebut, kata Jefry, selain Dispenda, ada empat SKPD lain yang tercatat melampaui target pendapatannya, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang, Dinas Sosial (Dinsos), serta Sekretariat Kota. Namun, untuk Sekretariat Kota terdapat beberapa badan dan bagian.

Sumber penerimaan yang mampu mendongkrak PAD yakni pajak daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 56,9 miliar berhasil digenjot hingga Rp 70,9 miliar atau melampaui target sebesar 124,62 persen. Sementara retribusi daerah semula ditargetkan sebesar Rp 29,3 miliar namun hanya tercapai Rp 27,4 miliar.

Pendapatan daerah lainnya berasal dari item pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 15,6 miliar dari target sebelumnya Rp 16,1 miliar. Selain itu, item penerimaan lain-lain sebesar Rp 27,7 miliar dari target Rp 22,6 miliar.

"Kita berupaya mengoptimalkan penerimaan dari potensi-potensi pajak di Kota Kupang. Sekarang semua pegawai Dispenda harus tahu bagaimana sistem pelaporan pajak hotel, restaurant, PBB juga pajak hiburan, sehingga semua bekerja maksimal," tandasnya.

Maksi Luan mengatakan, upaya pemerintah menggenjot PAD hendaknya didukung iklim usaha yang kondusif. Diharapkan, kejadian seperti penyitaan minuman golongan A yang terjadi beberapa waktu lalu menjelang hari raya Natal tak lagi terjadi. Pemot Kupang harus menjamin kenyamanan usaha warganya, yang adalah penyumbang dan pemberi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Jonas dan Jefri Harus Tinggalkan Ego

Hiero Bokilia

PERSETERUAN Wali Kota Kupang Jonas Salean dan anggota Komisi X DPR RI Jefry Riwu Kore kian memanas terkait kewenangan penanganan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Keduanya saling tuding dan mencela terkait penyaluran dana bantuan pendidikan bagi para siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Kupang terebut.

Di tengah kisruh tersebut, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe mengimbau agar keduanya meninggalkan ego masing-masing dan mencari waktu yang tepat untuk duduk bersama membicarakan persoalan tersebut dengan kepala dingin.

"Jangan adu argumen dan berpolemik di media. Itu tidak baik. Saya melihat Pak Jonas dan Pak Jefri sama-sama punya niat baik, mungkin dalam pelaksanaannya saja yang agak sedikit kurang komunikasi," kata Yeskiel Loudoe kepada VN, Rabu (10/2).

Menurutnya, akan lebih baik jika keduanya meninggalkan ego masing-masing dan meninggalkan kepentingan apa pun di balik persoalan itu dan duduk bersama untuk membicarakan persoalan itu dengan hati sejuk. Karena, jika keduanya terus berseteru, justru akan sangat merugikan masyarakat sebagai calon penerima bantuan dana PIP.

"Kalau dibutuhkan saya sebagai mediator, saya siap undang Pak Jonas dan Pak Jefry supaya kita duduk bersama bicarakan persoalan ini agar jangan ada lagi polemik yang bisa merugikan masyarakat," kata Yeskiel.

Sebelumnya, Dalam pertemuan dengan para kepala sekolah di ruang Sasando, Balai Kota Kupang, Jumat (5/2), Jonas Selan menegaskan, PIP merupakan program yang sangat bagus, jika pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis (Juknis) yang ada.

Ia mengataka, dalam penyaluran dana PIP tersebut pada tahun 2014 sempat mengalami persoalan, bahkan ada kepala sekolah yang dipaksakan untuk memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada siswa penerima dana PIP.

"Dulu waktu Pileg, penyaluran dana PIP ini sempat bermasalah. Dan, sekarang mau Pilwalkot dana ini kembali bermasalah dan ada yang bilang pemerintah menghambat," tegas Jonas.

Dikatakannya, dalam penyaluran dana tersebut, ada oknum anggota DPR RI yang mengklaim dana bantuan tersebut atas perjuangan mereka. Dalam penyalurannya, juga melibatkan mantan anggota DPRD Kota Kupang yang kini telah menjadi anggota DPRD Provinsi NTT.

Menurutnya, langjah yang dilakukan anggota Dewan itu baik, hanya saja cara yang dilakukan yang salah. Seharusnya, dalam pelaksanaannya, mereka berkoordinasi dengan Pemkot Kupang dan Dinas Pendidikan. Sehingga, semua nama siswa calon penerima dapat diusulkan bersama ke Kementerian Pendidikan untuk divalidasi.

Sehingga, ketika Kementerian Pendidikan menyatakan para siswa yang diusulkan tersebut memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan dana PIP, dan datanya disampaikan ke sekolah dan sekolah melanjutkan informasi kepada orangtua murid.

"Itu yang sesuai dengan Juknis, sehingga dari dasar itu, sekolah bisa keluarkan rekomendasi sesuai persayaratan yakni fotokopi rapor untuk  dikasih ke orangtau murid," tegas Jonas.

Sementara anggota DPR RI Jefry Riwu Kore mempersilakan Wali Kota Kupang melapor penyaluran dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang ke Menteri Pendidikan Nasional. Langkah Jefry membantu menjaring para penerima beasiswa PIP adalah wujud tanggung jawabnya sebagai anggota DPR terhadap konstituennya di Dapil NTT 2.

Demikian dikatakan Jefry Riwu Kore kepada wartawan di Rumah Aspirasi, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sabtu (6/2).

Ditegaskannya bahwa tindakannya membantu menjaring penerima beasiswa PIP dan diusulkan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sama sekali tak menyalahi aturan, termasuk memberitahukan hasil penetapan Kemendiknas kepada orangtua siswa penerima beasiswa.

Dikatakannya, apa yang dilakukannya yaitu mendata dan menyampaikan kepada orangtua siswa bahwa anaknya mendapatkan bantuan dana PIP tidak salah.

Dijelaskannya, dalam sistem pengusulan nama-nama penerima beasiswa PIP terdapat dua jalur. Jalur pertama melalui usulan para kepala sekolah yang dilanjutkan kepada Pemerintah Provinsi NTT kemudian diusulkan kepada Kemendiknas untuk diverifikasi.

Jalur kedua dilakukan oleh stakeholders pendidikan yang di dalamnya terdapat Komisi X DPR RI. Sehingga, apa yang dilakukannya itu juga dilakukan oleh anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 dan anggota DPR lainnya di seluruh Indonesia.

Apalagi, pada saat reses dan penjaringan aspirasi, ia mendapatkan laporan dan masukan dari masyarakat bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dana PIP. Karena itu, bersama Tim Jeriko ia menyebarkan formulir kepada orangtua dan siswa untuk diisi.

"Kalau mau kami perjuangkan, maka harus ada permohonan sehingga dari dasar permohonan itu nanti diusulkan ke Kemendiknas dan diberikan hak menginput langsung ke portal Kementerian data nama-nama yang diusulkan. Jadi apa yang saya dan Tim Jeriko lakukan ini legal. Bukan karena kita DPR lalu sekonyong-konyong minta masyarakat dapat beasiswa," tegas Jefry.

Restaurant belum Jujur Laporkan Pajak

Hiero Bokilia

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kupang mengeluhkan ketidakjujuran restaurant dalam melaporkan pajak yang dipungut dari masyarakat. Dari 575 kelompok pajak restaurant dan kafe di Kota Kupang, 50 persen lebih dari kelompok itu yang belum melaporkan pajak secara benar kepada Dinas Pendapatan daerah. Banyak di antara mereka tidak menggunakan nota pesanan untuk menjadi alat pendukung pelaporan pajak secara jujur kepada dinas soal omzet.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang Jeffry Pelt saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/2).

Dia menjelaskan, nota pesanan sangat dibutuhkan untuk pelaporan omzet setiap hari dari kelompok restaurant. Namun, hampir setengah dari 575 kelompok restaurant yang menggunakan nota tersebut. Sehingga, laporan omzet tidak sesuai karena hanya berdasarkan catatan harian.

"Kalau catatan harian bisa saja mereka mempunyai dua atau tiga buku untuk pelaporan. Buku yang satu untuk pelaporan asal-asal yang kemudian dijadikan bukti untuk pembayaran pajak dengan sistem self asessment, sedangkan buku laporan yang sebenarnya pelaporan aslinya tidak pernah ditunjukkan karena takut terkena pajak," katanya.

Untuk meminimalisir para wajib pajak yang nakal itu, pada tahun ini, Dinas Pendapatan Daerah segera memberlakukan sistem pembayaran pajak secara online. Hanya saja, untuk tahap awal, baru disiapkan alat pembayaran pajak secara online (tapping box) sebanyak lima unit.

Rencananya, tapping box tersebut akan dipasang pada dua hotel dan tiga restaurant.

Pemasangan tapping box, lanjut Jeffry, dilakukan paling lambat sebelum sidang perubahan anggaran karena masih menunggu disahkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk pemasangan alat itu.

"Jika sistem ini berjalan lancar, maka pada sidang perubahan anggaran kita akan ajukan anggaran untuk beli tambah tapping box," katanya.

Ia menjamin jika sistem pajak berjalan lebih baik, maka PAD bisa mengalami peningkatan. Selain itu, kerja dinas jauh lebih mudah karena semuanya sudah diatur secara baik oleh sistem.

Sebelum sistem pajak online tersebut diterapkan, lanjutnya, pemerintah akan mengundang para pelaku usaha kelompok restaurant untuk memberikan sosialisasi tentang penerapan alat dimaksud. Agar, pada saat penerapan pajak online, para pengusaha restaurant tidak lagi kaget.

Jabir Marola, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Kupang mengatakan, tapping box sudah cukup lama disetujui anggarannya untuk diadakan. Karena itu, pemerintah didesdak segera menerapkan sistem pajak online agar peralatan yang telah dibeli itu tidak mubazir.

Ia juga mengimbau pemerintah agar sebelum menerapkan atau memasang peralatan dimaksud, perlu berkoordinasi dengan para pengusaha untuk menghindari persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, jika dalam pemasangan peralatan tersebut ternyata berdampak pada peningkatan pendapatan pajak, maka tentu saja Dewan akan sangat respek jika pemerintah kembali mengajukan penambahan dana untuk pengadaan tapping box.

"Kita lihat dulu dampak pemasangan tapping box itu. Kalau beri dampak positif terhadap peningkatan pajak ya perlu ditambahkan. Tapi kalau ternyata sama denngan sebelumnya, maka akan dipertimbangkan kembali," tandasnya.

Pangkalan Digusur, Tukang Ojek Protes ke Satpol PP

Hiero Bokilia

PULUHAN tukang ojek yang sering mangkal di Bundaran PU, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Selasa (9/2) siang melakukan aksi protes di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang. Aksi itu dipicu pembongkaran paksa pangkalan ojek oleh Satpol PP. Aksi sempat ricuh karena Pol PP tidak bersedia dialog dengan para tukang ojek dan menutup pintu pagar halaman kantor Satpol PP.

Para tukang ojek menggoyang pagar depan kantor Satpol PP dan menimbulkan keributan antara tukang ojek dengan anggota Satpol PP. Pertengkaran hebat nyaris pecah, namun berhasil ditenangkan oleh koordinator tukang ojek. Dialogpun akhirnya berhasil digelar.

Dialog yang dipimpin Kepala Satpol PP Thomas Didimus Dagang tersebut didampingi sejumlah kepala bidang.

Koordinator Tukang Ojek Sigas Goeslow mengatakan, kedatangan para tukang ojek ke kantor Satpol PP karena mereka tidak puas atas pembongkaran paksa pangkalan ojek oleh anggota Satpol PP.

Para tukang ojek keberatan karena untuk membangun pangkalan ojek itu, mereka harus swadaya dengan mengumpulkan uang dari para tukang ojek. Selain itu, kata Sigas, pembangunan pangkalan ojek itu sudah direstui Wali Kota kupang, sehingga mereka mempertanyakan alasan pembongkaran tanpa koordinasi dengannya sebagai koordinator.

"Kami tidak terima dengan pembongkaran ini. Apalagi, pembongkaran dilakukan secara paksa dan semua material bangunan pangkalan ojek rusak total," tegas Sigas.

Hal yang sama disampaikan salah satu tukang ojek Yusack Blegur. Menurutnya, pembongkaran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP menunjukkan arogansi dari aparatur pemerintah. Apalagi, pangkalan ojek itu hanya sebagai tempat berteduh para tukang ojek pada siang hari.

"Saya tidak terima pembongkaran ini karena tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Masa pagi-pagi buta bapak-bapak sudah datang bongkar pangkalan kami tanpa tersisa. Herannya, kenapa Pol PP tidak pernah menertipkan penjual jagung bakar yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat jualan. Sedangkan kami hanya membangun pangkalan untuk berteduh malah dibongkar secara paksa seperti ini," katanya.

Menanggapai komentar para tukang ojek, Kasat Pol PP mengaku, pembongkaran pangkalan itu berdasarkan surat Badan Perbatasan Provinsi NTT melalui Kepala Badan Perbatasan Paul Manehat. Kaban Perbatasan menyurati pihak Satpol PP, karena mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan pangkalan yang sering menutup akses aktivitas kantor tersebut.

Selain itu, kata Thomas, pembongkaran itu juga berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2001 yang sudah melarang adanya bangunan di atas trotoar yang merupakan fasilitas umum.

"Itu alasan kami membongkar pangkalan ojek tempat saudara-saudara semua biasa mangkal," Katanya.

Thomas juga mengaku bahwa sebelum pembongkaran, pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada koordinator tukang ojek dan Lurah Liliba, bahwa pihak akan membongkar pangkalan pada Selasa (9/2).

"Jadi kami tidak asal bongkar. Menyangkut kerugian akan kami ganti," tegasnya.

Ia juga memberi ruang pembanguna pangkalan baru, tetapi harus menghindari trotoar dan akses menuju kantor Badan Perbatasan. Sehingga, tidak ada lagi keluhan masyarakat soal keberadaan pangkalan ojek.

"Kami tidak melarang saudara-saudara untuk ojek, tapi harus perhatikan aktivitas umum di sekitarnya. Saya usulkan ada lahan yang kosong dekat lokasi lama, saudara-saudara bisa memanfaatkannya untuk membangun pangkalan. Mengenai bahan-bahan yang rusak akan kami ganti," katanya.

Namun, jalan keluar yang diberikan itu tak diterima para tukang ojek. Mereka lalu pulang dan meminta Satpol PP tak usah mengganti material bangunan yang telah dibongkar.

Rekanan Diingatkan Perhatikan Kualitas Pekerjaan

Hiero Bokilia

PELAKSANAAN pekerjaan jalan dengan konstruksi hotmix Tahun Anggaran 2015 yang hingga Februari ini belum juga dituntaskan mendapatkan perhatian kalangan anggota DPRD Kota Kupang. kalangan Dewan meminta agar rekanan yang melaksanakan proyek hotmix tak hanya mengejar proyek yang banyak untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi harus pula memperhatikan proses dan mutu pekerjaan agar selesai tepat waktu dan mutunya terjamin.

Demikian ditegaskanm anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Gerindra Paulus Manafe kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, perpanjangan kontrak kerja (adendum) 50 hari hingga 19 Februari sudah tersisa sepuluh hari. Namun, dari hasil pemantauannya, masih banyak pekerjaan jalan dengan konstruksi hotmix yang belum mampu dituntaskan oleh rekanan.

Dengan sisa waktu pekerjaan yang mepet itu, ia mengingatkan rekanan agar tak asal kebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi, rekanan harus memperhatikan mutu pekerjaan agar tidak gampang rusak.

"Jangan pentingkan uang, tapi yang harus diperhatikan adalah mutu pekerjaan. Percuma saja kalau memburu pekerjaan cepat selesai tapi tidak memperhatikan mutu," tegas Paulus.

Paulus mengatakan, sudah menjadi semacam tradisi di Kota Kupang bahwa pekerjaan jalan mutunya selalu dipertanyakan. Apalagi, pekerjaan dilakukan pada saat musim hujan seperti yang terjadi saat ini. Apalagi, dikejar waktu yang kian mepet dan hanya tinggal dua minggu dengan sisa pekerjaan yang cukub banyak, ia sangat pesimistis rekanan akan memperhatikan kualitas pekerjaan.

"Mudah-mudahan hasil pekerjaan bisa memenuhi mutu dan standar yang berlaku. Saya sangat ragu dengan sisa pekerjaan dan waktu yang mepet, mereka bisa kerja dengan baik, tegasnya lagi.

Ia juga kembali mengkritisi keterlibatan rekanan dari luar NTT dalam melaksanakan pekerjaan di Kota Kupang. Rekanan yang berasal dari Jakarta itu tidak didukung Aspal Maxing Plant sehingga menyulitkannya saat pelaksanaan pekerjaan.

Menurutnya, seharus pemerintah lebih memprioritaskan rekanan lokal dengan peralatan kerja yang lengkap agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, katanya, tidak asal rekanan lokal yang ditunjuk, tetapi harus selektif terutama menyangkut jumlah proyek yang dikerjakan, agar pekerjaannya tidak tumpang tindih sebagaimana yang terjadi saat ini.

Ia mengatakan, ada rekanan yang mengerjakan pekerjaan hotmix di Kota Kupang juga mendapatkan proyek yang sama di Kabupaten Kupang. Akibatnya, pekerjaan di Kota Kupang terhambat karena harus menuntaskan proyek di Kabupaten Kupang.

Karena itu, kata paulus, pengalaman-pengalaman seperti itu harus menjadi pembelajaran bagi Dinas PU agar tahun-tahun mendatang tidak lagi terulang.

Andy, warga Kelurahan Oebufu meminta pemerintah mengawasi mutu pekerjaan jalan, khususnya di Jalan Fetnay. Kondisi jalan itu sudah ditimbun agregat dasar untuk persiapan hotmix. Namun, hingga saat ini, agregat sudah terkikis habis oleh hujan yang turun dalam beberapa pekan terakhir.

Ia khawatir jika agregat yang telah terbawa air tidak ditimbun dan diratakan kembali, dan langsung dihotmix, maka dapat dipastikan kondisi Jalan Fetnay yang dihotmix tidak akan bertahan lama.

"Saya minta pemerintah mengawasi lagi pekerjaan jalan, Khususnya di Kelurahan Oebufu. Hotmix di jalan ini merupakan dambaan kami masyarakat, sehingga kami butuh jalan yang baik dan bisa bertahan lama," tandasnya.

Jefri Tinggalkan Daniel Gandeng Herman

Hiero Bokilia

PERUBAHAN angin pada Pemilu Wali Kota (Pilwalkot) Kupang bertiup kencang dan semakin tak jelas. Jika sebelumnya beredar kabar Jefri Riwu Kore (Jeriko) akan menggandeng Ketua DPD PKB Kota Kupang Daniel Hurek sebagai wakilnya, kini Jeriko melirik orang lain.

Jeriko yang disebut-sebut sejak dua tahun lalu gencar bersosialisasi akan berpasangan dengan Daniel Hurek yang juga mantan Wakil Wali Kota Kupang periode 2007-2012 itu, ternyata banting stir dan mengarahkan pandangan kepada Herman Man.

Informasi yang dihimpun VN menyebutkan, Jeriko dan Herman Man telah mantap untuk maju bersama menantang Jonas Salean. Pasangan kombinasi yunior-senior itu dilaporkan juga telah memiliki tagline paket yaitu "Paket Firman". 

Bahkan di sosial media (facebook), para simpatisan dan pendukung Jeriko dan Herman Man sudah berani memposting foto-foto keduanya dalam satu paket bernama Paket Firman.

Hingga berita ini naik cetak, baik Jeriko maupun Herman Man, belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi ke ponselnya masing-masing, semalam, ponselnya tidak aktif.

Sementara itu, Ketua DPD PKB Kota Kupang Daniel Hurek kepada VN, Senin (8/2) menjelaskan, proses dan langkah politik PKB ke arah menentukan calon pemimpin, akan melalui survei internal partai Maret mendatang.

PKB ingin berkoalisi untuk memenangkan Pilwalkot, tetapi kemenangan tersebut tidak diraih lewat subjektivitas kader partai. "Nanti akan ada ukuran-ukuran dan dalam survei akan dilakukan untuk menghindari subjektivitas," tandasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan arahan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta pekan lalu, PKB Kota Kupang didorong untuk berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon yang akan maju dalam suksesi Pilwalkot 2017 mendatang.

Calon pemimpin yang akan diusung oleh PKB bersama partai koalisi adalah calon pemimpin yang mampu mendorong daya saing rakyat dan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing menuju era globalisasi.

Dikatakannya, calon pemimpin yang akan didorong PKB bersama koalisi partai adalah calon pemimpin yang tidak sekadar untuk memenangkan Pilwalkot. Tetapi, calon pemimpin yang didorong adalah calon pemimpin berorientasi pada peningkatan SDM yang lebih konkret dan tidak abstrak sebagai kekuatan bangsa untuk menghadapi era globalisasi.

Koalisi Jonas
Informasi lain yang berkembang di Balai Kota menyebutkan, sejumlah partai juga telah menyatakan keinginannya untuk berkoalisi mendukung Jonas Salean. Partai-partai yang telah merapat ke Jonas di antaranya PDIP, Golkar, PPP, dan PAN. Saat ini, tim sukses Jonas tengah mendekati dan melobi partai-partai kecil lainnya untuk bergabung mengusung Jonas dalam Pilwalkot mendatang.

Namun, terkait PAN yang diinformasikan telah merapat ke Jonas, Ketua DPD PAN Kota Kupang Felix Dando yang dihubungi sebelumnya mengatakan, komunikasi dengan para tim sukses paket tertentu masih sebatas komunikasi lisan. Belum ada komunikasi secara tertulis. Sehingga, ia menganggap komunikasi demikian masih bersifat pribadi.

PAN baru akan melaksanakan rapat internal untuk membahas Pilwalkot pada pertengahan Februari ini, termasuk untuk membahas mekanisme survei yang akan dilakukan untuk menentukan calon yang akan diusung PAN.

Saat ini, pengurus di tingkat kecamatan telah diminta untuk memperhatikan dan mencermati fenomena politik yang ada yang nantinya dapat dibawa dalam rapat partai.

Bantu Perjuangkan Anggaran untuk Bimtek Intelijen

Hiero Bokilia

KOMISI  I DPRD Kota Kupang siap membantu perjuangkan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) untuk pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dasar intelijen.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Zeyto Ratuarat kepada VN, akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, dalam kunjungan kerja ke mitra kerja termasuk Badan Kesbangpolinmas Jumat (29/1) lalu, komisi telah mendengar banyak masukan, baik terkait pelaksanaan program tahun 2015 dan juga rencana program tahun 2016. Terdapat begitu banyak kegiatan di Badan Kesbangpolinmas, namun belum semuanya dianggarkan secara baik, sehingga perlu perhatian ke depan.

Salah satu kegiatan yang belum dialokasikan anggarannya secara memadai yakni pelaksanaan Bimtek dasar intelijen di Badan Kesbangpolinmas. "Kita akan sampaikan kepada Wali Kota agar pada perubahan APBD 2016 nanti, perlu penambahan anggaran untuk kegiatan itu karena bagaimanapun, dibutuhkan tenaga andal terkait intelijen di Kesbangpolinmas," kata Zeyto.

Secara aturan, lanjutnya, bidang yang ada di Kesbangpolinmas perlu mendapat sertifikat soal Bimtek dasar itelijen tersebut. Untuk  itu, Komisi I akan memperjuangkan anggaran tersebut dalam perubahan APBD agar pelaksanaan kegiataan tersebut dapat berjalan maksimal.

Menurutnya, para pegawai di Badan Kesbangpolinmas jika  tidak memiliki sertifikat dasar intelijen, maka akan mubazir kegiatan yang ada di Badan Kesbangpolinmas. Untuk itu, Komisi I merasa perlu memperjuangkan anggaran untuk melakukan kegiatan Bimtek dasar itelijen.

Terpisah Sekretaris Komisi I Adrianus Talli mengatakan, kunjungan Komisi I ke Badan Kesbangpolinmas tersebut, terdapat dua kegiatan yang butuh backup dana yang memadai dan perlu ditambahkan. kedua kegiatan dimaksud yakni pembentukan forum kewaspadaan dini dan pelaksanaan Bimtek dasar itelijen.

“Untuk forum kewaspadaan dini sudah ada, namun tidak berjalan karena  tidak ada anggaran, dan juga di tingkat kecamatan juga belum dibentuk. Maka, pembentukan forum kewaspadaan dini ini juga akan dianggarkan. Pembentukan forum ini bertujuan memantau keluar masuknya orang baru di wilayah tersebut, juga memantau organisasi baru yang radikal,” katanya.

Sementara untuk Bimtek dasar itelijen, lanjut Adrianus, merupakan hal yang sangat perlu ditambah anggarannya. Karena, anggaran yang diminta juga tidak terlalu besar, yakni hanya berkisar Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

"Kami melihat dua item kegiatan ini ada misscomunication Kesbangpolinmas dengan Komisi I jadi perlu dikomunikasikan lagi secara baik," jelasnya.

Adrianus mengaku, usulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan dimaksud sebenarnya sudah bisa terjawab pada perubahan lalu jika Badan Kesbangpolinmas mengusulnya. Karena, saat itu terjadi saving dana yang cukup besar. Namun, karena tidak diusulkan, maka dana tersebut diplotkan ke program dan kegiatan lainnya sesuai usulan.

Karena itu, jika nanti diusulkan pada perubahan APBD 2016, tentunya akan menjadi perhatian Komisi I untuk diprioritaskan pengalokasian anggarannya. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kedua kegiatan tersebut tak terlalu besar.

Jefry Siap Rebut Kursi Wali Kota

Hiero Bokilia

DI tengah kian memanasnya polemik bantuan dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Jefry Riwu Kore menegaskan sikapnya untuk maju merebut kursi Wali Kota Kupang dalam Pilwalkot 2017 mendatang.
Penegasan itu disampaikan Jefry menjawab VN di Rumah Aspirasi, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sabtu (6/2).

Ditegaskannya bahwa meski ada sorotan soal pemanfaatan pendistribusian dana PIP untuk kepentingan Pilwalkot, tetapi sebenarnya itu bukan direncanaannya. Tetapi, jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. hanya saja, momentum penyalurannya yang bertepatan situasi menjelang Pilwalkot 2017.

Jika masyarakat menghendaki agar ia maju dalam Pilwalkot, katanya, maka ia akan maju untuk merebut kursi Wali Kota. Jefry yang pada pilwalkot sebelumnya juga maju bertarung itu, menegaskan bahwa kali ini dirinya maju dengan tekad menang meski butuh proses panjang.

"Toh yang kita kasih bantuan beasiswa ini juga belum tentu pilih saya. Jadi jangan ada ketakutan-ketakutan bahwa kita bantu awasi penyaluran beasiswa ini karena ada momen Pilwalkot," tegasnya.

Jefry mengatakan, dirinya sudah siap melepas kursi di Senayan, jika masyarakat menghendaki dirinya maju dalam Pilwalkot.

Survei Calon Wakil
Terkait calon Wakil Wali Kota yang akan mendampinginya, dia mengatakan, sejauh ini belum ditentukan. Penentuan calon wakil harus melalui survei. Survei, bakal dilakukan tiga kali. Survei pertama pada Maret, dan survei kedua pada Agustus. Setelah dua survei tersebut, Partai Demokrat juga akan melakukan satu kali lagi survei sebagai pembanding sebelum proses pendaftaran di KPU.

"Kita gunakan dua lembaga survei dan lembaga survei Saiful akan jadi survei pembanding. Karena Pak SBY akan cek nama yang diusulkan ini sudah lalui tahapan survei atau belum, dasar perimbangan daerah ada atau tidak," katanya.

Ditanya komunikasi politik dengan Herman Man yang santer dikabarkan akan mendampinginya, Jefry mengatakan, keduanya tetap berkomunikasi dan berdiskus.
"Tadi pagi (Sabtu pagi kemarin) kami masih bertemu dan berdiskusi. Tapi saya katakan kepada Pak Herman, kalau hasil survei bagus kita akan maju sama-sama, tapi kalau tidak, tidak bisa maju bersama karena tanggung jawab berat untuk partai," katanya.

Jika nanti maju dalam Pilwalkot, lanjutnya, ia akan mengubah strategi pendekatan dengan masyarakat. Masyarakat saat ini tak mau lagi mendengar pemaparan visi dan misi yang indah tetapi tidak indah dalam implementasinya. Pihaknya akan memperbanyak diskusi dengan kelomppok masyarakat untuk mendengarkan masukan dan aspirasi mereka.

Harus Transparan
Terpisah, Romo Rudolf Tjung Lake selaku Ketua Pelaksana Yayasan Swastisari, mengatakan, beasiswa PIP sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, semua yang mengurus beasiswa ini, baik pemda maupun anggota Dewan, harus transparan.

Sikap menolak atau menghambat beasiswa hanya orientasi kekuasaan yang sangat merugikan masyarakat. "Dua pihak, baik pemda maupun Dewan duduk bersama mencari solusi terbaik agar masyarakat bisa merasakan manfaat beasiswa. Jangan jadi komoditi politik untuk meraih kekuasaan," tegasnya.

Apa yang terjadi di Kota Kupang dengan beasiswa PIP itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa pendidikan di tangan otonomi daerah selalu bernuansa politik, bahkan dipolitisir untuk mempertahankan atau mencari kekuasaan. Karena itu, menurut dia, urusan pendidikan sebaiknya ditangani Pusat seperti dulu untuk memperkecil orientasi kekuasaan tersebut.

Jonas tak Perlu Takut

ANGGOTA DPR RI Jefry Riwu Kore secara implisit meminta Jonas Salean
tak perlu takut dengan penyaluran dana beasiswa PIP menjelang Pilwalkot.

Hiero Bokilia

ANGGOTA DPR RI Jefry Riwu Kore mempersilakan Wali Kota Kupang melapor penyaluran dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang ke Menteri Pendidikan Nasional. Langkah Jefry membantu menjaring para penerima beasiswa PIP adalah wujud tanggung jawabnya sebagai anggota DPR terhadap konstituennya di Dapil NTT 2.

Demikian dikatakan Jefry Riwu Kore kepada wartawan di Rumah Aspirasi, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sabtu (6/2).

Ditegaskannya bahwa tindakannya membantu menjaring penerima beasiswa PIP dan diusulkan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sama sekali tak menyalahi aturan, termasuk memberitahukan hasil penetapan Kemendiknas kepada orangtua siswa penerima beasiswa.

Dikatakannya, apa yang dilakukannya yaitu mendata dan menyampaikan kepada orangtua siswa bahwa anaknya mendapatkan bantuan dana PIP tidak salah.

Dijelaskannya, dalam sistem pengusulan nama-nama penerima beasiswa PIP terdapat dua jalur. Jalur pertama melalui usulan para kepala sekolah yang dilanjutkan kepada Pemerintah Provinsi NTT kemudian diusulkan kepada Kemendiknas untuk diverifikasi.

Jalur kedua dilakukan oleh stakeholders pendidikan yang di dalamnya terdapat Komisi X DPR RI. Sehingga, apa yang dilakukannya itu juga dilakukan oleh anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 dan anggota DPR lainnya di seluruh Indonesia.

Apalagi, pada saat reses dan penjaringan aspirasi, ia mendapatkan laporan dan masukan dari masyarakat bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dana PIP. Karena itu, bersama Tim Jeriko ia menyebarkan formulir kepada orangtua dan siswa untuk diisi.

"Kalau mau kami perjuangkan, maka harus ada permohonan sehingga dari dasar permohonan itu nanti diusulkan ke Kemendiknas dan diberikan hak menginput langsung ke portal Kementerian data nama-nama yang diusulkan. Jadi apa yang saya dan Tim Jeriko lakukan ini legal. Bukan karena kita DPR lalu sekonyong-konyong minta masyarakat dapat beasiswa," tegas Jefry.

Setelah menginput nama-nama calon penerima beasiswa PIP, lanjutnya, prosedur selanjutnya adalah verifikasi di Kemendiknas. Jika sudah ditetapkan oleh Kemendiknas, maka sebagai anggota Dewan dia menyampaikan kepada orangtua siswa yang anaknya mendapat beasiswa agar bisa diproses pengambilan dana beasiswa.

"Untuk pengambilan dana itu butuh surat keterangan dari sekolah. Ini yang menjadi hambatan sehingga penyaluran di tahun 2015 sempat bermasalah, dan saat rapat kerja dengan Mendiknas sempat kita minta bantuan Pak Menteri untuk bersurat ke Pemkot guna kelancaran penyaluran dana dimaksud," jelasnya.
Terkait rencana Wali Kota Jonas Salean melaporkan persoalan itu ke Kemendiknas, Jefry

mempersilakannya. Tetapi, katanya, Menteri bukan atasan DPR. Seharusnya, persoalan demikian dilaporkan terlebih dahulu ke Dewan dan Dewan bisa memanggil Mendiknas untuk klarifikasi.

Diakuinya, di Dapil NTT 2, hanya di Kota Kupang yang bermasalah. Sedangkan di Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao, dan kabupaten lainnya tidak bermasalah. Dia mengaku heran mengapa hanya di Kota Kupang yang bermasalah.

Jika Pemkot Kupang tersinggung karena pihaknya tak berkoordinasi, tegasnya, tak ada aturan yang mengharuskan untuk berkoordinasi. Yang terpenting adalah bagaimana agar dana bantuan itu tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh para siswa.

"Kita hanya mau pastikan bahwa dana bantuan beasiswa itu sampai ke anak-anak atau tidak. Kita harus bijak lihat kepentingan masyarakat. Ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai anggota DPR. Ini kebetulan saja mau Pilwalkot dan itu bukan kita yang jadwalkan tapi sudah ada schedule dari kementerian," katanya.
Koordinator Tim Jeriko Kardinad Kalelena mengatakan, penyaluran dana bantuan PIP sudah dimulai sejak 2012. Pada waktu itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah dan para kepala sekolah. Saat itu, proses pendataan atau perekrutan sampai penyalurannya tidak bermasalah.

Namun, pada saat masuk di SMAN 3 Kupang mulai timbul persoalan, hingga kepala sekolah ditegur untuk tak lagi memberikan surat keterangan kepada para siswa penerima dana bantuan PIP.

"Jadi kalau bilang tidak ada koordinasi sebenarnya kita sudah koordinasi. Ini sama-sama berniat untuk bantu masyarakat, dan kita bantu sampaikan kepada orangtua murid bahwa anaknya dapat bantuan, agar tahu dan tidak disalahgunakan," tandasnya.

Sebelumnya Wali Kota Jonas mengatakan, beasiswa PIP merupakan program Pemerintah Pusat yang sangat bagus dan harus didukung.

"Dulu waktu Pileg, penyaluran dana PIP ini sempat bermasalah. Dan, sekarang mau Pilwalkot dana ini kembali bermasalah dan ada yang bilang pemerintah menghambat," tegas Jonas.

Dikatakannya, dalam penyaluran dana tersebut, ada oknum anggota DPR RI yang mengklaim dana beasiswa tersebut atas perjuangannya. Dalam penyalurannya, juga melibatkan mantan anggota DPRD Kota Kupang.
Menurut dia, langkah yang dilakukan anggota Dewan itu baik, hanya cara yang dilakukan salah karena kurang koordinasi dengan Pemkot Kupang dan Dinas Pendidikan.

Jonas-Jeriko Memanas

Hiero Bokilia

PROSES pencairan dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) berubah menjadi isu politik jelang Pilwalkot. Apalagi dana dari Program Indonesia Pintar itu mulai dikait-kaitkan dengan nama Jefri Riwu Kore (Jeriko), anggota Komisi X DPR RI asal NTT yang juga dikabarkan bakal maju bertarung dalam Pilwalkot mendatang.

Beredar informasi di masyarakat bahwa Pemkot Kupang cenderung menghambat pencairan dana tersebut di sekolah-sekolah.  Hal itu disampaikan masyarakat langsung kepada Jeriko Jumat (8/1)lalu di Jeriko Center, Kupang.

Kepada Jeriko, sejumlah ibu mengaku sulit mencairkan dana beasiswa PIPkarena sekolah tidak mau menerbitkan Surat Keterangan Siswa sebagai salah satu syarat utama mencairkan dana tersebut.
Hal itulah yang membuat Wali Kota Kupang bersikap. Jonas Salean langsung menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah di Kota Kupang guna mengklarifikasi masalah tersebut, kemarin.
Meski tidak menyebut nama Jefry dalam rapat tersebut, patut diduga klarifikasi itu terkait memanasnya situasi politik jelang Pilwalkot mengingat Jonas pun sudah menyatakan kesiapan untuk maju bertarung.

Jonas menegaskan Program Indonesia Pintar dalam bentuk pemberian beasiswa itu program Pemerintah Pusat yang sangat bagus dan harus didukung.

"Dulu waktu Pileg, penyaluran dana PIP ini sempat bermasalah. Dan, sekarang mau Pilwalkot dana ini kembali bermasalah dan ada yang bilang pemerintah menghambat," tegas Jonas.

Dikatakannya, dalam penyaluran dana tersebut, ada oknum anggota DPR RI yang mengklaim dana beasiswa tersebut atas perjuangannya. Dalam penyalurannya, juga melibatkan mantan anggota DPRD Kota Kupang.
Menurut dia, langkah yang dilakukan anggota Dewan itu baik, hanya cara yang dilakukan salah karena kurang koordinasi dengan Pemkot Kupang dan Dinas Pendidikan.

Total siswa penerima dana PPIP Kota Kupang sebanyak 30.670 orang dengan total alokasi anggaran Rp 18,181 miliar.

Plt Kelapa SD I Lasiana Nelly Fernandez yang dikonfirmasi kemarin, mengatakan, pihaknya tidak menandatangani rekomendasi kepada siswa penerima beasiswa karena kepala sekolah sebelumnya juga bersikap yang sama.

"Saya tidak mau tanda tangan bukan karena ada apa-apanya, tetapi karena pimpinan sebelumnya juga tidak mau tanda tangan. Kalau itu resmi dari dinas pendidikan, baru saya tanda tangan," katanya.

Pengamat kebijakan publik Adi Nange meminta agar dana beasiswa jangan dipolitisir untuk kepentingan Pilwalkot. Penyaluran dana itu harus dilakukan sesuai juknis yang ada dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar kepala sekolah tidak bingung dalam menandatangani rekomendasi untuk siswa penerima beasiswa.

"Kita meminta semua figur untuk bertarung fair, jangan tunggangi program-program bantuan untuk kepentingan politik," katanya.

Namun sebelumnya, kepada wartawan usai menerima laporan masyarakat, Jeriko mengaku sangat menyesalkan sikap kepala sekolah yang tidak berani menerbitkan surat keterangan untuk anak-anak penerima beasiswa PIP.

“Saya sangat menyesal jika kepala sekolah hanya untuk kepentingan politik tertentu mengorbankan anak-anak yang seharusnya didukung untuk terpenuhi kebutuhan sekolahnya,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Jefri juga mengklarifikasi terkait dengan ketakutan pihak-pihak tertentu yang menyatakan jika surat keterangan tersebut sangat terkait erat dengan pemilihan Walikota.

“Mereka jangan mencari alasan dengan keinginan masyarakat untuk mendukung saya maju Walikota. Beasiswa yang diperjuangkan saya bukan karena pilkada tetapi murni tugas seaya sebagai anggota DPR RI. coba cek saja, saya kerja untuk rakyat bukan saat pilkada tetapi sejak saya jadi anggota DPR, bukan baru sekarang, ” tegas Jeriko.

Ia juga mengaku akan membicarakan masalah ini dengan Kepala BRI dan BNI untuk memperlunak syarat pencairan dana beasiswa.

Pansel Uji Kompetensi Langsung Gelar Rapat Perdana

Hiero Bokilia

PANITIA Seleksi (Pansel) yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kuang Jonas Salean teridiri atas dua orang akademisi yakni Dr James Adam dan Dr Umbu Lily Pekuali, dua unsur dari pemerintah yakni Sekretaris Kota Kupang dan Asisten III Jacob Laurens Tokoh, dan satu unsur dari tokoh masyarakat dan mantan birokrat yakni Kristofel Beda. Setelah terbentuk, Pansel telah menggelar rapat perdana pada Kamis (4/2).

Demikian dikatakan Sekretaris Kota Kupang Bernadus Benu kepada VN di ruang kerjanya, Kamis (4/2).

Bernadus mengatakan, tim yang terbentuk merupakan tim yang telah dibentuk tahun lalu dna hanya melanjutkan tugas melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

"Tim seleksi ini merupakan Pansel yang sebelumnya melakukan seleksi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Kupang," katanya.

Bernadus mengatakan, dengan telah dibentuknya Pansel tersebut, maka telah pula digelar rapat perdana pada Kamis pagi. Dalam rapat bersama assesor dari Provinsi NTT itu, telah dibahas hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan Pansel untuk pelaksanaan uji kompetensi nanti. Telah pula disusun jadwal proses pelaksanaan uji kompetensi yang menurut rencana sudah mulai digelar pada 9-24 Februari.

Uji kompetensi, lanjutnya, akan diikuti 39 pejabat eselon II lingkup Pemkot Kupang, minus Sekretaris Kota Kupang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas pemuda dan Olahraga, dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah.

Jika proses uji kompetensi telah selesai, maka hasilnya akan disampaikan kepada Wali Kota Kupang untuk digunakan dalam mengambil keputusan akhir menempatkan pejabat dalam posisi jabatan yang ada.

Sebelumnya, Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan, pejabat eselon II lingkup Pemkot Kupang akan mengikuti uji kompetensi untuk kembali menduduki jabatan kepala dinas dan badan di lingkup Pemkot Kupang. Uji kompetensi paling lambat sudah dilaksanakan pada Februari mendatang.

Jonas Salean saat melantik pejabat eselon II, III, IV, lurah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Ruang Sasando, Balai Kota Kupang, Jumat (22/1) lalu mengatakan, pada pelantikan kali ini, hanya ada dua pejabat eselon II yang dilantik yakni Kepala Dinas Pendidikan Jerhans Ledoh dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Ejbends HDS Doeka. Sedangkan, pejabat eselon II lainnya belum dapat dilantik karena harus melalui proses uji kompetensi sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya sudah minta Sekda paling lambat Februari semua pejabat eselon II sudah diuji kompetensinya agar tahu kepala dinas ini pantas di mana dan nilai di bawah terpaksa non job. Ini konsekuensi dari UU ASN," tegas Jonas.

Karena itu, lanjutnya, setelah melalui uji kompetensi, baru akan banyak kepala dinas yang dilantik. "Sehingga, nanti tak ada lagi kepala dinas yang omong sombong paling pintar," katanya.

Pada kesempatan itu, Jonas juga tegas menepis penilaian selama ini bahwa lambatnya pelaksanaan mutasi karena masih menyusun kekuatan menghadapi Pilwalkot 2017 mendatang. Menurutnya, mutasi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan Pilwalkot. PNS tidak bisa ikut berkampanye dan mutasi dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang baik, tidak ada untuk kepentingan Pilwalkot.

Golkar belum Pasti Usung Jonas

Hiero Bokilia

KETUA DPD Golkar Provinsi NTT Ibrahim Agustinus Medah menegaskan, pada Pilwalkot Kupang 2017 mendatang, pasangan calon yang diusung Golkar adalah calon yang elektabilitasinya paling tinggi sesuai hasil survei. Dan itu belum dilakukan. Karena itu, belum ada kepastian Golkar bakal mengusung nama-nama yang mengemuka selama ini seperti Jonas Salean, Zet Malelak, dan Herman Man.
Medah mengatakan itu menjawab VN di kantor Perwakilan DPD RI di Kupang, Rabu (3/2).
Ditegaskannya bahwa hasil survei yang dilakukan Partai Golkar menjadi indikator utama siapa calon yang bakal diusung Golkar dalam Pilwalkot. Sebab, Golkar menghendaki pasangan calon yang memang diterima oleh masyarakat Kota Kupang.
Sesuai Juklak partai itu, kata Medah yang adalah anggota DPD RI itu, seluruh bakal calon yang siap bertarung melalui pintu Partai Golkar harus diuji elektabilitasnya melalui survei yang kredibel.
"Dari hasil survei itulah partai mengetahu seperti apa dukungan masyarakat terhadap bakal calon yang melamar di Golkar. Dari waktu ke waktu, Golkar selalu menggunakan mekanisme survei untuk memastikan pasangan calon yang diusung Golkar. "Karena itu kalau saya sebutkan orang sekarang, tentu tidak tepat karena masi menunggu hasil survei," ujar Medah.
Dia kembali menegaskan bahwa sejumlah nama yang disebutkan bakal keluar dari pintu Golkar seperti Jonas Salean, Zet Malelak, dan Herman Man, belum bisa dipastikan. Sebab, semua bakal calon yang melamar ke Golkar akan disurvei dulu tingkat elektabilitasnya. Calon yang memiliki tingkat elektabilitas yang paling tinggi dalam survei yang diusung Golkar.
"Survei yang dilakukan harus profesional dan survei akan dilakukan enam bulan sebelum pendaftaran dilakukan," ucapnya.

Inventarisir Kandidat
Terpisah, Ketua DPD PAN Kota Kupang Felix Dando mengatakan, sejauh ini PAN belum melakukan komunikasi politik yang intens dengan parpol lainnya terkait pembentukan koalisi untuk mengusung calon dalam Pilwalkot mendatang.
Dalam waktu dekat akan digelar rapat koodinasi dengan sleuruh pengurus partai untuk mulai menginventarisir kandidat-kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk diusung PAN dalam Pilwalkot mendatang.
Ia mengakui, sudah ada dua tiga tim sukses kandidat calon Wali Kota yang melakukan komunikasi politik dengannya. Namun, komunikasi yang dibangun tersebut masih bersifat pribadi.
"Sejauh ini belum ada pembicaraan serius dengan partai. Kita hanya komunikasi lisan. Ada dua tiga tim sukses yang menyatakan keinginan meminta dukungan. Tapi itu masih komunikasi lisan," kata Felix.
Pihaknya sudah menginstruksikan pengurus di tingkat cabang yang tersebar di enam kecamatan untuk mengikuti perkembangan para kandidat yang ada. Dari hasil pemantauan tersebut, nanti akan disampaikan kepada DPD untuk diberikan penilaian dan dibahas dalam rapat pada Maret mendatang.
Dikatakannya, PAN tidak mau terburu-buru dalam menentukan pasangan calon yang diusung. Sebab, PAN menginginkan agar calon yang diusung nantinya adalah calon yang pasti menang.
Ditanya dukungan terhadap Herman Man, Wakil Wali Kota saat ini, mengingat ia merupakan kader PAN, Felix mengatakan belum dibicarakan di tingkat partai. Apalagi, PAN sebagai partai terbuka yang tidak menutup diri untuk kader dari luar partai.
PAN memiliki kader-kader terbaik yang patut diusung. Tinggal melihat siapa yang paling siap dan layak.
Sedangkan terkait partai yang akan diajak berkoalisi mengingat PAN dengan empat kursi di DPRD tak dapat mengusung pasangan calon sendiri, ia menyebut peluang koalisi dengan PPP. Namun, dengan penambahan tiga kursi dari PPP pun belum memenuhi syarat mengusung calon, sehingga  PAN harus mencari tambahan satu kursi lagi untuk berkoalisi bersama PAN dan PPP.
Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan, KPU NTT belum menerima peraturan KPU Pusat tentang tahapan dan jadwal pilkada di tiga daerah di NTT.
"Kami belum bisa pastikan kapan peraturan tentang tahapan dan jadwal sudah kita terima. Idealnya, tahapan dan jadwal biasanya turun pada bulan Juni,” jelasnya.

Kota Kupang sebagai Rumah Bersama

Hiero Bokilia

KOTA Kupang menjadi rumah bersama tanpa memandang agama, suku, ras dan antargolongan. Karena, dengan tidak memandang semuanya itu, Kota Kupang dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dan ditunjukkan lewat tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mengontol pembangunan.

Demikian dikatakan Ketua Sinode GMIT Pendeta Dr Merry Kolimon saat menerima Perempuan Lintasagama di kantor Sinode GMIT, Senin (1/2).

Pendeta Merry mengatakan, dengan menjadikan Kota Kuang sebagai rumah bersama, maka perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama, setara, dan adil dalam pembangunan.

Dikatakannya, berbicara terkait kepemimpinan, bukan soal kepemimpinan perempuan atau laki-laki. Tetapi, pemimpin yang memiliki perhatian dan fokus terhdap perempuan. Jadi, walaupun seorang perempuan tetapi tidak memiliki perhatian terhadap perempuan, maka akan lebih baik memiliki pemimpin laki-laki, tetapi emiliki fokus perhatian terhadap perempuan.

"Saya berharap, dalam jaringan kelompok Perempuan Lintasagama perlu memahami dan menyetuh isu-isu sensitif yang terjadi. Saya siap terlibat di dalam mendukung pelaksanaan kelompok Perempuan Lintasagama untuk bersama bergandengan tangan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pendeta Merry juga menegaskan bahwa perjuangan Perempuan Lintasagama masih sangat panjang. Sebab, persoalan yang terjadi saat ini masih cukup banyak, yakni masalah kekerasan terhadap perempuan, trafficking, kurang gizi, serta masalah kekeringan yang melanda masyarakat. ”Agama-agama kita saat ini menunju kemapanan, maka kelompok Perempuan Lintasagama harus melihat isus-isu tersebut,” katanya.

Selain itu, katanya, masalah perkembangan agama juga masih menyelimuti rasa ketakutan di kalangan agama-agama. Untuk itu, hal ini juga perlu menjadi perhatian bersama dalam memperjuangkan lewat kampanyek kepada masyarakat yang masih memiliki rasa curiga terhadap perkembangan agama.

“Kita melihat keberadaan suatu wilayah yang menyatakan mayoritas mereka agama A atau B sudah tidak ada lagi. Namun, kadang-kadang  orang menggunakan agama dalam berpolitik. Hal seperti itu yang perlu menjadi perhatian dari kelompok Perempuan Lintasagama guna memberikan pencerahan kepada mereka,” katanya.

Direktris Rumah Perempuan Kupang Libby Ratuarat-Sinlaeloe mengatakan, kedatangan kelompok Perempuan Lintasagama untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan guna mendapat dukungan dari pemimpin agama.

“Audiens yang dilakukan Perempuan Lintasagama sekaligus menyampaikan berbagai persoalan sebagai masukan untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam kampanye,” katanya.

Libby mengakui, Perempuan Lintasagama saat ini secara struktur belum terbentuk, karena kelampok tersebut masih mencari masukan. Karena, berbicara soal lintasagama, diperlukan suatu bentuk agar nantinya apa yang sudah dibentuk di Kota Kupang bisa menjadi pilot project bagi daerah lain.

Jonas Kumpulkan Kepsek Klarifikasi Soal PIP

Hiero Bokilia

TERKAIT penyataan yang muncul di kalangan publik bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menghambat pelaksanaan proses pencairan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) langsung ditanggapi Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Wali Kota Kupang Jonas Salean langsung mengumpulkan para kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Dalam pertemuan dengan para kepala sekolah di ruang Sasando, Balai Kota Kupang, Jumat (5/2), Jonas Selan menegaskan, PIP merupakan program yang sangat bagus, jika pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis (Juknis) yang ada.

Ia mengataka, dalam penyaluran dana PIP tersebut pada tahun 2014 sempat mengalami persoalan, bahkan ada kepala sekolah yang dipaksakan untuk memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada siswa penerima dana PIP.

"Dulu waktu Pileg, penyaluran dana PIP ini sempat bermasalah. Dan, sekarang mau Pilwalkot dana ini kembali bermasalah dan ada yang bilang pemerintah menghambat," tegas Jonas.

Dikatakannya, dalam penyaluran dana tersebut, ada oknum anggota DPR RI yang mengklaim dana bantuan tersebut atas perjuangan mereka. Dalam penyalurannya, juga melibatkan mantan anggota DPRD Kota Kupang yang kini telah menjadi anggota DPRD Provinsi NTT.

Menurutnya, langjah yang dilakukan anggota Dewan itu baik, hanya saja cara yang dilakukan yang salah. Seharusnya, dalam pelaksanaannya, mereka berkoordinasi dengan Pemkot Kupang dan Dinas Pendidikan. Sehingga, semua nama siswa calon penerima dapat diusulkan bersama ke Kementerian Pendidikan untuk divalidasi.

Sehingga, ketika Kementerian Pendidikan menyatakan para siswa yang diusulkan tersebut memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan dana PIP, dan datanya disampaikan ke sekolah dan sekolah melanjutkan informasi kepada orangtua murid.

"Itu yang sesuai dengan Juknis, sehingga dari dasar itu, sekolah bisa keluarkan rekomendasi sesuai persayaratan yakni fotokopi rapor untuk  dikasih ke orangtau murid," tegas Jonas.

Namun, lanjut Jonas, saat ini yang terjadi tidak seperti itu. Sehingga, banyak kepala sekolah yang menolak untuk tanda tangan. Apalagi, yang datang ke sekolah bukan orangtua murid, tetapi kaki tangan anggota Dewan tersebut.

“Kita tidak menghambat, tapi harus sesuai prosedur. Saya tidak mau kepala sekolah disalahkan jika terjadi persoalan hukum. Karena, saya dapati pembagian formulir dilakukan di kantor-kantor, maka perlu telusuri, jangan langsung dituduh kita menghambat. Ya Kalau Jeriko punya uang besar ya tidak apa-apa untuk dibagi kepada siswa miskin,” katanya.

Ia juga akan bersurat ke DPRD NTT untuk meminta penjelasan dari salah satu anggota Dewan NTT yang merupakan koordinator penyaluran dana tersebut terutama terkait pembagian formulir.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Jerhans Ledoh menjelaskan, total siswa penerima dana PPIP Kota Kupang sebanyak 30.670 orang dengan total alokasi anggaran Rp 18,181 miliar. Dari total itu, dapat dirincikan untuk siswa SD sebanyak 8.416 orang dialokasikan dana Rp 3,4 miliar. SMP dengan jumlah siswa 15.687 orang, dan alokasi dana sebesar Rp 9,9 miliar. Sedangkan untuk SMA sebanyak 2.930 orang dengan alokasi dana sebesar Rp 2,4 miliar, dan SMK sebanyak 3.604 dialokasikan dana sebesar Rp 2,3 miliar.

“Untuk semua kepala sekolah agar dapat menyampaikan semua persoalan, untuk dikumpulkan dan disampaikan ke Menteri Pendidikan Nasional,” kata Jerhans.

Siap Beri Penjelasan
Angggota DPRD NTT dari Fraksi Demokrat Kardinad Leonard Kalelena menyatakan siap untuk memberikan penjelasan kepada Pemkot Kupang terkait pembagian formulir bantuan pendidikan. Namun, ia meminta pemerintah agar tak perlu memanggilnya sebagai anggota Dewan, tetapi memanggilnya sebagai warga Kota Kupang. Karena, keterlibatannya di kegiatan itu sebagai pribadi, tanpa membawa nama DPRD NTT.

Menurutnya, niat memanggilnya untuk memberikan penjelasan merupakan langkah bagis agar semua persoalan bisa diperjelas.

Bantuan pendidikan melalui PIP, katanya, sudah sangat bagus. Karena, begitu banyak siswa yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Karena itu, selain diusulkan oleh sekolah melalui dinas teknis dan dilanjutkan ke Kementerian oleh Pemkot Kupang, tim Jerico Center berupaya mendata siswa yang belum mendapatkan dana tersebut untuk diperjuangkan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Dikatakannya, langkah itu diambil karena saat Jefry Riwu Kore sebagai anggota Komisi X DPR RI melaksanakan reses ke daerah pemilihannya, ada begitu banyak keluhan dari masyarakat yang anaknya tidak mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan. Karena itu, diambilah langkah pendataan agar yang belum terdata dan diusulkan pemerintah dapat diperjuangkan oleh Jefry.

“Semua proses untuk dana beasiswa  tentunya sudah layak, hanya dalam pencairan, kepala sekolah diminta membauat surat keterangan bahwa siswa bersangkutan bersekolah di sekolah tersebut. Itu yang jadi persoalan,” katanya.

Wiro Sableng #180 : Sesajen Atap Langit

WIRO SABLENG

Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212

Karya: Bastian Tito

Episode : MALAM JAHANAM DI MATARAM

TIGA MAHLUK BERBENTUK KELELAWAR RAKSASA MENGUIK KERAS. MEREKA MENUKIK KE BAWAH DAN LENYAP DI BALIK KABUT YANG MULAI MUNCUL MENUTUPI KAWASAN PUNCAK GUNUNG SEMERU, SESAAT KEMUDIAN TERDENGAR SUARA PENGUASA ATAP LANGIT."SINUHUN MERAH PENGHISAP ARWAH, TERAKHIR KALI KAU DATANG KAU MEMBAWA SESAJEN ATAP LANGIT BERUPA DELAPAN JANTUNG BAYI LELAKI. KATAKAN PADAKU, KALI INI SESAJEN ATAP LANGIT APA YANG KAU BAWA UNTUK DELAPAN ANAK KUCING JANTAN MERAH SAKTI PELIHARAAN DIRGA PURANA!" "PENGUASA ATAP LANGIT, SESAJEN YANG KUBAWA KALI INI ADALAH SUMSUM DELAPAN BAYI LELAKI YANG TELAH DICAIRKAN MENJADI SUSU."



SATUDI RUANG Segi Tiga Mayat yang terletak di dalam tanah di bawah Candi Plaosan Lor, Empu Semirang Biru mendadak saja dilanda kekawatiran. Di atas atap suara ngeongan delapan anak kucing merah semakin keras. Ruangan segi tiga bergetar keras. Delapan Sukma Merah bukan anak kucing biasa!

Orang tua pembuat Keris Kanjeng Sepuh Pelangi ini menatap ke atas atap.

"Bagaimana kalau dua Sinuhun memiliki ilmu penangkal baru, lalu sanggup menembus masuk ke dalam Ruang Segi Tiga Nyawa. Delapan anak kucing merah pasti akan menyerbu lebih dulu. Dewa Agung, lindungi kami semua yang ada di ruangan ini. Selamatkan Keris Kanjeng Se
... baca selengkapnya di Wiro Sableng #180 : Sesajen Atap Langit Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

Matematika is My Life

“Huhh.. kenapa sih nilai ulangan matematikaku selalu… saja jelek! Padahal aku kan sudah belajar?” tanya Nanda sambil berdecak kesal. “hay, Nanda? Kamu kenapa? Kok suntuk begitu sih?” tanya Nida teman Nanda. “gini, Nid. Tadi aku kan ulangan Matematika, tapi nilaiku jelek. Padahal aku sudah belajar!” kata Nanda. “m.. gini aja Nan, kamu coba belajar lebih giat lagi, dan hilangkan rasa tidak percaya diri dan tidak bisa dari dalam dirimu. Sebelumnya aku mau tanya, kamu benci gak sama pelajaran Matematika?” tanya Nida. “m.. Iya sih Nid. Aku benci… banget sama pelajaran Matematika. Soalnya, aku males… banget kalau belajar hitung-hitungan. Bikin puyeng kepala!” kata Nanda. “m.. itulah masalahnya! Kamu pasti tidak suka pelajaran itu. Makanya kamu anggap sepele dan jadinya nilaimu jelek deh. Coba kamu belajar lebih giat. Atau kamu mau belajar di rumahku?” tawar Nida. “ok, jam berapa?” tanya Nanda riang. “Jam 03.00 sampai jam 05.00” kata Nida lagi. “oh
... baca selengkapnya di Matematika is My Life Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

Keramahan si Tukang Parkir

Oleh: Pratama Puji

Persaingan mencari kerja di zaman sekarang sangatlah keras, tak ayal orang pun mengejar sekolah dan gelar setinggi-tingginya dengan maksud agar memperoleh pekerjaan dengan mudah di kemudian hari. Apabila kita dari lingkungan keluarga yang berkecukupan, tentu tak sulit bagi kita untuk bersekolah sampai perguruan tinggi, bahkan lebih tinggi lagi. Namun, bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan tidak berkecukupan? mereka pun sama dengan kita, mereka berjuang dan bekerja keras setiap harinya untuk bertahan hidup.

Namun apakah kita melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hanya untuk bertahan hidup? Hanya sekedar melakukan rutinitas sehari-hari tanpa adanya “nilai tambah”? Banyak saya temui orang-orang seperti itu. Guru atau dosen yang hanya “sekedar” mengajar, pegawai kantor yang sering menggerutu, sopir angkot yang “cuma” mencari uang, dan masih banyak lagi. Padahal, sayang sekali kalau hidup ini kita jalani tanpa memberikan nilai tambah pada diri kita dan orang lain.

Pengalaman itulah yang saya liat dari seorang Tukang Parkir, yang pernah saya temui jauh-jauh hari yang lalu. Orang-orang yang berprofesi sebagai tukang parkir sering kita temui sehari-hari. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam. Tanpa lelah mereka melawan terik matahari dan juga hujan. Penghasilan mereka pun tergolong minim. A
... baca selengkapnya di Keramahan si Tukang Parkir Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu