Keberadaan Masyarakat Adat Harus Diatur dalam Perda

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Yoseph Ansar Rera mengatakan, keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Ende harus diatur keberadaannya melalui sebuah produk hukum yakni peraturan daerah. Hal itu perlu dilakukan demi menjamin dan mengakui keberadaan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ende.

Hal itu dikatakan Sekda Yoseph Ansar Rera saat membuka Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di aula gedung BBK Ende, Kamis (28/7). Sekda Ansar Rera mengatakan, keberadaan masyarakat adat di daerah terkadang dipertanyakan apakah masyarakat adat itu ada atau tidak. Namun, diakui bahwa keberadaan masyarakat adat itu sebenarnya ada. Namun karena belum ada aturan hukum yang mengatur keberadaan masyarakat adat maka mereka belum memiliki kekuatan hukum yang menjamin keberadaan masyarakat adat.

Bahkan, kata Ansar Rera, pemerintah selama ini sudah membangun kerjasama yang cukup baik dengan masyarakat adat. Hal itu dapat nampak dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sebelum kegiatan pemerintahan di suatu wilayah mulai dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan seremoni adat yang melibatkan masyarakat adat itu sendiri.

Diperdakannya keberadaan masyarakat adat, kata Ansar Rera akan lebih mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan di daerah. Masyarakat adat lebih melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Ketua Panitia Muswil AMAN Region NTT, Philipus Kami yang juga Koordinator AMAN Region NTT mengatakan, masyarakat adat dengan berbagai persoalannya yang kompleks, cukup mengemuka gerakannya baik di tingkat daerah, wilayah, nasional bahkan internasional. Gerakan yang dilakukan adalah berupa perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbau neoliberal yang sering melupakan hak-hak masyarakat adat.

Dalam dunia moderen yang kapitalis, kekuatan modal, informasi dan pengaruh dominasi politik internasional dan global selalu menang atau dimenangkan. Kondisi ini, kata Kami terjadi karena kebijakan pembangunan di hampir semua negara miski dan berkembang bertumpuh pada pinjaman dana dari luar negeri baik dari IMF, Bank Dunia, ADB yang diberikan dengan berbagai persyaratan yang tidak adil dan terkesan menindas.

Kondisi-kondisi seperti ini, lanjutnya yang mendorong masyarakat adat di seluruh dunia bangkit melawan tindakan, kebijakan pemerintah yanr selalu dikendalikan penguasa modal dan pasar di tignkat dunia. Berbagai perlawanan melalui aksi demo, sabotase, mogok mulai berkembang maju ke arah dialog, lobi-lobi dan pendekatan politik yang profesional dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang lebih berpihak pada persoalan masyarakat adat kendati belum maksimal.

Dikatakan, pelaksanaan musyawarah wilayah AMAN Region NTT ini diharapkan bisa memberikan kemandirian kepada masyarakat adat dalam bdiang ekonomi dan bermartabat dalam berbudaya dan berdaulat dalam politik. Maka, katanya, konsep yang dibangun adalah membangun kecerasan berpikir masyarakat adat dan bersama pemerintah membangun dari seluruh aspek kehidupan. Namun yang lebih diutamakan adalah pembangunan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Selama ini, kata Kami, masyarakat adat memang belum begitu menunjukan kemampuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu dia berharap, melalui pelaksanaan Muswil AMAN Region NTT ini masyarakat adat dapat menunjukan kemampuan dan kearifan yang berkembang sesuai jaman. “Nilai ini yang dikomunikasikan dengan seluruh staekholder termasuk pemerintah,” kata Kami.

Erasmus Cahyadi, Ketua Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan AMAN dalam materinya menegaskan dan menegosiasikan hak masyarakat adat melalui penerapan prinsip-prinsip FPIC, mendekatkan masyarakat adat pada keadilan mengatakan, masyarakat adat sudah ada jauh sebelum negara ada dan hal itu sudah disadari oleh para pendiri bangsa bahwa komunitas masyarakat adat memiliki hak yang bersifat asal-usul. Namun, negara memarjinalisasi masyarakat adat baik dalam bidang ekonomi, sosial politik dan budaya melalui kebijakan, seperti UU tentang Desa, UU kehutanan, UU mineral dan batubara. Dalam banyak hal, negara dan masyarakat adat justru hanya bertemu pada medan konflik di mana negara tidak hadir sebagai pembawa kesejahteraan tetapi justru memunculkan dirinya sebagai pemangsa.

Keadilan, kata Cahyadi tidak didapatkan masyarakat adat melalui institusi penyelesaian konflik seperti pengadilan. Karena itu diperlukan cara baru dalam menyelesaikan konflik sekaligus merancang pembangunan untuk masa depan yang minim konflik. Penekanan pada penciptaan ruang perundingan antara masyarakat adat dengan pihak lain, FPIC dipercaya dapat menghasilkan kesepakatan yang menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak.

FPIC atau Free PriorInformde Consent memiliki makna menghormati sistem masyarakat adat dalam mengambil keputusan dan memilih orang yang mewakilinya. Jia orang luar ingin memanfaatkan wilayah masyarakat adat maka wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan dan merundingkannya agar tahu masyarakat setuju atau tidak dengan rencana yang diajukan. Keberadaan FPIC peting untuk masyarakat adat di mana dapat menyeimbangkan hubungan masyarakat dengan pihak luar karena menghormati hak masyarakat adat atas wilayanya dan memutuskan apa yang masyarakat ingin lakukan atas tanahnya.

AMAN NTT Gelar Musyawarah Wilayah

· Bangun Perjuangan Bersama

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Aliansi Maysrakat Adat Nusantara (AMAN) Region NTT mulai Kamis-Jumad (28-29/7) bertempat di aula Biara Bruderan St Konradus (BBK) Ende menggelar musyawarah wilayah. Melalui pelaksanaan musyawarah wilayah ini, seluruh masyarakat adat di region NTT diharapkan bisa bangkit bersama dalam paradigma baru sehingga dapat berjuang secara bersama-sama.

Hal itu dikatakan Ketua Panitia Muswil AMAN NTT, Philipus Kami yang juga Ketua Dewan AMAN Region NTT kepada Flores Pos, Rabu (27/7). Philipus Kami mengatakan, masyarakat adat dengan berbagai persoalannya yang kompleks, cukup mengemuka gerakannya baik di tingkat daerah, wilayah, nasional bahkan internasional. Gerakan yang dilakukan adalah berupa perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbau neoliberal yang sering melupakan hak-hak masyarakat adat.

Dalam dunia moderen yang kapitalis, kekuatan modal, informasi dan pengaruh dominasi politik internasional dan global selalu menang atau dimenangkan. Kondisi ini, kata Kami terjadi karena kebijakan pembangunan di hampir semua negara miski dan berkembang bertumpuh pada pinjaman dana dari luar negeri baik dari IMF, Bank Dunia, ADB yang diberikan dengan berbagai persyaratan yang tidak adil dan terkesan menindas.

Kondisi-kondisi seperti ini, lanjutnya yang mendorong masyarakat adat di seluruh dunia bangkit melawan tindakan, kebijakan pemerintah yanr selalu dikendalikan penguasa modal dan pasar di tignkat dunia. Berbagai perlawanan melalui aksi demo, sabotase, mogok mulai berkembang maju ke arah dialog, lobi-lobi dan pendekatan politik yang profesional dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang lebih berpihak pada persoalan masyarakat adat kendati belum maksimal.

Dikatakan, pelaksanaan musyawarah wilayah AMAN Region NTT ini diharapkan bisa memberikan kemandirian kepada masyarakat adat dalam bdiang ekonomi dan bermartabat dalam berbudaya dan berdaulat dalam politik. Maka, katanya, konsep yang dibangun adalah membangun kecerasan berpikir masyarakat adat dan bersama pemerintah membangun dari seluruh aspek kehidupan. Namun yang lebih diutamakan adalah pembangunan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Selama ini, kata Kami, masyarakat adat memang belum begitu menunjukan kemampuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu dia berharap, melalui pelaksanaan Muswil AMAN Region NTT ini masyarakat adat dapat menunjukan kemampuan dan kearifan yang berkembang sesuai jaman. “Nilai ini yang dikomunikasikan dengan seluruh staekholder termsuk pemerintah,” kata Kami.

Muswil AMAN Region NTT, kata Kami akan dilaksanakan acara pembukaannya di aula gedung BBK Ende. Selanjutnya pelaksanaan muswil akan dilanjutkan di aula gedung PSE Ende. Masyarakat Adat yang hadir dalam Muswil ini meliputi seluruh kabupaten se-daratan Flores dan Lembata dan diperkirakan sebanyak 111 orang. Dalam pelaksanaan muswil ini juga dipaparkan sejumlah persoalan dan perspektif masyarakat adat dari sejumlah narasumber.

Pelaksanaan Muswil AMAN Region NTT ini, kata Kami juga bertujuan untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan AMAN dan Ketua BPH AMAN tingkat wilayah Flores dan Lembata. Selain itu, Muswil juga bertujuan menyusun program kerja AMAN tingkat wilayah Flores-Lembata, mengeluarkan resolusi dan pernyataan sikap terhadap penindasan yang telah, sedang dan akan terjadi. Serta menetapkan keputusan lainnya berdasarkan kewenangan.

Pengurus Kadin Ende Diminta Bekerja Secara Profesional

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Ende masa bhakti 2011-2016 yang telah dikukuhkan diminta untuk bekerja secara profesional dalam mengembangkan organisasi. Pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Kadin Ende diharapkan bersama pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah karena pertumbuhan ekonomi akan memberikan sumbangan sangat besar pada pertumbuhan ekonomi provinsi, regional dan nasional bahkan internasional.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi NTT, A Paul Liyanto pada acara pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Ende di lantai dua kantor bupati Ende, Senin (4/7).

Paul Liyanto mengatakan, terkait pandangan jauh ke depan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, Kadin terpanggil untuk mendorong pegembangan investasi di daerah, provinsi, nasional bahkan internasional. Pengembangan investasi di daerah, kata Paul Liyanto harus beriringan dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, mengembangkan kerjasama perkreditan dengan perbankan serta membangun jaringan kerja dengan pengusaha nasional dan bahkan internasional.

Menjawabi visi yang jauh ke depan itu, kata dia tidak dicapai hanya mengandalkan bantuan pemerintah daerah. Membangun ekonomi daerah pada hakekatnya untuk membangun dan memasuki era kebangkitan ekonomi nasional dalam kompetisi internasional.

Kadin, kata Paul Liyanto merupakan organisasi provesi dan bukan organisasi massa. Kadin harus profesional dan tidak bergantung kepada pemerintah semata tetapi, pemerintah adalah mitra Kadin yang handal. Dengan demikian, Kadin harus mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, sehinga Kadin juga berfungsi mengentaskan kemiskinan di daerah. “Maka orientasi Kadin yang selalu bergantung kepada APBD harus diubah ke arah kenadirian yang semakin kokoh,” kata Paul Liyanto.

Kepada jajaran pengurus yang baru dilantik, dia meminta untuk menyusun program kerja yang terkait dengan konsolidasi Kadin dan memperbanyak jumlah anggota dan melibatkan semua unsur organisasi profesi yang ada di daerah. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi anggota, mendorong adanya regulasi penciptaan iklim usaha yang kondusif. Juga mendorong pengembangan lembaga perkreditan pedesaan. Kepengurusan Kadin juga diminta mendorong pengembangan kelayakan usaha untuk mendapatkan kredit usaha dari perbankan serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pengembangan kewirausahaan di daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Ende, Djamal Al Hadad mengatakan, untuk dapat mewujudkan cita-cita dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, kerjasama dan kemitraan antara Dewan Pengurus Kadin Ende dengan berbagai pihak terkait sangat diharapkan. Ke depan, akan terus digalang secara profesional naik dengan pemerintah daerah, DPRD, organisasi dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik dan staekholder yang ada di Ende.

Djamal Al Hada pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih bagi pengurus lama terutama Achmad Rauf dan seluruh pengurus lainnya yang telah meletakan dasar bagi perjuangan membangun dunia usaha di Kabupaten Ende.

Komposisi Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Ende, Ketua, Djamal AL Hadad, Wakil Ketua, Joseph Filmon Wongso Setiawan, Philipus Daki, Joppy Wenas de Flores, Kifli Bambang. Bidang-bidang, Ketua Bidang Pengembangan Daera, Asosiasi, Mansyur Ana Rena, Ketua Bidang Pengusaha Kecil, Koperasi, Penanaman Modal dan Hubungan Luar Negeri, Agus Welem, Ketua Bidang Penanaman Modal dan Hubungan Luar Negeri, Luthfi Al Habsyi.

Ketua Bidang Industri, Perdagangan dan Promosi, Jamai Nati. KETUA Bidang Pariwisata, Pos Media dan Konsultasi, Petrus Hadi B. Ketua Bidang Pertambangan dan Energi, Gasim Sumbi. Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Lingkungan Hidup, Walid Idrus. Ketua Bidang Hukum, Perpajakan dan Perbankan, Ibu Ario Pani. Ketua Bidang SDM, Kesejahteraan Rakyat, Dato Ahmad Ladjar.

GMNI Ende Gelar Seminar Kebangsaan

· * Bicara Prinsip Moral Harus Lakukan yang Baik

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende menggelar seminar sehari dengan tema kita tingkatkan wawasan kebangsaan demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Seminar menghadirkan tiga orang pembicara masing-masing Haji Abdurahman Aroeboesman, Ketua MUI Cabang Ende, Heribertus Gani, Ketua Komii C DPRD Ended an Romo Domi Nong, Pr, Ketua STIPAR Ende dengan moderator Vincentius Sangu.

Haji Abdurahman Aroeboesman dalam seminar di aulaer LLK Dinas Nakertrans Ende, Rabu (23/6) mengatakan, pluralisme merupakan kesetiaan menerima pluralitas atau keanekaragaman. Pluralitas merupakan kenyataan dan ada perbedaan tetapi tetap satu. Haya ada perbedaan tempat lahir, agama. Untuk dapat mengatur keanekaragaman itu maka harus ada pluralism karena tidak dapat dipungkiri bahwa pluralitas mengandung bibit perpecahan. Karena adanya ancaman perpecahan itu maka dibutuhkan sikap toleran, keterbukaan dan kesetaraan.

Dengan pluralism, kata Aroeboesman, memungkinkan terjadinya kerukunan di dalam masyarakat dan bukannya konflik. Pluralism merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Pluralism menurutnya merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Dalam Negara yang sedang memilih demokrasi tentu harus menghargai hak dan kebebasan indifidu baik dalam berapresiasi, berpolitik, berbudaya dan berkreasi seni sepanjang tidak mencederai demokrasi. Konsekwensi logis dari berdemokrasi oleh suatu Negara adalah penguatan kelembagaan yudikatif, eksekutif dan legislative dan system yang berlaku.

Pluralisme dan demokrasi mengajarkan tentang persamaan hak dan kewajiban sebagai warga bangsa. Sebagai esensi demokrasi, kata Aroeboesman pluralism harus menjadi wajah bagi setiap anak bangsa, sadar bahwa manusia di bumi adalah saling berbeda baik adat, budaya, agama dan perbedaan lainnya mesti dihargai. Pancasila merupakan wadah konstitusional untuk pluralism di Indonesia. Pancasila merupakan pandagan filosofis kebangsaan bersama dan aturan-aturan praktis yang mampu mewadahi keanekaragaman bangsa sekaligus melindungi keyakinan masing-masing dari intervensi dan kepentingan politik.

Sebagai anak bangsa, kata Aroeboesman, dalam menyelesaikan persoalan bangsa untuk mencapai tujuan maka cara pandang, cara melihat dan cara berpikir harus berwawasan kebangsaan. Kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan sehingga pluralism yang dipahami sebagai kebanggaan dan jati diri bangsa akan menjadi satu ramhat Tuhan yang Mahaesa.

Heribertus Gani mengatakan, dalam membedah soal Pancasila harusnya dilakukan oleh pelaku sejarah namun dia akan berupaya. Untuk itu menurutnya dalam membedahnya ada empat premis ulasan yang membantu yakni sejarah lahirnya Pancasila, makna hakiki yang mendukung di dalam Pancasila, Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan pemerintahan dan menelaah fakta empiris implementasnya di jaman ini yang mendoron dibicarakannya Pancasila dan Wawasan kebangsaan.

Kelahiran Pancasila dan penerimaannya oleh founding father maupun bangsa Indonesia bukan dating dengan sendirinya namun melalui proses panjang. Pancasila dalam perjalanan juga menghadapi berbagai tantangan. Pancasila merupakan hasil pemikiran dialektis yang terdorong kondisi objektif bangsa Indonesia yang kemudian dikembangkan menjadi ideology dan teori perjuangan yang disebut Marhaenisme dan oleh Bung Karno diangkat menjadi Pancasila.

Kelahiran Pancasila dipicu suatu kesadaran rakyat Indonesia keluar dari penderitaan dan penindasan kolonialisme, imperialism dan feodalisme. Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan idil bangsa Indonesia dalam berbagai dinamika dan dialektika kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan telah membuktikan peranan dan eksistensinya sebagai instrument yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi.

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar antologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek Negara karenanya kehidupan politik harus benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Seminar yang digelar, kata Gani didorong reaksi karena keprihatinan atas krisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpemerintahan. Dampaknya semakin berkembangnya pragramatisme dan hedonism yang menggerogoti idealism penyelenggara pemerintahan. Diperlukan komitmen kebangsaan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.

Romo Domi Nong dalam paparannya mengatakan, berbicara soal moralitas maka berbicara tentang tiga hal pokok terkait sikap tingkah laku dan perbatan manusia yaitu prinsip moral, nilai moral dan norma moral. Moralitas apapun entah moralitas keagamaan, moralitas masyarakat, etika jurnalistik, etika guru tentu memegang prinsip moral, prinsip nilai dan norma moral juga dalam etika atau moral politik. Prinsip moral ini, lanjutnya harus dipegang teguh.

Prinsip adalah hal yang utama dan pertama yang menjadi pegangan pokok dalam bertindak dan bertingkahlaku. Berbicara prinsip moral, yang paling utama adalah selalu melakukan yang baik dan senantiasa menelakan yang jahat. “Ini pokokm dari semua prinsip moral,” kata Romo Domi. Namun terkadang menghadapi sikap lain sebagai sikap kompromistis oportunistis di mana sikap ini bertentangan dengan prinsip moral karena tidak saja merelatisir prinsip moral tetapi juga meniadakannya.

Dalam kompromistis oportunitis, maka saling menekan naka prinsip yang dipegang teguh adalah kepentingan dan mau mendapatkan keuntungan. Mental mencari keuntungan dan saling menekan dalam kesempatan demi keuntungan pribadi tidak peduli kerugia orang lain makin tahun makin bertambah meningkat. Lembaga negara yuang diciptakan untuk meminimalisir kompromistis oportunistis.

Prinsip probabilitas di mana manusia diperhadapkan pada kemungkinan dan semuanya dalam kondisi baik manusia mesti memilih kemungkinan yang terbaik. Optimistis maksimilistis bukan pesimistis minimalistis. Namun di Indonesia yang penting sudah baik. Prinsip lainnya yakni prinsip indugiononfacther yakni dalam keraguan jangan bertindak. Manusia sering menghadapi banyak tawaran dan masih ragukan apakah benar-benar tawaran yang baik dan jika masih ragu jangan mengambil keputusan untuk bertindak. Tapi kalau dalam keraguan mengambil tindakan maka kesalahannya akan besar. Seringkali terjadi protes kerna keputusan yang diambil tidak matang untuk menawarkan kebaikan dan kesejahteraan termasuk peraturan-peraturan yang diciptakan baik nasional maupun di daerah.

Prinsip minus maklum, lanjutnya apabila dilingkari yang jahat maka pilihan mana yang paling kurang jahat agar dampak negatif benar-benar diminimalisir. Namun jika memilih yang jahat maka dampak negatifnya besar. Empat prinsip moral tersebut, lanjut Romo Domi harus dipegang teguh.

Nilai-nilai moral, lanjutnya juga harus dipegang teguh. Semua nilai, kata dia pada prinsipnya baik. Berbicara nilai moral bukan nilai materi nominal tetapi mental batiniah yang muncul dalam sikap baik yang ditunjukan oleh manusia. Nilai-nilai yang baik dan berguna untuk pengembangan pribadi manusia. Norma moral, katanya menjadi pegangan dalam masyarakat adat, masyarakat agama. Ada norma objektif yakni aturan dan norma subjektif norma yang ada dalam diri manusia yang disebut suara hati.

GMPI Ende Terima 67 Anggota Baru

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Gerakan Mahasiswa pelajar Indonesia (GMPI) Cabang Ende kembali melaksanakan penerimaan anggota baru. Sebanyak 67 calon anggota telah mendaftar dan ikut dalam proses pembinaan selama beberapa hari kedepan.

Koordinator GMPI cabang Ende, Nikolaus Bhuka dalam pidato politiknya pada pembukaan kegiatan penerimaan anggota baru di aula LLK Dinas Nakertrans, Kamis (23/6) mengatakan, dalam perjalanan sejarah, peran pemuda dan mahasiswa begitu nampak sejak orde pra kemerdekaan, orde kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai pada orde reformasi hingga saat ini. Mahasiswa dan pemuda selalu berada pada posisi strategis tampil sebagai pembawa perubahan,menampilkan konsep-konsep serta terobosan untuk suatu perubahan. Hal tersebut telah terbukti dengan tumbangnya rezim Suharto yang berkuasa selama 32 tahun.

Kehadiran mahasiswa dan pemuda terus dinantikan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya harus mempersiapkan diri secara baik dan membekali diri lewat berbagai ilmu pengetahuan baik formal dan non formal termasuk kaderisisasi melalui organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Hal itu penting mengingat banyak tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Pemuda terus dibayangi berbagai kondisi serta tawaran menarik yang hanya untuk kepentingan sesaat.

Nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme kaum muda, kata Nikolaus Bhuka sangatlah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa. Merosotnya daya juang kaum muda dalam menanggapi semua persoalan sosial sehari-hari dan hanya sebagai penonton penderitaan rakyat bahkan menjadi aktor pencipta tangisan rakyat. Kondisi ini akan menimbulkan komentar buruk masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran pemuda dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Dalam orasinya, Niko Bhuka juga kembali mengangkat sejumlah kasus yang belum tertangani seperti kasus dugaan penyalahgunaan DAK bidang pendidikan tahun 2006, kasus bangkai KM Nusa Damai yang belum dievakuasi, terkait penolakan ranperda yang diajukan pemerintah di mana menurutnya lebih disebabkan oleh amburadulnya sistem tata pemerintahan.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Ende, Abubakar Wahyudin mewakili OKP dalam orasinya mengatakan, misi mahasiswa adalah misi profetik yaitu tradisi progresif untuk mendorong perubahan dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer yang sedang dihadapi sekaligus dapat memberikan proyeksi ke depan mengenai tantangan dan peluang di masa mendatang. Mahasiswa dalam menjalankan misinya itu membutuhkan wadah sebagai alat perjuangan untuk mengkreasikan ide dan gagasan serta untuk menghimpun kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

Organisasi mahasiswa, lanjut Wahyudin merupakan salah satu alat perjuangan yang dimiliki mahasiswa. Wadah ini sebagai bentuk pengkadern yang menjadi embrio lahirnya komunitas mahasiswa sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Gerakan mahasiswa dari waktu ke waktu memang terpatri dalam lintasan sejarah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berontak melawan rezim yang timpang tanpa peduli siap yang melakukan ketidakadilan.

Wahyudin mengatakan, organisasi mahasiswa juga sebagai kelompok strategis kader-kadernya akan membentuk jaringan epistemic community yang terkoneksi karena adanya kesamaan gagasan, ide, visi, misi perjuangan serta terpengaruh perbedaan yang sifatnya lokal. Organisasi mahasiwa sebagai kelompok kepentingan dan melalui kekuatan elite, jaringan dan keintelektrualannya memiliki alat untuk ideologisasi alam bawah sadar masyarakat melalui rekayasa sosial agar nilai-nilai yang dianut dapat menjadi roh dari kehidupan masyarakat.

Kepada para calon anggota GMPI, Wahyudin mengatakan, sebagai kader merupakan kelompok orang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Sebagai seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi dan memiliki komitmen dan terus memperjuangkan dan merespon dinamika sosial lingkungan di manapun berada. Setelah melalui proses pengkaderan, lanjtnya diharapkan yang menjadi fokus penekanan adalah menjadi kader yang berintegritas kepribadian yang utuh.

Ketua Panitia, Yohanes Kaki dalam laporannya mengatakan, calon peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 67 orang. Kegiatan penerimaan anggota baru ini akan berlangsung hingga 26 Juni 2011. tujuan kegiatan ini, kata Kaki adalah untuk merekrut anggota baru, membentuk, membina dan mengembangkan potensi, kapasitas, kreatifitas dan jati diri peserta yang berjiwa nasionalis kebangsaan serta berwatak progresif, revolusioner serta visioner berdasarkan landasan perjuangan organisasi, trisakti keberdekaan Bung Karno.

Kegiatan ini dibuka oleh Jhon Philipus mewakili Kepala Badan Kesbangpolinmas Ende.