30 Juni 2008

Pancasila, Solusi Jalan Tengah Negara Agama dan Negara Sekular

· Diskusi merangkai Indonesia Dalam Bingkai Pancasila
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pater Amatus Woi, SVD mengatakan, Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara merupakan ide dan solusi jalan tengah dalam dinamika dua ide nagara agama dan negara sekular. Pancasila sebagai jalan keluar dari kebuntuan konseptual. Pancasila juga sebagai karakteristik untuk tidak menutup diri melainkan selalu membangun dialog.
Hal itu dikatakan Pater Amatus Woi dalam diskusi yang digelar Yayasan Tunas Muda bekerja sama dengan Perhimpunan Mahasiswa Katolik republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende di aula Paroki Onekore, Jumad (6/6). Dialog menghadirkan lima pembicara masing-masing, pembicara pertama Safrudin Pua Ita, Juru Kunci Situs Bung Karno, Pater Amatus Woi, SVD, Provinsial SVD Ende, Frangki Sahilatua, Melkias laka Lena, Ketua Yayasan Tunas Muda dan Kiki Syahnarki, Ketua I Yayasan Jati Diri Bangsa.

Realitas Pluralis
Pater Amatus mengatakan, Pancasila merupakan semangat dan realitas pluralitas nusantara yang hidup dan memahami semangat pancasila di negara ini. Pancasila mengatur kehidupan negara dengan adanya minoritas dan mayoritas yang ada di mana mayoritas selalu mengayomi yang minoritas. Konsekwensi membentuk Indonesia adalah Indonesia sebagai rumah di mana seluruh etniknya baik yang mayoritas maupun yang minoritas dapat hidup dengan aman.
Pater Amatus Woi juga mengajukan pertanyaan kritis yang ditujuan kepada para pemimpin. “Penderitaan apa yang sudah ditanggung pemimpin untuk negara ini dan kalau toh sudah ada menderita untuk siapa?”
Pancasila, kata Pater Amatur mengkritisi agama yang ekslusif di mana setiap agama mengaggap bahwa agama mereka yang paling benar. “Pancasila tidak boleh disakralkan sebagai agama baru.” Pancasila harus terbuka dan selalu menantang ideologi apa saja yang memasung.
Untuk tahun 2008, katanya, Pancasila harus kembali menjadi milik rakyat dan tidak boleh menjadi alat menindas rakyat. Memperhatikan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah hendaknya jangan menimpakan utang negara kepasa mayarakat kecil kelas bawah dan orang kecil harus dilindungi.pater Amatus juga mengkaitkan Pancasila dengan realita kenaikan harga BBM. Menurutnya, untuk menutup defisit maka harga BBM dinaikan sehingga kas negara selamat namun di sisi lain rakyat yang terbebankan. Dikatakan, di era ini, perlu dilakukan revisi pembangunan dan mendahulukan daerah-daerah yang belum menikmati pembangunan.

Tidak Boleh Jatuh
Frangki Sahilatua dalam materinya mengatakan, melihat dan memaknai Pancasila tidak boleh melihat pada hari kemarin karena hal itu akan tidak cukup tetapi harus dibicarakan untuk waktu hari ini dan yang akan datang. Menurut Frangki, jika hanya melihat hari kemarin dan tidak melihat masa depan maka akan bingung melihat problem bangsa di waktu-waktu akan datang. Saat ini yang perlu diperjuangkan adalah masa datang tetapi harus tetap menghormati dan mengenang pejuang pancasila di masa lalu. Pancassila, katanya harus menjadi milik rakyat dan tumbuh dari rakyat demi menjaga kepentingan rakyat. “Rakyat tidak boleh jatuh. Kalau rakyat jatuh bangsa akan bubar. Pemerintah boleh jatuh tetapi rakyat tidak boleh.”
Pancasila, kata dia merupakan tongak bagi rakyat untuk tetap menjaga bangsa dan merupakan alat menjaga bangsa agar masyarakat tetap terjaga di Indonesia. Pancasila melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Dikatakan, Pancasila harus dihubungkan degan kebutuhan kongkrit masyarakat dan rakyat tetap mempertahankan agar Pancasila tetap eksis dan berkembang dikalangan masyarakat. “Pancasila boleh terseok-seok di Monas tetapi harus tetap berkibar di Ende.”
Pembicara lainnya, Melkias Laka Lena mengatakan, berdasarkan hasil survei yang pernah dirilis Kompas, menyebutkan hanya 4 persen mahasiswa yang masih tahu tentang Pancasila. Hal ini, kata dia merupakan persoalan yang serius. Intinya, kata Melkias, Pancasila menjadi asing di negara sendiri pada hal di banyak negara Pancasila menjadi bahan kajian serius karena Pancasila turut menyumbang bagi kedamaian di dunia.
Dikatakan, guru baNGSA Bung Karno mengungkapkan tiga hal sebagai bangsa yakni berdaulat, mandiri di bidang ekonomi dan memiliki kepribadian bangsa. Akhir-akhir ini, kata dia Indonesia tidak berdaulat tetapi semakin ditekan bangsa-bangsa asing. Potret politik menunjukan musyawarah mufakat tetapi akhir-akhir ini lebih terpesona pada voting. Aspek musyawarah mufakat tidak tercermin dalam one man one vote apalagi sistem politik yang dibangun bukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi saling mengunci. Bidang ekonomi, pemerataan distribusi sektor keadilan ekonomi bagi banyak orang masih menjadi masalah dan tantangan untuk memikirkan untuk menggerakan sektor-sektor non APBN/APBD.
Kemandirian ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada APBN dengan menciptakan sektor-sektor produksi lain di luar APBN/APBD. “Politisi harus mencari celah membalikan ketergantungan itu.”
Sementara itu Kiki Syahnarki mengatakan, negara Indonesia memiliki tiga ciri yakni negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan memiliki sumberdaya alam yang kaya serta adanya kebhinekaan. Konsekwensi dari semua itu, menjadi daerah incaran negara-negara asing untuk mengisap dan mengambil sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia, kata dia mengandung kekuatan dan juga potensi konflik perpecahan jika tidak dipupuk dan dibina. Pancasila lahir sebagai alat perekat bangsa dan tidak lahir di ruang hampa. Dikatakan, pada masa lalu ketika perang menggunakan senjata dan berupaya menguasai teritori namun perang di masa sekarang lebih pada peperangan ekonomi, budaya, informasi, persepsi untuk menguasai negara lain. “Kalau dulu tentaranya manusia tetapi sekarang tentaranya perusahaan multinasional untuk menguasai ekonomi.” LSM juga berupaya membangun pemahaman baru dan perang budaya untuk berupaya menghilangkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat dan masyarakat digiring sebagai alat politik.
Ibu Manis dari SMAK Syuradikara pada sesi dialog mengatakan, materi Pater Amatus terkait Pancasila sebagai jalan tengah negara agama dan negara sekular tetapi kenyataan saat ini ada beberapa daerah yang mulai menerapkan syariat Islam dan itu berarti Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara. Menanggapi hal itu, Pater Amatus mengatakan bangsa saat ini masih terus tumbuh sehingga kekeliruan masih sering terjadi. Namun, katanya, apa yang terjadi di Aceh tidak dilihat sebagai bahaya kehancuran bangsa namun menjadi proses pematangan mengingat di Aceh yang selama ini tertutup dengan adanya konflik.
Kiki Syahnarki menangapi hal itu mengatakan, syariah islam bukan hanya di aceh tetapi sudah 42 kabupaten yang telah menjalankan peraturan daerah syariah. Namun, kata dia, semakin hari tendensinya kian menurun dan hal itu kembali pada pentingnya perkuat nasionalis.
Pada kesempatan itu, Frangki Sahilatua sempat menyanyikan tiga lagu masing-masing pancasila Rumah Kita yang dinyanyikan bersama peserta dialog, Kita-kita-kamu-kamu dan Badai.

KPAD Susun Renstra Penanggulangan HIV/AIDS

· 20 Penderita HIV/ADIS di Ende
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Dalam upaya penanganan penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Ende, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Ende menyelenggarakan rapat koordinasi dan penyusunan rencana strategi (renstra) penanganan HIV/AIDS di Ende. Rapat dihadiri staekholder dan anggota KPAD Kabupaten Ende.
Wakil Bupati Ende, Bernadus Gadobani selaku Ketua KPAD Kabupaten Ende pada kegiatan itu mengatakan, rapat koordinasi dan penyusunan renstra tersebut dimaksudkan untuk membahas khusus pemetaan masalah HIV/AIDS di NTT dan lebih khusus untuk Kabupaten Ende. Secara keseluruhan, HIV/AIDS masuk ke Kabupaten Ende sejak tahun 1999 atau hampir 10 tahun dan sampai saat ini telah berhasil didata sedikitnya 20 penderita HIV/AIDS di Kabupaten Ende. Dari jumlah penderita itu, kata Gadobani, sebanyak 16 penderita telah meninggal dunia dan tinggal empat orang yang hinga kini masih dalam perawatan. Dari penderita tersebut, rata-rata berada pada umur produktif yakni 25-45 tahun.

Meningkat
Gadobani mengatakan, jumlah penderita HIV/AIDS tersebut senantiasa mengalami pengingkatan dari tahun ke tahun. Penambahan jumlah kasus tersebut, kata dia salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya informasi tentang bahaya-bahaya HIV/AIDS ditambah perkembangan jaringan PSK yang makin bertambah yang menjadi urusan polisi, jaksa, Dinas Sosial dan Bagian Sosial. Dikatakan, sudah berkali-kali para PSK tersebut ditangkap dan dari sekian banyak PSK tersebut ternyata ada jga warga Kabupaten Ende. PSK yang berasal dari Ende itu, kata Gadobani, melalui petugas Pol PP diminta untuk diantarkan kembali kepada orang tuanya. “Saat saya tanya dia sejak kapan jadi PSK dia jawab sudah lupa kapan mulai jadi PSK.” Hal itu, kata dia berarti dia sudah cukup lama menjadi PSK atau sedikitnya sekitar empat atau lima tahun.
Dikatakan, saat ini apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penueberan virus HIV/AIDS agar tidak menyebar maka HIV/AIDS harus mejadi permasalahan bersama. Penyebarluasan informsai yang baik dan benar tetap menajadi langkah utama melalui informasi, edukasi dan komunikasi.
Pada kesempatan itu, gadobani juga mengimbau agar para penderita diperlakukan sama saat mereka menjalani perawatan tanpa ada diskriminasi. Perhatian terhadap ibu hamil dan anak-anak juga harus dioptimalkan.
Terkait angaran, gadobani mengatakan saat ini memang masih sangat terbatas untuk itu dalam penanganan HIV/AIDS dibutuhkan partisipasi seluruh pihak. Semua sumber baik SDM dan uang yang terbatas digunakan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Gadobani juga menyoroti konsentrasi penanganan yang selama ini masih dofokuskan di daerah perkotaan. Padahal, kata dia HIV/AIDS tidak mengenal sekat kota dan desa dan dapat menyerang siapapun dan di manapun. Untuk itu dia mengimbau agar ke depan perlu pula dilakukan sosialisasi dan penanganan lintas daerah agar semua daerah di Ende dapat dijangkau.
Fasilitator pertemuan dan penyusunan renstra, John T.H. Ire pada kesempatan itu mengatakan, diskusi yang dilakukan bertujuan menyusun rencana strategis dan tindaklanjut penanganan penanggulangan HIV/ADIS. Renstra yang akan dibuat untuk lima tahun dengan perhitungan peluang dan kendala yang ada atau mingkin timbul. Dia membagi seluruh permasalahan penanggulangan HIV/AIDS dalam empat kelompok yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dari empat persoalan itu kemudian didiskusikan oleh para peserta untuk melakukan penjaringan berbabgai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut di Kabupaten Ende. Dari hasil pendataan peserta diskusi lalu dilakukan pengelompokan kemudian dibobotkan dan dipisahkan lima persoalan mendasar dari empat hal tersebut.
Usai mengelompokan lima hal mendasar, lalu dilanjutkan dengan penentuan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai. Diskusi masih akan dilanjutkan melibatkan seluruh anggota KPAD Kabupaten Ende.

Bernadus Gadobani; Saya Siap Maju dari PDIP

· Berjalan Sesuai Mekanisme Partai
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Ende, Bernadus Gadobani menyatakan dia siap maju sebagai calon bupati Ende periode 2009-2014 dari PDIP, partai yang dia pimpin saat ini. Sedangkan figur calon wakil bupati yang akan mendampinginya adalah Hendrikus Seni yang saat ini menjabat Asisten I Setda Ende. Sebagai kader partai dia lebih berpeluang untuk maju sebagai calon bupati yang diusung PDIP ketimbang kader-kader lain apalagi kader di luar partai.
Hal itu dikatakan Bernadus Gadobani kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Rabu (11/6). Menurut dia, berdasarkan hasil Rapat kerja Nasional PDIP di Makasar beberapa waktu lalu mengisyaratkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu kepala daerah baik di tignkat provinsi maupun kabupaten/kota, PDIP tetap memprioritaskan kader partai. Penegasan agar calon harus dari kader partai karena atas pertimbangan sebagai kader partai jika setelah terpilih menjadi bupati atau wakil bupati mereka tetap memperhatikan dan membesarkan partai. Namun jika calon yang diusung bukan berasal dari orang partai dikhawatirkan setelah menduduki jabatan tidak lagi memberikan perhatian terhadap partai apalagi membesarkan partai. “Kalau orang dalamkan dengan sendirinya membesarkan partai.”

Ada Kader
Gadobani mengatakan, untuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ende, PDIP memiliki kader partai yang siap maju menjadi calon bupati. Sebagai kader partai, kata Gadobani dia siap menjadi calon bupati Ende karena upayanya menjadi ketua DPC yang sudah dilaluinya dengan suatu perjuangan melelahkan adalah agar dapat maju sebagai calon bupati dari PDIP. “Buat apa saya jadi ketua kalau bukan jadi calon bupati? Proses untuk jadi ketua sangat melelahkan dan itu sudah saya lalui dan saya siap jadi bupati didampingi Hendrik Seni.” Dikatakan, untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati, dia dan Hendrik Seni sudah bekerja cukup lama sejak tahun 2005.
Terkait pernyataan anggota DPR RI dari PDIP Herman Herry yang menyatakan PDIP akan mendukugn paket tertentu, gadobani mengatakan pernyataan seperti itu wajar-wajar saja. Apalagi, kata dia, pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi bukan sebagai kader partai karena sejauh ini dia bukan pengurus DPP PDIP apalagi pengurus DPC PDIP Ende. Herman Herry, kata Gadobani hanya menjadi anggota DPR RI dari PDIP yang lolos dari wilayah Timor. Dalam mengusung paket tertentu, PDIP mempunyai mekanisme yang semuanya harus dilalui. “Bukan langsung buat pernyataan dukung paket ini atau paket itu tanpa ikut mekanisme.” Proses perekrutan dan mekanisme pencalona yang ada di tubuh PDIP, katanya harus melalui penjaringan dan penyaringan calon mulai dari tingkat pengurus di anak ranting dan diteruskan ke pengurus anak cabang lalu ke DPC baru diusul ke DPP.

Tidak Berkoalisi
Sebagai partai besar, kata Gadobani, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan partai-partai kecil apalagi partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPRD Ende. Jadi, kata dia, pernyataan pihak-pihak tertentu yang mengatakan PDIP akan bergabung untuk mendukung paket yang mereka usung merupakan pernyataan yang sifatnya hanya menghibur masyarakat. “PDIP tidak berkoalisi tapi dikoalisi boleh.” Artinya, kata Gadobani, sebagai partai besar yang layak mengusung calon sendiri tanpa harus bergabung dengan partai kecil yang lain, PDIP tidak mungkin menggabungkan diri ke dalam koalisi yang sudah dibentuk partai-partai kecil lain. Namun, jika PDIP mendeklarasikan paketnya dan ada partai-partai kecil yang mau bergabung maka PDIP membuka pintu lebar-lebar. Jadi, kata Gadobani, sangat memalukan jika sampai PDIP menggabungkan diri atau berkoalisi dengan partai-partai kecil lain hanya untuk mendukung paket yang sudah mereka deklarasikan.
Dikatakan, sejauh ini memang sudah ada paket-paket yang melamar ke PDIP. Namun, mengingat PDIP sendiri telah memiliki kader yang siap maju maka tidak mungkin PDIP mengakomodir paket lain yang melamar ke PDIP.
Sementara itu, Ketua PAC Kotabaru, Frans Kaki kepada Flores Pos mengatakan, terlalu cepat jika Herman Herry membuat pernyataan PDIP mendukung paket lain apalagi paket yang berasal dari luar kader PDIP. Sesuai aturan partai, mekanisme penjaringan dan penyaringan calon harus mengikuti aturan main yang ada di partai di mana saat ini sedang berjalan yang harus melalui proses musyawarah anak cabang khusus baru ke musuawarah cabang khusus dan direkomendasikan untuk diusul ke DPP melalui DPD. ”Prinsipnya untuk pemilu Ende ini PDIP punya kader yang sekarang adalah wakil bupati Ende. Persoalan dalam kompetisi di pemilu nanti menang atau kalah adalah perjuangan terpenting paket yang diusung adalah kader partai.”
Donatus Remi kepada Flores Pos mengatakan, Bernadus Gadobani yang memiliki pengalaman menjabat sebagai ketua DPRD Ende selama lima tahun dan sekarang menjabat sebagai wakil bupati sepantasnya diusung PDIP untuk maju sebagai bupati Ende. Sebagai kader partai, kata Donatus, Gadobani memiliki kemampuan yang sudah terbukti selama ini. Sementara Hendrik Seni, kata Donatus merupakan figur birokrat yang matang dan layak mendampngi Gadobani sebagai calon wakil bupati. Kedua figur ini sangat diterima masyarakat Ende.

Perempuan Berpotensi di NTT Dijaring

· Direkomendasikan ke Partai Politik dan Pemerintah
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Biro Pemberdayaan Perempuan NTT bekerja sama dengan Jaringan Perempuan dan Politik (JPP) NTT melakukan penjaringan perempuan berpotensi di wilayah Flores dan Lembata. Penjaringan tersebut untuk melihat minat, kemauan dan kemampuan perempuan NTT dalam menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Dari hasil penjaringan itu, nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah dan partai politik perempuan NTT yang layak menduduki jabatan di eksekutif dan menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD.
Hal itu dikatakan ketua jaringan Perempuand an Politik NTT, Mien ratu Udju yang juga Kepala Pusat Penelitian Wanita Undana kepada Flores Pos di gedung wanita Olangari, Jumad (6/6). Mien Ratu Udju mengatakan, selama ini, partai politik selalu beralasan sulit mencari perempuan NTT yang mampu dan berkualitas untuk dicalonkan pada setiap pemilu legislatig ketika mereka tidak dapat memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon. Langkah melakukan pendataan itu, semata untuk mengetahui minat perempuan NTT untuk masuk ke legislatif juga eksekutif. Penjaringan itu juga untuk melihat sejauh mana permepuan NTT siap menduduki jabatan eksekutif dan masuk dalam bursa pencalonan anggota legislatif.
Dari hasil pendataan yang dilakukan, kata Ratu Udju, nama-nama permepuan yang telah didata itu akan dijual atau ditawarkan kepada partai politik dan otorita di eksekutif bahwa ada perempuan yang berminat. “Kita lebih utamakan parpol-parpol yang belum capai kuota 30 persen calon legislatif perempuan. Selama ini mreka selalu kasi alasan perempuan tidak ada dan sulit dicari.”

Banyak Peminat
Padahal, kata dia, dari hasil penjaringan yang dilakukan, begitu banyak perempuan NTT umumnya dan Flores Lembata khususnya yang memiliki minat dan kemampuan setelah diberikan pencerahan soal politik. Perempuan NTT mulai menyadari akan kemampuan dan potensi mereka untuk masuk dalam kancah politik dan menduduki jabatan di eksekutif. Sementara perempuan yang sudah ada di legislatif saat ini, kata Ratu Udju juga harus tetap didorong agar mereka tetap dicalonkan. Apalagi, kata dia mereka sudah memiliki konstituen yang jelas akan mendukung mereka jika mereka masih dicalonkan.
Salah satu peserta dari Flores Timur, Udis Balela kepada Flores Pos mengatakan, kegiatan pencerahan dan penjaringan perempuan seperti yang dilakukan sangat bermanfaat. Kegiatan semacam ini harus terus dilakukan agar permpuan NTT semakin menyadari posisi mereka dan tidak selalu merasa terbelakang. Padahal, kata Balela, kalau dilihat dari kemampuan intelektual antara perempuan dan laki-laki sebenarnya tidak jauh berbeda. Banyak perempuan NTT yang memiliki kemampuan lebih hanya saja masih kurang yang tampil. Dengan kegiatan penjaringan minat seperti ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang dipercayakan menduduki jabatan di eksekutif dan partai politik juga semakin melirik potensi perempuan untuk dicalonkan pada pemilu legislatif 2009 mendatang.
Panitia penyelenggara, Ayub Mithe mewakili Kepala Bagian Sosial pada penutupan kegiatan itu mengatakan, pencerahan politik dan penjaringan minat perempuan sangat bagus untuk diteruskan di waktu-waktu mendatang. Selama ini, kata Ayub Mithe banyak perempuan berpotensi dan memiliki kemampuan yang masih belum terakomodir baik di pemerintahan maupun di partai politik. Dia mengambil contoh di Kabupaten Ende masih kurangnya perempuan yang menduduki jabatan eselon II. Selain itu, perempuan Ende yang duduk di DPRD Ende sampai saat ini hanya dua orang itupun hanya dari satu partai yakni Partai Demokrat. Dia melihat sistem penempatan caleg perempuan di pemilu legislatif oleh parpol perlu diperhatikan mengingat selama ini jarang mereka menempati nomor urut teratas atau nomor satu.

Penanganan Pemuda Menjadi Tanggung Jawab Bersama

· Komunikasi Sebagai Alat Pemersatu
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pembangunan sumberdaya manusia terutama pemuda yang berkualitas dan profesional demi mendukung pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun seluruh komponen kemasyarakatan yang ada termasuk organisasi pemuda. Pembinaan kepemudaa di Ende demi mewujudkan pengembangan iklim yang kondusif demokratis bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat dengan memberikan ruang apresiasi diri secara bebas.
Hal itu dikatakan Asisten III Setda Ende, Bernadus Guru saat pembukaan bimbingan teknis kepemimpinan pemuda di Gedung Wanita Inepare, Kamis (12/6). Pengorganisasian diri, kata Bernadus Guru, bertujuan untuk menjadi pemimpin masyarakat dan pimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patrioris, demokrasi, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Penentu Sejarah
Pelatihan yang dibuat, kata Bernadus Guru agar terciptanya pemimpin pemuda yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemanusiaan, tidak membiarkan diri dibimbing sifat dan sikap hidup yang rendah. Para peserta yang hadir akan menjadi penentu jalannya sejarah kemanusiaan di daerah ini. Kepada para peserta, dia juga meminta untuk mengembangkan iklim generasi muda yang kondusif dalam mengaktualisasi segenap potensi, dalam diri kaum muda harus terpatri minat dan semangat kewirausahaan yang bredaya saing dan mandiri. Melindungi generasi muda dari bahaya destruktifterutama penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, perjudian dan perilaku amoral. Menumbuhkan organisasi kemasyarakatan pemuda di ebrbagai segmen kehidupan masyarakat sebagai wahana pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam pemecahan persoalan daerah dan negara.
Ketua Panitia Penyelenggara, Ayub Mithe pada kesempatan itu mengatakan, kegiatan dihadiri 50 peserta dari unsur organisasi pemuda, organisasi perempuan, pelajar dan mahasiswa. Bimbingan teknis menampilkan empat pembicara masing-masing Pius Pampe, Agustinus T. Gempa, Abraham badu dan Aloysius B. Kelen. Pelaksanaan bimbingan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemuda memelihara rasa solidaritas, integritas dan mengembangkan profesionalisme pemuda menuju bangsa bermartabat dan sejahtera. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda, membangun pemuda pemimpin yang mengenal jati diri dalam semangat kepeloporan dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional.
Pius Pampe, Dosen FKIP Universitas Flores dalam materinya, membangun integritas dan solidaritas pemuda yang nasionalis religius menuju bangsa berbudaya menegaskan, di Indonesias adanya pemuda nasionalis religius tentu bergayut langsung dengan Pancasila sebagai ideologi persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi ini dipresentasekan dalam orientasi dan tindakan nyata oleh individu untuk kepentingan kelompok. Pemuda nasionalis sebuah ciri jati diri otentik sarat nilai kehidupan dibangun dari kesadaran nurani untuk melihat, menghayati dan memahami keragaman etnik yang hidup dengan cara masing-masing.

Keroposnya Integritas
Dikatakan, akar permasalahan keroposnya integritas dan solidaritas bangsa dipengaruhi modernisasi sebagai faktor utama. Faktor lainnya yakni tidak adanya kontinuitas pembinaan secara teratur, terarah dan tersistem. Orientasi pembangunan lebih terfokus pada bidang ekonomi.
Abraham Badu dalam materinya kepemimpinan pemuda dalam masyarakat majemuk mengatakan, hidup dalam negara yang penuh ujian seperti saat ini, di mana setiap komponen saling menguasai secara serakah akan menimbulkan malapetaka. Kemajemukan yang ada dalam bangsa dan negara ini akan menjadi peluang, ancaman dan tantangan. Kemajemukan dapat menjadi peluang saling membutuhkan, melengkapi dan memperkaya dan untuk itu membutuhkan tanggung jawab etis dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemajemukan bisa juga menajdi ancaman dan profokatur muncul sebagai pemicu kerusuhan. Sedangkan kemajemukan dapat menjadi tantangan butuh pemikiran yang matang dan bijaksana sehingga ruang saling membutuhkan, melengkapi dan memperkaya dapat terisi.

Komunikasi
Untuk itu, kata Abraham Badu, komunikasi sebagai alat pemersatu dan merupakan sarana untuk memodifikasi perilaku. Komunikasi juga dapat menjadi sarana mempengaruhi perubahan, mendorong suatu rasa partisipasi dan membagi informasi untuk perhatian dan keuntungan timbal balik. Komunikasi juga dapat memberikan dorongan bagiseseorang dalam melakukan pekerjaan dan komunikasi yang baik yang memberikan motifasi tersebut.
Menjadi pemimpin efektif, kata Abraham Badu menyitir Sedarmayanti, harus melakukan lima hal, yakni mengenali diri sendiri, menegal situasi yang dihadapi, memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, memenuhi kebutuhan tugas dan memenuhi kebutuhan indifidu dan kelompok. Untuk itu, dia mengajak segenap pemuda untuk menjadi pemuda yang peka yakni memiliki kemampuan untuk melihat perubahan, enerjik dalam artian semangat jiwa dan raga, mulia yakni bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu pemuda harus universal dalam artian tidak berpihak pada kelompok tertentu dan dinamis atau tidak kaku serta antusias yakni tangap terhadap situasi danb kondisi di masyarakat.
Alo Kelen menegaskan, perkembangan teknologi menyebabkan banyak orang muda berada pada persimpangan jalan. Mereka dilanda kebingungan menentukan pilihan. Pemuda juga memasuki dunia setengah maya yang serba bisa, mengasyikan dan menyenangkan sehingga menajdi lupa diri dan sulit mengambil jarak. Gaya hidup menjadi berubah lebih indifidualistik, kinsumeristik, materialistik, hedonistik dan instan. Mereka juga hidup bersama di lingkungan rentan bencana alam, konflik sosial, ekonomi, budaya, politik dengan kontrol sosial yang lemah dan ego kelompok yang kuat. Mereka mulai termakan perkembangan teknologi serta mulai merosot nilai-nilai kemanusiaannya.
Kondisi ini menjadi keprihatinan semua pihak. Kehadiran institusi pendidikan hingga sekarang berwajah ganda. Di satu sisi memanusiakan manusia dan menjadikan mansuia semakin cerdas dan berkualitas namun di sisi lain pendidikan dapat pula menyebabkan semua kebobrokan, keterbelakangan, kemiskinan, konflik, perang dan demoralisasi. “Sekolah dituding sebagai institusi yang bertanggung jawab atas semua realitas ini.”
Menyikapi semua ini perlu disadari adanya kearifan lokal seperti persatuan, kebersamaan, saling menghormati, gotong royong, solidaritas, musyawarah, keadilan sosial perlu dilestarikan. Upayanya dapat melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
Sementara Agus T. Gempa pada kesempatan itu memaparkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wilayah kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Warga Antusias Terima Dana PKH

· Pastikan Selesai Dibagikan Hari Ini
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Warga masyarakat di empat kecamatan dalam Kota Ende yakni Kecamatan Ende Selatan, Ende Utara, Ende Timur dan Ende Tengah antusias datang ke Kantor Pos Indonesia guna menerima dana bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk tahun 2008. pembagian pada hari pertama ini melipti tiga wilayah masing-masing Kota Ende, Kotabaru dan maurole.
Pantauan Flores Pos, sejak pagi warga sudah berbondong-bondong ke Kantor Pos Indonesia di Jalan Yos Soedarso. Namun kehadiran warga itu tidak terlalu banyak dibandingkan pembagian pada awal pelaksanaan program ini tahun 2007 lalu. Kali ini warga hanya membludak di pagi hari sedangkan di atas pukul 10.00 warga sudah mulai berkurang dan datang tidak secara bergerombolan lagi. Warga juga semakin mengetahui prosedur pengambilan dana tidak lagi berdesak-desakan seperti penyaluran dana tahun lalu. Usai menerima kartu PKH dan membubuhkan tandatangan pada daftar yang ada pada petugas, mereka secara tertib menuju ke loket pembayaran yang sudah diatur per kecamatan.
Salah seorang RTSM penerima dana PKH, Ratnawati Yusuf, warga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan kepada Flores Pos usai menerima dana PKH mengatakan, sekarang ini tidak antri panjang seperti dulu lagi. Warga yang datang mengambil pada hari pertama ini tidak terlalu banyak sehingga tidak berdesak-desakan. Dia katakan, dana yang diberikan kendatipun tidak terlalu besar namun sudah sangat membantu mereka membiayai empat anaknya yang sedang bersekolah dan satu anaknya yang masih balita. Empat anaknya yang sekolah masing-masing satu orang mau masuk SMP, satunya lagi naik ke kelas dua SMP dan satunya lagi masuk kelas tiga SMP. Sedangkan anaknya yang satu lagi akan memasuki sekolah dasar tahun ini.
Dana yang ada, kata Ratnawati telah dimanfaatkan secara baik untuk membiayai anaknya sekolah seperti membeli buku-buku dan membeli pakaian seragam anak. “Satu anak dapat buku empat pak. Belum lagi beli pakaian seragam.” Dana yang didapat sebesar Rp733 ribu tahap pertama ini, kata dia memang terasa masih kurang mengingat saat ini harga buku dan pakaian seragam naik semua. Namun, kata dia, dana yang diterima itu akan tetap dimanfaatkan sebaik mungkin dan diupayakan agar tetap dimanfaatkan sesuai ketentuan yakni untuk membiayai sekolah anak-anak. Apalagi, kata dia, untuk mendaftar anak yang mau masuk sekolah baru membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk membeli seragam sekolah.
Tetapi dia mengakui, dana bantuan yang diterima sudah sangat membantu mereka mengingat sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Suaminya hanya seorang penjual ayam di pasar Mbongawani dengan pegnhasilan pas-pasan dapat mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai sekolah anak-anak.
Kepala Dinas Sosial, Don Bosco M. Wangge saat memantau langsung kegiatan pembagian dana bantuan PKH di Kantor Pos Indonesia mengatakan, pembagian pada hari pertama yang melip[uti tiga kecamatan itu diharapkan dapat diselesaikan pada waktunya. Dia yakin, degan kerja sama yang dibangun pembagian bisa selesai tepat waktu. Namun kepada RTSM penerima PKH yang pada hari yang dijadwalkan ini belum sempat datang menerima uangnya masih diberikan waktu untuk mengambilnya pada hari lain.
Don Wange berharap, dana yang telah diterima itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai peruntukannya mengingat pemanfaatan dana tahun 2007 ada yang tidak sesuai peruntukannya. Dia berharap, untuk tahun ini setiap pencairan dana tahap kedua harus diminta dari RTSM penerima bukti-bukti pemanfaatan dana agar benar-benar sesuai dengan peruntukanya.
Dikatakan, selama ini memang pemerintah kesulitan dalam pengawasan terkait pemanfaatan dana tersebut mengingat setelah dana itu diterima maka sepenuhnya menjadi hak warga atau RTSM penerima. Pemerintah tidak dapat mengintervensi terlalu jauh terkait pemanfaatan dana tersebut sehinga mengakibatkan pemanfaatannya sulit diawasi.

Bantuan Program Keluarga Harapan Banyak Disalahgunakan

· Hari Pertama di Tiga Kecamatan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pelaksanaan pembagian dana bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Ende menurut rencana dimulai pada Selasa (17/6) hari ini. Pembagian dana PKH untuk tahap pertama tahun 2008 ini pada hari pertamam pembagian dilakukan di tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Ende Selatan yang mencakup empat kecamatan di dalam kota, Kotabaru dan Maurole. Sedangkan pembagian di lima kecamatan lainnya akan dilakukan pada hari Rabu sampai hari Kamis. Kabupaten Ende pada tahun 2008 ini masih tetap mendapatkan alokasi untuk delapan kecamatan. Lima kecamatan tambahan yang telah didata untuk memperoleh bantuan yang sama sampai sekarang data penerimanya belum diturunkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Don Bosco M. Wangge kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Senin (16/6) mengatakan, penyaluran PKH kepada RTSM tahap pertama untuk tahun 2008 mulai dilakukan pada Selasa (17/6). Pada hari pertama penyaluran ini, dilakukan untuk empat kecamatan dalam kota ditambah Kotabaru dan Maurole.
Dikatakan, sebelum penyaluran dana bantuan PKH ini kepada masyarakat perlu disampaikan agar pemanfaatan dana bantuan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Hal itu perlu dilakukan mengingat sesuai hasil pemantauan petugas di lapangan selama ini, pemanfaatan dana bantuan PKH tahun 2007 banyak yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. “Dana untuk pendidikan mereka pakai bangun rumah. Begitu juga dana untuk kesehatan mereka pake wurumana. Bias-bias ini yang perlu kita buat penegasan.”
Don Wange mengatakan, pemerintah sedikit mengalami kesulitan dalam pengawasan terkait pemanfaatan dana tersebut mengingat setelah dana itu diterima maka sepenuhnya menjadi hak warga atau RTSM penerima. Pemerintah tidak dapat mengintervensi terlalu jauh terkait pemanfaatan dana tersebut sehinga mengakibatkan pemanfaatannya sulit diawasi. Namun, kata Don Wangge, belajar dari pengalaman di daerah lain yang berhasil melakukan pengawasan maka untuk Kabupaten Ende ke depan akan diupayakan untuk melakukan pengawasan seperti itu. Dikatakan, ada daerah yang mengawasi pemanfaatan dana tersebut dengan meminta bukti-bukti pemanfaatan dana pada saat RTSM penerima PKH kembali melakukan pencairan dana tahap kedua dan ketiga. Bukti-bukti yang diminta seperti bukti pembayaran uang sekolah anak, bukti pembelian susu untuk ibu hamil atau bukti pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Dengan melihat bukti-bukti seperti itu, dapat dilihat apakah benar-benar dana tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak. “Cara seperti itu perlu ditiru agar pemanfaatan dana tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.”
Ketua Kelompok Penerima Dana PKH di kelurahan Tetandara, Halimah Abubakar mengatakan, di kelompoknya ada keluarga yang menerima dananya dan tidak dimanfaatkan untuk membiayai anak sekolah. Dikatakan, kasus yang ada di Kelurahan Tetandara, ada satu keluarga yang anaknya sekolah namun tidak dibiayai ayah kandungnya namun ayahnya menerima dana PKH. Dana tersebut juga diterima oleh ayah angkat si anak yang membiayai sekolah anak tersebut. Dana yang diterima itu tidak digunakan untuk membiayai anaknya sekolah karena anaknya sudah dibiayai oleh adiknya sehingga dana itu dimanfaatkan untuk keperluan yang lain.
Dia akui, pemanfaatan dana yang tidak sesuai itu hanya terjadi di satu keluarga itu saja. Sedangkan keluarga penerima PKH yang lainnya yang ada di dalam kelompoknya telah memanfaat dana tersebut secara benar.
Operator Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Ende, Mikael Miru di Sekretariat UPPKH, Jalan Melati mengatakan, PKH untuk tahun 2008 ini akan dibagikan kepada 5.886 RTSM dengan total dana tahap pertama sebesar Rp2,663 miliar. Mekanisme pembagian dana tersebut, kata Miru akan tetap dilakukan dalam tiga tahap yakni tahap pertama untuk Januari-April, tahap kedua Mei-Agustus dan tahap tiga September-Desember. Dalam penyaluran dana ini, kata dia dalam setiap tahapan penyaluran petugas lapangan akan terlebih dahulu melakukan verivikasi terhadap RTSM penerima dana PKH. Verivikasi itu, kata dia untuk mengetahui perkembangan RTSM penerima mengingat setiap waktu selalu ada perubahan misalnya untuk tahap kedua nanti pasti sudah ada anak yang masuk SD atau sudah tamat SMP. Perubahan itu akan turut mempengaruhi besaran dana yang diberikan kepada setiap RTSM.
Mikael Miru mengatakan, dalam pembagian tahun 2008 ini masih diberikan kepada delapan kecamatan yang tahun 2007 lalu mendapatkan bantuan dana PKH. Sedangkan lima kecamatan baru masing-masing Nangapanda, maukaro, Kelimutu, Wolowaru dan Ndona Timur yang sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh petugas BPS, hingga pembagian PKH tahun 2008 ini datanya belum diturunkan oleh pemerintah pusat. “Jadi kita untuk tahun 2008 ini belum bisa akomodir lima kecamatan ini karena belum ada data dari pusat.”

BLT Menunggu Rapat Koordinasi
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Don Bosco Wangge mengatakan, penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada 29.177 kepala keluarga miskin (KKM) di Kabupaten Ende sampai saat ini belum dapat dilakukan. Belum dibayarnya atau dibaginya dana BLT kepada KKM itu, kata Don Wangge karena belum dilakukannya sosialisasi dan dilakukan verifikasi data penerima agar tidak salah sasaran dalam penyaluran. Dikatakan, pemerintah juga sulit melakukan sosialisasi karena sejauh ini tidak ada dana sosialisasi mengingat penetapan program BLT ini dilakukan setelah adanya penetapan angaran. Namun, kata dia, untuk pelaksanaan sosialisasi yang sangat penting dilakukan itu pihaknya akan meminta bantuan dana dari bupati.
Dalam pelaksanaan sosialisasi nanti, kata Don Wangge, akan melibatkan pihak Kantor Pos Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Ende. Koordinasi antar instansi ini sangat penting mengingat program ini melibatkan tiga isntansi tersebut di mana BPS sebagai penyiap data KK miskin, kantor Pos Indonesia selaku penyalur dana dan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program. Pelaksanaan sosialisasi nanti akan dilakukan di beberapa titik antara lain, di Wolowaru yang meliputi Wolojita, Ndona Timur, Lio Timur dan Ndori, di Detusoko yang meliputi Kelimutu dan Detukeli, titik ketiga di Maurole meliputi Kotabaru, Maurole, Mewaria dan Maukaro, di Nangapanda untuk wilayah Pulai Ende dan Ende dan di kota Ende meliputi empat kecamatan kota ditambah Ndona.
Dalam sosialisasi ini, kata Don Wangge, akan dihadiri para camat dan kepala desa. Langkah itu, katanya perlu dilakukan mengingat pada saat pembagian kartu BLT nanti akan langsung dilakukan verifikasi. “Kita lihat kembali layak atau tidak layak KK miskin penerima BLT karena data yang ada masih pakai data tahun 2005.” Untuk pembagian kartu BLT ini, kata dia sesuai petunjuk teknis yang menyatakan kepala Dinas Sosial sebagai Ketua Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPPBLT) dan struktur dibawahnya di-SK-kan oleh ketua UPPBLT maka dalam pembagian juga diatur oleh ketua UPPBLT. “Jadi kalau ada yang mau bagi kartu BLT harus dibuat SK dan diatur oleh ketua unit. Jadi siapapun yang bagi harus diketahui oleh saya.”

Truk Ekspedisi Terperosok Akibat Dermaga Ende Jebol

Aktifitas Bongkar Muat Tetap Dilakukan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Truk ekspedisi Adika Trans dengan nomor polisi L 7040 LU nyaris terperosok masuk ke laut akibat dermaga Ende jebol. Dermaga yang baru dikerjakan dan masih dalam masa pemeliharaan itu rusak dan jebol sepanjang lebih kurang lima meter dengan lebar satu meter. Truk Adika Trans yang kedua ban belakangnya terperosok masuk ke dalam lubang dermaga akhirnya berhasil ditarik masuk ke KM Dharma Feri II menggunakan truk ekspedisi lainnya yang masih berada di dalam kapal.
Pemerintah dan pihak PT Dharma Lautan Utama Cabang Ende melakukan upaya pemasangan plat baja untuk penanganan darurat agar kegiatan bongkar muat barang dan kendaraan di pelabuhan tetap berjalan lancar.
Pantauan Flores Pos di dermaga Ende, Rabu (4/6), truk ekspedisi Adika Trans dengan muatan drum aspal, kayu, tripleks dan karung yang berisi berbagai barang saat hendak keluar dari KM Dharma Feri II dengan cara mundur tidak bisa terus keluar. Kedua ban bagian belakang terperosok masuk ke dalam lubang namun masih bisa tertahan plat baja. Para buruh pelabuhan berupaya mengeluarkan barang dan memindahkannya ke kendaraan lainnya. Setelah muatan mulai kurang, baru truk ditarik masuk ke kapal.
Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama Cabang Ende, Habib Agung kepada Flores Pos mengatakan, terkait kerusakan tersebut dia belum dapat mengambil langkah. Mereka masih berkonsentrasi mengurus kendaraan yang mau turun dan akan naik agar kapal dapat segera diberangkatkan. Soal kerusakan yang terjadi, kata Habib Agung, dia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Kesalahan Fatal
Wakil Bupati Ende, Bernadus Gadobani menanggapi kerusakan tersebut mengatakan, kerusakan itu terjadi karena pengerjaan yang kurang memperhitungkan kapasitas dan bobot kendaraan yang akan melintas di atas dermaga. Pelaksana yang mengerjakan dermaga itu, kata Gadobani kurang memperhitungkan secara teknis kemampuan dan kapasitas dermaga. Seharusnya, tenaga-tenaga teknis yang mengerjakan dermaga harus jeli dalam memperhitungkan semuanya. “Jebolnya dermaga itu kesalahan fatal bagian teknis. Pelaksana proyek harus bertanggung jawab.”
Sementara itu Sekretaris Daerah Ende, Iskandar Mohamad Mberu yang turun langsung ke lokasi kepada Flores Pos mengatakan, kejadian itu tidak boleh menghambat kegiatan dan aktifitas bongkar muat di pelabuhan. “Ini kecelakaan kecil yang bisa kita atasi. Pihak Dharma Lautan tidak usah khawatir. Kapal harus masuk terus.” Dikatakan, mengatasi kerusakan itu dia telah meminta pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ende untuk memasang plat baja agar kegiatan tidak macet.
Dikatakan, kejadian itu akan dilaporkan kepada bupati agar dapat dilakukan penanganan darurat memperbaiki kerusakan yang ada. Dia juga mengatakan akan megnhubungi staf di Dians Kimpraswil untuk melihat kondisi kerusakan dan menghitung folume kerusakan agar dapat diperbaiki secepatnya. “Kita ambil langkah darurat agar kegiatan di pelabuhan jalan lancar.”
Rekomendasi
Terkait kerusakan yang terjadi, Sekda Iskandar Mberu mengatakan rekanan yang mengerjakan itu kurang bertanggung jawab karena kerusakan seperti itu sudah terjadi kedua kalinya di mana sebelumnya terjadi kerusakan pada bagian trestle atau jalan masuk ke pelabuhan dan kali ini dermaga jebol. Menyikapi pekerjaan yang rusak itu, bupati telah membuat rekomendasi yang dikirim kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar rekanan yang sama tidak boleh lagi dipercayakan mengerjakan proyek apapun di Kabupaten Ende mengingat pekerjaan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, kata Sekda Mberu, untuk tahun 2008 ini ada pekerjaan lanjutan dengan dana sebesar Rp8 miliar di dermaga Ende sehingga bupati meminta agar rekanan itu tidak boleh diberi kepercayaan mengerjakannya lagi.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Ende, H.A. Djamal Humris yang turun melihat kerusakan tersebut mengatakan, kerusakan yang terjadi karena kontraktor pelaksana dari Surabaya bekerja asal jadi. Kontraktor pelaksana, kata Humris dalam mengerjakan dermaga terlalu mengejar keuntungan yang besar dan tidak memperhatikan kualitas proyek yang dikerjakan. Kontraktor yangbekerja tidak bertanggung jawab seperti itu, agar tidak lagi diberikan kepercayaan untuk mengerjakan dermaga karena kualitas yang tidak terjamin akan sangat riskan terhadap keselamatan pengguna dermaga. “Kami kecewa dengan hasil pekerjaan seperti ini. Kualitasnya tidak memenuhi syarat karena suda rusak. Padahal baru selesai dikerjakan beberapa bulan lalu.”
Dukung Bupati
Dikatakan, terhadap rekomendasi yang dibuat bupati agar tidak lagi memberikan pekerjaan kepada rekanan atau kontraktor yang kerja tidak betul ini, DPRD Ende mendukungnya. Dinas Perhubungan Provinsi NTT diminta untuk merespon rekomendasi bupati itu agar kontraktir itu tidak lagi diberikan pekerjaan. “Dia tidak layak diberi pekerjaan lagi karena tanggungjawabnya rendah.”
Satker Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dermaga, Wilfrid Panjaitan per telepon dari Kupang kepada Flores Pos mengatakan, sudah menerima laporan kerusakan dermaga Ende. Dikatakan, dermaga tersebut seharusnya baru dapat digunakan secara efektif pada 28 Juni mendatang karena sesuai Kepres 80 Tahun 2003 mensyaratkan masa pemeliharaan selama 60 hari setelah pengerjaan. Namun pada masa pemeliharaan itu atas pertimbangan demi pelayanan publik dan permintaan masyarakat Ende melalui surat Sekda Ende maka dermaga tersebut dapat dimanfaatkan sejak bulan April lalu.
Kelebihan Tonase
Menurut Wilfrid, kerusakan pada dermaga itu sebenarnya bukan karena kualitas pengerjaan yang kurang bagus namun semata disebabkan karena tonase muatan yang melebihi kapasitas dermaga. Kapasitas dermaga yang dibangun sebenarnya maksimal tujuh ton namun rata-rata tonase 20-30 ton sehingga mengakibatkan dermaga jebol. Kualitas pekerjaan tersebut sudah bagus karena berdasarkan uji kualitas beton yang dilakukan dua kali beton yang dikerjakan mencapai mutu beton yang diharapkan.
Wilfrid mengatakan, saat ini dia sedang berupaya meminta kontraktor pelaksana dari PT Kurnia Djaja Wirabakti Surabaya untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki kerusakan yang ada dalam waktu dekat. Kendati nantinya kontraktor akan mempersoalkan pemanfaatan dermaga sebelum selesai masa pemeliharaan, namun kata Wilfrid dia telah emnyampaikan kepada kontraktor untuk tidak mempersoalkan itu tetapi lebih mengedepankan pelayanan publik. Diharapkan, dalam waktu dekat ini kontraktor pelaksana sudah dapat memperbaiki kerusakan yang ada agar tidak mengganggu kelancaran aktifitas di pelabuhan
Terkait rekomendasi bupati Ende agar kontraktor tersebut tidak lagi diberikan pekerjaan di Ende, Wilfrid mengatakan rekomendasi bupati tersebut akan tetap diperhatikan. Mengingat saat ini mereka juga sedang melakukan proses tender pengerjaan lanjutan dermaga Ende untuk pelebaran trestle yang akan diperlebar menjadi delapan meter dari ukuran sekarang yang hanya empat meter.

Kontraktor Pelaksana Mulai Lakukan Perbaikan Dermaga Ende

· Kerusakan Karena Kesalahan Konstruksi
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Kontraktor pelaksana dari PT Kurniadjaja Wirabhakti Surabaya mulai melakukan perbaikan terhadap dermaga yang jebol pada Rabu (4/6) lalu. Perbaikan akan dilakukan sepanjang 20 meter dan lebar enam meter. Langkash memperbaiki dermaga tersebut sebagai bentuk kepedulian kontraktor pelaksana terhadap kondisi perekonomian dan transportasi di Kabupaten Ende.
Hal itu dikatakan,Direktur Operasional dan Logistik PT Kurnoadjaja Wirabhakti Surabaya, David Limantoro kepada Flores Pos di kompleks Pelabuhan Ende, Sabtu (7/6). David Limantoro mengatakan, saat mendengar informasi bahwa dermaga Ende jebol, mereka langsung mengambil langkah membuat surat pernyataan kesanggupan memperbaiki dan segera turun untuk melihat kerusakan pada dermaga. Setelah melihat kerusakan yang ada, petugas langsung diturunkan untuk melakukan pekerjaan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan akan dilakukan sepanajng daerah yang rusak sepanjang 20 meter dengan lebar enam meter.
Sejak Sabtu, kata dia, aktifitas perbaikan mulai dilaksanakan dimulai dengan pembuatan papan pengumuman perbaikan dan pendropingan material untuk pekerjaan perbaikan. Dikatakan, sebagai pihak pelaksana yang melakukan pekerjaan dermaga, mereka sangat antusias untuk melakukan perbaikan dermaga yang rusak. Langkah itu dilakukan demi membantu masyarakat Ende agar arus transportasi tidak terganggu.

Bukan Karena Kualitas
David mengatakan, kerusakan yang terjadi sebenarnya bukan persoalan kualitas dermaga yang dikerjakan kurang bagus. Kerusakan yang terjadi diakibatkan karena kelebihan tonase kendaraan yang melintas di atas dermaga. “Itu murni karena kelebihan tonase.” Dia mengatakan, kapasitas dermaga yang tertera di pintu masuk mengisyaratkan hanya untuk tujuh ton itu berarti tidak boleh melebihi kapasitas yang telah tertera. Namun, kata dia melihat beban ramdor kapal saja sudah melebihi kapasitas karena dermaga yang dibangun merupakan dermaga perintis bukan untuk jenis kapal roro.
Mutu beton dermaga, kata dia sudah dikerjakan sesuai mutu beton yang ada di dalam bestek dan sudah sesuai dengan konstruksinya.
Terkait pekerjaan perbaikan, kata David mereka akan berupaya melakukan pekerjaan perbaikan secepatnya dan paling lambat dalam satu bulan ini pekerjaan sudah dapat diselesaikan.
Kesalahan Konstruksi
Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi NTT, Noce Eleeuw yang juga Pimpinan Cabang PT Katama Suryabumi NTT kepada Flores Pos di dermaga Ende, Sabtu mengatakan, setelah memperhatikan konstruksi dermaga yang dibangun ternyata konstruksinya jelek sehingga mengakibatkan dermaga jebol. Pada bagian yang jebol terdapat bagian deletasi karena ada bangunan baru dan bangunan lama yang dibuat untuk mencegah deverensial setleman atau penurunan dari konstruksi baru. Pada saat batas penurunan yang baru dan lama harus sama rata dan untuk itu yang baru harus dibuat lebih tinggi 3-5 centimere. “Konstruksi jembatan ssistem penulangan sedikit salah dalam perencanaan.” Dikatakan, seharusnya pada bagian deletasi harus ada plat jepit dan jepit bebas dan harus ada balok. Pada prinsipnya, kata dia plat harus duduk di atas balok agar ketika ada beban yang melintas bisa ditahan oleh balok beton.
Selain karena tidak ada balok, kerusakan juga terjadi karena sistem besi tulang yang kurang bagus. Masih banyak yang kosong dan berjarak sehingga beton tidak ditahan secara baik oleh besi penulangan. Selain itu, pada saat pembuatan beton, besi tidak diikat secara benar oleh beton karena besinya berada paling bawah dan tidak berada di dalam beton. “Ini kesalahan kontraktor dan konsultan.”
Dia menduga, mutu beton yang dikerjakan kurang dari mutu beton standar. Mutu beton standar untuk dermaga, kata dia harus berada pada K225-K400. kemungkinan, kata Noce, mutu beton yang ada berada di bawa K225 sehingga mengakibatkan dermaga jebol.
Terkait perbaikan, menurut Noce yang paling penting adalah merubah konstruksi dermaga dan memasang balok. Jika tidak lagi terjadi penurunan pada deletasi, penyambungan besi baja langsung diikat sehinga plat baru duduk di atas balok. Namun jika masih ada penurunan maka harus dipasang balok.

Cari Solusi
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Mansur Do mengatakan, kerusakan dermaga Ende selain karena konstruksi yang kurang bagus juga karena kelebihan tonase muatan. Untuk mengatasi kelebihan muatan itu perlu dicari solusi bersama sehinga menurut rencana, pda Senin (9/6) hari ini, dia akan mengundang semua pihak kelautan baik ADPEL, PT Pelindo, PT Pelni dan pihak-pihak terkait lainnya untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut. Jika dalam pembicaraan itu sudah disepekati jalan keluarnya maka pemerintah dan pihak terkait lainnya akan kembali mengundang pemilik truk ekspedisi untuk membicarakan solusi yang diambil. Dikatakan, menatasi kerusakan dermaga itu, tidak lain harus dilakukan dengan melakukan pembatasan atau pengurangan tonase muatan. Namun jika tidak maka sebelum turun ke dermaga, harus terlebih dahulu dilakukan pengurangan tonase muatan ke truk-truk kecil agar saat truk ekspedisi diturunkan ke dermaga beban angkutan sudah berkurang.
Langkah itu, kata dia perlu dilakukan mengingat selama ini berdasarkan hasil pemantauan, setelah truk ekspedisi turun sampai ke darat mereka masih memindahkan muatan ke truk-truk kecil mengingat untuk melintasi jalan di dalam kota ada pembatasan tonase agar menghindari terjadinya kerusakan badan jalan. “Cara ini kita upayakan demi kepentingan bersama agar kapal lancar sandar dan kendaraan yang turun juga tidak ada hambatan.”

Akibat Cuaca, Evakuasi Bangkai KM Nusa Damai Terhenti Total

· Penyelam Diliburkan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pelaksanaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai yang tenggelam di kolam labuh Pelabuhan Ipi sejak 2004 lalu akhirnya dihentikan secara total. Penghentian toal pelaksanaan evakuasi tersebut dilakukan karena cuaca di kolam labuh Pelabuhan Ipi yang tidak bersahabat akibat angin kencang dan ombak yang besar. Pelaksanaan evakuasi baru dapat dilanjutkan jika alam kembali bersahabat.
Hal itu dikatakan Penanggung Jawab Operasional Evakuasi KM Nusa Damai, Jack L. Theo kepada Flores Pos di pelabuhan Ipi, Kamis (5/6). Menurut Jack, penghentian secara total seluruh kegiatan evakuasi bangkai KM Nusa Damai karena kondisi alam yang mulai tidak bersahabat. Tingginya gelombang yang terkandang sampai melewati dermaga dan angin kencang mengakibatkan seluruh kegiatan di darat dan terutama kegiatan bawah laut praktis tidak dapat dilakukan.

Sulit Prediksi
Jack juga tidak dapat memastikan kapan pekerjaan evakuasi mulai dilanjutkan. “Cuaca di sini sulit kita prediksi. Jadi kita tunggu saja kalau sudah mulai tenang baru kita lanjutkan kerja.” Karena cuaca dan kondisi alam sulit diprediksi sehingga mereka praktis hanya berada di lokasi di mana mereka beristirahat selama ini. Untuk sementara, kegiatan mereka selama cuaca kurang bersahabat ini adalah membereskan peralatan pendukung kerja di ruang tunggu pelabuhan. Peralatan penunjang seperti mesin las yang selama ini jika dipindahkan harus diangkat, akan diupayakan untuk dibuatkan roda agar jika nantinya hendak dipindahkan cukup dengan didorong karena sudah memiliki roda.

Liburkan Penyelam
Dikatakan, mengingat seluruh kegiatan terutama kegiatan bawah laut dihentikan total maka semua penyelam yang selama ini dipekerjakan membantu pelaksanaan evakuasi sebanyak enam penyelam juga tidak dapat bekerja. Selama tidak bekerja ini jika tidak diliburkan maka upah kerja mereka harus tetap dibayar kendati mereka tidak bekerja. Atas pertimbangan itu dan setelah berkonsultasi dengan penanggung jawab evakuasi, Frans Suharno yang saat ini masih sakit dan belum kembali ke Ende, akhirnya disepakati agar para penyelam tersebut diliburkan sementara waktu selama cuaca belum memunkinkan untuk bekerja. Mereka baru dipanggil kembali untuk bekerja jika cuaca sudah membaik dan dimungkinkan pekerjaan evakuasi dapat dilanjutkan. “Mereka juga selalu siap kapan saja kita panggil kerja. Dari enam penyelam yang kita liburkan hanya satu yang pulang ke Jawa.” Padahal, kata dia, para penyelam sebenarnya masih mau untuk terus melanjutkan pekerjaan namun pertimbangan keselamatan mengingat cuaca yang kurang baik sehinga mereka terpaksa diliburkan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Mansur Do mengatakan, evakuasi bangkai KM Nusa Damai akan tetap dilaksanakan sesuai tekad Prodic melalui penanggugn jawab mereka Frans Suharno bahwa mereka akan upayakan semaksimal mungkin untuk mengevakuasi atau memotong bangkai kapal sampai selesai. Hanya saja, kata Mansur, mengingat saat ini memasuki musim tenggara di mana perairan di Ipi kondisi lautnya bergelombang dan angin cukup besar maka pelaksanaan evakuasi dihentikan. Penghentian pelaksanaan evakuasi itu, katanya selama rentang waktu musim tenggara ini.
Dikatakan, selain kendala angin kencang dan gelombang, kendala lain yang disampaikan adalah masalah oksigen yang kurang dan harus didatangkan dari Jawa. Melihat kondisi pelabuhan dan kapal yang kurang lancar ke Ende praktis pengiriman oksigen tidak dapat dilakukan sekaligus dan harus secara bertahap. Apalagi, untuk mengangkut oksigen dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan hal yang tidak diharapkan.
Pada prinspinya, kata Mansur, pelaksanaan evakuasi tetap menajdi tanggung jawab Prodic untuk memotong sampai tuntas bangkai kapal. “Kita doakan moga-moga mereka lancar dan pada waktunya pemotongan itu bisa selesai dan kolam labuh Pelabuhan Ipi kembali normal seperti dulu.” Pemerintah, kata dia tetap mendukung kerja mereka dan selalu membantu jika mereka membutuhkan karena suksesnya keberhasilan evakuasi merupakan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Ende.

29 Juni 2008

PMKRI Cabang Ende Demo Sikapi Kenaikan Harga BBM

Nilai Keputusan Pemerintah Otoriter
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ende kembali menggelar aksi menentang langkah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM kata mereka akan menyengsarakan masyaraat. Kebijakan kenaikan dinilai PMKRI sebagai langkah otoriter pemerintahan SBY-JK yang diawal pemerintahan menjanjikan tidak akan menaika harga BBM.
Hal itu ditegaskan Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Abrao Guterres dalam aksi demo di bundaran jalan Kelimutu depan Toko Apolo, Senin (26/5). Dikatakan, sikap pemerintah menaikan harga BBM merupakan langkah yang tidak tepat dan membebankan masyarakat. Kebijakan yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) merupakan langkah yang dinilai bersekongkol dengan elit pemilik modal yang saat ini ramai melakukan penyelundupan BBM ke luar negeri. Ironisnya lagi, kata Abrao Guterres, maraknya penyelundupan BBM itu tidak ada komitmen pemerintah untuk menangkap para pelakunya. Kondisi itu menurut guterres patut dicurigai bahwa ada kerja sama saling menyelamatkan antara satu sama lain.
Kenaikan harga BBM, kata Guterres juga tidak pernah mendidik masyarakat untuk kritis dan kreatif. Pemerintah malah menawarkan solusi yang meninabobokan masyarakat dengan tawaran alternatif instan dengan menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) yang pelaksanaannya pada tahun 2005 lalu sampai sekarang belum pernah dievaluasi oleh pemerintah.
Dalam aksi ini, masa pendemo dari PMKRI mengusung beberapa spanduk bertuliskan PMKRI mengutuk kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, kami tolak harga BBM, SBY-JK segera turun, BLT tipu masyarakat serta beberapa poster dan spanduk lainnya.
Pikirkan Solusi Alternatif
Abrao Guterres dalam aksi itu juga mengatakan, setelah menaikan harga BBM pemerintah harus secepatnya memikirkan solusi alternatif terbaik untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan menaikan harga BBM, kata dia merupakan langkah yang tidak arif dan bijaksana. Dikatakan, pemerintah diminta segera melakukan kajian dan mengkritisinya demi mengambil sikap bijak untk kepentingan masyarakat agar masyarakat tidak merasa ditindas.
Verdy dalam orasinya mengatakan, kenaikan harga BBM akan berdampak luas terhadap masyarakat. Tarif angkutan akan naik dan yang merasakannya tentulah masyarakat. Dia mengajak masyarakat untuk menuntut SBY-JK turun dari jabatan karena dinilai tidak mampu mengurus negara ini. Program 100 hari yang dikumandangkan saat naik menjadi presiden dan wakil presiden untuk memberantas KKN tidak membuahkan hasil dan implementasinya tidak pernah ada.
Dalam aksinya itu, massa PMKRI bergerak mulai dari margasiswa PMKRI di Jalan Wirajaya menuju patung pelajar , Jalan Ponegoro dan tiba di budanran Kelimutu menggelar orasi di sana. Usai berorasi di tempat itu, massa bergerak menuju simpang lima dan kembali mengelar orasi. Selanjutnya massa bergerak ke kantor bupati dan kantor DPRD di Jalan El Tari.
Dalam pernyataan sikap mereka yang ditandatangani Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Abrao Guterres dan Sekretaris Agustinus kembardi Sumbi, PMKRI menyatakan, mengutuk kenaikan harga BBM dan kembali mengajak pemerintah untuk mengkaji lebih kritis dan tajam atas kebijakan yang dilahirkan. Meminta pemerintah pusat sampai daerah untuk segera memotong biaya perjalanan aparatur negara, menaikan harga komoditi masyarakat dan penerimaan aparatur diperketat sesuai kompetensi yang dimiliki. PMKRI juga menuntut pemerintah segera mengurangi kendaraan yang tidak memenuhi standar agar tidak menimbulkan polusi udara, memberhentikan perusahaan luar negeri dan melindungi hak-hak petani serta tidak membiarkan para tengkulak menindas rakyat. Diakhir pernyataannya, PMKRI menyatakan, apabila pemerintah SBY-JK tidak mampu menjalankan tawaran tersebut maka PMKRI Cabang Ende meminta segera turun dari jabatan.

Piet Eo; Kurang Masuk Akal Kalau Petani itu Miskin

• Pelatihan pengembangan Agribisnis Pedesaan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Piet Eo, seorang petani sukses yang selama ini mengembangkan pertanian berbasis kakao di Nangaba menyatakan kurang masuk akal kalau petani itu selau miskin. Kemiskinan yang terjadi pada petani, menurut dia terjadi karena petani kurang bekerja maksimal dalam kegiatan usaha taninya. Menurut dia, jika petani berprimsip tanam dan tanam tentu kemiskinan dengan sendirinya hilang dari para petani.
Hal itu dikatakanya dihadapan peserta pelatihan pengembangan agribisnis pedesaan di Kabupaten Ende sebagai salah satu wilayah program peningkatan pendapatan petani melalui inovasi (P4MI) di Hotel Safari, Senin (26/5). Piet Eo merupakan profil seorang petani yang berhasil dalam mengembangkan usaha pertanian. Dihadapan para peserta dia mengatakan, secara pribadi semangatnya dalam bekerja adalah kalau sudah bekerja akan terus bekerja dan bekerja tanpa henti. Jika pagi hari, dia menjadi petani namun jika sore hari dia akan menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Petani miskin menurut dia memang tidak masuk akal dan hal itu terjadi karena mental petani itu sendiri. Kalau mau menjadi petani, kata dia, harus menjadi petani yang sungguh-sungguh dan tidak boleh asal-asalan. “Repot kalau jadi petani tapi takut kotor, kulit kusam. Itu bukan petani.”
Kembangkan Kakao
Piet Eo menceritakan riwayat usahanya hingga mencapai kesuksesan. Tanaman yang dia kembangkan yakni kakao sebagai tanaman utama, kelapa sebagai tanaman penunjang dan sapi sebagai usaha pelengkap. Dikatakan, tanaman kakao yang dia kembangkan dimulai pada tahun 1986 di mana bibitnya dicari sendiri karena dia menyadari terbatasnya kemampuan pemerintah. Saat itu, katanya, dia berhasil menanam 2000 pohon kakao. Panen awal dilakukan pada tahun 1989 dan pada waktu itu ditawar dengan harga Rp700 per kilogram. Produksi puncak baru dialami pada tahun 1994-1997 dengan panen 1,5 ton setiap dua minggu dengan harga pada waktu itu Rp1000-2000 per kilogram. Namun, kata dia, usahanya tidak selamanya berjalan mulus karena pada tahun 1998-2000 dan produksi menurun hanya sekitar 5-6 ton per tahun padahal pada waktu itu harga sudah mulai naik sampai Rp20 ribu per kilogram. “Sejak tiga tahun terakhir karena hama PBK, helopeltis dan karena usia tanaman yang sudah tua produksi menurun drastis.” Dikatakan Piet Eo setelah dia melihat keberhasilan peremajaan tanaman kakao yang dikembangkan di Hobatuwa dia kemudian melakukan peremajaan tanaman menggunakan teknik tersebut dan mulai sukses.
Peremajaan Kakao
Kedepan, katanya, dia berencana mengembangkan sistem peremajaan kakao dengan sambung samping menggunakan tanaman unggul. Selain itu akan melakuka perluasan tanaman kelapa, intensifikasi ternak sapi dan introduksi ternak kambing. Kepada sesama petani, Piet Eo berpesan untuk menanam tanaman sebanyak-banyaknya pada lahan yang dimiliki. “Jangan berpuas dengan hasil usaha yang sudah ada. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya.”
Pindah ke Ende
Pada kesempatan itu, tampil juga petani lainnya Sumardi yang merupakan petani sayur asal Banyuwangi-Jawa Timur sejak tahun 2005 mengebangkan usaha pertanian sayuran di Ende. Dihadapan para peserta, Sumardi mengatakan, sebelumnya dia berusaha tani lombok dan tomat di bayuwangi dan setelah itu pindah ke kalimantan. Setelah melihat produksi sayur di Jawa banyak dan saingan begitu banyak dia memilih pindah ke Ende. Di Ende, kata Sumardi, dia mengontrak tanah seluas 4000 meter persegi seharga Rp7,5 juta selama 10 tahun. Dari tanah yang dikontrak itu, dia tanami tomat dan lombok yang hasil panennya memberikan keuntungan sampai Rp32,7 juta. Setelah berhasil mengembangkan usaha itu, tahun 2006 dia kembali mengontrak tanah seluas 4000 meter persegi senilai Rp5 juta selama tiga tahun. Upaya mengembangkan usaha tomat dan lombok itu dia lakukan secara ulet. Dikatakan, agar produksi tomat dan lombok tidak putus selama satu tahun maka dibutuhkan beberapa lahan. Hal itu membuat dia kembali mengontrak lahan seluas 3000 meter pada tahun 2007 seharga Rp9,25 juta selama lima tahun di Nanganesa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Ende, Dominikus Minggu Mere pada kegiatan itu mengatakan, wilayah Ende memiliki potensi alam yang belum semuanya digali. Dari pengamatan di lapanganterbetnang tanaman kakao, di Zozozea dan Onelako dengan tanah yang subur untuk ditanami sayur-sayuran. Dia mengajak segenap petani untuk tidak berpangku tangan dan memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada.

Sidang Perdana Kasus Nangapanda Dipadati Pengunjung

• Jaksa Penuntut Umum Bacakan Dakwaan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sidang perdana kasus perbuatan tidak menyenangkan yang yang melibatkan lima terdakwa masing-masing Alex Odja, Hironimus Solvester Kundu, Timoteus Usman. Ferdinandus Bate dan Andreas Baju dipadati pengunjung yang rata-rata angota suku Paumere. Mereka hadir memberikan dukungan terhadap lima terdakwa dalam mengikuti persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, M. Purba didampingi Hakim anggota Ronald Masang dan Rudito Surrotomo dengan panitera pengganti Wahyu. Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kelima terdakwa.
Ketua Majelis Hakim, M. Purba pada sidang, Selasa (27/5) setelah membuka sidang dan mempersilahkan JPU memanggil para terdakwa, terlebih dahulu mengecek kehadiran para terdakwa dan menanyakan kondisi mereka pada saat itu. Setelah kelima terdakwa menyatakan kondisi mereka baik, Ketua Majelis Hakim memberika kesempatan kepada JPU untuk membacakan dakwaan JPU. Kelima terdakwa yang didampingi penasihat hukum Silvester Nong Manis secara cermat mengikuti dakwaan JPU yang dibacakan Faetoni Yosi Abdullah.
Perbuatan Melawan Hukum
JPU Faetoni Yosi Abdullah dalam dakwaannya menguraikan bahwa kelima terdakwa pada 28 Desember 2007 bertempat di kebun Mezzo Desa Ndeturea Kecamatan Nangapanda secara bersama-sama, bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Di mana mereka memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau mebiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan. Perbuatan para terdakwa tersebut, tegas Faetoni dalam dakwaannya dilakukan denganc ara-cara pada 27 Desember 2007, terdakwa Andreas baju ketika berada di rumahnya mengatakan kepada Hironimus Solvester Kundu untuk menyampaikan kepada warga Suku Paumere untuk turun ke lokasi Mezzo menunggu tim yang mau melakukan pengukuran. Keesokan harinya, pada 28 Desember 2007, Andreas Baju ke Rarajembu dan kepada Timoteus Usman dan kepada beberapa warga lainnya mengatakan agar ke lokasi Mezzo guna mempertahankan tanah karena akan ada pengukuran. Selanjutnya Andreas Baju dan timoteus Usman bersama warga lainnya menuju kebun Mezzo.
Ferdinandus lalu memberitahukan melalui SMS kepada Hironimus Kundu bahwa hari itu akan ada pengukuran dan minta untuk turun mengatasi masalah tersebut. Ferdinandus lalu menuju ke Mezzo dan setelah mengetahui akana da pengukuran ketiganya lalu ke kebun Mezzo. Andreas Baju dan Timoteus dan warga lainnya yang telah tiba di kebun Mezzo lebih dahulu langsung membentuk barisan menghadang tim yang akan melakukan pengukuran. Mereka menghalangi jalan masuk ke kebun Mezzo di mana Andreas Baju dan Timoteus berada di barisan paling depan.
Lakukan Pengukuran
Beberapa saat kemudian, saksi Halim Umar bersama rombongan yang akan melakukan pengukuran tiba di lokasi dan saksi paulinus Rowa menyamapaikan bahwa mereka mau melakukan pengukuran. Andreas baju menjawab, “saya tidak setuju diukur karena tanah ini adalah tanah suku dan pengukuran ini tanpa melalui prosedur.” Saat itu Timoteus berteriak dan mengatakan tidak ada pengukuran. Andreas baju lalu berteriak kepada warga menanyakan apakah mereka setuju dengan pengekuran dan dijawab oleh warga bahwa mereka tidak setuju diukur. Timoterus Usman kembali berkata, “tanah ini bukan milik Halim. Ini bukan tanahnya Gedu tapi tanah ini tanah suku.” Sambil berteriak dia maju menyerang Halim Umar dan paulinus Rowa.
Hadang Halim Umar
Sesaat kemudian Alex Odja, hironimus Kundu dan Ferdinandus Bate tiba di lokasi dan bergabung degan warga lainnya. Mereka lalu berdiri mengadang Halim Umar dan rombongan. Saat itu, Hironimus Kundu kembali bertanya kepada Halim Umar maksud kedatangan mereka. Setelah mendengar penjelasan dia langsung berteriak, “kalau tetap dilakukan pengukuran kabupaten Ende akan jadi Poso kedua, rumah dibakar, nyawa dicincang.” Saat mendengar JPU Faetoni membacakan poin tersebut para terdakwa tampak geleng-geleng kepala.
Alex Odja yang berdiri tidak jauh dari tempat itu mengayunkan kepalan tangan ke arah Halim Umar namun tidak mengenai tubuhnya. Terdakwa Ferdiandus Bate beberapa saat kemudian menendang ke arah perut Halim Umar sambil berkata “matai kau.” Namun karena Umar menghindar sehingga tendangan tidak mengenainya. Hironimus Kundu yang telah lama berdiri juga menunjuk saksi Halim Umar sambil berkata “kau matai kau. Saya kepala suku ini tanah suku bukan tanah Gedu.”
Ketakutan dan Terancam
Karena situasi tidak aman sehingga membuat Halim Umar merasa ketakutan dan terancam jiwanya. Halim Umar bersama rombongan terpaksa pergi meninggalkan lokasi kebun Mezzo dan terpaksa tidak jadi dilakukan pengukuran tanah.
Terhadap perbuatan para terdakwa seperti yang diuraikan tersebut, JPU Faetoni mengatakan, perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
Dilanjutkan 3 Juni
Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim, M. Purba menanyakan kepada para terdakwa apakah akan menangapinya atau menyampaikan keberatan atas dakwaan JPU dan apakah akan langsung menanggapi atau melalui penasihat hukum. Kelimanya serentak mengatakan mempercayakan kepada penasihat hukum.
Silvester Nong Manis pada kesempatan itu sebelum meminta waktu kepada majelis hakim terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena dalam persidangan itu dia tidak berbusana secara pantas. Hal itu karena seharusnya yang hadir mendampingi para terdakwa dalam persidangan adalah Valens Pogon namun karena berhalangan maka dia terpaksa hadir. Kepada majelis hakim, Silvester meminta waktu satu minggu untuk terlebih dahulu mempelajari berkas dan setelahnya baru membuat keberatan atas dakwaan JPU. Dia juga meminta agar berkas yang ada pada jaksa juga diberikan kepadanya untuk dipelajari.
M. Purba mengatakan, atas permintaan penasihat hukum para terdakwa yang meminta waktu satu minggu maka persidangan baru akan dilanjutkan pada Selasa (3/6) mendatang dengan agenda pengajuan keberatan para terdakwa atas dakwaan JPU. Kepada para terdakwa dia mengingatkan agar dalam persidangan berikut semuanya harus hadir. Dikatakan, jika ada yang tidak hadir apalagi tanpa ada alasan yang jelas majelis hakim dapa tmengambil sikap. Namun jika tidak hadir karena sakit diharapkan agar disampaikan. M. Purba kemudian langsung menutup persidangan tersebut dan baru digelar kembali pada Selasa tangal 3 Juni mendatang.

Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Rp3000

• Di Luar Kota Rp3650-4050
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende akhrnya mengeluarkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah untuk wilayah Kota Ende dan wilayah di luar Kota Ende. HET yang ditetapkan untuk wilayah di dalam Kota Ende radius 40 kilometer sebesar Rp3000 per liter dan 2500 per botol. Harga ini berlaku baik untuk penyaluran dari agen kepada pangkalan maupun pengecer. Sedangkan untuk radius 78 kilometer jurusan timur, utara, selatan Ende ditetapkan harga dari agen ke pangkalan/pengecer sebesar Rp3300 per liter sedangkan dari pangkalan/pengecer ke konsumen sebesar Rp3650.
Sedangkan untuk radius 92 kilometer jurusan timur, selatan dan utara harga dari agen ke pangkalan/pengecer ditetapkan sebesar rp3525 per liter sedangkan harga dari pangkalan/pengecer ke konsumen sebesar rp4.050 per liter atau Rp2700 per botol. Radius 117 kilometer jurusan utara ke Ndondo dan Kota baru ditetapkan harga dari agen ke pangkalan/pengecer sebesar Rp3780 per liter dan harga dari pangkalan/pengecer ke konsumen sebesar Rp4560 per liter atau 3040 per botol.
Keputusan pemerintah itu ditetapkan dan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama antara pemerintah, pihak Depot Pertamina Ende, para agen dan aparat dari kepolisian. Rapat berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Ende dan dipimpin oleh Sekda Iskandar Mohamad Mberu, Rabu (28/5). Kebijakan penetapan HET minyak tanah itu mengingat diberlakukannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sehinga untuk minyak tanah perlu diatur penyesuaian harga eceran tertinggi di Kabupaten Ende.
Keberatan
Supervisor SPBU Waemantar yang juga merupakan salah satu agen minyak tanah di Ende, Blasius Mat mengajukan keberatan terkait dengan penetapan HET khusus untuk wilayah Kota Ende. Menurut dia, dalam surat keputusan bupati tersebut hanya mengatur penyaluran dari tigkat agen ke pangkalan/pengecer. Sedangkan harga dari pangkalan/pengecer tidak diatur harga jualnya. Menurut dia, seharusnya dalam keputusan itu mengatur secara jelas harga dari agen ke pangkalan/pengecer dan harga jual ke konsumen. Jika tidak mereka sebagai agen tidak mendapatlkan keuntungan dalam penyaluran minyak tanah mengingat dalam penyaluran butuh pembiayaan untuk transportasi dan biaya pengawasan.
Terkait hal itu Kasubag Sarana Perekonomian pada Bagian Ekonomi, Faisal Ali mengatakan, melihat harga eceran tertinggi yang ditetapkan untuk wilayah kota sebenarnya agen sudah mendapatkan keuntungan. Sesuai penjelasan Kepala Depot Pertamina Ende menyebutkan bahwa harga minyak tanah yang diambil oleh agen di pertamina dikenakan harga sebesar Rp2500. itu berarti dalam penyalurannyapihak agen masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp500 per liter jika disalurkan kepada pangkalan/pengecer sebesar Rp3000 per liter. Dia mengimbau kepada agen untuk tidak terlalu mencari keuntungan karena terkait kenaikan harga BBM ini masyarakat sudah sangat disulitkan.
Rekomendasi Pembelian BBM
Dalam pembelian BBM jenis premium dan solar di SPBU, kata Faisal, sebelumnya pemerintah sempat menghentikan pemberian rekomendasi kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Pemerintah mengarahkan masyarakat yang mau embeli BBM dalam jumlah banyak langsung berkoordinasi dengan pihak SPBU. Namun dalam rapat itu, kata dia, pihak SPBU dan Depot Pertamina menghendaki agar pemerintah harus ikut pula mengatur pembelian BBM sehingga pemerintah tetap diminta mengeluarkan rekomendasi. Hanya saja, kata Faisal, dalam pemberian rekomendasi dibatasi jumlah pembelian dan untuk wilayah dalam Kota Ende, rekomendasi tidak diberikan. “Rekomendasi hanya diberikan bagi pemohon dari radius 30 kilometer itu juga untuk usaha penggilingan.”
Dikatakan, untuk wilayah perkotaan untuk sementara tidak diberikan rekomendasi. Langah itu, kata dia dalam rangka penghentian penjualan premium di pinggir-pinggir jalan dan untuk itu akan dilakukan penertiban pembelian di SPBU. “Kendaraan dalam satu hari tidak bileh isi lebih dari satu kali.” Pelayanan pembelian premium untuk wilayah kota, hanya akan diberikan bagi para nelayan di mana pemberian pelayananan pembeliannya juga akan diatur lebih lanjut. Bagi para nelayan, akan diarahkan untuk penyalurannya kepada kelompok nelayan dengan ketentuan kelompok nelayan menjual sesuai harga yang ditetapkan dan tidak diperkenankan menaikan harga jual.
Pemberitan rekomendasi, kata Faisal juga akan dibatasi di mana besarnya permohonan hanya dapat diijinkan dari kisaran 200-300 liter selama satu bulan.
Stok Aman
Kepala Depot Pertamina Ende, Wawan Gunawan kepada Flores Pos mengatakan, pemerintah sebelumnya sempat tidak mau menerbitkan rekomendasi namun dalam rapat tersebut setelah dibahas akhirnya pemerintah mau menerbitkan rekomendasi terkait pembelian premium dan solar. Ketentuan yang disepakati, kata Wawan, rekomendasi diberikan secara selektif dan melihat kebutuhan. Rekomendasi, kata dia tidak boleh diberikan kepada pengecer yang menjual di pinggir jalan. Pemberian rekomendasi hanya bagi daerah dengan radius 60 meter ke arah Detusoko dan Nangapanda dengan pertimbangan pada radius itu tidak ada SPBU. “Tapi itu juga diberikan secara selektif.”
Terkait ketersediaan BBM di Depot Pertamina, Wawan Gunawan mengatakan, saat ini, stok premium masih bisa untuk melayani kebutuhan 5-6 hari terhitung mulai Rabu (28/5). Persediaan solar, kata dia masih dapat mencukupi kebutuhan untuk tiga hari ke depan terhitung mulai hari Rabu. Sedangkan minyak tanah stok yang ada dapat mencukupi kebutuhan untuk 10 hari ke depan. Kendati stok saat ini semakin berkurang, namun dia berkeyakinan bahwa stok itu akan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat Ende, Ngada dan Nagekeo mengingat pada Kamis (29/5) hari ini KM Putri III akan sandar dan mmebawa BBM untuk Ende.
Dikatakan, KM Putri III akan membawa solar 600 kiloliter dan minyak tanah 400 kiloliter. Sedangkan untuk premium, akan disuplai oleh KM Putri Jelita pada Minggu (1/6). Namun dia mengakui, belum dikonfirmasi terkait jumlah premium yang akan diangkut oleh KM Putri Jelita untuk kebutuhan Depot Pertamina Ende.

Marak, Penjualan Ternak di Kotabaru

SK Bupati Belum Dicabut
Oleh Hieronimus Bokilia
Kotabaru, Flores Pos
Sampai saat ini, penjualan ternak terutama sapi dan kerbau di wilayah Kecamatan Kota Baru kembali marak. Padahal, wilayah Kotabaru sebelumnya telah dinyatakan sebagai kawasan tertutup terhadap masuk dan keluarnya ternak dan produk bahan asal ternak dengan dikeluarkannya SK Bupati Ende. Hinga saat ini SK bupati terkait penutupan kawasan Kotabaru dari masuk dan keluarnya produk ternak dan produk bahan asal ternak tersebut belum dicabut oleh bupati.
Camat Kotabaru, Kornelis Wara di Dusun Boto kecamatan Kotabaru, Kamis (29/5) mengatakan, setiap bulan sekitar 10 ternak diperdagangkan masyarakat ke luar Kotabaru. Kebanyakan perdagangan ternak dikuasi ternak sapi yang dibeli oleh para penjagal dari Maumere. Dia mengakui, sampai saat ini memang SK bupati terkait penutupan kawasan Kotabaru belum dicabut. Namun, pemerintah tidak dapat melarang penjualan ternak karena penjualan itu didorong kebutuhan masyarakat menyekolahkan anak mereka.
Dalam setiap kunjungan ke desa-desa, kata Konelis, dia selalu memberikan sosialisasi dan meminta warga untuk tidak menjual ternak. Kepada masyarakat juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi ternak yang mati secara tiba-tiba guna menghindari timbulnya penyakit antraks seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dikatakan pada tahun 2007 lalu, warga di Dusun Toul Desa Tou Timur tertular penyakit antraks setelah mengkonsumsi kerbau yang mati secara tiba-tiba. Akibat kejadian itu 10 orang menderita antraks walau tidak sampai meninggal dunia. Saat itu, terdapat sektiar tujuh kerbau yang mati mendadak.
Dalam upaya pengawasan kata Kornelis, saat ini telah dibangun Kantor resor Peternakan dan telah ditempatkan satu orang petugas. Petugas di kantor Resor ini melakukan pengawasan terhadap ternak yang keluar dari Kotabaru. Pengawasan tersebut, kata dia hanya sebatas untuk mendata dan memungut retribusi tidak untuk melarang penjualan ternak keluar daerah.
Kepala Desa Rangalaka, Nikolaus Dage kepada Flores Pos mengatakan, selama ini masyarakat sering menjual ternak mereka baik sapi dan kerbau ke Maumere. Penjualan selalu dilakukan pada malam hari sehingga sulit dilakukan pemantauan. Soal jumlah ternak yang dijual dia katakan tidak terlau banyak. “Satu bulan paling kuat 2-3 ekor.” Dikatakan, mereka tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak menjual sapi dan kerbau karena itu hak masyarakat. Apalagi, alasan masyarakat jual sapi dan kerbau karena untuk membiayai anak sekolah sehingga sulit dilarang.
SK Belum Dicabut
Kasubdin produksi Peternakan pada Dinas Pertaniand an Peternakan Kabupaten Ende, Uran Muhidin didampingi Kepala Seksi Obat Hewan, Regina A. Matalu kepada Flores Pos di Ende, Jumad (30/5) mengatakan, sampai saat ini pemerintah memang belum mencabut SK penutupan kawasan. Sebenarnya dengan melihat kondisi akhir-akhir ini di mana tidak lagi terjadi adanya ternak baik sapi dan kerbau milik masyarakat yang mati mendadak dan tidak ada kejadian penyebaran virus antraks penutupan kawasan itu sudah mau dicabut. Akan tetapi, untuk membuka kawasan harus melalui koordinasi dengan Kantor Karantina Hewan Kelas II Ende. Lagipula, hasil pengambilan sampel yang dilakukan pada bulan Desember 2007 lalu belum dikeluarkan.
Di Bawah Pengawasan
Terkait maraknya penjualan ternak di Kotabaru, Muhidin mengatakan, mengingat di dalam SK tersebut ada poin yang menyatakan penjualan dapat dilakukan namun dilakukan di bawah pengawasan sehingga penjualan masih dapat dilakukan dengan pengawasan petugas yang ditempatkan di Kotabaru. Kondisi selama ini, penjualan tidak menjadi masalah karena penjualan keluar daerah itu tetap dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas. Penjualan kepada penjagal, kata dia akan sangat diawasi.
Sebelum ternak dijagal akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan jika dinyatakan sehat baru dijagal untuk dijual. Diakui, penjualan keluar daerah selama ini kebanyakan dibeli oleh para pedagang dari Jenepontoh Sulawesi. Para pedagang ini sangat selektif dalam membeli. “Tentu mereka tidak mau beli ternak yang sakit.” Saat membeli ternak tentu diperiksa betul karena saat dibawa ke Sulawesi akan diawasi secara ketat. Kondisi ini membuat mereka harus selalu waspada karena jika tidak mereka yang akan rugi. Sedangkan untuk pembelian oleh penjagal untuk dijual ke Ende, akan lebih bagus karena tentu akan lebih diawasi pada saat mau dijagal untuk dijual di Ende di mana baru diijinkan untuk dipotong jika hasil pemeriksaan menyatakan ternak tersebut bebas dari penyakit.

Delapan Desa di Tiga Kecamatan Belum Ambil Raskin• Untuk Tiga Tahap dari Januari-Juni

Untuk Tiga Tahap dari Januari-Juni
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Hingga bulan Juni ini, masih terdapat delapan desa di tiga kecamatan masing-masing Desa Fataatu, Ekoae, Fataatu Timur, Nuangenda dan Welamosa di Kecamatan Wewaria, Desa Otogedu di kecamatan Maurole dan Desa Pemo, Nduaria, Kecamatan Kelimutu yang belum mengambil jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin). Jatah raskin untuk tahap 1, 2 dan 3 tersebut sampai saat ini masih berada di Bulog Sub Divisi Regional Ende.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Ende, H.A.M. Zenal kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Selasa (24/6) mengatakan, untuk Kabupaten Ende, total rumah tanga miskin penerima raskin sebanyak 29.229. dalam penyaluran, untuk bulan Januari setiap RTM mendapatkan jatah sebanyak 10 kilogram per RTM. Sedangkan untuk bulan Februari-Juni dalam tahap 1,2 dan 3 setiap RTM mendapatkan jatah raskin 15 kilogram per RTM.
Total raskin yang disalurkan selama bulan Januari kepada 29.229 RTM adalah sebanyak 292,290 ton. Sedangkan untuk bulasn Februari dengan jatah 15 kilogram per RTM maka pagu raskin untuk bulan Februari sebanyak 438,435 ton. Total pagu raskin tahap pertama Januari-Februari sebanyak 730,725 ton. Sedangkan untuk tahap kedua pagu raskin yang disiapkan untuk 29.229 RTM di 20 kecamatan sebanyak 876,870 ton demikian juga untuk tahap ketiga bulan Maret-Juni. Sedangkan untuk tahap empat dan tahap lima belum direalisasikan. Total raskin yang harus dialokasikan dari Januari-Juni kepada RTM di Kabupaten Ende sebanyak 2.484,465 ton. Dari jumlah itu, yang sudah berhasil disalurkan adalah 1.660,635 ton dan tersisa 823,830 ton yang belum diambil oleh desa-desa penerima atau mencapai 33,16 persen.
Dikatakan, kecamatan yang desa-desanya hingga bulan Maret belum mengambil jatah raskin tersebar di empat kecamatan yakni Kelimutu, Maurole, Detukeli dan Wewaria. Sedangkan yang sampai bulan Juni yang belum mengambil jatah raskinya tersebar di Kecamatan Nangapanda, Maukaro, Ende, Ende Utara, Kotabaru, Detukeli dan Wewaria. “Tapi ada delapan desa di tiga kecamatan yang sampai sekarang belum ambil raskin sama sekali.” Penyaluran raskin untuk tahap empat dan tahap lima, kata Zenal, sudah ada desa yang mengajukan untuk mengambilnya setelah mereka telah merealisasikan tahap1,2 dan 3. total raskin untuk tahap empat dan lima mencapai 1.753,740 ton. Desa-desa yang telah mengajukan untuk mengambil tahap empat dan lima ini, kata Zenal tetap diberikan. Pertimbangan Bulog merealisasikan karena melihat kebutuhan masyarakat. “Kalau kita mau ikut aturan baku memang tidak bisa. Tapi kondisinya masyarakat butuh makan.”
Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre Ende, Eliaser Patty kepada Flores Pos mengatakan, sejauh ini memang masih delapan desa di tiga kecamatan yang belum mengambil jatah raskinya. Kesulitan mereka pada pengumpulan uang dari masyarakat sehinga aparat desa belum melakukan pengambilan raskin. Namun, kata dia, desa-desa yang belum mengambil raskin itu sudah diberitahukan agar secepatnya mengambil jatah raskin dan saat ini mereka sedang mengumpulkan uang dari masyarakat. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengambilan jatah raskin adalah karena belum adanya kesepakatan di tingkat desa sehingga proses pengambilan belum dapat dilakukan.
Pengambilan tepat waktu itu kata dia sangat penting. Jika pengambilan terlambat dan sampai akhir tahun anggaran belum diambil, Ende bisa saja mengalami pemotongan jatah pagu raskin karena melihat masyarakat tidak begitu antusias mengambilnya. Pemotongan yang dilakukan waktu itu, kata Patty sebanyak 231 ton akibat kelalaian kepala desa mengurus dan mengambil raskin. Karena itu, kata Eliaser Patty, kepada para camat yang sampai saat ini ada desa yang belum mengambil jatah raskinya sama sekali agar mendorong kepala desa untuk secepatnya memproses pengambilan jatah raskin. Setidaknya, kata dia, pagu raskin yang ada untuk Januari-Juni sudah dapat direalisir semuanya. “Kita harap paling lambat akhir Juni atau awal Juli sudah bisa direalisasikan semua.”

Stok Aman
Kepala Bulog Ende, A.H.M. Zenal mengatakan, stok beras yang saat ini dimiliki Bulog Ende sebanyak 500 ton. Stok tersebut, kata dia mencukupi kebutuhan di tiga kabupaten yakni Ende, Ngada dan Nagekeo. Selain stok yang ada saat ini, saat ini juga sedang ada persiapan pemuatan sebanyak 1750 ton beras dari NTB. Masuknya beras yang dimuat ini akan menguatkan stok beras di Bulog Ende menjadi 2.250 ton. Stok yang ada, kata Zenal dapat memenuhi seluruh kebutuhan di tiga kabupaten sampai bulan September. “stok beras kita aman jadi masyarakat tidak perlu bingung.” Selain itu, pada bulan September nanti, akan diupayakan mendatangkan lagi 2000 ton beras agar pada bulan Nopemebr dan Desember stok beras mencukupi dan dalam kondisi aman.
Untuk Bulog Ende, kata dia, tidak dapat dimasukan beras lebih banyak lagi mengingat kapasitas gudang yang dimiliki hanya untuk 2000 ton. Selain itu, gudang yang dapat disewa di Ende rata-rata tidak didesain untuk menyimpan beras sehingga jika disewa untuk menyimpan beras dikhawatirkan beras menjadi rusak. Kesulitan lainnya adalah kapasitas kapal poengangkut beras juga berukuran kecil dan terbatas jumlahnya. “Apalagi, setelah mengangkut beras ke Ende, kapal pulang kosong.”
Selain stok yang didatangkan dari luar, Bulog juga membeli beras masyarakat terutama di Bajawa. Pengadaan beras di Bajawa mencapai 1000 ton dan masih terus dilakukan hingga mencapai 5000 ton. Jika pengadaan mencapai 5000 ton, kebutuhan untuk golongan angaran di dua kabupaten yakni Ngada dan Nagekeo sudah mencukupi. Bulog tinggal memikirkan untuk jatah raskin bagi masyarakat.

Tuntut Kenaikan Tarif, Sopir Angkutan Kota Mogok Beroperasi

Tarif Angkutan Kota Rp3000
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Sopir angkutan kota (angkot) yang beroperasi di wilayah kota Ende dan sekitarnya melakukan aksi mogok menyusul pengumuman pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28,70 persen. Aksi mogok sopir angkot tersebut menuntut kenaikan tarif angkot yang sebelumnya sebesar Rp2500 untuk penumpang dewasa namun dibayar Rp2000 dan Rp1500 untuk pelajar/mahasiswa namun juga hanya dibayar Rp1000.
Setelah mogok di depan gedung DPRD Ende, Jalan El Tari, sopir angkot dan kendaraan masing-masing lalu bergerak menuju rumah jabatan bupati untuk bertemu dan berdialog dengan bupati. Lima perwakilan sopir angkot akhirnya diijinkan bertemu Bupati Ende, Paulinus Domi dan menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka agar pemerintah secepatya menyesuaikan tarif angkutan kota seiring kenaikan harga BBM. Usai bertemu bupati mereka kembali beroperasi melayani penumpang dengan tarif lama sesuai hasil pembicaraan dengan bupati.
Sekitar 20 kendaraan angkot mulai bergerak dari simpang lima pada Sabtu (24/5) sekitar pukul 09.25. sebelumnya mereka berencana menuju ke gedung DPRD guna menyampaikan keluhan dan permintaan mereka ke anggota DPRD Ende. Namun karena pada saat itu hari libur dan tidak ada anggota DPRD yang berada di kantor, para awak angkot itu akhirnya langsung memutuskan untuk menuju ke rumah jabatan bupati dan bertemu langsung dengan bupati. Tiba di rumah jabatan bupati, dengan tertib mereka memarkir kendaraan di sisi kiri dan kanan badan jalan di jalur Jalan Nangka. Beberapa orang menemui petugas Satuan Polisi Pamog Praja yang bertugas jaga di rumah jabatan. Setelah berkoordinasi, para awak angkot akhirnya diijinkan bertemu bupati namun hanya diminta utusan atau perwakilan sebanyak lima orang.
Secara spontan, mereka menunjuk Renol sopir angkot Juliano, Askobar sopir angkot Yolanda, Boby Sopir angkot Buana, Sadar sopir angkot Nusantara dan Ito sopit angkot Liontin. Setelah menunggu beberapa saat karena bupati masih menerima tamu, para sopir angkot kemudian diijinkan bertemua bupati. Saat itu bupati didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Mansur Do, Kepala Bagian Humas Defi Daniel.
Mansur Do mengatakan, menyikapi kenaikan harga BBM sebesar 28,70 persen yang diumumkan pemerintah pusat, mereka telah membuat tabel-tabel penyesuaian kenaikan tarif angkutan baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dimaksud. Dikatakan, kewenangan menetapkan tarif merupakan kewenangan gubernur maka tabel yang disiapkan baru dapat diberlakukan dengan SK bupati jika sudah ada keputusan dari gubernur terkait tarif regional NTT baik tarif tertinggi dan terendah yang berlaku nanti. Bupati, kata Mansur juga sudah mengingatkan untuk melakukan persiapan guna menyikapi pengumuman kenaikan harga BBM.
Bupati Paulinus Domi dihadapan sopir angkot mengatakan, kenaikan BBM yang semula hanya isu telah menjadi kenyataan setelah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. kenaikan harga BBM dampaknya sangat terasa dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi kenaikan harga BBM. “Bagus anak-anak saya datang ke saya supaya sama-sama pahami aturan perundang-undangan sesuai petunjuk.” Terkait kenaikan harga BBM itu, kata Bupati Domi di daerah juga perlu menyesuaikannya termasuk tarif angkutan agar tidak terjadi pungutan liar. Guna menyesuaikan tarif angkutan, pemerintah kabupaten masih menunggu keputusan dari gubernur. Jika keputusan sudah diturunkan akan langsung dilakukan perhitungan untuk menetapkan tarif angkot.
Terkait aksi ogok yang dilakukan, Bupati Domin mengimbau kepada mereka untuk tidak melakukan aksi mogok dan kembali melayani masyarakat seperti biasa. Dia berharap agar semua pihak saling mengerti. “Jalan dulu dengan tarif yang ada. Kalau sudah ada SK gubernur kita langsung undang semua pihak terkait untuk bahas penyesuaian tarif.” Kenaikan harga BBM, kata dia tidak saja terjadi di Ende tetapi di seluruh wilayayh Indonesia dan setelah itu akan dilakukan penyesuaian tarif. Dia berharap, para sopir angkot tidak ditunggangi pihak-pihak tertentu yang akhirnya memporakporandakan daerah. “Harap semua jalan seperti biasa. Coba jalan dulu cari uang dengan tarif yang ada. Sampaikan juga ke pemilik kendaraan kondisi saat ini.”
Jurubicara sopir angkot Renol mengatakan, semua rekan-rekan sopir menghendaki agar jika jadi disesuaikan tarif angkutan diharapkan agar tarif yang ditetapkan bulat dan jangan ada setengah-setengah lagi. Dikataka, kalau dulu tarif ditetapkan sebesar Rp2500 untuk penumpang dewasa namun hanya dibayar Rp2000 demikian juga penumpang pelajar yang ditetapkan Rp1500 namun hanya dibayar Rp1000. jadi dia meminta jika ditetapkan angkanya dibulatkan.
Ogen Lusia, sopir angkot Permata lin Roworeke kepada Flores Pos mengatakan, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap penerimaan mereka. Jika pemerintah tidak secepatnya menaikan tarif, mereka akan sangat rugi. Dulu sehari mereka bisa mengisi bensin sampai penuh dan mengeluarkan uang Rp120-130 ribu. Namun jika dengan kenaikan dan harga bensin menjadi Rp6000 maka sehari jika mereka harus mengisi sampai penuh maka harus mengeluarkan uang sampai Rp250-260 ribu. “Kalau tarif tetap kami tidak bisa buat apa-apa. Habis untuk isi minyak. Isi minyak saja sudah susah bagaimana mau setor ke pemilik oto?” tanya Igen
Dikatakan, sehari mereka harus menyetor sebesar Rp150 ribu kepada pemilik angkot. Sedangkan pendapatan kotor sehari hanya Rp250 ribu dan akan habis digunakan untuk mengisi 27-30 lieter bensin. Jika tetap menggunkaan tarif lama maka penerimaan sehari hanya cukup mengisi bensin dan tidak cukup untuk disetor ke pemilik angkot. Igen meminta pemerintah untuk memikirkan kesulitan yang dialami para sopir angkot. Dia meminta agar kalau bisa tarif angkot dinaikan menjadi Rp4000 per penumpang dewasa dan Rp2000 untuk penumpang pelajar/mahasiswa.
Antiran Panjang
Sepanjang hari menjelang diumumkannya kenaikan harga BBM, antiran panjang kendaraan baik roda dua maupun roda empat terjadi di dua SPBU yakni SPBU Waemantar di Jalan gatot Subroto dan SPBU Ndao. Antrian panjang tersebut masih terjadi sampai Sabtu dan Minggu. Supervisor SPBU Waemantar, Blasius Mat kepada Flores Pos, Sabtu siang mengatakan, antrian paling banyak terjadi sampai Sabtu Jumad malam. Bahkan pada Jumad siang sekitar pukul 14.00 premium di pompa 2 habis sehingga pelayanan pembelian premium baik untuk sepeda motor maupun mobil hanya dilayani di satu pompa. Premium baru dapat disuplai Depot Pertamina pada Sabtu pagi sekitar pukul 08.00 sehingga pelayanan baru kembali normal di dua pompa yang ada.
Dikatakan, antrian yang terjadi pada Sabtu sudah mulai berkurang. Kemungkinan mereka yang masih antri membeli premium karena pada Jumad mereka tidak sempat kebagian premium. Saat ini, kata dia, stok premium maupun solar di SPBU Waemantar pada posisi aman. Premium sebanyak 14 ribu kiloliter pada dua bak penamung sedangkan satu penampung tersisa 11 ribu liter. Sedangkan solar masih pada posisi 14.500 kiloliter.
Berlakukan Tarif Baru
Sejak diumumkan kenaikan BBM oleh pemerintah, kata Blasius, mereka langsung menerapkan harga baru yang telah ditetapkan. Untuk premium dijual seharga Rp6000 per liter dan solar seharga Rp5.500 per liter. Namun, kata Blasius, kendati premium dan solar yang dijual diambil dengan harga lama dan dijual dengan harga baru tetapi mereka harus menebus ke Depot Pertamina dengan harga baru.
Pelayanan Jerigen
Dikatakan, untuk pelayanan pembelian menggunakan jerigen hanya diperuntukan bagi mereka yang mengantongi ijin dari Bagian Ekonomi. Namun pelayanan kepada mereka juga hanya bagi yang memiliki rekomendasi yang dikeluarkan dengan batas akhir 21 Mei. Sedangkan yang lainnya tidak lagi dilayani. Pelayanan baru kembali dilakukan pada Senin hari ini namun banyaknya pembelian dibatasi. Rekomendasi dari Bagian Ekonomi nanti hanya untuk satu kali pembelian. Kepada masyarakat yang berada di radius kota, pelayanan pembelian dibatasi hanya 50 liter. Sedangkan yang radius di luar kota sampai 70 kilometer pelayanan pembelian bisa lebih dari itu. Akan tetapi pelayanan pembelian dengan jerigen juga akan dilihat lagi kebutuhan mereka. Hal itu untuk membatasi pembelian yang hanya untuk konsumsi sendiri terkecuali bagi mereka yang menghajukan permohonan untuk melayani pembeli di daerah luar kota.
Tarif Disesuaikan
Menyikapi tuntutan sopir angkot, Pemerintah Kabupaten Ende setelah menerima SK gubernur terkait penyesuaian tarif angkutan mengelar rapat bersama di rumah jabatan bupati. Rapat dipimpin Bupati paulinus Domi dihadiri Kepala Depot Pertamina, Wawan Gunawan, Kepala Dinas Perhubungan, Mansur Do, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Thom R. Benge, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Raimundus Panda, Kepala Bagian Ekonomi, Muslim Rauf, Kepala Bagian Humas, Defi Daniel dan Kepala Bagian Hukum, Aurelius Fernandes.
Setelah melakukan perhitungan-perhitungan menyesuaikan SK gubernur dan kondisi ril di Ende, bupati kemudianmengeluarkan surat keputusan bupati Nomor 145 tahun 2008. berdasarkan SK bupati itu ditetapkan tarif angkutan penumpang umum yang berlaku dalam wilayah kabupaten Ende, tarif angkutan penumpang umum daslam kota termasuk kota kecamatan jauh dekat radius sembilan kilometer, untuk masyarakat umum dari Rp2500 naik menjadi Rp3000. untuk pelajar/mahasiswa dari Rp1200 naik menjadi Rp1500. Sedangkan untuk tarif dasar angkutan penumpang umum luar kota atau angkutan pedesaan ditetapkan dari Rp155 per kilometer per penumpang naik menjadi Rp196,50 sen per kilometer per penumpang.
Pada Sabtu malam setelah ditetapkan penyesuaian tarif, pemerintah langsung mengumumkannya baik melalui radio maupun menggunakan mobil keliling untuk diketahui masyarakat.

Kebijakan Pemeirntah Rubah Pola Pertanian Masyarakat

Komite Tani Ende Gelar Konferensi Petani
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pemerintah Indoneis pada tahun 1980-an menempuh kebijakan perekonomian berorientasi pasar denganmengundang penanam modal asing membangun industri di Indonesia. Sejalan dengan kebijakannini, perubahan penting juga berubah di bidang pertanian dengan menjalankan kebijakan yang dikelan dengan revolusi hijau yang mengutamakan intensifikasi pertanian dengan menggunakan pupuk kimia dan bibit yang disiapkan dnegan paket kredit. Kebijakan ini akhirnya merubah pola pertanian tradisional yang dianut petani yang menggunakan tenaga kerja manusia dan ternak, bibit dan pupuk kandang ciptaan rumah tanga petani. Kebijakan itu telah mendorong perubahan pola tanam yang akhirnya berdampak pada pola produksi dan pola konsumsi.
Hal itu dikatakan Direktur Flores Institute for Recources Development (FIRD), Roni So dalam orasi dukungan dalam Konferensi Komite Tani (Kota) Ende, Sabtu (24/5) di aula Bina Olangari. Dikatakan, perubahan kebijakan pertanian itu berdampak luar biasa terhadap kehidupan rumah tangga petani. Di wilayah pertnaian pekerjaan penyemaian, menanam, menabur pupuk kandang dan menuai padi adalah pekerjaan perempuan. Sedangkan laki-laki mengolah tanah, menyiapkan pupuk kandang dan pekerjaan pasca panen. Hadirnya revolusi hijau, industri yang menyiapkan bibit, pupuk, pengolahan dilakukan menggunakan traktor tangan sampai pada harga dan penjualan diatur pemerintah.
Perubahan itu, kata Roni So mengakibatkan petani kehilangan otonomi atas tanah dan pangannya karena diambil alih oleh industri pertanian dan pemerintah. Bibit yang sebelumnya disiapkan petani pda revolusi hijau berubah. “Bibit telah direkayasa dengan bantuan teknologi yang populer disebut rekayasa genetik alias transgenik yang saat ini dan akan datangmencemaskan dunia pertanian dan kehiduan manusia.” Dalam proses produksi, petani dililit kredit sejak menyiapkan sarana produk pertnaian seperti pupuk, bibit dan traktor tangan dan biayanya nanti tinggi dari harga jual. Revolusi hijau, kata Roni So juga telah mempengaruhi masyarakat Ende dan Flores umumnya yang 75 persen adalah petani lahan kering mengalihkan pola pertanian bercampur menjadi monokultur.
Rubah Pola Konsumsi
Kondisi ini, kata dia akhirnya membawa masyarakat berubah pola konsumsinya yang dari beragam pelan-pelan beralih ke pangan beras yang datang dari luar daerah. “Maka sekaranf kalau tidak ada beras atau belum makan nasi atau tidak ada lagi stok beras rakyat mengeluh. Media menulis rawan pangan dan kelaparan. Lebih lengkap situasi ini menuju kepada situasi kurang gizi, gizi buruk dan sebagainya.” Kenyataan itu, kata dia menunjukan petani penghasil barang dan jasa tidak menjadi tuan atas miliknya tetapi ditentukan oleh penguasa modal, informasi dan politik. Aklses tawar menawarnya lemah karena diperdayai oleh sistem pembodohan politik. “Lucunya rakyat Florata belum banyak sadar selama ini sedang terjadi proses politik pelarian uang daerah ke pihak luar begitu besar.”
Sementara itu, perwakilan Serikat Tani Nasional Wilayah Ende, Lorens Ritan pada kesempatan itu mengatakan, pelaksanaan konferensi Kimote Tani Ende itu dilaksanakan sebagai persiapan menyongsong pelaksanaan kongres Serikat Tani nasional di Riau mendatang. Dikatakan, kaum tani Ende yang tergabung bersama kaum muda mendengungkan perlawanan dan hal itu artinya ada yang salah dalam pengelolaan negara selama ini. Gerakan banting stri yang didengungkan maka petani harus banting stir mengingat selama ini petani ditindas sejak masa orde baru di mana negara ini menjadi negeri kuli dan menyiapkan tenaga kerja dengan upah murah. “Tani dan buruh kita dibuat seolah tidak bermartabat dibanding sapi di negara barat yang dikasih jatah makan dua dolar per hari.”
Kemiskinan Sahabat Petani
SabaSelama ini, kata Lorens, sahabat terdekat petani adalah kemiskinan, gizi buruk dan busung lapar. Petani disuruh menanam mete, fanili dan kakao tetapi harga komoditi terus merosot karena dipenuhi produk-produk dari luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia. “Sekarang saatnya petani menentukan sikap. Kalau tetap percaya elit politik akan tetap jadi kaum tertindas.” Para petani harus berani menentukan sikap dan memilih pemimpin baru yang pro rakyat karena pemimpin sekarang tidak memeperhatikan kaum tani. “sekarang kita harus berani katakan cukup sudah jadi kuli di negeri sendiri dan saatnya bangkit jadi bangsa yang mandiri.”