23 Juni 2009

Menteri Pertanian Minta Munculkan Daya Kreasi dan Inovasi

* Wujudkan Kemandirian, Daya Saing dan Peradaban Bangsa
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Memiliki tiga kekuatan yakni kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang tinggi, Indonesia diyakini akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan betapapun berat dan bentuknya. Dengan ketiga kekuatan ini pula kelak akan menjadi negara yang maju dan unggul. Untuk itu, dalam upaya mendukung terwujudnya tiga kekuatan utama itu, sebagai pegawai negeri khususnya yang mempunyai tugas di bidang pertanian diharapkan munculkan daya kreasi dan inovasi yang tinggi guna mengembangkan segala kemampuan sumberdaya yang ada di dalam kewenangannya maupun untuk mensinergikan dengan kolega kerja maupun pimpinan.

Hal itu ditegaskan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono dalam sambutannya pada peringatan hari Krida Pertanian ke-37 di lapangan Pancasila, Senin (22/6) yang dibacakan Kepala Bidang Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, Ato Suprapto. Ditegaskan, untuk menjadi bangsa yang berhasil dan sejahtera, paling tidak ada tiga syarat fundamental yang harus dibangun dan dimiliki yakni kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang tinggi.

Jaga dan perkuat Kemandirian
Dikatakan, perlu menjaga dan memperkuat kemandirian, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan dan kemampuan untuk terus maju. Dengan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi, pengalaman membangun, warisan sejarah dan berbagai potensi yang lainnya, kemandirian sebagai bangsa dapat terus ditignkatkan. “Kita harus menjadi bangsa yang mampu untuk menyediakan sendiri, sebagaian besar kebutuhand asarnya.”

Selanjutnya, katanya, harus memiliki daya saing yang tinggi. Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan, meskipun juga membuka peluang dan kerjasama, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yangh produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang serta berani menghadapi perubahan. Bangsa Indonesia juga harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia. Itulah sebabnya, perlu terus dikembangkan nilai, jati diri dan karakter bangsa yang luhur dan terhormat. Perlu pula terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih, bukan sebagai bangsa yang lemah dan mudah menyerah. “Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa serta peradaban yang memperkuat tanggung jawab untuk memelihara kelestarian.”

Di tengah krisis pangan yang melanda dunia, kata Apriyantono, patut bersyukur sektor pertanian ternyata mampu tetap memelihara komitmen dan semangat yang tinggi dalam menghasilkan berbagai kebutuhan pokok bagi penduduk Indonesia. Komitmen dan semangat yang tinggi tersebut perlu terus dijaga dan ditumbuhkan melalui berbagai upaya untuk mendorong keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga dapat memeprcepat peningkatan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian petani.

Perlu Ada Tantangan
Menteri Anton Apriyantono di hadapan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Ende saat tatap muka didampingi Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar menegaskan, saat ini saatnya untuk tidak lagi banyak berbicara tetapi harus lebih banyak berbuat. Tantangan yang semakin banyak yang dihadapi harus dihadapi untuk membangun ke depan. Menurut dia, agar bisa maju harus ada tantangan. Dikatakan, ke depan, dia ingin melihat Kabupaten Ende ada perubahan. “Buat pembangunan agar jangan lagi dengar ada kelaparan.” Walau dia mengakui, ekspos kelaparan yang dilakukan lalu ada nuansa politiknya. Dia juga mengakui, Kabupaten Ende dibandingkan dengan kabupaten lain yang dikunjungi, Ende jauh lebih maju.

Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, sebelum menyerahkan cinderamata kepada menteri mengatakan, apa yang dikatakan menteri bahwa untuk bisa ada perubahan perlu adanya koordinasi dan kemauan. Kabupaten Ende memiliki potensi dengan sekian banyak tantangan dan untuk bisa menjawab segala tantangan itu, perlu dukungan pula dari menteri dan pejabat pusat untuk selalu melihat Kabupaten Ende. Wabub Mochdar katakan, untuk pembangunan fisik seperti yang sudah disaksikan menteri diperlukan banyak sentuhan agar bisa menggerakan roda pembangunan ke depan. Saat ini, katanya, di pusat lagi pembahasan APBN perubahan dan adanya stimulus viscal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ende sangat mengharapkan dengan kehadiran menteri di Ende dapat memperjuangkan bantuan viscal untuk menggerakan roda pembangunan di Kabupaten Ende.





Pemilik dan Sopir Travel Kembali Datangi Dinas Perhubungan

* Minta Kembali ke Pangkalan di KM 5
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Sejumlah pemilik travel bersama para sopir travel yang tergabung dalam Solidaritas Majikan dan Pengemudi Travel (Flores Tour ‘n Travel Group) yang melayani rute jalur Ende-Maumere dan selama ini mangkal di KM 5 mendatangi Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende. Mereka menolak ditempatkan di pangkalan yang telah disiapkan pemerintah di Simpang tiga Jalan A. Yani depan Toko Cristal. Mereka meminta agar pangkalan yang telah mereka gunakan selama ini di KM 5 arah timur Kota Ende tetap dimanfaatkan sebagai pangkalan travel wilayah Timur.

Dalam aksi damai para pemilik dan sopir travel pada Senin (22/6), selain berdialog mereka juga menyerahkan pernyataan sikap mereka yang diterima Kepala Bidang Perhubungan Darat, Robiyanto She.

Penetapan Atas Kesepakatan
Robiyanto She kepada para pemilik dan sopir travel yang hadir pada saat itu mengatakan, keberatan atas penempatan lokasi pangkalan di Jalan A Yani yang telah disediakan oleh pemerintah wajar-wajar saja yang terpenting disampaikan secara santun. Dia berterima kasih kepada para pemilik dan sopir travel yang datang dalam aksi damai dengan santun. Terkait permintaan agar tempat mangkal yang telah mereka sediakan dan gunakan selama ini di KM 5 tetap digunakan, She katakan permintaan itu sah-sah saja. Namun pihaknya tidak dapat mengambgil keputusan secara sepihak karena penetapan lokasi itu atas persetujuan bupati setelah berkompromi dengan perwakilan pemilik dan sopir travel.

Namun demikian, kata She, permintaan agar untuk sementara kembali menggunakan pangkalan di KM 5 bisa ditolerir namun itu tidak permanen. Hasil pembicaraan itu, akan dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala dinas untuk kemudian diteruskan kepada bupati guna meminta pertimbangan. Berbagai alasan yang dikemukakan pra pemilik dan sopir travel dalam dialog akan dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pemindahan lokasi ke KM 5 kepada bupati.

Sudah Siapkan Lahan Sendiri
Solidaritas Majikan dan Pengemudi Travel dalam surat pernyataan mereka yang ditandatangani penasihat I, Riwu Lambertus, Penasihat II Yohanes Vinsensius Pius, Ketua, Agustinus Woge dan Sekretaris P Eventius Langgi, mereka menyatakan tidak menyetujui atau menolak lahan parkir yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan yang terletak di Jalan A. Yani di kompleks Toko Cristal. Mereka menyatakan bahwa telah menyediakan lahan parkir sendiri yang menurut mereka dianggap lebih layak dan memenuhi persyaratan sebagai lahan parkir tetap yang terletak di Jalan S. Hasanudin KM 5.

Para sopir dan pemilik travel juga mempersoalkan pada lokasi yang ditetapkan saat ini di Jl. A. Yani juga tidak memiliki fasilitas memadai seperti WC dan tempat peristirahatan sebagaimana layaknya sebuah agen travel.

Usai berdialog dengan para pemilik dan sopir travel, atas permintaan mereka, dilanjutkan dnegan peninjauan lokasi pangkalan yang telah disiapkan di KM 5. Kabid Perhubungan Darat bersama para pemilik dan sopir travel turun langsung memantau lokasi tersebut.



Polres Ende Kerja Sama dengan PMI Cabang Ende Gelar Donor Darah

* Jelang Hari Bhayangkara ke-63
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terutama kebutuhan masyarakat terhadap darah, Polres Ende kembali menggelar kegiatan donor darah massal yang diikuti anggota Polres Ende. Donor darah merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyongsong peringatan hari Bhayangkara.

Hal itu dikatakan PS Kaur Kedokteran dan Kesehatan Polres Ende, Brigpol Rido Sulahooy kepada Flores Pos di sela-sela kegiatan donor darah yang dilaksanakan di PMI Cabang Ende, Sabtu (20/6). Brigpol Silahooy mengatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan kerja sama dengan PMI Cabang Ende itu merupakan kegiatan bhakti sosial kesehatan dan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan Polres Ende dalam rangka memperingati hari Bhayangkara yang ke-63 tahun 2009 pada 1 Juli nanti. Dikatakan, kegiatan donor darah ini hanya melibatkan anggota Polres Ende. “Yang ikut donor ada 25 anggota.”

Kegiatan tersebut, kata dia merupakan bentuk kepedulian anggota Polri terhadap masyarakat dengan menyumbangkand arah untuk kepentingan kesehatan. Anggota yang terlibat dalam kegiatan donor darah ini tidak diminta tetapi sukarela. Dikatakan, kerja sama PMI dan Polres Ende dalam kegiatan seperti itu merupakan hal yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Bahkan, kata dia, kerja sama itu tidak saja pada kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi juga pada saat ada kebutuhan darah di PMI. “Kalau tahun lalu selain kita gelar donor darah juga kegiatan pengobatan gratis.” Untuk tahun ini, kata dia, untuk kegiatan bhakti sosial kesehatan hanya dilakukan donor darah. Hal itu karena pada waktu yang sama Polres Ende juga mempersiapkan diri untuk pengamanan pemilu presiden 8 Juli mendatang.

Sangat Membantu
Tenaga Teknis Senior PMI Cabang Ende, Agustina Sina kepada Flores Pos mengatakan, kegiatan donor darah seperti yang dilakukan anggota Polres Ende itu memiliki andil yang sangat besar dalam membantu ketersediaan darah di PMI. “Kami merasa sangat terbantu karena di Ende masih ada yang takut donor darah.” Ketakutan itu, kata dia mungkin terjadi karena PMI belum terlalu melakukan sosialisasi terkait donor darah kepada masyarakat.

Sina mengatakan, kerja sama dnegan Polres Ende itu sudah rutin dilakukan. Bahkan, tidak saja dilakukan donor darah secara massal seperti itu. Pada saat dibutuhkan secara mendadak dapat dihubungi mengingat data mereka sudah terekam di PMI. Sehingga, kata dia, PMI sejauh ini tidak begitu mengalami kesulitan soal stok darah. Apalagi, selain anggota Polres, para pendonor lain yang pernah memberikand arahnya di PMI data mereka juga sudah dicatat. Ketika ada kebutuhan mendadak, apalagi waktu donor mereka sudah lewat tiga bulan maka mereka dapat dihubungi untuk donor darah.

Kebutuhan 120 Kantong Sebulan
Diakui pula, stok darah yang disimpan tidak begitu banyak dan disimpan secukupnya saja mengingat kebutuhan darah yang agak terbatas. “Kita di sini kan hanya dua rumah sakit yakni RSUD dan CIJ. CIJ juga tidak begitu banyak karena banyak operasi yang dirujuk ke RSUD. Kalau ada donor darah begini kita harus pisahkan serum agar tidak terbuang.” Kebutuhand arah maksimal setiap bulan sebanyak 120 kantong darah. Namun diakui, stok darah yang dimiliki PMI Ende terkadang juga dapat dikirim untuk mencukupi kebutuhan di rumah sakit di Maumere dan Bajawa. “Kalau ada kebutuhan di sana tinggal diminta dan kita kirim pake termos.”

Ditanya fasilitas dan tenaga teknis di PMI, Sina akui sejauh ini fasilitas pendukung sudah cukup memadai. Hanya saja, PMI hingga saat ini belum miliki satu peralatan yakni refrigator yaitu alat untuk pemisah darah. Alat itu, kata dia cukup mahal sehingga belum diadakan oleh PMI. Namun diakui bahwa persoalan itu sudah disampaikan kepada wakil bupati Ende dan sudah dianjurkan untuk diusulkan pada tahun anggaran 2010 nanti. Sedangkan untuk tenaga teknis, PMI sudah memiliki tenaga teknis yang cukup memadai. Terdapat tiga tenaga teknis yang telah mengikuti pelatihan, satu tenaga analis dan dua tenaga laboratorium PMI. PMI tidak dapat menyimpan darah saat ini buat dalam rangka



283 CPNSD Sudah Mulai Laksanakan Tugas

* Penyerahan NIP Sudah Dilakukan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Sebanyak 283 calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Ende yang merupakan formasi tahun anggaran 2008 saat ii sudah mulai melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing sesuai penempatan. Mereka melaksanakan tuags setelah menerima nomor induk pegawai yang diserahkan secara simbolis oleh bupati Ende pada pelaksanaan apel bendera beberapa waktu lalu. Penempatan para CPNSD ini ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ende, Djuman Fransiskus kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Sabtu (20/6). Fransiskus mengatakan, ke-283 CPNSD itu sudah mulai melaksanakan tugas setelah menerima penyerahan NIP yang dilakukan seara simbolis dalam apel bendera oleh bupati. Setelah menerima NIP, karena penempatan mereka sudah ditetapkan oleh BKN maka mereka langsung melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing.

Saat melaporkan diri pada unit kerja masing-masing sesuai SK BKN yang telah ditetapkan, unit kerja bersangkutan membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) dan terhitung mulai dikeluarkan SPMT maka mereka mulai bertugas pada unit kerja masing-masing. Pada Sabtu itu, banyak CPNSD yang mendatangi kantor BKD dan mereka yang dfatang itu, kata dia untuk menyerahkan SPMT masing-masing. SPMT itu untuk dibukukan di BKD dan selanjutnya SPMT itu diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mulai mengatur gaji para CPNSD tersebut.

Penempatan oleh BKN
Menyangkut penempatan para CPNSD ini, kendati dilakukan oleh BKN namun bupati masih memiliki kewenangan untuk mengatur penempatan mereka lebih lanjut. Untuk saat ini, mereka harus menjalankan keputusan yang ada dan selanjutnya baru diatur penempatan baru berdasarkan kebutuhan sesuai kewenangan bupati. Hal itu termasuk penempatan para guru yang selama ini bekerja di lembaga swasta namun setelah lulus CPNSD mereka semua ditempatkan oleh BKN di sekolah-sekolah negeri. “Bupati punya kewenangan untuk menempatkan mereka dan diperbantukan di sekolah swasta.”

Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam arahannya kepada para CPNSD Senin lalu, meminta kepada para CPNSD untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan penempatan yang sudah dibuat oleh BKN. Pada saat itu semua CPNSD yang hadir menyatakan sanggup melaksanakan tugas sesuai penempatan dan siap mengamankan SK yang ada.

Tempatkan 195 PNS di Desa
Fransiskus mengatakan, Bupati Don Bosco M Wangge juga sudah merencanakan untuk menempatkan 195 pegawai negeri sipil (PNS) di 195 desa dan setelah itu menyusul di kelurahan. Penempatan tenaga PNS di desa itu, kata dia untuk menjadi fasilitator dengan masyarakat terutama dalam pengaturan dan perencanaan pemanfaatan dana-dana yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, sebelum ditempatkan, PNS yang akan ditempatkan di desa terlebih dahulu dibekali agar nantinya mereka bisa memfasilitasi dalam pembangunan desa. Pembekalan bekerja sama dengan BPMD yang menyiapkan materinya.

Menyangkut penempatan, kata dia, akan diatur sesuai dengan program unggulan di masing-masing desa. Dia mencontohkan, jika di salah satu desa memiliki keunggulan di bidang peternakan maka akan ditempatkan PNS yang memiliki keahlian di bidang peternakan. Demikian pula di daerah yang punya potensi pertanian, akan ditempatkan PNS yang memiliki latar pertanian. Hal itu perlu agar mereka bisa bekerja sesuai kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam membantu kemandirian di desa.




Dewan Mulai Bahas Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2008

* Dipertanyakan Pemanfaatan Dana Silpa Rp21 Miliar
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Setelah dibukanya sidang I Tahun 2009 pada Kamis (18/6) dan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan tahun anggaran 2008 oleh pemerintah, Panitia Angaran DPRD Ende mulai memasuki pembahasan perhitungan APBD tahun anggaran 2008 bersama tim anggaran pemerintah. Berbagai permasalahan baik menyangkut pendapatan dan belanja tahun anggaran 2008 diangkat dalam pembahasan ini.

Rapat Panitia Anggaran DPRD Ende dan tim anggaran eksekutif dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi didampingi Wakil Ketua Yohanes Woda Moa dan dihadiri sejumlah anggota Panitia Anggaran DPRD Ende. Dari tim anggaran pemerintah, hadir Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Ende, Bernadus Guru, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Abdul Syukur Muhamad dan sejumlah staf.

Heribertus Gani, anggota Panitia Anggaran DPRD Ende, di awal persidangan mempertanyakan total pendapatan tahun 2008. selain mempertanyakan pendapatan daerah, gani juga menyoroti pengeluaran yang perlu diklarifikasi. Klarifikasi atas pendapatan daerah dan realisasi belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2008 perlu dijelaskan secara rinci agar diketahui secara jelas realisasi penerimaan dan belanja itu dikeluarkan pada tahun 2008 atau tidak. Penjelasan pemerintah menurutnya juga perlu agar bisa diketahui secara jelas proyek-proyek yang dibawa ke tahun anggaran 2009 atau yang masuk dalam daftar penggunaan anggaran lanjutan (DPAL).

Pertanyakan Pinjaman Pihak Ketiga
Gani pada akhir persidangan kembali mempertanyakan penggunaan dana Silpa senilai Rp21 miliar. Menurutnya, penggunaan dana itu perlu diserahkan data-data konkrit pencairan dana. Hal itu, kata dia karena pemanfaatan dana itu tidak melalui pembahasan di forum Panitia Anggaran Dewan dan Komisi B. Permintaan data-data itu, lanjutnya agar bisa memberikan keyakinan kepada Panitia Anggaran Dewan terhadap pemanfaatan dana Silpa senilai Rp21 miliar dimaksud.

Selain itu, Gani juga mempertanyakan pemberian pinjaman dana kepada pihak ketiga pada tahun 2005 dan 2008 dengan total dana senilai Rp3,5 miliar. “Kita minta pemerintah berikan data-data ril menyangkut pinjaman ini. Kita mau lihat apakah pemberian pinjaman itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ini kebijakan sepihak pemerintah daerah.” Menurutnya, jika tidak ada data pendukung dan tidak dibenarkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan maka jelas dana itu harus dimasukan dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Plt Sekda, bernadus Guru mengatakan, bukti-bukti pengeluaran yang diminta untuk diklarifikasi baik pendapatan dan belanja adalah hal yang baik agar sama-sama mengetahui realisasi penerimaan dan belanja yang dikeluarkan pada tahun 2008 itu benar ada atau tidak. Hal itu menurutnya sangat erat kaitannya dengan DPAL kegiatan yang dibawa dari tahun 2008. Dijelaskan, ada beberapa kegiatan yang hingga akhir bulan Desember 2008 belum dapat diselesaikan dan harus dibawa ke tahun anggaran 2009 seperti proses pelelangan WKP Mutubusa yang dianggarkan dana pada waktu itu senilai Rp660 juta. Selain itu kegiatan pembangunan kantor camat Ende Selatan di Bagian Umum yang belum selesai di tahun 2008 dan dibawa ke tahun 2009 dan masuk DPAL. “Kegiatan yang belum selesai di Kimpraswil juga pemda perlu akui.”

Dijelaskan pula, pada tahun angaran 2008, dari total anggaran 496,157 miliar, yang berhasil diserap oleh seluruh entitas akuntasi sebesar Rp462,275 miliar. 6,83 persen dana belum digunakan atau belum diserap pada tahun 2008 dan itu, kata Guru harus diakui karena masuk dalam DPAL.

Pendapatan Lampaui Target
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah, Abdul Syukur melalui Kepala Bidang Akintansi, Mensi Tiwe menjelaskan, dilihat dari sisi pendapatan, pada tahun 2008 melampaui target. Sumbangsih terbesar dalam pelampauan target berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) terutama pada komponen pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar rp2,719 miliar terealisasi sebesar Rp3 miliar lebih atau 28,73 persen pelampauannya. Dari retribusi daerah, lanjut dia, ditargetkan sebesar Rp,9,146 realisasai sebesar Rp9,243 miliar atau lampaui target 1,05 persen. Sedangkan dari lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang cukup besar. Untuk pendapatan transfer pusat dari dana bagi hasil pajak dan non pajak senilai Rp17 miliar lebih terealisasi Rp20,280 miliar pelampauan 18,30 persen. Dana transfer pemerintah provinsi dari target Rp3,473 miliar realisasi Rp3,203 milair. Lain-lain PAD yang sah terutama pada hibah dari target Rp5,304 miliar realisasi Rp9,713 miliar dan terjadi pelampauan target 83,14 persen. Dengan demikian, kata Tewe, akumulasi total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2008 dari target senilai Rp414,265 miliar terealisasi Rp419,439 miliar atau terdapat pelampauan 1,25 persen.

Mohamad Orba K Imma, anggota Panitia Anggaran Dewan lainnya pada kesempatan itu mempertanyakan sisa lebih perhitungan apakah ada terjadi pelampauan penerimaan dan jika ada berapa besar pelampauan tersebut. Dia juga mempertanyakan belanja yang direalisasikan. Jika terjadi efisiensi dalam pembelanjaan juga jadi pertanyaan apakah itu terjadi karena adanya penghematan ataukah terjadi karena tidak dibelanjakan atau tidak diserap. “Pemerintah juga perlu menjelaskan kewajiban pihak ketiga yang sampai akhir masa angaran belum ditindaklanjuti.” Orba juga mempertanyakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang sangat mencolok. Menurut dia, jika terjadi banyak efisiensi anggaran karena dananya tidak diserap dan target yang ditetapkan tidak dapat dicapai maka hal itu menunjukan proses penganggaran yang tidak profesional. Ini juga merupakan salah ukuran kinerja entitas akuntansi dalam penyerapan dana.

Butuh Perhatian
Plt Sekda bernadus Guru mengatakan, menyangkut selisih saldo buku dan saldo kas bisa menjadi komponen silpa dan kinerja keuangan tahun 2008 diukur dari situ. Selisih antara saldo kas dan saldo buku menunjukan ada dana-dana yang dikeluarkan yang butuh perhatian. Kondisi ini , kata Guru juga kemungkinan terjadi karena ada penggunaan dana pada tahun 2008 yang mungkin lupa dicatat sehingga saat dilakukan pemeriksaan diungkap dan menjadi selisih. “39 miliar rupiah di buku kas dan saat pemeriksaan saldo kas tinggal 33 miliar rupiah.”

Terkait belum diserapnya dana 6,83 persen, kata Guru merupakan modal pembentukan silpa. Menurut dia, kinerja tahun anggaran 2008 boleh dikatakan baik karena adanya pelampauan pendapatan dan belanja kurang dari target yakni 6,83 persen. Untuk kinerja program dan kegiatan khusus belanja tidak langsung mencapai 91,29 persen sedangkan komponen belanja langsung belum mencapai 100 persen. Dari 34 entitas akuntansi, lanjutnya, kinerja keuangan dari sisi efisiensi belanja cukup besar. Dia mencontohkan di Dinas PPO dari dana Rp146,632 miliar yang disiapkan, outputnya hanya 144,319 miliar atau 98,42 persen. “Jadi pertanyaan kenapa hanya 98,42 persen. Apakah ada masalah?”



Realisasi Pendapatan Daerah Hingga Mei Baru Mencapai Rp134,442 Miliar

* Target 2009 Rp427,463 Miliar
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Hingga memasuki pertengahan bulan Juni, penerimaan yang bersumber dari beberapa sumber pendapatan baru mencapai Rp134,442 miliar. Padahal target pendapatan daerah pada tahun 2009 secara keseluruhan mencapai Rp427,463 miliar. Dari sejumlah item pendapatan daerah, sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan yakni sebesar Rp411,145 miliar yang hingga akhir bulan Mei baru mencapai Rp129,369 miliar.

Demikian dikatakan, Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Abdul Syukur Muhamad di ruang kerjanya, Rabu (17/6). Abdul Syukur mengatakan, bicara menyangkut pendapatan daerah, ada beberapa sumber penerimaan yang menunjang pendapatan daerah antara lain, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk tahun 2009, katanya, Kabupaten Ende menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp427,463 miliar dan hingga akhir bulan Mei realisasi baru sebesar Rp134,442 miliar.

Sedangkan untuk dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pusat, Kabupaten Ende mendapatkan porsi sebesar Rp411,145 miliar dan telah terealisasi sebesar rp129,369 miliar. “Dana perimbangan ini kita hanya tunggu transfer dari atas.” Sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari target sebesar Rp6,635 miliar, baru terealisasi sebesar rp291,355 juta.

Capaian PAD Rp4,781
Miliar Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), kata Syukur, juga ada beberapa sumber penerimaan yang mendukung PAD antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sendiri pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp9,681 miliar dan hingga akhir bulan Mei baru terealisasi sebesar Rp4,781 miliar. Untuk PAD, penyumbang terbesar masih datang dari lain-lain PAD yang sah terutama dari penghasilan bungan uang-uang milik pemeerintah daerah yang ada di perbankan. Dari sumber ini, setiap tahun bisa mencapai nilai Rp6 miliar dan hingga akhir bulan Mei telah mencapai Rp4 miliar.

Menyangkut PAD yang merupakan usaha daerah ini, kata Syukur, pemerintah akan terus berupaya agar target sebesar rp9 miliar lebih itu dapat dicapai pada akhir tahun anggaran. Sebagai kepala dinas yang baru, kata Syukur, dia akan berupaya mencermati kondisi di lapangan mengingat dengan mutasi yang baru dilakukan lalu banyak terjadi perubahan komposisi dan iktu mempengaruhi dalam pencapaian target ini.

Menyinggung soal pajak bumi dan bangunan (PBB), Syukur akui adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhinya. Hal itu berdasarkan hasil pantauannya dalam beberapa kali kunjungan ke desa-desa. Kendati pada tahun ini ada peningkatan nilai penetapan pokok pajak namun ada sejumlah desa bahkan sudah melunasinya 100 persen. “Ini menunjukan kesadaran masyarakat yang sangat baik juga adanya peningkatan standar ekonomi masyarakat yang makin baik.”

Pemerintah Lebih Proaktif
Wakil Ketua Komisi B DPRD Ende, H Djamal Humris kepada Flores Pos, Kamis (18/6) mengatakan, dengan masih minimnya pendapatan daerah dari berbagai sumber pendapatan terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah maka pemerintah harus lebih proaktif dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Namun dia mengingatkan agar pemerintah dalam melakukan penetapan pajak dan retribusi perlu melalui kajian yang objektif dan rasional sehingga tidak mengundang reaksi negatif dari masyarakat.

Humris juga melihat dengan masih rendahnya capaian pendapatan dari target yang ditetapkan itu juga dikarekanakan kerja-kerja aparatur dalam hal ini juru pungut belum maksimal benar diberdayakan. Untuk itu, kata Humris, tidak ada kata lain bagi pemerintah selain aparatur atau petugas harus lebih diaktifkan dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak dan retribusi yang hingga kini belum tertagih.




Jembatan Lowo Bu’u di Watuneso Masuki Tahapan Pengecoran Pertama

* Ganti Sejumlah Besi yang Rusak
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Kepala Bidang Cipta Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Fransiskus Lewa mengatakan, jembatan Lowo Bu’u di Watuneso kecamatan Lio Timur yang dikerjakan oleh CV Novita Karya Taga yang sebelumnya sempat ambruk dan harus dikerjakan ulang oleh kontraktor yang sama telah memasuki pengecoran tahap pertama. Untuk pengerjaan jembatan itu, membutuhkan tiga tahapan pengecoran.

Frans Lewa di ruang kerjanya, Kamis (18/6) menegaskan, pengerjaan ulang jembatan terebut sebenarnya sudah bisa selesai lebih awal namun karena masih ada kendala-kendala teknis di lapangan yang dihadapi sehingga pekerjaan sedikit mengalami keterlambatan.

Dalam proses penegrjaan itu, ada beberapa hal teknis seperti penggunaan besi bekas yang sebelumnya sempat dipersoalkan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Setelah dicek kembali ada beberapa besi yang kondisinya sangat bengkong direkomendasikan kepada pelaksana untuk diganti. Besi-besi yang masih digunakan masih diminta kepada kontraktor pelaksana agar kembali menambahkan lagi besi untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Namun persoalan itu tidak menjadi penghambat dalam proses pekerjaan itu dan sudah memasuki proses pengecoran tahap pertama.

Setelah dilakukan pengecoran tahap pertama belum dapat dilakukan pengecoran tahap kedua. Pengecoran tahap kedua, kata dia butuh waktu setelah selesai beberapa waktu pengecoran tahap pertama. Dalam proses pengerjaan ini, kata dia, pihak kontraktor juga meminta perpanjangan masa kerja. Kontraktor sudah mengajukan perpanjangan 180 hari kerja namun atas beberapa pertimbangan, diberikan 160 hari kerja.

Sementara untuk jembata Nangaba, kata Lewa, di Kecamatan Ende yang juga dikerjakan oleh kontraktor yang sama yang juga sempat ambruk beberapa waktu lalu saat ini sudah mulai digunakan masyarakat. Proses pengecorannya sudah selesai dan tinggal menunggu proses pengaspalan. Jika sudah dilakukan pengaspalan maka langsung dilakukan PHO.

Perketat Pengawasan
Marsel, warga Watuneso meminta kepada dinas teknis terkait untuk terus melakukan pemantauan pekerjaan di lapangan. Menurutnya, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut memang memiliki keahlian untuk mengerjakan jembatan namun ada hal-hal teknis tertentu yang membutuhkan masukan dan bimbingan dari dinas teknis. Jika tidak didampingi terus, dia khawatir kejadian ambruknya jembatan tersebut yang pernah terjadi beberapa waktu lalu bsia terulang kembali. “Untuk hindari kejadian serupa perlu pengawasan ketat dari Dinas PU.”

Dia juga meminta kontraktor agar mengerjakannya secara baik. Dana yang begitu besar yang telah dipercayakan pemerintah hendaknya dikelola secara bertanggung jawab agar bisa menghasilkan jembatan yang kualitasnya terjamin dan dapat digunakan masyarakat. “Kami minta kontraktor kerja tanggung jawab. Kami tidak mau baru selesai kerja kami pakai langsung rusak.”

Untuk diketahui jembata Lowobu di Desa Woloaro Kecamatan Lio Timur yang dikerjakan oleh CV Novita Karya Taga dengan pagu dana Rp1,4 miliar tahun anggaran 2008. jembatan ini rubuh pada Jumad, 6 Februari 2008 lalu sekira pukul 14.00 siang. Ambruknya jembatan yang sedang dalam proses pengerjaan itu disinyalir terjadi karena dibongkarnya pemancang yang dipasang untuk menyaggah jembatan yang sedang dikerjakan. Jembatan ini dalam pengerjaan ada dua tahapan pekerjaan yang harus dilalui yakni bangunan bawah berupa dinding penuh beton bertulang dan pekerjaan konstruksi bangunan atas berupa box girders.

Tahapan pekerjaan bawah sudah selesai dikerjakan dan tinggal memasuki pekerjaan atas yang baru satu kali pengecoran. Realisasi fisik dari pekerjaan itu telah mencapai 70,46 persen dengan total keuangan yang telah direalisasikan sebesar Rp940,769 juta. Fisik yang tersisa 29,54 persen dengan dana yang masih tersisa sebanyak Rp464,685 juta. Proyek tersebut juga sudah dua kali diadendum. Addendum pertama pada 1 Agustus 2008 dan addendum kedua pada 10 Desember 2008. namun dalam proses penegrjaan jembatan ini ambruk dan akhirnya harus dikerjakan ulang oleh kontraktor yang sama dari CV Novita Karya Taga.