Pemerintah Bantah Tekanan dan Minimnya SDM Teknik Sipil Hambat Pekerjaan

* Dana Hibah Sedang Reviu Desain

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Pemerintah Kabupaten Ende dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi membantah sinyalemen Fraksi Demokrat yang mensinyalir adanya berbagai tekanan, intimidasi dan minimnya sumber daya manusia khususnya dibidang teknik sipil telah menghambat pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Menurut pemerintah, sinyalemen seperti itu tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat pelaksanaan proses pelelangan danpelaksanaan kegiatan fisik di lapangan kecuali minimnya SDM pada bidang teknik sipil dan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tekanan dan intimidasi tidak akan mempengaruhi kinerja panitia pengadaan barang/jasa dan pejabat pembuat komitmen. Hal itu karena dalam menjalankan tugas, panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dan pejabat pembuat komitmen megacu pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang mensyaratkan mereka untuk bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadan barang dan jasa. Panitia juga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Panitia juga tidak menerima, tidak menwar dan tidak menjanjikan untuk emberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga tberkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Jawaban pemerintah ini disampaikan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge, dalam rapat paripurna DPRD Ende, Senin (14/12) malam kemarin. Pemerintah mengakui, selain minimnya SDM pada bidang teknik sipil dan bidang pengadaan barang dan ajsa, pemerintah daerah menyadari bahwa tahun 2009 merupakan tahun transisi sehingga keseluruhan proses realisasi fisik sedikit mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan proses pelelangan baru selesai pada pertengahan bulan Agustus da penandatanganan kontrak ada yang baru dilaksanakan pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September 2009. dalam tahapan pelaksanaan, seringkali dijumpai kendala teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Kendala teknis yang dimaksud seperti adanya perubahan kondisi lapangan yang menyimpang dari perencanaan awal sehingga membutuhkan perubahan desain. Terbatasnya jumlah peralatan berat. Kendala non teknis seperti adanya ketentuan upacara adat (neka tana dan pire) yang sering menghambat proses pelaksanaan di lapangan. Kendala non teknis lainnya yakni kondisi topografi yang menyebabkan terhambatnya mobilisasi bahan dan peralatan di lapangan. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah menyadari bahwa terdapat kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang lebih dari 90 hari kalender tidak dapat mencapai fisik 100 persen pada 31 Desember 2009 nanti.

Terkait sinyalemen Fraksi Demokrat terkait adanya monopoli penetapan porsi proyek pada rekanan tertentu dengan tidak mempertimbangkan kemampuan dari rekanan yang sangat berdampak pada pekerjaan yang dilaksanakan dan ditengarai pelaksanaan fisik secara keseluruhan baru mencapai 46 persen pemerintah menjelaskan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. Panitia atau pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang elang yang menguntungkan negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Perhitungan yang ditawarkan adalah terendah yang responsif, telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri dan penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat.

Mencermati kondisi ini maka untuk satu perusahaan kualifikasi kecil dapat melaksanakan pekerjaan sebanyak tiga paket dalam satu tahun anggaran sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang ditentukan. Hasil kompilasi data terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun angaran 2009, tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pemerintah telah berupaya melakukan monitoring terpadu yang memantau seluruh paket-paket pekerjaan fisik. Dari hasil monitoring, telah dilakukan teguran untuk perbaikan terhadap rekanan pelaksana dan pihak pengelola atas keterlambatan pelaksanaan dan juga penggunaan material yang tidak sesuai dngan ketentuan spesifikasi. Bahkan pemerintah menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pihak pelaksana untuk menggantikan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut. Namun kontrol rutinnya sangat tergantung kepada pengawasan lapangan baik yang dilaksanakanoleh konsultan pengawas maupun yang dilaksanakan sendiri secara swakelola.

Terkait dana pendamping sebesar Rp960 juta dan dana hibah IRTP senilai Rp11,9 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa untuk dana pendamping tahun 2009 senilai Rp960 juta telah dialokasikan untuk pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande sebesar Rp512,122 juta yang telah dilakukan pembayaran. Dana pendamping untuk pekerjaan jalan Roa-Saga dan Saga-Sokoria direncanakan sebesar Rp447,877 juta yang merupakan sisa dana dari pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu-Hangalande.

Sedangkan untuk dana hibah tahun anggaran 2009 sebesar Rp11 miliar, dirincikan bahwa dana hibah untuk pekerjaan jalan Nduaria-Warundari dan Nuanilu0Hangalande sebesar Rp4 miliar yang telah dilakukan pembayaran. Sisa dana hibah sebesar rp6,8 miliar direncanakan untuk pekerjaan jalan Roa-Saga dan Saga-Sokoria yang mengalami gagal lelang . kondisi sekarang sedang dilakukan reviuw desain di Departemen Pekerjaan Umum RI.

Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Ketua Fraksi Haji Pua Saleh menyoroti pelaporan pelaksanaan tiga item proyek yang bersumber dari dana hibah masing-masing proyek jalan Nduaria-Warundari, paket Nuanilu-Hangalande dan paket Sokoria Saga. Dua paket masing-masing paket Nduaria-Warundari dan paket Nuanilu-Hangalande berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada bulan Nopember fisiknya masih nol persen. Namun oleh Dinas Pekerjaan Umum dilaporkan telah mencapai 100 persen baik fisik dan keuangan pada bulan Desember.

Fraksi Demokrat dalam bagian lain pandangan umumnya juga menyoroti adanya tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak serta minimnya sumber daya manusia khususnya bidang teknik sipil yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan fisik proyek di lapangan. Fraksi juga menyoroti adanya monopoli dalam penetapan porsi proyek kepada rekanan tertentu dengan tidak empertimbangkan kemampuan rekanan yang pada akhirnya sangat berdampak pada perkembangan fisik pekerjaan yang dilaksanakan. Menurut Fraksi Demokrat, secara keseluruhan lebih dari 46 persen pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan desain konstruktif yang telah ditetapkan terutama material yang digunakan.