13 November 2009

2010, BPS Kembali Gelar Sensus Penduduk

* Sensus Keenam Setelah Indonesia Merdeka

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) akan kembali melakukan sensus penduduk. Pelaksanaan sensus penduduk 2010 ini merupakan sensus yang keenam semenjak Indonesia merdeka. Untuk menunjang pelaksanaan sensus penduduk 2010, BPS melakukan rapat interdep dalam rangka sosialisasi sensus penduduk 2010.

Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar saat membuka rapat interdep di aula lantai dua kantor bupati Ende, Rabu (11/11) mengatakan, pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende menyambut baik upaya Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende melaksanakan sosialisasi sensus penduduk tahun 2010. melalui kegiatan ini, kata Mochdar, diharapkan pelaksanaan sensus penduduk pada bulan Mei 2010 akan berjalan lancar, lengkap dan akurat. Dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan database kependudukan guna menunjang terselenggaranya administrasi kependudukan berdasarkan undang-undang.

Dikatakan, tidak tersedianya data yang lengkap dan mutahir sering menyulitkan dalam perencanaan diberbagai bidang pembangunan. Selama ini, kegiatan untuk perencanaan pembangunan yang terkait data penduduk dilakukan dengan memanfaatkan data hasil sensus dan survei BPS dan lembaga peneliti. Namun untuk keperluan perencanaan pembangunan, data itu masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi secara khusus mencakup ketetapan waktu. Data untuk perencanaan kegiatan pada waktu tertentu tidak sesuai dengan waktu ketika data itu dikumpulkan sehingga akurasi perencanaan berkurang. “Semakin jauh perbedaan waktu antara data yang dikumpulkan dan digunakan akan menyebabkan akurasi rencana menjadi berkurang dan menyebabkan banyak perubahan terjadi antara waktu data dikumpulkan dan saat digunakan.”

Data indifidu, di mana hasil sensus dan survei selama ini tidak dilengkapi nama dan alamat indifidu sehingga menyulitkan untuk melakukan update di lapangan. Oleh karena itu sudah saatnya memikirkan ketersediaan database yang lengkap yang dapat dihasilkan dari sensus penduduk 2010 dan memutahirkan setiap tahun. Dikatakan, jika pemutahiran data kependudukan dilakukan dengan benar maka hasil registrasi penduduk akan memenuhi standar ketepatan waktu, lengkap dan akurat sebab data tersebut terus menerus diperbaharui sesuai dengan kejadian yang dialami penduduk.

Registrasi penduduk, kata Wabub Mochdar, menganut prinsip stelsel aktif artinya masyarakat yang seharusnya melaporkan kejadian vital yang dialami. Penyebab belum tertibnya administrasi kependudukan antara lain karena letak pemukiman yang terpencar, koordinasi lapangan kurang optimal karena luasnya cakupan dan juga masih kuangnya kesadaran masyarakat melaporkan kejadian vital penduduk dan perhatian aparat untuk mengupdate database yang dimiliki berdasarkan laporan masih belum memadai. Kondisi ini dimaklumi karena sumber daya aparat pemerintah sangat minim. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pendidikan dan latihan bagi petugas pendata terutama di tingkat kecamatan dan desa.

Wabub Mochdar mengatakan, kegiatan sensus penduduk 2010 secara nasional akan dilaksanakan oleh BPS mulai dari 1-31 Mei 2010. sensus penduduk ini merupakan sensus penduduk keenam setelah Indonesia merdeka. Hasil sensus ini menghasilkan data dasar tentang struktur rumah tangga hingga tingkat desa/kelurahan. Selain itu digunakan sebagai kerangka contoh induk (CIK) atau kerangka sample untuk kepentingan sample survey yang berbasis rumah tanga atau penduduk dan dapat digunakan untuk penyempurnaan basis data penduduk guna penyusunan nomor induk kependudukan (NIK) yang unik sehingga sistem admnistrasi kependudukan dapat ditata lebih sempurna.

Kepala BPS Kabupaten Ende, Agus Liat Pehan dalam pemaparan materinya mengatakan, sensus penduduk 2010 merupakan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS wajib menyelenggarakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran nol. Agenda dunia dan komisi statistik PBB tentang sensus penduduk sekitar tahun 2010. sensus penduduk 2010 merupakan sensus penduduk keenam setelah Indonesia merdeka dan juga pernah dilaksanakan pada pemerintahan Hindia Belanda yaitu tahun 1920 dan 1930.

Tujuan utama dilaksanakannya sensus penduduk 2010, kata Pehan adalah untuk menyediakan data dasar kependudukan dan perumahan sampai dengan wilayah administrasi terkecil di desa/kelurahan. Selain itu merlakukan peremajaan peta wilayah hasil pemetaan sensus penduduk 2010 atau membuat peta baru untuk wilayah baru hasil pemekaran. Peta BS dan peta desa/kelurahan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk keperluan pencacahan SP2010 dan pencacahan sensus atau suyrvei kependudukan lain sebelum pelaksanaan sensus berikutnya. Menyusun kerangka contoh induk yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan sensus atau survei kependudukan lain sebelum sensus penduduk yang berikutnya serta menyusun sistem informasi geografis.

Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan sensus penduduk 2010, kata dia adalah menghasilkan parameter-parameter geografis yang meliputi angka kelahiran, angka kematian, harapan hidup dan angka migrasi penduduk. Menghasilkan statistik dan indikator penyandang cacat, menghasilkan statistik dan indikator milenium development goals (MDG), menghasilkan statistik dan indikator MDG dibidang perumahan dan menghasilkan statistik potensi wilayah di seluruh Indonesia.

Substansi sensus penduduk, katanya adalah menghitung stok atau jumlah penduduk suatu negara di seluruh wilayah teritorial negara pada suatu titik waktu tertentu. Mengumpulkan data karakteristik kependudukan dan karakteristik sosial ekonomi penting misalnya angka kematian ibu melahirkan, angka buta huruf dan kecatatan. Penduduk suatu wilayah didefinsikan sebagai orang yang bisa tinggal di wilayah itu menggunakan konsep de facto. Pencatatan penduduk dilakukan secara aktif yaitu petugas pendata mendatangi penduduk dari rumah ke rumah.

Agus Pehan mengatakan, sensus penduduk bermanfaat untuk dijadikand ata dasar tentang struktur rumah tangga seperti family size atau banyaknya anggota rumah tangga dan hubungan dengan kepala rumah tangga dalam satu rumah tangga hingga tingkat daerah administrasi terendah. Selain itu untuk mengetahui jumlah dan kepadatan penduduk yaitu banyaknya penduduk pada setiap kilometer persegi tempat tinggal, untuk mengetahui distribusi penduduk menurut kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Juga untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, satus perkawinan, tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, bekerja dan menganggur dan sebagainya. Selain itu juga untuk mengetahui dinamika atau pertumbuhan penduduk dan migrasi antar daerah.




Komisi B DPRD Ende Persoalkan Pelaksanaan DAK Pendidikan

* Diduga Ada Monopoli Konsultan Tertentu

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Komisi B DPRD Ende dalam dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempersoalkan pelaksanaan proyek dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan yang dikelola Dinas PPO. Hingga memasuki pertengahan bulan Nopember ini, realisasi fisik sekolah baru mencapai 31,13 peren dari 160 sekolah pengelola DAK pendidikan. Salah satu penyebab lambatnya realisasi fisik tersebut ditengarai karena hanya ada satu konsultasn perencana dan konsultan pengawas yang mengawasai pelaksanaan proyek di 160 sekolah dimaksud.

Dengan pendapat dipimpin Ketua Komisi B, Abdul kadir HMB didampingi Wakil Ketua Komisi B, Herman Yosep Wadhi dan Sekretaris Komisi B, Damran I Baleti. Hadir juga sejumlah anggota Komisi B antara lain, Haji Pua Saleh, Sudrasman Arifin Nuh, Arminus Wuni Wasa, Haji Sarwo Edi, Gabriel Dala Ema, Achmad Al Habsy, Mariati Astuti Djuma dan Hj. Selfia Indradewa.

Abdul Kadir Hasan pada kesempatan itu mengatakan, sesuai pengakuan kepala dinas menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan di sekolah pengelola DAK ditemukan adanya pengerjaan sekolah yang tidak menggunakan material sesuai standar. Kondisi seperti itu patut dipertanyakan di mana posisi konsultan pengawas. Kejadian seperti itu disebabkan karena konsultan pengawas tidak berada di lokasi dan tidak menemukan adanya kejanggalan itu dan melaporkan kepada kepala dinas namun persoalan itu justru ditemukan langsung oleh kepala dinas saat melakukan pemantauan.

Dikatakan, melihat realisasi fisik sesuai yang disampaikan kepala dinas yang baru mencapai 31,13 persen sangat dikhawatirkan hingga batas waktu pelaksanaan pada 19 Desember mendatang fisik bangunan tidak mencapai 100 persen atau setidak-tidaknya 80 persen. Padahal, proyek DAK tahun anggaran 2009 tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran 2010. dengan demikian ada dua konsekwensi yang akan diterima yakni DAK dikembalikan ke kas negara dan kedua DAK tahun anggaran 2010 akan mengalami penurunan karena dianggap tidak mampu diserap.

Herman Yosep Wadhi mempertanyakan kendala yang dihadapai hingga realisasi fisik baru mencapai 31,13 persen. Dinas perlu menjelaskan secara transparan setiap tahapan dalam pelaksanaan DAK pendidikan sehingga dari situ diketahui pada setiap tahapan itu kendalanya di mana. Dengan sisa waktu yang ada, untuk mengejar ketertinggalan 70 persen rasanya sangat sulit. Hal itu bisa dicapai jika memiliki tenaga kerja mencukupi dan peralatan yang memadai.

Arminus Wuni Wasa mengatakan, dengar pendapat yang dilakukan adalah untuk mencari solusi dan kendala-kendala yang dihadapi. Sinyalemen bahwa pelaksanaan DAK pendidikan tidakmencapai target dan persoalan konsultan perencana dan konsultan pengawas yang dimonopoli oleh konsultan tertentu maka perlu disikapi Dewan lebih lanjut. Armin mengusulkan agar Komisi B merekomendasikan kepada pimpinan Dewan untuk menindaklanjuti sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan DAK pendidikan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Haji Pua Saleh mengatakan, kemajuan fisik di lapangan dipengaruhi oleh adanya monopoli konsultan baik konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas. Dinas perlu menjelaskan secara transparan berapa jumlah konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam pelaksanaan DAK pendidikan di 120 sekolah. Dari data jumlah konsultan tersebut baru dapat disimpulkan langkah lebih lanjut yang diambil oleh Dewan apakah dengan membentuk Pansus atau perlu dilakukan evaluasi di lapangan. Temuan kepala dinas bahwa konsultan pengawas tidak berada di lokasi itu baru satu sekolah. “Bisa saja hal seperti itu juga terjadi di sekolah yang lain.” Hal senada dikatakan Damran I Baleti. Menurutnya, terkait konsultan perlu diperhatikan lagi agar tidak memberikan kesan adanya monopoli. Persoalan ini, kata dia agar menjadi perhatian pimpinan.

Kepala Dinas PPO, Fransiskus Hapri Wangge pada kesempatan itu menjelaskan, dalam pelaksanaan DAK pendidikan terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah di 160 SD, ada sebanyak 26 konsultan pengawas dan konsultan perencana. “Saya tidak hafal benar konsultan dan jumlah sekolah yang ditangani.” Dia juga membantah jika ada monopoli dari konsultan tertentu karena dalam proses pelaksanaan, pihak sekolah diberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan konsultan demikian juga konsultan diberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada kepala sekolah. Pendekatan itu diberikan waktu pada Agustus-September untuk pembuatan RAB dan gambar sebagai prasyarat pencairan dana tahap pertama.

Mendengarkan sejumlah penjelasan kepala dinas, Gabriel Dala Ema mengatakan, dari pejelasan yang diberikan kepaa dinas terkesan kepala dinas dan stafnya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Penjelasan yang diberikan ustru semakin membingungkan sehingga sulit untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Dikatakan, kondisi ril di lapangan berdasarkan pantauan langsung saat reses dan laporan masyarakat konsultan hanya turun ke lapangan hanya untuk mengantar RAB dan gambar. Mereka tidak pernah ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

Abdul Kadir mengatakan, sinyalemen yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa hanya ada satu konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk 160 sekolah pengelola DAK pendidikan. “Sinyalemen konsultan orang yang sama tetapi bendera yang digunakan berbeda di sekolah-sekolah.” Terhadap 26 konsultan seperti yang disampaikan kepala dinas, Kadir menyangsikannya. Menurutnya, 26 konsultan seperti yang disebutkan itu apakah benar atau hanya fiktif yang mana rilnya ternyata hanya 1-2 konsultan saja. “Isu berkembang katakan bahwa konsultan Cuma satu. Ini sesuai hasil reses seperti yang disampaikan Gabriel Dala Ema anggota Dewan terhormat.”

Untuk itu dia berharap agar pada pertemuan yang direncakanan dilaksanakan pada Kamis malam nanti, 26 konsultan tersebut dihadirkan. Selain menghadirkan 26 konsultan, kadir juga meminta dinas untuk menghadirkan juga kepala sekolah pengelola DAK pendidikan namun cukup diambil samplenya saja karena jika dihadirkan seluruhnya ruangan tidak memungkinkan. “Tapi jangan sampai hadirkan yang tidak punya backround konsultan hanya untuk lengkapi 26 saja.”

Sudrasman Nuh anggota Komisi B lainnya mengatakan, 26 konsultan menangani 160 sekolah maka jika dihitung secara matematis maka satu konsultan menangani enam sekolah. Jika demikian, kata Nuh, dengan enam hari kerja maka enam sekolah dapat dikunjungi konsultan bersangkutan. Tetapi, lanjutnya, hal itu sangat tidak mungkin karena dengan 26 konsultan dan masing-masig menangani enam sekolah tetapi penanganan di lapangan menjadi amburadul.

Sedangkan menyangkut realisasi keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Abdul Syukur Muhamad mengatakan, dari total DAK 2009 senilai Rp72 miliar untuk 14 bidang DAK, Dinas Pendidikan memperoleh Rp36 miliar. Realisasi dana secara keseluruhan untuk tahap pertama 30 persen sudah 100 persen. Tahap kedua 45 persen sejauh ini terealisasi 15 persen. Perkembangan fisik untuk 160 SD MoU baru rampung September-Oktober. Dalam proses pencairan dana, baru dilakukan ketika dana tersisa di kas daerah 10 persen. Untuk tahap kedua sebesar 45 persen, sudah diajukan dan sudah ditansfer ke kas daeah. Tahap pertama 30 persen sudah direalisasikan 100 persen sedangkan 45 persen tahap kedua baru 15 persen.




PLN Berlakukan Sistem Layanan Pasang Baru Online

* Dapat Diakses Melalui www.plnfbbende.com

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

PT PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mulai memberlakukan sistem layanan pasang baru secara online. Setiap calon pelanggan yang hendak memasukan permohonan pemasangan baru dapat mengaksesnya melalui website pada www.plnfbbende.com yang dapat diakes semua calon pelanggan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya PLN memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan.

Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Marjon Sinaga kepada wartawan dalam komperensi pers di aula Moni, Selasa (10/11) mengatakan, selama ini PLN mengalami tiga kendalam dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan yakni kendala keterbatasan daya, keterbatasan dana investasi dan tingginya permintaan masyarakat terhadap listrik. Daya dan investasi, kata Sinaga sangat berpengaruh terhadap pelayanan permohonan masyarakat akan listrik.

Kondisi seperti itu, kata Sinaga, menyebabkan PLN menangguhkan pelayanan sambung baru dan para pemohon sambung baru harus masuk dalam daftar tunggu. Kondisi ini juga oleh masyarakat dilihat tidak jelas sejauh mana daftar tunggu yang ada karena terbatasnya akses informasi masyarakat untuk pemasangan baru. Di lapangan beredar informasi-informasi terkait sulitnya pemasangan baru listrik dan tingginya biaya pemasangan.

Terhadap tiga kendala yang dihadapi PLN tersebut, kata dia, PLN tidak tinggal diam. PLN terus berupaya melakukan perbaikan wlau apa yang dilakukan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Mengatasi semua kendala dan dalam rangka transparansi proses pemasangan baru, PLN Cabang Flores Bagian Barat (FBB) membangun satu sistem untuk memudahkan pemasangan baru. Langkah yang dilakukan PLN FBB adalah dengan membangun website yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Website yang dibangun ini, kata Sinaga memberikan informasi terbuka kepada masyarakat berupa layanan pasang baru online.

Staf Sistem Informasi PLN FBB, Taufik Hidayat pada kesempatan itu menjelaskan proses pendaftaran dan pengajuan permohonan pemasangan baru. Tidak saja untuk itu, melalui website yang ada, pelanggan juga dapat mengajukan permohonan perubahan daya. Fokus website yang dirancang adalah pada pelanggan dan pasar. Informasi dapat diakses dengan mudah, proses berjalan secara transparan. Selama ini, pemasangan baru menajdi sorotan masyarakat, prosedur tidak jelas sehingga mengakibatkan citra PLN di masyarakat mulai turun. Kondisi ini juga dipicu tidak adanya kejelasan biaya pemasangan. Kondisi ini membingungkan calon pelanggan dan masyarakat dan menimbulkan image di masyarakat bahwa pemasangan listrik mahal.

Pemasangan baru online ini bertujuan untuk memberikan informasi secara lengkap, jelas dan terbuka tentang layanan pasang baru dan penambahan daya. Pelayanan dilakukan dengan sistem swalayan di mana pelanggan bisa memilih layanan sendiri sesuai kebutuhan. Menyangkut biaya, melalui website ini adanya kejelasan biaya dan ada kejelasan mana yang menjadi hak PLN dan mana yang menjadi hak instalatir.

Saat ini, sudah terdapat 4.238 calon pelanggan yang masuk dalam daftar tunggu. Tahun 2009 ini kuota pelayanan pemasangan baru hanya sebanyak 720. Para pelanggan dengan adanya website ini dapat pula memilih instalatir mana yang dikehendaki dari sembilan instalatir yang menjadi mitra kerja PLN diantaranya CV Telaga, PT Arnoldus Nusa Indah Ende.

Dalam proses pendaftaran dan permohonan menjadi pelanggan ini calon pelanggan dapat mengaksesnya dan memilih jenis layanan yang dibutuhkan. Jika pelanggan memilih layanan normal maka harus masuk daftar tunggu. Namun jika kebutuhan mendesak dan meminta agar dilayani secepatnya maka dapat menggunakan sistem layanan multiguna. Penyambungan baru adalah proses permohonan menjadi pelanggan PLN dengan syarat mengetahui id pelanggan tetangga, lokasi persil, tarip, daya dan tipe layanan yang di inginkan. Sedangkan untuk perubahan daya/tarif adalah proses perubahan tarip (contoh : dari R1 menjadi B1), penambahan daya (contoh dari R1 450 menjadi R1 900), turun daya (contoh dari R1 1300 menjadi R1 900) dan perubahan tarif dan daya (contoh dari R1 450 menjadi B2 6600). Layanan multiguna adalah layanan listrik yang bersifat sementara dan mendesak, dan seluruh biaya penyambungan dan biaya instalasi ditanggung oleh calon pelanggan.




11 November 2009

Camat dan Kepala Desa Sepakat Sukseskan Gerakan Swasembada Pangan 2012

* Rakor Pamong Praja Kabupaten Ende

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Para camat dan kepala desa dan seluruh kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Ende bersepakat untuk mendukung dan mensukseskan gerakan swasembada pangan 2012 yang dicanangkan bupati dan wakil bupati Ende, Don Bosco M Wangge dan Achmad Mochdar. Keberadaan peneliti dari Undana yang memaparkan tentang ternak sapi juga sinkron degan program pengembangan pangan yang digalakan pemerintah.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar di hadapan peserta Rapat Koordinasi Pamong Praja di aula paroki Onekore, Selasa (10/11). Wabub Mochdar mengatakan, kehadiran peneliti dari Undana yang memaparkan tentang pengembangan ternak memiliki keterkaitan denan program pengembangan pangan yang sedang digalakan. Kabupaten Ende sangat potensial dalam pengembangan ternak sapi. Ini artinya ada sinkronisasi antara program pengembangan ternak sapi dengan program pengembangan pangan yang tengah giat digalakan guna menuju swasembada pangan 2012.

Dikatakan, selama ini, banyak yang dihasilkan oleh petani namun sedikit yang diperoleh. Misalnya dalam menghasilkan padi namun limbah padi seperti jeraminya dibuang begitu saja. Padahal jika limbah padi itu dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak akan memberikan manfaat tambahan bagi petani. “Ini yang perlu dikembangkan ke depan agar limbah padi tidak dibuang begitu saja.” Dengan demikian, kata Mochdar, ada mata rantai yang saling mendukung.

Terkait ketenagaan terutama untuk tenaga penyuluh lapangan yang saat ini belum memadai, Wabub Mochdar mengatakan, pada tahun 2010 nanti akan diperjuangkan agar kebutuhan akan tenaga PPL dimasukan dalam formasi CPNSD. Hal itu selain untuk menjawab kekurangan tenaga PPL saat ini juga dalam upaya untuk mendukung gerakan swasembada pangan 2012.

Mochdar mengatakan, untuk kondisi pangan saat ini, Ende masih dalam kondisi cukup ketersediaannya. Karena ketersediaan pangan masih cukup maka Ende belum masuk dalam kategori rawan pangan yang bisa berdampak pada marasmus.

Terkait ketersediaan pangan, Asisten I Setda Ende, Hendrikus Seni juga mengakuinya. Menurutnya, ketersediaan pangan di Kabupaten Ende baik untuk saat ini maupun prediksi untuk satu bulan ke depan masih sangat cukup. Diakuinya juga bahwa seluruh camat, kepala desa, dinas badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Ende telah bersepakat untuk mensukseskan gerakan swasembada pangan 2012 sebagaimana dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati Ende, Don Bosco M Wangge dan Achmad Mochdar.

Dalam rapat koordinasi ini, para camat diberikan kesempatan memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi di kecamatan masing-masing. Selain memaparkan permasalahan, para camat juga memaparkan langkah yang telah mereka lakukan dalam upaya mengatasi sejumlah permasalahan yang ditimbulkan. Mereka juga meminta peneguhan dari bupati dan wakil bupati terkait pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan desa.

Rapat koordinasi ini selain dihadiri oleh para camat, kepala desa, kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, juga dihadiri pada Kapolsek di wilayah kerja Polres Ende dan pada Danramil di seluruh wilayah Kerja Kodim 1602 Ende.




Polisi Ambil Keterangan Saksi Ahli dari Bulog

* Kasus Raskin Desa Hangalande

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Menurut rencana, Rabu (11/11), penyidik dari Kepolisian Sektor (Polsek) Detusoko yang menangani kasus penjualan beras untuk masyarakat miskin (raskin) Desa Hangalande Kecamatan Kota Baru akan mengambil keterangan saksi ahli dari Bulog Ende. Keterangan saksi ahli dari Bulog ini sangat dibutuhkan guna memperlancar proses hukum kasus jual beli raskin Desa Hangalande ini. Dalam kasus ini Kepala Desa Hangalande, Gerardus Friedrich Gani dan pembeli atau penadah, Andi Suryadarma alias Leang sudah ditetapkan msebagai tersangka. Keduanya sempat ditahan namun telah mengajukan permohonan pengajuan penahanan yang telah disetujui polisi.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Detusoko, Iptu Willy Role kepada Flores Pos di sela-sela mengikuti kegiatan rapat koordinasi pamong praja di aula paroki Onekore, Selasa (10/11) mengatakan, saksi-saksi lain telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi sudah menetapkan tersangka. Guna mendukung proses hukum kasus ini, penyidik telah meminta kepala Bulog Ende untuk menunjuk salah satu staf untuk menjadi saksi ahli.

Dikatakan, untuk mendukung proses kasus ini, pihak Bulog pada Senin (9/11) telah mengambil contoh raskin yang saat ini ditahan dan disimpan di gudang Polsek Detusoko. Contoh raskin itu diambil untuk dicocokan dan diuji kualitasnya dengan raskin yang ada di gudang Dolog. Direncanakan, pada Rabu (11/11) hari ini, penyidik akan mengambil keterangan dari saksi ahli dari Bulog Ende. Saksi ahli sudah menyatakan kesediaan untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. “Nanti saksi ahli yang ke Detusoko untuk beri keterangan.” Namun, kata Willy, pihaknya belum tahu siapa saksi ahli yang ditunjuk oleh kepala Bulog untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Willy mengatakan, jika saksi-saksi sudah diambil keterangan maka penyidik akan melakukan resume atas semua hasil pemeriksaan. Prinspinya, kata Willy, polisi akan tetap bekerja untuk menuntaskan kasus ini agar secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan.

Camat Kota Baru, Gabriel Dala kepada Flores Pos mengatakan, hingga saat ini kepala desa Hangalande tetap menjalankan tugas sebagai kepala desa seperti biasa. Meyikapi kasus penjualan raskin yang dilakukan kepala desa, kata Dala, dia sudah memanggil kepala desa untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Pemanggilan dilakukan sebelum kepala desa menghadap ke polisi.

Terkait sanksi yang diberikan kepada kepala desa, Dala mengatakan sejauh ini sanksi belum diberikan. Pemberian sanksi baru dapat dilakukan setelah mengetahui hasil dari proses hukum yang tengah dilakukan oleh polisi. Untuk itu, kata Dala, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

Belajar dari pengalaman ini, kata Dala, ke depan pihak kecamatan akan meningkatkan pengawasan dalam kaitan dengan penyaluran raskin. Kepada masyarakat juga diminta untuk tidak segan-segan menginformasikan dan melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran raskin. Langkah melaporkan itu, kata dia penting dilakukan agar jika ada penyimpangan dapat segera disikapi.

Menurut Dala dalam kaitan dengan pengawasan, selama ini pihak Bulog hanya menyalurkan sampai ke kecamatan. Pengawasan selanjutnya terkait penyaluran raskin, seharusnya tidak semata dari pemerintah kecamatan dan desa . Namun demikian, pihak Bulog juga harus melakukan pengawasan sampai ke titik distribusi agar menghindari terjadinya penyelewenangan seperti yang terjadi saat ini.




150 Ha Sawah Tidak Diari, Pembangungan Bendungan Mautenda I Dinilai Gagal

* Alex Leda, Bisa Karena Kesalahan Teknis atau Debit Air Menurun

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Bendungan Mautenda I yang dibangun sejak beberapa tahun lalu dan telah direhab pada tahun 2008 dengan alokasi anggaran senilai Rp13 miliar ternyata belum mampu mengairi lahan persawahan yang ada di sekitar lokasi terebut. Sebanyak 150 hektare lahan sawah milik warga terpaksa tidak dapat diolah terutama pada musim hujan karena air dari bendungan tidak mampu menjangkau lahan persawahan dimaksud. Dengan kondisi seperti ini, pembangunan Bendungan Mautenda I dinilai gagal.

Hal itu dikatakan anggota Komisi B DPRD Ende, Arminus Wuni Wasa kepada Flores Pos di gedung Dewan, Senin (9/11). Wuni Wasa mengatakan, berdasarkan pengamatan di lapangan dan pengaduan dari masyarakat, sedikitnya 150 hektare lahan persawahan warga tidak dapat diolah pada musim kemarau karena air dari bendungan tidak bisa menjangkau lahan persawahan mereka. Lahan sawah hanya dapat diolah pada musim penghujan.

Padahal, kata Wuni Wasa, Bendungan Mautenda I tersebut pada tahun 2008 yang lalu barusan direhab dengan alokasi dana sebesar Rp13 miliar namun demikian, hasilnya lahan persawahan warga belum dapat juga diairi. “Saya juga tidak tahu lagi kenapa sampai seperti itu. Mungkin karena kesalahan teknis pengerjaan atau karena debit air yang tidak terlalu besar saya tidak mengerti lagi.” Dikatakan, jika memperhatikan kondisi di lapangan, debit air yang ada sangat besar namun air yang dialiri tidak mampu menjangkau sawah warga. Kemungkinan hal itu disebabkan karena kesalahan teknis dalam pembangunan bendungan.

Kondisi yang terjadi, kata dia mengakibatkan lahan sawah warga tidak dapat diolah. Padahal tujuan pembangunan bendungan pada waktu itu adalah untuk menjadikan Mautenda lumbung beras di Kabupaten Ende. “kalau sudah seperti ini berarti Mautenda tidak bisa jadi lumbung beras karena sawah hanya bisa diolah pada musim hujan.” Air yang ada hanya bisa mengairi lahan sampai sepanjang empat kilometer. Lahan yang mampu diairi juga tidak lebih dari 100 hektare.

Terhadap persoalan ini, Wuni Wasa meminta kepada pemerintah untuk serius melakukan pemantauan agar proyek dengan nilai miliaran itu mampu menjawab kebutuhan warga dan tidak mubazir dikemudian hari. Jika tidak, pembangunan bendungan yang kini sudah dinilai gagal itu tidak akan mampu menjawab kebutuhan warga terutama pada musim kemarau.

Kepala Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air pada Balai Pengairan Wilayah Nusa Tenggara II, Alesander Leda mengatakan, terkait adanya keluhan warga bahwa Bendungan Mautenda I tidak mampu mengairi sawah warga pihaknya belum mendapatkan laporan dari Bidang Pengairan pada Dinas PU Kabupaten Ende. Namun dikatakan, tidak dapat diairinya lahan sawah seperti yang dikeluhkan itu perlu ditelusuri lewbih jauh lagi apakah yang menyebabkannya. Kondisi seperti itu, kata Leda apakah karena kesalahan teknis atau karena debit air yang menurun. Untuk itu, kata Leda, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidang Pengairan di Dinas PU Kabupaten Ende agar persoalan itu dapat ditelusuri lebih jauh.




Panzer FC, Kuda Hitam yang Merengkuh Mahkota dari Kandang Macan

* Setahun Raih Dua Gelar Prestisius

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Panzer FC benar-benar menunjukan kelasnya sebagai sebuah tim sepakbola yang prestisius. Dalam satu tahun ini, telah mampu meraih dua gelar dalam dua turnamen bergengsi. Pertama diraihnya saat menjadi campium juara pada turnamen Ledalero Cup 2009. dan prestasi yang lebih prestisius lagi diraihnya dari ajang Flores Champion Ngada 2009. Betapa tidak, ajang Flores Champion yang bertabur tim-tim handal dari Ngada dan Manggarai mampu dilewati hingga mampu merengkuh mahkota jawara di kandang macannya sepakbola NTT Ngada-Bajawa.

Panzer FC yang didirikan oleh Achmad Mochdar, Wakil Bupati Ende saat ini bersama Ayub Waka (Direktur PDAM) pada tahun 2006 mulai meniti karir di dunia sepakbola. Terseok-seok mulai dari awal pendirian dan hanya mampu lolos ke putaran delapan besar, hingga tiga kali menjadi juara tiga akhirnya Panzer Ende kini mulai merasakan nikmatnya persaingan di kancah sepakbola antar klub di ranah Flores.

Maka tidak berlebihan, ketika Panzer FC tiba di Ende dengan mahkota jawaranya mendapat sambutan begitu meriah dari warga Kota Ende. Kehadiran yang ditunggu-tunggu langsung dijemput di Nangaba untuk kemudian diarak keliling Kota Ende. Usai diarak keliling kota, Panzer FC kemudian diterima Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar di rumah jabatan. Pada kesempatan itu, Panzer FC menyerahkan piala yang diraih kepada Wabub Mochdar yang begitu mendukung keberadaan Panzer FC untuk meraih prestasi.

Manajer Panzer FC, M Ito Pedo yang telah mampu membawa Panzer FC berada dipuncak kejayaan mengakui mengurus bola hanya bagian dari hobi. Namun hobi itu kini telah mencapai kepuasan dengan meraih dua mahkota jawara dalam tahun 2009. kepada Flores Pos di kediamannya di Wolowona, Ito Pedo mengatakan pada ajang Flores Champion, Panzer FC merupakan satu-satunya tim dari Kabupaten Ende yang mampu mengambil mahkota di kandang macan. Panzer FC tidak sekadar berpartisipasi namun dalam partisipasinya, Panzer FC mampu menoreh prestasi gemilang.

Menampilkan permainan-permainan cantik dari kaki ke kaki, Ito Pedo begitu bangga dengan penampilan gemilang para punggawa Panzer FC. Para pemain yang begitu majemuk yang diambil dari hampir seluruh wilayah di Ende ditambah satu dua pemain dari Mbai dan Mataloko membuat Panzer FC semakin disegani. “Dengan pretasi yang kami raih menunjukan bahwa kami tidak hanya berpartisipasi tetapi di dalam partisipasi kami mampu menunjukan prestasi. Barselona dari Flores ini bisa menjadi yang terbaik di ajang Flores Champion.”

Diakui, Pazer mania yang ada di Bajawa dan warga Ende yang menetap di Bajawa begitu terkesima dengan prestasi yang telah diraih. Kekaguman mereka sudah terlihat sejak awal saat melihat performa anak-anak Panzer FC di lapangan. Julukan Barselona dari Flores yang diberikan oleh Panzer mania di ajang Flores Champion karena melihat permainan indah yang dipertontonkan. Panzer FC tidak mensia-siakan julukan yang diberikan dan berjuang untuk berprestasi.

Keberhasilan Panzer FC ini menurut Ito Pedo tidak lepas dari dukungan fans dan seluruh warga Bajawa yang begitu fanatik terhadap Panzer FC. Mereka selalu memberikan dukungan dalam setiap pertandingan. Penontot begitu antusias memberikan dukungan kepada tim yang bermain bagus tanpa melihat dari mana asal tim itu. “Kami sangat berterima kasih kepada semua pendukung setia Panzer FC. Tanpa mereka kami tidak bisa berprestasi terutama masyarakat Mangulewa dan masyarakat Bajawa.”

Untuk mendukung kesinambungan Panzer FC dalam meraih prestasi, kata Ito Pedo, Panzer FC yang saat ini masih dihuni sejumlah pemain senior seperti M Lanar, Galang Leonis dan Polce akan berupaya melakukan regenerasi. Ke depan, dalam setiap ajang akan berupaya menggabungkan tim antara senior dan junior sehingga ketika sejumlah pemain senior harus mundur dari dunia sepakbola, sudah ada penggantinya yang meneruskan prestasi yang telah ditoreh para senior mereka. Untuk itu, Panzer FC juga akan menggelar turnamen untuk terus mengasah kemampuan para pemain Panzer FC.

Kapten Panzer FC, M Lanar mengatakan, tahun 2009 ini merupakan tahun prestasi bagi Panzer FC. Dalam dua turnamen yang diikuti, Panzer FC mampu menoreh prestasi gemilang. Menurutnya, prestasi yang diraih tidak terlepas dari kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajer tim dan dukungan dari pencinta bola di Ende. Prestasi yang telah diraih tentunya tidak begitu saja datang jika tanpa diimbangi perjuangan dan kerja sama yang dibangun. Dan prestasi ini merupakan ujian bagi tim di ajang-ajang mendatang terutama di Ledalero Cup dan Flores Champion Bajawa di mana sebagai juara bertahan harus mampu bermain lebih bagus agar prestasi yang sudah diraih setidaknya dapat dipertahankan.





Perlu Komitmen Keberpihakan Bangun Koperasi di NTT

* Anggota Masih Berorientasi Pinjaman

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Dalam upaya menjadikan NTT sebagai provinsi koperasi maka pemerintah baik provinsi maupun kabupaten perlu kembali kepada maksud dan tujuan dari provinsi koperasi. Untuk membangun dan mewujudkan NTT sebagai provinsi koperasi diperlukan adanya komitmen keberpihakan pada pemebrdayaan koperasi. Untuk itu perlu dibangun kesepahaman antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jika kesepahaman sudah dibangun maka tinggal masuk pada seperti apa tataran operasionalnya.

Hal itu dikatakan Kepala Dians Koperasi, usaha Kecil dan Mikro Provinsi NTT, Paulus R Tadung kepada Flores Pos di Hotel Flores, Rabu (4/11). Komitmen dan kesepahaman tersebut kata Tadung, sudah mulai dibangun oleh para bupati/walikota. Sejauh ini, action di lapangan sudah mulai jalan dan tinggal pemerintah kabupaten memberikan keberpihakan terhadap pemberdayaan koperasi. Wujud pemberdayaan itu bermacam-macam, baik melalui peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, dukungan sarana prasarana terhadap koperasi dan tak kalah pentingnya adalah berupa dukungan dana. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dinas koperasi dan UKM diberikan ruang yang luas dan tidak malah dimerger dengan dinas badan yang lain. “Kenyataan selama ini banyak dinas koperasi yang sudah dimerger dengan instansi terkait lainnya. Ini harus jadi perhatian pemerntah di daerah.”

Dari semua kegiatan itu, kata dia adalah hasil akhirnya pada peningkatan koperasi berkualitas di daerah yang kinerjanya baik sehingga bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Kontribusi tersebut terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru. Kunci agar koperasi bisa mejadi baik ada pada kerja sama pengurus dan anggota. “Prinsipnya kemandirian harus ditingkatkan dan itu tidak boleh dilupakan oleh koperasi. Fakta menunjukan bahwa tidak ada koperasi di negeri ini yang besar dan eksis hanya mengharapkan bantuan (dari) pemerintah.” Koperasi yang eksis menghendaki semangat kemandirian yang dibangun dari prinsip kemandirian.

Koperasi, kata Tadung hendaknya menggerakan anggota untuk mengembangkan usaha ke arah yang lebih produktif dan tidak pada hal-hal yang bersifat konsumtif semata. Koperasi harus bisa memberikan pendampingan pada anggota agar ketika mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha dapat didampingi dan didorong untuk mencarikan jalan keluar bersama. Pinjaman yang diberikan kepada anggota memiliki dampak terhadap peningkatan dan pengembangan usaha. “Kalau sudah ada peningkatan usaha dan pengembangan baru kita bicara soal pengembalian. Untuk apa pengembalian pinjaman lancar tapi anggota tidak pernah mengembangkan usaha. Tanggung jawab moral koperasi adalah untuk memajukan taraf hidup anggota koperasi.”

Orientasi pada Pinjaman

Anggota Komisi C DPRD Ende, Eugenia Gorety Lado Lay kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Sabtu (7/11) mengatakan, sejauh pengamatannya selama ini banyak masyarakat yang terdorong masuk koperasi karena berorientasi pada pinjaman. Menurut masyarakat, dengan masuk menjadi anggota koperasi mereka bisa lebih mudah memperoleh pinjaman ketimbang mereka harus mengajukan pinjaman ke bank yang membutuhkan prosedur yang panjang. “Saya masuk koperasi agar mudah dapat pinjaman. Itu yang saya lihat dari fenomena yang ada di masyarakat selama ini.” Padahal, kata Lado Lay, menjadi anggota koperasi harusnya tidak semata-mata berorientasi pada pinjaman tetapi bagaimana bersama-sama pengurus dan anggota lainnya memajukan koperasi dan mensejahterakan seluruh anggota koperasi.

Namun, kata dia, kondisi seperti itu sampai terjadi karena memang selama ini dalam setiap kegiatan anggota koperasi kurang dilibatkan secara aktif. Dalam penentuan target koperasi juga anggota tidak dilibatkan dan hanya tahu setelah finalnya. Untuk itu, pengurus perlu lebih proaktif dalam menggerakan anggota agar lebih aktif dalam setiap kegiatan koperasi. “Ini dalam rangka pemberdayaan. Kalau tidak anggota lebih banyak pasif.” Tujuan koperasi untuk memberdayakan anggota yang demikian mulianya ini harus benar-benar dijalankan agar kesejahteraan dan tujuan membuka lapangan kerja dapat tercapai. “Anggota perlu ditumbuhkan partisipasi aktifnya dan tidak hanya berorientasi pada pinjaman.”

Menyikapi hal-hal seperti itu, perlu dicari pokok soalnya agar setelah mengetahui akar permasalahannya dapat dicarikan jalan keluarnya. Dan, lanjutnya, semua itu tidak terlepas dari sejauh mana keberpihakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas teknis terkait. Sejauh pengamatan, kata Lado Lay, pembinaan yang dilakukan belum terlalu intens terutama bagi koperasi-koperasi yang jauh dari jangkauan pemerintah. Padahal seharusnya, koperasi yang jauh dari jangkauan pemerintah itu perlu mendapatkan pembinaan yang lebih intens agar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Untuk itu ke depan, harapnya, pemerintah selain mengalokasikan dana penguatan bagi koperasi perlu pula meningatkan pembinaan terhadap koperasi agar koperasi tidak saja banyak dan jumlah namun juga berkualitas.




08 November 2009

Foto Keluarga



suasana piknik di pantai bersama kelaurga di hari lkibur idul fitri yang lalu. indahnya pantai Ende






Polisi Diminta Tangkap dan Tahan Penjual dan Penadah Raskin

* Kasus Raskin Desa Hangalande
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Detusoko yang menangani kasus penjualan beras untuk masyarakat miskin (raskin) Desa Hangalande Kecamatan Kota Baru didesak untuk segera menangkap dan menahan tersangka pelaku penjual dan penadah raskin yang sedang mereka tangani. Polsek Detusoko juga diminta untuk segera menuntaskan kasus ini karena kasus ini menjadi perhatian masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Gabungan Pemuda Kebangsaan Berdaulat DPRD Ende, Gabriel Dala Ema kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Jumad (6/11). Gabi Ema mengatakan, patut dipertanyakan jika kasus yang katanya tangkap tangan namun polisi begitu sulit menetapkan tersangka. Padahal, kata Ema, polisi sudah menahan dan mengamankan 4,8 ton beras yang berdasarkan pengakuan jelas-jelas menyebut bahwa itu adalah raskin.

Terhadap para pelaku yang terlibat dalam jual beli raskin, kata Ema, baik itu Kepala Desa Hangalande Gerardus Friedrich Gani selaku penjual maupun Andi Suryadarma alias Leang selaku pembeli atau penadah harus ditangkap dan ditahan polisi. Mereka, lanjut Ema tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas begitu saja karena mereka dapat mengulangi perbuatan yang sama karena peluang untuk mengulanginya sangat terbuka lebar.

“Tidak ada kata tawar menawar. Pelaku siapapun dia sekarang harus ditahan. Itu perlu agar rakyat tahu siapa dalang di belakang kasus ini.” Polisi, kata dia tidak boleh mengulur-ulur lagi penahanan terhadap para tersangka. Dan, kata dia, jika mereka sudah ditahan polisi jangan sekali-kali memberikan penangguhan penahanan kepada mereka. Hal itu untuk menghindari para tersangka pelaku mengulangi perbuatan yang sama.

Polisi, kata Ema diingatkan untuk tidak main-main dalam kasus ini. Kasus seperti ini jika tidak ditangani serius akan mejadi preseden buruk. Proses hukum, kata dia harus tetap berjalan agar bisa diketahui secara jelas siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini. “Saya sangat curiga kalau kasus ini barang buktinya ditahan lalu tersangka dibiarkan bebas begitu saja. Ini logikanya di mana. Biarkan pelakunya berkeliaran tanpa beban. Ini timbulkan kecurigaan besar, ada apa di balik itu.”

Terkait raskin yang saat ini diamankan Polsek Detusoko, Ema mengimbau agar sebaiknya dikembalikan dan dibagikan kepada masyarakat. Namun hal itu perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak kejaksaan dan pengadilan agar tidak justru menjadi penghambat dalam proses hukum lebih lanjut. Jika dibolehkan, raskin sebaiknya dibagikan kepada masyarakat yang berhak sesuai peruntukan. Hal itu demi menghindari rusaknya raskin akibat disimpan terlalu lama. “Saya siap bantu bagikan raskin kepada masyarakat yang berhak sesuai data peruntukannya.”

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Detusoko, Iptu Willy Role saat ditelepon Flores Pos mengatakan, terkait penanganan kasus raskin Desa Hangalande, setelah melalui pemeriksaan para saksi, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka masing-masing Kepala Desa Hangalande, Gerardus Friedrich Gani dan Andi Suryadarma alias Leang. Kades Hangalande Gerardus Gani dijerap pasal penggelapan sedangkan Andi alias Leang dijerat pasal penadahan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya sempat ditahan setelah dikeluarkannya surat perintah penahanan masing-masing untuk Andi alias Leang pada 30 Oktober dan kades sudah lebih dulu diterbitkan.

Setelah mendekam selama dua malam di sel Polsek Detusoko, Kades Gerardus Gani mengajukan surat penangguhan penahanan. Sedangkan Andi alias Leang mengajukan surat penangguhan penahanan setelah selama lima malam mendekam di sel. Terhadap permohonan penangguhan penahanan mereka ini, kata Role telah dikabulkan.

Pihaknya mengabulkan permohonan penangguhan Kades Gerardus Gani karena dia sebagai kepala desa yang mempunyai tugas-tugas penting melayani masyarakat. Sedangkan kepada Andi alias Leang karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Selain itu, keduanya diyakini tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dijamin tidak melakukan perbuatan yang sama. Andi alias Leang juga memberikan jaminan berupa orang yang dalam hal ini adalah pihak keluarganya.

Kendati para tersangka sudah ditangguhkan penahanannya, kata Role, namun penanganan kasus ini akan tetap berjalan. Pihaknya juga sudah mengajukan surat permohonan kepada Kepala Bulog Ende untuk menunjuk salah satu staf untuk memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi ahli. “Surat sudah kita masukan tapi belum ada penunjukan siapa yang memberikan keterangan. Kita sangat harapkan bantuan dari kepala Bulog.”

Jika semua saksi sudah diperiksa termasuk saksi yang turut serta dalam membantu pengangkatan dan pengangkutan, penyidik akan terlebih dahulu dianalisa. Jika dari hasil analisa ada perbedaan-perbedaan maka akan dilakukan konfrontir. “Kita ingin cepat tangani kasus ini. Kita upayakan tetap jalan sesuai kewenangan.” Dia mengakui, dalam penanganan kasus ini, pihaknya tetap membuat laporan kemajuan kepada atasan agar proses kasus ini tetap dipantau kemajuannya. “Kita juga transparan terhadap semua pihak. Kritik dari Dewan juga kita terima karena mereka juga berhak mengawasi proses kasus ini.”

Hari Ini Calon Jamaah Haji Bertolak Menuju Bandara King Abdul Aziz

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Menurut rencana, Sabtu (7/11) hari ini, para calon jamaah haji asal Kabupaten Ende mulai bertolak dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara King Abdul Aziz Jedah. Selama berada di Surabaya, kondisi para calon jamaah haji asal Kabupaten Ende dalam kondisi sehat mulai sejak tiba di Surabaya dan menginap di Hotel Andalas hinga saat masuk Asrama Haji Sukalilo Surabaya.

Hal itu dikatakan salah satu Tokoh Umat Islam di Ende, H M Taher kepada Flores Pos, Jumad (6/11). Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari para calon jamaah haji asal Kabupaten Ende, mereka semua dalam kondisi sehat walafiat sejak tiba di Surabaya hingga masuk Asrama Haji Sukalilo Jumad pagi kemarin sekitar pukul 10.30 WIB. Selanjutnya, pada Sabtu sekitar pukul 14.30 hari ini, para calon jamaah haji akan terbang menuju Bandara King Abdul Aziz Jedah dari Bandara Juanda Surabaya. Para calo jamaah haji asal Kabupaten Ende masuk dan tergabu ng dalam kloter 49 embarkasi Haji Sukalilo dalam gelombang II.

Dia mengakui, koordinasi yang dibangun selama ini sudah cukup baik dalam proses pemberangkatan para calon jamaah haji asal Kabupaten Ende. Kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait seperti dari Bagian Sosial Pemkab Ende, petugas urusan haji Departemen Agama Kabupaten Ende, perbankan juga kerjasama yang baik dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Ende. Semua komponen ini telah memberikan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dari tahun ke tahun berbagai kekurangan yang dialami terus diperbaiki.

Namun demikian, kata Haji Taher, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi antara lain, manasik haji yang selama ini waktunya terlalu mepet. Manasik haji atau petunjuk perjalanan haji, kata Haji Taher diharapkan agar sudah diberikan kepada para calon jamaah haji paling kurang dua bulan sebelum keberangkatan. Hal itu perlu agar tidak ada kesan terburu-buru. Dengan demikian, manasik haji akan lebih dipahami oleh para calon jamaah haji. “Soalnya para calon jamaah haji kita rata-rata orang tua. Kalau terlalu mepet mereka akhirnya kurang terlalu ikuti dengan baik.”

Dia berharap keberangkatan para calon jamaah haji asal Kabupaten Ende bisa tiba di tempat tujuan degan selamat. Mereka juga diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan mendoakan seluruh umat Islam di dunia dan terkhusus di Ende agar ke depan akan lebih banyak lagi calon jamaah haji yang diberangkatkan dari Ende. “Kita juga doakan mereka agar mereka sehat dan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi lengkap dan sehat walafiat.”

Sebelumnya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Ende, Haji Mansur Do mengatakan, sebanyak 49 calon jamaah haji dan satu orang dokter yang berasal dari Ende terdiri atas 30 orang calon jamaah haji perempuan dan 20 orang calon jamaah haji laki-laki. Kepada para calon jamaah haji asal Kabupaten Ende, Haji Mansur Do mengharapkan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji hingga mencapai puncaknya pada Shalat Urbain atau shalat 40 wakru selama delapan hari di Madinah dan mengunjungi makam Rasululah.

Haji Mansur Do juga berharap, para calon jamaah haji bisa mendoakan bangsa, negara dan daerah ini agar senantiasa aman, sehat dan subur. Juga diharapkanmendoakan umat Islam di Ende agar pada tahun-tahun mendatang jamaah haji akan lebih banyak lagi yang diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji.



UD Benteng Baru Perwakilan Ende Pasok Kebutuhan Pokok Masyarakat

* Jamin Ketersediaan Kebutuhan Masyarakat
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Kehadiran UD Benteng Baru Perwakilan Ende yang telah membangun gudang di Ende menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti gula pasir, terigu kompas dan gatot, minyak goreng cap ross brand, beras dan semen. Kehadiran UD Benteng Baru juga diharapkan berupaya untuk mengatasi keluhan mayarakat selama ini dalam kaitan dengan kelangkaan kebutuhan pokok terutama menjelang hari raya keagamaan. UD Benteng Baru telah mulai beroperasi sejak tiga bulan lalu tepatnya pada bulan Agustus 2009.

Ha itu dikatakan Kepala Perwakilan UD Benteng Baru Ende, Alfred V Manuel kepada Flores Pos, Kamis (5/11). Alfred Manuel mengatakan, kehadiran UD Benteng Baru di Ende merupakan yang pertama di NTT mengingat selama ini berpusat di Makasar dan bergerak di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pemilihan Ende perwakilan UD Benteng Baru, kata Alfred karena Ende merupakan sentral dan berada di tengah Flores sehingga akses dari kabupaten-kabupaten lain di Flores lebih mudah. Selain itu, pemilihan Ende karena daya beli masyarakat di Ende dan tiga kabupaten tetangga yakni Sikka, Ngada dan Nagekeo cukup tinggi. “Dengan pilih Ende yang ada di sentral Flores akan mempermudah dilakukan ekspansi usaha ke depannya.”

Dengan hadirnya UD Benteng Baru di Ende, kata Alfred, dapat menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, keluhan kelangkaan yang sering terjadi terutama pada hari raya dapat teratasi. Jika selama ii semua bahan kebutuhan masyarakat harus didatangkan dari Makasar oleh para pedagang, dengan hadirnya UD Benteng Baru setidaknya dapat membantu memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat. Apalagi jika terkendala cuaca yang tidak mendukung sering mengakibatkan terjadinya kelangkaan. “Tapi dengan kehadiran UD Benteng Baru ini dapat menjamin kebutuhan masyarakat tidak akan kosong di pasaran.”

Mikel Bade Oda, warga Ende kepada Flores Pos mengatakan, Dengan daya tampung gudang yang cukup besar yakni kurang lebih 10 gudang diharapkan kehadiran UD Benteng Baru dapat menjamin kebutuhan masyarakat di waktu-waktu mendatang. Kehadirannya, sangat membantu masyarakat terutama menyangkut keluhan soal kelangkaan barang yang terkadang dapat memicu kenaikan harga. Karena itu, kata Bade Oda, hadirnya UD Benteng Baru bisa menjadi penyeimbang sehingga selain menjamin stok di pasar juga dapat membantu kestabilan harga barang kebutuhan masyarakat.

Dikatakan, kehadiran UD Benteng Baru hendaknya tidak dianggap menjadi pesaing bagi pedagang-pedagang besar yang ada di Ende. Namun hendaknya kehadiran UD Benteng Baru dianggap sebagai mitra para pedagang. Jika selama ini para pedagang harus mendatangkan sendiri barang dari Makasar, maka sekarang mereka dapat mengambilnya langsung dari UD Benteng Baru sehingga menghemat biaya. Untuk itu, dia berharap, kehadiran usaha baru yang berskala nasional ini didukung semua pihak agar tetap eksis menjalankan usahanya di Ende dan bersama para pedagang lainnya menyediakan kebutuhan masyarakat agar tetap ada di pasaran. “Kita sebagai konsumen tentunya berharap kehadirannya bisa membantu menjawab kebutuhan masyarakat agar tidak kosong di pasar terutama pada hari-hari raya keagamaan seperti yang terjadi selama ini.”



Pelaksana Evakuasi Berhasil Keluarkan 22 Truk dari Lambung Nusa Damai

* Pemerintah Perlu Evaluasi Pelaksanaan Evakuasi
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Hingga saat ini tim evakuasi bangkai KM Nusa Damai masih terus melakukan aktifitas evakuasi di kolam labuh Pelabuhan Ipi. Dari kegiatan evakuasi selama ini, tim pelaksana dari PT Frans Burtom Internasional Indonesia telah berhasil mengeluarkan 22 truk besar, lima unit motor dan 20 ton lempengan plat kapal. Kegiatan pembersihan lambung kapal ini akan terus dilakukan hingga memungkinkan untuk diapungkan. Namun sebelum diapungkan, akan terlbih dahulu dilakukan pemotongan pada tigkat dua dan tiga tingkat sehingga tersisa badan kapal yang nantinya diapungkan.

Hal itu dikatakan Penanggung Jawab lapangan PT Frans Burton Internasional Indonesia, Jadil Muhamad kepada Flkores Pos, Senin (2/11). Jadil mengatakan, untuk memperlancar kegiatan pembersihan lambung kapal ini, pihaknya telah pula mendatangkan alat tambahan berupa toag boat SSP 161, tongkang dan kren 50 ton. Saat ini, diakui, kegiatan evakuasi masih dalam tahap pembersihan lambung kapal untuk memudahkan pada saat pengapungan.


Dikatakan, jika lambung kapal sudah bersih seluruhnya, untuk mempermudah dilakukan pengapungan maka kapal terlebih dahulu dipotong. Untuk KM Nusa Damai memiliki tiga tingkat untuk itu dua tingkat bagian atas kapal harus dipotong terlebih dahulu. Setlah dua tingkat bagian atas dipotong baru dilakukan pengapungan. “Untuk apungkan toag boat sudah ada dan kita akan tetap bekerja keras untuk geser kapal dari kolam labuh.”

Diakui, dalam pekerjaan ini mengalami banyak kendala. Namun, sejumlah kendala-kendala kecil mampu diatasi dengan baik sehingga pekerjaan dapat berjalan maksimal. Terkadang, pekerjaan bawah laut terhenti total karena cuaca yang kurang mendukung. Gelombang laut yang terjadi sangat mengganggu pekerjaan dan membuat jarak pandang di bawah permukaan air menjadi terganggu. Selain itu, kendala yang sering dialami adalah rusaknya peralatan kerja. Jika ada peralatan kerja yang rusak maka untuk diperbaiki harus menunggu peralatan pengganti yang dipesan dari Surabaya. Terkadang, peralatan yang dipesan tidak cocok dengan alat yang rusak sehingga menghambat pekerjaan.

Namun, kata dia, sejauh ini pekerjaan evakasi dapat berjalan lancar. Kelancaran itu terutama didukung jernihnya air laut yang membuat jarak pandang cukup luas sehingga tidak membuang-buang oksigen. “Yang jelas untuk kelancaran pekerjaan ini kita butuh dukungan semua pihak terkait di Ende. Kita tetap upayakan kerja secepatnya agar pelabuhan dapat normal kembali seperti dulu. Syukur bahwa selama ini tidak ada musibah dan para pekerja bekerja mengikuti aturan dengan baik.”

Jadil mengatakan, pelaksanaan evakuasi tidak menggangu aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Ipi. Demikian juga, aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan tidak sampai menganggu pekerjaan evakuasi. Bahkan, kata dia, jika ada kapal penumpang seperti KM Awu pada suatu waktu masuk Ipi, mereka siap memindahkan sementara peralatan ekrja untuk memberikan kesempatan dilakukannya aktifitas embarkasi dan debarkasi.

Arminus Wuni Wasa, anggota Komisi B DPRD Ende kepada Flores Pos, Kamis (5/11) mengatakan, pembersihan kolam labuh Pelabuhan Ipi itu sebenarnya tugas dari pemilik kapal. Namun hal itu diabaikan begitu saja. Menyikapi hal ini, seharusnya pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, mengambil sikap tegas terhadap pemilik kapal. Pemilik kapal seharusnya ditahan dan pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan evakuasi namun hal itu hingga saat ini tidak terlaksana.

Pelaksanaan evakuasi oleh PT Frans Burton Internasional Indonesia, kata Wuni Wasa, sudah saatnya dievaluasi oleh pemerintah daerah. Hal itu karena waktu pelaksanaan sudah mencapai batas waktu 180 hari. Soal perpanjangan waktu pelaksanaan evakuasi, kata dia, harusnya tidak dilakukan secara sepihak tetapi melalui pertimbangan-pertimbangan setelah dilakukan evaluasi oleh pemeritah daerah. Apalagi, kata dia, dilihat dari perkembangan pekerjaan selama ini, sepertinya tidak ada perkembangan ke arah maju. “Kalau omong soal angkat mobil, dari dulu angkat mobil terus. Kapan kolam labuh benar-benar bersih. Itu yang ditunggu masyarakat. Dengan batas sesuai aturan, pelaksana sudah harus kosongkan kolam labuh bukan perpanjang kontrak kerja terus. Kalau begini terus sampai kapan?” tanya Wuni Wasa

Menurut Wuni Wasa, evaluasi oleh pemerintah daerah harus dilakukan secepatnya. Dari hasil evakuasi itu jika memang pelaksana sekarang merasa tidak mampu lagi bekerja sebaiknya dihentikan saja. Pelaksanaan lebih baik diberikan kepada pihak yang lebih memiliki kemampuan sehingga pekerjaan dapat lebih cepat dan kolam labuh secepatnya dibersihkan agar aktifitas bisa kembali normal seperti dulu lagi. Soal dukungan, kata dia, semua pihak tentunya akan mendukung jika pekerjaan menunjukan adanya kemajuan. Namun jiuka pekerjaan tidak mengalami kemajuan tentu semua orang juga tidak akan memberikan dukungan.




35 Warga Ende Mengidap HIV/AIDS

* Tujuh Orang Masih Hidup
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Hingga tahun 2009, sebanyak 35 warga Kabupaten Ende mengidap HIV/AIDS. Dari jumlah ini, tujuh diantaranya masih hidup hingga saat ini. Mereka yang masih hidup ini terus mendapatkan pendampingan baik dari pemerintah, KPA dan juga dari LSM peduli HIV/AIDS.

Hal itu dikemukakan Direktur Yayasan Swabina Yasmine Ende, John Th Ire saat tampil sebagai pembicara dalam sosialisasi HIV/AIDS di Nangaba, Kecamatan Ende yang diselenggarakan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Ende, Selasa (2/11). Dikatakan, jumlah penderita sebanyak 35 orang ini merupakan jumlah yang luar biasa bagi Kabupaten Ende. Jumlah ini baru jumlah yang diketahui. Satu kasus AIDS, kata Ire mewakili 100 kasus. Karena itu jika di Ende sudah terdapat 35 kasus maka masih terdapat 3.500 kasus yang belum terdeteksi. Dari jumlah 35 penderita ini sebanyak 28 penderita telah meninggal dunia dan yang masih hidup sebanyak tujuh orang. Para penderita yang meninggal pada umumnya saat dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. Para penderita HIV/AIDS yang masih hidup ini selalu mendapatkan pendampingan agar mereka dapat hidup lebih lama dan tidak mendapat perlakuan buruk dari masyarakat.

John Ire mengatakan, HIV/AIDS bisa kena pada semua orang tanpa melihat latar belakang pendidikan, ekonomi dan strata sosial. Semua orang menurutnya berisiko namun degan memahami risiko akan menghindarkan orang dari bahaya HIV/AIDS. Berbicara masalah HIV/AIDS, kata Ire bukan semata bicara masalah kesehatan oleh karenanya semua orang harus terlibat.

Dikatakan, terhadap orang dengan HID/AIDS, perlu diberikan dukungan baik dukungan sosial, dukungan pengobatan dan dukungan psikologis. Dukungan sosial dapat diberikan oleh semua orang yang ada di sekitar pengidap AIDS. Dukungan pengobatan diberikan oleh paramedis sedangkan dukungan psikologis oleh psikiater, rohaniwan dan konselor. Ire juga membedah mitor-mitos seputar HIV/AIDS yang terkadang menjadi anggapan masyarakat seperti HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan, penyakit orang barat, hanya menular lewat hubungan badan. Mitos lainnya seperti hanya diderita oleh pekerja seks, dapat menular lewat udara, makan dan minum bersama penderita AIDS. Mitos-mitos seperti ini terkadang masih muncul di masyarakat padahal tidak semuanya benar.

Ire menjelaskan, virus HIV sebagian besar berada di dalam darah, cairan vagina dan mani. Jumlah kecil terdapat di dalam ASI, air liur, air mata dan air kencing. Terbukti menular melalui darah, cairan vagina, mani dan ibu ke anak melalui plasenta, jalan lahir dan ASI. Dikatakan, jika virus terdapat di dalam cairan vagina dan mani hanya dapat menular melalui hubungan seks. Untuk itu, agar terhindar dari HIV/AIDS, perlu menghindarkan diri dari perilaku berisiko. Perilaku berisiko seperti, sering berganti pasangan seksual, pasien IMS, menggunakan jarum suntik atau alat tusuk bergantian yang tidak steril.

Dikatakan, terdapat tiga cara penularan HIV yakni melalui hubungan seksual tidak aman seperti berganti pasangan, suntikan atau transfusi darah yang terinveksi atau tertular HIV dan penularan dari ibu kepada bayi. AIDS, kata Ire tidak menular melalui berhubungan sehari-hari dengan penderita sepanjang tidak melakukan hubungan seksual. Juga tidak menular melalui penggunaan peralatan makan, minum bersama pengidap dan juga tidak menular melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya.

Cara mencegah HIV/AID, kata Ire yakni melalui berperilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. “Artinya puasa seks, terikat hanya kepada satu pasangan, menggunakan kondom, menghindari minuman keras dan pendidikan yang memadai.” Kepada para penderita AIDS, hendaknya memberikan dukungan dengan tidak memberikan stigma negatif, tidak mendiskriminasi, berempati dan memberikan motifasi. Jika penderita diberikan stigma buruk maka mereka akan berlaku tidak adil, menyakiti orang lain dan tidak berempati. Ire mengambil contoh pemberian stigma buruk kepada mereka mengakibatkan penderit abisa bertindsak nekat. “Kalau diperlakukan degan baik mereka juga bisa berbuat baik tetapi kalau didiskriminasi mereka bisa berbuat hal-hal yang tidak baik.”

Kepala Puskesmasn Riaraja, Rosa Eduard menjawab pertanyaan peserta terkait penggunaan jarum suntik yang dikhawatirkan tidak diganti mengatakan, sesuai prosedur tetap yang telah ditetapkan, setiap jarum suntik yang digunakan tidak lagi digunakan kepada orang lain. Jarum suntik saat ini hanya sekali pakai dan langsung dibuang. Untuk itu kepada para peserta Rosa mengatakan, jika mendapatkan pelayanan kesehatan apalagi disuntik harus memperhatikan penggunaan jarum suntik yang harus baru dibuka dari bungkusannya. Jika ada tenaga medis yang menggunakan jarum suntik bekas agar dilaporkan. Amun, kata dia, ekarang ini tidak ada lagi penggunaan jarum suntik bekas karena sudah ada protap yang mengatur penggunaan jarum suntik. “Kalau dulu ada mantri yang gunakan jarum suntik yang dipakai ulang kali. Tapi sekarang tidak lagi.”

Kekhawatiran penggunaan jarum suntik bekas tersebut diungkapkan Haji Muhamad Sarifudin dan juga sejumlah peserta yang lain. Dia mempertanyakan apakah penggunaan jarum suntik yang digunakan berulang-ulang oleh para mantri dahulu tidak membahayakan dalam kaitan dengan bahaya HIV/AIDS. Dia meminta kepada pihak terkait agar selalu mengawasi penggunaan jarum suntik agar tidak digunakan berulang kali.

Sekretaris KPA Kabupaten Ende, Ayub Mithe mengatakan, sosialisasi yang dilakukan ini akan dilakukan pula di empat kecamatan lain. Menurut rencana, Kamis (5/11) hari ini sosialisasi yang sama akan dilaksanakan di Moni Kecamatan Kelimutu. Setelah dari kelimutu, sosialisasi akan dilanjutkan di Kecamatan Maurole, Lio Timur dan Nangapanda. Titik berat sosialisasi ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.