Sebanyak 93 koperasi yang ada di Kabupaten Ende saat ini sudah berbadan hukum. Namun dari jumlah ini, hanya sebanyak 78 koperasi yang aktif atau 83,87 persen. Sedangkan 15 koperasi atau 16,13 persen koperasi di Ende sudah tidak aktif lagi menjalankan roda kegiatan koperasi.
Hal itu dikatakan Asisten II Setda Ende, Don Randa Ma di hadapan para peserta semiloka kerjasama kemitraan koperasi di aula Dinas Koperasi dan UMKM, Sabtu (28/5). Randa Ma mengatakan, dari jumlah koperasi yang ada ini, terdapat sebanyak 43 koperasi yang masuk dalam kategori berkualitas. Jumlah anggota koperasi yang ada di Kabupaten Ende seluruhnya hingga saat ini telah mencapai 28.934 orang, jumlah badan pengurus sebanyak 337 dan jumlah pengawas sebanyak 265 orang. Sedangkan dari jumlah ini, manajer koperasi seluruhnya sebanyak 42 orang dengan jumlah karyawan-karyawati sebanyak 149 orang.
Randa Ma mengatakan, modal sendiri yang dimiliki koperasi di Ende totalnya telah mencapai Rp33,309 miliar dan modal luar berjumlah Rp55,514 miliar dan omset telah mencapai Rp43,438 miliar serta sisa hasil usaha (SHU) mencapai Rp1,177 miliar.
Dikatakan, mencermati akumulasi data-data perkembangan koperasi di Kabupaten Ende yang fantastis tersebut, tidak dapat dipungkiri realita telah menunjukan sejatinya kiprah koperasi memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan indikasi kekuatan koperasi dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat pada lefel menengah ke bawah, khususnya dalam membangun kemitraan bisnis pemasaran komoditi kakao.
Randa Ma mengatakan, dalam upaya pengembangan akses usaha koperasi di Ende, tahun 2011 ini pemerintah melalui dinas telah mengusulkan kepada Dinas Koperasi Provinsi NTT dan Kementerian Koperasi enak proposal rencana pengembangan usaha koperasi baik yang bersumber dari APBN, APBD I Provinsi NTT tahun anggaran 2011. Proposal yang diajukan antara lain, pengembangan sarana pasar tradisional, rencana pembangunan sarana pondok wisata, pengadaan sarana transportasi wisata, pengembangan usaha kerajinan tenun adat, pengembangan usaha bengkel motor dan pengembangan usaha reteil dian maupunmoderen/coop mart.
* Diskusi Panel Peran Koperasi Menuju Suksesnya GSP 2012
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi hingga saat ini baru mencapai 651 orang dari 84 koperasi yang saat ini berkembang di Kabupaten Ende. Kondisi ini menunjukan bahwa kemampuan koperasi dalam menciptakan lapangan kerja relatif masih kecil.
Hal itu dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam makalanya yang disampaikan dalam diskusi panel tentang peran koperasi menuju suksesnya GSP 2012 di Kabupaten Ende pada Senin (19/7) lalu.
Bupati Don Wangge mengatakan, pembangunan koperasi di Kabupaten Ende secara bertahap telah menunjukan kemajuan berarti, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aset, volume usaha dan sisa hasil usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi, lanjutnya, meningkat menjadi 84 pada tahun 2009 atyau bertambah 14 unit dibanding tahun 2007 yang hanya 70 unit koperasi. Sedangkan jumlah anggota pada tahun 2009 meningkat menjadi 25.588 atau mengalami kenaikan 18,81 persen. Pertambahan jumlah anggota koperasi, kata dia relatif besar terjadi pada periode 2008 yakni lebih dari 400 orang.
Kondisi ini, lanjut Bupati Don Wangge,terjadi karena meningkatnya kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan terutama kegiatan simpan pinjam dengan efektifnya dana bergulir untuk koperasi.
Volume usaha bidang koperasi pada tahun 2009, kata Don Wangge, mengalami peningkatan 28,97 persen menjadi Rp31 miliar. Kondisi ini pada tahun 2007 sebesar Rp24 miliar. Volume usaha koperasi ini setara dengan volume usaha menengah di Ende. Modal sendiri koperasi juga mengalami peningkatan 35,16 persen tahun 2007 yakni dari Rp17 miliar menjadi Rp24 miliar pada tahun 2009. modal luar juga mengalami hal yang sama bahkan sangat pesat yakni 144,70 persen tahun 2009. peningkatan modal luar ini sebgaiannya berasal dari dana bergulir yang difasilitasi pemerintah, subsidi BBM, APBD II. Stimuluan dari dana bergulir terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota untuk bertranssaksi dengan koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi.
Don Wangge mengatakan, sisa hasul usaha (SHU) juga mengalami kenaikan fantastis sebesar 83,08 persen pada tahun 2009. Hal ini mengakibatkan rasio profitabilitas koperasi yang diukur dengan modal sendiri meningkat dari 2,60 persen tahun 2007 menjadi 3,52 persen pada tahun 2009.
“Hal ini menunjukan fasilitasi dan dukungan penerintah dapat meningkatkan produktifitas dan profitabilitas serta meningkatkan layanan koiperasi kepada anggotanya,” kata Don Wangge.
Koperasi, kata Don Wangge, masih menghadapi berbagai kendala untuk pengembangan sebagai badan usaha. Diantaranya rendahnya tingkat profitabilitas koperasi, citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas serta bergantung pada program pemerintah. Selain itu, kendala yang dihadapi yakni kompetensi sumberdaya manusia koperasi relatif rendah serta kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasamakoperasi dengan badan usaha lainnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Ende, Agustinus Wale Woe memaparkan, dalam rangka mewujudkan keberhasilan program gerakan swasembada pangan (GSP) 2012, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi memandang perlu mengoptimalkan pran koperasi dan kelompok pra koperasi dalam mengembangkand an memanfaatkanberbagai kekayaan potensi SDA produktif di sektor pertanian. Sangatlah ironis jika gerakan koperasi di daerah ini merasa enggan untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang bisnis di sektor agraris.
Ke depan, lanjutnya, diharapkan koperasi dan kelompok pra koperasi dapat membangun komitmen bersama melakukan langkah dan terobosan mengembangkan akses usaha di sektor agraris khsusnya meliputi aneka usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan usaha industri pengolahan bahan makanand an minuman lokal.
Jenis usaha koperasi di sektor agraris memang telah dilaksanakan beberapa koperasi khususnya koperasi unit desa (KUD), koperasi tani (Koptan) dan koerasi serba usaha (KSU). Namu usaha yang dilakukan masih dalam skala kecil dan belum mampu berkembang maksimal karena menghadapi permasalahan yang kompleks.
Permasalahn yang dihadapi seperti kualitas SDM pengurus yang masih rendah, keterbatasan permodalanm untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan dan nelayan. Sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan dan nelayan yang belum memadai, rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, peternakan dan nelayan. Kurangnya minat koperasi yang bergerak di bidang usaha produksi, distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
Pola pendekatan yang dilakukan dinas, kata Wale Woe adalah dengan metode kembali ke dasar dengan mengembangkan kembali produksi dan konsumsi pangan lokal dari, oleh dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh elemen koperasi serta masyarakat umumnya. Merngembangkan dan memanfaatkan potensi serta sumber daya pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan di masyarakat.
Hironimus Pala, Direktur Yayasan Tananua Flores dalam materi sanggahannya menegaskan, di Kabupaten Ende belum ada sinergisitas antar dinas. Setiap dinas membentuk kelompok masing-masing baik di Dinas Koperasi, Dinas Pertanian maupun di Dinas Perikanan. Jumlah kelompok ini, kata Nimus jika dibandingkan dengan jumlah kepala kelurga yang ada di Ende maka jumlah kelompoknya sudah terlampau banyak melebihi jumlah kepala keluarga yang ada.
Dikatakan, selain banyaknya kelompok yang dibentuk, banyaknya bantuan juga tidak dapat memberikan dampak karena banyak disalahgunakan. Penegakan aturan hukum bagi yangmenyalahgunakan bantuan juga lemah sehingga penyalahgunaan terus terjadi. Menurutnya, jika ada penegakan aturan bagi yang menyalahgunakan bantuan jelas bantuan akan dimanfaatkan secara baik. Dalam kaitan dengan koperasi, selama ini banyak anggota koperasi yang ketika tidak ada uang dan bon baru larinya ke koperasi. Tetapi ketika membeli tunai sudah tidak lagi membeli di koperasi namun mulai lari ke toko dan kios. Kondisi ini juga yang membuat koperasi kita menjadi lemah.
Dalam kaitan dengan posisi tawar petani, Nimus Pala mengatakan, selama ini setiap petani menjual hasil pertaniannya sendiri-sendiri. Kondisi ini mengakibatkan posisi tawar para petani menjadi lemah. Namun jika dijual secara berkelompok atau melalui wadah koperasi maka jelas akan sangat membantu.
Untuk menyelesaikan semua persoalan ini, kata Nimus Pala, dibutuhkan pertobatan semua insan manusia di Kabupaten Ende. “Kalau tidak maka kita semua ikut menjual rakyat,” kata Nimus Pala. Ke depan, kata dia, kepada masyarakat jangan lagi ditawarkan soal isu kemiskinan, kelaparan tetapi yang harus ditawarkan adalah persoalan harga diri. Menurutnya, kemiskinan dan kelaparan erat kaitannya dengan harga diri. Banyak iorang tidak mau dikatakan miskin namun ketika ada bantuan mereka mau menerimanya karena itu persoalan harga diri harus selalu ditawarkan kepada masyarakat.
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge mengatakan, selama ini banyak koperasi yang memiliki omzset besar. Namun apakah omzet yang bernilai milyaran rupiah itu sudah mampu menjamin ekonomi anggotanya atau belum ataukan hanya angka di atas kertas sedangkan ekonomi anggotanya masih merangkak.
Hal itu dikatakan Bupati Don Wangge saat membuka kegiatan diskusi panel dan peringatan hari koperasi di gedung Inepare, Senin (19/7). Bupati Don Wangge mengatakan, setiap koperasi boleh berbangga sebagai koperasi terbaik dan mendapatkan penghargaan. Tetapi, lanjutnya, apakah dengan penghargaan anggota ekonominya menjadi bagus ataukah hanya di atas kertas. Tujuan koperasi, lanjutnya adalah untuk mensejahterakan anggota. Pengumpulan modal, lanjut dia, hanya urusan kedua.
“Aset sampai triliunan tapi anggota masih susah itu merupakan tantangan kita bersama,” kata Bupati Don Wangge.
Dikatakan, selama ini KUB dan kelompok pengajian tidak pernah dipikirkan untuk menjadi embrio lahirkan koperasi. Kondisi ini sangat ironis karena ketika ada bantuan dana yang turun, katanya, banyak sekali kelompok siluman yang dibentuk. Kondisi seperti ini pada akhirnya mengakibatkan bantuan dana yang dikucurkan tidak dikelola dengan baik karena kelompok yang dibentuk merupakan kelompok siluman dan bukan kelompok yang dibentuk atas kesadaran.
Karena itu, lanjut Don Wangge, ke depan diharapkan dapat memanfaatkan kelompok umat basis (KUB) dan kelompok pengajian sebagai kelompok andalan untuk membangun ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini difasilitasi menjadi koperasi dan dibuat berbadan hukum mengingat banyak bantuan dana yang diturunkan pemerintah pusat dan provinsi namun mensyaratkan koperasi yang berbadan hukum.
Ketua Panitia Hari Koperasi, Yakobus Dua dalam sambutan yang dibacakan Wilhelmus Wangga mengatakan, peringatan hari koperasi merupakan kesempatan bagi gerakan koperasi mengenang sejarah lahirnya koperasi di tanah air. Peringatan juga sebagai ajang motifasi, menumbuhkan inspirasi dan inovasi yang mengarah pada peningkatan kesadaran kolektif, ethos kerja, profesionalitas serta kinerja seluruh jajaran gerakan koperasi.
Peringatan di Kabupaten Ende sangat strategis karena bertepatan dengan pencanangan gerakan swasembada pangan (GSP) 2012. selain itu, untuk mempertahankan predikat Ende sebagai kabupaten penggerak koperasi dan dapat emnajdi tonggak sejarah koperasi bangkit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada kesempatan itu Wangga juga melaporkan pemilihan pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah yang baru hasil musyawarah daerah pada 30 Juni lalu.
Wangga mengatakan, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka peringatan hari koperasi tingkat Kabupaten Ende diantaranya, penilaian koperasi berprestasi dengan kategori koperasi simpan pinjam diraih pleh Kopdit Kembang, Kopdit Civita Dei dan Kopdit Kapokunu. Sedangkan kategori koperasi konsumen diraih oleh KPRI Bhakti Husada. Selain itu, dilaksanakan pula diskusi panel.
Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalahpendidikan lima anggota koperasi dan ikut serta pada peringatan hari koperasi tingkat provinsi di Kupang dan turut mengambil bagian dalam kegiatan pameran produk koperasi dan usaha mikro kecil da menengah (UMKM).
Yakobus Dua dari Koperasi Pasar (Koppas)Potulando akhirnya terpilih sebagai ketua Dewan Koperasi Indonesia daerah (Dekopinda) Kabupaten Ende, masa bakti 2010-2015. Yakobus Dua terpilih dalam Musyawarah daerah Dekopinda yang dilaksanakan di aula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Rabu (30/6) lalu.
Ketua Panitia Musda Dekopinda Kabupaten Ende, Wilhelmus Wangga kepada Flores Pos, Sabtu (3/7) mengatakan, setelah memilih Yakobus Dua sebagai ketua, forum musda juga telah membentuk kepengurusan untuk membantu ketua dalam menjalankan roda organisai lima tahun ke depan.
Komposisi lengkap kepengurusan yakni, Wilhelmus Wangga, Wakil Ketua Divisi Organisasi dan Pengembangan SDM, Vitalis Pio, Wakil Ketua Divisi Advi\okasi dan Fasilitasi. Yulita Londa, Wakil Ketua Divisi Perempuan, Pemuda dan Hubungan Daerah. Sekretaris, Yohanes Hebi dan Pemegang Kas, Maria Y Ceme. Dewan Penasehat terdiri atas Abrosius Sewe, Yakobus A Kota, Sakarias Uma Copa dan Cris Yosef Pae.
Yakobus Dua, ketua Dekopinda terpilih kepada Flores Pos mengatakan, sesuai fungsi dan tujuan maka Dekopinda Ende bertekad melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi, meningkatkan kerja sama antar koperasi dan antar koperasi dengan badan usaha lainnya. Dekopinda juga akan terus mengupayakan advokasi kepada pemerintah, lembaga tinggi negara dan masyarakat untuk memungkinkan koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian nasional.
Ke depan, lanjut Dua, Dekopinda Ende juga akan berupaya melakukan pembenahan terhadap organisasi guna penguatan dan pemantapan kelembagaan. Mengembangkan advokasi dan peningkatan kerja sama pemerintah, DPRD dan lembaga terkait lain. Akan juga diupayakan untuk rutin melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi peningkatan kemampuan sumber daya insani koperasi.
Diupayakan pula untuk melakukan pengembangan usaha dan sistem jaringan usaha koperasi serta pengembangan dan pemantapan kerja sama dalam rangka kemitraan usaha antara koperasi dengan koperasi dan koperasi dengan badan usaha lain.
“Kita juga akan berupaya melobi pemerintah agar ada peraturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat serta kemitraan usaha antarpengusaha besar dengan koperasi dan pengusaha kecil,” kata Dua.
Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Ende diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi koperasi yang ada di Kabupaten Ende untuk dapat diakui sebagai koperasi yang berbadan usaha. Dekopinda perlu memfasilitasi koperasi yang ada di Kabupaten Ende agar dapat mengurus badan hukumnya sehingga bisa menjadi sebuah badan usaha resmi yang diakui.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Yosep Ansar Rera saat membuka Musyawarah Daerah Dekopinda Kabupaten Ende di aula kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Rabu (30/6). Ansar Rera mengatakan, tercapainya sebuah koperasi yang berkualitas ditandai dengan koperasi yang memiliki badan usaha yang aktif. Namun sejauh ini, banyak koperasi yang belum diakui sebagai badan usaha karena belum memiliki badan hukum.
Sebuah koperasi yang sehat memiliki ciri membaiknya modal usaha dan memiliki kemampuan untuk menyediakan modal usaha sendiri. Keberadaan koperasi, lanjut Ansar Rera adalah untuk melayani anggotanya. Jika semua anggota sudah terlayani baru bisa melayani orang lain di luar koperasi.
Untuk Kabupaten Ende, ke depan diharapkan ada penambahan jumlah anggota koperasi dan juga penambahan wadah koperasi terutama koperasi perempuan. Jika Kalau sekarang baru 10 ke depan Dekopinda harus dorong agar tambah lebih banyak lagi. Koperasi perempuan harus sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu,” kata Ansar Rera. Langkah lainyang perlu didorong adalah revitalisasi koperasi. Harus membangkitkan semangat dan meningkatkan kualitas kelembagaan dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung perkembangan koperasi dan meningkatkan kompetensi usaha di bidang agrobisnis.
Langkah lainnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi yang bisa mengatur koperasi. Dia mencontohkan keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa-masa lalu yang beranggotakan mereka yang menimbang hasil di KUD. Saat diturunkan ketentuan bahwa anggota KUD yang harus menjadi pengurus akhirnya mereka yang menjadi pengurusdengan SDM yang terbatas. Akhirnya kepengurusan yang ada lemah dan KUD tidak berjalan dengan baik.
Isu mendasar lainnya di Ende, kata Ansar Reraadalah pemantapan kabupaten koperasi dan jika sepakat menjadi kabupaten koperasi maka harus menjadi tugas bersama untuk mendampingi koperasi agr bisa berjalan sesuai jiwa dan semangat koperasi. Pembinaan usaha kecil menengah juga harus terus dilakukan. Saat ini dengana danya kemudahan kredit usaha rakyat (KUR) dapat dimanfaatkan oleh koperasi.
Koperasi, lanjutnya, juga hrus berperan dalam mensukseskan gerakan swasembada pangan 2012 yang digalakan bupati dan wakil bupati Ende. Koperasi diarahkan untuk mendapatkan kredit dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
“Kita harapkan peran Dekopinda dalam setiap kegiatan ini,” kata Ansar Rera.
Ketua Dekopinda kabupaten Ende, Ambosius Sewe pada kesempatan itun mengatakan, Dekopinda memiliki peran strategis dalam mendukung, meningkatkan semangat gerakan koperasi di Indonesia, propinsi dan terkhusus di KabupatenEnde. Kedudukan Dekopinda adalah bagian integral Dekopin di mana tugas dan wewenangnya melaksanakan kebijaksanaan umum, menampung dan menyalurkan sapirasi koperasi di daeras. Selain itu menjabarkan program kerja Dekopin sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Dekopinda Kabupaten Ende dengan berbagai keterbatasan, lanjut Sewe telah berupaya mewujudkan peran strategisnya. Melalui Lapenkopda telah memfasilitasi meningkatkan SDM anggota koperasi melalui pendidikan anggota. Selain itu memfasilitasi peluang membuka jaringan usaha koperasi dengan mitra kerja yang lebih luas. Peningkatan advokasi dan koordinasi dengan mitra pemerintah dan DPRD dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM juga telah dilakukan. Juga dalam upaya peninfkatan peran wanita, pemuda koperasi dan pengembangan kemitraan dalam akses informasi dan teknologi koperasi.
Upaya mendukung Ende sebagai kabupaten koperasi dan mendukung GSP 2012, lanjut Sewe, Dekopinda Ende telah berkoordinasi, konsolidasi dsan pendataan anggota Dekopinda. Juga telah melakukan konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan koperasi daerah (Lapenkopda), koordinasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan temu usaha kemitraan antar koperasi yang memiliki usaha sejenis.
Sejauh ini, lanjut Sewe, patut diakui bahwa kesadaran anggota Dekopinda (69) koperasi masih sangat rendah terutama dalam menyiapkan dana mandiri untyuk membiayai kegiatan Dekopinda. “Hemat saya fenomena ini menjadi PR yang berat bagi pimpinan Dekopinda yang baru masa bhakti 2010-2015,” kata Sewe.
Dia berharap peran pemerintah dan DPRD Ende akan terus bertambah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program Dekopinda ke depan.
Ketua Panitia Musda, Wilhelmus Wangga pada kesempatan itu mengatakan, Dekopinda dapat terwujud jika gerakan koperasi tetap bersatu dan membuat dirinya menjadi kuat, efisien, produktif dan sungguh mengakar dalam masyarakat. Dengan demikian, koperasi baik sebagai badan maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat mampu megnhadapi tantangan yang kamin besar.
Dikatakan, sesuai rapat anggota Dekpin menetapkan pengesahan perubahan AD dan ART, rencana strategis 2010-2015 dan ditegaskan pula pengesahan pimpinan Dekopinda oleh Dekopinwil. Karena itu musda menjadi sangat penting dalam emngakomodasi kepentingan gerakan koperasi di tingkat wilayah dan kabupaten secara tepat dan melakukan penyesuaian organisasi tentang tata kerja Dekopin.
Wangga mengatakan, musda dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan penyatuan kekuatan untuk mengakomodasi kepentingan gerakan koperasi. Selain itu, musda juga untuk memilih dan memberhentikan pimpinan Dekopinda kabupaten Ende yang selanjutnya diusulkan untuk disahkan oleh pimpinan wilayah. Musda juga untuk membahas dan mensahkan program kerja dan anggaran Dekopinda serta menetapkan pokok-pokok pikiran dan kebijaksanaan Dekopinda Kabupaten Ende.
Menyelesaikan kuliah di Fakultas EKonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2001. Pernah bekerja sebagai wartawan di tabloid/mingguan SUARA FLOBAMORA tahun 2001-2002, Mingguan Buser Timur tahun 2002-2003, Mingguan Buser News tahun 2003-2004. sejak 2004 bekerja sebagai wartawan dan koordinator peliputan wilayah Kabupaten Ende untuk Harian Umum Flores Pos dan Mingguan Dian Ende. Sejak 31 Oktober 2011, hengkang dari HU Flores Pos dan bergabung bersama HU Victory News dan dipercayakan manajemen sebagai Redaktur Desk Humaniora.
Jabatan lain, pernah menjadi Ketua Perhimpunan Wartawan Flores (PWF). Telah Berkeluarga dan dikaruniai tiga orang anak. Nama istri Mathilda Lidja. Anak-anak, Carolina Ritya Bokilia, Rofinus Gilbertho Matur Bokilia, dan Johanes Geraldy Bokilia. Saat ini menetap di Kupang.