Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi hingga saat ini baru mencapai 651 orang dari 84 koperasi yang saat ini berkembang di Kabupaten Ende. Kondisi ini menunjukan bahwa kemampuan koperasi dalam menciptakan lapangan kerja relatif masih kecil.
Hal itu dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge dalam makalanya yang disampaikan dalam diskusi panel tentang peran koperasi menuju suksesnya GSP 2012 di Kabupaten Ende pada Senin (19/7) lalu.
Bupati Don Wangge mengatakan, pembangunan koperasi di Kabupaten Ende secara bertahap telah menunjukan kemajuan berarti, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aset, volume usaha dan sisa hasil usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi, lanjutnya, meningkat menjadi 84 pada tahun 2009 atyau bertambah 14 unit dibanding tahun 2007 yang hanya 70 unit koperasi. Sedangkan jumlah anggota pada tahun 2009 meningkat menjadi 25.588 atau mengalami kenaikan 18,81 persen. Pertambahan jumlah anggota koperasi, kata dia relatif besar terjadi pada periode 2008 yakni lebih dari 400 orang.
Kondisi ini, lanjut Bupati Don Wangge, terjadi karena meningkatnya kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan terutama kegiatan simpan pinjam dengan efektifnya dana bergulir untuk koperasi.
Volume usaha bidang koperasi pada tahun 2009, kata Don Wangge, mengalami peningkatan 28,97 persen menjadi Rp31 miliar. Kondisi ini pada tahun 2007 sebesar Rp24 miliar. Volume usaha koperasi ini setara dengan volume usaha menengah di Ende. Modal sendiri koperasi juga mengalami peningkatan 35,16 persen tahun 2007 yakni dari Rp17 miliar menjadi Rp24 miliar pada tahun 2009. modal luar juga mengalami hal yang sama bahkan sangat pesat yakni 144,70 persen tahun 2009. peningkatan modal luar ini sebgaiannya berasal dari dana bergulir yang difasilitasi pemerintah, subsidi BBM, APBD II. Stimuluan dari dana bergulir terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota untuk bertranssaksi dengan koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi.
Don Wangge mengatakan, sisa hasul usaha (SHU) juga mengalami kenaikan fantastis sebesar 83,08 persen pada tahun 2009. Hal ini mengakibatkan rasio profitabilitas koperasi yang diukur dengan modal sendiri meningkat dari 2,60 persen tahun 2007 menjadi 3,52 persen pada tahun 2009.
“Hal ini menunjukan fasilitasi dan dukungan penerintah dapat meningkatkan produktifitas dan profitabilitas serta meningkatkan layanan koiperasi kepada anggotanya,” kata Don Wangge.
Koperasi, kata Don Wangge, masih menghadapi berbagai kendala untuk pengembangan sebagai badan usaha. Diantaranya rendahnya tingkat profitabilitas koperasi, citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas serta bergantung pada program pemerintah. Selain itu, kendala yang dihadapi yakni kompetensi sumberdaya manusia koperasi relatif rendah serta kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Ende, Agustinus Wale Woe memaparkan, dalam rangka mewujudkan keberhasilan program gerakan swasembada pangan (GSP) 2012, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi memandang perlu mengoptimalkan pran koperasi dan kelompok pra koperasi dalam mengembangkand an memanfaatkanberbagai kekayaan potensi SDA produktif di sektor pertanian. Sangatlah ironis jika gerakan koperasi di daerah ini merasa enggan untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang bisnis di sektor agraris.
Ke depan, lanjutnya, diharapkan koperasi dan kelompok pra koperasi dapat membangun komitmen bersama melakukan langkah dan terobosan mengembangkan akses usaha di sektor agraris khsusnya meliputi aneka usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan usaha industri pengolahan bahan makanand an minuman lokal.
Jenis usaha koperasi di sektor agraris memang telah dilaksanakan beberapa koperasi khususnya koperasi unit desa (KUD), koperasi tani (Koptan) dan koerasi serba usaha (KSU). Namu usaha yang dilakukan masih dalam skala kecil dan belum mampu berkembang maksimal karena menghadapi permasalahan yang kompleks.
Permasalahn yang dihadapi seperti kualitas SDM pengurus yang masih rendah, keterbatasan permodalanm untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan dan nelayan. Sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan dan nelayan yang belum memadai, rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, peternakan dan nelayan. Kurangnya minat koperasi yang bergerak di bidang usaha produksi, distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
Pola pendekatan yang dilakukan dinas, kata Wale Woe adalah dengan metode kembali ke dasar dengan mengembangkan kembali produksi dan konsumsi pangan lokal dari, oleh dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh elemen koperasi serta masyarakat umumnya. Merngembangkan dan memanfaatkan potensi serta sumber daya pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan di masyarakat.
Hironimus Pala, Direktur Yayasan Tananua Flores dalam materi sanggahannya menegaskan, di Kabupaten Ende belum ada sinergisitas antar dinas. Setiap dinas membentuk kelompok masing-masing baik di Dinas Koperasi, Dinas Pertanian maupun di Dinas Perikanan. Jumlah kelompok ini, kata Nimus jika dibandingkan dengan jumlah kepala kelurga yang ada di Ende maka jumlah kelompoknya sudah terlampau banyak melebihi jumlah kepala keluarga yang ada.
Dikatakan, selain banyaknya kelompok yang dibentuk, banyaknya bantuan juga tidak dapat memberikan dampak karena banyak disalahgunakan. Penegakan aturan hukum bagi yang menyalahgunakan bantuan juga lemah sehingga penyalahgunaan terus terjadi. Menurutnya, jika ada penegakan aturan bagi yang menyalahgunakan bantuan jelas bantuan akan dimanfaatkan secara baik. Dalam kaitan dengan koperasi, selama ini banyak anggota koperasi yang ketika tidak ada uang dan bon baru larinya ke koperasi. Tetapi ketika membeli tunai sudah tidak lagi membeli di koperasi namun mulai lari ke toko dan kios. Kondisi ini juga yang membuat koperasi kita menjadi lemah.
Dalam kaitan dengan posisi tawar petani, Nimus Pala mengatakan, selama ini setiap petani menjual hasil pertaniannya sendiri-sendiri. Kondisi ini mengakibatkan posisi tawar para petani menjadi lemah. Namun jika dijual secara berkelompok atau melalui wadah koperasi maka jelas akan sangat membantu.
Untuk menyelesaikan semua persoalan ini, kata Nimus Pala, dibutuhkan pertobatan semua insan manusia di Kabupaten Ende. “Kalau tidak maka kita semua ikut menjual rakyat,” kata Nimus Pala. Ke depan, kata dia, kepada masyarakat jangan lagi ditawarkan soal isu kemiskinan, kelaparan tetapi yang harus ditawarkan adalah persoalan harga diri. Menurutnya, kemiskinan dan kelaparan erat kaitannya dengan harga diri. Banyak iorang tidak mau dikatakan miskin namun ketika ada bantuan mereka mau menerimanya karena itu persoalan harga diri harus selalu ditawarkan kepada masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar