Rapat Perdana, Dewan Bersepakat Jaga Harkat dan Martabat Lembaga

* GMNI Minta Batalkan Rencana Orientasi ke Jakarta
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Rapat perdana yang dilaksanakan oleh DPRD Ende yang dihadiri pimpinan sementara dan anggota DPRD Ende pada intinya menyepakati untuk bersama-sama menjaga harkat dan martabat lembaga Dewan. Sementara menyangkut pembahasan susunnan kedudukan pimpinan dan anggota DPRD, tata tertib dan pimpinan definitif belum dibicarakan. Pembahasan menyangkut hal-hal ini baru dilakukan setelah semua anggota DPRD Ende kembali mengikuti orientasi dari Jakarta.

Hal itu dikatakan Ketua Sementara DPRD Ende, Marselinus YW Petu kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Selasa (1/9). Dikatakan, menjaga harkat dan martabat lembaga ini pada gilirannya akan membias kepada harkat dan martabat orang perorangan dan masing-masing pribadi anggota Dewan pada saat menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan. Menurut Petu, tekad menjaga harkat dan martabat lembaga Dewan itu tidak hanya sebatas menjadi slogan namun bagaimana anggota Dewan mengaplikasikannya dan mengaktualisasikannya dalam peran dan fungsi di lembaga ini.

Menyangkut kerja sama antar lembaga, lanjut Petu, terutama atara eksekutif dan legislatif terutama pihak sekretariat dewan dalam kapasitasn fungsi dan tugas mereka sebagai pelayan memfasilitasi hak, kewajiban serta tugas dan fungsi anggota Dewan. Kegiatan orientasi, kata dia juga dipandang penting sebagai menjalankan tugas dan fungsi lembaga karena memiliki arti untuk pemahaman bentuk kesepahaman kebijakan kelembagaan dengan eksekutif.

Dalam rapat ini pula, lanjut Petu, anggota Dewan memberikan informasi mengenai konsekwensi anggaran perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah kabupaten, provinsi maupun perjalanan ke luar daerah. Dewan menyadari agar maksud, tujuan dan sasaran dibuktikan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun pemanfaatan keuangan.

Petu mengatakan, dalam rapat perdana ini, belum membicarakan menyangkut susduk, tata tertib dan pimpinan definitif. Pembahasan menyangkut hal-hal ini baru dilaksanakan setelah anggota Dewan kembali mengikuti orientasi di Jakarta. Langkah itu dipandang perlu agar setelah mengikuti orientasi, anggota Dewan memiliki pemahaman yang sama dalam kaitan dengan susduk dan tata tertib lembaga Dewan. Dari situ baru dibahas rancangannya untuk ditetapkan dan disahkan lembaga Dewan. Namun pada prinsipnya, baik pimpinan maupun anggota Dewan mengharapkan agar alat kelengkapan dewan dan pimpinan definitif dapat segera terbentuk. “Itu agar sidang-sidang internal maupun dalam kebersamaan dengan pemerintah dalam membahas RAPBD 2010 bisa jalan sesuai yang direncanakan.”

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Ende dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Ketua DPC GMNI Ende, Andreas eusebius dan Sekretaris Yohanes B Mona yang diterima Flores Pos menyatakan, mencermati situasi yang berkembang di Ende dengan rencana kepergian anggota Dewan mengikuti kegiatan orientasi maka GMNI Cabang Ende mendesak kepada pimpinan dan anggota DPRD Ende untuk segera membatalkan rencana keberangkatan 30 anggota Dewan ke Jakarta mengikuti orientasi dimaksud. Menurut GMNI, keberangkatan ke Jakarta mengeluarkan anggaran yang cukup besar dan sangat merugikan keuangan daerah. Sebaiknya anggaran untuk kepergian ke Jakarta digunakan untuk mensuplai kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

GMNI dalam pernyataan sikapnya meminta kepada DPRD Ende agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPRD secara lebih baik karena masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan seperti masalah korupsi di PDAM, kasus alat uji kendaraan di Dinas perhubungan, penyertaan modal ke PT Trigana Air Service dan berbagai persoalan lainnya yang ada di Ende.

GMNI juga meminta perlu adanya transparansi anggaran yang dikeluarkan oleh DPRD kepada masyarakat sehingga bisa mmebawa perubahan. DPRD Ende segera melakukan persidangan untuk membahas kebijakan-kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Ende lima tahun ke depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengontrol jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Ende. GMNI juga mengimbau agar perlu adanya komunikasi yang intensif antara seluruh anggota DPRD Ende sehingga dapat menciptakan iklim yang kondisif.