Pertanian Belum Menunjukkan Produksi yang Tinggi

• Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Rakyat

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita yang perlu diwujudnyatakan melalui pembangunan di segala bidang. Hal senada menjadi tujuan dari pembangunan masyarakat di Kabupaten Ende. Dalam kaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah ini, sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor pertanian, namun sampai saat ini sektor pertanian belum menunjukkan produksi dan produktivitas yang tinggi guna mendukung peningkatan ekonomi rakyat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Ende, Yoseph Ansar Rera saat mewakili Bupati Ende, Don Bosco M Wangge membuka kegiatan apresiasi metodologi penyuluhan partisipatif dan fasilitasi FMA bagi tim penyuluh lapangan dan koordinator BPP di aula Hotel Safari, Rabu (6/7).

Ansar Rera mengatakan, kendati produksi pertanian belum optimal menunjukan produksi dan produktifitas yang tinggi, namun secara perlahan terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat ke arah kemajuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan nelayan kita dalam mengadopsi dan mengaplikasi teknologi baru, serta berbagai kendala lain yang berpengaruh pada kemajuan pembangunan pertanian didaerah ini.

Selama ini, kata Ansar Rera penyelenggaraan penyuluhan masih dalam skala proses pembelajaran saja. Belum terkait dengan kegiatan agribisnisnya. Sekarang akan diupayakan untuk merubah pola pikir dan pola tindak dari penyuluh pertanian lapangan yaitu tidak hanya belajar penyuluhan saja tapi mengarah ke pengembangan agribisnis. Oleh karena itu dalam pemberdayaan dan pembelajaran petani, pola pikir dan perilaku petani harus dirubah dari orientasi produksi yang hanya memasarkan apa yang diproduksi petani ke orientasi agribisnis yang memproduksi sesuai apa yang diminta pasar.

Dikatakan, lemitraan usaha pertanian perwujudan hubungan usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra yang saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. Saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya dan saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

Dalam kaitan dengan ketahanan pangan, katanya peran kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan sangat menentukan. Kelompok – kelompok tani dalam semangat kebersamaan hendaknya terus memperkuat kondisi ketahanan pangan rumah tangga setiap anggota, karena ketahanan pangan wilayah ditentukan oleh ketahanan pangan setiap rumah tangga yang ada di daerah ini.

“Pemerintah Kabupaten Ende telah mencanangkan gerakan swasembada pangan tahun 2012, dan kepada seluruh jajaran penyuluh pertanian di Kabupaten Ende dan seluruh pengurus Gapoktan, pengurus kelompok tani dan seluruh komponen yang terkait agar dapat bekerja lebih sungguh untuk mensukseskan program Ende swasembada pangan 2012,” kata Ansar Rera.

Upaya penguatan ketahanan pangan di wilayah kita bisa dicapai dengan meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal dan disisi lain kita mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras. Pola konsumsi yang terlalu terfokus pada beras sebagai sumber karbohidrat menunjukan bahwa apresiasi masyarakat terhadap pangan lokal masih relatif rendah. Padahal pengembangan ketahanan pangan seharusnya disesuaikan dengan potensi sumber daya alam, kelembagaan, budaya serta kearifan lokal yang ada.

Pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas berbagai komoditi unggulan lokal seperti tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan, juga harus terus dipacu dengan tujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam mengakses pangan sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Lahan kering dan lahan basah yang selama ini dibiarkan terlantar hendaknya diberikan dorongan dan motivasi kepada petani untuk dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan berbagai komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Antonius Tibu, Ketua Panitia yang juga Kasubdin Teknologi dan Informasi Pertanian pada BKP3 Ende mengatakan, dalam program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian (P3TIP) ini, selain pembangun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan perlengakapannya. Salah satu komponen dalam memperkuat penyelenggaraan penyuluhan yang berorientasi kepada kebutuhan petani adalah Farmer Managed Extension Activities (FMA) atau kegiatan penyuluhan yang dikelola langsung oleh petani. FMA ini merupakan proses pemberdayaan para petani, kelompok tani dan Gapoktan yang dirancang sebagai wahana pembelajaran bagi petani dalam pengembangan agribisnis di perdesaan dengan skala usaha ekonomi yang lebih menguntungkan.

Dengan dana hibah bank dunia setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut sebesar 20 juta lebih perdesa, diharapkan proses pembelajaran ditingkat petani berdampak pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sehingga usaha tani yang dikembangkan kedepan mensejahterakan petani beserta keluarganya.

Antonius mengatakan, realisasai keuangan yang bersumber dari FEATI sejak 2007-2010 telah mencapai Rp10,063 miliar. Tahun 2011 mendapatkan tambahan dana Rp3,9 miliar. Sedangkan kegiatan FEATI yang dikelola BKP3 dan BPTP NTT yang dialokasikan langsung ke kelompok tani juga cukup besar.

Dari alokasi dana itu, telah dibangun 12 unit BPP di 12 kecamatan dan tahun 2011 ini kembali dibangun tiga unit BPP di Maurole, Maukaro dan Lepembusu Kelisoke.

Dinas Koperasi Bangun Kerjasama Kemitraan Pemasaran Kakao

· Antara Koperasi dengan Mitra Kerja

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Dinas Koperasi dalam upayanya membantu pengembangan koperasi terutama dalam membantu pemasaran komoditi kakao di Kabupaten Ende, membangun pola kerjasama kemitraan koperasi. Dinas Koperasi dalam upayanya itu maka menggelar semiloka dengan tujuan menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama bagi koperasi, perusahaan swasta dan lembaga perbankan untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam bisnis pemasaran komoditi kakao. Juga untuk merumuskan naskah perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalam bisnis pemasaran komoditi kakao.

Semiloka yang dilangsungkan di aula Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, Sabtu (28/5) dibuka Asisten II Setda Ende, Don Randa Ma mewakili bupati Ende. Dalam sambutannya, Randa Ma menegaskan, pemerintah memandang penting kegiatan ini karena koperasi memiliki peran yang strategis membantu para petani dalam melakukan bisnis pemasaran komoditi kakao kepada pihak investor. Koperasi yang merupakan usaha bersama dan basis pemberayaan ekonomi rakyat sudah berurat akar di negeri ini karena kekuatan utama koperasi ada di pundak masyaakat yang menjadi anggotanya sebagai pelaku usaha ekonomi.

Koperasi, lanjut Randa Ma merupakan pilihan terbaik dijadikan wadah berhimpun para petani kakao di pedesaan dalam membangun relasi bisnis pemasaran komoditi kakao dengan investor yang berminat untuk bermitra. Dinas Koperasi sebagai leading sector harus proaktif dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dngan SKPD terkait, camat dan kepala desa/lurah dalam memfasilitasi seluruh Gapoktan, kelompok desa sasaran anggur merah, kelompok usaha PNPM serta kelompok usaha ekonomi produktif agar membentuk wadah kopersi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Anna Anni Labina dalam materinya pola kebijakan kerjasama kemitraan usaha koperasi dalam pemasaran komoditi kakao di Kabupaten Ende mengatakan, realita dewasa ini kakao merupakan komoditi unggulan dan sekaligus menjadi icon bagi Kabupaten Ende, karena mayoritas petani di daerah ini sudah menanam dan memproduksi kakao. Koperasi yang berkiprah di Kabupaten Ende memiliki peluang usaha yang cukup cerah untuk mengembangkan bisnis pemasaran komoditi kakao.

Bisnis pemasaran komoditi kakao yang dilakukan oleh koperasi, kata Anni Labina, belum mampu berkembang secara maksimal, karena masih dilaksanakan dalam skala kecil. Kondisi ini dipicu oleh berbagai permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Koperasi.Dalam menyikapi momentum peluang bisnis pemasaran komoditi kakao pada tahun 2011 ini pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende telah merancang langkah-langkah implementasi pola kerjasama kemitraan bisnis pemasaran komoditi antara koperasi dengan pengusaha swasta dan BUMN/lembaga perbankan.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan memandang penting dan mempunyai kepedulian untuk membangun komitmen kerjasama kemitraan bisnis Pemasaran Komoditi Kakao tersebut, sehingga dapat lebih memperkuat posisi tawar Koperasi sebagai wadah berhimpun para petani Kakao dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan para mitranya.

Dalam bisnis pemasaran komoditi kakao, masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi koperasi diantaranya belum adanya kesamaan persepsi dan komitmen dari berbagai pihak yang bergelut dalam bisnis pemasaran komoditi kakao. Belum terdapat jaringan kerjasama kemitraan usaha antara koperasi dengan para mitra bisnisnya dalam pemasaran komoditi kakao. Selain itu, rendahnya daya saing koperasi terhadap para pelaku usahayang lebih kuat dan sudah berpengalaman dalam bisnis pemasaran kakao.

Permasalahan lainnya yaitu keterbatasan kemampuan koperasi dalam mengakses informasi yang akurat tentang perkembangan harga kakao di pasaran, keterbatasan permodalan koperasi untuk mengembangkan bisnis pemasaran kakao. Sarana dan prasarana pemasaran kakao kurang memadai, pengelola koperasi dan masyarakat petani kurang memahami standart mutu kakao yang berlaku di pasaran. Ditambah lagi masih lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap standart mutu kakao (Quality Control). Belum terdapat regulasi di daerah yang melandasi dan mengikat kerjasama kemitraan dalam bisnis pemasaran kakao serta belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi kerjasama lintas sektor untuk membangun jaringan kemitraan dalam bisnis pemasaran kakao.

Kemitraan yang mau dibangun antara koperasi dengan mitra kerja bertujuan untuk mewujudkan kemitraan antara Koperasi sebagai badan usaha berskala mikro dan kecil dengan badan usaha berskala menengah dan besar. Selain itu mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara koperasi sebagai badan usaha berskala mikro dan kecil dengan badan usaha berskala menengah dan besar.

Mendorong terbentuknya Akses dan Struktur Pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Mencegah terjadinya penguasaan pasar atau monopoli dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang berdampak merugikan koperasi dan pelaku UMKM lainnya. Mengembangkan jaringan kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar (bergaining position) koperasi sebagai badan usaha berskala mikro dan kecil dengan badan usaha berskala menengah dan besar.

Pola kebijakan yang dianut dalam kemitraan adalah kebijakan penumbuhan iklim usaha di mana pemerintah daerah berupaya senantiasa menciptakan dan menumbuhkan Iklim Usaha dengan menempuh Langkah-langkah Kebijakan meliputi aspek dukungan kelembagaan/manajemen usaha, aspek pengembangan sarana dan prasarana, aspek informasi pengembangan usaha, aspek kemitraan, aspek legalitas perijinan usaha, aspek kesempatan/peluang berusaha, aspek pendanaan dan aspek promosi dagang. Pihak dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan dan menumbuhkan iklim usaha, sehingga dapat berjalan dengan kondusif.

Strategi pengembangan usaha koperasi, pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha/bisnis koperasi melalui beberapa strategi, antara lain pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan riset, desain dan teknologi, pengembangan produksi dan pengolahan, pengembangan pemasaran dan pengembangan layanan jasa pendampingan (Bussiness Development Service Provider/BDSP).

Pola kemitraan pemasaran, kerjasama kemitraan dalam bisnis pemasaran komoditi kakao antara koperasi dengan para mitra bisnisnya dapat dilaksanakan dengan beberapa pola, antara lain pola inti – plasma, pola sub kontrak, pola waralaba, pola perdagangan umum, pola distribusi dan keagenan, pola bagi hasil, pola kerjasama operasional, pola usaha patungan (joint venture) dan pola penyumberluaran (out sourcing).

115 Hektare Sawah di Wewaria Terancam Tidak Dapat Diolah

· * 15 Meter Saluran Irigasi Rusak Parah

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Rusaknya saluran irigasi Mautenda I yang terdapat di Desa Fataatu Kecamatan Wewaria sangat memberatkan warga petani di sekitar daerah irigasi. Rusaknya saluran irigasi Mautenda I ini mengakibatkan areal sawah yang ada di jalur irigasi tersebut praktis tidak dapat diolah terutama pada musim kemarau.

Hal itu dikatakan Camat Wewaria, Cosmas Ketu Kiri kepada Flores Pos di Ende, Kamis (28/4). Cosmas Ketu mengatakan, saluran irigasi Mautenda I tersebut rusak akibat diterjang banjir pada 4 April 2011 yang lalubanjir yang menerjang mengakibatkan saluran irigasi Mautenda I putus total sepanjang 15 meter. Kerusakan tersebut, lanjutnya juga terjadi karena saluran irigasi yang dibangun sejak tahun 1980-an tersebut berada tepat pada pinggir jalur aliran kali Loworongga.

Dinas Pekerjaan Umum, lanjutnya setelah mendapatkan laporan sudah langsung turun memantau kerusakan yang terjadi. Namun, dari pemantauan itu, hingga saat ini belum ada tindaklanjut. Saluran irigasi yang rusak belum juga diperbaiki.

Dikatakan, kondisi sawah warga yang ada di jalur irigasi Mautenda I hingga saat ini masih dapat diolah. Hal itu karena saat ini curah hujan masih mencukupi untuk mengairi sawah. Namun jika saluran irigasi tersebut tidak cepat diperbaiki maka praktis sawah yang ada di jalur saluran irigasi Mautenda I di Desa Fataatu tidak dapat dikerjakan. “Kalau sampai musim kemarau nanti saluran irigasi ini belum diperbaiki maka praktis akan gagal tanam karena sawah tidak dapat diairi,” kata Cosmas Ketu.

Cosmas Ketu mengatakan, agar ancaman tidak dapat diolahnya sawah warga dapat teratasi maka saluran irigasi Mautenda I yang rusak total sepanjang 15 meter itu harus segera diperbaiki. Dinas teknis terkait yakni Dinas PU diharapkan dapat segera memperbaiki saluran irigasi yang rusak tersebut.

Arminus Wuni Wasa, anggota DPRD Ende dari Partai Demokrat mengatakan, daerah saluran irigasi Mautenda yang dibangun pemerintah itu bertujuan untuk membantu petani di daerah tersebut. Rusaknya saluran irigasi ini praktis akan sangat berdampak pada tingkat produktifitas hasil pertanian warga. Kondisi ini juga jelas akan berdampak pada sukses tidaknya program yang dicanangkan pemerintah yakni gerakan swasembada pangan (GSP) 2012.

Karena itu, lanjut Armin, agar petani tidak dirugikan dan program yang dicanangkan pemerintah bisa mencapai sukses, tidak ada kata lain selain memperbaiki saluran irigasi yang rusak tersebut. Menurutnya, kejadian rusaknya saluran irigasi Mautenda merupakan akibat bencana banjir maka itu tidak saja menjadi tanggungjawab Dinas PU namun juga menajdi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apalagi, hingga saat ini, penanganan bencana yang terjadi di wilayah utara Ende sama sekali belum dilakukan. Segala kerusakan yang timbul akibat bencana belum dapat diperbaiki.

Pemerintah, lanjutnya dapat memanfaatkan dana tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Hal itu, lanjut Armin mendesak untuk dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga petani di jalur irigasi Mautenda I Desa Fataatu. “Dana tanggap darurat kan ada. Ini rusak karena bencana jadi pemerintah bisa perbaiki dengan dana tanggap darurat,” kata Armin.

Warga Detusoko Barat Kembangkan Demplot Pertanian Organik

• Kerjasama Perusahaan Agrokompleks Organik Natural Nusantara

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kecamatan Detusoko bekerjasama dengan perusahaan Agrokompleks Organik Natural Nusantara mengembangkan demplot pertanian organik di Desa Detusoko Barat. Uji coba awal ini dilakukan di areal persawahan milik Kepala Desa Detusoko Barat, Stanislaus Satu di Dusun Woloone.

Hal itu dikatakan Camat Detusoko, Emanuel Laba kepada Flores Pos, Rabu (12/1). Eman Laba mengatakan, demplot pertanian organik ini dilakukan bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan bupati dan wakil bupati Ende.

Langkah ini, lanjut Laba juga bertujuan untuk meningkatkan produksi padi sawah di sekitar wilayah Kecamatan Detusoko yang saat ini produksi padinya stagnan. Rata-rata hasil produksi per hektare 2,5 ton. Langkah ini, kata dia juga untuk mengatasi degradasi lahan akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan yang pada akhirnya mengakibatkan musnahnya jasat renik penguarai tanah seperti cacing sehingga menurunkan tingkat kesuburan tanah.

Lahan sawah yang dimanfaatkan untuk demplot, kata Laba seluas satu hektare masing-masing lahan pertama seluas 85 are dan lahan kedua seluas 15 are. Pada tahap awal pengembangan demplot ini dilakukan setelah lahans awah selesai dibajak. Aplikasi organik yang dilakukan adalah penerapan pupuk dasar dan steril hama menggunakan produk Nasa yang berasal dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan pupuk kimia.

Benih padi yang digunakan, lanjutnya adalah benih padi jenis bengawan yang baru akan dipanen lima bulan kemudian setelah tanam. Proses demplot ini, kata Laba, akan terus berlanjut seturut perkembangan usia padi. Aplikasi organik ini selanjutnya akan diberikan sat perangsang tumbuh, pemberian pupuk daun, perangsang buah dan pengendalian hama. “Semuanya dari bahan organik hasil produksi pabrik yang penemuannya oleh anak-anak Indonesia di Yogyakarta,” kata Eman Laba.

Yos Jarawaru, Leader Nasa Ende mengatakan, pihaknya sangat mendukung gerakan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah dan sejalan dengan program Departemen Pertanian tentang go organik. Pihaknya mencoba penerapan pertanian organik pada setiap lahan pertanian guna meningkatkan produksi pertanian para petani.

Jarawaru mengatakan, pertanian organik tidak semata dilakukan di daerah subur karena produksi Nasa dapat diterapkan pada lahan ekstrim seperti lahan berpasir di tepi pantau maupun pada lahan-lahan kritis. Produk Nasa, lanjutnya dapat diterapkan pada usaha pertanian dalam arti luas yakni pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, holtikultura dan kehutanan. Produk Nasa disebut produk agrokompleks organik dan dapat diterapkan pada lahan ekstrim berpasir dan lahan kritis.

Demplot di Detusoko Barat ini, lanjutnya merupakan kelanjutan sosialisasi pertanian organik yang telah dilakukan bersama dengan camat Detusoko pada rapat koordinasi tingkat kecamatan di Desa Rangga, Mukureku Wolotolo Tengah dan Desa Rateroru. Dia berjanji akan terus memberikan pendampingan bagi anggota Gapoktan sampai panen sehingga hasilnya dapat diukur bersama.

Kepala Desa Detusoko Barat, Stanislaus Satu mengatakan dia menjamin hasil demplot dapat meningatkan produsi padi. Jika hasilnya baik, kata dia, pihaknya akan menggerakan seluruh petani di desanya untuk menerapkan pertanian organik Nasa.

Tuju Desa di Kota Baru Alami Gagal Tanam

• Akibat Hujan Berkepanjangan

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sebanyak tuju dari 11 desa di kecamatan Kota Baru mengalami gagal tanam. Hal itu terjadi karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan terjadi hujan berkepanjangan sehingga petani lahan kering atau ladang tidak dapat mempersiapkan lahannya untuk ditanami.

Hal itu dikatakan Camat Kota Baru, Gabriel Dallakepada Flores Pos di lantai dua kantor bupati, Selasa (21/12). Gabriel Dalla mengatakan, para petani di tuju desa ini pada tahun 2010 tidak bisa membuka kebun. Pengelolaan lahan kering yang bergantung pada hujan ini tidak dapat dilakukan karena hujan berkepanjangan sehingga mereka tidak dapat memeprsiapkan lahan pertanian mereka untuk ditanami.

Dikatakan, normal;nya pada bulan September para petani sudah mulai membuka lahan dan mempersiapkan untuk ditanami. Namun akibat hujan berkepanjangan, hal itu tidak dapat dilakukan. Karena kebun tidak disiapkan maka jelas mereka mengalami gagal tanam karena tidak dapat menanam di lahan yang belum disiapkan itu. Padahal, pada bulan Desember ini mereka sudah harus menanam.

Kondisi agak berbeda terjadi di empat desa lainnya yakni Desa Kota baru, Tou Timur, Tou Barat dan Desa Hangalande. Mengingat daerah-daerah ini memiliki lahan basah maka mereka tidak mengalami kesulitan dalam menanam.

Diakuinya, kondisi pangan masyarakat di tuju desa ini hingga bulan Desember m,asih cukup. Namun dikhawatirkan ketika memasuki awal tahun 2011 kondisi pangan akan mengalami penurunan. Karena itu, kepada masyarakat dia telah mengimbau untuk beralih ke tanaman lain selain padi yang cocok dengan kondisi di daerah mereka masing-masing guna mengantisipasi kondisi pangan di tahun 2011.