Massa Minta Tambang Pasir dan Batu Ditutup

foto jurubicara forum aspirasi lintas desa wilayah ndetundora, yunus rudy membacakan aspirasi warga minta tutup tambang liar di jalur ende-nuabosi wilayah kecamatan ende utara, kabupaten ende.

* Warga Nuabosi Bertemu DPRD

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Beberapa hari lalu, Martinus Rianto Gaja, warga Nuabosi meninggal tertimbun pasir dan batu di lokasi penambangan liar di ruas jalan Ende menuju Nuabosi, Desa Ndetundora, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.
Kamis (30/4) kemarin ratusan warga Ndorurea-Nuabosi yang menamakan diri Forum Aspirasi Lintas Desa Wilayah Ndetundora datang ke DPRD Ende. Mereka minta Dewan merekomendasikan kepada pemerintah menutup dan menghentikan penambangan batu dan pasir di sepanjang jalur jalan Ende-Nuabosi.

Massa yang datang menggunakan sepeda motor dan mobil diterima Ketua DPRD Ende Titus M Tibo dan sejumlah anggota Dewan di ruang rapat Gabungan Komisi.
Juru bicara forum Yunus Rudi dalam dialog itu mengatakan, Martinus Rianto Gaja telah jadi korban penambangan batu dan pasir liar dari orang yang tidak bertanggung jawab. Karenanya mereka minta Dewan merekomendasikan ke pemerintah untuk menutup penambangan liar itu.
Yunus Rudi minta Dewan segera ambil sikap terhadap tuntutan warga. Warga minta jika pemerintah menutup penambangan pasir dan batu ini, disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa.
Warga juga mempersoalkan keberpihakan dan tanggung jawab dinas terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup.

Enam butir tuntutan warga:
Pertama, mengutuk kegiatan penambangan liar di jalur jalan Ende-Nuabosi. Kedua, mendesak pemerintah daerah menutup kegiatan pertambangan liar untuk mencegah jatuhnya korban lain. Ketiga, forum meminta ketegasan pemerintah agar jangan lagi ada galian pasir sepanjang jalur jalan Ende-Nuabosi. Keempat, reboisasi hutan, kelima, memperbaiki badan jalan yang rusak akibat eksploitasi dilokasi penambangan liar. Keenam jika tuntutan tidak direalisasikan dalam jangka waktu satu minggu maka forum akan kembali menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Seorang warga Aris Kasu pada kesempatan yang sama mengatakan, kematian Rinto merupakan klimaks dari kejadian-kejadian selama ini. Peristiwa-peristiwa kecil sepanjang jalur jalan Ende-Nuabosi terutama di lokasi tambang liar sudah sering terjadi seperti kecelakaan, kerikil mengenai mobil, motor bahkan manusia. Selama ini masyarakat menerima begitu saja.
Dikatakan, menurut informasi, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mendukung agar kegiatan tambang liar di lokasi itu tetap berjalan. Hal itu dilakukan agar jalur jalan Ende-Nuabosi tetap rusak.

Sementara para penambangan mengatakan, aktivitas mereka sudah jadi budaya dan mata pencaharian. Padahal 15 tahun lalu tidak ada penambangan di daerah ini. Dia perkirakan, jika penambangan tidak dihentikan 20 tahun kemudian kampung yang terletak di bawah lokasi tambang akan habis.

Harus Ditutup
Anggota DPRD Ende, Djamal Humris mengatakan, setelah mendengar pemaparan dari warga tidak ada lagi tawar-menawar. Lokasi tambang liar tersebut harus ditutup apalagi sudah jatuh korban jiwa.

“Kegiatan gali batu pasir harus dihentikan.” Untuk mendukung sikap penghentian itu, kata Humris, tinggal didukung dengan surat keputusan bupati. Langkah itu menurutnya perlu dilakukan agar masyarakat tidak beranggapan Dewan dan pemerintah mentolerir kegiatan tambang liar di sana.

Hal senada dikatakan pula Haji Zaenal Abidin Thayeb. Bahkan menurutnya penambang liar yang selama ini menambang di lokasi itu telah mengakibatkan jatuh korban jiwa. Dia anjurkan agar para penambang diproses hukum. Dia juga minta pemerintah memberikan santunan kepada korban dan mengambil langkah preventif.

Sedangkan Frans Wangge tidak saja meminta penutupan lokasi tambang liar di Nuabosi tetapi juga meminta ketegasan sikap pemerintah untuk menghentikan dan menutup semua aktivitas penambangan liar di sepanjang jalur jalan negara terutama di daerah Liahutu. Karena perda yang mengatur bahwa daerah-daerah itu adalah daerah tambang. “Semua lokasi tambang liar harus dihentikan. Nuabosi menjadi studi kasus,” katanya.

Tidak Ada Ijin
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, Thom R Benge pada kesempatan itu mengatakan, kegiatan tambang liar di Nuabosi merupakan perhatiannya sejak masuk di Dinas Pertambangan. Hal itu sudah dibicarakan dengan camat dan telah dilakukan pendekatan.
Dikatakan, penambangan liar itu tidak dibenarkan. Sejak awal dia bersama camat prihatin. Namun pemerintah tidak bisa melakukannya secara sepihak.

Penambangan pasir di ruas Ende-Nuabosi itu dikategorikan liar karena tidak punya ijin. Karena ini penambangan liar, maka tidak ada kontribusi apapun bagi daerah dari lokasi tambang tersebut. “Jadi prinsip dinas pertambangan tidak ada kata lain selain menutup.”
Setelah dialog panjang, DPRD dan warga sepakat penambangan liar di lokasi tersebut ditutup. Penghentian dilakukan sambil menunggu surat rekomendasi dari Bupati Ende.*

Vasektomi, Bentuk Perubahan Paradigma Ber-KB

foto suasana vasektomi di Puskesmas Kota Ratu Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende-Flores-NTT saat sedang memberikan pelayanan kepada salah seorang akseptor KB metode vasektomi.

* Vasektomi di Puskesmas Kota Ratu
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Program KB yang kini semakin marak digalakan terutama metode vasektomi pada akseptor KB pria sebagai bentuk perubahan paradigma program KB. Jika selama ini yang lebih berperan dalam mengikuti program KB kaum ibu dengan berbagi metode KB hingga tubektomi maka dengan perubahan paradigma kaum pria juga bisa berperan aktif dalam ber-KB dengan metode vasektomi.

Hal itu dikatakan ahli vasektomi yang juga dokter rumah sakit bergerak di Alor, Ketut Indrajaya Prasetya saat ditemui di sela-sela kegiatan pelayanan vasektomi di Puskesmas Kota Ratu, Kamis (30/4). Dokter Prasetya mengatakan, saat ini, bapak-bapak sudah berperan aktif dalam KB dengan bersedia mengikuti program KB metode vasektomi. Upaya ini, kata dia merupakan bentuk partisipasi para suami dalam mengendalikan jumlah penduduk.

Dokter Prasetya mengatakan, dalam setiap tindakan medis tentu ada resikonya. Untuk itu dalam metode vasektomi ini pihaknya bersama tim medis yang melakukan vasektomi berupaya meminimalisasi resioko agar resiko yang terjadi sekecil mungkin. Langkah yang dilakukan itu terbukti hingga saat ini berjalan baik dan tanpa menimbulkan resiko bagi akseptor. “sampai saat ini baik-baik saja.”

Tanpa Paksaan
Dalam penerapan metode vasektomi ini, kata Prasetya, akseptornya tidak dipaksakan. Peserta dengan kesadaran sendiri meminta untuk divasektomi. Bahkan, katanya, setelah dilakukan vasektomi ada peningkatan vitalitas dalam berhubungan seks. Hal itu mengakibatkan hubungan suami dan istri menjadi sebaik bagus. Hal itu karena ada hormon mengalir ke darah sehingga menambah vitalitas dan tidak mempengaruhi reproduksi. Dikatakan, melihat hasilnya yang bagus dan kualitas hubungan seks baik, menjadi daya tarik bagi akseptor yang lain. Mereka akhirnya tertarik dan bersedia divasektomi.

Dari sisi jumlah, kata dokter Prasetya, Ende dan Alor paling menonjol untuk NTT. Khusus untuk Kabupaten Ende, sejauh ini telah dilakukan tiga kali vasektomi. Tahap pertama pada bulan Juni 2008 sebanyak 17 akseptor, tahap kedua pada bulan Kktober 2008 sebanyak 32 akseptor dan tahap ketiga pada April 2009 ini sebanyak 31 akseptor. Meningkatnya jumlah akseptor ini, selain karena kesadaran akseptor sendiri juga responsifnya pemerintah di daerah dalam memberikan perhatian dan sosialisasi atas program KB.

Akseptor Alami Peningkatan
Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi NTT, Suyomo Hadinoto yang memantau langsung pelaksanaan vasektomi mengatakan, memperhatikan perkembangan KB di NTT hinga tahun 2009 ini mengalami peningkatan yang signifikan dan mulai nampak. Hal itu karena eksekutif dan legislatif mulai menyadari bahwa KB merupakan pangkal awal semua persoalan. Menyikapi program KB itu, katanya, provinsi telah mengelaurkan surat edaran agar dalam setiap kesempatan KB selalu diserukan. Langkah itu sebagai bentuk sosialisasi program KB mengingat program ini sempat tertidur panjang sejak pemberlakuan undang-undang otonomi daerah.

Namun diakui, saat ini pemerintah sudah mulai memberikan perhatian terhadap program KB. Jika semenjak pelaksanaan otonomi daerah banyak petugas penyuluh lapangan KB yang tercerai berai dan tidak terkoordinasi secara baik maka pemerintah mulai menatanya kembali. Pemerintah daerah juga mulai melakukan penerimaan tenaga lapangan guna menjadi penyuluh lapangan.

Peningkatan SDM
Hadinoto mengatakan, program KB dapat memberikan dampak pada perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Keluarga dengan anak banyak akan sangat mempengaruhi tingkat ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak-anak. Kondisi ini jika tidak disikapi akan berdampak pada sumberdaya manusia. Namun dalam pelaksanaan KB, kata dia, tidak atas paksaan tetapi atas pendekatan-pendekatan manusiawi. “Akseptor datang secara sukarela ke tempat-tempat pelayanan.” KB, tidak saja untuk menjarangkan kelahiran namun Kb juga memberikan efek lain bagi kehidupan masyarakat. Melalui program KB, dilakukan pula penyuluhan terutama kepada remaja dalam kaitan dengan kesehatan reproduksi guna menghindari penyakit menular seks dan bahaya HIV.AIDS juga terkait narkoba.

Dalam rangka itu, katanya, terus pula dilakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dalam kaitan dengan promosi KB dan hidup sehat. Langkah itu, katanya mendapatkan respon positif dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama. “Setelah memahami manfaat ber-KB semua sepakat memberikan dukungan.”

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Kelaurga, Abraham Badu mengatakan, untuk kegiatan vasektomi di Puskesmas Kota Ratu diikuti 33 peserta atau akseptor pria. dia merincikan, akseptor dari Kota Baru sebanyak delapan, Maurole (10), Wolowartu (5), Detusoko 2), Ndori dan Ndona masing-masing dua orang serta dari Ende Timur, Ende Tengah dan Ende Selatan masing-masing satu orang.

Pantauan Flores Pos di Puskesmas Kota Ratu (Kamis (30/4), dokter Prasetyo bersama beberapa dokter tengah memberikan pelayanan vasektomi terhadap akseptor. Sebelum dilakukan vasektomi terlebih dahulu dibius untuk menghidnari rasa sakit.

SKPD Lingkup Pemkab Ende Diminta Segera Lepas Proyek

* Dinas PU Maíz Lakukan Desain Teknis
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yang hingga kini belum melepas atau melakukan proses lelang atas proyek tahun anggaran 2009 diimbau untuk secepatnya melakukan. Jika tidak, keterlambatan itu akan berpengaruh pada pelaksanaan perhitungan anggaran perubahan tahun angaran 2009 dan akan berdampak pada banyaknya proyek yang di-DPAL-kan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi B DPRD Ende, Yustinus Sani kepada Flores Pos, Rabu (29/4). Menurut Sani, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas-dinas pengelola anggaran lainnya harus secepatnya melepas dan melakukan proses lelang atas proyek-proyek yang mereka kelola untuk tahun anggaran 2009 ini. Hal itu, katanya perlu dilakukan mengingat penetapan APBD tahun anggaran 2009 sudah dilakukan sejak Desember 2008 yang lalu.

Desember 2008 APBD Ditetapkan
Seharusnya, kata Sani dua bulan setelah penetapan APBD, dinas pengelola anggaran harus sudah mulai melakukan persiapan-persiapan teknis seperti gambar desain pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga, katanya, setelah semua persiapan teknis telah dilakukan proses pelelangan sudah dapat dilaksanakan. Jika sampai akhir bulan April dan awal bulan Mei ini semua proyek belum juga dilelang atau ditenderkan, kondisi itu akan sangat bepengaruh pada pelaksanaan proyek-proyek yang ditetapkan dalam APBD perubahan. Hal ini bisa mengakibatkan akan banyak dana sisa lebih perhitungan (silpad) serta banyak proyek yang dibawa ke tahun anggaran 2010 atau masuk dalam daftar penggunaan anggaran lanjutan (DPAL).

Jika terjadi seperti itu, kata Sani maka SKPD pengelola anggaran yang akan dinilai kinerjanya. Bila banyak proyek yang tidak selesai dikerjakan dan harus masuk DPAL dan akan banyak dana silpa maka kinerja SKPD patut diragukan. Selain itu, kondisi itu menunjukan bahwa kinerja SKPD tidak maju. Untuk itu dia berharap, akhir bulan April atau awal bulan Mei ini semua proyek sudah harus dilelang dan dilepas untuk mulai diekrjakan.

Masih Desain Teknis
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Agustinus Naga beberapa waktu lalu kepada Flores Pos mengakui hingga saat ini proyek-proyek yang dikelola dinas belum dilepas atau ditenderkan. Belum ditenderkannya proyek-proyek yang ada di Dians PU karena sampai saat ini desain teknis belum selesai dibuat dan masih dalam proses desain gambar kerja. Menyangkut pelaksanaan pelelangan, katanya, kemungkinan pada bulan Mei baru dapat dilakukan. Dia mengakui, belum dilelangnya proyek-proyek itu tidak saja terjadi di Dinas PU tetapi juga terjadi di dinas-dinas pengelola lainnya.

Massa Partai Patriot dan Gerindra Kepung Panwas Pemilu Legislatif

Foto massa Partai Patriot dan Gerindra saat berada di Kantor KPUD Ende. Mereka diadang aparat keamanan dari Polres Ende.


* Desak Terbitkan Rekomendasi Hitung Ulang
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Ratusan massa Partai Patriot dan Partai Gerindra mengepung Sekretariat Panita Pengawas (Panwas) Pemilu Legislatif di Jalan Gatot Subroto, Wolowona. Massa menuntut Panwas Pemilu Legislatif segera mengeluarkan surat rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ende untuk dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan ulang suara hasil pemilu legislatif khusus untuk PPK Wolowaru. Hal itu karena mereka mencatat ada lima jenis kesalahan yang telah dilakukan selama proses penghitungan dan minta agar kesalahan-kesalahan itu perlu dicari tahu.

Calon anggota DPRD Ende dari Partai Patriot dari daerah pemilihan Ende III, Nus Dai Sili kepada Flores Pos mengatakan, dalam pelaksanaan pleno di tingkat KPUD, jumlah suara yang diperolehnya sebanyak 528 namun dalam pleno hanya dibacakan sebanyak 52 suara. “Ini pangkal soal. Waktu itu saya minta amandemen ke KPUD untukanulir keputusan tapi KPUD minta untuk diproses.” Untuk bisa memproses, kata Dai Sili, mereka tentu membutuhkan data-data pendukung. Pada saat dilakukan pencarian data-data itu, ditemukan adanya fakta-fakta pelanggaran lain yang perlu disikapi.

Lima Kejanggalan
Temuan lain yang diperoleh, kata Dai Sili meliputi, formulir DA-1 pemilih di Wolowaru sebanyak 8.827 berdasarkan hasil pleno di tingkat PPK. Namun pada pelaksanaan pleno di tingkat KPUD, jumlah pemilih meningkat menjadi 9.176 pemilih. Kejanggalan lain yang ditemukan yakni jumlah suara tidak sah yang semula sebanyak 74 tetapi dalam pleno di tignkat KPUD naik menjadi 913 suara tidak sah.

Kejanggalan ketiga yang ditemukan, yakni suara untuk Partai Kedaulatan sesuai forulir DA-1 dari hasil pleno sebanyak 303 tetapi setelah dicermati seharusnya sebanyak 430 suara. “Ini yang kita protes. Suara itu dikemanakan.” Selain itu, kata Dai Sili, formulir DA-1 untuk Partai Buruh hanya memiliki lima calon legislatif namun dalam proses penghitungan terdapat enam caleg yang semuanya diakumulasikan suaranya.

Kehadiran massa partai ke Panwas Pemilu Legislatif, katanya ingin mempertanyakan janji Panwas Pemilu menyangkut dua rekomendasi yakni rekomendasi administrasi ke KPUD dan rekomendasi tindak pidana pemilu ke polisi. Jadi pertanyaan, katanya rekomendasi yang dijanjikan itu tidak ditindaklanjuti malah diendapkan di Panwas Pemilu. Persoalan nantinya apakah masuk kategori pidana pemilu atau tidak bukan menjadi persoalan. Terpenting, katanya apa yang dilaporkan harus ditindaklanjuti oleh Panwas sehingga apa yang terjadi bisa menjadi pembelajaran. “Hal-hal janggal yang kita lapor itu yang harus ditelusuri agar yang melakukan bisa pertanggungjawabkan.”

Perjuangan Bukan untuk Menang-Kalah
Sekretaris Front Perjuangan Rakyat untuk Demokrasi, Vincent Sangu kepada Flores Pos mengatakan, berdasarkan pemberitahuan mereka ke polisi aksi digelar mulai Rabu-Sabtu dan akan berlanjut sesuai perkembangan kesepakatan yang diambil. Pada aksi hari ini, kata Sangu, massa mendesak Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD untuk dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat PPK. Jika tidak terpenuhi, massa akan bertahan di sekretariat Panwas. Jika ada indikasi tindak pidana, katanya maka Panwas diminta merekonedasikan ke polisi untuk diproses hukum agar diketahui di mana permasalahan dan siapa yang melakukannya.
Perjuangan yang dilakukan, kata Sangu bukan pada persoalan kalah atau menang tetapi persoalan kebenaran dan keadilan dan menegakan hak politik rakyat.

Massa yang berada di Sekretariat Panwas terus melakukan tekanan hingga Panwas Pemilu akhirnya mengeluarkan rekomendasi ke KPUD. Panwas Pemilu melalui ketuanya Fransiskus Lothar Piara dan anggota Kristianus Afianto Wangge akhirnya bersama massa bergerak menuju KPUD guna mengantarkan rekomendasi Panwas. Tiba di Sekretariat KPUD, massa sempat bersitegang. Ketua KPUD Ende, Fransiskus AR Senda yang baru tiba di KPUD dan hendak memarkir mobil dikira massa hendak melarikan diri. Massa sempat mengejar dan mencegat Senda dan menggiringnya masuk ke Sekretariat KPUD. Atas perlakuan itu, Senda menyatakan tidak terima namun setelah dalam proses dialog dia menyatakan memaafkan mereka yang melakukan karena tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya.

Manajemen Saksi Kurang Bagus
Dalam dialog di KPUD, Frans Senda didampingi Juru Bicara KPUD Vincentius Maksimius Moni mengatakan, persoalan yang ada sebenarnya terjadi karena manajemen saksi di partai yang kurang bagus. Hal itu terlihat dari saksi partai tidak memiliki hasil rekepan di tingkat PPK. Namun, katanya, jika dalam proses partai melihat adanya indikasi lain yang mengarah ke tindak pelanggaran dan pidana pemilu maka dapat menempuh mekanisme lain yakni dengan melaporkannya ke Panwas. Selanjutnya Panwas dapat meneruskannya ke polisi jika ada indikasi tindak pidana pelanggaran pemilu dan bisa ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Tuntutan yang bersifat final akan ditindaklanjuti oleh KPUD.

Jika merujuk pada rekomendasi Panwas, kata Senda, sebenarnya rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti KPUD dengan mengembalikan jumlah suara Partai Patriot. Selanjutnya, kata Sedna KPUD akan berkoordinasi dengan PPK Wolowaru. Menyangkut membuka kembali kotak dan melakukan rekapitulasi perhitungan ulang hanya dalam mekanisme rapat pleno. Mengingat sekarang mekanisme itu sudah dilewati maka KPUD tidak dapat membukanya. Pembukaan hanya dapat dilakukan jika ada keputusan yang berkuatan hukum tetap. “Harap tetap bangun mekanisme rasional dengan Panwas.”

Ketua partai Patriot, Alexander Sidi mengatakan, kehadiran mereka ke KPUD atas permintaan Panwas untuk mengantar rekomendasi. Mereka sampai kembali mendatangi Panwas karena tidak puas dengan rekomendasi Panwas yang hanya menyikapi satu laporan dari lima laporan yang dimasukan.

Lapor Polisi
Usai berdialog dengan KPUD, massa meminta Panwas untuk keluar dan bersama mereka menuju kantor polisi untuk melaporkan persoalan yang terjadi. Panwas sempat ditunggu cukup lama karena masih berada di ruangan KPUD dan melakukan konsultasi. Selang beberap waktu kemudian Frans Lothar Piara dan Yanto Wangge baru keluar dan langsung menuju mobil rental yang digunakan mereka dikawal dua anggota polisi. Bersama massa aksi mereka lalu bergerak menuju kantor polisi.

Pantauan Flores Pos, massa partai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat untuk Demokrasi sempat memanas. Massa berteriak menghujat lambatnya kerja Panwas memberikan respon terhadap tuntutan massa aksi. Massa lalu membagi-bagikan ubi rebus yang dibawa. Selang beberapa waktu kemudian, massa mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun di depan Sekretariat Panwas. Mereka lalu membakar pisang yang dibawa dan dibagi-bagikan kepada massa aksi untuk dimakan.

Di KPUD, massa aksi kian beringas. Kata-kata kasar dan makian terus dilontarkan. Hal itu sempat memancing emosi Ketua KPUD Ende, Frans Senda. Namun polisi kemudian dapat menenangkan massa aksi. Dialog juga sempat memanas saat Nus Dai Sili diminta diam oleh Frans Senda. Namun dialog kemudian dapat dilanjutkan.

KB Aktif Belum Capai 70 Persen dari Total Pasangan Usia Subur

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Pencapaian akseptor KB aktif di Kabupaten Ende hingga saat ini belum mencapai 70 persen dari total pasangan usia subur (PUS) secara keseluruhan. Rata-rata KB aktif yang terdapat di 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Ende masih berada di bawah 70 persen. Kendala yang dihadapi sehingga capaian itu belum maksimal yakni dari aspek manajemen, aspek teknis, aspek tenaga kerja dari sisi medis seperti dokter, bidan dan perawat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Agustinus G Ngasu dalam pemaparan materinya di hadapan peserta rapat kerja daerah KB Kabupaten Ende di gedung Inepare, Selasa (28/4). Dokter Gusti mengatakan, langkah kegiatan ke depan yang perlu dilakukan guna meningkatkan akseptor KB sehingga bisa mencapai angka 70 persen bahkan melebih angka itu adalah dengan melakukan pendataan ulang sasaran PUS mengingat masih adanya ketidak cocokan data yang dimiliki masing-masing pihak, konseling KB untuk pasangan usia subur (PUS), pelayanan kontrasepsi sesuai standar. Selain itu perlu pengadaan alat dan obat kontrasepsi, pelatihan teknis pelayanan kontrasepsi terkini dan pelatihan penigkatan kinerja pelayanan KB.

514 Posyandu
Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende, Kadijah Mochdar dalam materinya revitalisasi posyandu sebagai ujung tombak pelayanan KB mengatakan, selama ini belum ada kesamaan aksi dalam setiap program yang dijalankan. Dikatakan, kabupaten Ende saat ini memiliki 514 posyandu di mana terdapat 500 posyandu pratama dan 14 posyandu madya. Ke depan, katanya diupayakan agar 500 posyandu pratama ini dapat diperjuangkan sehingga setengahnya bisa menjadi posyandu madya dan 14 posyandu madya yang ada ditingkatkan. Posyandu, katanya memiliki kelebihan di mana dapat menjadi wadah promosi dan pelayanan KB. Poryandu memiliki kegiatan terpadu dari berbagai sektor sebagai kesatuan gerak pelayanan posyandu, sasaran KB terkumpul seperti ibu-ibu, balita adalah PUS sasaran KB.

Namun, kata Kadijah Mochdar, posyandu juga memiliki kekurangan yakni keterpaduan sektor belum maksimal, keputusa mengikuti KB masih diputuskan oleh suami. Sarana-prasarana sangat minim dan dana operasional yang masih minim. Ke depan, katanya, diharapkan adanya keterpaduan dalam kegiatan promosi dan pelayanan posyandu ditingkatkan. Perlu ada gebrakan bersama agar angka cakupan KN naik. Dukungan dana dari berbagai pihak yang selama ini masih minim perlu ditingkatkan untuk meningkatkan aktifitas posyandu. Pembekalan teknis dasar bagi kader di bidang KB perlu dilakukan guna mendukung petugas lapangan KB. PKK, katanya akan lebih mengaktifkan pokjanal posyandu yang tidak aktif selama ini dan PKK sebagai inti penggerak promosi KB kesehatan dengan selalu berkoordinasi dalam setiap kegiatan di lapangan.

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Kelaurga Kabupaten Ende, Abraham Badu dalam paparannya menyangkut data KB di Kabupaten Ende menegaskan, hingga Desember 2008, peserta KB aktif sebanyak 18.565 dari proyeksi pasangan usia subur di Kabupaten Ende sebanyak 45.143. dari total itu, peserta KB menggunakan IUD sebanyak 3.336, MOW sebanyak 1.468, MOP sebanyak 268, kondom sebanyak 339, implant sebanyak 2.496, suntikan sebanyak 7.937 dan yang menggunakan pil sebanyak 2.721. sedangkan peserta KB yang tidak aktif lagi atau drop out sejauh ini sebanyak 1.007 peserta. Sedangkan peserta yang baru mengikuti KB sebanyak 4.542 dan terbanyak di Kecamatan Ende Utara yakni sebanyak 406.

Pendekatan Politis Integratif
Kepala Kantor Agama Kabupaten Ende, Yoseph Nganggo dalam materinya keluarga berencana dalam pandangan moralitas religius dalam upaya memutuskan mata rantai kemiskinan menegaskan, KB bukan hanya masalah demografi dan klinis tetapi mempunyai dimensi sosial budaya dan agama khususnya perubahan sistem nilai dan norma masyarakat. Oleh karenanya perlu pendekatan politis, integratif dan sosial kemasyarakatan. Hal itu untuk memaksimalkan kesepakatan dan dukungan politik pemerintah menjadi bagian integrasi pembangunan nasional serta dilaksanakan dan mendapat dukungan masyarakat.

Para pemuka agama, katanya menyadari dalam membangun bangsa, pengaturan masalah kependudukan merupakan unsur utama yang perlu ditangani dengan cermat. Mereka memahami KB tidak bertentangan dengan agama dan merupakan salah satu upaya mengurangi bahkan memutuskan mata rantai kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan masyarakat. Kegagalan program KB akhir-akhir ini, kata Nganggo akibat merosotnya gerakan KB sejak krisis 1997 dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah.

Agama Dukung KB
Agama-agama mendukung pelaksanaan KB. Agama Hindu, katanya mendukung dengan prinsip setiap kelahiran harus membawa manfaat. Untuk kelahiran harus diatur jarak dengan ber-KB. Budha juga mendukung dengan memandang setiapo manusia pada dasarnya baik, tidak melarang umat ikut KB demi kesejahteraan keluarga. Kristen Protestan, kata Nganggo berpandangan KB bukan sekadar membatasi juumlah anak. Lebih dari itu merupakan upaya manusiawi menuju kepada keluarga kecil bahagia dan sejahtera. KB bukan satu-satunya cara membebaskan dan menghapuskan saa sekali beban derita kelaurga dan umat manusia.

Agama Islam berpandangan, KB dibenarkan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan anak dan terhadap anak agar menjadi sehat, cerdas dan saleh. Dalam pelaksanaan hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat islam dan disepakati suami dan istri. Sedangkan agama Katolik memandang kesejahteraan keluarga diletakan dan diwujudkan dalam pemahaman yang holistik sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mengatur kelahiran anak, suami-istri harus tetap menghormati dan mentaati moral katolik dan umat katolik dibolehkan mengikuti KB dengan metode alami yang memanfaatkan masa tidak subur.

Dalam Agama Islam dan Katolik menegaskan pelaksanaan vasektomi bertentangan dengan hukum agama. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa seperti menghindarkan penurunan penyakit dari ibu atau bapak terhadap keturunan yang bakal lahir atau terancam jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi. Mengingat peran penting agama dalam mendukung program KB, kemitraan dengan tokoh agama hendaknya perlu dibangun dan ditingkatkan. Semuanya diajak serta mendukung program KB.

Dinas Kehutanan Ende Amankan 20 Kubik Kayu Tanpa Pemilik

* Dilelang untuk Negara
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Dinas Kehuatan dan Perkebunan Kabupaten Ende sejak tahun 2008 hingga April 2009 telah berhasil mengamankan sebanyak 20 kubik lebih kayu temuan. Kayu olahan jenis rimba campuran yang telah diolah menjadi papan, balok dan usuk tersebut diamankan dari hutan lindung. Pada saat diamankan, kayu-kayu olahan tersebut tidak ada pemiliknya karena para pemiliknya telah lari meninggalkan kayu yang ditebang dari hutan lindung.
Kayu-kayu olahan hasil temuan itu nantinya akan dilelang oleh Pejabat Pelelangan Negara dan hasilnya diserahkan untuk kepentingan rehabilitasi dan konserfasi hutan melalui Departemen Kehutanan. Pelelangan masih menunggu jadwal waktu dari Pejabat Pelelangan Negara Kupang.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ende, Yohanes de Deo dari di ruang kerjanya, Selasa (28/4) didampingi Kepala Sub Bidang Perlindungan Hutan, Yos R Tonggo Kota.

Operasi Gabungan
Kadis Deo Dari mengatakan, kayu hasil temuan tersebut diamankan oleh petugas dalam operasi gabungan antara Dians Kehutanan dengan Kepolisian. Selama ini, kayu temuan yang berhasil diamankan dalam operasi gabungan terbanyak ditemukan di kawasan hutan lindung Kemang Boleng. Selain dari hutan lindung Kemang Boleng, kayu temuan juga diamankan dari hutan lindung Mautenda di Wewaria, Ndenggarenggo, Desa Numba Detusoko.

Dikatakan, kayu-kayu tersebut ditinggalkan oleh para pemiliknya karena pada saat penebangan mereka tidak mengantongi surat ijin. Jika mengaku sebagai pemilik, tentu konsekwensinya adalah pada proses hukum sehingga kebanyakan warga pemilik kayu lari meninggalkan kayunya dan tidak mau mengaku sebagai pemilik. Sejauh ini, kata Deo Dari, dinas sudah berulang kali mengingatkan warga untuk tidak melakukan penebangan liar di hutan lindung. Penebangan kayu juga harus mendapatkan ijin dari dinas.

Efek Jera
Terkait langkah hukum, katanya sudah maksimal dilakukan sebagai upaya pembelajaran kepada masyarakat. Pemberian sanksi tegas kepada warga juga merupakan bentuk pemberian efek jera. Apalagi, katanya dalam upaya hukum yang dilakukan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. “Masyarakat malah ancam, kalau tidak proses hukum akan kasih rusak hutan. Akhir-akhir ini alau ada temuan langsung kita proses hukum.”

Kadis Deo Dari mengatakan, kayu-kayu hasil temuan itu nantinya akan dilelang. Uang hasil pelelangannya disetor untuk negara melalui Departemen Kehutanan. Dana itu nantinya kembali dialokasikan oleh departemen untuk keperluan rehabilitasi lahan dan hutan. Dikatakan, untuk wilayah Kabupaten Ende terdapat sembilan kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Kesembilan kawasan hutan lindung itu antara lain, Kemang Boleng, Nuabosi, Kali Nabe, Ndota Kelikima, Sokoria, Manulela, Ndona dan kawasan hutan Keliwumbu.

Dua Kali Setahun
Terkait pelaksanaan pelelangan, Kasubid Perlindungan Hutan, Yos R Tonggo Kota mengatakan, sejauh ini belum dilaksanakan. Namun pelelangan yang dilakukan oleh Pejabat Pelelangan Negara sejauh ini sudah enam kali dilaksanakan di Ende. Tahun 2006 sebanyak dua kali, 2007 juga dua kali demikian juga pada tahun 2008 yang lalu telah dilakukan pelelangan sebanyak dua kali. Sedangkan untuk 20 kubik kayu yang diamankan saat ini belum dilakukan pelelangan.

Dikatakan, untuk pelaksanaan pelelangan, kayu hasil temuan terlebih dahulu diumumkan kepada publik. Pengumuman dimaksud dilakukan paling kurang enam bulan setelah kayu hasil temuan tersebut diamankan. Sebelum dilakukan pelelangan, dinas terlebih dahulu mengumumkan kepada publik yang merasa memiliki kayu-kayu yang diamankan untuk diurus administrasinya dan mengambilnya kembali. “Tapi selama ini semua kayu yang diamankan tidak ada yang berani mengaku sebagai pemilik. Mungkin takut diproses hukum.” Untuk pelaksanaan plelangan atas 20 kubik kayu tersebut, kata Yos, sejauh ini belum dijadwalkan. Pihak dinas juga belum mengajukan permohonan kepada pejabat Pelelangan Negara untuk melakukan pelelangan.

Veco dan Yayasan Tananua Ekspos Program

* Petani Mulai Berkembang Baik
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Yayasan Tananua Flores, LSM yang merupakan Cabang dari YTN memiliki mandat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lahir bathin bagi masyarakat tertinggal (laki-laki dan perempuan). Guna mencapai visi dan misi diatas YTN Cabang Flores yang dikenal dengan YTNF sejak tahun 1986 bekerja di Ende yang diawali di desa Roga dengan program kesehatan primer yakni air minum bersih. YTNF masih bekerja di Kabupaten Ende terutama dalam mendampingi masyarakat petani. Adapun jumlah petani yang didampingi sampai saat ini mencapai 3.684 petani (laki-laki 2.645 orang dan perempuan 1.039 orang) yang tergabung dalam 192 kelompok tani yang tersebar di 32 desa (dan 18 desa diantaranya telah phase out) di 10 kecamatan di kabupaten Ende. Program yang dikembangkan adalah Pertanian Berkelanjutan, Kesehatan Primer dan Ekonomi Kerakyatan. Salah satu mitra yang mendukung program ini adalah VECO Indonesia.

Hal itu dikatakan Bernadus Sambut, dari Yayasan Tananua Flores dalam pemaparan materinya pada kegiatan ekspos program di aula BPMD Ende, Senin (27/4). Dikatakan, untuk melakukan kerja sama dengan desa-desa dampingan diawali dengan permintaan masyarakat. Setelahnya dilanjutkan dengan survey tanggapan masyarakat, kondisi kehidupan masyarakat dan sumber daya. Kriteria dasar pemilihan desa adalah daerah hulu, kondisi lahan kritis, masyarakat sangat miskin, sumber pendapatan terbatas dan daya tanggap masyarakat bagus.

Strategi Kerja
Strategi kerja yang dilakukan penguatan sumber daya manusia, perencanaan bersama masyarakat/petani (kebun, kelompok dan desa), menggerakan swadaya masyarakat. Selain itu mulai dengan kemampuan/kapasitas lokal yang dimiliki, menjadikan masyarakat/tani sebagai mitra belajar yang setara. Penyuluhan dari petani ke petani, pendamping tinggal bersama masyarakat dan kerja sama multi pihak. Sejauh ini kendala yang dihadapi dalam pengembangan program, kata Sambut meliputi tumpang tindih program lapangan karena kurang kordinasi, bantuan karitatif berkepanjangan mematikan inisiatif lokal. Selain itu, program dari luar selalu dengan tekanan membentuk kelompok baru, sehingga menimbulkan pro kotra kelompok dalam desa, adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa kerja Yayasan Tananua adalah Karitatif dan Tananua dianggap provokator.

Dalam keberlanjutannya, Yayasan Tananua mendapatkan dukungan aktifitas dari World Neighbors, 1986-2000 (Budgeting), 2001-2008 (informasi dan kemitraan), CUSO Kanada (Volunter). Juga dari Ford Foundation 1998-2000 dan 2003-2005, WFP 1998 (Padat karya Pangan), FADO/VECO 1998-2008 (Pendampingan dan budgeting), 2009-2011(Pendampingan). Ada pula dari Misereor 1998-2000, 2005-2007, 2009-2011. VSO 2004-2011 (Volunter), Dinas Koperasi & PKM Kab. Ende (2005-2007).

Hubungan Tananua dengan para pendukung, hubungan kemitraan yang setara, kerja sama yang dibangun berdasarkan kesesuaian misi dan visi serta arah program. Adanya asistensi kelayakan pada tingkat oganisasi mitra dan program.

Banyak Peningkatan
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Ende, Fransiscus Lasa pada kesempatan itu mengatakan, Yayasan Tananua telah berkiprah cukup lama di Kabupaten Ende. Dari refleksi yang dilakukan dalam 3 tahun kerja sama yang dibangun ditingkat kabupaten antara LSM Lokal (Yayayasan Tananua Flores) dengan BPMD Kabupaten Ende, mulai memberikan beberapa hasil yang perlu ditindaklanjuti. Keterlibatan BPMD dalam proyek ini baik dalam bentuk pengembangan sumberdaya manusia maupun dukungan pendanaan telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan masyarakat. Berpijak dari pengalaman tersebut maka perlu dilakukan program bersama tahun 2009.

Dalam pelaksanaan program-program ini, kata Lasa, tujuan program jangka panjang adalah meningkatkan ketahanan komunitas/kesejahteraan masyarakat desa di daerah hulu Kabupaten Ende (kehidupan sosial ekonomi, budaya, politik masyarakat baik laki-laki maupun perempuan) melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Indikatornya adalah sebanyak 75 % kebutuhan pokok masyarakat desa di daerah hulu Kabupaten Ende (terutama dampingan YTN-F) meningkat.

Sasaran Program, meningkatkan kapasitas masyarakat dampingan YTN-F (laki-laki dan perempuan) dalam memperjuangkan hak-haknya terutama kaum tani melalui program Pertanian Berkelanjutan, Institusi Ekora dan Kesehatan Primer dengan input luar rendah. Masyarakat dampingan YTN-F (laki-laki dan perempuan) menerapkan sistem pengelolaan usaha tani lahan kering secara berkelanjutan. Adanya rantai pemasaran komoditi kakao yang melibatkan 10 UB mandiri, 4 Pekdes (pengembangan ekonomi desa), 1 koperasi kebekolo yang berfungsi sebagai wadah ekonomi.

Selama program ini berjalan, kata Lasa, hasil-hasil program yang bisa langsung dilihat dalam jangka pendek satu tahun adalah petani dampingan mampu mengembangkan kebun dengan pola pertanian yang berkelanjutan. Ada desa yang memiliki Rencana Strategis (Renstra) desa yang di dalamnya termasuk program Pertanian Berkelanjutan (PB); Desa Kebesani, desa Kanganara, desa Mukusaki, desa Ondorea Barat. desa Tendarea dan desa Sokoria. Dikatakan, ada draf dan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pertanian Berkelanjutan di beberapa desa dampingan (desa Ndikosapu, desa Taniwoda). Selain itu, ada kesepakatan tentang pemasaran komoditi kakao yang dipasarkan bersama jaringan Pekdes/gapoktan secara intensif (Desa Nualise).

Tidak Mudah Potong Rantai Pemasaran
Suarja, Penanggung Jawab VECO Indonesia mengatakan, berbicara soal pemasaran komoditi hasil pertanian harus lebih realistis. Selama ini, petani hanya mengingingkan agar rantai pemasaran dipangkas. Namur petani akan tidak suka jira membicarakan soal pasar dengan standar-standarnya. Potong rantai pasar, katanya adalah suatau hal yang tidak mungkin karena yang terlibat dalam rantai pemasaran masih berkerabat dan kelaurga. Untuk itu, agar bisa mengatur rantai pemasaran, diperlukan adanya asosiasi. Dengan asosiasi dapat menghimpun semua yang selama ini terlibat dalam rantai pemasaran sehingga mereka tidak lagi menjadi pengumpul untuk pengusaha. Kepada mereka diberikan fee dan dengan demikian, komoditi terkumpul dalam jumlah banyak di suatu tempat dan dengan demikian masyarakat bisa bernegosiasi soal harga.

Bupati Minta Para Camat Bantu Pendaataan Pemilih Pilpres

* Naikan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilihan presiden mendatang, para camat se-Kabupaten Ende diimbau untuk membantu melakukan pendataan pemilih pemilu presiden. Warga yang pada pelaksanaan pemilu legislatif kemarin tidak terdaftar sehingga tidak menggunakan hak suaranya perlu didata kembali sehingga pada pelaksanaan pemilu presiden mendatang mereka bisa menggunakan hak suara mereka.

Hal itu disampaikan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam rapat evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif dan koordinasi pelaksanaan pemilu presiden di aula lantai dua kantor bupati,. Senin (27/4). Bupati Don Wangge mengatakan, melihat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif lalu mencapai 83,68 persen maka diharapkan pada pemilu presiden mendatang tidak bolerh turun dari angka itu. “Akan lebih baik lagi kalau dinaikan angka partisipasi ini.”

Jaringan Luas
Dikatakan, pada masa orde baru dulu, dalam melakukan pendataan menggunakan Pantarlih di mana melibatkan aparat dari RT, RW untuk melakukan pendataan warga. Untuk itu, kebiasaan baik itu hendaknya kembali digalakan agar bisa mendata warga yang belum berpartisipasi pada pemilu legislatif yang lalu. Kepada para camat, kata Wangge, diberikan waktu tujuh hari melakukan pendataan. Namun kerja efektif melakukan pendataan hanya empat hari dan setelahnya data sudah bisa dimasukan ke KPUD. “Yang punya jaringan sampai ke bawah hanya kita di pemerintah jadi kita harus bantu KPU.”

Dikatakan, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif lalu sebanyak 25.692 merupakan angka yang cukuyp tinggi. Diharapkan dengan pendataan yang dilakukan ini, setidaknya dapat mengurangi angka jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilih dan paling kurang 24 ribu lerbih warga yang kembali didata agar bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden mendatang. Kepada masyarakat, kata Bupati Don Wangge agar dijelaskan keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam menentukan pemimpin mereka. Jangan sampai nantinya hanya menuntut apa yang harus diberikan oleh pemimpin namun tidak pernah berpartisipasi dalam memilih pemimpin. “Pemilu presiden sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin dan pembangunan di masyarakat. Masyarakat agar diajak aktif memilih kepala negaranya.”

Banyak Pelajar Keluar
Menurut Bupati Wangge, pada bulan Juni-Juli mendatang memasuki tahun ajaran baru, akan banyak anak sekolah yang keluar melanjutkan sekolah di luar Ende. Kondisi itu menurutnya akan mempengaruhi angka partisipasi masyarakat pemilih. Untuk itu pendataan kembali pemilih sangat perlu dilakukan agar angka partisipasi tidak mengalami penurunan. “Jangan sampai pemilu legislatif 83,68 persen nanti pilpres 60 persen. Itu kemunduran dan tidak saja kegagalan KPU tetapi juga kegagalan pemeritah.”

Selama ini, kata Don Wangge, tertib admionistrasi kependudukan belum berjalan dengan baik. Masih ada perbedaan data antara Dinas Kependudukan, Badan Pusat Statistik dengan data demografi yang ada di desa dan kecamatan. Le depan, bagi desa-desa yang sekretarisnya sudah PNS diharapkan agar mempersiapkan data kependudukan yang valid . data-data kependudukan, katanya tidak saja penting untuk pelaksanaan pemilu namun juga penting untuk pelaksanaan pembangunan.

Independen Penyelenggara
Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Inf. M Shokir pada kesempatan itu mengatakan, persoalan menyangkut daftar pemilih tetap memang menjadi persoalan yang cukup banyak terjadi selama pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu. Ada pemilih yang datang ke TPS namun karena tidak terdaftar dalam DPT tidak diperbolehkan penyelenggara di tingkat bawah memberikan suara atau mencontreng. Hal itu meru[-akan sikap independen penyelenggara pemilu. Dikatakan, di lingkungan TNI bagi keluarga mereka yang memiliki hak pilih, kata Dandim Shokir, dia sudah menekankan agar berperan aktif. Selain itu kepada RT dan RW di lingkup kompleks Kodim juga diminta proaktif melakukan pendataan pemilih dan diimbau untuk tidak menunggu di tempat tetapi menggunakan prinsip jemput bola.

Camat Ndori Cosmas Djara mengatakan, ada dua persoalan yang menjadi pertanyaan mendasar dalam kaitan dnegan jumlah pemilih ini. Menurutnya persoalan pertama adalah apakah data dasar yang merupakan hasil pendataan yang salah ataukah persoalan kedua di mana pada pelaksanaan pengentrian data yang salah dientri. Dikatakan, jika pada pengentrian data yang salah agar mekanisme dan sistem pengentrian data perlu diperbaiki namun jika pada tingkatan data dasar yang belum didata maka perlu didata kembali.

Anak Kos Tidak Memilih
Hal senada juga dikatakan Camat Ende Tengah, Sebastianus Bele. Bele melihat kesalahan selama ini pada pengentrian data. Dia mengambil contoh, pada pemilu legislatif yang lalu, saat mereka melakukan pendataan ulang ada pemilih yang sudah meninggal dikeluarkan dari daftar. Namun saat DPT dikeluarkan nama pemilih yang sudah meninggal ini ternyata masih masuk di dalam DPT.

Bele juga mengatakan, untuk wilayah Ende Tengah banyak terdapat kos-kosan bagi pelajar dan mahasiswa. Mereka ini juga terdaftar untuk mengikuti pemilu. Namun pada pelaksanaan lalu mereka tidak mengikuti pemilu karena sudah pulang libur. Lebih kurang 4000 lebih pemilih di Ende Tengah yang tidak ikut memilih.

BRI Serahkan Mobil Hadiah Undian Simpedes kepada Pemenang

Undian, Pimpinan Cabang BRI Ende, Tri Handono menyerahkan mobil hadiah undian Simpedes semester II tahun 2008 kepada pemenang Ahmad Hamid disaksikan Kepala Unit BRI Marilonga Didik Mulyadi.




* Ke Wolowona Tidak Bermaksud Menyimpan Uang
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
BRI Cabang Ende menyerahkan mobil hadiah undian Simpedes BRI semester II tahun 2008 kepada pemenang Ahmad Hamid. Dia meraih mobil zusuki carry pic up setelah dilakukan undian Simpedes BRI semester II tahun 2008 beberapa waktu lalu. Penyerahan dilakukan oleh Pimpinan Cabang BRI Cabang Ende, Tri Handono di BRI Unit Marilonga dan diterima langsung oleh pemenang undian Ahmad Hamid.

Ahmad Hamid kepada wartawan di BRI Unit Marilonga, Sabtu (25/4) mengatakan, dia sangat gembira keluar sebagai pemenang undian dan berhak atas hadiah utama mobil pic up. Semula, katanya, dia tidak tahu bahwa mendapatkan hadiah undian mobil pic up karena tidak hadir dalam acara penarikan undian di gedung Baranuri. Dia mendengar dari orang yang membaca berita di koran dan menyampaikan kepadanya namun dia tidak percaya. “Di korankan tidak tulis nomor rekening jadi saya belum begitu yakin dan tetap kerja seperti biasa.”

Mimpi Gendong Bayi
Dikatakan, kepastian baru diterima dari salah seorang pegawai BRI bernama pak Agung. Dia menyampaikan informasi itu kepada istrinya Haryanti. Setelah dicocokan nomor rekeningnya ternyata benar nomor yang ada miliknya. Saat mengetahui meraih hadiah undian mobil pic up, istrinya sempat menangis bahagia. Satu minggu sebelumnya, kata Hamid, istrinya Haryanti pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu, kata Hamid, istrinya Haryanti melihatnya menggendong seorang bayi di depan rumah. Saat mimpi itu ditanyakan istrinya ke orang tuanya, mereka mengatakan bahwa itu pertanda baik dan rejeki pemberian dari Allah.

Dikatakan, keseharian dia bekerja sebagai tukang ojek. Selain tukang ojek, dia juga membuka kios kecil-kecilan di Pasar Potulando atau pasar Senggol. Awal menabung di BRI Unit Marilonga sebenarnya secara tidak sengaja. Waktu ke Wolowona tidak ada niat untuk untuk menabung. Saat itu, kata Hamid, dia ke Pasar Wolowona untuk berbelanja. Dia membawa uang Rp5 juta. Namun waktu itu karena merasa tidak aman akhirnya ke BRI Unit Marilonga untuk menyimpan uang. “Jadi tabungan awal waktu itu lima juta rupiah. Sekarang sudah sepuluh juta rupiah. Tiap ada rejeki tabung pelan-pelan.”
Hamid bilang, mobil hadiah undian itu akan dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usaha. Mobil akan dimanfaatkan untuk mengangkut barang-barang kios. Menurutnya, karena mobil itu pemberian Allah maka akan dimanfaatkan untuk kelancaran usaha.

Keberhasilan meraih hadiah undian ini, katanya akan semakin memotifasinya untuk menabung. Dia akan terus menabung dan menambah tabungannya setiap ada rejeki. Undian yang diraihnya itu, kata Hamid juga sebagai bentuk motifasi bagi seluruh keluarganya untuk menabung. “Saya akan ajak semua keluarga untuk rajin-rajin menabung di BRI.” .

Langsung Bawa Pulang
Kepala BRI Unit Marilonga Didik Mulyadi mengatakan, penyerahan mobil hadiah undian Simpedes BRI semster II tahun 2008 diserahkan langsung oleh Pimpinan Cabang BRI Ende, Tri Handono. Dikatakan, penyerahan itu merupakan wujud terima kasih mereka kepada nasabah yang telah memeprcayakan uangnya ditabung di BRI. Dengan penyerahan itu, katanya mobilnya sudah bisa langsung dibawa pulang oleh peraih hadiah undian. Mobil yang diserahkan, kata Mulyadi diharapkan menajdi kenang-kenangan BRI kepada nasabahnya sehingga BRI tidak mau menyerahkan dalam bentuk uang. “Kalau dalam bentuk uang bisa habis. Tapi kalau dalam bentuk barang akan tetap dikenang oleh nasabah yang meraihnya.”
Terkait pengurusan surat-surat mobil, kata Mulyadi, seluruh biayanya menjadi tanggung jawab peraih hadiah. Pihak BRI, katanya, hanya menanggung pajak undian sedangkan biaya-biaya lain dalam proses pengurusannya menjadi tanggung jawab pemenang.

Mulyadi mengatakan, hingga April 2009 ini BRI Unit Marilonga memiliki 7.771 penabung dengan total dana yang berhasil dihimpun dari tabungan masyarakat senilai Rp20,025 miliar. Dari jumlah penabung tersebut terdiri atas satu orang penabng jenis giro, Simpedes BRI 7.728 dan deposito sebanyak 42 penabung.


Bentuk Terima Kasih
Pimpinan Cabang BRI Cabang Ende, Tri Handono pada penarikan undian di gedung Baranuir minggu lalu mengatakan, pelaksanaan undian simpedes berhadiah merupakan bentuk terima kasih BRI kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan uangnya ditabung di BRI setiap semesteran. Pelaksanaan undian ini, kata Handono dilakukan dua kali dalam setahun. Undian yang dilaksanakan ini khusus untuk nasabah di Kabupaten Ende sehingga hadiahnya sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Ende.

Dikatakan, pada bulan Agustus nanti, BRI Ende akan melaksanakan pesta rakyat Simpedes yaitu undian Simpedes yang dikemas dalam acara yang lebih meriah dan hadiah yang lebih menarik. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh nasabah agar segera meningkatkan saldo tabugngannya karena semakin banyak saldo maka kemungkinan menang akan semakin besar.