18 September 2009

PMKRI Desak DPRD Ende Dorong Penuntasan Kasus Korupsi

* Tidak Mampu Tuntaskan Kajari dan Kapolres Angkat Kaki dari Ende
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Dewan Pimpin Cabang Perhimpunan Mahasiwa katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Ende mendesak DPRD Ende untuk secepatnya menyikapi sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Ende. Mereka juga meminta Dewan untuk berkoordinasi dan mendorong aparat penegak hukum di Kabupaten Ende untuk segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi selama ini yang belum jelas penyelesaiannya.

Hal itu terungkap saat PMKRI Cabang Ende melakukan dengar pendapat dengan pimpinan dan anggota DPRD Ende yang berlangsung di ruang rapat Gabungan Komisi, Kamis (17/9). Dialog dipimpin Ketua Sementara DPRD Ende, Marselinus YW Petu dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Ende antara lain, Haji Sarwo Edi, Haji M Taher, Damran I Baleti, Efraim Ngaga, Didimus Toki, Yulius Cecar Nonga, Simlisius Lea Mbipi, Mariyani Sri Astuti Juma.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Levi Padalulu di awal dengar pendapat mengatakan, dengar pendapat yang digelar itu diharapkan akan memberikan hasil. Kehadiran PMKRI untuk dengar pendapat dengan pimpinan dan anggota DPRD Ende ingin memberikan kadi pertama dengan kado berisikan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Ende. Masyarakat, kata Padalulu berharap banyak terhadap anggota Dewan yang baru dilantik yang dipilih oleh masyarakat.

Dikatakan, kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang sudah berjalan selama lima bulan dan apa yang menjadi visi misi pemimpin Ende lima tahun ke depan tentu semua anggota Dewan sudah tahu karena ada yang ikut terlibat dalam proses pemilihan terdahulu. Kolusi, korupsi dan nepotisme, lanjut Padalulu merupakan komitmen bupati dan wakil bupati. Hanya saja dia menyangkan selam sudah berjalan lima bulan ini belum ada satupun kasus yang muncul ke permukaan dan diproses hukum. “Ada banyak aksus yangmenjadi kegelisahan masyarakat menjadi bekal yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan.”

Padalulu merincikan sejumlah kasus yang menjadi perhatian dan harus diperjuangkan anggota Dewan. Diantaranya, kasus pengadaan alat uji kendaraan di Dinas Perhubungan yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,4 miliar yang hingga kini belum jelas prosesnya. Kasus pembelian mesin pompa air di PDAM Ende yang masih P-19 yang selalu dipertanyakan kenapa penanganan begitu lamban, kasus pengadaan modil land cruiser yang merupakan mobil dinas bupati, reformasi birokrasi yang masih sebatas polemik. Kasus lain yang dibeberkan Padalulu seperti kasus pinjaman kepada pihak ketiga senilai Rp4,4 miliar, adanya sejumlah rumah jabatan yang belum ditempati pejabatnya, kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk PLTU Ropa. Selain kasus korupsi PMKRI juga membeberkan isu kehadiran Korem yang meresahkan masyarakat yang mana empat warga Nangapanda saat ini telah dijebloskan ke penjara.

Terhadap sejumlah kasus itu, kata Padalulu, PMKRI mendesak DPRD Ende untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini sesuai kewenangan tugas yang ada pada DPRD Ende. Dewan juga didesak merekomendasikan kepada bupati untuk menlaporkan kasus dugaan penyelewenangan dana pemerintah kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk secepatnya menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada sesegera mungkin. PMKRI juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga BPKP yang melakukan pemeriksaan mengingat ada sejumlah persoalan yang terjadi sejak 2007 namun baru terungkap dalam pembahasan 2009. PMKRI juga meminta aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan pelaku-pelaku tindakan korupsi untuk mempermudah proses hukumnya. Mereka juga mengutuk tindakan pihak-pihak yang menggunakan keuangan negara/daerah dengan tidak bertanggung jawab.

Menyikapi sejumlah tuntutan PMKRI tersebut, Marsel Petu mengatakan, lembaga Dewan memiliki tanggung jawab yang tidak terputus hal mana apa yang dilakukan Dewan yang lalu akan terus dilanjutkan Dewan sekarang. Dengan demikian, menindaklanjuti segala tuntutan yang disampaikan, Dewan akan terlebih dahulu mempelajarinya termasuk memeriksa risalah pertemuan Dewan periode lalu untuk mengetahui langkah-langkah yang dibuat dan rekomendasinya seperti apa. Dengan langkah sperti itu, kata Petu Dewan sekarang dapat menindaklanjutinya dan mempertajam setelah memahami duduk persoalan sebenarnya. Menurutnya, sejumlah permasalahan yang disampaikan PMKRI merupakan informasi yang nanti akan dipelajari.

Namun, katanya, jika menharapkan segera dituntaskan maka perlu mengundang pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan persoalan yang disampaikan. Menyangkut pinjaman pihak ketiga, kata Petu pada persidangan Dewan periode lalu begitu gencar dibicarakan dan sudah didengar langsung oleh pemerintah. Namun rekomendasi Dewan seperti apa perlu dicari tahu lagi dalam risalah pertemuan terdahulu. “Persoalan-persoalan yang sudah masuk ranah hukum kita dukung untuk diproses hukum dan yang belum akan disampaikan kepada bupati.”

Sudrasman Nuh, anggota Dewan dari Partai Bulan Bintang mengatakan, terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi dia bersepakat agar kasus-kasus itu ditindaklanjuti agar penyelewengan dapat dihilangkan atau paling kurang dapat dikurangi. Persoalan-persoalan itu perlu dikaji kembali apakah sudah dibicarakan Dewan sebelumnya agar ditindaklanjuti dan jika belum agar dibicarakan. Langkah itu perlu agar Dewan dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum.

Yusuf Oang, anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, kasus korupsi di Ende sudah basi namun eksen dalam penanganannya di lapangan belum berjalan secara maksimal. Untuk itu, kata Oang, menyikapi lambannya penanganan kasus korupsi tersebut, Dean perlu mengundang aparat penegak hukum untuk mendengarkan langsung dari mereka kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Ende. Jika aparat penegak hukum di Ende merasa berat menangani kasus korupsi yang ada, pemerintah dapat meminta bantuan Kejaksaan Tinggi bahkan bila perlu meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk membantu menuntaskan kasus-kasus tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak terus bertanya penanganan kasus-kasus korupsi tersebut. Selain itu penuntasan kasus perlu dipercepat agar orang-orang yang diduga sebagai tersangka pelaku mendapatkan kepastian hukum.

Sarwo Edi, anggota Dewan dari Partai Pemuda Indonesia mengatakan, kasus korupsi memang banyak terjadi namun penanagannya tidak pernah tuntas. Dia mengusulkan jika kasus di atas Rp1 miliar agar Dewan dapat berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengusutan terhdap kasus tersebut. Sedangkan untuk kasus-kasus dengan nilai di bawah Rp1 miliar agar ditangani aparat kejaksaan dan kepolisian. “Tapi kalau polisi dan jaksa tidak mampu tuntaskan kasus-kasus itu Kajari dan Koplres sebaiknya angkat kaki dari Ende.”

Pada kesempatan itu, PMKRI juga memberikan pernyataan sikap kepada pimpinan Dewan. Padalulu sebelum mengakhiri dialog mengatakan, janji DPRD Ende untuk akan menyikapi aspirasi yang disampaikan PMKRI itu diharapkan tidak sekedar janji dan pemanis juga tidak sekedar pembelaan diri. Namun janji akan menyikapi aspirasi yang disampaikan itu diharapkan benar-benar direalisasikan agar dialog yang dilakukan itu benar-benar memberikan makna.





Bulog Jamin Stok Beras Aman Selama Lebaran

* Penyaluran Raskin Meningkat
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Bulog Sub Divre) Ende menjamin kecukupan ketersediaan beras selama Lebaran. Stok yang dimiliki saat ini mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dan menjamin tidak akan terjadi gejolak pasar terutama terkait ketersediaan beras selama hari raya hingga dua bulan ke depan.

Hal itu dikatakan Kepala Bulog Sub Divre Ende, Guswardi Eteks kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Rabu (16/9). Eteks mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini sebanyak 927 ton. Stok yang ada ini katanya dapat mencukupi kebutuhan selama hari raya. Stok yang ada, kata dia selain untuk kebutuhan raskin juga untuk pegawai negeri sipil lingkup TNI/Polri.

Stok beras milik Bulog ini akan ditambah lagi dari Jawa timur yang akan tiba dalam minggu ini. Beras yang akan didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 2000 ton. Saat ini juga sudah ada permintaan dari Nagekeo dan Ngada sebanyak 1500 ton untuk kebutuhan di dua kabupaten tersebut.

Ditanya kemungkinan dilakukan operasi pasar beras oleh Bulog Ende, Eteks mengatakan, melihat perkembangan harga yang ada saat ini masih berjalan normal. Dengan demikian operasi pasar beras tidak dijalankan. Selain itu, berkat penyaluran raskin yang dilakukan selama ini secara tidak langsung telah membantu kestabilan harga beras sehingga lonjakan harga beras tidak sampai terjadi di pasar. Apalagi, raskin menjangkau seluruh desa di kabupaten sehingga mampu membantu menstabilkan harga beras.

Terkait penyaluran raskin, kata Eteks, beberapa minggu terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika sebelumnya ada desa-desa di sejumlah kecamatan terutama di wilayah utara yang belum mengambil jatah raskinnya namun saat ini mereka sudah mulai mengambilnya. Bahkan, kata Eteks, ada satu desa di Kecamatan Kota baru yang sebelumnya tidak pernah mengambil jatah raskin malah mengambil jatah raskinnya sekaligus untuk satu tahun. Langkah itu tetap dilayani karena mereka mengantongi rekomendasi dari camat dengan pertimbangan daya jangkau yang cukup jauh. Karena itu mereka mengambilnya sekaligus untuk menghemat biaya transportasi.

Arminus Wuni Wasa, anggota DPRD Ende dari Partai Demokrat mengatakan, sejauh pemantauannya harga beras memang masih cukup stabil dan belum mengalami kenaikan harga yang cukup berarti. Namun demikian, menjelang hari raya ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi lonjakan harga yang terlampau drastis karena akan menyulitkan masyarakat. Bulog sebagai pihak yang berkompeten dalam kaitan dnegan distribusi beras diharapkan memainkan perannya secara maksimal. Jika terjadi kenaikan harga yang terlampau mencekik masyarakat diharapkan segera mengambil langkah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar.

Sedangkan terkait penyaluran raskin, kata Wuni Wasa, diharapkan dapat berjalan baik dan penyalurannya dapat tepat sasaran. Warga yang memang berhak harus mendapatkan raskin benar-benar diberikan. Hal itu perlu diingatkan karena dalam setiap tahun selalu ada keluhan dari warga yang sebenarnya berhak mendapatkan raskin namun tidak kebagian. Ditanya terkait wacana penghentian penyaluran raskin pada tahun 2010 oleh Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Wuni Wasa mengatakan, wacana itu memang baik hanya saja harus dipikirkan dengan bijak agar tidak menimbulkan ekses yang bisa menimbulkan persoalan baru. Diakui bahwa ada daerah-daerah tertentu di Ende mempunyai kemampuan menghasilkan beras dan pangan pendukung lainnya namun ada juga daerah kritis yang sulit menghasilkan beras dan pangan lainnya. Untuk itu, dalam penghentian penyaluran raskin itu perlu dipertimbangkan dan bila perlu dilakukan bertahap terutama pada daerah-daerah penghasil beras.




Penerbit Nusa Indah Gandeng 11 Penerbit Gelar Pameran Buku

* Selama Tiga Hari, Kamis-Sabtu
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Sebanyak 12 penerbit terbesar di Indonesia akan ikut ambil bagian dalam pameran buku yang diselenggarakan Penerbit Nusa Indah Ende. Pameran buku selama tiga hari mulai Kamis-Sabtu (17-19/9) ini akan menampilkan sedikitnya 1.325 judul buku belum termasuk 200 lebih judul buku yang dijual obral oleh Penerbit Nusa Indah.

Hal itu dikatakan Panitia Pameran Buku Penerbit Nusa Indah, Pater Lorens Olanama, SVD kepada Flores Pos di ruang pameran Penerbit Nusa Indah, Rabu (16/9). Pater Olanama mengatakan, pameran buku yang diselenggarakan oleh Penerbit Nusa Indah ini juga dalam rangka menyongsong pancawindu Penerbit Nusa Indah pada 1 April 2010 mendatang. Selain itu, kata Olanama, dalam rangka memperkenalkan dunia buku kepada masyarakat maka Penerbit Nusa Indah memandang perlu menggelar pameran ini dengan menggandeng 11 penerbit ternama lainnya. “Tanpa disadari Penerbit Nusa Indah akan memasuki pancawindu 1 April 2010 mendatang.”

Buku-buku yang dipamerkan, kata Olanama adalah buku-buku terbitan dari Penerbit Nusa Indah dan 11 penerbit lainnya yang bergabung bersama dalam kegiatan pameran ini. Keseblas penerbit yang turut dalam pameran yakni Penerbit Gramedia, Penerbit Obor, Penerbit Dioma, Penerbit Pustaka Nusatama, Penerbit Ledalero, Fidei Press, Classic Press, PML Jogjakarta, Lembaga Biblika Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Penerbit Senandung Ilmu. Sedangkan Penerbit Penebar Swadaya yang menyiapkan buku-buku tentang pertanian karena terlambat mengirimkan daftar buku sehingga tidak diikutsertakan dalam pameran ini.

Dikatakan, dalam kegiatan pameran buku yang diselenggarakan Penerbit Nusa Indah Ende ini, panitia juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk membeli buku-buku yang dipamerkan. Segala jenis buku, katanya dipamerkan dalam kegiatan ini. Selain menjual buku-buku yang dipamerkan, Penerbit Nusa Indah juga menjual obral buku-buku terbitan Nusa Indah yang diperkirakan lebih kurang 200 judul. Dikatakan pula, bagi pengunjung yang berkeinginan memesan buku-buku yang tidak sempat tersedia dalam arena pameran juga dilayani oleh panitia.



Penghentian Raskin Perlu Dikaji Lebih Jauh

* Bulog Hanya Bagian Pelaksanaan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Waca penghentian penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) bagi masyarakat di Kabupaten Ende yang dilontarkan oleh Bupati Ende, Don Bosco M Wangge merupakan langkah bijak yang dibuat. Hanya saja penghentian seperti itu perlu dikaji lebih jauh agar ketika dilakukan penghentian tidak menimbulkan dampak ikutan yang dapat menimbulkan masalah baru.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Bulog Sub Divre) Ende, Guswardi Eteks kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Rabu (16/9). Guswardi Eteks mengatakan, wacana seperti yang dilontarkan oleh bupati itu, merupakan wacana yang sebenarnya bertujuan baik. Apalagi, kata Eteks, saat ini pemerintah daerah sedang giat-giatnya menggerakan pemanfaatan pangan lokal.

Bulog, kata dia tidak memiliki kewenangan melarang namun karena Bulog hanya sebagai bagian pelaksanaan maka kebijakan penghentian seperti itu menjadi otoritas bupati. “Kalau bupati nyatakan dihentikan Bulog tinggal mengikutinya saja. Apalagi bupati adalah pembina di daerah.” Wacana penghentian itu, lanjut dia kemungkinan disebabkan karena bupati memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu salah satu contohnya karena memanjakan masyarakat. Namun, manfaat penyaluran raskin juga perlu diperhatikan. Selama ini, selain untuk membantu masyarakay kurang mampu, adanya penyaluran raskin secara tidak langsung ikut membantu menstabilkan harga beras di pasaran.

Untuk itu, kata dia, setelah mendengar adanya wacana seperti itu, dia telah bertemu dan membicarakan hal itu dengan bupati. Dia menyarankan agar sebelum kebijakan itu dilaksanakan perlu terlebih dahulu dilakukan pegnkajian lebih jauh untuk mengetahui dampak yang akan terjadi jika sampai dihentikan penyaluran raskin. Karena menurutnya, kendati di daerah-daerah tertentu di dalam wilayah Kabupaten Ende adalah daerah penghasil pangan namun ada juga daerah lainnya yang sangat kritis yang membutuhkan bantuan. Sekiranya pemerintah memandang bahwa raskin akhirnya memanjakan masyarakat maka dapat dipikirkan cara lain seperti untuk mendapatkan beras masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan seperti padat karya yang pernah dibuat tahun-tahun sebelumnya.

Bupati Don Bosco M Wangge saat tampil sebagai pembicara di talk show bertemakan peran pers lokal dalam memasyarakatkan gerakan pangan lokal di halaman Kantor Flores Pos beberapa waktu lalu mengatakan, pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin) kepada masyarakat selama ini dinilai tidak dapat menolong masyarakat. Bahkan pemberian raskin seperti itu justru membuat nasyarakat bermental enak dan menjadi malas. Pada jam-jam kerja mereka malah santai dan bermain kartu di bawah pohon. Karena itu Bupati Don Wangge bertekad mulai tahun 2010 masyarakat kabupaten Ende tidak boleh lagi meberima raskin. Apalagi menurutnya raskin yang diberikan itu sebenarnya tidak layak dimakan karena dibeli dengan harga murah dan sebenarnya merupakan makanan ternak.

Dikatakan, apa yang dibicarakan itu bertolak dari pengalamannya saat masih menjabat Kepala Dinas Sosial. Pada waktu melakukan kunjungan ke desa, pada pukul 10.00 warga sudah tidak lagi bekerja di kebun. Kebanyakan dari mereka sudah duduk bermain kartu di bawah pohon. Saat ditanya kenapa tidak mengerjakan kebun mereka dengan santai mengatakan bahwa mereka tidak perlu bekerja keras karena toh setiap bulan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa raskin. Berdasarkan kondisi seperti itu, Wangge menegaskan agar mulai tahun 2010 Ende tidak lagi menerima bantuan raskin.

Dikatakan, terkait rencana penghentian bantuan raskin itu, kepada masyarakat sudah disampaikan bahwa raskin itu sebenarnya tidak layak dikonsumsi karena merupakan pakan (makanan) untuk ternak. Apalagi, tegas Wangge, beras yang diberikan kepada masyarakat itu dibeli dari negara asalnya dengan harga yang sangat murah dan merupakan beras untuk pakan ternak. “Saya bilang ke masyarakat, kalau masih mau makan raskin berarti mereka sama dengan ternak.”

Menurut Wangge, kendati menolak pemberian bantuan kepada masyarakat namun bantuan beras seperti itu akan tetap diberikan. Pemberian bantuan itu dapat dilakukan terutama pada masa-masa paceklik di mana masyarakat mengalami kekurangan makanan.





YBKF Salurkan Beasiswa kepada 41 Pelajar dan Mahasiswa

* Dandim Frans Thomas, Manfaatkan Beasiswa untuk Keperluan Pendidikan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Dalam rangka membantu para korban gempa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, Departemen Pertahanan RI melalui Yayasan Bantuan Kemanusiaan Flores yang bertekad untuk terus membantu para korban gempa terus menyalurkan bantuan berupa pemberian beasiswa kepada para siswa-siswi dan mahasiswa korban gempa. Untuk itu, Kodim 1602 Ende sebagai penanggungjawab telah menyalurkan bantuan beasiswa kepada 41 pelajar dan mahasiswa.

Pemberian beasiswa dari Yayasan Bantuan Kemanusiaan Flores Daerah Ende dilaksanakan di aula Kodim 1602 Ende, Selasa (15/9). Hadir pada acara penyaluran beasiswa ini, Rektor Universitas Flores, Frans Badhe, pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, para orang tua/wali dan siswa-siswi dan mahasiwa penerima beasiswa.

Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Inf. Frans Thomas pada kesempatan itu mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada tiga patahan dunia yang mempunyai pergerakan cukup aktif menyebabkan rentan bencana alam seperti gempat bumi. Di daerah ini, kata Dandim Thomas, pernah terjadi gempa diikuti gelombang tsunami pada Desember 1992 yang lalu yang bukan saja merenggut harta benda tetapi juga nyawa manusia dan mengakibatkan sebagian anak kehilangan orang tua.

Melalui Yayasan Bantuan Kemanusiaan Flores (YBKF) yayasan yang berada di bawah Departemen Pertahanan RI fokus pada pemberian beasiswa terutama bagi anak-anak korban gempa bumi. TNI, lanjut Thomas merasa terpanggil untuk memperhatikan pendidikan anak-anak yang menajdi korban musibah dengan harapan melalui program ini menjadikan mereka bangkit dan mandiri untuk kehidupannya yang lebih baik di masa mendatang. “sebagai wujud epedulian itu semua pada hari ini Dephan RI melalui YBKF kembali menyalurkan beasiswa kepada anak-anak korban gema di Kabupaten Ende.”

Penyaluran bantuan beasiswa ini, katanya dilakukan secara bertahap dan telah memberikan bantun sebanyak 27 tahap. Penyaluran yang akan dilaksanakan ini adalah kepada 41 orang siswa terdiri dari mahasiswa diploma III (7), siswa SMU/SMK (17), siswa SLTP (15) dan siswa SD (2). Alokasi dana yang diberikan untuk mahasiswa Diploma III masing-masing sebesar Rp500 ribu, SMA sebesar Rp420 ribu, SMK sebesar Rp450 ribu, SLTP sebesar Rp350 ribu dan SD sebesar Rp280 ribu.

Dandim Thomas kepada apra orang tua/wali yang anaknya menerima bantuan ini berharap dana yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kepentingan pendidikan. Hal yang sama juga diharapkan kepada para siswa-siswi yang mernima bantuan itu. Dia mengharapkan agar mereka terus menunjukan prestasi dengan cara meningkatkan semangat belajar dan lebih giat dalam menggali ilmu untuk masa depan yang lebih cerah. “Manfaatkan beasiswa ini untuk keperluan pendidikan.”

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang SMA, Abubakar Baba mengatakan, kepada para penerima bantuan beasiswa agar setelah menerimabantuan tersebut agar tidak digunakan untuk membeli moke. Uang bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah seperti membeli pakaian seragam dan alat kelengkapan belajar lainnya. Dikatakan, jika bantuan disalahgunakan nanti bisa dihentikan karena semua itu sudah diatur dalam peraturan pemberian beasiswa.

Dia menguraikan, penghentian beasiswa dapat dilakukan jika putus sekolah, meninggal dunia, bermental kurang baik seperti melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, lanjut dia, pemberhentian pemberian beasiswa dapat dilakukan jika mengalami penurunan prestasi akademik. Untuk itu dia berharap kepada para penerima beasiswa agar tetap mempertahankan prestasi yang sudah ada dan terus menunjukan prestasi. “Tidak semua anak dapat bantuan. Anda yang menerima ini adalah yang sudah diseleksi di sekolah masing-masing.”

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1602 Ende bersama jajaran yang telah memfasilitasi penyaluran bantuan beasiswa dimaksud. “Gunakan secara baik dan benar sesuai kebutuhan seoarang pelajar atau mahasiswa.”

Rini Mursalim, siswi SMPN I Ende, salah seorang penerima beasiswa kepada Flores Pos mengatakan, dia sangat puas dengan beasiswa yang diberikan karena bantuan beasiswa tersebut dapat membantu meringankan biaya sekolahnya dan membantu meringankan beban orang tua. Uang beasiswa yang diterima itu, kata Rini sepenuhnya dimanfaatkan untuk membayar dana komite sekolah dan membeli perlengkapan sekolah lainnya.

Dia mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan para siswa yang kurang mampu dengan terus menyalurkan beasiswa untuk meringankan beban orang tua. Dengan beasiswa, kata Rini mereka dapat melanjutkan sekolah dan mampu meraih cita-cita. Apalagi, kata dia, sebagai anak yang datang dari keluarga kurang mampu bantuan pemerintah melalui beasiswa akan sangat membantu untuk melanjutkan sekolah. “Kami ada tujuh bersaudara. Ada kakak yang sudah tamat tapi ada yang tidak selesai sekolah karena orang tua tidak mampu.”




Semester I Tahun 2009, Ende dapat Rp6,048 Miliar Dana BOS

* SK Sudah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi NTT
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Kabupaten Ende dalam tahun 2009 untuk semester I tahap pertama periode Juli-September akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) senilai Rp6,048 miliar. Alokasi dana BOS ini diberikan kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan alokasi masing-masing untuk SD/SDLB sebesar Rp4,057 miliar dan untuk SMP/SMPLB sebesar Rp1,991 miliar.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende, Benediktus Djegho di ruang kerjanya, Selasa (15/9). Benediktus Djegho mengatakan, pencairan dana BOS semester I tahap pertama ini sedikit mengalami keterlambatan karena pihak dinas masih melakukan persiapan data siswa karena berkaitan degan permulaan tahun ajaran baru. Dengan demikian, lanutnya, setelah menerima data dari sekolah-sekolah dan diinput kembali di dinas kemudian baru diteruskan ke Dinas PPO Provinsi NTT. Untuk itu, kata Djengho, diperkirakan pada minggu ini baru dilakukan penyaluran dana BOS oleh provinsi.

Dia mengatakan, BOS tahun 2009 untuk semester I tahap pertama ini dialokasikan kepada murid-murid sekolah dasar sebanyak 40.877 yang tersebar di 328 SD/SDLB dengan alokasi dana sebesar Rp4,057 miliar. Sedangkan untuk SMP sebanyak 13.976 siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,991 miliar.

Dikatakan, peruntukan dana BOS ada 14 salah satunya adalah untuk pengadaan buku pelajaran baik SD dan SMP. Terkait pengadaan buku, kata Djegho, pihak dinas tidak melakukan intervensi dan kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah. Hanya saja dinas melakukan pengawasan agar buku-buku yang dibeli disesuaikan dengan keputusan Menteri Pendidikan. Dalam hal ini, kata dia, pihak penyalur dan penerbit buku dapat melakukan negosiasi dan pembicaraan dnegan kepala sekolah dalam pengadaan buku. Hanya saja yang paling penting dalam pengadaan buku adalah standar isi buku sesuai atau tidak dengan kompetensi yang diajarkan oleh guru di sekolah. “Dinas tidak mengarahkan kepada penerbit tertentu.”

Djegho juga membantah adanya informasi yang menyebutkan bahwa buku-buku untuk sekolah-sekolah itu telah diadakan oleh dinas. Selama ini, kata Djegho dia tidak pernah tahu adanya pengadaan buku yang dilakukan oleh dinas apalagi terkait dengan BOS. Karena menurutnya, dana untuk BOS sejauh ini belum dicairkan. Lagi pula lanjutnya, jika dicairkan pun langsung ke rekening sekolah masing-masing yang dilakukan oleh provinsi. Alur penyaluran dananya, kata Djegho, pihak Dinas PPO provinsi setelah menerima SK dari Tim Manajemen BOS kabupaten kemudian menyalurkan dana ke rekening sekolah-sekolah dan dalam hal ini melalui rekening BRI. Setelah disalurkan, Tim Manajemen BOS provinsimenyampaikan kepada Tim Manajemen BOS kabupaten untuk kemudianmenyampaikan kepada sekolah bahwa dana BOS telah masuk ke rekening mereka masing-masing. Selanjutnya dalam proses kerjan lebih lanjut pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengaturnya.

Arminus Wuni Wasa, Anggota DPRD Ende dari Partai Demokrat per telepon mengatakan, dalam kaitan dengan pelaksanaan dana BOS diharapkan agar dinas benar-benar menyerahkan kewenangan penuh kepada pihak sekolah dalam pelaksanaanya. Dia lebih menyoroti menyangkut pengadaan buku agar benar-benar tidak ada intervensi dan mengarahkan pihak sekolah dalam melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal itu, kata dia perlu diingatkan karena terkadang pihak sekolah tidak bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga sesuai yang mereka mau karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu yang mengarahkan hanya kepada penerbit tertentu.

Hanya saja, kata Armin, dalam pelaksanaannya butuh pengawasan dari pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait dan pihak-pihak terkait lainnya agar dalam pelaksanaannya benar-benar mengikuti petunjuk teknis yang sudah ada. Langkah pengawas seperti itu perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan BOS mengingat sudah banyak kejadian penyalahgunaan pemanfaatan dana dimaksud. Apalagi, dana yang disalurkan dalam jumlah yang besar jadi butuh pengawasan agar dapat tepat sasaran. Kabupaten Ende, lanjut dia harus benar-benar menunjukan bahwa pelaksanaannya berjalan bagus dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.







Lanjutkan Evakuasi, PT Frans Burton Internasional Angkat 12 Truk

* Diharapkan Secepatnya dapat Dibersihkan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Setelah sempat terhenti untuk menyiapkan peralatan evakuasi, PT Frans Burton Internasional Indonesia akhirnya mulai kembali melakukan kegiatan evakuasi bangkai KM Nusa Damai di kolam labuh Pelabuhan Ipi. Setelah melakukan evakuasi selama lebih kurang lima hari, sebanyak 12 truk telah berhasil mereka keluarkan dari lambung KM Nusa Damai.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Evakuasi PT Fransburton Internaional Indonesia, Jadil Achmad kepada Flores Pos di pelabuhan Ipi, Senin (14/9) mengatakan, selama beberapa saat yang lalu sempat tidak ada kegiatan evakuasi di Pelabuhan Ipi bukan karena mereka menghentikan kegiatan. Namun pada waktu itu mereka sedang mempersiapkan peralatan untuk membantu pelaksanaan evakuasi. Setelah semua perlengkapan evakuasi berhasil disiapkan maka PT Fransburton Internasional Indonesia kembali melakukan aktifitas evakuasi.

Dikatakan, saat ini para pekerja yang dibawa dari Jawa sebanyak tujuh orang ditambah tenaga kerja lokal sebanyak tiga orang sedang melakukan pembersihan pengangkatan dan pembuangan muatan. Tujuh tenaga yang dibawa ini merupakan tenaga ahli pembersihan dan pengangkatan. Untuk bisa mengapungkan kapal ini, lanjut Achmad maka terlebih dahulu mereka melakukan pembersihan isi lambung kapal. Baik kendaraan, bahan bakar maupun air yang ada di lambung kapal harus terlebih dahulu dikeluarkan. Setelah semua material di dalam bangkai kapal telah dibersihkan baru dilakukan pengapungan. “Inti pekerjaan kita sekarang adalah mengapungkan kapal dan mengeluarkannya dari kolam labuh.”

Dari pekerjaan yang dilakukan selama leih kurang lima hari ini, kata Achmad, telah berhasil dikeluarkan 12 uni kendaraan jenis truk. Selain 12 truk, para pekerja juga telah berhasil mengangkat empat potongan bangkai kapal dengabn masing-masing potongan seberat lima ton sehingga total potongan yang telah diangkat sebanyak 20 ton.

Jika pembersihan sudah dilakukan oleh tenaga ahli pembersihan dan pengangkatan maka pihaknya akan mendatangkan tenaga ahli pengapungan. Tenaga ahli pengapungan ini yang akan melakukan pekerjaan pengapungan. Untuk pekerjaan pengapungan ini, jelas tidak mudah. Pengapungan membutuhkan alat bantu berupa drum atau air water (balon udara). Jika membutuhkan drum untuk membantu proses pengapungan maka paling kurang membutuhkan 2.500 ton. Namun untuk mendatangkan drum sebanyak itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka solusinya adalah dengan mendatangkan air water yang lebih mampu mengangkat bangkai kapal.

Achmad mengatakan, untuk kegiatan pembesihan ini sebenarnya membutuhkan waktu 10 hari. Namun dengan kondisi yang ada maka pembersihan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Sedangkan untuk pelaksanaan pengapungan, kata Achmad, dia tidak mau memberikan target waktu mengingat untuk pekerjaan bawa laut kesulitannya tidak sama dengan pekerjaan di darat. Namun, kata dia mereka akan tetap berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin agar bisa lebih cepat selesai. “Kita memang berharap lebih cepat lebih baik biar lebih menghemat biaya.”

Anggota DPRD Ende dari Partai Bintang Reformasi, Achmad Al Habsy mengatakan, mendukung pekerjaan evakuasi yang tengah dilaksanakan di Pelabuhan Ipi. Dia berharap, pelaksana yang saat ini sudah mulai mengeluarkan lebih kurang 12 truk itu bisa bekerja lebih maksimal. Memang diakui pekerjaan bawah laut membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian pekerjaan namun masyarakat tentu berharap agar mereka dapat secepatnya menyelesaikan pekerjaan itu.

Dikatakan, tenggelamnya KM Nusa Damai di Pelabuhan Ipi secara tidak langsung telah memberikan andil menghambat pertumbuhan ekonomi di Ende. Kondisi itu mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi lamban dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Harga barang kebutuhan masyarakat yang sebelumnya stabil turut mendapatkan imbasnya setelah tenggelamnya kapal di pelabuhan. Semua barang kebutuhan masyarakat harus dibawa ke Ende melalui pelabuhan Maumere yang jelas membutuhkan biaya tambahan. Adanya biaya tambahan ini tentu saja berpengaruh kepada harga bahan kebutuhan masyarakat.

Dia berharap, pihak PT Franbsburton Internasional benar-benar menunjukan kesungguhan mereka dalam bekerja sehingga kolam labuh secepatnya dapat dibersihkan dari bangkai kapal dan bisa difungsikan seperti dulu. Namun, kata dia, kelancaran pekerjaan di pelabuhan oleh PT Fransburton Internasional juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tidak melakukan langkah-langkah yang dapat menghambat pekerjaan agar para pekerja bisa lebih leluasa bekerja dan lebih cepat menyingkirkan bangkai kapal dari kolam labuh.



Harga Gula Melambung, Dinas Perindag Gelar Operasi Pasar Gula

* Tidak Ada Penimbunan di Benteng Baru
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Menyikapi kenaikan harga gula yang terjadi akhir-akhir ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dalam waktu dekat akan menggelar operasi pasar gula. Operasi pasar gula direncanakan dilaksanakan di dua titik di dalam wilayah Kota Ende. Pelaksanaan operasi pasar gula ini sejauh ini belum ada kepastian namun kemungkinan dilaksanakan seminggu menjelang lebaran dan seminggu setelah lebaran.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Raimundus Panda kepada Flores Pos di kantor bupati Ende, Senin (14/9). Raimundus Panda mengatakan, untuk operasi pasar gula ini memang sudah diinformasikan dari Departemen Perdagangan namunkepastian pelaksanaannya belum disampaikan lebh lanjut. Permintaan Ende untuk operasi pasar gula adalah sebanyak 7000 kg (7 ton).

Dikatakan, pelaksanaan operasi pasar gula ini dipandang perlu mengingat harga gula saat ini melambung tinggi bahkan mencapai harga Rp11 ribu per kg. Kenaikan harga demikian tinggi itu terjadi karena menjelang lebaran. Padahal harga sebelumnya berkisar Rp7000 namun mengalamikenaikan 5-10 persen. Jika operasi pasar gula dilaksanakan, harga yang akan diberlakukan adalah Rp7.500 per kg namun kepada setiap kepala keluarga dibatasi. Setiap KK hanya mendapat jatah dua kilogram gula.

Gula untuk operasi pasar gula nanti, kata Panda akan diambil dari pedagang gula antar pulau yang mengantongi ijin. Untuk Ende sendiri memiliki tujuh pedagang gula antar pulau terdaftar yakni Toko Dahlia, Toko Anggrek, Toko Mega Jaya, Toko Sinar Timor, Toko Naga Mas, Toko Sanjaya dan Toko Jopu.

Direktur PT Sinma Line Cabang Ende, Jhoni Rasyid mengatakan, operasi pasar gula bukan solusi mengatasi kenaikan harga yang terjadi saat ini. Dikatakan, dengan melihat masuknya gula di Ende dalam jumlah begitu besar seharusnya harga gula tidak melambung tinggi hingga mencapai harga Rp11 ribu dari harga sebelumnya yang berada pada kisaran Rp7000. kondisi itu terjadi karena ada pedagang tertentu yang memonopoli pendistribusian gula di Ende. Dengan demikian, mengakibatkan pedagang gula antar pulau terdaftar yang selama ini mendatangkan gula dan membelinya langsung dari Surabaya dan Makasar kesulitan akses mendapatkan gula. Sedangkan PT Benteng Baru sendiri yang mendatangkan gula di Ende.

Bahkan, kata Rasyid, terkadang dia menguasai gula dan baru melepasnya setelah para pedagang gula antar pulau terdaftar kehabisan stok. Kondisi ini mengakibatkan dia dengan mudah menentukan harga jual ke para distibutor gula terdaftar ini. Jika harga kepada distibutor sudah dinaikan, kata Rasyid maka jelas harga jual kepada masyarakat juga akan terpengaruh dan mengalami kenaikan.

Kepada pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta kepada anggota DPRD Ende, Rasyid meminta agar secepatnya bertindak. Dinas harus memberikan teguran kepada pihak yang menguasai gula agar tidak memonopoli pendistribusian gula di Ende. Dinas juga dapat memberikan teguran dan meminta untuk menurunkan harga gula agar tidak terlalu membebankan masyarakat. Selain itu DPRD Ende dan aparat kepolisian juga diminta untuk tangap terhadap kondisi yang ada. Dewan dan polisi diminta segera melakukan sidak ke gudang-gudang para distributor gula agar bisa diketahui secara pasti kondisi stok terakhir.

Alexander Manuel, salah satu Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar dari Toko Sanjaya yang juga merupakan Penanggung Jawab PT Benteng Baru di Ende kepada Flores Pos mengatakan, stok gula sampai saat ini dalam keadaan cukup bahkan ketersediaan gula yang ada bisa mencukupi kebutuhan selama bulan puasa hingga hari raya lebaran nanti. Terkait kenaikan harga yang terjadi akhir-akhir ini, kata Alex terjadi bukan saja di Ende tetapi di seluruh Indonesia. Karena itu dia mengatakan, kenaikan harga gula yang terjadi bukan karena ada permainan tetapi karena sudah berlaku secara nasional. Namun, kata dia, harga gula saat ini sudah mulai turun. Jika sebelumnya satu karung gula dijual dengan harga Rp460 ribu saat ini sudah turun menjadi Rp455 ribu per karung.

Dia juga membantah jika selama ini PT Benteng baru sudah melakukan monopoli dan penimbunan gula. Dikatakan, pihak Benteng Baru tidak pernah melakukan penimbunan karena jika penimbunan dilakukan jelas mereka tidak mungkin menawarkan gula kepada para pedagang. Sedangkan kenyataan selama ini mereka selalu menanyakan kepada para pedagang namun karena stok masing-masing pedagang masih cukup maka belum didrop. Dia juga membantah kalau Benteng baru memonopoli pendistribusian gula di Ende. Benteng baru, kata Alex sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan pedagang gula antar pulau di Ende. Namun kemudian, Benteng baru membuka langsung gudangnya di Ende untuk membantu distribusi gula di Ende. Para pedagang yang ada di Ende juga selalu membeli dari Benteng Baru.





UKMI Universitas Flores Gelar Buka Puasa Bersama

* Banyak Mahasiswa belum Paham Makna Puasa
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI) Universitas Flores menggelar kegiatan buka puasa bersama di kampus Universitas Flores. Acara buka puasa bersama ini dihadiri lebih kruang 230 mahasiswa anggota UKMI. Acara ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa soal manfaat dan kegunaan puasa juga untuk meningkatkan ulhuwah antara mahasiswa Islam di Universitas Flores.

Ashari Sewnjahari Rawe, mantan pengurus UKMI Universitas Flores disela-sela pelaksanaan acara buka puasa di Kampus I Universitas Flores, Kamis (10/9) mengatakan, pelaksanaan buka puasa bersama itu untuk meberikan pemahaman kepada mahasiswa agar semakin mengetahui manfaat dari puasa bagi kaum muslimin. Langkah itu dipandang perlu mengingat sejauh pengamatannya masih banyak generasi muda khususnya mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami makna dari berpausa itu sendiri.

Dikataka, untuk itu dipandang perlu menyongsong bulan suci Ramahdan kalangan mahasiswa khususnya yang ada di UKMI Universitas Flores diajak untuk instrospeksi diri dan mulai menjauhi larangan dan hal-hal yang melanggar perintah agama dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua UKMI Universitas Flores, Nursyawal juga mengatakan hal yang sama. Menurut Nursyawal berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga tetapi juga sebagai momen membentuk kepribadian yang lebih beriman dan berakhlak mulia. Berpuasa juga dapat memberikan motifasi kepada mahasiwa lebih sabar dalam menjalankan perintah Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam bulan suci Ramadhan.

Acara buka puasa bersama yang digelar UKMI Universitas Flores ini dibuka dan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran oleh Ramli Siweti. Acara juga diisi sambutan dari rektor yang dibacakan Ketua BEM Universitas Flores Agustinus Kembari Sumbi. Tausiyah dibawakan oleh Jafar H Abdullah mengangkat topik peningkatan ukhuwah Islamiyah demi mewujudkan insan kampus yang Qurani. Usai tausiyah, acara buka puasa bersama dilanjutkan dengan dzikir dan buka puasa bersama. Acara diakhiri sholat magrib berjamaan dipimpin ustad Jafar H Abdullah.

UKMI Universitas Flores, kata Nusyawal selain menggelar kegiatan buka puasa juga melaksanakan tablik akbar, idul kurban, talim akbar dan bhakti sosial berupa kegiatan pembersihan masjid di wilayah Kota Ende.




Sejumlah Partai Bangun Koalisi Bentuk Fraksi di DPRD

* Lima Fraksi Murni dan Dua Fraksi Gabungan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Menurut rencana pada Sabtu (12/9) hari ini, merupakan batas akhir pengajuan pemberitahuan untuk pembentukan fraksi di DPRD Ende. Sejumlah partai yang meraih kursi di DPRD Ende saat ini sudah mulai membangun koalisi untuk membentuk fraksi.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009 lalu, berhasil menempatkan lima fraksi murni masing-masing dari Partai Golkar (4), PDI Perjuangan (3), Partai Kebangkitan Bangsa (3), Partai Demokrat (3), Partai Amanat Nasional (3). Kelima partai ini sudah jelas menjadi fraksi murni. Sedangkan partai-partai lain yang hanya mampu emnempatkan dua wakil ataupun satu wakilnya di DPRD Ende telah membangun koalisi untuk membentuk fraksi. Kemungkinan di DPRD Ende nanti akan terdapat dua fraksi gabungan sehingga jumlah fraksi seluruhnya menjadi tujuh fraksi.

Anggota DPRD Ende dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) Efraim Bellarminus Ngaga kepada Flores Pos di gedung Dewan, Jumad (11/9) mengatakan, PPI sejauh ini telah berkoordinasi dengan Partai Kedaulatan untuk membentuk fraksi gabungan. Selain melakukan pendekatan dengan Partai Kedaulatan, PPI juga telah melakukan pendekatan dengan anggota Dewan dari Partai Gerindra. Namun sejauh ini, kata dia, kesepakatan baru dicapai antara PPI dengan Partai Kedaulatan untuk membentuk fraksi.

Dikatakan, jika kesepakatan itu terealisasi maka fraksi gabungan yang akan dibentuk itu akan beranggotakan lima orang yakni PPI (2), Partai Kedaulatan (2) dan Gerindra (1). Namun jika Gerindra batal bergabung maka anggota fraksi hanya berjumlah empat orang. Selain berkoodinasi untuk membentuk fraksi gabungan, mereka juga sudah mengkonsepkan nama fraksi. Jika tiga partai ini jadi bergabung maka nama fraksi yang akan dipakai adalah Fraksi Gerakan Pemuda Berdaulat. “Tapi kalau hanya PPI dan Partai Kedaulatan maka namanya jadi Fraksi Pemuda Berdaulat.”

Efraim mengatakan, sejauh ini memang ada fraksi-fraksi murni yang melakukan pendekatan agar mereka bergabung ke partai-partai yang membentuk fraksi murni. Namun setelah dipertimbangkan, permintaan itu ditolak. Alasan penolakan bukan karena tidak sepaham namun penolakan itu dilakukan semata agar jika nanti ada banyak fraksi maka akan ada banyak ide-ide politik yang dituangkan oleh fraksi-fraksi. Keberagaman ide tersebut nantinya lebih memperkaya dan dapat memberikan masukan untuk pembangunan di daerah ini. “Bangun daerah dengan kekayaan ide akan lebih bagus ketimbang hanya ada satu instruksi.”

Dia mengakui, kendati ada sejumlah partai yang membentuk fraksi gabungan tidak memiliki keterwakilan di tingkat pusat namun bukan berarti komunikasi ke pusat menjadi terputus. Hal itu karena kendatipun tidak ada keterwakilan di tingkat pusat, namun masih ada anggota Dewan yang merupakan hasil pemilihan dari daerah pemilihan NTT I yang bisa dibangun komunikasi. Selain itu, komunikasi dimaksud juga dapat dibangun melalui sesama anggota DPRD Ende yang memiliki keterwakilan di tingkat pusat. “Jadi tidak ada masalah soal ada atau tidak keterwakilan di pusat. Komunikasi bisa kita bangun dengan berbagai cara.”


Untuk fraksi gabungan yang kedua, Muhamad Al Habsy dari Partai Bintang Reformasi mengatakan, mereka akan membentuk juga fraksi gabungan. Kemungkinan yang akan bergabung di fraksi gabungan kedua ini adalah Partai Demokrasi Kebangsaan, partai Bintang Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera yang masing-masing memiliki satu anggota di DPRD Ende. Selain ketiga partai ini, kemungkinan besar Partai Hanura juga akan bergabung ke fraksi gabungan kedua ini untuk membentuk satu fraksi. Namun kepastian bergabungnya Hanura sejauh ini belum final. Jika nanti terwujud, Fraksi Gabungan II akan memiliki lima anggota fraksi.

Sedangkan Partai Persatuan Daerah yang menempatkan satu anggotanya di DPRD Ende sesuai pendekatan perorangan dengan anggota partai kemungkinan besar akan bergabung ke Partai Amanat Nasional yang sudah pasti membentuk fraksi murni karena memiliki tiga wakil hasil pemilu lalu.

Anggota DPRD Ende dari Partai Kebangkitan Bangsa, Yulius Cesar Nonga mengatakan, untuk PKB sendiri dengan kekuatan tiga anggota di DPRD Ende sudah jelas bisa membentuk fraksi sendiri. PKB juga memiliki peluang mengusulkan calon pimpinan Dewan. Untuk itu, PKB saat ini sedang membangun komunikasi dengan Partai Gerindra agar bisa bergabung bersama PKB membentuk satu fraksi. “Tapi komunikasi itu belum ada titik temu. Jadi untuk sementara PKB masih dengan kekuatan tiga anggota fraksi.

Sementara dari Partai Demokrat, Haji Pua Saleh mengatakan berdasarkan aturan yang menyatakan bahwa jumlah anggota fraksi berdasarkan jumlah komisi dan di Ende terdapat tiga komisi maka Partai Demokrat juga berhak membentuk fraksi murni. Selain itu tidak tertutup kemungkinan bergabungnya partai lai ke fraksi murni dimaksud. Terkait pembentukan fraksi ini, kata Pua Saleh, sudah dipastikan terjadi penambahan jumlah anggota. Partai Demokrat sendiri telah memiliki kekuatan tiga kursi di DPRD Ende dan akan mendapat tambahan anggota fraksi dari Partai Bulan Bintang dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang masing-masing memiliki satu anggota Dewan. Dengan demikian, kata dia, Fraksi Demokrat nanti akan memiliki kekuatan lima kursi fraksi. Partai Golkar dengan empat wakilnya di Dewan juga berhak membentuk fraksi sendiri demikian halnya dengan PDI Perjuangan yang memiliki tiga kursi di lembaga Dewan. Dengan demikian jika nantinya semua fraksi telah terbentuk maka di DPRD Ende memiliki tujuh fraksi yakni lima fraksi murni dan dua fraksi gabungan.





Pemilik Lapak Penjualan Ikan Minta Batalkan Rencana Pembongkaran

* Siap Pertahankan Kalau Ada Pembongkaran Paksa
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Para pemilik lapak penjualan ikan di sepanjang jalur jalan negara arah barat Kota Ende mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) hingga di Terminal Ndao menolak rencana pemerintah membongkar lapak penjualan ikan mereka. Alasan pemerintah membongkar lapak ikan mereka karena untuk memperindah kota, wilayah itu merupakan pintu gerbang masuk Kota Ende dari arah barat dan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalulintas. Namun para pemilik lapak tidak mau dilakukan pembongkaran dan jika tetap dibongkar paksa, mereka mengancam melakukan perlawanan.

Hal itu dikatakan Muhamad Zakaria, juru bicara para pemilik lapak saat berdialog dengan anggota DPRD Ende dari daerah pemilihan Ende I di ruang rapat Gabungan Komisi, Kamis (10/9). Kehadiran warga diterima anggota DPRD dari daerah pemilihan I Ende antara lai Haji Pua Saleh, Haji Sarwo Ende, Haji M Taher, Muhamad Alhabsyi, dan Maria Goreti Lado

Dikatakan, camat melalui lurah Kota Ratu mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para pemilik lapak yang berjualan ikan di sepanjang jalur jalan negara mulai dari KUA sampai terminal Ndao. Padahal, kata Zakaria, pembangunan lapak penjualan ikan itu dihalaman mereka sendiri.

Zakaria dihadapan sejumlah anggota DPRD Ende dari daerah pemilihan Ende I mengatakan, jika pemerintah akan tetap melakukan pembongkaran yang menurut rencana dilaksanakan pada Jumad (11/9) maka mereka akan tetap melakukan perlawanan. Karena itu dia meminta agar Dewan berupaya memfasilitasinya dengan pemerintah agar mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran itu. Menurut dia, selama ini aktifitas mereka di lapak-lapak penjualan itu tidak menimbulkan masalah sama sekali. Lalulintas tidak pernah macet karena lapak jualan mereka tidak memakan badan jalan.

Dikatakan, lapak penjualan ikan itu juga bukan merupakan tempat penjualan tetap mereka. Penjualan di tempat itu dilakukan setelah ikan yang dijual di pasar masih tersisa sehingga dibawa pulang dan dijual pada tempat tersebut. “Kami hanya mau datang sampaikan keluh kesah di lingkungan kami. Kami minta Dewan agar pertahankan agar kami tetap jual di tempat sekarang. Jual harus tetap dilanjutkan.” Menurut dia, langkah pemerintah meminta untuk bongkar itu agar para penjual menjual ikan di pasar dan bertujuan untuk menarik retribusi. “Ini lahan kami untuk cari hidup juga.”

Haji Pua Saleh yang memimpin dialog bersama anggota Dewan lainnya pada kesempatan itu mengatakan, sesuai aturan seharusnya mereka belum bisa menerima kehadiran warga yang datang itu karena sejauh ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Namun sebagai anggota Dewan dari daerah pemilihan I Ende maka mereka memiliki kewajiban untuk menerima warga yang datang menyampaikan aspirasi. Dia juga memuji langkah yang diambil masyarakat dengan mendatangi lembaga Dewan menyampaikan aspirasi. “Langkah bapak-bapak datang ke sini sudah sangat tepat.”

Dia mengatakan, aspirasi yang disampaikan itu akan diupayakan untuk dibicarakan dengan pihak pemerintah. Terkait niat pemerintah membongkar untuk keindahan kota, merupakan langkah bijak dan hal itu harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Untuk itu dia meminta warga untuk bersabar dan mereka melakukan konsultasi terlebih dahulu.

Terkait langkah warga untuk tetap mempertahankan lapak agar tidak dibongkar, Pua Saleh meminta warga untuk tidak menyikapi hal itu dengan emosi. Warga diminta untuk tidak memaksakan kehendak karena langkah-langkah seperti itu dapat menimbulkan masalah baru. Langkah penertiban yang dilakukan seperti itu, lanut Pua Saleh tentu ada dasar aturannya sehingga waga diharapkan untuk lebih memahaminya. Namun, kata dia, Dewan akan tetap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan akan langsung turun ke lokasi. Menurutnya, penjualan di lapak-lapak itu memang sangat membantu masyarakat. Dengan mendekatkan lokasi penjualan, masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk berbelanja ke pasar.

Usai menutup dialog dimaksud, para anggota Dewan yang hadir dalam dialog itu langsung turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Mereka juga berencana menemui pihak kelurahan dan kecamatan untuk membicarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.






Mulai 2010, Ende Tidak Terima Raskin

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin) kepada masyarakat selama ini dinilai tidak dapat menolong masyarakat. Bahkan pemberian raskin seperti itu justru membuat nasyarakat bermental enak dan menjadi malas. Pada jam-jam kerja mereka malah santai dan bermain kartu di bawah pohon. Untuk itu, Bupati Ende Don Bosco M Wangge bertekad mulai tahun 2010 masyarakat kabupaten Ende tidak boleh lagi meberima raskin. Apalagi menurut Bupati Wangge raskin yang diberikan itu sebenarnya tidak layak dimakan karena dibeli dengan harga murah dan sebenarnya merupakan makanan ternak.

Hal itu dikatakan Bupati Don Bosco M Wangge saat memaparkan materi dalam talk show yang diselenggarakan Flores Pos dalam rangka perayaan HUT ke-10 bertempat di halaman Kantor Redaksi Flores Pos, Selasa (8/9).

Bupati Wangge pada kesempatan itu mengatakan, apa yang dibicarakan itu bertolak dari pengalamannya saat masih menjabat Kepala Dinas Sosial. Pada waktu melakukan kunjungan ke desa, pada pukul 10.00 warga sudah tidak algi bekerja di kebun. Kebanyakan dari mereka sudah duduk bermain kartu di bawah pohon. Saat ditanya kenapa tidak mengerjakan kebun mereka dengan santai mengatakan bahwa mereka tidak perlu bekerja keras karena toh setiap bulan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa raskin. Berdasarkan kondisi seperti itu, Wangge menegaskan agar mulai tahun 2010 Ende tidak lagi menerima bantuan raskin.

Dikatakan, terkait rencana penghentian bantuan raskin itu, kepada masyarakat sudah disampaikan bahwa raskin itu sebenarnya tidak layak dikonsumsi karena merupakan pakan (makanan) untuk ternak. Apalagi, tegas Wangge, beras yang diberikan kepada masyarakat itu dibeli dari negara asalnya dengan harga yang sangat murah dan merupakan beras untuk pakan ternak. “Saya bilang ke masyarakat, kalau masih mau makan raskin berarti mereka sama dengan ternak.”

Menurut Wangge, kendati menolak pemberian bantuan kepada masyarakat namun bantuan beras seperti itu akan tetap diberikan. Pemberian bantuan itu dapat dilakukan terutama pada masa-masa paceklik di mana masyarakat mengalami kekurangan makanan.

Fianei salah seorang peserta talk show pada kesempatan itu mengatakan, pemberhentian pemberian raskin kepada masyarakat bisa menimbulkan gejolak bagi masyarakat jika tidak disikapi dengan baik. Menurutnya, harusnya pemerintah mengajukan somasi kepada pemerintah pusat jika memandang raskin yang diberikan tidak layak dikonsumsi karena merupakan pakan untuk ternak. Dia khawatir kalau tidak disikapi nantinya dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang masih mengkonsumsi raskin yang seharusnya untuk makanan ternak.