07 Mei 2009

Warga Zozorea Minta Tunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih

* Hari Ini Pelantikan Tetap Dilaksanakan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Warga Desa Zozorea Kecamatan Nangapanda yang menumpang satu unit kendaraan mendatangi kantor bupati Ende. Mereka menuntut agar pelantikan kepala desa terpilih atas nama Elias Wiku ditunda. Tuntutan penundaan pelantikan itu karena ada indikasi sejumlah pelanggaran terutama adanya dugaan penggelembungan suara dalam proses pemilihan kepala desa pada 25 Maret 2009 yang lalu.

Sebelum berdialog dengan pemerintah, utusan warga Desa Zozorea terlebih dahulu bertemu Asisten I, Hendrikus Seni, Kepala Bagian Pemerintahan Desa untuk menyampaikan tuntutan warga dan dilakukan negosiasi.

Asisten I Setda Ende, Hendrikus Seni saat berdialog dengan warga Desa Zozorea di aula lantai dua kantor bupati, Rabu (6/5) mengatakan, setelah bertemu dengan utusan warga Desa Zozorea memang ada permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Berdasarkan penjelasan dan dikaitkan degan aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 75 Tahun 2005 dan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan dan Pengangkatan Kepala Desa, semua persyaratan yang mengatur pemilihan kepala desa semuanya sudah dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa. BPD telah membentuk panitia dan kewenangan pemilihan kepala desa ada di desa dan yang bertanggung jawab adalah BPD. “BPD yang bertanggung jawab jadi harusnya masalah ini disampaikan kepada BPD. Tapi karena sudah datang ke sini jadi kita fasilitasi untuk selesaikan.”

Tidak Ada Penggelembungan
Menyangkut dugaan penggelembungan suara, kata Seni, sebenarnya tidak terjadi seperti apa yang diduga oleh masyarakat. Yang terjadi adalah adanya penambahan jumlah pemilih di mana berdasarkan daftar pemilih tetap terdapat sebanyak 517 namun ada penambahan 11 pemilih sehingga menjadi 528 pemilih. Namun, katanya, hasil pemilihan tidak ada penggelembungan suara untuk paket tertentu mengingat dari jumlah pemilih tetap 517 terdapat 480 suara sah, satu suara tidak sah dan 47 warga yang tidak memilih. Justru dalam persoalan ini, kata Seni, panitia jujur memasukan 11 pemilih yang tidak terdaftar itu di dalam daftar pemilih sehingga total pemilih menjadi 528.

Namun, kata Hendrik Seni, berdasarkan penyampaian warga dan dialog yang ada, diketahui bahwa persoalan ini muncul karena ada biangnya. Biangnya, kata Seni adalah BPD yang tidak melakukan pengawasan secara baik. Selain itu, ada juga oknum yang bermain dalam kasus ini yang berdasarkan penelusuran adalah Sekretaris Desa Zozorea. “Hari ini saya akan panggil sekdes untuk dibina di sini. Dia tidak boleh bermain karena dia akan diangkat menjadi PNS. Orang-orang yang bermain dalam kasus ini akan ditindak demikian juga BPD akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan.”

Dikatakan, mengingat proses yang dilakukan sejauh ini tidak salah maka bupati sudah mengambil keputusan untuk tetap melakukan pelantikan pada Kamis (7/5). Pelantikan, kata Seni harus tetap dilaksanakan mengingat usulan dari BPD sudah diterima dan sudah disahkan oleh bupati sehingga pelantikan tetap berjalan sambil tindakan pembinaan terhadap sekdes, BPD dan panitia tetap akan dilakukan.

Sudah Diselesaikan
Camat Nangapanda, Gabriel Da mengatakan, usai pemilihan kepala desa pada 25 Maret lalu, ada laporan yang dibuat oleh salah satu calon kepala desa. Namun laporan yang dibuat sudah diselesaikan di kantor camat namun warga kembali mendatangi kantor bupati dengan masalah yang sama. Namun yang perlu diketahui adalah sebenarnya masalah sudah selesai karena semua proses sudah dilalui. Dia berharap, warga yang datang bisa menerima karena siapapun yang terpilih sebagai kepala desa itu adalah kepala desa yang sah yang sudah dipilih secara demokratis. Pemilihan sudah berjalan baik. Tambahan 11 pemilih yang ada tidak mempengaruhi suara untuk calon tertentu.

Agustinus Keugu, calon kepala desa yang kalah dalam proses pemilihan pada kesempatan itu mengatakan, apa yang diarahkan oleh pemerintah sebaiknya diterima saja. Langkah itu perlu guna menjaga situasi apalagi pemerintah sudah menjanjikan sanksi tegas bagi mereka yang bermain dalam kasus ini. Dia katakan, permasalahan yang terjadi karena kelemahan BPD dan jika warga mau dengan otak dingin bisa bertemu dengan BPD.

Terima Keputusan Pelantikan
Usai dialog, Agus kepada Flores Pos mengatakan, pada pelaksanaan pemilihan kepala desa lalu ada empat calon masing-masing Elias Wiku, Agus Keugu, Polikarpus Dari dan Hironimus Fenda. Berdasarkan hasil pemilihan, Elias Wiku meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai kepala desa Zozorea. Namun, katanya dari proses pemilihan itu, ada tambahan 11 pemilih yang tidak masuk DPT. Panita mengeluarkan aturan jumlah kertas suara 520, masyarakat yang tidak terdaftar tidak ikut pemilihan. Namun, kata Agus, menjadi pertanyaan kenapa menjadi 528 pemilih padahal ada 47 warga yang tidak memilih dan di DPT hanya 517 pemilih. “Ini jadi pertanyaan masyarakat yang tidak puas. Panitia yang tetapkan aturan mereka juga yang langgar.”

Namun secara pribadi, kata Agus, dia menerima rencana pelantikan kepala desa terpilih yang direncanakan pada kamis (7/5) hari ini. Namun apa yang dia setujui itu masih ditolak oleh warga yang datang tadi. “Secara pribadi saya terima setelah ada arahan dari pemerintah tadi.” Dia mengatakan, warga yang datang itu tidak saja warga pendukungnya tetapi juga warga pendukung dua calon lainnya yang kalah dalam pemilihan kepala desa.
Warga tetap tidak puas dengan keputusan tetap dilaksanakannya pelantikan kepala desa terpilih kendati Agus sudah memberikan penjelasan dan menerima arahan pemerintah. Mereka langsung keluar dan masih tetap mengungkapkan kekecewaan mereka. Bahkan dari pembicaraan saat mereka meninggalkan ruangan, ada di antara mereka yang mengancam akan demo pada saat acara pelantikan nanti.



Tim Gabungan Gelar Operasi Penertiban Kendaraan di Ende

* Kesadaran Bayar Pajak Cukup Baik
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Tim gabungan yang terdiri dari Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Satuan Lalulintas Polres Ende dan Jasa Raharja Wilayah Ende kembali menggelar operasi gabungan. Operasi gabungan dimaksudkan untuk menertibkan kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan enam yang belum membayar pajak kendaraan. Selain itu dalam operasi ini juga langsung ditindak kendaraan yang tidak lengkap baik STNK, SIM maupun kendaraan hasil tindak kejahatan lainnya.

Kepala UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Ende, V. Victor Sowa kepada Flores Pos di sela-sela pelaksanaan operasi penertiban, Rabu (6/5) di Jalan A. Yani mengatakan, operasi penertiban yang dilakukan UPTD Dispeda Provinsi NTT Wilayah Ende bekerja sama dengan Satuan Lalulintas Polres Ende dan Jasa Raharja itu dalam rangka penertiban tunggakan-tunggakan pajak kendaraan yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar oleh pemiliknya. Tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengingat sejauh ini masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan yang belum dibayar. Namun dia mengakui, kesadaran pemilik kendaraan membayar pajak sudah cukup baik.

Penuhi Target Penerimaan
Pelaksanaan operasi penertiban yang dilakukan, kata Sowa dibagi dalam dua tim. Tim pertama melakukan operasi penertiban di ruas jalan Wirajaya tepatnya di depan Santa Ursula dan tim kedua beroperasi di Jalan A. Yani tepatnya di depan Toko Kristal. Operasi dimaksud, katanya akan dilaksanakan selama sebulan penuh namun waktu pelaksanaannya akan diatur tidak setiap hari. Selain melakukan operasi penertiban, katanya, pihak UPTD juga terus melakukan upaya penagihan di kecamatan-kecamatan.

Langkah itu, katanya perlu dilakukan demi memenuhi target penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2009 senilai Rp5,466 miliar. Hingga bulan April ini telah berhasil direalisasikan senilai Rp2,211 miliar atau 40,4 persen. Terhadap target yang ada, kata Sowa, dia yakin bisa terpenuhi dalam sisa waktu yang ada. Langkah operasi penertiban yang dibuat merupakan salah satu strategi yang cukup bagus. “Ini cara terbaik untuk kita bisa capai target.” Diakui, pasca operasi penertiban banyak pemilik kendaraan yang dipicu untuk datang membayar pajak kendaraan mereka yang sudah jatuh tempo.

Jaring Sejumlah Kendaraan
Kepala Satuan Lalulintas Polres Ende, Iptu Sutriesno kepada Flores Pos mengatakan, setelah dilakukan operasi penertiban, ada beberapa temuan yang langsung ditindaklanjuti. Temuan yang paling banyak berupa pajak yang belum dilunasi. Selain itu ada pula temuan pelanggaran berupa mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM), STNK dan tidak menggunakan helem serta kelengkapan kendaraan yang tidak memadai. Kendaraan yang berhasil dijaring dalam operasi penertiban sebanyak 51 kendaraan baik roda dua, roda empat dan roda enam. Untuk pelanggaran berupa belum membayar pajak, kata Sutriesno langsung diarahkan ke UPTD Dispenda untuk membayarnya. Sedangkan kendaraan yang ditahan atau dijaring dalam operasi langsung diamankan di Satuan Lalulintas Polres Ende.

Dikatakan, dalam operasi penertiban itu, difokuskan juga pada kendaraan-kendaraan dari luar yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Dalam operasi ini polisi juga meneliti kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk tindak kejahatan dan diperoleh dari tindak kejahatan. Hal itu perlu dilakukan mengingat Flores umumnya dan Ende khususnya merupakan daerah persinggahan kendaran-kendaraan dari luar yang mungkin merupakan hasil tindak pidana sehingga bisa langsung ditindak.

Penertiban Laulintas
Digelarnya operasi gabungan seperti ini, kata Sutriesno sangat bagus mengingat dengan operasi gabungan yang melibatkan tiga lembaga terkait seperti ini bisa saling koordinasi dan mensinergikan tugas masing-masing. Langkah ini menurutnya sangat penting untuk saling mendukung dalam upaya penertiban lalulintas di Kabupaten Ende.

Kepala Jasa Raharja Perwakilan Flores-Lembata, John Nalle mengatakan, keterlibatan Jasa Raharja dalam kegiatan penertiban ini adalah memfokuskan penertiban bagi kendaraan-kendaraan yang belum membayar iuran wajib dan sumbangan wajib dalam kaitan dengan penertiban Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Iran Wajib dan Sumbangan Wajib. Diakui, pemilik kendaraan di Kabupaten Ende memiliki kesadaran yang cukup baik dalam membayar iuran wajib dan sumbangan wajib jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Hanya saja, katanya, kesadaran dalam berlalulintas yang perlu ditingkatkan.



Dirut PT SAK Bantah Terlantarkan Pembangunan Kantor Bupati Nagekeo

* Bahan Non Lokal Masih Dipesan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Kontraktor pelaksana pembangunan gedung kantor bupati Nagekeo, PT Surya Agung Kencana (SAK) membantah telah menelantarkan pembangunan gedung kantor bupati Nagekeo. Pembangunan gedung kantir bupati itu saat ini masih dalam proses pengerjaan tahap III yang membutuhkan bahan non lokal. Bahan non lokal itu tidak ada di Flores dan harus dipesan langsung dari perusahaan dan saat ini masih dalam proses pemesanan. Sedangkan pekerjaan untuk tahap I dan II sejauh ini sudah selesai dikerjakan. Jika bahan non lokal sudah tiba di Mbai-Nagekeo maka pihak perusahaan akan kembali melanjutkan pekerjaan.

Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Surya Agung Kencana, Caesar Budi Setiawan kepada Flores Pos di kantornya, Selasa (5/5). Setiawan mengatakan, pemberitaan media Flores Pos bahwa di lokasi tidak ada pekerjaan memang diakuinya. Namun tidak adanya kegiatan di lokasi bukan karena pihaknya tidak melakukan pekerjaan dan menelantarkan pembangunan gedung kantor bupati itu namun karena masih menunggu barang non lokal tiba di Ende.

Dikatakan, pekerjaan gedung kantor bupati Nagekeo dengan pagu dana sebesar Rp21 miliar itu sejauh ini baru direalisasikan senilai Rp9,9 miliar untuk pekerjaan tahap I, II dan tahap III. Untuk pekerjaan tahap I dan II berupa item pekerjaan struktur bangunan dan dinding telah selesai dikerjakan sesuai nilai kontrak dan telah selesai sesuai masa waktu pengerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan tahap III dengan item pekerjaan berupa plambing dan pekerjaan elektrikal sejauh ini belum dilaksanakan. Pengerjaan tahap III ini menunggu pemesanan bahan karena menggunakan bahan non lokal. Bahan non lokal dimaksud tidak dapat dibeli begitu saja karena harus difabrikasi sesuai spesifikasi yang dituangkan di dalam rencana anggaran dan biaya (RAB).

Sedang Dalam Perjalanan
Saat ini, kata Setiawan, bahan non lokal dimaksud sedang dalam perjalanan. Pengiriman bahan non lokal itu disertai pula dengan tenaga ahli yang akan melakukan pemasangan. Pekerjaan jenis klambing dan elektrikal, katanya membutuhkan tenaga teknis yang profesional yang berpengalaman bekerja di gedung besar dan moderen. Untuk itu, katanya, bukan untuk meremehkan tenaga lokal namun dalam pekerjaan tahap III ini semua tenaga teknisnya didatangkan dari Jawa. “Kalau bahan non lokal dan tenaga sudah tiba kita langsung action di lapangan.”

Terkait target penyelesaian pekerjaan tahap III ini, Setiawan mengatakan, pihaknya tidak mau janji muluk-muluk. Pada prinsipnya, kata dia, pekerjaan akan diusahakan selesai sesuai batas waktu yang ada di dalam kontrak yakni pada bulan Oktober. “Kalau selesai lebih awal malah lebih bagus.” Dikatakan, jika sudah menyelesaikan tahap III maka pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sudah selesai kendati diakui, belum mencapai tahap pekerjaan akhir. Hal itu, kata dia karena sesuai dengan dana yang dialokasikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika tahap III sudah selesai maka tinggal pemerintah melakukan pekerjaan lanjutan dengan memproses ulang tender proyek pembangunan dimaksud. Pihaknya tidak secara otomatis melanjutkan pekerjaan pembangunan karena dalam proyek ini tidak secara multy years namun dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Butuh Tenaga Profesional
Penanggung Jawab Bidang Teknis, Marselinus Lando mengatakan, untuk pekerjaan tahap III mengikuti irama perencanaan yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Secara teknis, katanya, untuk pekerjaan plambing dan elektrikal membutuhgkan tenaga kerja yang profesional. Plambing yakni pekerjaan air dan perpipaan untuk air bersih dan kotor membutuhkan tenaga yang berpengalaman bekerja di pembangunan gedung bertaraf besar dan moderen. Demikian pula untuk pekerjaan elektrikal yang membutuhkan tenaga teknis yang trampil. “Tapi ini tidak mengurangi tenaga kita yang ada di sini.”

Menyangkut material non lokal, kata Lando, berbeda dengan bahan lokal yang mudah didapat. Untuk bahan non lokal ini tidak bisa dibeli begitu saja karena harus sesuai spesifikasi di dalam RAB yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Untuk itu perlu dipesan khusus di pabrik pembuatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan gambar desain teknis. “Jadi kita butuh waktu untuk pemesanan karena miliki spesifikasi khusus. Ini kita harus lakukan dalam kaitan dengan standar mutu bahan sesuai perencanaan yang dibuat konsultan perencana.”

Sebelumnya Hans Bataona dari Nagekeo melaporkan, kendati sudah bermiliaran rupiah dana yang dikucurkan baik bersumber dari dana pusat maupun APBD II untuk pembangunan Kantor Bupati Nagekeo, namun sampai saat ini pekerjaan kantor induk pemerintah itu tidak menunjukan kemajuan apa-apa. Bahkan terkesan lumpuh dan jalan di tempat.

Tidak Ada Aktifitas
Pantauan Flores Pos dalam sepekan terakhir di lokasi pekerjaan menunjukan proyek kantor bupati yang berlokasi di Pomamela, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa itu masih menunjukan rangka bangunan dengan tiang beton yang masih kokoh berdiri hingga lantai dua bangunan. Sayangnya di lokasi itu tidak berlangsung aktifitas kerja oleh para tukang bangunan. Keberadaan base camp di bagian belakang gedung yang belum sempurna itu hanya terlihat satu dua karyaawan yang lagi lalu lalang. Papan proyek bangunan itu juga sudah tidak ada lagi sehingga menyulitkan setiap pengunjung yang ingin memantau dari dekat pekerjaan itu. Beberapa kali wartawan berusaha menemui rekanan yang bertanggungjawab dalam proyek itu belum berhasil ditemui. Keadaan ini sedikit berbeda dengan pekerjaan kantor gedung DPRD Nagekeo sebelah barat dari kantor bupati. Masih terlihat aktivitas pekerjaan oleh para tukang bangunan dengan menyusun bata untuk dinding bangunan. Walaupun masih dalam kondisi yang sama berupa rangka beton tetapi aktivitas pekerjaan masih juga berlanjut. Berbeda dengan Kantor Bupati yang tidak ada aktivitas pekerjaan selama ini. Sementara kondisi jalan masuk ke dua bangunan itu juga masih babak-belur. Pada sisi kiri dan kanan jalan sudah tampak sedikit bersih yang sebelumnya tumbuh subur rumput ilalang, setelah Bupati Nagekeo melalui Sekertaris Daerah memerintahkan setiap unit dan instansi pemerintah mewajibkan semua PNS lingkup Setda Nagekeo membesihkan jalan setiap hari Jumat dalam sepekan.

Melalui Proses
Wakil Bupati Nagekeo, Paulus Kadju saat dikonfirmasi perihal masalah ini menjelaskan setiap pekerjaan bangunan sudah melalui proses dan tahap-tahap perencanaan sesuai dengan mekanisme pekerjaan yang ada. “Ada aturannya dan pekerjaan terus berkelanjutan,” ujarnya. Dia mengatakan, pekerjaan untuk kantor bupati maupun degung dewan yang baru masih terjadi. Dia mengharapkan supaya dalam setiap pekerjaan para rekanan mengedepankan mutu pekerjaan yang benar-benar berkualitas dan tidak sekadar mengejar target.



Masyarakat NTT Diimbau Tidak Panik dengan Flu Mexico

* Tetap Pelihara dan Konsumsi Daging Babi
Oleh Hiernomis Bokilia


Ende, Flores Pos
Masyarakat di NTT umumnya dan Flores khususnya diimbau untuk tidak panik dengan informasi menyangkut flu mexico yang terjadi akhir-akhir ini. Flu mexico yang sebelumnya dikenal dengan flu babi sampai saat ini belum masuk di Indonseia umumnya dan NTT secara khusus. Untuk itu masyarakat diharapkan tetap memelihara bahkan memperbanyak memelihara babi, menjualnya dan tetap mengkonsumsi daging babi.

Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Martinus Jawa kepada Flores Pos saat mendatangi Kantor Redaksi Flores Pos, Selasa (5/5). Kadis Jawa mengatakan, penggunaan nama flu babi sudah dilarang oleh PBB karena flu yang disebabkan oleh virus itu bukan disebabkan oleh babi namun baru sebatas kecurigaan. Hal itu muncul karena penderita atau korban yang meninggal diidentifikasi sebelum meninggal sempat mengkonsumsi daging babi. Namun, katanya, sejauh ini belum ada ternak babi yang meninggal akibat virus H1N1 tersebut. “Kalau dibilang flu babi karena mati setelah makan daging babi maka kalau dia makan dengan nasi maka seharusnya bisa juga dibilang flu beras atau flu jagung,” katanya sedikit bercanda.

Bukan Flu Babi
Dikatakan, penggunaan istilah flu babi sejauh ini sudah dilarang oleh PBB. Hal itu terjadi karena sejak penggunaan istilah flu babi, sejumlah negara sampai memusnahkan babi yang dipelihara. Bahkan, katanya, penggunaan istilah flu babi akan sangat merugikan bagi NTT yang merupakan gudang ternak baik sapi maupun ternak babi. Apalagi, kata Jawa, saat ini pemerintah NTT sedang mengupayakan untuk mengembalikan NTT sebagai gudang ternak. Secara keseluruhan, katanya, NTT saat ini memiliki populasi ternak babi mencapai 1,5 juta ekor. Untuk itu, jika istilah flu babi untuk flu mexico ini digunakan dikhawatirkan bakal mengakibatkan masyarakat NTT enggan memelihara babi bahkan tidak menjual dan makan daging babi.

Dikatakan, flu mexico, daya mematikannya hanya enam persen. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan flu burung yang daya mematikannya bisa mencapai 60 persen. Dengan demikian, kata Jawa, jika sebelumnya vorus flu burung yang daya mematikannya mencapai 60 persen saja sudah bisa dilakukan upaya pencegahan hanya dalam waktu satu bulan maka untuk flu mexico yang daya mematikannya hanya enam persen diyakini hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk pencegahannya.

Jaga Kebersihan
Intinya, kata Jawa, dalam peternakan babi tetap melakukan langkah-langkah yang lazim dilakukan dalam kegiatan peternakan seperti menjaga kebersihan ternak dan kandang, serta pakan ternak bersangkutan. Upaya mengawal daerah ini dari berbagainjenis penyakit yang timbul akibat hewan dan bahan produksi ternak lainnya, sejak tahun 1993 pemerintah memalui dinas teknis terkait telah melakukan berbagai uapaya pencegahan. Langkah yang dilakukan adalah sejak tahun 1993 membuat peraturan tidak memasukan babi dari luar wilayah NTT. Kendatipun dilakukan pemasukan hanya dari Bali dan Surabaya. Kedua wilayah inipun dalam proses pemasukan diyakini sudah diawasi secara ketat karena keduanya memiliki Balai Karantina Hewan sehingga setiap ternak dan produk ternak diberikan surat ijin dan ketika masuk di Ende jika dicek tidaka da surat ijin maka langsung dimusnahkan.

Selain itu, dalam kaitand engan virus flu mexico, kata Jawa, pihak dinas telah menggelar rapat dengan Balai Karantina Hewan dan mereka juga telah menyatakan tekad untuk mengawal NTT dari masuknya flu dimaksud. Penjagaan tidak saja pada flu mexico tetapi terutama pada virus hoc-cholera yang sangat mematikan bagi ternak babi. Virus ini, kata dia pernah terjadi di Alor dan diharapkan tidak menyebar atau terjadi di daerah lain. “Kita jaga benar jangan sampai virus hoc-cholera masuk di Flores atau Sumba. Dua daerah ini punya populasi ternak babi tertinggi jadi harus kita jaga benar. Kalau sampai masuk babi bisa habis.”

Tidak Perlu Khawatir
Kepada masyarakat, kadis Jawa mengharapkan untuk tidak perlu khawatir dengan infoprmasi yang terjadi. Virus flu mexico sejauh ini belum masuk ke Indonesia. Kepada warga diimbau untuk tetap memelihara babi sebanyak-banyaknya. Dinas, katanya juga telah melakukan kerja sama degan paroki-paroki dalam upaya menggalakan masyarakat untuk memelihara ternak babi. Lembaga gereja, katanya juga diharapkan untuk memberikan perhatian dan mendistribusikan ternak bagi bagi umat agar dapat dikembangkan. “Ini sebagai upaya agar tekad mengembalikan NTT sebagai gudang ternak bisa terwujud tapi tidak hanya untuk sapi tapi juga kambing, domba dan babi.”

Tahun 2009 ini, katanya, pemerintahprovinsi telah mengalokasikan batuan dana untuk pengembangan ternak kecil. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana senilai Rp65 juta untuk tiap kabupaten. Langkah itu, katanya dilakukan dalam rangka swasembada daging di tahun 2010. Langkah ini, kata Jawa diangap perlu dilakukan sehingga ternak kecil nantinya dapat dikonsumsi masyarakat sebagai substitusi atau pengganti atas daging sapi sehingga sapi dapat dijual ke luar. Namun terkait penjualan ternak sapi ke luar daerah, dia minta agar yang dijual adalah ternak sapi betina yang sudah tidak produktif atau ternak jantan. Sedangkan ternak betina yang masih produktif digunakan untuk pembibitan agar bibit tidak lagi didatangkan dari luar daerah.

Cari tahu Informasi
Dalam berita sebelumnya yang ditulis Yusvina Nona, menyebutkan isu seputar flu babi atau infeksi virus pada babi yang disebut H1N1 bagi para peternak babi masih pada tingkat waspada. Soal kekuatiran pasti ada, tetapi tidak mengurungkan niat para peternak babi untuk memberikan yang terbaik bagi hewan ternaknya.
“Kami selalu mencari tahu semua informasi mengenai apa yang bisa dibuat jika keadaan ini (flu babi) terjadi. Baik dari Internet, maupun dari teman-teman sesama peternak. Untuk sementara ini yang kita bisa lakukan adalah kegiatan rutin yaitu sanitasi kandang, memberi makanan yang baik, dan memberikan vitamin agar kondisinya kuat. Suntikan vitamin ini diberikan terutama kepada anak dan induk babi,”kata Pater Aloysius Wuring, SVD kepada Yusvina Nona di kebun misi Boanawa, Sabtu (2/5).
“Dari informasi yang diperoleh, katanya, gejala flu babi adalah terkena flu dan suhu badan panas. Setelah melakukan pengecekan kepada babi-babi yang ada ternyata masih dalam kategori sehat. Kita tetap waspada, tetapi tidak dalam ketakutan yang luar biasa.”

Dikatakannya untuk mengantisipasi sejak dini, tidak hanya hewan ternak yang diperhatikan melainkan juga kepada orang yang berhubungan langsung dengan hewan dimaksud. Para pekerja, kata Pater Alo, juga disiapkan masker dan kaos tangan ketika hendak melakukan pekerjaan dimaksud. Seperti membersihkan kandang, memberikan makanan dan vitamin.
Kondisi populasi babi di kebun misi saat ini untuk ukuran besar seperti induk/pejantan dan calon induk sebanyak 40 an lebih ekor sedangkan ukuran anak umur siap jual (3 bulan) sebanyak 60 an lebih ekor.

Makin maraknya isu flu babi ini mempengaruhi harga jual? Pater Alo mengatakan sejauh ini masih stabil. Babi-babi tersebut masih dijual dengan harga biasa yaitu umur per 3 bulan seharga Rp 500 ribu. Bahkan, masih ada 100 lebih orang yang mengantri untuk membeli babi jenis duroc batam ini. Hasil perkawinan jenis duroc dan jenis batam.
“Babi-babi ini dijual saat berumur 3 bulan. Yang besar tidak dijual karena untuk konsumsi komunitas,”katanya.

Waspada
Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ende, drg. Ellya Dewi sebelumnya mengatakan, sejauh ini Pemerintah Indonesia berupaya mencegah jangan sampai masuknya virus di maksud ke tanah air yang masih dalam situasi siaga. “Memang belum ada indikasi ke sana (masuknya ke Indonesia) tetapi tetap dikuatirkan jangan sampai terjadi mutasi virus. Sejauh yang kita ketahui bahwa flu babi ini terjadi pada negara-negara yang memiliki 4 musim. Namun pada tahun 1918 pernah terjadi di Denpasar-Bali. Ini yang kita kuatirkan,”katanya.

Ellya Dewi mengatakan, indikasi flu mexico sama seperti flu burung. Terjadinya pada binatang dan ditularkan ke manusia. Sehingga upaya vaksin dan pengobatan yang dilakukan, katanya, juga tidak jauh berbeda dengan flu burung. “Kita belum ada protap dari Depkes soal flu babi ini. Sehingga kita masih pake protap flu burung. Untuk kewaspadaan dini adalah selalu membersihkan kandang atau sanitasi kandang.”

Kepala Dinas Petenernakan Provinsi NTT, Martinus Jawa saat di Ende berkesempatan mengunjungi usaha peternakan di Biara Bruder Konradus (BBK) Ende. Di sana, dia sempat berdialog dengan sejumlah siswa SMK dari Boawae yang berpraktek di peternakan babi milik BBK Ende itu. Kunjungan itu merupakan upaya dians dalam rangka mengimbau masyarakat untuk tetap emelihara ternak babi dan tidak perlu khawatir atas informasi menyangkut flu mexico yang berkembang akhir-akhir ini. Kepada pengelola peternakan tersebut, jawa mengingatkan untuk selalu emnjaga kebersihan kandang dan ternak demi menjaga ternak babi dari seranga penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan ternak hingga menimbulkan kematian pada ternak.



BAPPEDA Buat Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kelompok Tani

* Populasi Ternak Kambing Menggembirakan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ende menggelar pelatihan pengembangan kapasitas bagi kelompok tani ternak kambing. Pelatihan ini untuk meningkatkan sumberdaya manusia kelompok tani dalam sistem pemeliharaan ternak kambing yang baik.

Bupati Ende Don Bosco M Wangge dalam sambutan pada acara pembukaan pelatihan dimaksud di gedung BEKATIGADE Ende Ngada, Jalan Melati, Senin (4/5) mengatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi ternak kambing merupakan model pengembangan program peningkatan pendapatan petani melalui inovasi (P4MI). Legiatan ini memadukan penerapan teknologi dan diseminasi inovasi pertanian yang sangat mementingkan proses identifiasi kebutuhan teknologi, pengembangan model usahatani spesifikasi lokal dan pengembangan kapasitas petani.

Dukung Peningkatan Agribisnis
Pola integari ternak dan tanaman, kata Bupati Don Wangge merupakan upaya potensial yang dapat dilaksanakan dalam upaya mendukung peningkatan agribisnis dan pola ini berpeluang dikembangkan di daerah dengan areal pertanian yang luas maupun terbatas. Pengembangan integrasi ternak kambing yang didanai loan ADB di kabupaten Ende, katanya, dalam pelaskanaannya bekerjas ama denan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT sudah memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama 2008 telah dilaksanakan pada empat desa.

Dari managemen pemeliharaan ternak yang telah diterapkan ada perkembangan populasi ternak kambing yang cukup mengembirakan. Rata-rata pertambahan sebanyak 6-8 ekor dan fisik ternak mengindikasikan sebagai ternak yang sehat. Kenyataan ini merupakan informasi menarik dan menguntungkan dan perlu diketahui empat desa sasaran pengembangan integrasi ternak kambing pada tahun 2009 ini.

Ekstensif Tradisional
Pemeliharaan ternak kambing oleh petani selama ini, kata Bupati Don Wangge, merupakan hasil pemeliharaan secara ekstensif tradisional yang diwariskan dengan sistem dilepas berkeliaran dan diikat dan berpindah-pindah guna memperoleh pakan di lahan bebas. Kondisi ini mengakibatkan pengontrolan terhadap penyakit, engaturan perkembangbiakan dan perawatan ternak sulit dilakukan. Untuk itu, perlu ada perbaikan dari sistem ekstensif tradisional ke semi intensif perlu diperbaiki antara lain pakan yang lebih baik, perawatan kesehatan, sistem perkandangan dan pengaturan perkawinan yang tepat.

Debora Kanahau dan Onike Lailogo dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT dalam amterinya menyangkut budidaya ternak kambing di NTT menegaskan, NTT sebagai daerah beriklim kering dengan musim hujan singkat dan eratik dengan musim kemarau yang panjang, ternak kambing sangat cocok di pelihara. Apalagi, ternak ini cocok dikembangkan di pedesaan yang penduduknya petani dengan penghasilan rendah karena dapat beranak kembar dan kebutuhan fasilitas serta penanganannya lebih sederhana dibandingkan dengan ternak besar lainnya. Usaha ternak kambing sangat menguntungkan karena dapat berkembang biak sepanjang tahun dan merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual. Ternak kambing bagi masyarakat NTT merupakan sumber pendapatan petani terutama di daerah kering seperti Timor Barat, Sumba Timur dan Flores bagian utara. Namun selama ini populasi ternak kambing belum optimal karena manajemen pemeliharaan masih tradisional dan faktor penghambat utama yang mempengaruhi produktifitas ternak kambing adalah manajemen pemberian pakan dan air minum baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

500 Bangsa Kambing
Di dunia, tegas Debora, terdapat 500 bangsa kambing namun ada beberapa yang umum dipelihara dan termasuk dalam tiga tipe yakni pedaging, perah dan bulu. Dalam pemeliharaan kambing perlu diperhatikan adalah pemilihan bibit, perkandangan, pakan dan kontrol penyakit. Dalam pemilihan bibit, perlu diperhatikan adalah induk harus sehat, tampak bersemangat, aktif bergerak, kepala selalu tegak, mata bercahaya, rambut dan bulu mengkilap, umur masih muda. Bulu bersih dan mengkilat, bentuk kaki lurus dan kuat, alat kelamin normal, kabing tidak terlalu mengantung dan simetris, jumlah puting susu dua serta umur 12 bulan. Untuk pejantan tubuhnya besar, buah zakar panjang dan sifat kenjantanannya kelihatan.

Makanan kambig merupakan persoalan dalam beternak kambing. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan dan penggemukan, pembiakan, kesehatan yang baik dan menentukan untung-ruginya memelihara ternak. Makanan yang baik dan seimbang nutrisinya harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Air juga merupakan komponen penting dalam manajemen pemberian makanan para ternak kambing.

Kegiatan pelatihan bagi kelompok tani ternak kambing ini, kata Ketua Panitia Vincent Pega, diikuti oleh anggota kelompok tani sebanyak 64 orang yang datang dari masing-masing desa sebanyak 16 orang tiap desa. Kegiatan juga melibatkan ketia komite investasi desa sebanyak empat orang, kepala desa dari empat desa yang menjadi sasaran kegiatan P4MI, kepala BPP di empat desa sertta empat orang PPL dari desa dimaksud. Pelaksanaan kegiatan selama tiga hari dan pada hari ketiga diisi dengan diskusi hasil kunjungan lapangan dan dilanjutkan dengan materi di dalam ruangan.



PLN Masih Terus Lakukan Pemadaman

* Mengganggu Aktifitas Kerja
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Hingga saat ini PLN Cabang Flores Bagian Barat masih terus melakukan pemadaman listrik di wilayah Kota Ende. Padahal, PLN sebelumnya telah mengatakan bahwa mulai April atau awal Mei sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Pemadaman yang dilakukan tanpa pemberitahuan seperti itu akan sangat mengganggu aktifitas kerja dan bisa merusak peralatan eletronik.

Hal itu dikatakan salah seorang warga Onekore, Matilda kepada Flores Pos, Senin (4/5). Dikatakan, dalam satu minggut erakhir ini saja, PLN sudah melakukan pemadaman beberapa kali tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada warga.

Seharusnya, dalam setiap pemadaman terlebih dahulu disampaikan agar warga mempersiapkan menghadapi pemadaman tersebut. Pemadaman secara tiba-tiba akan sangat menganggu kegiatan dan merusak alat eletonik. Hanya saja dia mengakui, sejauh ini dia sendiri belum mengalami kerusakan barang elektronik akibat pemadaman secara tiba-tiba itu.

Perbaiki Dua Mesin Pembangkit
Asisten Manajer Distribusi PT PLN Cabang Fores Bagian Barat, Fredi Nawa di ruang kerjanya, Senin (4/5) mengatakan, pemadaman yang terjadi beberapa hari terkahir sebenarnya terjadi karena ada dua unit mesin pembangkit di PLTD Mautapaga yang keluar dari sistem karena ada perbaikan. Namun setelah dilakukan perbaikan dan telah selesai dilakukan sudah mulai kembali masuk sistem. Mesin berkekuatan 800 kw tersebut sudah bisa mensuplai listrik. Diaku, setelah adanya perbaikan mesin itu, jika tidak ada gangguan lagi maka tidak akan ada lagi pemadaman.

Namun ketika pada Senin siang dari pukul 14.00-16.30 kembali terjadi pemadaman listrik, saat Flores Pos mengontak ke Asmen Distribusi Fredi Nawa, dia menjelaskan bahwa pemadaman tersebut terjadi karena ada kegiatan perbaikan. Perbaikan dilakukan di lokasi Jalan Pahlawan sehingga dilakukan pemadaman.

Bantuan Warga
Kepada pelanggan dan konsumen listrik PLN, Nawa meminta maaf atas pemadaman yang dilakukan. Ke depan dia berharap agar warga juga ikut membantu PLN dalam kelancaran distribusi listrik. Bantuan yang diharapkan dari warga berupa kerelaan mereka untuk menyerahkan tanaman mereka yang dekat atau menyentuh jaringan untuk dipotong agar tidak mengganggu sistem.

Dikatakan, pada tahun 2009 ini, PLN telah merencanakan untuk lakukan interkoneksi jaringan dari Ende ke Ranting Mbai dan dari Ende ke Ranting Wolowaru. Selama ini, katanya, dua ranting ini sudah masuk dalam jaringan tinggal dikoneksikan saja. Jika nantinya sudah dilakukan interkoneksi maka mesin di dua ranting tersebut hanya disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan. Namun, bisa juga direlokasi ke tempat lain atau ditarik ke Ende.



Pendidikan di Kabupaten Ende Masih Memprihatinkan

* Kembalikan Ende Sebagai Kota Pelajar
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Kondisi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Ende sampai saat ini masih memprihatinkan. Terhadap kondisi ini, semua elemen di Kabupaten Ende baik pemerintah, dunia usaha, orang tua, pendidik baik guru dan dosen serta anak didik diajak untuk bangkit dan bekerja sama menata dunia pendidikan di Kabupaten Ende.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar kepada Flores Pos usai memimpin upacara bendera memperingati hari pendidikan nasional di Lapangan Pancasila, Sabtu (2/5). Wakil Bupati Achmad Mochdar mengatakan, memperingati hari pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan pendidikan di Kabupaten Ende. Pendidikan, katanya, merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat yang ada di kabupaten. “Masih prihatin degan kondisi yang ada dan semua sama bangkit untuk kembalikan Ende sebagai kota pelajar.”

Dikatakan, pendidikan di Kabupaten Ende perlu dimotifasi untuk bisa kembali bangkit. Dunia pendidikan membutuhkan perhatian dan sangat perlu dibangun karena jika tidak ditangani secara benar maka generasi yang akan dihasilkan tidak bisa diharapkan. Untuk itu, kata Wakil Bupati Achmad Mochdar, semua elemen baik itu pemerintah, dunia usaha, orang tua, dosen, pendidik dan anak didik harus membangun komitmen bersama untuk menata kembali pendidikan di Kabupaten Ende. Langkah itu menurutnya sangat perlu dilakukan guna mengembalikan ikon Ende sebagai kota pelajar.

Ditanya soal pendidikan gratis, wakil bupati mengatakan untuk sekolah gratis belum bisa dilaksanakan karena membutuhkan biaya yang besar. Namun untuk sekolah murah, katanya tentunya akan dipikirkan. “Kalau sekolah gratis belum. Tapi sekolah murah tentu dipikirkan.”

Upaya Pembenahan
Menyangkut permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Ende, ke depan akan dilakukan berbagai upaya pembenahan. Antara lain, menyangkut permasalahan guru akan dilakukan pendataan ulang ketersediaan tenaga guru untuk penentuan formasi CPNSD, perbaikan mekanisme mutasi dan promosi guru, menyeimbangkan penempatan guru antara sekolah di daerah perkotaan dan sekolah-sekolah pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu bekerja sama dengan perguruan tinggi penyedia tenaga guru di Kota Ende agar ada akses bagi guru yang hendak mengikuti pendidikan sehingga kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan pada sore hari atau selama liburan.

Langkah lainnya, katanya adalah mendukung undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan mengalokasikan subsidi bagi guru yang mengikuti pendidikan penyetaraan dan proses sertifikasi guru. Memperbantukan guru berkualifikasi S2 yang telah dibiayai pemeirntah daerah untuk mengajar di perguruan tinggi penyedia tenaga guru. Pemerintah juga akan berupaya mengalokasikan angaran untuk penguatan kelembagaan dan pelatihan guru melalui wadah gugus, MGMP, KKG dan K3S. Pemerintah daerah juga akan bekerja sama dengan PT Askes Cabang Ende memberikan pelayanan medical chec up gratis di RSUD Ende untuk seluruh guru aktif yang berusia 40-60.

Sedangkan menyangkut permasalahan sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah akan menempuh langkah perbaikan mekanisme pengalokasian bantuan pembangunan sarana-prasarana sekolah dnegan mengacu kepada data yang akurat. Mengalokasikan dana khusus untuk pembelian buku pelajaran atau program buku murah untuk siswa serta menyediakan perangkat ICT sehingga akses ke website pustaka maya dapat dilakukan.

Masalah manajemen pendidikan, kata Wakil Bupati Achmad Mochdar, langkah pemerintah akan terfokus pada pemberian latihan manajemen administrasi dan keuangan sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan sekolah, mengingat masih rendahnya kemampuan manajemen kepala sekolah sesuai hasil akreditasi sekolah. Ke depan juga perlu diperbaiki sistem seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah serta mengoptimalkan peran dan fungsi pengawas sekolah dan pengawas rumpun serta penguatan kelembagaan dewan pendidikan dan komite sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Teladani Ki Hajar Dewantara
Menteri Pendidikan Nasional, Profesor Bambang Sudibyo dalam sambutannya pada upacara memperingati hari pendidikan nasional yang dibacakan Wakil Bupati Achmad Mochdar menegaskan, memperingati hari pendidikan nasional senantiasa mengenang seorang tokoh nasional yang sangat berjasa membangun dunia pendidikan nasional yakni Ki Hajar Dewantara. Dia adalah pelopor pendidkan bagi bangsa Indonesia yang telah berjuang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, perlu meneladani perjuangannya ebagai pelopor pembaruan dalam dunia pendidikan yang harus terus dikembangkan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta kemajuan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Menteri Sudibyo mengatakan, sains mempunyai peranan sangat penting dalam penguasaan teknologi. Untuk itu kemampuan penguasaan teknologi tidak hanya dikembangkan melalui peningkatan keterampilan menggunakan teknologi tetapi juga melalui pengembangan daya nalar dan daya kreasi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya peningkatan kemampuan anak bangsa dalam bidang sains menunjukan perkembangan maju terbukt peserta didik berhasil meraih medali dalam berbagai olimpiade sains baik tingkat nasional maupun internasional.

Tunjukan Hasil
Dalam kurun waktu 2005-2008, pendanaan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS), BOS buku, bantuan khusus murid, bantuan operasional manajemen mutu dan program beasiswa telah menunjukan hasil dan manfaat yang signifikan dalam pembangunan mutu pendidikan. Program BOS telah membebaskan 70,3 persen murid SD/MI dan SMP/MTs dari pungutan biaya operasional dan semua murid miskin bebas pungutan biaya operasional. Selain itu, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sudah tercapai pada tahun 2008.

Mutu guru dan dosen telah ditingkatkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi. Sekitar 1,75 juta guru yang belum S1/D4 harus meraih S1/D4 dalam waktu 10 tahun. Sekitar 150 ribu dosen yang belum S2/S3 harus meraih S2/S3 dalam waktu 10 tahun serta 2,7 juta guru dan 300 ribu dosen harus meraih sertifikasi dalam waktu 10 tahun. Kesejahteraan terhadap pendidik juga ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Hal itu menunjukan pemerintah serius dalam memberikan perhatian kepada mereka sebagai upaya meningkatkan citra dan martabat para pendidik.



KPUD Ende Masih Lakukan Pemutahiran Data Pemilih Pilpres

* Libatkan Pemerintah Daerah
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende hingga kini masih terus melakukan pemutahiran data pemilih untuk pemilu presidend an wakil presiden bulan Juni mendatang. Untuk kegiatan pemutahiran data pemilih ini, KPUD sudah berkoordinasi degan PPK dan melibatkan pemerintah di tingkat paling bawah seperti RT dan RW karena mereka yang lebih tahu warga yang ada di wilayah mereka.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPUD Ende, Vincentius Maksimius Moni di Sekretariat KPUD Ende, Sabtu (2/5). Dikatakan, dalam prses pemutahiran data pemilih untuk pemilu presiden, data yang menjadi acuan adalah data pemilu legislatif lalu. Pemutahiran itu, katanya dilakukan untuk emngakomodir wajib pilih yang apda pemilu legislatif lalu tidak diakomodir dalam daftar pemilih. Selain itu, pemutahiran data pemilih ini juga untuk mendata kembali warga yang pada bulan Juni nanti genap usia 17 serta mereka yang pensiun TNI/Polri. Selain itu dalam pemutahirand ata pemilih ini juga untuk mengeluarkan nama-nama yang pada pemilu lalu masuk daftar pemilih tetap namun sekarang sudah masuk anggota TNI/Polri serta ada yang sudah meninggal dunia.

Pertemuan dengan PPDP
Terkait pelaksanaan pemutahran data pemilih ini, kata Vincent, KPUD telah melakukan pertemuan dengan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP). Kepada petugas diminta untuk mendata semua warga yang belum terdata agar dapat menggunakan hak pilih pada pemilu presiden mendatang. Pemutahirand ata pemilih, katanya dimulai sejak 30 April-10 Mei. Dia berharap sebelum tanggal 10 Mei semua kecamatan sudah memasukan data pemilih hasil pemutahiran sehingga dapat dilakukan pengentrian data pemilih di tingkat KPUD. Sejauh ini, katanya, sudah tiga kecamatan yang telah memasukan data pemilih hasil pemutahiran. Tiha kedcamatan tersebut yakni Maurole, maukaro dan Detukeli. “Data ini kita entri lagi dan setelah dientri dikembalikan ke PPK untuk diumumkan. Kita juga sudah sampaikan ke PPK untuk monitor langsung pemutahiran di tingkat desa.”

Dikatakan, dalam upaya pemutahiran data pemilih ini, KPUD juga telah melakukan pendekatan kepada tokoh agama agar dapat emngumumkan kepada umatnya baik melalui mimbar gereja maupun mimbar Jumad di masjid-masjid. Selain itu, himbauan juga diumumkan melalui media massa agar masyarakat dapat mendaftarkan diri kepada PPDP jika tidak sempat didata oleh petugas.

Revisi Jumlah TPS
Vincent mengatakan, untuk pelaksanaan pemilu presiden mendatang, jumlah TPS yang ada pada pemilu legislatif kemarin akan didesain ulang. Dari jumlah 878 TPS pada pemilu legislatif akan diredesain ulang dan dikurangi jumlahnya sesuai tuntutan peraturan KPUD Nomor 14 tahun 2009. alasan pengurangan jumlah TPS itu, katanya, berdasarkan aturan menggariskan bahwa maksimal pemilih dalams atu TPS sebanyak 800. pertimbangan lainnya adalah akrena di wilayah kota khususnya terlalu banyak jumlah TPS. Padahal, pemilih yang ada di DPT dapat dengan mudah menjangkau TPS yang ada. Jadi, katanya redesain yang akan dilakukan diprioritaskan terutama untuk TPS di dalam kota dan didataran.

Libatkan Aparat Paling Bawah
Anggota DPRD Ende, Yustinus Sani kepada Flores Pos mengatakan, terkait dengan pemutahiran data pemilih, KPUD tidak bisa bekerja sendiri. KPUD harus bekerja sama dengan pemerintahan yang paling bawah yaitu RT dan RW, dusun dan desa. “Mereka lebih kenal baik warga jadi bagusnya dilibatkan.” Data-data hasil pendataan aparat desa ini, kata Sani yang harus dipakai karena tentunya lebih akurat.

Kasus pemilu legislatif kemarin, katanya data yang sudah masuk dari RT/RW, dusun dan desa tidak dimanfaatkan oleh KPUD dan KPD masih menggunakan data tahun 2000. kondisi itu mengakibatkan ada warga yang sudah meninggal 10 tahun lalu masih masuk di dalam daftar pemilih tetap. “Anehnya lagi ada balita dan anak SD pun didata masuk data pemilih. Kalau yang ini KPU perlu dipertanyakan dari mana data itu mereka ambil.”



BKN Wilayah Denpasar Baru Tetapkan NIP Bagi 57 CPNSD

* Formasi CPNSD 2009 Sudah Diturunkan Menpan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Sebanyak 326 calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang dinyatakan lulus dalam testing penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah tahun anggaran 2008 lalu hingga kini masih dalam proses pengurusan nomor induk pegawai (NIP) di Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar. Dari jumlah itu, BKN Region Denpasar baru menetapkan NIP bagi 57 CPNSD sedangkan yang lainnya masih dalam proses.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende, mango Magnus di ruang kerjanya, Rabu (29/4) lalu. Dikatakan, proses pengurusan NIP bagi 326 CPNSD formasi umum yang lulus dalam testing penerimaan itu agak lama dan terlambat karena harus mengantri dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTT yang juga memproses NIP di BKN Region Denpasar.

Pemeriksaan Berkas
Mango Magnus mengatakan, BKN Region Denpasar baru menetapkan NIP bagi 57 CPNSD dari 326 sedangkan yang lainnya belum ditetapkan. Kepastian penetapan belum dapat dipastikan karena begitu banyak kabupaten/kota yang juga mengantri. Mengingat penetapan NIP mereka belum tuntas, para CPNSD yang lulus tersebut hingga saat ini belum dapat dipanggil. Mereka belum melaksanakan tuags sebagai pegawai negeri. Pemanggilan terhadap mereka, katanya baru dapat dilakukan setelah ada penetapan NIP dan sudah diterbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian di daerah dalam hal ini bupati.

Sejauh ini, kata dia, BKD telah mengirim pegawai BKD untuk mengecek proses penetapan NIP. Namun setelah dicek ternyata masih dalam proses pemeriksaan berkas-berkas oleh BKN Region Denpasar.

Formasi 2009 Sudah Disampaikan
Mango Magnus juga mengatakan, untuk tahun 2009 sejauh ini BKD telah menerima surat pemberitahuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menyangkut formasi CPNSD untuk tahun anggaran 2009. dari pemberitahuan itu, kata Magnus, BKD telah melakukan kompilasi data perencanaan kebutuhan untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setiap SKPD mengajukan kebutuhan pegawai di satuan kerja mereka masing-masing.

Selanjutnya, kata dia, dari data yang diberikan oleh SKPD tersebut, setelah digodok oleh BKD diserahkan kepada bupati untuk disetujui. Jika bupati sudah menyetujui formasi yang diajukan oleh SKPD masing-masing maka selanjutnya diusulkan kepada Menpan guna menetapkan formasi sesuai usulan yang diajukan tersebut.

Ijasah Anak Pejabat
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge kepada wartawan dalam konferensi pers awal masa jabatan beberapa waktu lalu menegaskan, penetapan formasi selama ini senantiasa disesuaikan dengan ijasah yang dimiliki oleh anak pejabat. Namun dalam kenyataan, formasi yang ada dikatakan merupakan penetapan dari Menpan. Padahal, formasi yang ada sebenarnya diajukan atau diusulkan oleh daerah masing-masing sesuai kebutuhan pegawai negeri di masing-masing daerah. Ke depan, Bupati Wangge mengharapkan agar penentuan formasi CPNSD diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah bukan disesuaikan dengan ijasah yang dimiliki oleh anak pejabat.



Pemerintah Hentikan Evakuasi KM Nusa Damai

* Pelaksana Kehabisan Oxigen dan Alat Las
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende akhirnya memutuskan penghentian sementara pelaksanaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai. Pemberhentian tersebut dilakukan atas perintah lisan Bupati Ende Don Bosco M Wangge setelah melihat selama beberapa minggu terakhir tidak ada keseriusan dari pihak pelaksana evakuasi dari PT Frans Burton Internasional dalam melakukan kegiatan evakuasi di Pelabuhan Ipi.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Ende, Mansyur Do Kepada wartawan di kantor DPRD Ende, Kamis (30/4). Mansur Do mengatakan, alasan penghentian sementara oleh pemerintah atas perintah lisan bupati itu diambil mengingat sejauh ini keseriusan pelaksana dalam melakukan kegiatan evakuasi di lokasi kurang nampak. Apalagi diinformasikan bahwa pelaksana evakuasi mengalami kehabisan oksigen dan besi las bawah laut. Kondisi itu mengakibatkan sudah dua minggu ini kegiatan pekerjaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai di pelabuhan Ipi tidak ada kegiatan.

Atas kondisi riil di lapangan itu, kata Mansur Do, dia diperintahkan secra lisan oleh bupati untuk menghentikan sementara pelaksanaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai. Penghentian pekerjaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai di kolam labuh Pelabuhan Ipi tersebut, kata Mansyur Do mulai sejak 28 April lalu.

Kontrak Kapal Kerja
Pengawas Pelaksanaan Evakuasi KM Nusa Damai dari PT Frans Burton Internasional, jadil Abdullah saat dihubungi per telepon, Jumad (1/5) mengatakan, saat ini dia sedang berada di Jakarta. Jadil Abdullah mengatakan, saat ini dia sedang mengurus kontrak penggunaan kapal kerja atau kapal kren. Penandatanganan kontrak kerja dimaksud, katanya sudah dilakukan dan disaksikan juga oleh Kepala Administratur Pelabuhan (ADPEL) Ende. Selanjutnya, kata dia, setelah kontrak kerja selesai dilaksanakan menurut rencana pada tanggal 5 Mei mendatang, kapal kerja akan segera dibawa ke Ende untuk proses pekerjaan lebih lanjut.

Dikataka, selama melakukan aktifitas evakuasi, para penyelam telah melakukan pemotongan. Potongan-potongan tersebut saat ini masih berada di bawah laut dan belum diangkat ke permukaan. Pengangkatan itu menunggu kedatangan kapal kerja ke Ende.

Belum Dapat Informasi
Ditanya menyangkut adanya informasi penghentian pelaksanaan evakuasi oleh pemerintah, Abdullah mengatakan, sejauh ini pihak perusahaan belum tahu adanya pemberhentian dari pemerintah itu. Dia mengakui, sejak adanya pergantian pemerintahan yang baru memang pimpinan perusahaan dari PT Frans Burton Internasional belum sempat bertemu dengan bupati dan wakil bupati yang baru.

Namun direncanakan, dalam waktu dekat ini, pimpinan perusahaan akan turun Ende guna bertemu dengan pemimpin yang baru. Maksud pertemuan itu, kata Abdullah adalah untuk membicarakan kontrak kerja sama (MoU) yang pernah dibuat dengan pemimpin sebelumnya. “kalau pemimpin sebelumnya pipinanperusahaan kita sudah beberapa kali bertemu. Kalau bupati yang baru belum ketemu.”

Menurutnya, pemimpin baru saat ini diharapkan dapat melanjutkan kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. “Kalau dari pertemuan itu ada poin dalam MoU yang perlu diperbaiki tinggal diperbaiki karena kontrak kerja belum selesai.”



Bupati Instruksikan Tutup Tambang di Samba-Nuabosi

* Tawarkan Alternatif Transmigrasi dan Optimalisasi Lahan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Pasca warga dari Ndorurea-Nuabosi yang menamakan diri Forum Aspirasi Lintas Desa Wilayah Ndetundora mendatangi kantor DPRD Ende dan menuntut penutupan lokasi penambangan liar di jalur jalan Ende-Nuabosi akhirnya direspon pemerintah. Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam rapat koordinasi kasus penambangan tanpa ijin telah menginstruksikan untuk penutupan lokasi tambang tanpa ijin tersebut. Kepada instansi terkait juga diminta untuk melakukan sosialisasi menyangkut dua tawaran yakni mengikuti transmigrasi dan melakukan optimalisasi lahan.

Bupati Don Bosco M Wangge dalam rapat di lantai dua kantor bupati, Senin (4/5) mengatakan, kejadian yang muncul sekarang diakibatkan karena aturan tidak ditegakan. “Masih ada tawar menawar. Jadi aturan harus ditegakan.” Untuk itu dia meminta agar dalam kasus ini aturan harus ditegakan dan penutupan harus dilakukan tanpa ada tawar menawar lagi.

Bencana Ikutan Lebih Dasyat
Dikatakan, jika persoalan yang muncul sekarang ini tidak disikapi dan tidak diambil tindakan, bencana ikutan akan lebih dasyat. Bencana ikutan itu dapat mengakibatkan 3 kampung habis. Jika sampai bencana ikutan itu terjadi, kesulitan air akan terjadi di wilayah Kota Ende bahkan dikhawatirkannya bahwa pada saat itu orang akan berkelahi untuk berebut air.

Menyikapi kejadian di lokasi tanbang tanpa ijin di Samba Desa Roworena tersebut, Bupati Don Wangge menginstruksikan kepada dinas teknis terkait dalam hal ini Dians Pekerjaan Umum untuk menurunkan alat berat ke lokasi penambangan dan melakukan penggusuran. Selain dilakukan penggusuran, pada lokasi juga dipasang papan larangan di lokasi tambang tanpa ijin tersebut. Dikatakan, ke depan, jika masih ada kegiatan penambangan tanpa ijin di lokasi itu akan diberikan sanksi tegas tidak saja bagi penggaliu atau penambang. Sanski tegas juga diberikan kepada mereka yang membeli dan menggunakan pasir dan batu hasil galian di lokasi yang dilarang tersebut.

Beri Dua Opsi
Dikatakan, dalam penutupan lokasi tambang tanpa ijin itu, kepada masyarakat disosialisasikan dua opsi. Opsi pertama jika 200 KK warga yang ada di situ tidak mau tinggal di Ende maka diberikan pilihan untuk mengikuti program transmigrasi. Program transmigrasi, katanya sangat bagus dan sudah banyak warga Ende yang telah berhasil setelah mengikuti program transmigrasi. Bahkan, Bupati Don Wangge mencontohkan keluarganya yang mengikuti program transmigrasi dan sudah berhasil membeli lagi lahan kepala sawit senilai Rp25 juta. Sedangkan opsi lain yang ditawarkan kepada warga adalah jika masih ingin tetap tinggal di Ende maka tawaran keduanya adalah optimalisasi lahan yang harus dilakukan.

Kepala Dinas Pertambangan Thom R Benge mengatakan, kehidupan masyarakat di lokasi tambang sangat bergantung pada kegiatan penambangan batu, pasir yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Kegiatan itu, katanya tanpa memperhatikan ekosistem yang ada dan berdampak pada tersendatnya pertumbuhan ekonomi lintas wilayah. Kegiatan penambangan itu dikategorikan sebagai penambangan liar yang tidak memenuhi ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku. Lokasi terbseut, kata Thom Benge tidak ditetapkan sebagai lokasi penggalian, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan berakhir dengan pengemasan dan penjualan kepada perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan material sebagai bahan dasar bangunan denan pertimbangan aspek morfologi semata.

Jaminan Kepastian Hukum
Thom Benge mengusulkan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian hukum berupa penetapan peraturan daerah tentang penetapan lokasi tambang bahan galian golongan C agar pengelolaan dapat diatur , diawasi dan dikendalikan secara baik. Meredam sedini mungkin timbulnya gejolak di lokasi tambang antara warga Nuabosi dan warga Samba sebagai penambang.

Kepala Satuan polisi Pamong Praja, Barnabas L Wangge mengatakan, jika hanya dilakukan penutupan di lokasi tambang saat ini persoalan belum selesai. Pada musim hujan akan terjadi runtuhan yang dapat menutup badan jalan. Untuk itu dia mengusulkan agar di lokasi tersebut dibangun bronjong. Selain untuk mengantisipasi terjadinya runtuhan, bronjong yang dibangun, katanya juga dapat menghentikan kebiasaan tambang warga. Kenyataan itu, katanya dapat terlihat seperti di lokasi KM 19 arah timur Ende yang dulunya sering dijadikan lokasi tambang oleh warga. Namun setelah dibrojong warga tidak lagi melakukan kegiatan tamabng di lokasi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ratusan warga dari Ndorurea-Nuabosi yang menamakan diri Forum Aspirasi Lintas Desa Wilayah Ndetundora mendatangi kantor DPRD Ende. Mereka meminta DPRD Ende merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup dan menghentikan aktifitas penambangan batu dan pasir di sepanjang jalur jalan Ende-Nuabosi. Tuntutan warga itu menyusul kematian salah seorang warga Riyanto Naga akibat tertimbun bebatuan dan pasir dari galian di lokasi penambangan liar tersebut.

Juru bicara forum Yunus Rudi pada kesempatan itu mengatakan, kematian almarhum Martinus Rianto Gaja di lokasi penambangan liar merupakan korban nyata aktifitas penanbangan liar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Warga yang datang bertemu Dewan ini menuntut kepada DPRD Ende sebagai jembatan rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah daerah untuk segera menghentikan aktifitas penambangan liar di jalur jalan Ende-Nuabosi tersebut.

Segera Disikapi
Yunus Rudi mengatakan, warga menghendaki agar aspirasi yang disampaikan ini segera disikapi dengan penutupan lokasi penambangan liar itu oleh pemerintah. Warga juga menghendaki agar informasi penutupan itu disebarluaskan melalui media massa agar diketahui oleh masyarakat. Pada kesempatan itu, dia juga kembali mempertanyakan keberpihakan pemerintah serta tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup.

Enam Butir Tuntutan
Forum pada kesempatan itu juga membacakan tuntutan. Butir-butir tuntutan sebagai berikut, pertama mengutuk kegiatan penambangan liar yang dilakukan di jalur jalan Ende-Nuabosi. Kedua, dngan kematian Rinto, forummendesak pemerintah daerah untuk menutup kegiatan pertambangan liar untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya. Ketiga, forum meminta ketegasan pemerintah agar jangan lagi ada galian pasir sepanjang jalur jalan Ende-Nuabosi. Keempat, reboisasi hutan, kelima, memperbaiki badan jalan yang rusak akibat eksploitasi yang dilakukan dilokasi pertambangan liar. Keenam jika tuntutan tidak direalisasikan dalam jangka waktu satu minggu maka forum akan kembali menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar lagi.