• Tidak Sikapi Anggota Dewan yang Kerja Proyek
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Massa mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ende yang tergabung dalam secretariat bersama dalam aksinya di gedung DPRD Ende menuding Badan Kehormatan DPRD Ende mandul. Tudingan itu dibuat massa mahasiswa karena menilai Badan Kehormatan tidak pernah mengambil sikap tegas terhadap oknum anggota Dewan yang menjadi broker dan makelar proyek dan juga adanya indikasi oknum anggota Dewan yang menggunakan narkoba.
Dalam aksinya di gedung DPRD Ende, Kamis (28/10), massa aksi yang menurut rencana akan turun selama satu minggu ini mendesak Badan Kehormatan DPRD Ende untuk mengambil sikap tegas.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende Ardi Sumbi pada kesempata itu mengatakan, selama ini keberadaan Badan Kehormatan tidak menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. Badan Kehormatan, kata Sumbi harusnya menjalankan tugas pokok dan fungsi demi mengembalikan wibawa lembaga Dewan.
Keberadaan Badan Kehormatan, kata Sumbi jangan hanya untuk jabatan dan tunjangan jabatan dan mencari popularitas. Badan Kehormatan imbuhnya tidak hanya membuat komentar di media hanya untuk dikenal tanpa diikuti tindaklanjut terhadap setiap persoalan yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan.
Menurutnya, banyak anggota Dewan yang telah melakukan penyimpangan terhadap tugas pokok dan fungsi. Bahkan ada oknum anggota Dewan yang mengerjakan proyek dan menitipkan proyek pada dinas-dinas tertentu.
Karena itu, Sumbi mengharapkan Badan Kehormatan DPRD Ende agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga Dewan.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Ende, Haji Mohamad Taher kepada Flores Pos, Jumad (29/10) mengatakan, sebagai ketua Badan Kehormatan dia tidak sependapat dengan apayang dikatakan mahasiswa dalam aksi demonya itu, keberadaan Badan Kehormatan Dewan selama ini sudah menjalankan tugas sesuai aturan dan ata tertib yang berlaku. “Tapi tidak apa-apa. Biarkan mereka omong,” kata Haji Taher.
Menurutnya, selama ini Badan Kehormatan telah berupaya menyikapi setiap rumor yang berkembang yang menyebutkan ada oknum anggota Dewan yang kerja proyek. Sejumlah nama yang pernah disebut-sebut mengerjakan proyek sudah dia panggil. Namun dalam klarifikasi dengan oknum anggota Deewan dimaksud, mereka tidak mengakui apa yang ditudingkan itu. Karena itu, lanjutnya, Badan Kehormatan tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka karena tidak ada cukup bukti yang mengarah pada oknum anggota Deewan dimaksud.
Diakuinya, untuk dapat menindaklanjuti dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan dan tata tertib DPRD, setiap persoalan yang terkait dengan anggota Dewan harus ada laporan resmi. Laporan dapat dibuat baik oleh pimpinan DPRD, anggota Dewan maupun dari masyarakat. Selain itu, dalam setiap laporan tertulis itu, harus dicantumkan secara jelas nama pelapor dan alamatnya, hal itu penting dalam upaya klarifikasi lebih lanjut.
Selain itu, dalam laporan juga harus dilampirkan dengan data dan bukti-bukti yang jelas agar dapat memudahkan Badan Kehormatan saat melakukan klarifikasi dan menindak karena setelah menerima laporan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dimaksud.
“Kalau pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas pimpinan Dewan tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan,” kata Haji Taher mengutip pasal 60 poin empat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata tertib DPRD.
Sejauh ini, kata Haji Taher, walau banyak rumor menyangkut anggota Dewan yang kerja proyek, yang titip proyek di dinas-dinas hingga adanya oknum anggota Dewan yang mengkonsumsi ekstasi baru sebatas rumor. Belum ada laporan resmi yang masuk ke Badan Kehormatan.
“Kalau sudah ada laporan kami di Badan kehormatan tidak mungkin tinggal diam. Kami akan ambil tindakan kalau ada laporan jelas,” kata Haji Taher.
Karena itu, Haji Taher meminta kepada mahasiswa GMNI dan PMKRI yang memiliki data terkait anggota Dewan yang menjadi makelar proyek atau yang kerja proyek agar dilaporkan ke Badan Kehormatan. Dalam laporan itu, lanjutnya harus disertai identitas jelas baik pelapor maupun terlapor dilengkapi data-data yang jelas agar mudah ditindaklanjuti.
30 Oktober 2010
NU Ende Kembali Gelar Konferensi Cabang Bersama
• Digelar Bersamaan dengan Muslimat NU dan Fatayat NU
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Nahdlatul Ulama Kabupaten Ende menurut rencana akan menggelar konferensi cabang bersama pada Minggu (31/10). Pelaksanaan konferensi cabang bersama ini disatukan dengan konferensi cabang bersama Muslimat NU dan Fatayat NU. Pelaksanaan konferensi cabang bersama ini bertujuan untuk memilih kepengurusan yang baru baik NU, Muslimat NU dan Fatayat NU periode 2010-2015.
Hal itu dikataan Ketua Panitia Konferensi Cabang Bersama NU Ende, Haji A Djamal Humris di Kantor NU Cabang Ende, Jalan Masjid Agung, Sabtu (29/10) didampingi Rois Syurah NU Cabang Ende, Haji Yusuf M Thoyib Kakadjodho.
Haji Djamal Humris mengatakan, pelaksanaan konferensi cabang bersama ini selain untuk memilih kepengurusan yang baru di tubuh NU, Muslimat NU dan Fatayat NU, juga bertujuan untuk konsolidasi organisasi dan menyusun agenda strategis untuk memperkuat wadah NU, Muslimat NU dan Fatayat NU. Selain itu, konferensi ini juga dilaksanakan untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan disiplin organisasi serta merumuskan pemikiran konstruktif yang bersifat keagamaan, keilmuan dan social kemasyarakatan untuk disumbangkan kepada pemerintah dan rakyat Kabupaten Ende.
Pelaksanaan konferensi cabang ini, lanjut Haji Djamal Humris merupakan amanat muktmar NU di Makasar yang mengamanatkan seluruh pengurus wilayah dan pengurus cabang untuk menyelenggarakan konferensi pada tingkatnya masing-masing.
NU Kabupaten Ende yang merupakan jam’iyah atau organisasi di tignkat kabupaten mempunyai tugas dan peran mengembangkan ajaran Ahlussunnah Wal jam;ah juga mempunyai kewajiban membangun bangsa dan Negara khususnya Kabupaten Ende. Langkah yang dilakukan adalah dengan menyumbangkan pemikiran yang konstruktif memajukan sector pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat atau umat melalui warga NU yang tersebar di lembaga-lembaga eksekutif dan legislative maupun di sector formal dan non formal lainnya.
Pada pelaksanaan konferensi cabang ini, lanjutnya, rencananya dibuka bupati Ended an dihadiri Ketua Umum Pengurus Wilayah NU NTT, Kiay Haji Abdul Kadir Makarim. Sedangkan Pengurus Besar NU pusat belum diinformasikan hadir atau tidak dalam konferensi ini.
Konferensi cabang bersama ini, lanjutnya akan dilangsungkan di gedung Islamic Center asjid Agung Nurul Hidayah Ende. Peserta yang akan hadir dalam kegiatan ini, katanya merupakan utusan dari majelis wakil cabang masing-masing tiga orang, anak cabang Muslimat NU masing-masing kecamatan dua orang utusan. Selain itu, konferensi cabang juga dihadiri utusan dari anak cabang Fatayat NU, peserta dari ranting NU, peninjau Muslimat NU dan Fatayat NU dan panitia.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Nahdlatul Ulama Kabupaten Ende menurut rencana akan menggelar konferensi cabang bersama pada Minggu (31/10). Pelaksanaan konferensi cabang bersama ini disatukan dengan konferensi cabang bersama Muslimat NU dan Fatayat NU. Pelaksanaan konferensi cabang bersama ini bertujuan untuk memilih kepengurusan yang baru baik NU, Muslimat NU dan Fatayat NU periode 2010-2015.
Hal itu dikataan Ketua Panitia Konferensi Cabang Bersama NU Ende, Haji A Djamal Humris di Kantor NU Cabang Ende, Jalan Masjid Agung, Sabtu (29/10) didampingi Rois Syurah NU Cabang Ende, Haji Yusuf M Thoyib Kakadjodho.
Haji Djamal Humris mengatakan, pelaksanaan konferensi cabang bersama ini selain untuk memilih kepengurusan yang baru di tubuh NU, Muslimat NU dan Fatayat NU, juga bertujuan untuk konsolidasi organisasi dan menyusun agenda strategis untuk memperkuat wadah NU, Muslimat NU dan Fatayat NU. Selain itu, konferensi ini juga dilaksanakan untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan disiplin organisasi serta merumuskan pemikiran konstruktif yang bersifat keagamaan, keilmuan dan social kemasyarakatan untuk disumbangkan kepada pemerintah dan rakyat Kabupaten Ende.
Pelaksanaan konferensi cabang ini, lanjut Haji Djamal Humris merupakan amanat muktmar NU di Makasar yang mengamanatkan seluruh pengurus wilayah dan pengurus cabang untuk menyelenggarakan konferensi pada tingkatnya masing-masing.
NU Kabupaten Ende yang merupakan jam’iyah atau organisasi di tignkat kabupaten mempunyai tugas dan peran mengembangkan ajaran Ahlussunnah Wal jam;ah juga mempunyai kewajiban membangun bangsa dan Negara khususnya Kabupaten Ende. Langkah yang dilakukan adalah dengan menyumbangkan pemikiran yang konstruktif memajukan sector pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat atau umat melalui warga NU yang tersebar di lembaga-lembaga eksekutif dan legislative maupun di sector formal dan non formal lainnya.
Pada pelaksanaan konferensi cabang ini, lanjutnya, rencananya dibuka bupati Ended an dihadiri Ketua Umum Pengurus Wilayah NU NTT, Kiay Haji Abdul Kadir Makarim. Sedangkan Pengurus Besar NU pusat belum diinformasikan hadir atau tidak dalam konferensi ini.
Konferensi cabang bersama ini, lanjutnya akan dilangsungkan di gedung Islamic Center asjid Agung Nurul Hidayah Ende. Peserta yang akan hadir dalam kegiatan ini, katanya merupakan utusan dari majelis wakil cabang masing-masing tiga orang, anak cabang Muslimat NU masing-masing kecamatan dua orang utusan. Selain itu, konferensi cabang juga dihadiri utusan dari anak cabang Fatayat NU, peserta dari ranting NU, peninjau Muslimat NU dan Fatayat NU dan panitia.
Pemuda, Kelompok Strategis yang Butuh Perhatian Khusus
• Ruang Komunikasi Kurang
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Romo Reginald Piperno, Pr mengatakan, dalam Musyawarah Pastoral VI beberapa waktu lalu, pemuda merupakan focus perhatian yang serius dibicarakan. Gereja melihat bahwa komponen pemuda merupakan kelompok strategis yang membutuhkan perhatian khusus dari gereja.
Hal itu dikemukakan Romo Reginald Piperno dalam talk show di studi RRI, Kamis (28/10) yang diselenggaraan alumni SMPK Ndao angkatan 89 bekerja sama dengan RRI Ended an BRI Cabang Ende.
Romo Piperno mengatakan, dalam amenangkap peluang pemuda sebagai kelompok strategisyang embutuhkan perhatian khusus maka metode pembinaan yang dilakukan gereja adalah lebih utama pada bagaimana menyentuh hati orang-orang muda. Menurutnya, jika hati orang-orang muda sudah berhasil disentuh dan kaum muda sudah tersentuh hatinya maka program apapun yang disodorkan tentunya akan berjalan dengan sendirinya.
“Tapi sepanjang hati orang muda belum tersentuh, program sebagus apapun akan sulit dijalankan,” kata Romo Piperno.
Diakuinya, agar semua bisa berjalan baik, selain upaya menyentuh hati orang muda, orang muda sendiri juga harus memiliki keinginan untuk berubah. Karena jika kaum muda sendiri tidak mau berubah maka program apapun yang diturunkan akan sulit dijalankan. Gereja, lanjutnya, sudah cuku banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kaum muda. Mulai dari kegiatan pelatihan kepemimpinan, kaderisasi maupun pendampingan di paroki-paroki.
Terkait mutu pendidikan yang rendah, kata Romo Piperno, semua pihak harus kembali instrospeksi. Dalam mendidik anak, katanya, semua pihak yang ada dalam kampung harus terlibat dan hal itu selama ini dilihatnya belum jalan. Karena itu, lanjutnya, gereja mengembangkan komunitas basis. Selain itu, pendidikan budi pekerti di sekolah harus kembali digalakkan karena sekarang hamper sudah tidak ada lagi.
Dalam pendidikan, mendidik orang bukan saja mendidik intelektualnya tetapi juga kecerdasan spiritual. “Memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak memiliki kecerdasan spiritual percuma,” kata Romo Piperno. Apalagi, lanjutnya, saat ni telah terjadi pergeseran anggapan di mana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin menjadukan diri dari masyarakat. Menurutnya, kondisi seperti itu menunjukan pendidikan sudah sapai di persimpangan karena orang hanya memperhatikan intelektual tanpa memperhatikan kecerdsan spiritual.
Demonstrasi, kata Romo Piperno merupakan salah satu hal yang dipicu kurangnya penyiapan lapangan pekerjaan. Apalagi, pendidikan kita hanya membuat orang berorientasi menjadi PNS. Padahal pendidikan hrus mampu menyiapkan kader yang nantinya mampu membuka lapangan kerja sendiri baik untuk diri sendiri dan bagi orang lain.
Sekretaris Daeah (Sekda) Ende, Yoseph Ansar Rera mengatakan, dalam talk show banyak pertanyaan dari peserta yang merupakan ungkapan rasa kesal. Kondisi itu, lanjutnya merupakan sinyal dan pertanda bahwa selama ini ruang komunikasi antara pemerintah dan pemuda sangat sedikit bahkan hampir tidak ada.
Diakuinya, program-program pembinaan dan pengembangan kaum muda sangat banyak disiapkan pemerintah. Hanya saja ruang untuk menyampaikan tidak disiapkan. “Jadi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan pemuda,” kata Ansar Rera.
Dia berharap, pemuda juga hendaknya memiliki inisiatif untuk program-program pengembangan, selanjutnya, jika pemuda sudah memiliki inisiatif maka pemerintah akan membantu memfasilitasi agar bisa berjalan dengan baik.
Jika dikaitkan dengan gerakan swasembada pangan (GSP) 2012 yang dicanangkan pemerintah, lanjutnya, kaum muda diharapkan memiliki inisiatif untuk mensukseskan GSP. Jika kaum muda sudah memiliki inisiatif pengembangan dalam kaitan dengan GSP tinggal pemerintah fasiltasi agar dapat berjalan.
“Jangan hanya tinggal diam dan mengharapkan pemerintah buat apa untuk mereka. Jadi harus ada keaktifan,” kata Ansar Rera.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Romo Reginald Piperno, Pr mengatakan, dalam Musyawarah Pastoral VI beberapa waktu lalu, pemuda merupakan focus perhatian yang serius dibicarakan. Gereja melihat bahwa komponen pemuda merupakan kelompok strategis yang membutuhkan perhatian khusus dari gereja.
Hal itu dikemukakan Romo Reginald Piperno dalam talk show di studi RRI, Kamis (28/10) yang diselenggaraan alumni SMPK Ndao angkatan 89 bekerja sama dengan RRI Ended an BRI Cabang Ende.
Romo Piperno mengatakan, dalam amenangkap peluang pemuda sebagai kelompok strategisyang embutuhkan perhatian khusus maka metode pembinaan yang dilakukan gereja adalah lebih utama pada bagaimana menyentuh hati orang-orang muda. Menurutnya, jika hati orang-orang muda sudah berhasil disentuh dan kaum muda sudah tersentuh hatinya maka program apapun yang disodorkan tentunya akan berjalan dengan sendirinya.
“Tapi sepanjang hati orang muda belum tersentuh, program sebagus apapun akan sulit dijalankan,” kata Romo Piperno.
Diakuinya, agar semua bisa berjalan baik, selain upaya menyentuh hati orang muda, orang muda sendiri juga harus memiliki keinginan untuk berubah. Karena jika kaum muda sendiri tidak mau berubah maka program apapun yang diturunkan akan sulit dijalankan. Gereja, lanjutnya, sudah cuku banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kaum muda. Mulai dari kegiatan pelatihan kepemimpinan, kaderisasi maupun pendampingan di paroki-paroki.
Terkait mutu pendidikan yang rendah, kata Romo Piperno, semua pihak harus kembali instrospeksi. Dalam mendidik anak, katanya, semua pihak yang ada dalam kampung harus terlibat dan hal itu selama ini dilihatnya belum jalan. Karena itu, lanjutnya, gereja mengembangkan komunitas basis. Selain itu, pendidikan budi pekerti di sekolah harus kembali digalakkan karena sekarang hamper sudah tidak ada lagi.
Dalam pendidikan, mendidik orang bukan saja mendidik intelektualnya tetapi juga kecerdasan spiritual. “Memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak memiliki kecerdasan spiritual percuma,” kata Romo Piperno. Apalagi, lanjutnya, saat ni telah terjadi pergeseran anggapan di mana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin menjadukan diri dari masyarakat. Menurutnya, kondisi seperti itu menunjukan pendidikan sudah sapai di persimpangan karena orang hanya memperhatikan intelektual tanpa memperhatikan kecerdsan spiritual.
Demonstrasi, kata Romo Piperno merupakan salah satu hal yang dipicu kurangnya penyiapan lapangan pekerjaan. Apalagi, pendidikan kita hanya membuat orang berorientasi menjadi PNS. Padahal pendidikan hrus mampu menyiapkan kader yang nantinya mampu membuka lapangan kerja sendiri baik untuk diri sendiri dan bagi orang lain.
Sekretaris Daeah (Sekda) Ende, Yoseph Ansar Rera mengatakan, dalam talk show banyak pertanyaan dari peserta yang merupakan ungkapan rasa kesal. Kondisi itu, lanjutnya merupakan sinyal dan pertanda bahwa selama ini ruang komunikasi antara pemerintah dan pemuda sangat sedikit bahkan hampir tidak ada.
Diakuinya, program-program pembinaan dan pengembangan kaum muda sangat banyak disiapkan pemerintah. Hanya saja ruang untuk menyampaikan tidak disiapkan. “Jadi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan pemuda,” kata Ansar Rera.
Dia berharap, pemuda juga hendaknya memiliki inisiatif untuk program-program pengembangan, selanjutnya, jika pemuda sudah memiliki inisiatif maka pemerintah akan membantu memfasilitasi agar bisa berjalan dengan baik.
Jika dikaitkan dengan gerakan swasembada pangan (GSP) 2012 yang dicanangkan pemerintah, lanjutnya, kaum muda diharapkan memiliki inisiatif untuk mensukseskan GSP. Jika kaum muda sudah memiliki inisiatif pengembangan dalam kaitan dengan GSP tinggal pemerintah fasiltasi agar dapat berjalan.
“Jangan hanya tinggal diam dan mengharapkan pemerintah buat apa untuk mereka. Jadi harus ada keaktifan,” kata Ansar Rera.
Masyarakat Desa Aewora Kembali Segel Kantor Desa
• Tidak Terima Dibuka Tanpa Pemberitahuan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Masyarakat di Desa Aewora Kecamaan Maurole kembali melakukan aksi penyegelan terhadap kantor desa setempat. Penyegelan kantor desa tersebut merupakan buntut dari belum diselesikannya hingga tuntas persoalan penyalahgunaan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan penyelewengan keuangan desa oleh oknum kepala desa sebagaimana telah dilaporkan ke DPRD Ende dan pemerintah beberapa waktu lalu. Masyarakat Desa Aewora bertekad tidak akan membuka segel sebelum seluruh persoalan itu dituntaskan.
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Aewora, Abidin Pua Rodja kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Kamis (28/10) mengatakan, penyegelan dilakukan sejak Rabu (27/10). Namun penyegelan yang dilakukan oleh para mosalaki dan masyarakat itu kemudian dibuka oleh aparat dari Polres Ende atas laporan orang. Terhadap pembukaan segel tanpa pemberitahuan kepada mosalaki dan masyarakt membuat masyarakat dan mosalaki marah.
Karena merasa telah melecehkan para tua adat dan mosalaki, penyegelan kembali dilakukan pada Kamis (28/10). Bahkan, kata Pua Rodja, setelah melakukan penyegelan, para mosalaki dan masyarakat tetap berjaga di kantor desa agar tidak ada pihak yang membuka segel.
Yulius Mangu, Ana Loo Ata Dua dari Mosalaki Engananga Daimau pertelepon dari Aewora mengatakan, mereka kembali melakukan penyegelan karena sapai saat ini pemerintah belum menyelesaikan seluruh persoalan yang sudah dilaporkan. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu kemarin telah dibuka polisi tanpa meberitahhukan kepada mosalaki. Apa yang dilakukan dirasakan sangat melecehkan keberadaan para mosalaki dan tua adat di Desa maurole.
“Mereka dating buka segel tidak beritahu mosalaki dan tua adat. Mereka sudah hina para tua adat dan kami tidak terima itu,” kata Yulius Mangu.
Sebagai wujud protes dan ketidakpuasan atas pembukaan segel tanpa pemberitahuan itu, kata Mangu, mosalaki dan masyaakat kembali menyegel kantor desa pada hari Kamis pagi. Untuk menjaga agar tidak ada oknum yang membuka segel, lanjutnya maka mosalaki dan masyaakat tetap berjaga di kantor desa. Mereka bertekad tidak akan membuka segel sebelum semua persolan diselesaikan hingga tuntas. Bahkan mereka mengancam jika nanti ada oknum-oknum yang mencoba masuk dan membuka segel mereka tidak segan-segan bertindak tegas bahkan dapat melakukan tindakan anarkis.
Dia berharap, dengan penyegelan yang kembali dilakukan itu dapat membuka mata pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu. Masyarakat, lanjutnya juga meminta kepada aparat penegak hukum agar memproses hukum oknum kepala desa yang telah dilaporkan itu dan dihukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Masyarakat di Desa Aewora Kecamaan Maurole kembali melakukan aksi penyegelan terhadap kantor desa setempat. Penyegelan kantor desa tersebut merupakan buntut dari belum diselesikannya hingga tuntas persoalan penyalahgunaan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan penyelewengan keuangan desa oleh oknum kepala desa sebagaimana telah dilaporkan ke DPRD Ende dan pemerintah beberapa waktu lalu. Masyarakat Desa Aewora bertekad tidak akan membuka segel sebelum seluruh persoalan itu dituntaskan.
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Aewora, Abidin Pua Rodja kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Kamis (28/10) mengatakan, penyegelan dilakukan sejak Rabu (27/10). Namun penyegelan yang dilakukan oleh para mosalaki dan masyarakat itu kemudian dibuka oleh aparat dari Polres Ende atas laporan orang. Terhadap pembukaan segel tanpa pemberitahuan kepada mosalaki dan masyarakt membuat masyarakat dan mosalaki marah.
Karena merasa telah melecehkan para tua adat dan mosalaki, penyegelan kembali dilakukan pada Kamis (28/10). Bahkan, kata Pua Rodja, setelah melakukan penyegelan, para mosalaki dan masyarakat tetap berjaga di kantor desa agar tidak ada pihak yang membuka segel.
Yulius Mangu, Ana Loo Ata Dua dari Mosalaki Engananga Daimau pertelepon dari Aewora mengatakan, mereka kembali melakukan penyegelan karena sapai saat ini pemerintah belum menyelesaikan seluruh persoalan yang sudah dilaporkan. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu kemarin telah dibuka polisi tanpa meberitahhukan kepada mosalaki. Apa yang dilakukan dirasakan sangat melecehkan keberadaan para mosalaki dan tua adat di Desa maurole.
“Mereka dating buka segel tidak beritahu mosalaki dan tua adat. Mereka sudah hina para tua adat dan kami tidak terima itu,” kata Yulius Mangu.
Sebagai wujud protes dan ketidakpuasan atas pembukaan segel tanpa pemberitahuan itu, kata Mangu, mosalaki dan masyaakat kembali menyegel kantor desa pada hari Kamis pagi. Untuk menjaga agar tidak ada oknum yang membuka segel, lanjutnya maka mosalaki dan masyaakat tetap berjaga di kantor desa. Mereka bertekad tidak akan membuka segel sebelum semua persolan diselesaikan hingga tuntas. Bahkan mereka mengancam jika nanti ada oknum-oknum yang mencoba masuk dan membuka segel mereka tidak segan-segan bertindak tegas bahkan dapat melakukan tindakan anarkis.
Dia berharap, dengan penyegelan yang kembali dilakukan itu dapat membuka mata pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu. Masyarakat, lanjutnya juga meminta kepada aparat penegak hukum agar memproses hukum oknum kepala desa yang telah dilaporkan itu dan dihukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRD Ende Diprotes Wartawan
* Katakan Wartawan Juga Kerja Proyek
Oleh hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu diprotes sejumlah wartawan media cetakdan elektronik yang hadir saat meliput aksi demi mahasiswa dari GMNI dan PMKRI di DPRD Ende. Protes sejumlah wartawan tersebut dilakukan setelah Marsel Petu melontarkan pernyataan bahwa wartawan juga kerja proyek. Namun saat didesak wartawan agar dia menyebutkan oknum wartawannyang mengerjakan proyek Marsel petu tidak dapat menyebutkan nama wartawan dan akhirnya dia menarik kembali pernyataannya itu.
Dalam aksi mahasiswa GMNI dan PMKRI Ende di gedung DPRD Ende, Kamis (28/10) mereka menuding anggota Dean sebagai mafia dan broker bahkan ada oknum anggota Dewan yang kerja proyek. Saat menjawab sejumlah pertanyaan mahasiswa, Marsel Petu mengatakan bahwa ada juga wartawan yang kerja proyek.
Atas pernyataannya itu, para wartawan yang sedang meliput aksi demo itu langsung memprotes dan meminta agar menyebutkan secara jelas nama wartawan dan dari media mana yang sepengetahuan Marsel Petu telah mengerjakan proyek. Marsel petu yang terus didesak sempat meminta kepada wartawan agar tidak mempersoalkan pernyataannya itu. Toh jika dia menyebutkan wartawan Jakarta atau dari Amerika yang kerja proyek apakah akan menjadi persoalan.
Mendapat jawaban seperti itu, para wartawan semakin gencar meminta klarifikasi dari Marsel Petu. Para wartawan sudah tidak mau mendengar alasan-alasan yang dikemukakan. Mereka tetap ngotot meminta agar menyebut secara jelas nama dan media oknum wartawan yang menurut Marsel Petu mengerjakan proyek.
Namun setelah didesak, Marsel Petu akirnya menarik kembali pernyataannya itu. Menurutnya, dia tidak bermaksud apa-apa dan hanya memberikan gambaran saja. “Kalau pembicaran saya ini sebuah pelecehan saya tarik kembali dan tidak bermaksud pernyataan ini melecehkan,” katanya.
Kepada wartawan, Marsel Petu juga mengingatkan agar tidak menulis melebihi apayang dia katakan. Jika ada yang menulis melebh apa yang dikataan dia akan menuntut balik.
Direktur Pusat kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia (Pusam) Ende, Kasimirus Bhara Beri alias Cesar mengatakan, profesi wartwan merupakan profesi mulia apa yang dinyatakan Ketua DPRD Ende merupakan pernyataan yang sudah melecehkan profesi dan pelecehan itu tidak saja terhadap wartawan Ende tetapi seluruh Indonesia.
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan itu secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pembunuhan terhadap karakter media. Hal seperti itu merupakan sebuah langkah mundur di aman demokrasi apalagi bertepatan dengan hari sumpah pemuda ini. Sejarah telah membuktikan bahwa pers merupakan salah satu pilar utama pembangunan demokrasi. Karena itu, apa yang dilakukan jelas merupakan pelecehan terhadap wartawan secara umum.
Karena itu, Cesar menyarankan agar para wartawan perlu membangun solidaritas dan terus mempersoalkan hal itu.
“Bila perlu saya usulkan agar teman-teman wartawan ambil langkah-langkah konsolidasi untuk lakukan langkah hukum laporkan persoalan ini ke polisi,” kata Cesar. Menurutnya, menarik kembali pernyataan tidak menyelesaikan persoalan.
Oleh hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu diprotes sejumlah wartawan media cetakdan elektronik yang hadir saat meliput aksi demi mahasiswa dari GMNI dan PMKRI di DPRD Ende. Protes sejumlah wartawan tersebut dilakukan setelah Marsel Petu melontarkan pernyataan bahwa wartawan juga kerja proyek. Namun saat didesak wartawan agar dia menyebutkan oknum wartawannyang mengerjakan proyek Marsel petu tidak dapat menyebutkan nama wartawan dan akhirnya dia menarik kembali pernyataannya itu.
Dalam aksi mahasiswa GMNI dan PMKRI Ende di gedung DPRD Ende, Kamis (28/10) mereka menuding anggota Dean sebagai mafia dan broker bahkan ada oknum anggota Dewan yang kerja proyek. Saat menjawab sejumlah pertanyaan mahasiswa, Marsel Petu mengatakan bahwa ada juga wartawan yang kerja proyek.
Atas pernyataannya itu, para wartawan yang sedang meliput aksi demo itu langsung memprotes dan meminta agar menyebutkan secara jelas nama wartawan dan dari media mana yang sepengetahuan Marsel Petu telah mengerjakan proyek. Marsel petu yang terus didesak sempat meminta kepada wartawan agar tidak mempersoalkan pernyataannya itu. Toh jika dia menyebutkan wartawan Jakarta atau dari Amerika yang kerja proyek apakah akan menjadi persoalan.
Mendapat jawaban seperti itu, para wartawan semakin gencar meminta klarifikasi dari Marsel Petu. Para wartawan sudah tidak mau mendengar alasan-alasan yang dikemukakan. Mereka tetap ngotot meminta agar menyebut secara jelas nama dan media oknum wartawan yang menurut Marsel Petu mengerjakan proyek.
Namun setelah didesak, Marsel Petu akirnya menarik kembali pernyataannya itu. Menurutnya, dia tidak bermaksud apa-apa dan hanya memberikan gambaran saja. “Kalau pembicaran saya ini sebuah pelecehan saya tarik kembali dan tidak bermaksud pernyataan ini melecehkan,” katanya.
Kepada wartawan, Marsel Petu juga mengingatkan agar tidak menulis melebihi apayang dia katakan. Jika ada yang menulis melebh apa yang dikataan dia akan menuntut balik.
Direktur Pusat kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia (Pusam) Ende, Kasimirus Bhara Beri alias Cesar mengatakan, profesi wartwan merupakan profesi mulia apa yang dinyatakan Ketua DPRD Ende merupakan pernyataan yang sudah melecehkan profesi dan pelecehan itu tidak saja terhadap wartawan Ende tetapi seluruh Indonesia.
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan itu secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pembunuhan terhadap karakter media. Hal seperti itu merupakan sebuah langkah mundur di aman demokrasi apalagi bertepatan dengan hari sumpah pemuda ini. Sejarah telah membuktikan bahwa pers merupakan salah satu pilar utama pembangunan demokrasi. Karena itu, apa yang dilakukan jelas merupakan pelecehan terhadap wartawan secara umum.
Karena itu, Cesar menyarankan agar para wartawan perlu membangun solidaritas dan terus mempersoalkan hal itu.
“Bila perlu saya usulkan agar teman-teman wartawan ambil langkah-langkah konsolidasi untuk lakukan langkah hukum laporkan persoalan ini ke polisi,” kata Cesar. Menurutnya, menarik kembali pernyataan tidak menyelesaikan persoalan.
Mahasiswa Tuding DPRD Broker dan Mafia Proyek
• Dalam Aksi Memperingati Hari Sumpah Pemuda
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Elemen mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende dan Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende yang tergabugn dalam Sekretariat Bersama menuding anggota DPRD Ende sebagao broker dan pelaku mafia proyek di Kabupaten Ende. Anggota Dewan juga dituding memanfaatkan dana bimtek untuk menikmati narkoba.
Dalam aksinya memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Kamis (28/10) massa GMNI dan PMKRI juga mengangkat sejumlah kasus korupsi di Ende yanghingga kini belum mampu dituntaskan polisi dan jaksa.
Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Ende, Emanuel Riwu dalam orasinya di Kantor DPRD Ende mengatakan, banyak anggota DPRD Ende yang mengkonsumsi narkoba dan menjadi makelar proyek. Anggota Dewan, kata Riwu hanya beruang untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dan keluarga juga untuk memperbaiki nasib dan ekonomi keluarga. Dikatakan, saat ini, anggota Dewan melakukan berbagai cara untuk menutup hutang dan uang yang telah dikeluarkan saat berjuang menjadi anggota Dewan.
Anggota Dewn, kata Riwu meresa sebagai makluk super dan melakukan pemerasan di mana-mana dengan mengatasnamakan Dewan. DPRD Ende, lanjutnya telah menjalankan fungsi pemerasan terhadap eksekutif.
Dalam orasinya, Riwu juga menyebutkan bahwa banyak anggota Dewan yang hanya dating duduk dengar dan duit. Anggota Dewan banyak yang tidak pernah omong di siding. Menurutnya, anggota Dewan yang seperti itu hendaknya sadar diri dan mengundurkan diri dari anggota Dewan.
Melihat perilaku anggota Dewan yang demikian, Riwu secara tegas menyatakan agar lebih baik DPRD Ende dibuarkan saja. Biarkan pemerintahan di Ende berjalan anya dengan Eksekutif tanpa ada legislative.
Ketua GMNI Cabang Ende, Andreas Eusebius pada kesempatan itu meminta ketegasan DPRD Ende terkait adanya dugaan anggota Dewan yang kerja proyek. Dia juga meminta ketegasan dari pimpinan Dewan terkait adanya informasi bahwa anggota Dewan menggunakan narkoba jenis ekstaci. Menurutnya, dia sangat yakin anggot Dewan kerja proyek bahkan Dewan memiliki jatah proyek.
Sementara Ketua PMKRI Cabang Ende, Ardi Sumbi mengatakan, DPRD Ende merupakan lembaga rakyat namun anggota Dewan justru melakukan penganiayaan terhadap rakyat. Dewan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi secara baik bahkan ada anggota Dewan yang tidak bisa brbicara bahkan tidak mampu memimpin sidang.
Selama ini, lanjut Sumbi, ada sejumlah oknum anggota Dewan yang menitipkan proyek pada dinas-dinas tertentu. Dia sangat menyayangkan jika keberadaan anggota Dewan di lembaga terhormat ini hanya bertujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. “Kasi juga oarang lain. Jangan hanya mau makan sendiri. Saat ini sudah terjadi degradasi moral dan dekadensi nilai DPRD Kabupaten Ende,” kata Ardi Sumbi.
Dia meminta Dewan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar. Sebagai generasi muda Ende, PMKRI dan GMNI tidak mau Ende hancur hanya karena kepentingan orang-orang tertentu.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Elemen mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende dan Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende yang tergabugn dalam Sekretariat Bersama menuding anggota DPRD Ende sebagao broker dan pelaku mafia proyek di Kabupaten Ende. Anggota Dewan juga dituding memanfaatkan dana bimtek untuk menikmati narkoba.
Dalam aksinya memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Kamis (28/10) massa GMNI dan PMKRI juga mengangkat sejumlah kasus korupsi di Ende yanghingga kini belum mampu dituntaskan polisi dan jaksa.
Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Ende, Emanuel Riwu dalam orasinya di Kantor DPRD Ende mengatakan, banyak anggota DPRD Ende yang mengkonsumsi narkoba dan menjadi makelar proyek. Anggota Dewan, kata Riwu hanya beruang untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dan keluarga juga untuk memperbaiki nasib dan ekonomi keluarga. Dikatakan, saat ini, anggota Dewan melakukan berbagai cara untuk menutup hutang dan uang yang telah dikeluarkan saat berjuang menjadi anggota Dewan.
Anggota Dewn, kata Riwu meresa sebagai makluk super dan melakukan pemerasan di mana-mana dengan mengatasnamakan Dewan. DPRD Ende, lanjutnya telah menjalankan fungsi pemerasan terhadap eksekutif.
Dalam orasinya, Riwu juga menyebutkan bahwa banyak anggota Dewan yang hanya dating duduk dengar dan duit. Anggota Dewan banyak yang tidak pernah omong di siding. Menurutnya, anggota Dewan yang seperti itu hendaknya sadar diri dan mengundurkan diri dari anggota Dewan.
Melihat perilaku anggota Dewan yang demikian, Riwu secara tegas menyatakan agar lebih baik DPRD Ende dibuarkan saja. Biarkan pemerintahan di Ende berjalan anya dengan Eksekutif tanpa ada legislative.
Ketua GMNI Cabang Ende, Andreas Eusebius pada kesempatan itu meminta ketegasan DPRD Ende terkait adanya dugaan anggota Dewan yang kerja proyek. Dia juga meminta ketegasan dari pimpinan Dewan terkait adanya informasi bahwa anggota Dewan menggunakan narkoba jenis ekstaci. Menurutnya, dia sangat yakin anggot Dewan kerja proyek bahkan Dewan memiliki jatah proyek.
Sementara Ketua PMKRI Cabang Ende, Ardi Sumbi mengatakan, DPRD Ende merupakan lembaga rakyat namun anggota Dewan justru melakukan penganiayaan terhadap rakyat. Dewan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi secara baik bahkan ada anggota Dewan yang tidak bisa brbicara bahkan tidak mampu memimpin sidang.
Selama ini, lanjut Sumbi, ada sejumlah oknum anggota Dewan yang menitipkan proyek pada dinas-dinas tertentu. Dia sangat menyayangkan jika keberadaan anggota Dewan di lembaga terhormat ini hanya bertujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. “Kasi juga oarang lain. Jangan hanya mau makan sendiri. Saat ini sudah terjadi degradasi moral dan dekadensi nilai DPRD Kabupaten Ende,” kata Ardi Sumbi.
Dia meminta Dewan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar. Sebagai generasi muda Ende, PMKRI dan GMNI tidak mau Ende hancur hanya karena kepentingan orang-orang tertentu.
Peringati Hari Listrik Nasional, PLN Resmikan Kampung Prabayar
• Juga Resmikan Layanan Teknis SMS 345 dan Satu Juta Pelanggan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
PT PLN Cabang Flores Bagian Barat dalam memperingati hari listrik nasional ke-65 meresmikan kampong prabayar di Desa Ngalupolo. Pada hari yang sama, PLN Cabang FBB juga meresmikan layanan teknis SMS 345 dan memasang 2.200 pelanggan baru untuk mensukseskan program satu juta pelangan dalam sehari.
Puncak peringatan harilistrik nasional tingkat NTT yangdipusatkan di Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Rabu (27/10) ini juga dihadiri utusan dariPLN pusat. Hadir Kepala Divisi Enginering dan Teknis PLN Pusat, Bowo Setiaji dan Manajer Transmisi dan Distribusi, Ratna, hadir juga dari PLN Wilayah NTT, Manajer Tekni, Sulistyo dan Manajer Perencanaan, Hendrison.
Manager PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audy R Damal pada kesempatan pengresmian kampung prabayar di Desa Ngalupolo mengatakan, PLN dalam amengembangkan dan melayan ketenagaan listrik di Indonesia tidak mulus. Banyak kendala, rintangan dan tantangan maupun keterbatasan yang dihadapi. Namun, kata Audy, segala kendala tersebut tidak merupakan alasan bagi PLN untuk tidak berubah dan berkembang.
PLN dalam perubahan sebagai tema hari listrik nasional ke-65, PLN Cabang FBB yangmeliputi Ende, Nagekeo, Bajawa, Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur bersatu tekad untuk berubah dengan membuat pengelolaan menjadi lebih baik dan meningkatkan pelayanan kelistrikan didaeah ini. Setelah berhsil mengatasi pemadaman bergilir pada bulan Mei lalu, lanjut Audy, karena ingin senantiasa bergerak membangun kelistrikanmaka dilanjutkan dengan menyiapkan mesin-mesin sehingga mampu membuka layanan sambungan baru yang selama ini sulit dilakukan karena kapasitas mesin pebangkit yang terbatas.
“Tibalah hari ini kami siap melakukan gerakan sehari sejuta sambungan baru di mana kami di Cabang Flores bagian Barat pada hari ini siap menyalakan 2.200 sambungan pelanggan baru,” kata Audy.
Upaya itu, lanjutnya akan terus diupayakan agar pda akhir tahun 2010 mampu menyambung seluruh permohonan calon pelanggan yang secarateknis sudah dekat dengan jaringan listrik. Pada hari yang sama, juga berupaya meningkatkan layanan kepada masyaraat antara lain dengan memberikan alternative model berlangganan listrik yaitu listrik pra bayar. Listrik prabayar yang dilounching, katanya merupakan salah satu pilihan model berlangganan dengan PLN. Model ini, kata dia memberikan keleluasaan kepada pelanggan mengatus pemakaian listriknya da membayar listrik sesuai kemampuan.
“Pelanggan listrik prabayar tidak perlu takut untuk diputus oleh PLN dan tidak perlu khawatir terjadi kesalahan baca meter,” katanya.
Pendeklarasian listrik prabayar di Ngalupolo kali ini, katanya terdapat 70 pelanggan prabayar dari 130 calon pelanggan. Karena baru 70 pelanggan yang sudah memenuhi persyaratan maka pada pengresmian ini dinyalakan 70 pelanggan prabayar.
Kepala Divisi Enginering dan Teknis PL Pusat, Bowo Setiaji pa kesempatan itu mengatakan, pada hari listrik nasional PLN Cabang FBB juga meresmikan layanan teknis 345 yang merupakan momentum peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. PLN sedang berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik dan saat ini sedang melakukan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masing-masing di Alor, Solor, Waingapu Kupang dan Ropa di Ende. Menurutnya, ke dean, jika semua PLTU di NTT ini sudah selesai dibangun dan mulai beroperasi maka NTT akan menjadi nusa terang terus.
Pelaksanaan program satu juta pelanggan baru yang dilaksanakan di setiap unit natinya akan dilihat hasilnya. Untuk Cabang FBB berdasarkan laporan sudah berjalan 100 persen. Sedangkan di unit lain masih bekerja keras untuk mencapai target. Sedangkan terkait listrik prabayar, Bowo Setiaji mengatakan ke depan pelanggan sendiri yang engontrol pemakaian listriknya. Ke depan, semua akan menggunakan system ini mengingat teknologinyasudah disiapkan tinggal dikembangkan saja. “FBB sudah lebih dahulu terapkan itu,” kata Bowo.
Karena itu, kata Bowo, dalam memperingati hari listrik nasional tahun 2010 ini, PLN tidak sekedar memperingatinya sebagaimana bisa. Namun, pada peringatan kali ini lebih diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada mayarakat pelanggan.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge mengatakan, sekitar 10 sampai 20 tahun lalu, listrik merupakan barang mewah dan hanya orang tertentu saja yang memasang listrik. Kondisi itu sudah berubah saat ini di mana listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan penggunaan selalu meningkat.
Sesuai penyampaian pihak PLN, dalam mengembangkan listrik selalu ada kendala. Persoalan tanah sering terjadi dan dia berharap mengingat pemilik tanah adalah mosalaki maka mosalaki harus membantu PLN dalam melakukan pengembangan. Dalam pelayanan, kata Bupati Don, terkadang juga terjadi pemadaman yang disebabkan karena adanya dahan phon yang menyentuh kabel. Masyarakat pelanggan yang mau menikmati listrik hendaknya tidak mrah jika petugas PLN membersihkan atau memotong dahan pohon yang menyentuh kabel.
Kepada masyaraat juga diimbuh untuk tidak selalu meminta ganti rugi ketika dilakukan pengembangan jaringan. Bahkan, kata Bupati Don, jika ada masyarakat yang menuntut ganti rugi maka penmasananlistrik ke wilayah mereka tidak usah dilayani. Dalam setiap pembangnan, kata dia dituntut harus ada pengorbanan. Pengorbanan yang diberikan dalamporsi masing-masing di mana masyarakat mengobarkan lahannya dilewai jaringan tanpa harus menuntut ganti rugi tanah dan tanaman.
Bupati Don pada kesempaan itu menajak masyarakat yang sudah menikmati listrik agar dapat memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi. Lisrik yang sudah menyala dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan pada malam hari. Masuknya listrik ini, lanjutnya juga harus mampu mendukung peningkatan dari sisi kesehatan.
Masuknya listrik di Desa Ngalupolo disambut gembira warga. Mereka beitu berterima kasih kepada PLN yang telah melayani mereka. Pada saat pengresmian itu, bupati memasukan nomor token untuk menyalakan lampudi rumah adat Keda Kenga disusul sejumlah rumah milik penduduk lainnya. Usai pengresmian, masyarakata yang hadir langsung menggelar gawi bersama dalam suasana kegembiraan.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
PT PLN Cabang Flores Bagian Barat dalam memperingati hari listrik nasional ke-65 meresmikan kampong prabayar di Desa Ngalupolo. Pada hari yang sama, PLN Cabang FBB juga meresmikan layanan teknis SMS 345 dan memasang 2.200 pelanggan baru untuk mensukseskan program satu juta pelangan dalam sehari.
Puncak peringatan harilistrik nasional tingkat NTT yangdipusatkan di Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Rabu (27/10) ini juga dihadiri utusan dariPLN pusat. Hadir Kepala Divisi Enginering dan Teknis PLN Pusat, Bowo Setiaji dan Manajer Transmisi dan Distribusi, Ratna, hadir juga dari PLN Wilayah NTT, Manajer Tekni, Sulistyo dan Manajer Perencanaan, Hendrison.
Manager PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audy R Damal pada kesempatan pengresmian kampung prabayar di Desa Ngalupolo mengatakan, PLN dalam amengembangkan dan melayan ketenagaan listrik di Indonesia tidak mulus. Banyak kendala, rintangan dan tantangan maupun keterbatasan yang dihadapi. Namun, kata Audy, segala kendala tersebut tidak merupakan alasan bagi PLN untuk tidak berubah dan berkembang.
PLN dalam perubahan sebagai tema hari listrik nasional ke-65, PLN Cabang FBB yangmeliputi Ende, Nagekeo, Bajawa, Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur bersatu tekad untuk berubah dengan membuat pengelolaan menjadi lebih baik dan meningkatkan pelayanan kelistrikan didaeah ini. Setelah berhsil mengatasi pemadaman bergilir pada bulan Mei lalu, lanjut Audy, karena ingin senantiasa bergerak membangun kelistrikanmaka dilanjutkan dengan menyiapkan mesin-mesin sehingga mampu membuka layanan sambungan baru yang selama ini sulit dilakukan karena kapasitas mesin pebangkit yang terbatas.
“Tibalah hari ini kami siap melakukan gerakan sehari sejuta sambungan baru di mana kami di Cabang Flores bagian Barat pada hari ini siap menyalakan 2.200 sambungan pelanggan baru,” kata Audy.
Upaya itu, lanjutnya akan terus diupayakan agar pda akhir tahun 2010 mampu menyambung seluruh permohonan calon pelanggan yang secarateknis sudah dekat dengan jaringan listrik. Pada hari yang sama, juga berupaya meningkatkan layanan kepada masyaraat antara lain dengan memberikan alternative model berlangganan listrik yaitu listrik pra bayar. Listrik prabayar yang dilounching, katanya merupakan salah satu pilihan model berlangganan dengan PLN. Model ini, kata dia memberikan keleluasaan kepada pelanggan mengatus pemakaian listriknya da membayar listrik sesuai kemampuan.
“Pelanggan listrik prabayar tidak perlu takut untuk diputus oleh PLN dan tidak perlu khawatir terjadi kesalahan baca meter,” katanya.
Pendeklarasian listrik prabayar di Ngalupolo kali ini, katanya terdapat 70 pelanggan prabayar dari 130 calon pelanggan. Karena baru 70 pelanggan yang sudah memenuhi persyaratan maka pada pengresmian ini dinyalakan 70 pelanggan prabayar.
Kepala Divisi Enginering dan Teknis PL Pusat, Bowo Setiaji pa kesempatan itu mengatakan, pada hari listrik nasional PLN Cabang FBB juga meresmikan layanan teknis 345 yang merupakan momentum peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. PLN sedang berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik dan saat ini sedang melakukan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masing-masing di Alor, Solor, Waingapu Kupang dan Ropa di Ende. Menurutnya, ke dean, jika semua PLTU di NTT ini sudah selesai dibangun dan mulai beroperasi maka NTT akan menjadi nusa terang terus.
Pelaksanaan program satu juta pelanggan baru yang dilaksanakan di setiap unit natinya akan dilihat hasilnya. Untuk Cabang FBB berdasarkan laporan sudah berjalan 100 persen. Sedangkan di unit lain masih bekerja keras untuk mencapai target. Sedangkan terkait listrik prabayar, Bowo Setiaji mengatakan ke depan pelanggan sendiri yang engontrol pemakaian listriknya. Ke depan, semua akan menggunakan system ini mengingat teknologinyasudah disiapkan tinggal dikembangkan saja. “FBB sudah lebih dahulu terapkan itu,” kata Bowo.
Karena itu, kata Bowo, dalam memperingati hari listrik nasional tahun 2010 ini, PLN tidak sekedar memperingatinya sebagaimana bisa. Namun, pada peringatan kali ini lebih diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada mayarakat pelanggan.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge mengatakan, sekitar 10 sampai 20 tahun lalu, listrik merupakan barang mewah dan hanya orang tertentu saja yang memasang listrik. Kondisi itu sudah berubah saat ini di mana listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan penggunaan selalu meningkat.
Sesuai penyampaian pihak PLN, dalam mengembangkan listrik selalu ada kendala. Persoalan tanah sering terjadi dan dia berharap mengingat pemilik tanah adalah mosalaki maka mosalaki harus membantu PLN dalam melakukan pengembangan. Dalam pelayanan, kata Bupati Don, terkadang juga terjadi pemadaman yang disebabkan karena adanya dahan phon yang menyentuh kabel. Masyarakat pelanggan yang mau menikmati listrik hendaknya tidak mrah jika petugas PLN membersihkan atau memotong dahan pohon yang menyentuh kabel.
Kepada masyaraat juga diimbuh untuk tidak selalu meminta ganti rugi ketika dilakukan pengembangan jaringan. Bahkan, kata Bupati Don, jika ada masyarakat yang menuntut ganti rugi maka penmasananlistrik ke wilayah mereka tidak usah dilayani. Dalam setiap pembangnan, kata dia dituntut harus ada pengorbanan. Pengorbanan yang diberikan dalamporsi masing-masing di mana masyarakat mengobarkan lahannya dilewai jaringan tanpa harus menuntut ganti rugi tanah dan tanaman.
Bupati Don pada kesempaan itu menajak masyarakat yang sudah menikmati listrik agar dapat memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi. Lisrik yang sudah menyala dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan pada malam hari. Masuknya listrik ini, lanjutnya juga harus mampu mendukung peningkatan dari sisi kesehatan.
Masuknya listrik di Desa Ngalupolo disambut gembira warga. Mereka beitu berterima kasih kepada PLN yang telah melayani mereka. Pada saat pengresmian itu, bupati memasukan nomor token untuk menyalakan lampudi rumah adat Keda Kenga disusul sejumlah rumah milik penduduk lainnya. Usai pengresmian, masyarakata yang hadir langsung menggelar gawi bersama dalam suasana kegembiraan.
Jelang Hari Sumpah Pemuda, GMPI Ende Gelar Orasi Kebangsaan
* Minta Tuntaskan Semua Kasus Korupsi
Oleh Hiernimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Memaknai hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2010, Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Cabang Ende menggelarorasi kebangsaan. Dalam orasi kebangsaannya, GMPI Ende menyerukan penutasan semua kasus korupsi baik yang ada di Indonesia dan terutama kasus korupsi yang ada di Ende seperti kasus dugaan korupsi pembelian mesin pmpa air di PDAM, kasus pembelian mobil mewah dan kasus pembangunan kantor bupati Ende yang sudah berulang tahun untuk kesekian kalinya.
Koordinator Lapangan dalam aksi orasi kebangsaan, Ubaldus Geli usai aksi, Rabu (27/10) kepada Flores Pos mengatakan, orasi kebangsaan yang digelar dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda endak mengintkan kembali aparat penega hukum baik polisi dan jaksa akan penuntasasejumlah kasus korupsi yang terjadi di Ende.
Menurutnya, jika kasus-kasus orupsi yansudah beitu lama ak mampu dituntaskan aparat penegak hukum maka akan menajdi penilaian buruk terhaap kinerja lembaga penegak hukum baik embaga kepolisian maupun kejaksaan. Kondisi sepertinini juga akan menunjukan kepada public kerja-kerja aparat penegak hukum yang tidak professional dalam menyelesaikan kasus.
Ubaldus Geli mengatakan, jika sejumlah kasus korupsi di Ende dalam waktu dekat ini tidak juga mampu dituntaskan aka GMPI akan kembali menyurati Kejaksaan Agung dan Polri untuk mempertimbangkan penempatan pimpinan dua institusi ini. GMPI juga akan mendesak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah (Polda) NTT untk mengambil alih penanganan sejumlah kasus korupsi di Ende.
“Bila perlu kita desak agar pucuk pimpinan dua lembaga Kejaksaan dan Kepolisian di Ende segera diganti karena tidak maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Ende,” kata Geli.
Koordinator Cabang GMPI Ende, Nikolaus Bhuka mengatakan, agenda lain yang diusung GMPI dalam aksinya yakni menolak rencana kedatangan Wakil Presiden Boediono ke Ende.
Menurutnya, kedatangan Boediono hanyalah perjalanan safari ang tidak begtu penting. Terpenting saat ini adalah menuntaskan kasus Century yang melibatkan Wapres Boediono. Apalagi, kata Bhuka, kehadiran Wapres di Ende tidak jelas agendanya dan tidak menyentuh peningkatan kesejahteraan rakyat.
Terkait penanganan kasus korupsi, kata Nikolaus Bhuka, pemerintah dinilai belum serius menangani kasus Century yang telah merugikan Negara triliunan rupiah. Penegaan hukum, kata dia masih setengah hati. Khusus untuk Ende, katanya, wajah aparat penegak hukum saja yang baru namun cara kerja masih tetap cara lama dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus-kasus korupsi. Selama pergantian kepemimpinan di lembaga penega hukum ini, belum ada perkembangan kasus dan masih dengan alsan-alasan lama sebagaimana ditinggalkan pemimpin terdahulu.
“Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, setiap kasus harus dituntaskan agar rakyat tahu,” katanya.
Dalam aksinya yang digelar mulai dari Polres Ende, Lampu Lima dan Kejaksaan Negeri Ende ini, massa GMPI sempat berdialog dengan aparat Kejaksaan Negeri Ende. Dalam dialog itu, pihak kejaksaan menjanjikan akan segera menuntsakan sejumlah kasus. Terkait kasus PDAM, kejaksaan menyatakan akan segera menyatakan P-21 pada awal bulan Nopember mendatang. Terhadap janji kejaksaan ini, Nikolaus Bhuka mengatakan, masyarakat menanti janji itu dan berharap janji itu tidak sekedar menghibur masyarakat namun dapat dibuktikan kejaksaan agar kasus yang sudah sekian lama tidak jelas ini bisa dituntaskan.
Oleh Hiernimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Memaknai hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2010, Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Cabang Ende menggelarorasi kebangsaan. Dalam orasi kebangsaannya, GMPI Ende menyerukan penutasan semua kasus korupsi baik yang ada di Indonesia dan terutama kasus korupsi yang ada di Ende seperti kasus dugaan korupsi pembelian mesin pmpa air di PDAM, kasus pembelian mobil mewah dan kasus pembangunan kantor bupati Ende yang sudah berulang tahun untuk kesekian kalinya.
Koordinator Lapangan dalam aksi orasi kebangsaan, Ubaldus Geli usai aksi, Rabu (27/10) kepada Flores Pos mengatakan, orasi kebangsaan yang digelar dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda endak mengintkan kembali aparat penega hukum baik polisi dan jaksa akan penuntasasejumlah kasus korupsi yang terjadi di Ende.
Menurutnya, jika kasus-kasus orupsi yansudah beitu lama ak mampu dituntaskan aparat penegak hukum maka akan menajdi penilaian buruk terhaap kinerja lembaga penegak hukum baik embaga kepolisian maupun kejaksaan. Kondisi sepertinini juga akan menunjukan kepada public kerja-kerja aparat penegak hukum yang tidak professional dalam menyelesaikan kasus.
Ubaldus Geli mengatakan, jika sejumlah kasus korupsi di Ende dalam waktu dekat ini tidak juga mampu dituntaskan aka GMPI akan kembali menyurati Kejaksaan Agung dan Polri untuk mempertimbangkan penempatan pimpinan dua institusi ini. GMPI juga akan mendesak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah (Polda) NTT untk mengambil alih penanganan sejumlah kasus korupsi di Ende.
“Bila perlu kita desak agar pucuk pimpinan dua lembaga Kejaksaan dan Kepolisian di Ende segera diganti karena tidak maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Ende,” kata Geli.
Koordinator Cabang GMPI Ende, Nikolaus Bhuka mengatakan, agenda lain yang diusung GMPI dalam aksinya yakni menolak rencana kedatangan Wakil Presiden Boediono ke Ende.
Menurutnya, kedatangan Boediono hanyalah perjalanan safari ang tidak begtu penting. Terpenting saat ini adalah menuntaskan kasus Century yang melibatkan Wapres Boediono. Apalagi, kata Bhuka, kehadiran Wapres di Ende tidak jelas agendanya dan tidak menyentuh peningkatan kesejahteraan rakyat.
Terkait penanganan kasus korupsi, kata Nikolaus Bhuka, pemerintah dinilai belum serius menangani kasus Century yang telah merugikan Negara triliunan rupiah. Penegaan hukum, kata dia masih setengah hati. Khusus untuk Ende, katanya, wajah aparat penegak hukum saja yang baru namun cara kerja masih tetap cara lama dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus-kasus korupsi. Selama pergantian kepemimpinan di lembaga penega hukum ini, belum ada perkembangan kasus dan masih dengan alsan-alasan lama sebagaimana ditinggalkan pemimpin terdahulu.
“Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, setiap kasus harus dituntaskan agar rakyat tahu,” katanya.
Dalam aksinya yang digelar mulai dari Polres Ende, Lampu Lima dan Kejaksaan Negeri Ende ini, massa GMPI sempat berdialog dengan aparat Kejaksaan Negeri Ende. Dalam dialog itu, pihak kejaksaan menjanjikan akan segera menuntsakan sejumlah kasus. Terkait kasus PDAM, kejaksaan menyatakan akan segera menyatakan P-21 pada awal bulan Nopember mendatang. Terhadap janji kejaksaan ini, Nikolaus Bhuka mengatakan, masyarakat menanti janji itu dan berharap janji itu tidak sekedar menghibur masyarakat namun dapat dibuktikan kejaksaan agar kasus yang sudah sekian lama tidak jelas ini bisa dituntaskan.
Jelang Piala Gubernur, Perse Panggil 40 Pemain Junior
• Diseleksi Sampai Menjadi 23 Pemain
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Tim Perse Ende dalam rangka mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Piala Gubernur di Kupang mendatang, telah memanggil 40pemain untuk pemusatan latihan. Pelaksanaan latihan dibawah asuhan trio pelatih Freni Malmari, Heron Goa dan Milas ini telah dilaksanakan sejak duaminggu lalu. Dari 40 pemain yang direkrut dari berbagai sekolah dalam turnamen Bupati Ende Cup beberapa waktu lalu dan sejumlah klub di Ende ini nantinya akan dipiih 23 pemain yang dibawa untuk berlaga di ajang Piala Gubernur bulan Nopember mendatang.
Manajer Perse Ende, M Ito Pedo kepada Flores Pos di sela pelaksanaan latihan di Lapangan Pancasila, Selasa (26/10) mengatakan, tim Perse junior ini dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan bola memperbutkan piala gubernur di Kupang Nopember mendatang. Para pemain yang dipanggil sebanyak 40 yang diseleksi saat pelaksanaan turnamen BupatiEnde Cup beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Universitas Flores. Selain diseleksi dari setiap tim dari sekolah yang ambil bagian dalam turnamen, para pemain juga direkrut dari sejumlah klub yang ada. Bahkan ada pemain yang direkrut dari Maurole untuk mengikuti pemusatan latihan.
Rata-rata pemainyang dipanggil ini, lanut Ito Pedo berusia 20 tahun atau yangkelahiran tahun 1990. Dari 40 pemain ini, setelh dilatih trio pelatih yang dipercayakan akan diseleksi menjadi 23 pemain yang akan dibawa ke laga Piala Gubernur di Kupang. Setelah pelatihan, mereka juga akan melakukan pertandingan uji coba dengan sejumlah klub seperti Asabab, Asbor dan tim Perse senior. Direncanakan juga akan dilakukan laga ujicoba dengan timPiala Gubernur dari Kabupaten Nagekeo.
Dia berharap, dukungan daripemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende agar tim yang dilatih ini dapat memberikan yang terbaik dalam keikutsertaan di Piala Gubernur nanti. “Tapi kita tidak mau bri target kepada para pemain. Kita berharap mereka bisa bermain baik dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan nantinya,” kata Ito Pedo.
Heron Goa, salah sati pelatih mengatakan, melihat materi pemain yang ada dalam pemusatan pelatihan ini,dia sangat optimis mereka bisa memberikan yang terbaik bagi Ende dalam setiap pertandingan. Kepada para pemain dia telah mencoba pola baru yakni pola 4-2-3-1. Pola ini diyakini dapat diterapkan para pemain mengingatdalam beberapa sesi latihan mereka sudah mampu menerapkan pola itu, dengan pola ini, mereka dapat melakukan penyerangan secara total dan jika melakukan pertahanan juga dapat bertahan secara total dengan hanya menyisahkan satu orang penyerang.
Walau dari manajer dan pengurus tidak memberikan target apa-apa kepada pelatih dan pemain, lanjut Heron namun sebagai tim pelatih, pihaknya memasang target Perse harus masuk empat besar. “Itu target kami dari tim pelatih,” kata Heron. Target ini, katanya memang tidak mudah dicapai, namun dengan materi pemain yang dimiliki saat ini dia yakin mereka mampu memberikan yang terbaik.
Optimisme itu, kata Heron muncul belajar dari penampilan Perse dalam beberapa kali engikuti Piala Gubernur dan ajang Pordafta. Untuk Flores, Perse junior sudah banyak memberikan kontribusi terutama di ajang Pordafta baik di Larantuka, Ruteng dan terakhir di Pordafta Maumere. Sedangkan di Piala Gubernur, Perse junir juga pernah memberikan yang terbaik di mana pernah menadi juara dua dalam turnamen ini.
Karena itu, dukungan dariberbagai pihak terutamapemerintah dan masyarakat sangatdiharapkan agar tim besutannya bersama Milas dan Malmari ini bisa berbuat banyak di laga bulan Nopember di Kupang nanti.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Tim Perse Ende dalam rangka mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Piala Gubernur di Kupang mendatang, telah memanggil 40pemain untuk pemusatan latihan. Pelaksanaan latihan dibawah asuhan trio pelatih Freni Malmari, Heron Goa dan Milas ini telah dilaksanakan sejak duaminggu lalu. Dari 40 pemain yang direkrut dari berbagai sekolah dalam turnamen Bupati Ende Cup beberapa waktu lalu dan sejumlah klub di Ende ini nantinya akan dipiih 23 pemain yang dibawa untuk berlaga di ajang Piala Gubernur bulan Nopember mendatang.
Manajer Perse Ende, M Ito Pedo kepada Flores Pos di sela pelaksanaan latihan di Lapangan Pancasila, Selasa (26/10) mengatakan, tim Perse junior ini dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan bola memperbutkan piala gubernur di Kupang Nopember mendatang. Para pemain yang dipanggil sebanyak 40 yang diseleksi saat pelaksanaan turnamen BupatiEnde Cup beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Universitas Flores. Selain diseleksi dari setiap tim dari sekolah yang ambil bagian dalam turnamen, para pemain juga direkrut dari sejumlah klub yang ada. Bahkan ada pemain yang direkrut dari Maurole untuk mengikuti pemusatan latihan.
Rata-rata pemainyang dipanggil ini, lanut Ito Pedo berusia 20 tahun atau yangkelahiran tahun 1990. Dari 40 pemain ini, setelh dilatih trio pelatih yang dipercayakan akan diseleksi menjadi 23 pemain yang akan dibawa ke laga Piala Gubernur di Kupang. Setelah pelatihan, mereka juga akan melakukan pertandingan uji coba dengan sejumlah klub seperti Asabab, Asbor dan tim Perse senior. Direncanakan juga akan dilakukan laga ujicoba dengan timPiala Gubernur dari Kabupaten Nagekeo.
Dia berharap, dukungan daripemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende agar tim yang dilatih ini dapat memberikan yang terbaik dalam keikutsertaan di Piala Gubernur nanti. “Tapi kita tidak mau bri target kepada para pemain. Kita berharap mereka bisa bermain baik dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan nantinya,” kata Ito Pedo.
Heron Goa, salah sati pelatih mengatakan, melihat materi pemain yang ada dalam pemusatan pelatihan ini,dia sangat optimis mereka bisa memberikan yang terbaik bagi Ende dalam setiap pertandingan. Kepada para pemain dia telah mencoba pola baru yakni pola 4-2-3-1. Pola ini diyakini dapat diterapkan para pemain mengingatdalam beberapa sesi latihan mereka sudah mampu menerapkan pola itu, dengan pola ini, mereka dapat melakukan penyerangan secara total dan jika melakukan pertahanan juga dapat bertahan secara total dengan hanya menyisahkan satu orang penyerang.
Walau dari manajer dan pengurus tidak memberikan target apa-apa kepada pelatih dan pemain, lanjut Heron namun sebagai tim pelatih, pihaknya memasang target Perse harus masuk empat besar. “Itu target kami dari tim pelatih,” kata Heron. Target ini, katanya memang tidak mudah dicapai, namun dengan materi pemain yang dimiliki saat ini dia yakin mereka mampu memberikan yang terbaik.
Optimisme itu, kata Heron muncul belajar dari penampilan Perse dalam beberapa kali engikuti Piala Gubernur dan ajang Pordafta. Untuk Flores, Perse junior sudah banyak memberikan kontribusi terutama di ajang Pordafta baik di Larantuka, Ruteng dan terakhir di Pordafta Maumere. Sedangkan di Piala Gubernur, Perse junir juga pernah memberikan yang terbaik di mana pernah menadi juara dua dalam turnamen ini.
Karena itu, dukungan dariberbagai pihak terutamapemerintah dan masyarakat sangatdiharapkan agar tim besutannya bersama Milas dan Malmari ini bisa berbuat banyak di laga bulan Nopember di Kupang nanti.
Peringati Sumpah Pemuda, Alumni Ndao Gelar Talk Show
• Kerjasama dengan RRI dan BRI Ende
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Alumni SMP Ndao angkatan 1989 menggelar talk show kerjasama dengan RRI Ended an BRI Cabang Ende. Talk show tersebut digelar dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda thun 2010.
Demikian ketua Panitia Talk Show, V Maximus Mary kepada Flores Pos, Selasa (26/10). Dikatakan, sumpah pemuda yang tiap tahun dirayakan pada 28 Oktober merupakan hari keramat bagi Bangsa Indonesia. Namun, saat ini peringatan hari yang sangat penting ini sudah kehilangan makna dan ‘api’ atau jiwa revolusionernya. Padahal, sumpah pemuda merupaan salah satu landasan kebangkitan nasional Indonesia.
Diakuinya, ketika api perpecahan, permusuhan mulai Nampak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti penyerangan kerangka nasionalisme. “Semoga transformasi nilai sumpah pemuda dalam makna positif dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik,” kata Maxi Mary.
Dikatakan, dalam momentum bersejarah memepringati hari sumpah pemuda ke-82, generasi muda Kabupaten Ende dari berbagai latar pekerjaan, pendidikan, suku dan agama serta daam kesetaraan gender didorong untuk memaknai hari bersejarah ini. Pemuda berupaya untuk menjadikan diri sebagai pion perubahan pembangunan di Kabupaten Ende. Peran aktual, kata Mary hendaknya diwujudkan dalam meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, komitmen moral yang baik juga dituntut peningkatan SDM yang disiplin, mandiri dan prfesional denan penguasaan keterampilan dan Iptek.
Maxi Mary mengatakan, talk show ini mengambil tema pemuda pion perubahan, langkah strategs dan kebijakan terobosan untuk Kabupaten Ende yang lebih baik. Kgiaan ini, lanjutnya bertujuan untuk memaknai sumpah pemuda dengan membangkitkan rasa kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar semakin kokoh dan kuat. Memupuk jiwa patriotism bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanahnair. Juga untk membangkitkan semangat generasimuda Indonesia mempunyai visi yang jelas ke depan untukmenyaipakn generasi muda bangsa di masa dating.
Dalam politik dan ekonomi, lanjutnya, pemerintah diharapkan dapat mnunjukan visi yang kuat dan ersepsi yang sama dalam peneraan asas keadilan ekonomi dalam pembangunan yang merupakan dasar kokohnya nasionalisme. Menempakan pemuda pada posisi strategis dengan segala potensinya sebagai pion perubahan pembangunan di Kabupaten Ende.
Sekretaris Panitia Talk Show, Joice Ratu Taga menjelaskan, kegiatan talk showini digela oleh alumni SMPK Ndao angkatan 1989 bekerjasama dengan RRI Ended an BRI Cabang Ende. Kegiatan ini juga didukung penuh Pemerintah Kabupaten Ende.
Dijelaskannya, kegiatan talk show digelar pada kamis (28/10) bertempat di studi RRI Ende. Dalam talk show ini, kata Joice, akan menampilkan sejumlah pembicara diantaranya, Bupati Ende, Don Bosco M Wangge, Ketua PMKRI Cabang Ende. Pembicara lainnya yakni Ketua STPM St Ursula Ende, Yulita Eme, Ketua OSIS SMUK Frateran Ndao dan Romo Reginald Piperno.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Alumni SMP Ndao angkatan 1989 menggelar talk show kerjasama dengan RRI Ended an BRI Cabang Ende. Talk show tersebut digelar dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda thun 2010.
Demikian ketua Panitia Talk Show, V Maximus Mary kepada Flores Pos, Selasa (26/10). Dikatakan, sumpah pemuda yang tiap tahun dirayakan pada 28 Oktober merupakan hari keramat bagi Bangsa Indonesia. Namun, saat ini peringatan hari yang sangat penting ini sudah kehilangan makna dan ‘api’ atau jiwa revolusionernya. Padahal, sumpah pemuda merupaan salah satu landasan kebangkitan nasional Indonesia.
Diakuinya, ketika api perpecahan, permusuhan mulai Nampak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti penyerangan kerangka nasionalisme. “Semoga transformasi nilai sumpah pemuda dalam makna positif dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik,” kata Maxi Mary.
Dikatakan, dalam momentum bersejarah memepringati hari sumpah pemuda ke-82, generasi muda Kabupaten Ende dari berbagai latar pekerjaan, pendidikan, suku dan agama serta daam kesetaraan gender didorong untuk memaknai hari bersejarah ini. Pemuda berupaya untuk menjadikan diri sebagai pion perubahan pembangunan di Kabupaten Ende. Peran aktual, kata Mary hendaknya diwujudkan dalam meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, komitmen moral yang baik juga dituntut peningkatan SDM yang disiplin, mandiri dan prfesional denan penguasaan keterampilan dan Iptek.
Maxi Mary mengatakan, talk show ini mengambil tema pemuda pion perubahan, langkah strategs dan kebijakan terobosan untuk Kabupaten Ende yang lebih baik. Kgiaan ini, lanjutnya bertujuan untuk memaknai sumpah pemuda dengan membangkitkan rasa kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar semakin kokoh dan kuat. Memupuk jiwa patriotism bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanahnair. Juga untk membangkitkan semangat generasimuda Indonesia mempunyai visi yang jelas ke depan untukmenyaipakn generasi muda bangsa di masa dating.
Dalam politik dan ekonomi, lanjutnya, pemerintah diharapkan dapat mnunjukan visi yang kuat dan ersepsi yang sama dalam peneraan asas keadilan ekonomi dalam pembangunan yang merupakan dasar kokohnya nasionalisme. Menempakan pemuda pada posisi strategis dengan segala potensinya sebagai pion perubahan pembangunan di Kabupaten Ende.
Sekretaris Panitia Talk Show, Joice Ratu Taga menjelaskan, kegiatan talk showini digela oleh alumni SMPK Ndao angkatan 1989 bekerjasama dengan RRI Ended an BRI Cabang Ende. Kegiatan ini juga didukung penuh Pemerintah Kabupaten Ende.
Dijelaskannya, kegiatan talk show digelar pada kamis (28/10) bertempat di studi RRI Ende. Dalam talk show ini, kata Joice, akan menampilkan sejumlah pembicara diantaranya, Bupati Ende, Don Bosco M Wangge, Ketua PMKRI Cabang Ende. Pembicara lainnya yakni Ketua STPM St Ursula Ende, Yulita Eme, Ketua OSIS SMUK Frateran Ndao dan Romo Reginald Piperno.
Pemerintah Optimis Mampu Realisasikan Seluruh Paket Pekerjaan
• Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende menyatakan optimis akan mampu merealisasikan danmenyelesaikan semuapakt pekerjaan sampai akhir tahun angaran. Pemerintah juga mengajak DPRD Ende untuk bersama-sama mengawal proses pelaksanaan setiap pekerjaan fisik yang ada.
Hal itu disampaikan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam jawabannpemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Ende. Jawaban pemerintah ini disampaikan bupati dalamparipurna V DPRD Ende yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, M Liga Anwar, Senin (25/10) malam kemarin.
Menanggapi keprihatinan Fraksi Prtai Golkar dalam pandangan umumnya soal realisasi komponen belanja langsung yang realisasi fisiknya baru 7,42 persen pada bulan Agustus, pemerintah menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi karena masih banyak SKPD pengelola kegiatan fisik masih dalam proses tender. Di samping itu, komponen dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan belum ada petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaannya.
Namun dijelaskan pula bahwa saat ini, ebagian besar SKPD telah memsuki tahapan pelaksanaan pekerjaan. Hanya beberapa paket pekerjaan yang masih dalam tahap proses tender yakni yang bersumber dari DAK bidang pendidikan dan dana penyesuaian atau dana transfer.
Dijelaskan, mengingat semua kegiatan fisik adalah kegiatan konstruksi yang sederhana dan pengadaan barang yang dapat diselesaikan dlam kurun waktu yang relative tidak terlalulama sehingga pemerintah optimis sampai akhir tahun anggaran semua pekejaa sudah dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
Terkait sorotan Fraksi PAN atas rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang baru mencapai 42,13 persen dengan sejumlah kendala di mana utamanya adalah kurangnya dana operasional dan kurangnya peronil dalam melakukan penaghan, pemerintah menjelaskan bahwa jumlah dana operasional penagihan berdasarkan perda sbesar Rp169,490 juta. Besaran dana yang dibutuhkan untuk optimalnya kegiatan penagihan adalah sebesar Rp237,6 juta. Besaran dana itu dengan asumsi bahwa kegiatan penagihan selama satu bulan dibiayai untuk lima hari perjalanan dinas bagi 33 perseonil petugas penagihan dikalikan dengan 12 bulan pengihan.
Sedangkan terkait jumlah personil, dijelaskan bahwa saat ini jumlah petugas penagih sebanyak 17. Idelanya, dibutuhkan sebanyak 38 petugas penagihan dengan gambaran kebutuhan untuk 16 hotel dan 77 rumah makan dibutuhkan sebanyak lima orang tenaga penagih. Untuk penagihan retribusi pelayanan pasar dibutuhkan sebanyak 10 tenaga penagih masing-masing empat untuk pasar Mbongawani, dan masing-masing dua orang untuk pasar Ende Lama, pasar Potulando dan pasar Wolowona. Untuk penagihan retribusi sampahdibutuhkan tigaorang masing-masing duaorang untuk sampah pertokoan dan kios dan satu orang untk sampah perkantoran. Selanjutnya untuk menagih pajak bumi dan bangunan di 16 kelurahan dalam kota dibuuhkan 20 orang petugas penagih.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende menyatakan optimis akan mampu merealisasikan danmenyelesaikan semuapakt pekerjaan sampai akhir tahun angaran. Pemerintah juga mengajak DPRD Ende untuk bersama-sama mengawal proses pelaksanaan setiap pekerjaan fisik yang ada.
Hal itu disampaikan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam jawabannpemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Ende. Jawaban pemerintah ini disampaikan bupati dalamparipurna V DPRD Ende yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, M Liga Anwar, Senin (25/10) malam kemarin.
Menanggapi keprihatinan Fraksi Prtai Golkar dalam pandangan umumnya soal realisasi komponen belanja langsung yang realisasi fisiknya baru 7,42 persen pada bulan Agustus, pemerintah menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi karena masih banyak SKPD pengelola kegiatan fisik masih dalam proses tender. Di samping itu, komponen dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan belum ada petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaannya.
Namun dijelaskan pula bahwa saat ini, ebagian besar SKPD telah memsuki tahapan pelaksanaan pekerjaan. Hanya beberapa paket pekerjaan yang masih dalam tahap proses tender yakni yang bersumber dari DAK bidang pendidikan dan dana penyesuaian atau dana transfer.
Dijelaskan, mengingat semua kegiatan fisik adalah kegiatan konstruksi yang sederhana dan pengadaan barang yang dapat diselesaikan dlam kurun waktu yang relative tidak terlalulama sehingga pemerintah optimis sampai akhir tahun anggaran semua pekejaa sudah dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
Terkait sorotan Fraksi PAN atas rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang baru mencapai 42,13 persen dengan sejumlah kendala di mana utamanya adalah kurangnya dana operasional dan kurangnya peronil dalam melakukan penaghan, pemerintah menjelaskan bahwa jumlah dana operasional penagihan berdasarkan perda sbesar Rp169,490 juta. Besaran dana yang dibutuhkan untuk optimalnya kegiatan penagihan adalah sebesar Rp237,6 juta. Besaran dana itu dengan asumsi bahwa kegiatan penagihan selama satu bulan dibiayai untuk lima hari perjalanan dinas bagi 33 perseonil petugas penagihan dikalikan dengan 12 bulan pengihan.
Sedangkan terkait jumlah personil, dijelaskan bahwa saat ini jumlah petugas penagih sebanyak 17. Idelanya, dibutuhkan sebanyak 38 petugas penagihan dengan gambaran kebutuhan untuk 16 hotel dan 77 rumah makan dibutuhkan sebanyak lima orang tenaga penagih. Untuk penagihan retribusi pelayanan pasar dibutuhkan sebanyak 10 tenaga penagih masing-masing empat untuk pasar Mbongawani, dan masing-masing dua orang untuk pasar Ende Lama, pasar Potulando dan pasar Wolowona. Untuk penagihan retribusi sampahdibutuhkan tigaorang masing-masing duaorang untuk sampah pertokoan dan kios dan satu orang untk sampah perkantoran. Selanjutnya untuk menagih pajak bumi dan bangunan di 16 kelurahan dalam kota dibuuhkan 20 orang petugas penagih.
Pemerintah Diimbau Tempatkn Pejabat yang Berkualitas
• Disampaikan Fraksi PDIPerjuangan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende mengimbau kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa, sukses dan bertanggungjawab, bupati dan wakil bupati hendaknya menempatkan staf-staf dalam membantu kerja-kerja kenegaraan dan kemasyarakatan harus diberi ruang bagi yang mampu, berkualitas, dedikasi dan loyalitas agar terciptanya komuniksi kerakyatan yangpenuh tnggung jawab.
Hal itu mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakaan Ketua Fraksi, Yustinus Sani dalam forum rapat paripurna IV DPRD Ende, Sabtu (23/10) malam lalu.
Yustinus Sani lebih jauh menegaskan, fraksi menyarankan kepada bupati dan wakil bupati untuk tidak segan-segan memberkan sanksi kepada seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau komponen manapun yang emnghalang-halangi komunikasi dan komitmen politik yang dibangun oleh pemerinah dan DPRD demi kelancaran kerja-kerja kerakyatan ke depan.
Bupati dan wakil bupati, mbuh Sani dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, harus secara ksatria dan berjiwa besar untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada staf-staf yang berprestasi dalam kerja-kerja kenegaraan dan kerakyatan demi memotifasi pekerjaan selanjutnya, Hal itu, lanjutnya diyakini keberhasilan dan kegagalan akan dinilai dari sisi regulasi dan indicator lain yang didasari dari pakta integritas dlam kesepakatan penunjukan dan penempatan pejabat yang bersangkutan.
Dalam bagian lain pandangan umum itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perjalanan dinas keluar daerah dari setiap SKPD tidak dirinci secara jelas. Ini mengambarkan SKPD yang ada tidak memberikan porsi dan kesempatan kepada bidang teknis pada eselon III dan IV mengembangkan SDM yng ada. Salah satu contoh, kata Sani, hamper semua SKPD tidk membuat laporan keuangan secara baik dan benar sesuai standard akuntansi emerintah.
Fraksi Hanura Bintang Sejahtera dalam pandangan umum fraksinya yang dbacakan Didimus Toki memberikan sejumlah catatan kritis kepda pemerintah. Fraksi menegaskan, beberapa pecan terakhir tidak sedikit masyarakat mengeluhkan apengurusan KTP, akte kelahiran yang lambat dan berbelit-belit. Biaya pengurusan juga sangat besar bukan pada penbayaran dokumen tetapi biaya transportasiyang sangat menyulitkan masyarakat.
“Betapa beratnya masyarakat di pedalaman yang harus bolak-balik untuk mengurus dokumen ini,” tegas Didimus toki.
Terkait penerangan jalan, Fraksi Hanura Bintang Sejahtera menegaskan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dengan membayar pajak penerangan jalan. Faktanya, di seluruh kota gelap gulita pada malam hari. Bahkan di sejumlah ruas jalan protocol atau jalan iutama seperti di igkungan rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati, rumah jabata pmpnan DPRD, sejumlah taman dalam kota dan tepat umum lainnya tidak kalah gelapnya.
Fraksi juga menyoroti masalah pengerjaan sejumlah ruas jalan dalam kota yang dikeluhkan oleh masyarakat. Menurut fraksi, pengerjaan jalan tu mengotori jalan seperti ruas jalan Soekarno, jalan Katedral, Jalan A Yani. Masyarakat kurang memahami pekerjaan model apa yang sedang dilaksanakan saat ini,
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende mengimbau kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa, sukses dan bertanggungjawab, bupati dan wakil bupati hendaknya menempatkan staf-staf dalam membantu kerja-kerja kenegaraan dan kemasyarakatan harus diberi ruang bagi yang mampu, berkualitas, dedikasi dan loyalitas agar terciptanya komuniksi kerakyatan yangpenuh tnggung jawab.
Hal itu mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakaan Ketua Fraksi, Yustinus Sani dalam forum rapat paripurna IV DPRD Ende, Sabtu (23/10) malam lalu.
Yustinus Sani lebih jauh menegaskan, fraksi menyarankan kepada bupati dan wakil bupati untuk tidak segan-segan memberkan sanksi kepada seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau komponen manapun yang emnghalang-halangi komunikasi dan komitmen politik yang dibangun oleh pemerinah dan DPRD demi kelancaran kerja-kerja kerakyatan ke depan.
Bupati dan wakil bupati, mbuh Sani dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, harus secara ksatria dan berjiwa besar untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada staf-staf yang berprestasi dalam kerja-kerja kenegaraan dan kerakyatan demi memotifasi pekerjaan selanjutnya, Hal itu, lanjutnya diyakini keberhasilan dan kegagalan akan dinilai dari sisi regulasi dan indicator lain yang didasari dari pakta integritas dlam kesepakatan penunjukan dan penempatan pejabat yang bersangkutan.
Dalam bagian lain pandangan umum itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perjalanan dinas keluar daerah dari setiap SKPD tidak dirinci secara jelas. Ini mengambarkan SKPD yang ada tidak memberikan porsi dan kesempatan kepada bidang teknis pada eselon III dan IV mengembangkan SDM yng ada. Salah satu contoh, kata Sani, hamper semua SKPD tidk membuat laporan keuangan secara baik dan benar sesuai standard akuntansi emerintah.
Fraksi Hanura Bintang Sejahtera dalam pandangan umum fraksinya yang dbacakan Didimus Toki memberikan sejumlah catatan kritis kepda pemerintah. Fraksi menegaskan, beberapa pecan terakhir tidak sedikit masyarakat mengeluhkan apengurusan KTP, akte kelahiran yang lambat dan berbelit-belit. Biaya pengurusan juga sangat besar bukan pada penbayaran dokumen tetapi biaya transportasiyang sangat menyulitkan masyarakat.
“Betapa beratnya masyarakat di pedalaman yang harus bolak-balik untuk mengurus dokumen ini,” tegas Didimus toki.
Terkait penerangan jalan, Fraksi Hanura Bintang Sejahtera menegaskan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dengan membayar pajak penerangan jalan. Faktanya, di seluruh kota gelap gulita pada malam hari. Bahkan di sejumlah ruas jalan protocol atau jalan iutama seperti di igkungan rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati, rumah jabata pmpnan DPRD, sejumlah taman dalam kota dan tepat umum lainnya tidak kalah gelapnya.
Fraksi juga menyoroti masalah pengerjaan sejumlah ruas jalan dalam kota yang dikeluhkan oleh masyarakat. Menurut fraksi, pengerjaan jalan tu mengotori jalan seperti ruas jalan Soekarno, jalan Katedral, Jalan A Yani. Masyarakat kurang memahami pekerjaan model apa yang sedang dilaksanakan saat ini,
Abdul Kadir Pertanyakan Siaran Langsung Penyelenggaraan Sidang Dewan
• Perlu Kontrak Kerja dengan Radio
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Anggota DPRD Ede dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul kadir Hasan mempertanyakan tidak dilakukannya siaran langsung melalui radio dalam setiap pelaksanaan siding Dewan. Dia meminta pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan salah satu radio agar dapat melakukan siaran langsung dalam setiap penyelenggaraan rapat.
Hal itu dikatakan Abdul Kadir saat melakukan interupsi rapat paripurna IV yang dipimpin Wakil KetuaDPRD Ende, Fransiskus Taso.
Menurut Abdul Kadir, selama sidang-sidang yang dilakukan pemerintah dan DPRD Ende sebelumnya selalu disiarkan secara langsung oleh radio. Namun dalam sidang-sidang antara pemeritah dan DPRD akhir-akhir ini tidak disiarkanlangsung. Hal itu akan sangat merugikan baik pemerintah dan lembaga Dewn sendiri karena rakyat tidak tahu apa yang teah dilakukan dalam setiap persidangan.
Karena itu, Abdul Kadir mengimbau kepada pemerintah agar dalam siding-sidang ke depan perlu disiarkan secara langsung. Untuk itu dia menyarankan kepda pemerintah agar perlu melakukan kontrak kerja sama dengan salah satu radio agar melakukan siaran langsung secara rutin setiap rapat yang digelar. Di Ende kata dia ada dua radio yang dapat dilakukan kerja sama terutama dengan radio yang daya jangkaunya luas seperti RRI Ende.
Abdul Kadir mengatakan, disiarkannya secara langsung setiap rapat agar tidak ada black kampanye baik dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga Dewan maupun embaga Dewan terhadap pemerintah.
Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar dalam siding itu menanggapi imbauan Abdul Kadir mengatakan, saran yang disampaikan sangat positif. Siaran langsung kata Wabub Mochdar sangat penting dan hal itu disepakati pemerintah agar ke depan perlu ada kontrak kerja sama dengan radio guna meniarkan secara lagsung setiap siding di lembaga Dewan dengan pemerintah.
Selain itu, dengan disiarkan secara langsung rapat di lembaga Dewan antara pemeintah dan Dewan, masyarakat dapat menguktinya. Dengan demikian tidak akan terjadi kampanye hitam antar kedua lembaga.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Anggota DPRD Ede dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul kadir Hasan mempertanyakan tidak dilakukannya siaran langsung melalui radio dalam setiap pelaksanaan siding Dewan. Dia meminta pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan salah satu radio agar dapat melakukan siaran langsung dalam setiap penyelenggaraan rapat.
Hal itu dikatakan Abdul Kadir saat melakukan interupsi rapat paripurna IV yang dipimpin Wakil KetuaDPRD Ende, Fransiskus Taso.
Menurut Abdul Kadir, selama sidang-sidang yang dilakukan pemerintah dan DPRD Ende sebelumnya selalu disiarkan secara langsung oleh radio. Namun dalam sidang-sidang antara pemeritah dan DPRD akhir-akhir ini tidak disiarkanlangsung. Hal itu akan sangat merugikan baik pemerintah dan lembaga Dewn sendiri karena rakyat tidak tahu apa yang teah dilakukan dalam setiap persidangan.
Karena itu, Abdul Kadir mengimbau kepada pemerintah agar dalam siding-sidang ke depan perlu disiarkan secara langsung. Untuk itu dia menyarankan kepda pemerintah agar perlu melakukan kontrak kerja sama dengan salah satu radio agar melakukan siaran langsung secara rutin setiap rapat yang digelar. Di Ende kata dia ada dua radio yang dapat dilakukan kerja sama terutama dengan radio yang daya jangkaunya luas seperti RRI Ende.
Abdul Kadir mengatakan, disiarkannya secara langsung setiap rapat agar tidak ada black kampanye baik dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga Dewan maupun embaga Dewan terhadap pemerintah.
Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar dalam siding itu menanggapi imbauan Abdul Kadir mengatakan, saran yang disampaikan sangat positif. Siaran langsung kata Wabub Mochdar sangat penting dan hal itu disepakati pemerintah agar ke depan perlu ada kontrak kerja sama dengan radio guna meniarkan secara lagsung setiap siding di lembaga Dewan dengan pemerintah.
Selain itu, dengan disiarkan secara langsung rapat di lembaga Dewan antara pemeintah dan Dewan, masyarakat dapat menguktinya. Dengan demikian tidak akan terjadi kampanye hitam antar kedua lembaga.
Fraksi Partai Golkar Prihatin Terhadap Capaian Penerimaan
• Disampaikan pada Pandangan Umum Fraksi
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi Partai Golkar DPRD Ende, dalam pandangan umum fraksinya menyatakan prihatin terhadap kinerja dari pemerintah dalam kaitan dengan upaya memenuhi target penerimaan. Hal itu karena hinga triwulan IV, realisasi penerimaan dari pos pendapatan sli daerah sebesar Rp10,142 miliar atau 42,24 persen. Menurut hitungan fraksi, rata-rata setiap bulan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 5,27 persen maka pada bulan Desember, realisasi anggaran dapat diestimasikan sebesar 63,24 persen.
Pandangan Umum Fraksi Partai golkar yang dibacakan Chaerul Rasyid ini disampaikan dalam rapat paripurna IV DPRD Ende, Sabtu (23/10) malam lalu. Rapat dipimpin Wakil ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso didampingi M Liga Anwar. Dari pemerintah hadir Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Asisten I Setda, Martinus Ndate, Asisten III Setda, Abdul Syukur Muhamad, para kepala dinasm badan dan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Chaerul Rasyid lebih lanjut dalam membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar menegaskan, dengan sisa waktu yang ada, meminta penjelasan pemerintah apakah mampu memenuhi target penerimaan pada pos PAD bahkan pemerintah optims menambah target penerimaan sebesar 2,48 persen dari penetapan awal.
Terkait dana perimbangan, fraksi juga menyatakan prihatin mengingat capaian baru mencapai 63,10 persen. Fraksi juga meminta penjelasan terkait realisasi penerimaan dari pos dana alokasi khusus (DAK) yang baru 30 pesen. Sedangkan untk pos lain-lain PAD yang sah, frasi menyampaikannapresiasi atas upaya yang telah pemerintah lakukan sehingga mendapat tambahan dana yang besar sebagai penerimaan.
Menyangkut Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan bupati Nomor 1 tahun 2010tentang Penjabaran APBD 2010 dalam pasal satu mentakan pendapatan daerah bertambah sebesar Rp90,439 miliar sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp55,777 miliar. Untuk itu, lanjut Rasyid dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar meminta agar peraturan bupati itu segera direvisi . fraksi juga mempertanyakan apakah sisa dana transfer tersebut masih ada peluang untuk diperoleh. Fraksi juga mengingatkan pemerintah akan penyerapan anggaran dikaitkan dengan waktu pelaksanaan tahun berjalan.
Dalam kaitan dengan belanja, fraksi menyatakan prihatin mengingat belanja langsung untuk kegiatan fisik baru mencapai 7,42 prsen dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp58,098 miliar. Dana transfer Rp19,340 miliar yang bersumber dari dana penyesuaian untuk penguatan infrastruktut dan prasarana, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pelelangan tanpa pembahasan dengan Dewan. Selain itu, dalam peraturan bupati tidak merinci kegiatan sebagai diamanatkan UU Nomor 02 Tahun 2010. Karena itu, kegiatannya baru dapat dilaksanakan setelah penetapan perubahan APBD 2010.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ketua Fraksi, Mariyani Sri Astuti Juma menegaskan, dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kegiatan-kegiatan maka program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBD agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2010. Terkait realisasi PAD yang baru mencapai 42,13 persen, pemerintah menyampaikan sejumlah alas an. Alas an mana menurut Fraksi PAN merupakan alasan klasik yang dari tahun ke tahun tanpa ada formula jelas serta tindakan nyatauntuk mengatasi berbagai permasalahan yang sama. Pemerintah juga menyatakan lemahnya tingkat akurasi data potensi pajak dan retribusi menjadikendala.
Pernyataan itu menurut Frasi PAN menunjukan bahwa pemerinah menggunakan data sekunder dan bukan data primer. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat emnyampaikan data potensi rilyang terukur serta kjian erhdap subyek dan obyek pajak dan retsibusi.
Fraksi Demokrat dalam Pandangan Umumnya yang dibacakan Arminus Wuni Wasa meminta penjelasan pemerintah terkait pengalokasian dana Rp1 miliar untuk pembangunan Pos Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kota Baru, Maukaro, dan Lio Timur yang hingga kini realisasi fisknya belum mencapai 100 persen. Padahal keuangannya sudah direalisasi 100 persen. Fraksi juga mempertanyakan pengalokasian dana jasa konsultan Rp250 juta pada Dinas PU yang penggunaannya tidak melalui proses pelelangan.
Hasil pantauan Fraksi Demokrat terhadap pelaksanaan pekerjaan ruas jalan Anaranda-Tendaleo di Kecamatan Wewaria dengan dana sebesar Rp500 juta yang telah dilakukan pelelangan, hingga saat ini belum dikerjakan. Fraksi meminta dinas untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam APBD yaitu ruas jalan Anaranda-Tendaleo bukan Ekotaru-Watujeku.
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Fraksi Partai Golkar DPRD Ende, dalam pandangan umum fraksinya menyatakan prihatin terhadap kinerja dari pemerintah dalam kaitan dengan upaya memenuhi target penerimaan. Hal itu karena hinga triwulan IV, realisasi penerimaan dari pos pendapatan sli daerah sebesar Rp10,142 miliar atau 42,24 persen. Menurut hitungan fraksi, rata-rata setiap bulan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 5,27 persen maka pada bulan Desember, realisasi anggaran dapat diestimasikan sebesar 63,24 persen.
Pandangan Umum Fraksi Partai golkar yang dibacakan Chaerul Rasyid ini disampaikan dalam rapat paripurna IV DPRD Ende, Sabtu (23/10) malam lalu. Rapat dipimpin Wakil ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso didampingi M Liga Anwar. Dari pemerintah hadir Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Asisten I Setda, Martinus Ndate, Asisten III Setda, Abdul Syukur Muhamad, para kepala dinasm badan dan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
Chaerul Rasyid lebih lanjut dalam membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar menegaskan, dengan sisa waktu yang ada, meminta penjelasan pemerintah apakah mampu memenuhi target penerimaan pada pos PAD bahkan pemerintah optims menambah target penerimaan sebesar 2,48 persen dari penetapan awal.
Terkait dana perimbangan, fraksi juga menyatakan prihatin mengingat capaian baru mencapai 63,10 persen. Fraksi juga meminta penjelasan terkait realisasi penerimaan dari pos dana alokasi khusus (DAK) yang baru 30 pesen. Sedangkan untk pos lain-lain PAD yang sah, frasi menyampaikannapresiasi atas upaya yang telah pemerintah lakukan sehingga mendapat tambahan dana yang besar sebagai penerimaan.
Menyangkut Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan bupati Nomor 1 tahun 2010tentang Penjabaran APBD 2010 dalam pasal satu mentakan pendapatan daerah bertambah sebesar Rp90,439 miliar sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp55,777 miliar. Untuk itu, lanjut Rasyid dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar meminta agar peraturan bupati itu segera direvisi . fraksi juga mempertanyakan apakah sisa dana transfer tersebut masih ada peluang untuk diperoleh. Fraksi juga mengingatkan pemerintah akan penyerapan anggaran dikaitkan dengan waktu pelaksanaan tahun berjalan.
Dalam kaitan dengan belanja, fraksi menyatakan prihatin mengingat belanja langsung untuk kegiatan fisik baru mencapai 7,42 prsen dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp58,098 miliar. Dana transfer Rp19,340 miliar yang bersumber dari dana penyesuaian untuk penguatan infrastruktut dan prasarana, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pelelangan tanpa pembahasan dengan Dewan. Selain itu, dalam peraturan bupati tidak merinci kegiatan sebagai diamanatkan UU Nomor 02 Tahun 2010. Karena itu, kegiatannya baru dapat dilaksanakan setelah penetapan perubahan APBD 2010.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ketua Fraksi, Mariyani Sri Astuti Juma menegaskan, dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kegiatan-kegiatan maka program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBD agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2010. Terkait realisasi PAD yang baru mencapai 42,13 persen, pemerintah menyampaikan sejumlah alas an. Alas an mana menurut Fraksi PAN merupakan alasan klasik yang dari tahun ke tahun tanpa ada formula jelas serta tindakan nyatauntuk mengatasi berbagai permasalahan yang sama. Pemerintah juga menyatakan lemahnya tingkat akurasi data potensi pajak dan retribusi menjadikendala.
Pernyataan itu menurut Frasi PAN menunjukan bahwa pemerinah menggunakan data sekunder dan bukan data primer. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat emnyampaikan data potensi rilyang terukur serta kjian erhdap subyek dan obyek pajak dan retsibusi.
Fraksi Demokrat dalam Pandangan Umumnya yang dibacakan Arminus Wuni Wasa meminta penjelasan pemerintah terkait pengalokasian dana Rp1 miliar untuk pembangunan Pos Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kota Baru, Maukaro, dan Lio Timur yang hingga kini realisasi fisknya belum mencapai 100 persen. Padahal keuangannya sudah direalisasi 100 persen. Fraksi juga mempertanyakan pengalokasian dana jasa konsultan Rp250 juta pada Dinas PU yang penggunaannya tidak melalui proses pelelangan.
Hasil pantauan Fraksi Demokrat terhadap pelaksanaan pekerjaan ruas jalan Anaranda-Tendaleo di Kecamatan Wewaria dengan dana sebesar Rp500 juta yang telah dilakukan pelelangan, hingga saat ini belum dikerjakan. Fraksi meminta dinas untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam APBD yaitu ruas jalan Anaranda-Tendaleo bukan Ekotaru-Watujeku.
PLN Cabang FBB Berlakukan Sistem Layanan 345
• Bantu Mayarakat Selesaikan Pengaduan dengan Cepat
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
PT PLN Cabang Flores Bagian Barat (FBB) mulai memberlakukan sistem layanan 345. Layanan ini dimaksudkan untuk melayani setiap pengaduan masyarakat pelanggan terkait gangguan yang dialami. Dengan sistem layanan gangguan 345 maka setiap pengaduan yang dilaporkan masyarakat paling lambat tiga menit suah harus diangkat dan dijawab oleh petugas. Selanjutnya dalam waktu 45 menit sudah harus ada petugas yang mendatangi lokasi pengaduan untuk mengatasi gangguan yang dilaporkan pelanggan.
Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audy R Damal kepada Flores Pos mengatakan, selama ini PLN Cabang FBB telah memberlakukan sistem layanan gangguan 123. Namun dari pantauan di lapangan, dari setiap pengaduan yang dilaporkan masyarakat pelanggan, masih lambat dalam ditangapi petugas pengaduan dan gangguan.
Karena itu, lanjutnya, PLN Cabang FBB kembali membuka sistem layanan gangguan 345. Sistem layanan gangguan 345 ini maksunya setiap pelanggan yang menghubungi PLN mengadukan terjadinya gangguan, dalam waktu tiga menit telepon dari pelanggan sudah harus diangkat dan dijawab petugas. Sedangkan angka 45 masudnya bahwa dalam waktu 45 menit setelah pengaduan dari pelanggan, sudah ada petugas yang mendatangi lokasi untuk melayani pelangan yang melaporkan.
Setidaknya, kata dia, petugas sudah harus turun untuk mengecek laporan pengaduan itu dan jika dapat mengatasi gangguan dimaksud dapat dilakukan. Namun, jika belum dapat dilakukan maka dapat menghubungi petugas lain untuk melakukan perbaikan atas gangguan kerusakan yang terjadi.
“Sistem layanan gangguan 345 ini baru ada di PLN Cabang FBB. Saya tidak mau sehari pelanggan melapor tidak ada petugas yang datang. System ini saat dilaporkan ke pusat direspon dengan baik,” kata Audy.
Langkah yang dilakukan itu, lanjutnya merupakan komitmen PLN Cabang FBB untuk memberikan pasokan listrik kepada masyarakat dan dinikmati mayarakat. PLN juga selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dikatakan, dalam rangka mendukung program stu juta pelanggan yang dicanangkan PLN pusat, PLN Cabang FBB juga telah berupaya melakukan pemasangan baru bagi pelangan. Upaya yang dilakukan itu juga dalam rangka meniadakan daftar tunggu pelanggan listrik yang masih ada saat ini.
Untuk program satu juta pelanggan ini, kata Audy, Ende mendapat jatah 2.200 pelanggan. Prosedur pemasangannya, lanjut dia diupayaan agar semudah dan secepat mungkin. Langkah itu kata dia dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik. Hanya saja, katanya, saat ini PLN mengalami kendala distribusi material mengingat ransportasi yang terkendala cuaca.
Langganan:
Postingan (Atom)
