03 Juli 2011

Ende Dapat 13 Dokter PTT

· * Tahun ini Kirim Dua Dokter Ambil Spesialisasi

Oleh Hieronimus Batokilia

Ende, Flores Pos

Tahun 2011 ini, Kabupaten Ende mendapatkan alokasi 13 orang dokter pegawai tidak tetap (PTT). Ke-13 dokter PTT ini ditempatkan di sejumlah Puskesmas yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Hal itu dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge di ruang kerjanya, Jumad (24/6). Bupati Don Wangge mengatakan, dengan mendapatkan tambahan 13 dokter PTT ini maka saat ini rata-rata di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Ende dilayani oleh dua orang dokter.

Don wangge mengatakan, keberadaan dokter PTT ini dikontrak selama masa kerja dua tahun. Mereka ditempatkan di Puskesmas Kelimutu, Wolowaru, Lio Timur, Wolojita, Kota Baru dan Ende Selatan.

Ende, katanya masih sangat membutuhkan tenaga dokter untuk melayani masyarakat. Keberadaan dokter PTT ini diharapkan mampu memberkan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat demi menjamin derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah pada tahun 2011 ini, kata Don Wangge mengirim dua orang dokter untuk mengambil program spesialisasi. Dua dokter ini, kata dia sudah menyatakan kesedian mereka untuk tetap mengabdi seumurhidup mereka di Kabupaten Ende.

Untuk program spesialisasi di bidang kedokteran ini, lanjutnya, saat ini pemerintah sudah membangun kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan Universitas Indonesia. Sedangkan Universitas Gajahmana sedang dilakukan penjajakan. Dia berharap penjajakan kerjasama itu dapat berhasil sehingga memudahkan para dokter dari Ende mengambil spesialisasinya.

Pemerintah dalam upayatup

msasaat ini, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kata Don Wangge juga sedang bekerjasama dengan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dari kerjasama ini, lanjutnya, dilakukan pertukaran petugas medis dari Ende untuk magang di RS Panti Rapih dan petugas medis dari Panti Rapih bertugas di Ende. Dia berharap, dari kerjasama yang telah dibangun ini sedikit tidak mampu meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ende seperti yang ada di RS Panti Rapih.”Saya inginkan pola kerja di RSUD Ende seperti yang ada di Panti Rapih,” kata Don Wangge.

Biro Pembedayaan Perempuan Dorong Kabupaten/Kota Bentuk Badan Sendiri

· * Perempuan Pendukung Ekonomi

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaProvinsi NTT dalam rapat kerjanya di Hotel Grand Wisata mendorong kabupaten/kota d NTT untuk mebentuk Badan Pemberdayaan Perempuan yang tidak terintegral dengan unit kerja yang lain. Hal itu karena dari 21 kabupaten/kota yang ada, 14 kabupaten sudah memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan (PP) namun masih tergabung dengan urusan Keluarga Berencana.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi NTT, Yovita Anike Mitak di sela-sela rapat kerja di Hotel Grand Wisata, Senin (27/6). Rapat kerja ini dihadiri Badan Pemberdayaan Perempuan kabupaten/kota seluruh NTT dan LSM pemerhati perempuan dan anak bidang pendidikan dan ekonomi.

Dokter Anike Mitak mitak mengatakan, dari kegiatan rapat kerja ini diharapkan natinya mampu menghasilkan rekomendasi yang difokuskan terutama pada dua hal yakni soal kelembagaan dan sol keuangan.

Bicara soal kelembagaan, kata Anike Mitak, Badan Pemberdayaan Perempuan yang diharapkan ada di semua kabupaten/kota tidak difungsikan lagi dengan fungsi lain seperti dengan Keluarga Berencana tetapi dibentuk badan khusus Pemberdayaan Perempua. “Di NTT baru 14 kabupaten/kota yang membentuknya namun masih dirumpunkan dengan Keluarga Berencana,” katanya. Karena itu diharapkan, nantinya dengan rekomendasi itu Badan Pemberdayaan Perempuan di setiap kabupaten yang dibentuk dapat dibentuk sendiri tanpa terintegrasi denga fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan yang sudah dibentuk namun masih bersama fungsi lain agar dapat direviu sehingga berdiri sendiri.

Terkait soal keuangan, Anike Mitak katakana, diharapkan agar dana dekon dan DAK dapat dialokasikan untuk pembeberdayaan perempuan dann pemberdayaan anak. Menurut rencana tahun 2012 nanti aka diilakukan ujicoba di lakukan ujicoba di 10 provinsi di Indonesia.

Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Hertomo Heroe mengatakan, melihat perkembangan pemberdayaa perempuan di Indonesia sudah berjalan sangat baik. Secara kelembagaan Pemberdayaan Perempuan sudah terbentuk dari tingkat nasional, provinsi hingga di tingkat kabupaten. Pemerintah, katanya senantiasa mendorong sector anggaran yang berperpektif gender dan peduli anak di setiap SKPD. Sudah ada 24 provinsi yang anggarannya responsive gender di seluruh SKPD.

Sisi kelembagaan ini juga sudah mulai ada di masyarakat. Banyak LSM dan organisasi yang berbasis perempuan dan memberikan perhatian khusus kepada perempuan. “Jadi dari segi organisasi sudah cukup baik,” kata Heroe.

Dari segi peran, kata Heroe, perempuan memiliki peran yang sangat kuat dalam membantu ekonomi rumah tangga. Banyak usaha industry rumah tangga yang digerakan oleh perempuan. Dan, sekrot industry rumah tangga inilah yang bertahan ketika tahun 1998 Indonesia dilanda krisis. “Peran perempuan dalam sector ekonomi sangat luar biasa,” katanya.

Dikatakan bicara soal peran perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari industri rumahan (Cottage Industry) yang merupakan suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu pabrik. Proses produksi tersebut memanfaatkan peralatan dan sarana produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari industry rumahan adalah buatan tangan (hand made) dan atau bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, yang sering dikaitkan dengan kearifan lokal (local wisdom) dan teknologi tepat sasaran.

Ekonomi Keluarga (Home Economics) sering juga disebut sebagai ilmu keluarga dan konsumen (Family and Consumer Sciences) dan atau ilmu kesejahteraan keluarga. Istilah ekonomi Keluarga merupakan kategori suatu bidang keahlian (profesi), juga termasuk bidang ilmu (field of study) yang terkait dengan ekonomi dan manajemen Keluarga serta masyarakat.

Bicara ekonomi rumah tangga (Household Economy), adalah suatu sistem ekonomi yang unik karena basisnya pada kerumahtanggan dimana isu gender menjadi mengemuka. Istilah tersebut setaraf dengan sistem ekonomi lainnya seperti ekonomi industri, ekonomi kewilayahan (Regional Economics), ekonomi kelembagaan (Institutional Economics) dan ekonomi lingkungan (Environmental Economics)

Ekonomi Rumah Tangga mempunyai ciri yang khas yaitu karakter demografi dari rumah tangga, hubungan internal dalam rumah tangga khususnya dalam pendapatan, tabungan dan pembelanjaan dan diferensiasi gender dan umur yang mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga.

Isu gender dalam usaha mikro, memiliki beberapa aspek penting seperti bertahan pada gejolak ekonomi, pelaku usaha 50 persen adalah perempuan, 70 persen tenaga yang terlibat adalah perempuan, mempunyai dampak ganda, pada gizi, pendidikan anak, kesejahteraan keluarga dan masih ada label gender, penghasilan bukan “hasil kerja”.

Peluang idustri rumahan mengatasi pengangguran, industri rumahan (IR) berpotensi besar karena sebagai suatu sistem produksi yang menghasilkan produk melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dikerjakan di lokasi rumah dan bukan di pabrik. Industri Rumahan memanfaatkan peralatan dan sarana produksi yang dimiliki oleh perorangan/ kelompok usaha bersama atau koperasi

Peran industry rumahan, Meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah oleh kaum perempuan, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban keluarga. Mencegah secara dini dampak kemiskinan seperti gizi buruk, women trafficking, child labor, urbanisasi dan buruh migran.

Kebijakan atau program yang responsif gender disusun berdasarkan hasil analisis gender berfokus kepada aspek yang memperlihatkan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. Jika diperlukan dilakukan suatu affirmative actions

Wabub Mochdar Kukuhkan PengurusPramuka Wanabakti

· * Ajak Pengurus Kerja Tulus Tanpa Pamrih

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Wakil Bupati Ende, Haji Achmad Mochdar selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabuepaten Ende melantik dan mengukuhkan pengurus Satuan Karya Pramuka Wanabakti Ende masa bhakti 2011-2016.

Pengkuhan pengurus dilangsungkan di aula Balai Taman Nasional Kelimutu, Jalan El Tari, Senin (27/6). Wabub Mochdar dalam sambutannya mengatakan, peristiwa pengkuhan sangat pentng karena bermakna strategis dan menentukan dalam seluruh kerangka pembinaan dan pengembangan generasi muda. Wadah Satuan Karya Pramuka ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan yang potensial dalam membina dan mengembangkan watak dan kepribadia generasi muda.

Kesediaan dilantik menjadi pengurus, lanjut Wabub Mochdar merupakan salah satu bentuk komitmen moral untuk meningkatkan mutu Gerakan Pramuka di daerah ini pada tahun yang akan dating.

Dikatakan, mencermati isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan isi AD/ART Gerakan Pramuka, ada beberapa ketentuan yang mengikat serta menjadi tugas dan tanggungjawab antara lain ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan Gerakan Pramuka. Ini menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Dalam mewujudkan tanggungjawab tersebut, kata Wabub Mochdar, dibentuklah dibentuklah di setiap jajaran dari tingkatan nasional sampai keranting yaitu di tingkat kecamatan, suatu badan yang dinamakan Satuan Karya Pramuka. Ini merupakan wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman pramuka penegak dan pramuka pendega dalam berbagai bidang keilmuan. Serta memotifasi untuk melaksanakan kegiatan karya nyata dan produktif sehingga member bekal bagi hidup dan kehidupan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Dikatakan, ada empat fungsi yangmelekat dalam tugas pokok Satuan Karya (Saka) Pramuka yakni satuan karya yang berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Sarana melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. Sarana melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa dan Negara dan sarana mencapai tujuan pendidkan dan pembinaan Gerakan Pramuka.

“Sebagai wakil bupati, saya akan terus menunjukan komitmen saya terhadap setiap upaya pembinaan Gerakan Pramuka di Kwartir Cabang Ende dengan mendorong seluruh anggota Majelis Pembimbing Cabang dan Majelis Pembimbing Satuan Karya memberikan perhatian terhadap pembinaan pramuka sesuai kapasitas masing-masing,” katanya. Selanjutnya berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada upaya meningkatkan pembinaan Gerakan Pramuka.

Kepada Ketua Majelis Pembimbing Saka dan pengurus ang baru dilantik, Wabub Mochdar minta melakukan upaya demi meningkatkan mutu Gerakan Pramuka di wilayah ini, minimal dapat mengalokasikan dana yang cukup signifikan bagi upaya pembinaan Saka Pramuka. Senatiasa menggelorakan semangat Gerakan Pramuka untuk menjadi [i]satuan ini dah menjadi pelopor dan pengerak setiap upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komposisi Kepengurusan yang dilantik, Ketua, Lele Yosep, Wakil Ketua, Sri Mulyani, Sekretaris Agustinus Krisdijantoro, Wakil Sekretaris Pegu Paschalis, Bendahara Fidelis Un Bete. Pamong Saka, Thomas Babo dan Martha Pati, Instruktur Saka Suwantoro, R S Hutidwan Fauzi, Toni Wuryanto, Theodorus Nim Tefa.



Air, Kendala Utama Masyarakat di Wilayah Ndetundora-Nuabosi

· * Minta Perhatian dari Pemerintah

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sekretaris Desa Ndetundora III, Antonius Riwu mengatakan, kendala utama yang dihadapi masyarakat empat desa di wilayah Dataran Ndetundora Nuabosi yakni Desa Ndetundora 1, Ndetundora 2, Ndetundora 3 dan Desa Randotonda adalah masalah air minum bersih. Sejumlah proyek air minum bersih yang pernah dilaksanakan pemerintah di sana tidak maksimal sehingga hasilnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kepada Flors Pos di Desa Ndetundora 3, Sabtu (25/6), Antonius Riwu mengatakan, proyek air minum yang pernah dibangun pemerintah pada tahun 2006 dengan nilai proyek lebih kurang Rp1,3 milir, hasilnya hanya dimanfaatkan masyarakat selama tiga bulan. Itu pun tidak dinikmati seluruh warga. Setelah tiga bulan, mesin pompa yang digunakan rusak dan tidak pernah diperbaiki hingga saat ini. “proyek dana begitu besar tapi akhirnya mubasir. Sampai sekarang kita masih tetap susah air,” kata Riwu.

Selain proyek dari pemerintah, UNICEF juga pernah memberikan bantuan berupa pembangunan bak penampung air hujan (PAH). Namun, kata dia, masyarakat lebih menginginkan agar ada pemasangan jaringan air minum bersih dari sumber mata air yang hingga saat ini belum terwujud. Menurutnya, pembangunan bak PAH hanya dapat menampung air hujan. Namun kalau tidak ada hujan maka air tidak ada. Masyarakat akhirnya terpaksa membeli air yang dijual Rp5000 per tiga jeriken ukuran 20 liter. Ada pula yang terpaksa memanfaatkan air hujan yang ditampung di bak PAH untuk kebutuhan masak, minum, cuci dan mandi. “Bahkan kadang-kadang kita jadi jarang mandi karena sulit air,” katanya.

Sebenarnya, kata Riwu di wilayah itu ada sumber mata air Ae Pingga di Desa Ndetundora 3. Namun sumber air ini debitnya menurun bahkan hampir hilang setelah gempa tahun 1992 lalu. Sumber mata air yang ada saat ini, memang masih ada namun karena debitnya menurun sehingga untuk mndapatkannya harus antri dan butuh waktu yang lama. Selain itu, airnya juga kotor dan berlumpur apalagi pada musim kemarau. Walau kualitas airnya kurang terjamin namun tidak ada pilihan lain bagi warga sehingga warga terpaksa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. “Daripada tiap hari harus beli. Warga akhirnya manfaatkan air dari Ae Pingga dan air hujan,” kata Riwu.

Kondisi kekurangan air seperti itu, katanya mengakibatkan kesehatan masyarakat menjadi kurang terjamin. Warga sering terserang diare dan penyakit kulit gatal-gatal. “Air tidak ada jadi warga jarang mandi sehingga kena gatal-gatal di seluruh badan” kata Riwu.

Riwu mengatakan, di wilayah Jamokeasa dan Raburia ada sumber mata air yang debitnya cukup besar. Dua sumber mata air itu masing-masing berjarak 10-12 km ke wilayah Ndetundora. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan. Pendekatan dengan mosalaki di dua sumber mata air itu sudah dilakukan dan mereka bersedia memberikan sumber mata air itu untuk dimanfaatkan. Bahkan, lanjutnya, masyarakat di wilayah Ndetundora sendiri sudah menyanggupi untuk menyediakan tenaga dan uang untuk membantu pemasagan jaringan air jika itu dilakukan nanti.

Karena itu, kata Riwu sangat diharapkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan air minum bersih bagi warga itu. Dia berharap, pemerintah melalui dinas teknis terkait dapat melakukan survey terhadap kedua mata air tersebut. Dia berkeyakinan, sumber mata air di Jamokasa dan Raburia itu sagat baik untuk dimanfaatkan. Bahkan airnya itu tidak saja untuk memenuhi kebutuhan warga di Ndetundora Nuabosi namun bahkan dapat disuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ende yang masih membutuhkan air. “Warga di sini sangat mengharapkanperhatian pemerintah. Air minum itu kebutuhan pokok. Kalau ada air masyarakat bisa terjamin kesehatannya. Masyarakat juga bisa manfaatkan untuk tanam sayur,” kata Riwu.

Tunda Tetapkan Perda Pembentukan Tiga Desa, Hambat Proses 81 Desa Lain

· Siap Bahas Kalau Diagendakan Bamus

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan tiga desa di wilayah Kabupaten Ende telah menghambat proses pembentukan 69 desa yang sedang dipersiapkan menjadi desa persiapan dan 12 calon desa persiapan. Pemerintah juga tidak akan mngajukan kembali delapan raperda yang dibatalkan pembahasannya karena ranperda itu sudah diajukan ke lebaga Dewan dan sejauh ini belum dikembalika kepada pemerintah.

Hal itu dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge didampingi Sekretaris Daerah, Yoseph Ansar Rera di ruang kerja bupati, Jumad (24/6). Bupati Don Wangge mengatakan, pemerintah pada prinsipna tidak mempersoalkan penolakan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPRD yang telah disimpulkan oleh pimpinan sidag waktu itu bahwa ada penolakan. Keputusan penolakan itu yang belum dituangkan secara tertulis dalam berita acara.

Dikatakan, dengan ditolaknya penetapan ranperda pembentukan tiga desa tersebut menjadi desa definitive maka jelas ada konsekwensinya. Yakni, proses pembentukan 69 desa persiapan yang sudah diperjuangkan slama ini tidak apat dilanjutkan. Selain itu, erdapat 12 desa persiapan yang tidak dapat ilanjutkan prosesnya.

Padahal, kata Bupati Don, ke-81 calon desa persiapan itu sudah dilakukan peletakan batu pertamanya dan pada peletakan batu pertama itu juga dilakukan dan dihadiri oleh pimpinan anggota DPRD Ende.

Terkait adanya koordinas dari pimpinan Dewan dengan fraksi-fraksi, pimpinan partai politik dan h untuk membahas dan menetapkan ketiga desa tersebut menjadi desa definitive, pemerintah pada prinsipnya siap membahas bersama lembaga Dewab jika sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Ende.

Lagipula, kata Bupati Don, delapan ranperda yang diajukan pemerintah itu hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemerintah. Di dalam ketentuan perundang-undagan, dikembalikannya suatu ranperda untuk nantinya diajukan kembali oleh pemerint hanya dapat dilakukan jika ada materi ranperda yang perlu diperbaiki. Sedangkan dalam penolakan itu tidak menyangkut materi yang perlu diperbaiki pemerinah. “Untuk ajukan lagi tidak mungkin kita ajukan. Jadi kalau mau bahas kembali ya bahas delapan ranperda yang sudah diajukan secara resmi oleh pemerintah itu yang dibahas,” kata Bupati Don.

Sekda Ansar Rera mengatakan, dalam pembahasan dan penetapan agenda sidang oleh Badan Musyawarah, pemerintah hadir dalam pembahasan itu. Maka jika Badan Musyawarah sudah menetapkan jadwal siding untuk membahas dan menetapkan delapan ranperda maka pemerintah siap untuk mengikuti proses pembahasan yang diagendaka itu.

dalam pendapat akhir fraksi menpandangan fraksiembali mpemerint dan

ddilanjutkan prosesnya sehingga terdapat 81 desa persiapan yang tidak dapat dan. u aamasing-masing egndakan Bahas