Ketua Kwarda Pramuka NTT Kunjungi Lokasi Jamda

* Gelar Dialog dengan PNS Lingkup Pemkab Ende

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Ketua Kwartir Daerah Pramuka NTT, Lusia Adinda Lebu Raya dalam kunjungan ke Ende berkesempatan meninjau lokasi jamda yang akan dipusatkan di Desa Wologai Tengah Kecamatan Detusoko. Sebelum mengunjungi lokasi jamda, terlebih dahulu menggelar tatap muka dan dialog dengan pejabat eselon II dan istri dan segenap PNS lingkup Pemkab Ende.

Lusia Adinda Lebu Raya pada kesempatan dialog yang digelar di lantai dua kantor bupati Ende, Sabtu (5/6) mengatakan, jambore daerah yang nanti akan dipusatkan di Wologai Tengah Kecamatan Detusoko akan dilaksanakan selama tujuh hari yakni dari tanggal 5-11 Juli. Jamda ke-7 ini akan diikuti 21 kabupaten/kota seluruh NTT. Peserta yang diperkirakan hadir dalam jamda ini yakni sebanyak 1.357. setiap kabupaten dialokasikan 20 mputra dan 20 putri. Sedangkan untuk Kabupaten Ende sebagai tuan rumah diberikan jatah 40 putra dan 40 putri.

Dalam pelaksanaan jamda ini, lanjut Lusia Lebu Raya, akan mengambil tema sehati sesuara kobarkan semangat kebangsaan. Moto yang diusung adalah satyaku kudarmakan, dharmakku kubaktikan.

Dikatakan, dalam setiap pelaksanaan jambore, kendala yang sering dihadapi adalah terkadang pembina dari luar sistem yang ingin melibatkan diri. Kondisi ini terkadang menyuklitkan lagi para peserta yang harus dibebani biaya tambahan. Kendala lainnya adalah terkait distribusi air bersih dan air minum yang selalu kurang mengingat jumlah peserta jambore yang cukup besar. Kendala lainnya yakni koordinasi antar instansi yang terkadang kurang berjalan maksimal. Persoalan pasokan listrik juga terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan jambore.

Untuk itu, lanjutnya, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Ende dan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Ende sangat diharapkan. Dia juga mengharapkan peran serta paguyuban dari setiap kontingewn dari 21 kabupaten di NTT yang ada di Ende untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini. paguyuban yang ada diharapkan bisa membantu penerimaan dan memperhatikan para peserta sebelum mereka memasuki bumi perkemahan. “Kita juga mengharapkan dukungan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Ende guna mensukseskan Jamda VII di Wologai Ende,” kata Lusia Lebu Raya.

Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Ende, Achmad Mochdar mengatakan, kwartir cabang Ende baru berusia empat bulan dikukuhkan oleh gubernur selaku ketua majelis pembimbing Gerakan Pramuka Provinsi NTT. Namun dalam usia empat bulan itu, kwartir cabang telah berupaya mengemas kegiatan jambora cabang keempat pada bulan Mei lalu. Lokasi jambore cabang dilakukan di Wologai lokasi mana yang akan dipersiapkan untuk pelaksanaan jamda.

Pada pelaksanaan jambore cabang itu, kata Mocdar, sukses dan mendapatkan dukungan penuh dari dinas, bdan yang terjun langsung sukseskan kegiatan. Bahkan, lanjutnya, pihak swasta juga turut membantu pelaksanaan jambore cabang. Diakui, persoalan air bersih dan listrik memang menjadi kendala utama di lokasi yang akan dijadikan bumi perkemahan. Terkait listrik karena berada jauh dari jaringan listrik dan pemerintah berupaya mendatangkan genzet berkapasitas besar untuk bisa menjangkau penyelenggaraan kegiatan.

Terkait lokasi jamda, kata Mochdar, merupakan tanah yang dipercayakan dan diserahkan mosalaki kepada Pemkab Ende. Lokasi tersebut merupakan lokasi transmigrasi lokal bagi para korban bencana gempa 1992. lokasi jamda merupakan bagian dari lokasi translok tersebut dan lokasi di luar areal translok yang belum terpakai dan dipersiapkan untuk bumi perkemahan ini seluas 6,8 hektare. “Mosalaki mengijinkan dipakai untuk kegiatan pramuka sepanjang waktu selama pramuka membutuhkan,” kata Wabub Mocdar.

Pada kesempatan itu, Wabub Mocdar juga mengatakan, jika saat ini Ende sudah dipercayakan menggelar jamda diharapkan ke depan Ende juga bisa dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan jambore nasional. Untuk kepentingan itu, lanjutnya, Kwartir Cabang tinggal mendapatkan dukungan dan bimbingan dari kwartir daerah agar bisa menyelenggarakan jambore nasional di waktu mendatang.

Sertifikat Sudah Habis Masa Berlaku Tetap Ditunjuk Sebagai PPK

* Pelelangan Proyek di Bandara Haji Hasan Aroeboesman

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sertifikat yang saat ini dikantongi oleh Agus Moa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dipercayakan menangani sejumlah proyek di Bandara Haji Hasan Aroeboesman sudah habis masa berlakunya. Namun demikian, dia masih tetap ditunjuk menjabat PPK dalam proyek tersebut.

Kepala Bandara Haji Hasan Aroeboesban Ende, Satimin di ruang kerjanya, Senin (7/6) mengatakan, hal itu tidak menjadi permasalahan. Menurut dia, kendati sertifikat yang dimiliki Agus Moa sudah selesai masa berlaku namun sesuai ketentuan bisa dipercayakan menjabat sebagai PPK dan dalam perjalanan dapat diproses kembali.

Menurut dia, sertifikat yang dimiliki itu bisa berlaku dua sampai empat tahun dan kendati sudah mati namun sertifikat yang dimiliki PPK itu masih berlaku hingga bulan Juni 2010.

Satimin mengatakan, langkah menunjuk PPK yang masa berlaku sertifikatnya sudah habis sebagai PPK itu terpaksa dilakukan karena alasan keterbasatan sumber daya manusia. Saat ini, lanjut Satimin, sejumlah personil yang dilibatkan dalam kepanitiaan untuk mengurus proses tender di Bandara Haji Hasan Aroeboesman terpaksa didatangkan dari sejumlah bandara yang ada di Flores seperti dari Maumere, Ruteng bahkan dari Labuan Bajo.

Satimin juga membantah adanya sinyalemen sejumlah kontraktor yang mengatakan bahwa dalam proses tender tersebut ada sejumlah persyaratan yang sengaja dibuat panitia untuk menggugurkan kontraktor lokal di Ende. Menurutnya, persyaratan yang dibuat itu panitia yang lebih tahu. Selain itu, dalam proses tender dia sepenuhnya telah mempercayakan kepada panitia. “Saya tidak intervensi. Panitia silahkan sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Bapak-bapak bisa konfirmasi sama panitianya,” kata Satimin.

Ketua Panitia, Esrik Rote mengatakan, panitia tidak membuat persyaratan yang menghambat keikutsertaan kontraktor lokal di Ende. Memang diakui dalam pengumuman ada sub bagian pertamanan yang setelah mendapatkan koreksi dari Gapensi telah dilakukan pengumuman ulang. Hanya saja menyangkut bagian sub bagian pekerjaan logam itu memang sudah sesuai dengan LPJK. Karena itu dia mempertanyakan apakah aturan yang benar ataukah menurut rekanan yang benar.

Sementara terkait penutupan pengumuman dan pemasukan dokumen khusus untuk proyek pengadaan genset di mana penutupan pada 3 Juni dan pemasukan dokumen pada 7 Juni, Rote mengatakan penundaan pemasukan dokumen penawaran itu dilakukan atas kesepakatan antara panitia dan kontraktor. Kesepakatan itu dibuat pada saat pelaksanaan anwizing. Pada prinsipnya, lanjut Rote, pemasukan dokumen harus dilakukan tujuh hari setelah pelaksanaan anwizing.

“Yang penting waktu minimal tujuh hari. Kalau kurang dari itu baru langgar aturan,” kata Rote. Jadi, kata Rote, penundaan pemasukan dokumen khusus untuk pengadaan genzet ke tanggal 8 Juni bukan dilakukan secara sepihak oleh panitia.

Sedangkan untuk pembangunan pagar yang diumumkan sejak 19 Mei-2 Juni maka pemasukan dokumennya pada tanggal 3 Juni. Pelaksanaan anwizing telah dilakukan pada 26 Mei dan jika dihitung tujuh hari maka pemasukan dokumen penawaran pada 3 Juni.

23 Balita di Kecamatan Detusoko Menderita Gizi Buruk

* Hingga Juni Tinggal Lima Penderita

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sebanyak 22 balita di wilayah Kecamatan Detusoko yang tersebar di 12 desa pada bulan April lalu teridentifikasi menderita gizi buruk dan gizi kurang. Dari jumlah ini, setelah dilakukan intervensi oleh Dinas Kesehatan dibantu pemerintah di tingkat kecamatan berhasil menurunkan jumlah penderita hingga tinggal tiga orang pada bulan Mei. Namun memasuki bulan Juni, jumlah penderita bertambah menjadi lima orang dan di Desa Nuaone teridentifikasi tiga penderita gizi buruk sehingga total kasus gizi buruk yang terjadi di Kecamatan Detusoko menjadi 23 kasus gizi buruk.

Hal itu dikatakan Camat Detusoko, Emanuel Laba kepada Flores Pos, Sabtu (4/6). Eman Laba mengatakan, munculnya persoalan terkait gizi buruk dan terindentifikasinya 22 penderita gizi buruk ini terungkap pada pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Desa Niowula.

Diakuinya, untuk Kecamatan Detusiko yang memiliki 23 desa dan satu kelurahan, terdapat 13 desa yang terindikasi ada pendeirta gizi buruknya. Sedangkan 10 desa dan satu keluarahan lainnya tidak diidentifikasi adanya kasus gizi buruk.

Dikatakan, penyebab gizi buruk dan gizi kuran pada balita sedikitnya ada tiga yakni kurang pangan atau asupan makanan, sakit dan pola asuh. Melihat kondisi ril yang terjadi di Kecamatan Detusoko dan berdasarkan hasil evaluasi di tingkat kabupaten beberapa waktu lalu, lanjut Laba, Detusoko tidak mengalami rawan pangan. Karena itu, kata Laba, penyebab terjadinya gizi buruk dan gizi kurang pada balita yang ada adalah karena sakit dan pola asuh dalam pemberian makanan kepada balita.

Menyikapi persoalan gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi itu, lanjutnya, pihak kecamatan bersama ibu-ibu PKK, aparat Puskesmas dan PLKB langsung turun ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kecamatan Detusoko guna memberikan penyadaran kepada para ibu hamil dan menyusui.

“Saya juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” kata Laba. Dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan itu, kata dia, sempat bertemu dengan skeretaris dinas dan dia mengakui bahwa ada dana jaminan kesehatan masyarakat untuk perawatan balita gizi buruk dan dana pemberian makanan tambahan. Mengingat ada dana jamkesmas maka bagi balita yang mengalami gizi kurang langsung ditangani di Puskesmas dan menjalani rawat inap. Sedangkan untuk dana pemberian makanan tambahan (PMT) langsung dilakukan intervensi pemberian makanan tambahan. “Tapi karena dana PMT sedikit jadi belum bisa jangkau semua penderita gizi buruk,” katanya.

Pihak kecamatan, kata Laba juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah penderita gizi buruk. Bahkan, kata dia, dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan, sudah disampaikan kepada semua petugas untuk bekerja sama dalam rangka penuntasan gizi kurang dan gizi buruk. “Bahkan kita sudah mencanangkan gerakan ganyang gizi buruk di Detusoko,” kata Laba. Dari pencanangan ganyang gizi buruk itu, langkah konkrit yang dilakukan adalah melibatkan seluruh petugas baik dari aparat kecamatan, puskesmas, PLKB dan ibu-ibu PKK gencar turun ke posyandu untuk memberikan pemahaman kepada para ibu hamil dan menyusui untuk memperbaiki pola asuh dan pola pemberian makanan kepada balita.

Tabel Data Gizi Buruk di Kecamatan Detusoko

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita	Keterangan
1.	Detusoko Barat	2	Sudah sembuh
2.	Sipijena	1	Sudah sembuh
3.	Dile	2	Sudah sembuh
4.	Wolomage	3	Sudah sembuh
5.	Ranga	4	Sudah sembuh
6.	Wologai	1	Sudah sembuh
7.	Wologai Tengah	2	Sudah sembuh
8.	Wologai Timur	1	Sudah sembuh
9.	Mukureku	2	Sudah sembuh
10.	Turunalu	2	Tingga 1 Penderita
11.	Saga	1	Sudah sembuh
12.	Wolotolo	1	Belum sembuh
13.	Nuaone	3	Kasus baru
	Jumlah	23	5 balita belum sembuh