Isi Liburan Sekolah Jadi Penggali Pasir

Oleh Hieronimus Bokilia

Matahari mulai bergerak. Sedikit lagi matahari akan berada tepat di atas kepala. Bunyi gemerisik sekop saat beradu dengan batu dan kerikil menjadi suara penghibur siang itu. Tiga orang anak manusia sedang serius. Sejurus mereka mengangkat kepala saat klakson sepeda motor saya bunyikan. Setelah tersenyum sejenak ke arahku ketiganya kembali serius menekuni pekerjaan masing-masing. Panas menyengat bukan penghalang. Mereka begitu asyik menikmati apa yang sedang mereka lakukan. Saya terhenyak seolah-olah disekiling mereka ada kipas angin yang membuat mereka bekerja tanpa henti dan tidak mempedulikan teriknya matahari. Siang itu panas begitu terik padahal penunjuk waktu di handphone saya baru menunjuk pukul 11.30.

Hari itu Sabtu (27/9). Tanpa sengaja saya menyusuri jalanan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Rate. Sepanjang jalan menuju lokasi TPA sejak berada di ujung kampung, aroma sampah sudah mulai tercium. Sampah berserakan sepanjang jalan. Padahal TPA masih jauh. Tujuan saya waktu itu mau menghadiri kegiatan penyaluran bantuan paket ramadhan dari Yayasan Al Imam. Namun seperti orang tanpa tujuan saya terus menyusuri jalan menuju TPA Rate. Sekembalinya saya dari TPA Rate saya mencoba singgah di tempat mereka menggali pasir.

Hamdan Muhamad (30), Iksan dan Aladin masing-masing berusia sebelas tahun asyik menggaruk dan mengumpulkan pasir. Sejenak Iksan dan Aladin menghentikan kerja sejenak saat saya hampiri. Hamdan mengeluarkan sebatang surya 12 dari kantung plastik putih di dekat tumpukan batu. Dia lalu membakar dengan korek api dan menghirup asap surya 12 dan mengepulkan asapnya. Iksan dengan alat penggaruk di tangan kembali melanjutkan kerjanya. Mengenakan baju merah hitam khas klub bola Italia AC Milan, dia terus menggaruk kerikil dan batu kecil yang ada di pasir. Dia berupaya memisahkannya dari pasir yang baru dikoreknya. Setelah selesai disisir memisahkan kerikil bersama Aladin yang siang itu mengenakan baju tanpa lengan, Iksan mulai menyekop pasir dan memindahkannya perlahan-lahan ke tumpukan pasir yang sudah mulai tampak meninggi dua langkah dari tempat mereka mengorek pasir. Iksan dan Aladin dua siswa SDI Paupanda I Kecamatan Ende Selatan. Mereka dua sekarang duduk di kelas lima. Siang itu mereka tidak sekolah. Iksan bilang sekarang sedang libur lebaran. Untuk isi masa liburan mereka membantu Hamdan abang mereka menggali pasir.

Iksan dan Aladin sibuk kerja. Saat beberapa kali saya jepretkan kamera ke arah mereka, keduanya tidak berpaling. Iksan dengan penggaruk terus memisahkan kerikil. Aladin yang beberapa kali menggoda Iksan karena saya potret tapi dia hanya menyeringai dan terus melanjutkan kerja. Hamdan bilang pasir yang mereka kumpul itu untuk mereka dua. Tidak gabung degan yang dia kumpul. Kalau sudah banyak mereka jual sendiri. Uangnya untuk mereka. Saat saya tanya uangnya mau buat apa. Spontan Aladin bilang uang jual pasir mereka mau pakai untuk beli beras. Jawaban singkat Aladin itu membuat saya sempat termenung. Saat usia saya sebelas tahun 21 tahun silam, tidak pernah terbayang sedikitpun pikiran untuk cari uang bantu orang tua. Hal itu mungkin juga terjadi pada anak-anak Kota Ende lainnya yang sebaya dengan Iksan dan Aladin. Ada yang mengisi waktu libur dengan bermain playstation di rumah atau di rental-rental, ada juga yang bermain sepeda berkeliling Kota Ende. Ada anak seusia mereka juga hanya berpikir bagaimana menghabiskan jatah uang jajan yang diberikan orang tua mereka tiap hari.

Tapi kondisi itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan dua bocah ini. Mereka berdua sudah berpikir bagaimana mencari uang untuk beli beras. Dua sisi kehidupan yang berbeda sekali. Di satu sisi ada anak yang hanya mau menghabiskan uang dari orang tua. Di sisi yang lain ada anak seusia mereka yang banting tulang cari uang apalagi cari uang untuk beli beras. Beberapa kali saya memuji ketegasan sikap keduanya. Iksan dan Aladin hanya tersipu sambil melanjutkan kerja mereka menggaruk dan menyekop pasir.

Hamdan bilang, Iksan dan Aladin keponakanya baru dua hari kerja gali pasir. Kebetulan mereka sedang libur sekolah. Hamdan sebelumnya kerja sebagai buruh proyek bangunan. Bayaran per hari hanya Rp40 ribu. Kerjanya nonstop sampai sore. Hanya isirahat jam 12.00 untuk makan siang. Jam 12.30 atau jam 13.00 sudah harus lanjutkan pekerjaan. Dengan kerja penuh tapi penghasilan tidak seberapa Hamdan akhirnya berhenti dari buruh proyek dan memilih jadi penggali pasir. Tiap pagi dia berangkat dari rumahnya di Rate Kelurahan Tanjung. Kerja gali pasir dilakoni sampai pukul 10.00. tapi kadang sampai jam 12.00 baru dia pulang ke rumah untuk istirahat dan makan. Kerja baru dia lanjutkan sekitar pukul 16.00 atau jam empat sore. Hamdan bilang satu hari dia bisa kumpulkan pasir satu reit dum truk. Dia tidak tahu persis berapa kubik tapi dia kira-kira bisa sampai tiga atau empat meter kubik per hari. Satu reit pasir itu dia jual Rp150 ribu. Selain kumpulkan psir, Hamdan juga kumpul batu. Harga batu juga sama Rp150 ribu tiap reit. ”Tiap hari selalu ada truk yang datang muat. Kadang truk langsung muat biar saya tidak ada. Mereka sudah langganan.”

Dia bilang kalau satu hari ada truk yang muat pasir dan batu dia bisa dapat Rp300 ribu. Tapi kalau hanya muat pasir hanya dapat Rp150 ribu. Tapi dia bilang kerja sebagai penggali pasir malah lebih enak walau harus kuras banyak tenaga. Kerja jadi tukang gali pasir, Hamdan bilang lebih santai. ”Mau kerja, kerja. Mau istirahat, istirahat. Tidak ada yang perintah.” Penghasilan juga malah jauh lebih baik dibanding menjadi buruh proyek. Kalau pasir laku tiap hari, sudah dipastikan uang Rp150 ribu masuk kantung. Belum lagi kalau batu juga laku sudah pasti tiap hari Rp300 ribu dikumpulkan. Tapi dia bilang kerja gali pasir memang pekerjaan berat dan menguras tenaga namun dia menikmatinya.

Saat itu dua truk beriringan melintas di depan jalan tempat mereka kumpul pasir. Hamdan bilang truk itu mau pergi angkut pasir di langganan mereka yang agak jauh dari situ. Sepanjang jalan itu memang ada beberapa tempat galian pasir. Ada tumpukan pasir dan batu yang dionggok menunggu diangkut truk. Hamdan bilang, kendati banyak tempat galian pasir tapi dia selalu dapat jatah satu reit tiap hari. Penggali asir yang lain dia anggap bukan saingan. Rejeki tiap oang beda-beda. Dia optimis tiap hari pasti ada truk yang datang mengangkut pasir yang dia kumpul. Semula saya pikir lokasi dia menggali pasir itu milik orang. Dia hanya penyewa. Tapi Hamdan bilang lokasi menggali pasir itu miliknya sendiri jadi tidak perlu bayar ke orang lain lagi. Penghasilan dari menggali pasir murni untuknya sendiri.

Saya sempat membuat kalkulasi. Kalau satu hari Hamdan bisa jual satu reit pasir maka kalau satu minggu dia kerja enam hari maka dia sudah bisa kumpul Rp900 ribu. Kalau satu bulan maka dia sudah bisa kumpulkan Rp3,6 juta. Penghasilan yang fantastis menurut saya. Saya lalu bandingkan saat Hamdan jadi buruh proyek. Kalau satu hari kerja dia dapat upah Rp40 ribu, dalam seminggu dia hanya mengumpulkan Rp240 ribu dan sebulan dia baru mengumpulkan Rp960 ribu. Upahnya sebulan di buruh proyek sebanding dengan hasil dia menggali pasir selama satu minggu. Dan hasil itu baru bisa sebanding dengan penghasilan Hamdan sebulan kalau dia bekerja selama empat bulan lagi. Maka pilihan Hamdan banting setir jadi penggali pasir memang bukan keputusan sia-sia tapi sudah membuktikan hasil yang jauh lebih baik.

Saat saya tanya penghasilan dari gali pasir untuk apa, Hamdan hanya bilang untuk penuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya anak sekolah belum ada karena anaknya masih kecil. Istrinya Erna hanya ibu rumah tangga. Tapi istrinya tidak bantu dia bekerja. Tiap hari dia sendiri yang kerja sedangkan istrinya di rumah menyiapkan makan siang dan mengurus rumah.

Hamdan bilang, kerja apa saja tidak jadi soal. Terpenting menurut dia adalah kemauan karena dia berprinsip kalau ada kemauan semuanya bisa diatasi. Benar juga apa ang dikatakan Hamdan. Sesulit apapun hidup ini tapi kalau tgar kita hadapi semua kesuitan bisa teratasi. Hamdan, Iksan dan Aladin poter hidup penggali pasir yang terus menghadapi kerasnya hidup ini. Menikmati kerja merupakan pelajaran dari Iksan dan Aladin yang diusia sebelas tahun tidak lagi menghiraukan teriknya matahari yang membakar tubuh. Hamdan, Iksan dan Aladin tersenyum saat saya pamit pulang. Saat saya starter motor mereka masih memandang ke arah saya. Ketika saya mulai membalikan motor mereka kembali asyik dengan pekerjaan mereka masing-masing tanpa menghiraukan teriknya mentari pukul 12.20 saat mentari mulai merayap di atas ubun-ubun siang itu.

• Uluran Kasih Buat Yulita Soga

Semuanya Tuhan yang Bantu

Oleh Hieronimus Bokilia

Rinto tak kuasa menahan haru. Matanya berkaca-kaca. Tak lama berselang dia mengangkat ujung bajunya menyeka air mata yang tak kuasa dibendung lagi itu. Hari itu, Minggu (21/9), ada donator dari Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) yang datang ke rumah bapak kecilnya mengantarkan bantuan. Saat menerima uluran kasih pembaca Kompas itu wajahnya murung. Kegembiraan tak Nampak di wajahnya walau sebentar lagi derita anaknya akan sirna lewat uluran tangan pembaca Kompas nan budiman. Tapi murung yang nampak di wajahnya bukan kesedihan namun keharuan yang tak pernah disangka olehnya. DKK bersedia membiayai seluruh ongkos perawatan anaknya yang hari Minggu itu juga harus turun ke Ende bersama donator dari Jakarta untuk terbang ke Kupang Senin (22/9) pagi dengan pesawat Merpati.

Rinto atau lengkapnya Yosep Risanto Babho adalah ayah dari Yulita Soga, bayi malang yang dilahirkan tanpa anus 30 Juli 2008 silam di Puskesmas Riaraja Kecamatan Ende. Yulita yang baru disadari tidak memiliki anus enam hari setelah berada di dunia dan menghirup udara bebas di rumahnya itu hanya pasrah menghadapi nasibnya. Rinto ayahnya dan Domitila Ga’a ibunya yang sehari hari hanya bekerja sebagai petani tidak mampu berbuat banyak setelah tahu biaya untuk mengatasi kelainan anak pertama mereka itu harus membutuhkan biaya besar. Rp28 juta angka yang sangat fantastis bagi Rinto. Setelah tahu besarnya biaya itu, setiap hari dia hanya termenung dan minder di tengah masyarakat. Apalagi, penyakit yang dialami anak pertamanya buah kasih dia dan sitrinya itu merupakan penyakit langka dan baru pertama terjadi di Dusun Boa, Desa Wolokaro, Kecamatan Ende.

Tapi kegalauan keluarga besar di Dusun Boa, Desa Wolokaro perlahan-lahan mulai terkuak. Hadirnya Winarto Siswohadidjojo, seorang staf Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) membawa berkash tidak saja bagi Yulita yang terbaring lemah tanpa anus tapi juga keceriaan di wajah warga Dusun Boa. Sukacita mewarnai rumah Sebastianus Seo, bapak kecil Rinto saat menyambut kehadiran Winarto yang didampingi Samuel Oktora, wartawan Kompas yang bertugas di Ende. Kehadiran Winarto seakan menghilangkan semua derita yang selama ini mulai menghantui Rinto dan keluarga besarnya. Winarto bilang, saat berita kondisi bayi Yulita muncul di Kompas, banyak pembaca yang mengontak dan mau membantu. Mereka minta agar bayi Yulita segera dibantu sampai tuntas. Pembaca Kompas tergerak untuk menangani bayi Yulita supaya normal. Kasus seperti ini, sering ditemui dan harus ditangani secara kedokteran. Kepada keluarga Rinto, dia sempat menanyakan apakah mereka bersedia ditolong dan jika mereka benar-benar bersedia maka dengan dana dari DKK dia ingin menolong Yunita agar bisa normal kembali dan untuk langkah awal akan dibuat saluran sementara melalui operasi colostomy. Setelah itu, baru dibuat untuk menjadi normal kembali. Dia juga meminta agar penanganan terhadap bayi Yunita harus segera ditangani. “Saya pikir lebih cepat lebih bagus kalau ndak nanti kasihan.”

Dia bilang, saat tiba di Ende, dia sudah berencana untuk langsung membawa bayi Yulita bersama orang tuanya ke Kupang untuk perawatan. Bahkan tiket ke kupang sudah dibelikan. Dia bilang ke Rinto untuk tidak usah khawatir karena dia ada selalu disamping mereka untuk membantu. “Saya ini hanya perantara. Semuanya Tuhan yang bantu melalui tangan saya. Jangan khawatir.” Kepada keluarga Rinto, Winarto bilang mereka tidak usah khawatir soal biaya karena seluruh pembiayaan ditangani oleh Dana Kemanusiaan Kompas mulai dari biaya transport ke Kupang, biaya hidup di Kupang sampai seluruh biaya perawatan bayi Yulita menjadi tanggungjawabnya.

Dana Kemanusiaan Kompas merupakan dana yang dihimpun dari para pembaca Kompas yang peduli terhadap bencana alam dan para penderita yang kesulitan. Dia bilang, Kompas merupakan surat kabar yang dibaca oleh banyak orang. Dari pembaca Kompas itu mereka menyisihkan rejeki dan ditampung oleh DKK. “Kami perpanjangan tangan dari pembaca Kompas untuk menolong musibah bencana dan seperti ini.” Bentuk kepedulian pembaca untuk membantu yang terkena musibah. DKK, kata Winarto sudah sering membantu korban bencana. Di Aceh misalnya, saat ini dengan DKK sedang membangun sekolah. Di Mentawai sedang membantu korban gempa membangun. Tapi di Mentawai agak aneh. “Biar rumah mereka masih gubuk tetapi yang penting gereja mereka harus megah.” Winarto bilang, dia sudah sering ke mana-mana membantu orang sudah. Bahkan ada satu anak yang pernah ditolong memanggilnya kakek dan meminta dikunjungi. “Dengan bangganya anak korban tabrak kereta api ini bilang dia sudah bisa main bola dengan kaki palsunya dan minta dibelikan bola. Ada lagi satu anak yang kena penyakit tipus dan ususnya harus dioperasi. Saat dibantu dia hanya katakana kalau besar nanti mau jadi supirnya saya. Saya bilang jangan. Kamu harus jadi pengusaha sukses dan punya mobil. Saat lihat saya jalan di jalan panggil naik mobil.”

Terhadap Yulita, dia hanya berharap operasi awalnya ini berjalan mulus. Dia juga berharap suatu saat nanti saat Yulita sudah mulai tumbuh dewasa dia masih berkesempata bertemu Yulita. membantumau dengan . secepatnya ingin dterjadi Mereka dana bantuan itu

Untuk membantu Yulita ini, kata Winarto, DKK tidak memberikan dalam bentuk uang. Dia khawatir kalau diberi dalam bentuk uang takutnya saat perawatan dan operasi dananya malah tidak cukup. Atau lebih parah lagi kalau dananya tidak dimanfaatkan untuk mengurus kesehatan Yulita. Jadi DKK membantu semua perawatan Yulita sampai normal kembali. Perawatan yang akan dilakukan di Kupang itu merupakan perawatan awal. Membutuhkan jangka waktu 5-6 hari dan semua biaya perjalanan dari Ende-Kupang pergi pulang, biaya hidup selama di Kupang dan ongkos perawatan Yulita menjadi tanggung jawab DKK. Winarto bilang, setelah kembali, akan terus dipantau dan setelah Yulita sudah agak besar baru dilanjutkan operasinya untuk membuat anus permanen. “Jadi tidak usah khawatir. Semuanya kami akan urus. Di Kupang juga nanti tidak usah khawatir. Ada wartawan kami di Kupang.”

Melihat kemurungan yang ada di wajah Rinto, Winarto bilang tidak usah malu atau murung. Kejadian seperti ini bisa terjadi di mana saja dan kepada siapapun. Tidak usah khawatir karena di Kupang semuanya kita yang atur dan siap membantu seluruhnya.

Sebastianus Seo, bapak kecil Rinto bilang, awalnya Rinto tidak tahu harus buat apa. Setelah tahu biaya operasi sampai Rp28 juta. “Dia tidak bisa buat apa-apa dan hanya bisa diam. Saya panggil dia Tanya kenapa hanya diam. Dia bilang tidak ada uang.” Rinto, kata Seo punya niat untuk operasi Yunita tapi tidak tahu harus buat bagaimana karena dana tidak ada. Saat itu, dia kembali Tanya ke Rinto, untuk melalui perantara media massa agar ada yang prihatin untuk bantu apakah mereka malu atau tidak. Waktu itu Rinto hanya pasrah. Akhirnya berupaya menghubungi media dan akhirnya dimuat di media seperti Kompas, RCTI, RRI dan Pos Kupang. Setelah itu, minta adik hubungi Flores Pos untuk membuka dompet peduli. Tapi sebelum itu semua dibuat, sekarang datang bapa WEinarto untuk membantu. “Kami sangat terima kasih. Kami tidak tahu harus balas dengan apa. Kami tidak bisa balas bantuan ini. Kami hanya berdoa semoga Tuhan memberkati mereka yang sudah membantu cucu kami ini.”

Rinto saat diajak bicara belum mampu menahan keharuannya. Dia hanya bilang tidak pernah sangka kalau bantuan datang begitu cepat bahkan orang dari Jakarta yang datang. “Saya sudah pasrah. Tapi ternyata masih ada orang baik yang mau tologn anak saya. Saya senang sekali dan terima kasih banyak.” Sambil menyeka air matanya, rinto memikul tas didampingi istrinya.

Hari Minggu itu adalah hari bahagia bagi Yulita. Jika di Ende, 500-an anak sekolah menyambut Tuhan lewat komuni suci pertama maka bagi Yulita dia merasakan kehadiran Tuhan lewat tangan Winarto yang dipercayakan pembaca Kompas menyalurkan bantuan bagi Yulita. Menumpang Nisan Terano warna silver, hal yang pertama kali dialaminya, Yulita bersama ayahnya Rinto dan Domitila Ga’a ibunya menuju Ende yang berjarak 14 kilometer dari Wolokaro. Senin pagi kemarin Yulita bersama kedua orang tuanya didampingi Winarto telah terbang ke Kupang. Perawatan terjamin diharapkan menanti Yulita. Kesembuhan jadi asah kedua orang tuanya dan jga keluarganya di Dusun Boa, Desa Wolokaro yang tentunya menanti gelisah kembalinya Yulita. Doa kami bersamamu Yulita. Kami nantikan engkau kembali dalam keceriaan.

Resiko Bencana dan Kerja Kemanusiaan

Dari Workshop Peran Media dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Tanggap Darurat (2)
Oleh Hieronimus Bokilia

Omong soal bencana, tentu semua kita akan ingat kesulitan dan kesusahan para korban. Semua kita tentu akan tergerak hati dan mau mengulurkan bantuan kepada para korban apapun bentuknya. Ada yang mau turun langsung ke lokasi ada pula yang mengumpulkan bantuan dari para donator dan menyerahkan langsng kepada para korban. Ada pula yang menyerahkannya melalui perantara. Media massa dalam kerja-kerja kemanusiaan dalam membantu korban bencana alam, juga tak jarang membuka dompet amal atau dompet peduli bencana. Bantuan yang dikumpulkan dari para donator lalu diserahkan kepada para korban.
Butu Ma’dika pada hari kedua workshop mencoba menggugah peserta dalam materinya tentang pengantar pengurangan resiko bencana sebagai bagian dari kerja kemanusiaan. Dia memaparkan kondisi kebencanaan dunia yang trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banjir berada pada urutan pertama dengan total 152 kasus pada tahun 2007, menyusul angin topan dengan 75 kasus, kemudian tanah longsor dengan 56 kasus menyusul banjir dan tanah longsor beruntun sebanyak 45 kasus. Pada urutan berikutnya diikuti gelombang pasang atau abrasi dengan 12 kasus, gempa bumi 12 kasus, kegagalan teknologi enam kasus dan letusan gunung berapi empat kasus. Dari sekian jenis bencana itu, total korban yang menderita dan menungsi mencapai 1.941.597 dengan jumlah terbanyak akibat bencana banjir sebanyak 1.561.640 jiwa.
Ma’dika mengatakan, dalam penanganan bencana diperlukan adanya perubahan paradigma dimana bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko. Perlindungan Masyarakat merupakan hak asasi rakyat, bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah dan dalam penanganan bencana bukan lagi tanggungjawab pemerintah saja tetapi menjadi urusan bersama masyarakat ata menjadi urusan semua orang.
Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana menurut Kerangka Aksi Hyogo (HFA) 2005-2015, sesuai kesepakatan internasional antara 168 negara dan lembaga-lembaga multi-lateral yang mencakup tiga tujuan strategis, lima prioritas aksi dan beberapa saran implementasi serta aksi tindak lanjut dalam bidang pengurangan risiko bencana. Tiga tujuan strategis mencakup mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, rencana dan program-program pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, menganggap pengurangan risiko sebagai isu kemanusiaan sekaligus isu pembangunan – dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan fokus pada implementasi di tingkat negara, dengan kerjasama bilateral, multilateral, regional dan internasional. Lima prioritas antara lain, tata pemerintahan – memastikan pengurangan resiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaan. Pengkajian Resiko – Identifikasi, mengkaji, dan memonitor resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Pengetahuan dan Pendidikan – Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkat. Pengurangan Risiko – Mengurangi faktor- faktor berisiko yang mendasar. Kesipasiagaan dan Tanggap Darurat Bencana – Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk response (tanggap bencana) yang efektif di semua tingkat.
Ma’dika menjelaskan, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat sisiko bencana dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu ancaman/bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability) dan kapasitas/kemampuan (Capacity). Sifat/karakter ancaman meliuti jenis ancaman, asal/penyebab/pemicu, tenaga perusak, tanda peringatan, kecepatan, frekwensi,
Durasi, intensitas, posisi terhadap kelompok rentan/Aset berisiko. Potensi Risiko terhadap masyarakat dan pemerintah.
Dikatakan, kerentanan merupakan suatu kumpulan maupun rentetan keadaan yang menurunkan daya tangkal suatu masyarakat terhadap bencana. Sedangkan kemampuan merupakan sumberdaya, kekuatan yang memungkinkan daya tangkal dan daya tahan suatu masyarakat terhadap bencana. Kajian kerentanan harus dilakukan untuk tiap ancaman jenis ancaman berupa elemen berisiko (Aset penghidupan), lokasi elemen berisiko dan uraian kerentanan pada tingkat individu, masyarakat dan pemerintah. Kerentanan dapat terjadi karena letak rumah penduduk, ladang/sawah, infrastruktur, sekolah, puskesmas dan pasar yang berada di daerah berbahaya, rancangan/kopnstruksi dan bahan bangunan tidak tahan ancaman, sumber penghidupan yang tak aman dan berisiko, sumber alam yang terlalu dieksploitasi, lemahnya organisasi masyarakat.
Selain itu, kerentanan juga dapat terjadi karena masyarakat tidak mempunyai akses dan kontrol terhadap sasaran produksi seperti tanah, sarana pertanian, ternak dan modal. Kurangnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum yang aman, perumahan, sanitasi, jalan, listrik dan komunikasi. Adanya praktik yang tidak adil, tidak adanya akses ke proses politik serta adanya kabar bohong atau rumor, perbedaan, konflik suku, kelas, kepercayaan, kasta dan idiologi.
Terkait media dan penanggulangan darurat bencana, Ma’dika mengatakan, media harus berperan sebelum, saat bencan dan pascabencana. Peran media sebelum bencana terjadi pre-disaster phase antara lain melakukan analisis sumber-sumber risiko dan patterns, informasi public, peringatan dini, informasi kesiapsigaan, advokasi untuk pengurangan risiko dan mendorong partisipasi masyarakat. Peran media saat bencana terjadi (crisis phase) meliputi memberikan informasi yang fatual kepada publik pada saat yang tepat, memberikan saran kepada publik tentang aksi-aksi yang perlu dilakukan. Selain itu media perlu pula menginformasikan aksi-aksi yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok bantuan. Memberitakan pesan-pesan mengenai keselamatan kelompok-kelompok yang terisolasi/terjebak. Memfasilitasi komunikasi antara orang-orang terkena bencana dengan saudara, teman, keluarga di daerah lain, menyorot kebutuhan-kebutahan survivors/korban bencana, menyorot kebutuhan penerapan standar-standar minimum dan media juga perlu mengkomunikasikan potensi risiko-risiko sekunder untuk meminimalkan bencana atau kerugian lebih besar yang bakal terjadi. Sedangkan peran media setelah bencana (post-disaster phase) meliputi seruan/permohonan untuk bantuan dari semua pihak, memberitakan rencana-rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mendorong partisipasi masyarakat korban dalam pemulihan/recovery dan mempengaruhi untuk mengintegrasikan pengurangan risiko dan pencegahan bencana dalam pembangunan.
Memasuki hari ketiga workshop, seluruh peserta dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok yang telah dibagi mengambil tiga pilihan focus peliputan lapangan antara lain banjir, kebakaran dan angin topan. Kelompok kami mendapatkan kebagian bencana banjir. Dalam kunjungan ke lapangan, kami mengunjungi Kecamatan Mariso di Desa Lette. Desa Lette merupakan kampung nelayan yang rentan terhadap banjir, kebakaran dan angin putting beliung. Memasuki desa yang berada di pinggir pantai ini, Nampak sangat miris. Rumah-rumah panggung yang didirikan di atas laut berjejer di sepanjang pinggir pantai. Laut yang kotor oleh sampah masih juga ada kehidupan. Ikan-ikan kecil hilir mudik mencari makan dan berusaha menghindar dari jala nelayan yang sesekali ditebar. Desa Lette memang sering kebanjiran dan warga di pesisir bilang itu sudah biasa. Mereka sudah tahu kalau-kalau banjir akan datang. Namun mereka tidak mau pindah dari lokasi karena belum ada kesepakatan soal ganti rugi tanah yang mau dibangun rumah susun. Warga juga mengeluhkan bagaimana pemerintah yang sudah tidak begitu memperhatikan mereka saat banjir karena banjir sudah sering terjadi. Sudah sebegitukah pemerintah melihat kesusahan masyarakat. Kita berharap apa yang dikatakan masyarakat itu tidak semuanya benar. Sebab bagaimanapun anggung jawab keselamatan masyarakat tetap di tangan pemerintah.

Indonesia Etalase Bencana

Dari Workshop Peran Media dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Tanggap Darurat (1)
Oleh Hieronimus Bokilia

Melihat perkembangan Indonesia umumnya dan NTT khususnya pada lima tahun terakhir seakan tidak pernah lekang dari bencana. Banjir, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi dan letusan gunung berapi seakan silih berganti menghampiri Indonesia. letak Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng benua serta cincin gunung api dengan fariasi iklim yang mengalami perubahan tak menentu akibat pengaruh pemanasan global memberikan andil besar Indonesia dan NTT menjadi “etalase” bencana.
Melihat kondisi semacam ini tentu kita tidak boleh tinggal diam. Banyak pihak baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri serta masyarakat sendiri mulai bangkit memikirkan bagaimana bencana dan apa yang perlu dilakukan. Oxfam GB salah satu LSm internasional memiliki keprihatinan tersendiri terhadap kebencanaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. keprihatinan itu mendorong Oxfam GB dan mitra di beberapa daerah seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTT dan Papua melakukan identifikasi terhadap 262 civil society organization di Jawa, Papua, Sulawesi dan NTT. Dari identifikasi itu salah satu yang menjadi perhatian adalah respon media terhadap bencana dalam skala kebutuhan informasi di mana media memainkan peran dalam penyebaran informasi bencana.
Media massa belum memberikan peran maksimal dalam konteks pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan. Peran media besare di saat bencana dan sedikit pascabencana. JURnal Celebes menemukan adanya ketimpangan informasi di saat bencana di mana media yang diburu deadline akhirnya memperoleh informasi kurang akurat dari berbagai sumber. Selain itu, kondisi ini diakibatkan pula minimnya kapasitas jurnalis dalam pengetahuannya tentang bencana.
Melihat kondisi seperti ini, Oxfam GB emandang perlu adanya upaya peningkatan kapasitas jurnalis dalam kaitan degan pengetahuan tentang kebencanaan. Kegiatan yang digelar Oxfam GB bekerja sama dengan JURnal Celebes mengambil lokasi di Hotel The Banua Makassar selama tiga hari dari tangal 1-3 Agustus. Melalui mitra kerja Oxfam GB di daerah yang selama ini bekerja melakukan pemetaan terhadap CSO di Ende, Yayasan Tananua Flores mengundang saya sebagai Ketua Perhimpunan Wartawan Flores (PWF) bersama Frans Obon, Redaktur pelaksana Harian Umum Flores Pos mengikuti workshop dengan tema Peran Media dalam Pengurangan Resiko Bencana dan Tanggap Darurat. Hadir juga jurnalis dari Papua Yuven, dari Jawa Mas Agung, dari Palu ada Mas Iwan, dari Manado ada Stella dan Mba.... dari Makassar ada mas Noerdin, Bati, mba Rahmadani, mba Suriani dan dari Kupang ada bung Silver dan bung Ais.
Fasilitator dari Oxfam GB ada Mba Paramita Hapsari, Mba Rina yang suka motret peserta yang ngantuk dan ngelamun, Mas Aan si kurus berkacamata tapi masih tetap ganteng yang menjadi semacam moderator dalam setiap kegiatan, Mba Sukma yang cantik (maaf ya) yang urus keuangan dan tiketing, ada Acung yang selalu serius kalau sudah di muka laptop. Workshop ini menghadirkan beberapa pembicara antara lain, Buttu Ma’dika dari AHPO Oxfam GB, menampilkan materi pengurangan resiko bencana sebagai bagian dari kerja kemanusiaan, Nur Hidayati dari Forum Masyarakat untuk Keadilan mengangkat topik bencana ekologis resiko dan dampaknya, Ariani Soejoeti dari Oxfam GB membawakan materi media dan INGO dalam situasi tanggap darurat dan H.L. Arumahi, wakil ketua PWI Sulawesi Selatan dalam materi etika peliputan bencana. Selain mengikuti beberapa pemaparan materi kegiatan juga diisi dengan diskusi, penghayatan peran dan praktik lapangan.
Pda hari pertama sebelum memasuki penyajian materi, terlebih dahulu Paramitha atau Mba Mita menjelaskan alur workshop dan apa yang mau diharapkan dari kegiatan ini. Setelah Mba Mita mulailah Mba Rina yang centil dan (maaf) gemuk mulai berdiri dan meminta peserta saling kenal. Dia mengawali perkenalannya dan mengaku masih buajng (ah massa). Untuk leih saling memperkenalkan diri. Setiap peserta diminta menulis nama pada lakban dan ditempelkan pada salah satu bagian baju. Entah di saku, di lengan, di perut maupun ujung baju.
Nur Hidayati setelah memperkenalkan diri langsung didaulat menyampaikan materinya. Dia memetakan peta konsumsi dunia di mana 20 persen populasi dunia mengkonsumsi 80 persen sumberdaya alam. 80 persen sumberdaya alam yang ada di dunia dikonsumsi negara-negara industri. Sisanya 20 persen dibagi-bagi di negara miskin. Pola konsumsi ini mempengaruhi sumberdaya alam tersedot. Kondisi global yang terjadi itu turut berpengaruh terhadap model pembangun di Indonesia yang tidak memproduksi kebutuhan untuk dalam negeri tetapi lebih berorientasi ekspor. Orientasi ekspor ini menunjukan bahwa Indonesia lebih berorientasi mensuplai kebutuhan negara lain dan tidak melihat apa yang mejadi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Pengurasan SDA untuk kepentingan ekspor dilakukan tanpa memperhatikan SDA dan ekosistem. Pola pembangunan dengan orientasi ekspor ini menjadi sumber penyedotan SDA yang dilakukan tanpa memperhatikan SDA dan ekosistem yang ada. Eksploitasi SDA yang dilakukan berakibat terjadinya pemanasan global. Dampak pemanasan global menimbulkan berubahnya pola iklim dan curah hujan, jumlah hari hujan di ekuator berkurang dan intensitas hujan bertambah serta meningkatnya cuaca yang ekstrim. Kondisi ini akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi langganan bencana.
Dalam kaitan dengan bencana, Hidayati menegaskan bencana merupakan rangkaian antara kerentanan dan bahaya. Selama ini, banyak orang hanya menaruh perhatian pada saat bencana itu terjadi dan kuang melihat kerentanan yang terjadi sebelum terjadinya bencana. Hal yang sama juga terjadi pasca bencana di mana tidak ada yang terus melakukan monitoring dan terkadang kurang diberitakan oleh media. Di sini dibutuhkan peran staekholder dalam tanggap darurat di mana melakukan pengorganisasian masyarakat lokal, peran media massa lokal sangat dibutuhkan pada saat bencana dan pasca bencana, private sector dan harus dibuat konsep jurnalisme warga di mana masyarakat dilibatkan untuk melaporkan kondisi dan kebutuhan mereka. Ide yang digelindingkan Hidayati tentang jurnalisme warga ini menjadi diskusi hangat peserta workshop.
Hidayati juga mengkaitkan bencana dengan pembangunan. Menurutnya pembangunan yang gencar dilakukan dapat menignkatkan kerentanan dan dapat pula mengurangi kerentanan. Bencana di satu sisi dapat menghambat jalannya proses pembangunan. Namun di sisi lain, bencana juga dapat memicu pembangunan. Peran media dalam pengelolaan resiko bencana harus dapat dijalankan dengan memberikan pemahaman kepada publik bahwa bencana bukan merupakan takdir. Media juga hrus memahami hubungan bencana dengan pembangunan serta pemahaman hubungan bencana dengan perkembangan global. Media juga dapat menciptakan kata baru dari bencana yakni ‘bahaya ekologis’.
Pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini jika dibiarkan terus maka 10-20 tahun mendatang dunia akan menjadi hancur. Perubahan suhu yang ekstrim di wilayah utara dan selatan akan berpengaruh pada pola tanam. Wilayah NTT akan lebih basah pada 5-10 tahun mendatang. Upaya menghindari rawan pangan adalah langkah konkrit yang harus disikapi sebagai adaptasi terhadap perubahan yang demikian cepat ini. Diperlukan cara cepat membaca situasi alam yang berubah sangat cepat ini. Perubahan iklim yang ekstrim ini akan berpengaruh pada wilayah selatan yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras akan beralih ke wilayah utara. Wilayah selatan akan terancam kekeringan hebat dan adanya ancaman rawan pangan.
Pada sesi kedua, Ariani Soejoeti yang kami lebih sering panggil Mba Rina memaparkan soal media dan INGO dalam situasi tanggap darurat. Mba Rina memaparkan beberapa masalah dalam situasi tanggap darurat antara lain manajemen penanganan bencana acap kedodoran, miskoordinasi, data dan Informasi yang membingungkan, media, INGO dan stakeholders lain bekerja sendiri-sendiri, korban terabaikan. Kondisi seperti itu mengakibatkan kesedihan dapat berubah menjadi kejengkelan bahkan kemarahan, Sinisme berkembang, rumor bergerak liar dan pada gilirannya korban menjadi frustrasi.
Rina juga memaparkan bagaimana hubungan media dan INGO di mana hubungan media dengan lembaga internasional seringkali tidak begitu baik. Menurut pengalaman, ada beberapa alasan sehingga hubungan tersebut terganggu, antara lain, INGO mempunyai kepentingan yang berbeda dengan media, media tidak tahu bagaiman mengakses informasi dari INGO, INGO tidak mengerti cara kerja media. Pengalaman Oxfam dengan media selama ini media merupakan salah satu nara sumber dalam pengumpulan data awal pada saat situasi tanggap darurat, akuntabilitas dan transparansi, Oxfam memfasilitasi wartawan/media dalam melakukan liputan (tanpa praktek uang).
Dalam sesi diskusi setelah Mba Rina menyampaikan bahannya, Rahmadani, dari RRI Makassar yang juga peserta dalam workshop ini bilang, saat ini karena bencana sudah menjadi kejadian yang sering terjadi sehingga tidak lagi menimbulkan empati lagi di kalangan masyarakat. “Saat dengar di Aceh diterjang tsunami masyarakat hanya bilang oh kasihan. Saat dengar di Yogyakarta kembali bencana masyarakat hanya bilang wah bencana lagi. Ini menyedihkan sekali.” Kondisi ini menurut dia menunjukan masyarakat sudah tidak melihat bencana sebagai sesuatu yang baru namun sudah dianggap biasa. Hal ini juga akhirnya berpengaruh pada media yang ahirnya melihat bencana hanya sebagai bahan berita yang sudah tidak asing lagi yang akhirnya dieksploitasi secara berlebihan dalam pemberitaan.
Pada hari pertama ini, para peserta juga diberikan kesempatan memainkan peran pda saat situasi bencana. Semua peserta kebagian peran. Ada yang sebagai wartawan, ada yang sebagai anak-anak korban, ada ibu hamil, lansia korban, lurah, NGO dalam negeri, NGO asing dan pengusaha. Saya sendiri kebagian peran sebagai lansia korban bencana yang terlambat diberi pertolongan. Kendati dalam suasana permainan namun setiap peserta menghayati perannya masing-masing dalam situasi bencana. Bagaiaman para korban merintih kesakitan dan kecewa karena bantuan tak kunjung dating, bagaiaman perebutan lahan antara NGO dalam negeri dan NGO asing, peran wartawan memberitakan bencana dan bagaimana pengusaha yang mau memberikan bantuan asal mendapatkan jatah pekerjaan pada saat recoveri dan produk yang diberikan kepada para korban harus dari produk perusahaannya. Kendati dari permainan yang sederhana yang ditampilkan namun syarat makna. Setiap kami mulai memaknai peran media dalam kaitan dengan kebencanaan. Kehadiran media memang merupakan domain penting dalam mengangkat fakta bencana dan dari situ memunculkan simpati dari masyarakat.

Suara Minoritas dan Keberagaman

Catatan dari Lokakarya Pasca Konflik Antar Agama di Jakarta (2)
Oleh Hieronimus Bokilia

Din Kelilauw pria berperawakan agak tinggi dan kulitnya agak terang. Kepalanya mulai plontos namun selalu bersemangat. Dia Kepala LKBN Antara di Maluku. Bicara soal konflik dia teringat konflik Ambon yang terjadi beberapa tahun lalu. Padahal di Ambon, kata Din di sana ada tradisi pelagandong. Namun tradisi pelagandong mulai terkoyak sejak adanya kerusuhan Ambon tahun 1999 lalu. Mengingat kerusuhan Ambon, seakan membangkitkan kembali memori kecemasan. Ambon saat ini masih ada benih-benih konflik yang kalau tidak diatasi dengan baik bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik yang lebih parah lagi. Pengaruh dari luar ikut memberi andil memecah belah agama di Ambon. Namun dia bilang, konflik Ambon sebenarnya bukan karena soal agama tapi soal politik dan ekonomi yang akhirnya memecah belah masyarakat. Pola pembentukan dan tata letak kampung juga turut membantu memecah belah. Peninggalan penjajah di mana sudah memetakan ada kampung Kristen dan kampung Islam membuat sulut api konflik. Jika ada persoalan sepele antar kampung langsung diseret ke soal agama karena pemisahan kampung Kristen dan Islam yang begitu jelas. Kalau dulu, kenang Din, umat Islam dan Kristen saling membantu membangun rumah ibadah karena ada tradisi pelagandong. Tapi sekarang, rasanya sulit terwujud. Butuh waktu untuk mengembalikan suasana kembali seperti sebelum pecah konflik. ”Sekarang anak kecil waktu ditanya kau orang apa. Dijawab saya orang Islam. Konflik telah membuat orang menjadi sensitif soal agama.”
Diskusi Islam dan Kristen tidak lepas dari diskusi minoritas dan mayoritas dalam agama. Tapi Abdul Hanif, wartawan Radar Sulteng ini bilang, Islam boleh mayoritas dalam jumlah tetapi belum tentu mayoritas dalam bidang lain seperti ekonomi misalnya. Demikian halnya Kristen. Kendati minoritas dalam jumlah namun sebenarnya secara ekonomi merupakan mayoritas. Menurut dia, minoritas dan mayoritas sebenarnya tidak menjadi tolok ukur keberadaan suatu agama.
Ichsan Malik, Ketua Institut Titian Perdamaian dalam materinya Koreksi Terhadap NKRI memaparkan, sejak awal kemerdekaan, sudah disadari akan keberagaman dan kesadaran itu dimanifestasikan dalam Bhineka Tunggal Ika. Persatuan menjadi hakekat dari kebhinekaan itu. Namun sejak masa orde baru 1978-1999 telah diselewengkan dengan sempurna menjadi keseragaman (uniformity). Maka tidak menjadi aneh ketika menyadari perbedaan adalah bencana atau malapetaka bukan menjadi berkah atau kekuatan. Saat ini hubungan antar kelompok yang berbeda identitas di Indonesia masih diwarnai prasangka dan stereotip dan hal ini menjadi kecemasan masing-masing kelompok. Akibatnya kelompok tidak sanggup menghadapi perbedaan yang ada yang pada akirnya menimbulkan persengketaan. Dalam sengketa, masing-masing pihak mengklaim paling benar, paling suci, paling nasionalis, paling hebat dan paling NKRI. Di sini saling klaim paling benar dan pihak lain adalah salah jadi harus dihukum dan bila perlu dihabisi.
Ichsan Malik mengatakan, dari pengamatan selintas pada aksi yag mengarah pada kekerasan di jalanan dan merujuk pada berita media massa, dapat dibuat kesimpulan bahwa umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia justru merasa paling terancam eksistensinya dari segi agama, ekonomi, budaya dan politik oleh umat non Islam. Sedangkan kelompok agama non Islam yang minoritas justru merasa terancam dan terintimidasi keselamatan diri dan kelompoknya. Pada saat pecah konflik di Maluku, berkembang di masyarakat Maluku bahwa sejarah perang salib mengajarkan hubungan antara kelompok Islam dan kelompok Kristen tidak akan pernah damai dan akan selalu berperang. ”Sejarah perang salib ribuan tahun lalu seakan baru terjadi kemarin sore. Sejarah dikonteks ulang dan diberi muatan baru pada saat ini.” Sejarah abu-abu yang distortif inilah yang hidup subur sejak masa orde baru hingga saat ini.
Maluku mengalami segregasi total ketika konflik kekerasan terjadi. Kelompok masyarakat Maluku terbelah secara ekstrim menjadi kelompok masyarakat Islam dan kelompok masyarakat Kristen. Masuk ke daerah Islam atau Kristen ancamannya terbunuh. Dalam situasi ekstrim seperti apa yang harus dilakukan? Pertanyaan menggugah dari Ichsan Malik ini kembali menggugah alam bawa sadar para peserta lokakarya. Dia lalu menceritakan pengalamannya memediasi perdamaian di Maluku. Semula, dia menjadi fasilitator mempertemukan enam pimpinan perang Islam dan enam pimpinan perang Kristen. Selama 21 hari dudik bersama mencoba mencari jalan keluar namun hanya sedikit yang bisa dicapai. ”Mereka tidak mau omong kata damai tapai kalau baku bae mereka mau.” pertemuan lalu dilanjutkan dengan menghadirkan 20 pihak Islam dan 20 pihak Kristen. Di sini tidak hanya pemimpin perang tetapi sudah ada penungsi, perempuan, mahasiswa dan pimpinan adat. Titik temunya tetap menolak kata damai tetapi menerima kata baku bae yang secara harfiah menuju ke arah rekonsiliasi. Pertemuan ketiga berlanjut dengan masing-masing 50 utusan. Namun di sini belum ada kesepakatan bahkan lebih ekstrim dokumen analisis sumber konflik Maluku dirobek peserta. Namun sudah ada inisiatif baku bae untuk menghentikan kekerasan Maluku. Tetapi masih ada piha yang tidak ingin ada perdamaian. Rumah aktifis baku bae dilempari dan dibakar. Faktanya 35 mengundurkan diri dari baku bae. Kelompok baku bae akhirnya mendukung sepenuhnya upaya AJI Indonesia mempertemukan wartawan Islam dan Kristen di Bogor dan Poso. Titik ini menemukan kesepakatan. Kelompok yang diwarnai semangat profesionalisme mulai menemukan arah bersama soal jurnalisme damai. Kemudian mempertemukan kelompok pengacara gereja dan muslim Maluku. Titik temunya adalah kesepakatan untuk tidak saling memprovokasi.
Penghampiran paling signifikan adlah ketika mempertemukan para raja/kepala desa dari negeri-negeri Islam dan Kristen Maluku. Pertemuan antar budaya lokal, bahasa lokal dan mekanisme lokal berhasil menerobos semua kebekuan dan kebuntuan budaya lokal menjadi air sejuk yang membuat rumput-rumput Maluku menjadi hijau kembali sehingga api-api besar yang bisa membakar dan angin besar yang bisa memperbesar api konflik dapat dijinakan sehingga Maluku tidak dibakar konflik lagi.
Ichsan Malik mencatat, kemasan bahasa lokal, hubungan atas dasar profesionalisme, adanya tujuan bersama yang jelas untuk semua, penggunaan bahasa hati nurani, ternyata mampu menjadi isi atau pemberi arah bagi proses membangun relasi antar kelompok.
Abdullah Alamudi kemudian melanjutkan pemaparannya tentang daras-dasar meliput di daerah konflik. Alamudi sosok yang selama ini berkecimpung di Lembaga Pers Dr. Soetomo sebagai pengajar. Selain itu dia adalah anggota Dewan Pers dan dedengkot di Institut Pengembangan Media Lokal. Dikatakan, untuk bisa meliput di daerah konflik butuh beberapa persiapan antara lain informasi sebelum berangkat, persiapan mental, fisik dan dukungan manajemen media. Perusahaan pers, kata dia tidak boleh mengirim reporter atau wartawan ke daerah konflik tanpa dilengkapi fasilitas memadai. Informasi yang perlu didapat sebelum berangkat harus memadai seperti petabumi politik wilayah yang diliput, siapa, mengapa dan kekuatan kelompok-kelompok berkonflik. Pelajari pula jalur darat, laut dan udara yang bisa ditempuh untuk keluar dan masuk daerah konflik. Nomor kontak lokal juga sangat penting dimiliki dan tak kalah pentingnya adalah soal penginapan, keamanan barang bawaan serta adat istiadat penduduk di daerah konflik. Ketika tiba di daerah konflik, yang harus diperbuat adalah berkomunikasi dengan kantor dan membuat janji kapan berkomunikasi dan kapan mengirim naskah berita. Berhubungan dengan penguasa dan bekerja sama dengan wartawan lain di daerah konflik.
Saat meliput di daerah konflik, salah satu sumber berita adalah media lokal di daerah konflik namun jika mengutip, harus disebut atribusinya. Dalam membuat pemberitaan juga harus dihindari kesan memihak kelompok tertentu dan jika berita belum dapat diverifikasi hendaknya transparan menjelaskan vahwa informasi tersebut belum mendapat konfirmasi dari badan/lembaga independen. Terkait dukungan dari manajemen media, Alamudi menekankan bahwa karyawan/wartawan adalah merupakan aset yang paling penting dan tidak ternilai harganya. Jika wartawan belum memperoleh pelatihan jurnalistik dalam perekrutan maka perusahaan wajib memberikan. Selain itu, kata Alamudi, selama ini pimpinan media kurang sadar mengenai pentingnya HEFAT (hostile environment ang firts air training) atau pelatihan meliput daerah tidak bersahabat dan pertolongan pertama pada kecelakaan. ”Cara berpikir harga helm mahal harus diubah. Mana lebih mahal harga helm dibanding kepala?” Tapi, kata Alamudi, terkadang wartawan kurang memahami dan tidak tahu hak-hak mereka dalam melakukan peliputan. Wartawan kadang hanya berpikir dedikasi mereka terhadap profesi tanpa menyadari perlunya persiapan untuk kembali dengan selamat.
Endi Bayumi, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post pada hari ketiga kembali mengangkat topik jurnalisme damai dalam peliputan di daerah konflik. Dikatakan, jurnalisme damai bukan merupakan lawan dari jurnalisme perang. Jurnalisme damai dalam konflik adalah bagaimana menganalisa suatu konflik. Media massa dalam pemberitaan terkdang karena diburu dead line akhirnya melupakan analisa konflik. Padahal, analisa konflik sangat penting namun terkadang dikesampingkan karena memburu pemberitaan terbaru. Dalam analisa konflik, dapat dipaparkan konteks sejarah sampai terjadinya konflik. Jarangnya analisa konflik mengakibatkan masyarakat pembaca hanya menangkap kejadian yang terjadi tanpa tahu apa latar belakang smapai timbulnya konflik. Misalnya, selama ini banyak pemberitaan terkait gerakan radikal yang hanya diberitakan aktifitas radikalnya saja sehingga akhirnya orang hanya melihat tindak kekerasannya tanpa melihat apa yang terjadi sampai terjadi kekerasan. Pada akhirnya, masyarakat menilai kelompok ini brutal tanpa tahu kenapa sampai kelompok tertentu menadi brutal. Dia mengambil contoh konflik Timor-Timur. Masyarakat hanya melihat konflik itu sebagai perang antara TNI melawan Fretelin tanpa tahu latar belakang adanya konflik yang terjadi di Timor-Timur. Namun kalau dituliskan juga latar belakangnya, masyarakat tentunya akan tahu bahwa awal sampai Indonesia masuk ke Timor-Timur dulu pada masa perang dingin Amerika Serikat dan Rusia bersama sekutu mereka masing-masing.
Romo Muji Sutrisno mengatakan, dalam masyarakat pluralis dalam ruang dan subjek-subjek dewasa yang akal budinya kritis rasional dan nuraninya jernih menimbang, bagaimana kebenaran diukur. Berkembangnya peradaban kesadaran budi dan nurani yang semakin rendah hati mengakui berlapis-lapisnya tingkatan ukuan kebenaran berdasarkan sudut pandang dan sudut lihat mana ia diukur. Berkembangnya kesadaran peradaban untuk membuka ruang pencarian konsensu kebenaran karena konsekwensi dan pengaruh Jurgen Habermas yang memperbaiki kritik atas modernitas dan kebenaran rasional instrumental modernitas dalam teori kebenaran in the making. Artinya ukuran kebenaran atau apa kebenaran itu merupakan hasil kesepakatan terus menerus dialog bebas dan terbuka dari peserta komunikasi komunitas masyarakat bersangkutan. Dalam dialog terbuka yang tajam, saling mengasah dari semua sudut pandang, pengalaman dan persepsi konsepsi dan kebenaran disepakati.
Bila konsensus mengenai kebenaran dibahasakan hukum dan diukur dengan ukuran adil maka ukuran kepastian hukum dan keadilan enjadi kebenaran legal. ”Jadi kebenaran legal mempunyai ukuran hukum sebagai acuannya.” dengan analogi jalan logika serupa maka kebenaran agama ukurannya adalah sumber wahyu Ilahi yang menjadi legitimasinya. Keberan religius degan ukuran teks suci sabda wahyu Allah diacu sebaga ’truth’ karena suci, benar, berupa sabda Allah atau wahyu Allah sendiri. Romo Muji kembali mempertanyakan di mana sebenarnya orang harus menaruh sumber dan kriteria pokok kebenaran. Sumber itu, kata dia adalah kehidupan itu sendiri. Bila acuan untuk mengukur kebenaran adalah kehidupan itu sendiri dan di dalamnya kemanusiaan kita dipertaruhkan maka yang benar dalam kehidupan akan indah dalam estetika, akan baik secara etika nurani dan oleh khalayak orang biasa akan dirasakan masuk akan sehatnya serta bernuansa tulus menurut nuraninya. ”Dengan kata lain, yang benar akan sekaligus indah dan baik dalam kehidupan.”
Kegiatan lokakarya selama empat hari ini memang melelahkan. Namun guratan kelelahan serasa tidak ada artinya kalau melihat makna di balik semuanya itu. Kebenaran memang menjadi korban konflik dan di dalam konflik baru diketahui kepentingan mana yang menang dalam konflik. Pihak mana yang membuat konflik agama terus terjadi akan terlihat pada akhir konflik. Apakah kepentingan korban kemanusiaan yang berada di sana ataukah kepentingan orang lain atau pihak yang menyebabkan terjadinya konflik yang nampak di akhir konflik.
Dalam kelelahan lokakarya, masih ada pula selingan. Pada hari pertama rombongan peserta lokakarya dijamu makan malam Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Mr. Filliph Gibson yang sangat senang dengan kegiatan ini. Bahkan dia berhaarap agar kegiatan dan kerja sama jurnalis Indonesia dengan New Zealand terus berlanjut. Dubes yang pada hari itu merayakan ulang tahun menghadiahi peserta lokakarya masing-masing satu topi. Peserta lokakarya selain mengikut jamuan makan malam di kediaman Duta Besar New Zealand, juga berkesempatan mengunjungi Kantor Redaksi Harian Kompas. Di Kompas, semua peserta mendapatkan kenang-kenangan baju kaos dan topi bertuliskan Kompas.
Wakil Dubes New Zealand, Mr David saat acara penutupan mengakui tugas-tugas wartawan memang berat dan kadang mempertaruhkan nyawa. ”Saya tiadk bisa membayangkan kerja saya yang di dalam ruangan ber-AC dengan rekan-rekan jurnalis yang kadang pertaruhkan nyawa. Wartawan adalah pahlawan sesungguhnya dan pelindung demokrasi.” Dia juga menyatakan kebanggaannya terhdap perkembangan di Indonesia. Lima tahun lalu saat tiba di Indonesia dia melihat konflik terjadi di Ambon, Palu dan Poso dan saat hendak kembali ke New Zealand dia senang karena konflik-konflik itu sudah redah. November mendatang, kata Mr. David, pemerintah New Zealand bekerja sama dengan UNICEF dan Lembaga Pers Dr. Soetomo kembali menggelar workshop se-Asia. Terkait kegiatan yang dilaksanakan, Mr. David katakan tidak ada agenda terselubung dari semua itu. Yang diinginkan hanyalah adanya perlindungan terhadap kaum-kaum minoritas. Kedutaan hanya sebagai fasilitator semata.

Sulitnya Mencari dan Menemukan Kebenaran

Catatan dari Lokakarya Pasca Konflik Antar Agama di Jakarta (1)
Oleh Hieronimus Bokilia

Vintentius Lumintang bilang, sebelum jadi wartawan dia ikut berperang. Sekarang Vintentius wartawan Radio Swara Tani FM dari Poso. Dia satu dari 20 peserta lokakarya. Saat itu perang sedang merebak di Poso. Selama menjadi prajurit perang banyak hal yang dia lakukan. Namun ada satu hal yang mengganjal selama menjadi prajurit perang waktu itu. Pemberitaan di media dinilai tidak berimbang dan diangap mendiskreditkan serta mempersalahkan posisi mereka. Kondisi itu mendorong Lumintang melepaskan statusnya sebagai prajurit perang dan memilih menjadi wartawan. Dia bilang, waktu itu dia mau jadi wartawan agar bisa merubah pemberitaan menyangkut orang-orang Kristen yang selama ini didiskreditkan media agar lebih berimbang.
Sekelumit kisah yang diungkapkan Lumintang ini menunjukan sulitnya mencari dan menemukan kebenaran di dalam situasi konflik. Kebenaran yang disiarkan seakan hanya merupakan kebenaran semu karena korban dari konflik itu sendiri sebenarnya adalah kebenaran.
Pagi itu di ruangan Mawar lantai dua Hotel Santika Jakarta sudah ditata apik. Meja-meja diatur membentuk leter U dengan 25 kursi berjejer di balik meja. Satu meja dengan empat kursi berada di depan. Ada layar in focus terbentang di depan dan sebuah blacboard terpajang rapi. Pukul 08.30 satu persatu peserta mulai memasuki ruangan tenpat kegiatan dan langsung disodorkan buku tamu untuk diisi. Setiap peserta diberikan tas berisi beberapa buku. Atmakusumah dari Lembaga Pers Dr. Soetomo yang sudah mulai nampak tua degan rambutnya yang jarang tumbuh di kepala sudah menunggu dengan sabar menyambut dan menyapa setiap peserta yang masuk ruangan. Saling sapa dan salam mengisi menit-menit awal sua kami di ruang Mawar Hotel Santika. Hari itu Senin, 25 Agustus 2008. Hari pertama dimulainya lokakarya bertopik meningkatkan toleransi antar umat beragama; jurnalisme di daerah-daerah pascakonflik. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo bekerja sama dengan Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta.
Saya adalah salah satu peserta yang diundang Kedutaan Besar New Zealand untuk hadir dalam kegiatan ini bersama 19 peserta lainnya. Kendati Flores khususnya dan NTT umumnya bukan merupakan daerah pascakonflik namun Wakil Duta Besar New Zealand, Mr. David melihat bahwa Flores dan NTT umumnya merupakan daerah mayoritas di dalam minoritas yang harus menjadi perhatian. Menurut David dimensi demografi di Flores berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. ”Mayoritas di daerah lain bisa menjadi minoritas di Flores,” kata David waktu itu. Melihat kondisi itu, Mr. David meminta agar dua wartawan dari Flores, Hieronimus Bokilia dari HU Flores Pos dan Romualdus Pius dari HU Pos Kupang hadir mengikuti kegiatan itu bersama rekan wartawan lainnya dari Maluku, Maluku Utara, Palu dan Poso yang merupakan daerah-daerah bekas konflik.
Bambang Harimurti, Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo diawal lokakarya langsung menggugah semua peserta yang berasal dari daerah pasca konflik seperti Ambon, Maluku Utara, Poso, dan Palu. Dalam setiap konflik, korban pertamanya adalah kebenaran. Kondisi ini membuat pers sulit mencari kebenaran karena kebenaran merupakan korban utama. Pers, kata Harimurti merasa kebenaran selalu dicari dan merasa belum ditemukan. Kalaupun ditemukanpun sifatnya sementara. Dalam setiap konflik kebenaran mana yang paling benar dan bagaimana pers memilih kebenaran-kebenaran yang berkonflik yang diyakini masing-masing pihak. Jika pers menjalankan tugasnya dengan baik dan yakin telah berjalan sesuai dengan kode etik jurnalistik maka pada akhirnya pers akan membawa kedamaian.
Mengikuti penjelasan singkat Bambang Harimurti di awal kegiatan ini menggugah semua peserta. Betapa sulitnya mencari kebenaran apalagi dalam situasi konflik seperti itu. Dalam situasi aman dan tenteram saja terkadang kebenaran seakan sulit ditemukan. Pers terkadang sulit mengungkap kebenaran muncul ke permukaan. Pers seringkali memainkan perannya yang bias dan bisa membawa dampak pada konflik. Pengakuan sesama rekan jurnalis dari Ambon, Maluku Utara, Poso dan Palu memang sulit mencari kebenaran dalam situasi konflik. Bahkan, agar tetap memberitakan konflik mereka terpaksa terbagi menjadi dua. Wartawan Islam meliput dan memberitakan kejadian di daerah Islam sedangkan yang wartawan Kristen meliput dan memberitakan konflik yang terjadi di wilayah Kristen. Kalau kondisinya seperti ini maka kebenaran yang menjadi korban konflik seperti yang dikatakan Bambang Harimurti akan semakin jauh dan sulit untuk diperoleh. Bagaimanapun, kebenaran versi Islam tentu akan menjadi hal yang tidak benar versi Kristen demikian sebaliknya.
Setelah Bambang Harimurti menggugah para wartawan dengan pasal kebenaran, sesi pertama di hari Senin sebagai hari pertama lokakarya ini diisi tiga pembicara. Sebelum pembicara menyampaikan materi, Tribuana Said dari Lembaga Pers Dr. Soetomo kembali menggugah para wartawan. Dia bilang, dalam meliput kekerasan ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni apa peristiwa yang terjadi dan kedua apa respon atau jawaban untuk mengatasi peristiwa. Menurut Tribuana Said, tidak ada yang menyebar lebih cepat dari ketidakpastian. Pada posisi ini, wartawan harus mengetahui secara pasti baru dapat memberitakan suatu peristiwa.
Norita Yudieth Tompah, Sekretaris Eksekutif Bidang Koinonia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) memaparkan setelah 63 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia masih disibukan dengan pembicaraan tentang toleransi beragama. Mengapa kita masih bicara tentang toleransi? Bukankah bangsa kita dikenal di dunia sebagai bangsa yang sangat toleran?” tanya Norita. Menurut dia, perbincangan tentang toleransi harus dibicarakan di bangsa yang terkenal di dunia dengan toleransi ini mungkin karena akhir-akhir ini timbul ketegangan diantara orang-orang berbeda agama. Bahkan, beberapa tahun lalu konflik berdarah terjadi di Maluku, Maluku Utara, Poso dan palu yang tidak bebas dari nuansa agama. Tentu saja konflik-konflik itu dipicu ebab lain di luar agama namun pada akhirnya agama di bawa-bawa sehingga persoalan makin runyam.
Selain ketegangan antar agama, Norita juga menyoroti persoalan yang juga kadang timbul di dalam agama yang sama. Manusia memang berbeda dan tidak bisa diharapkan untuk seragam dalam segala hal. Keberagaman, kata Norita adalah hakikat kemanusiaan yang terungkap dalam menginterpretasi agama dan menghayatinya. Yang perlu dikembangkan saat ini adalah kemampuan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. ”Perbedaan tidak selalu identik dengan kejahatan.” Agama-agama memang berbeda walau sebenarnya ada yang berasal dari satu akar yang sama. Yahudi, Kristen dan Islam misalnya biasanyadilihat sebagai berasal dari akar abrahamik artinya Abraham diangap sebagai nenek moyang agama-agama itu yang sama-sama mengakui Allah Yang Esa. Dalam perbedaan yang terkandung di dalam agama, terkandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi kebersamaan untuk hidup dalam masyarakat seperti nilai keadilan dan kejujuran yang dijunjung tinggi dalam semua agama.
Di sisi lain, Norita juga mengatakan, setiap penganut berangapan agamanya yang paling benar dan hal itu enurutnya wajar-wajar saja. Tetaspi akan menjadi runyam jika klaim agama saya yang paling benar dipaksakan kepada penganut agama lain. Hal itu tentu tidak lagi wajar bahkan bisa menimbulkan ketegangan. Bagaimana menghormati perbedaan-perbedaan itu dibutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam beragama dan bermasyarakat. Kecanggihan teknologi saat ini kerap menayangkan kesaksian orang yang berpindah agama. Dengan gamblang mereka menceritakan pengalaman spiritual mereka dan mengambil sikap pindah agama. Pda titik ini dibutuhkan kedewasaan menyimak kesaksian tersebut.
Lalu apa peran negara dalam kehidupan beragama? Negara harus mengayomi semua agama tanpa ada kesan diskriminatif. Negara membuka peluang bagi umatnya untuk mengungkapkan imannya di muka umum secara bebas tanpa dikekang. Setiap keputusan yang dibuat negara hendaknya juga tidak terpengaruh oleh lembaga di luar negara.
Romo Suyatno Hadiatmadja, Pr dari Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta mengatakan, semua umat beragama dan bangsa Indonesia harus menghargai perbedaan. Perbedaan hendaknya dilihat bukan sebagai ancaman tetapi sebagai karunia. Menurut Romo Suyatno, perbedaan-perbedaan agama merupakan roh. Hal itu dijadikan pemahaman bersama dan menjadi tonggak didirikannya FPUB Yogyakarta dan mengajak semua orang yang mau menciptakan persaudaraan untuk bergabung. Dalam perbedaan itu dibangun komunikasi karena hanya dengan komunikasi dia yakin toleransi dapat terwujud. Bahkan, katanya, toleransi yang diciptakan di Yogyakarta begitu nyata. Dia mengambil contoh ketika hendak berkhotbah dia meminta ide khotbah dari kiai yang mengambil ide-ide khotbah dari Al-Qur’an. Toleransi juga bisa terwujud jika saling bersilaturahim dan bertemu satu sama lain. Romo Suyatno juga menceritakan bagaimana peran FPUB dalam menjalin hubungan antar agama dngan pendekatan budaya lokal yang turun temurun. Hal itu kata dia sudah diwariskan oleh Romo Mangun Wijaya yang pernah bilang ”kalau egkau mau membangun dunia mulailah dari diri sendiri.” hal itu akhirnya mendorong dimulainya membangun toleransi dari hal-hal kecil. Bila ada masyarakat muslim membangun masjid, umat Kristen, Hindu, Budha urunan membantu menyumbang semen dan bahkan bergotong royong. Demikian pula kalau ada umat Kristem yang membangun gereja maka umat lainnya juga membantu. Bahkan pada waktu bencana Yogyakarta, sesama umat saling membantu tanpa atas nama agama. ”Semen, beras, sarimi itu tidak ada agama.”
Omong soal toleransi dan kerukunan, kata Romo Suyatno harus lihat bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak melihat perbedaan tetapi apa yang mau dibuat dengan perbedaan itu. Merukunkan agama memang sulit karena setiap agama punya akidah dan aturan yang berbeda namun ada yang sama yang harus dijadikan dasar dimulainya kerukunan dan toleransi.
Zuhairi Misrawi, inteltual muda Nahdhatul Ulama yang saat ini sebagai Koordinator Program Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta mengatakan, akhir-akhir ini dia merasa kian resah. Apa yang membuatnya resah karena media semakin banyak yang mengekspos kegiatan-kegiatan kelompok garis keras. Sedangkan hal-hal baik seperti yang dibuat Romo Suyatno bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam FPUB di Yogyakarta jarang bahkan tidak diekspos media. Media, menurut Misrawi memegang peranan penting dalam menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Upaya membangun toleransi, kata dia muncul karena fakta adanya intoleransi. Yogyakarta yang sudah memulai dengan FPUB menurutnya merupakan laboratorium toleransi tetapi kenyataan bahwa tidak semua daerah ada toleransi. Intoleransi menjadi tantangan serius akhir-akhir ini tidak saja dalam konteks antaragama tetapi juga intraagama.
Ajaran tentang kehanifan dan toleransi, kata Misrawi hakikatnya bukanlah ajaran baru yang dibawa Nabi Muhamad melainkan ajaran yang sudah lama dipraktekan oleh para nabi terdahulu. Nabi sendiri hanya melanjutkan apa yang sudah diamanatkan dan dipraktekan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan dalam ayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Tuhan agar Ismail dan seluruh keturunannya nanti menjadi nabi-nabi yang mengamalkan ajaran tersebut, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Tuhan. Toleransi telah dan harus menjadi nagian terpenting dalam lingkup intragama dan antaragama. Semua tidak bisa keluar dari komitmen membumikan toleransi karena jika keluar Islam akan kehilangan elan vitalnya. Memahami toleransi berarti memahami islam itu sendiri bahkan dapat dipahami sebagai memahami agama-agama lain yang juga mengajarkan tentang toleransi, cinta kasih dan kedamaian.
Satu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks toleransi adalah ketegangan antara idealisme dan realitas. Belakangan ini, tegas Misrawi intolerasni dalam prakteknya lebih banyak dipilih daripada toleransi. Krisis toleransi berada pada semua level kehidupan yasng ditimbulkan akibat kurangnya pengertian tentang toleransi. Abdul Husein Sya’ban menyampaikan otokritik, ”kita sesungguhnya tidak mengerti toleransi di antara kita, baik pada level indifidu maupun kolektif, kelompok, organisasi maupun partai politik. Bahkan pada tataran tertentu kita senantiasa memupuk perseteruan di antara kita, baik dalam satu aliran, satu partai, satu bangsa maupun golongan. Kita sudah menyanksikan degan saksama peperangan, pembantaian dan pembunuhan massal yang disebabkan krisis toleransi, pemberangusan kekebasan berpendapat dan peminggiran kelompok lain”. Menyimak pernyataan Sya’ban itu, nampak bahwa semakin sulit menemukan sebuah bangsa, agama dan suku yang tidak melakukan tindakan intoleran. ”Dunia serasa menjadi tempat yang nyaman untuk melanggengkan kekerasan. Di sinilah fakta meluasnya tindakan kekerasan membuka kesadaran kolektif perihal pentingnya mengubah intoleransi menjadi fakta toleransi.”
Dalam membangun toleransi dibutuhkan nilai (value), kebajikan dan nilai-nilai itu harus dihidupkan di dalam masyarakat. Berbicara soal toleransi hanya ada di Indonesia. Hal semacam ini di luar negeri tidak ada karena menurut mereka toleransi hanya ada di dalam agama. Membangun toleransi perlu emndorong kearifan lokal yang harus terus dikembangkan. Perlu diperhatikan dalam mebangun toleransi agar tetap hidup yakni membangun semangat keterbukaan. Inklusifisme bahwa hanya agama saya saja yang benar harus dihindari dan harus mengakui bahwa ada kebenaran pada agama yang lain. Dalam ajaran Islam, Al-Qur’an mengakui adanya kebenaran yang terdapat pada agama lain. Al-Qur’an mengakui adanya perjanjian lama dan perjanjian baru yang diyakini umat Kristen. ”Telah kami turunkan perjanjian lama yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya” dan ”telah kami turunkan perjanjian baru yang di dalamnya ada petunjuk dan cahayanya”.
Misrawi katakan, modal dasar membangun toleransi adalah toleransi embutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. Di Inggris misalnya, semua kelompok didorong menggali nilai-nilai toleransi sebagai kebajikan. Masing-masing kelompok, terutama kelompok minoritas diperlakukan secara adil dan setara baik dalam ranah politik, ekonomi maupun agama. Mereka dilindungi oleh negara melalui sistem demokrasi dan bebas melakukan aktifitas prekonomian, peribadatan secara bebas dan otonom. Kelompok mayoritas tidak melakuka penetrasi politik terhadap kelompok minoritas. Kata kuncinya adalah kelompok minoritas mendapatkan hak otonom dalam pelbagai bidang kehidupan. Membangun saling percaya diri di antara pelbagai kelompok dan aliran (mutual trust). Salah satu caranya adalah menumbuhkembangkan keinginan untuk berbagi nilai tentang toleransi dan mengubur pelbagai kebencian, kecurigaan terutama yang berbasis paham keagamaan. Pada titik ini, semangat kebangsaan dapat membangun semangat saling percaya diri, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Apapun aliran dan golongannya mereka berada dalam satu payung bangsa yang sama.
Noor Huda Ismail yang sebelumnya menulis untuk The New York Time tampil menceritakan pengalamannya meliput di daerah-daerah konflik. Dia bilang, agar bisa meliput di daerah konflik hal yang penting dilakukan adalah meriset daerah konflik yang akan diliput. Dalam riset ini hendaknya jangan pernah ada asumsi. Selain itu, wartawan harus tahu istilah-istilah spesifik yang digunakan oleh narasumber. Selain hal lain yang perlu pula diperhatikan adalah menyangkut sudut pandang. Di sini, Huda bilang dalam setiap liputan konflik tentu wartawan beramai-ramai membidik jumlah korban, kerugian materil. Namun agar tulisan lebih berbeda, wartawan harus melihat dari sudut pandang berbeda dan di sini Huda lebih menekankan pada isu yang sederhana tetapi berbeda dan lain dari yang lain. Ada kesan keunikan hal yang mau diangkat menjadi bahan tulisan. Dalam membuat sebuah tulisan yang tidak kalah menariknya adalah tulisan juga harus menyajikan sebuah rekomendasi yang jelas.

KTP Jadi Barang Berharga

Catatan Jelang Pemilu Langsung Kabupaten Ende
Oleh Hieronimus Bokilia

Munculnya paket perseorangan atau paket independen dalam keikutsertaanya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sudah tentu direspon positf. Kader-kader terbaik yang tidak diakomodir melalui partai mulai mencari jalan yang diistilahkan “jalan kaki” sedangkan yang menggunakan partai dibilang “menumpang”. Bagi paket jalan kaki ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah mengumpulkan dukungan paling kurang lima persen dari jumlah pemilih. Bukti dukungan adalah kartu tanda penduduk (KTP) dan pernyataan mendukung dari warga. Di sini KTP yang selama ini hanya menjadi bukti dan identitas diri naik menjadi barang berharga yang diburu tim sukses paket independen.
Dua paket independen mulai jalan kaki mencari dukungan publik walau banyak menghadapi tantangan. Paket Mus Wolo-Bhoka yang dikenal degan paket Wolo-Bhoka dan paket Siprianus Reda Lio-Titus M. Tibo yang dikenal dengan Paket Setia sudah melangkah dan mengumpulkan dukungan sesuai ketentuan bahkan melampaui ketentuan. Namun dalam proses verifikasi tentu banyak dukungan yang dicoret jika tidak mendukung paket tersebut. Dalam proses perebutan dukungan massa ini, ternyata ada onak duri yang dihadapi paket independen. Ada warga yang mengaku tidak tahu sama sekali KTP mereka diambil untuk kepentingan dukungan terhadap paket independen. Warga Mbongawani bahkan sampai melapork ke polisi karena KTP-nya juga istri dan anaknya ternyata digunakan salah satu paket sebagai bukti dukungan. Terhadap hal ini, kandidat wakil bupati dari paket independen Titus M. Tibo mengatakan langkah hukum sebenarnya tidak perlu dilakukan. Mengingat apa yang sedang dijalankan merupakan kerja-kerja politik maka langkah politik yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Proses verifikasi yang berjalan merupakan langkah politik itu dan jika ternyata tidak mendukung maka tinggal menandatangani formulir B9 sebagai bentuk tidak mendukung salah satu paket dan persoalan selesai. Tapi ternyata dalam proses verifikasi ternyata memebrikan dukungan maka tinggal menandatangani formulir pernyataan dukungan. Tidak ada persoalan.
Proses verifikasi yang dimulai dari tingkat PPS sudah dilakukan sebulan yang lalu. Setelah mereka melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual dan membuat berita acara verifikasi PPS lalu menyerahkan data itu kepada paket independen yang diverifikasi dan kepada PPK. Di tingkat PPK kembali mereka melakukan verifikasi administrasi juga vaktual untuk mengecek kembali hasil verifiaksi yang telah dilakukan oleh PPS. Dari hasil verifiaksi itu lalu dibuat berita acara dan diserahkan kepada KPUD Ende yang kemudian akan melanjutkan verifikasi tahap akhir. Dari sini KPUD lalu mengumumkan kepada publik paket independen mana yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak mengikuti proses selanjutnya.
Masuknya paket independen dalam proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ini semakin menambah semaraknya proes pemilihan nanti. Jika paket yang masuk melalui kendaraan partai sebanyak tujuh paket ditambah dua paket independen maka semuanya menjadi sembilan paket. Banyaknya paket ini diperkirakan akan membawa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam dua putaran. Hal itu bisa saja terjadi karena dengan sembilan paket tentu sulit bagi paket yang dapat melampaui ketentuan 30 persen perolehan suara dalam pemilu sehingga kemungkinan putaran kedua dapat terjadi. Namun keyakinan sebagaian warga itu ditampik Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan, Yustinus Sani. Menurutnya, dari sembilan paket yang berhasil diidentifikasi itu tidak semuanya bakal lolos mengikuti pemilu. Kemungkinan hanya empat paket yang diusung partai yang bakal lolos ke pemilu ditambah satu paket independen sehingga menjadi hanya lima paket peserta pemilu. Bahkan dari lima paket peserta pemilu itu, kata Sani setelah melakukan beberapa kali survei langsung ke masyarakat baik di dalam kota maupun di desa-desa, paket Do’A bakal memenangkan pemilu hanya dalam satu putaran. Keyakinan Sani itu tidak berlebihan karena dari kenyataan di lapangan paket Do’A sudah berhasil merebut hati masyarakat yang menginginkan perubahan. Dan perubahan itu menurut masyarakat hanya bisa diwujudkan dari paket yang mau melakukan perubahan yang diyakini dapat dibuat oleh paket Do’A. Jika keyakinan Yustinus Sani itu benar maka pemimpin Ende lima tahun mendatang tidak perlu ditentukan dalam dua putaran pemilu. Tetapi jika keyakinan itu ternyata berubah pada 13 Oktober nanti maka rakyat Ende harus berani mengulang proses pemilunya untuk menentukan pemimpin masa depan harapan rakyat.
Tetapi melihat kemelut yang masih menghantaui beberapa paket yang menggunakan kendaraan partai tentu jumlah paket yang lolos ke pemilu 13 Oktober nanti dari kendaraan partai tidak sampai enam paket. Paket DAMAI dan DIAN tentu salah satunya atau bahkan keduanya bisa dinyatakan gugur oleh KPUD setelah melakukan verifikasi ke Departemen Hukum dan HAM karena dualisme kepemimpinan bukan saja di daerah namun sampai ke pusat. Hal yang sama juga bakal terjadi pada paket MAWAR yang diusung Partai Demokrat sebagai partai pengusung utama bersama empat partai yang katanya sudah dikantongi SK DPP-nya. Jika sampai pada batas akhir ternyata SK DPP tersebut tidak dapat ditunjukan dan partai lain yang dirayu untuk bergabung mengusung paket MAWAR tetap komit mendukung paket lain maka dengan sendirinya paket Mawar gugur dan menjadi penonton dalam perhelatan yang pertama terjadi di Kabupaten Ende ini. Hal yang sama juga bakal terjadi dengan paket BERNAS. Dengan rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang menjadi bukti DPP sudah komit merekomendasikan paket Do’A menggunakan kendaraan PDI Perjuangan maka dengan sendirinya paket BERNAS gugur. Jika tiga paket DIAN, MAWAR dan BERNAS dinyatakan gugur maka tinggal empat paket Do’A, DAMAI, PETANI dan LengoPase yang bakal maju menggunakan kendaraan partai ditambah dua paket independen SETIA dan WoloBhoka sehingga tinggal enam paket yang bakal bertarung. Namun jika paket indepeden dinyatakan lolos cuma satu maka tinggal lima paket.
Mulai tanggal 19 Agustus, KPUD mulai memproses pendaftaran calon baik calon ‘jalan kaki’ maupun calon yang menumpang kendaraan partai. Pada pembukaan pendaftaran pada 19 Agustus, paket Do’A yang diusung 12 partai langsung menjadi paket pertama yang mendaftar ke KPUD disusul paket DAMAI yang diusung PKB dan PAN. Setelah Do’A dan DAMAI menyusul paket independen atau paket ‘jalan kaki’ atas Wilhelmus Wolo-Albert Bhoka (Wolobhoka) mendaftar ke KPUD. Paket independe boleh mendaftar kendati sampai saat ini KPUD belum mengeluarkan pengumuman paket independen mana yang dinyatakan lolos verifikasi. Pendaftaran baru ditutup pada tangal 25 Agustus dan setelah itu KPUD mulai melakukan proses verifikasi terhadap paket calon. Proses ini sangat menentukan proses selanjutnya. Pada titik ini, independensi KPUD sebagai penyelenggara juga diuji. Salah menentukan langkah KPUD bisa saja didemo. Tapi Ketua KPUD Ende, Fransiskus A.R. Senda dalam setiap kesempatan selalu menegaskan bahwa KPUD akan berjalan sesuai aturan perundang-undangan dalam melakukan proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Dia juga menegaskan, KPUD akan hanya menerima pendaftaran calon yang benar-benar memenuhi syarat 15 persen suara sah dan 15 persen perolehan kursi di DPRD Ende saat ini sebagaimana hasil pemilu 2004 lalu. Bagi partai yang kepengurusan di kabupatennya terjadi dualisme, KPUD akan melakukan verifikasi ke induk organisasi di pusat. Sedangkan bagi partai yang dualismenya mulai dari pusat sampai daerah, kata Senda KPUD akan memverifikasinya langsung ke Menteri Hukum dan HAM.
Dari proses verifikasi yang dilakukan KPUD ini kalau nantinya cuma lima paket yang bertarung tentu semua kita berharap mereka dapat bertarung sportif. Tidak saling serang dan mengedepankan kampanye gelap terhadap sesama paket. Tetapi memberikan pembelajaran politik yang santun kepada masyarakat. Publik Ende tentunya tidak mau kalau proses awal ini menodai proses penentuan pemimpin Ende lima tahun mendatang. Pada prinsipnya semua kita tentu berharap dalam kesederhanaan seorang PETANI kita ber-Do’A dengan harapan bisa menemukan ke-DAMAI-an, dan dalam ke-SETIA-an kita tidak saling memecahbelah warga namun saling SETIA, seia sekata berjuang dalam kebersamaan menuju Ende sare Lio pawe melalui pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

Dermaga Pelabuhan Ende Kembali Jebol

· Sedang Diperbaiki
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Dermaga Pelabuhan Ende yang baru diperbaiki dan masa pemeliharaanya baru selesai pada pertengahan Juli lalu kembali jebol. Jebolnya dermaga ini merupakan kejadian yang ketiga setelah pada awal Juli lalu juga sempat jebol akibat dilalui truk yang baru turun dari KM Dharma Veri II yang disinyalir kelebihan muatan. Mengatasi jebolnya dermaga, saat ini sedang diperbaiki dibawah pengawasan konsultan yang berada di Ende.
Pantauan Flores Pos pada Rabu (13/8) lubang menganga di lokasi yang jebol dengan diameter lebih kurang 50 centimeter. Beberapa tukang sedang berupaya memecahkan beton lantai dermaga untuk dilakukan perbaikan. Menggunakan pahat batu dan hamar mereka mencoba memecahkan beton di sekitar lantai dermaga yang jebol. Warga sekitar yang sempat menyaksikan kegiatan itu sangat kecewa dengan kualitas dermaga yang menurut mereka dikerjakan asal jadi.
Asisten Manajer PT Pelindo Kawasan Ende/Ipi, Titus Tiro kepada Flores Pos di ruang kerjanya mengatakan, lokasi yang jebol tersebut sudah retak-retak sejak lama. Jebolnya dermaga baru terjadi pada Senin dan sudah mulai diperbaiki. Namun dia mengaku tidak tahu pihak mana yang melakukan perbaikan karena tenaga tukang yang melakukan perbaikan adalah tukang local yang ada di Ende.
Terkait kerusakan yang ada, Titus mengatakan sudah tidak dapat dibicarakan lagi. “Kita mau omong apa lagi. Kondisinya sudah seperti itu. Pak simpulkan sendirilah.” Dia katakan, kerusakan pada dermaga tersebut memang merupakan yang ketiga kalinya dan kemungkinan besar akan berlanjut di kemudian hari. Kerusakan tersebut terjadi, kata Tiro kemungkinan karena kualitas pengerjaan yang tidak sesuai dengan bestek.
Ditanya tanggungjawab pengerjaan perbaikan, Tiro mengatakan tetap menajdi tanggung jawab pihak perusahaan yang mengerjakan kendati amsa pemeliharaan sudah selesai. Hal itu karena sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan. Sebagai pengelola pelabuhan,. Kata dia, belum mendapatkan pemberitahuan dari PT Pelindo pusat soal serahterima dari Kementrian Perhubungan. Selain itu, kata dia sejauh ini dari PT Pelindo pusat belum turun ke lokasi melihat langsung kondisi pelabuhan. Biasanya, kata Tiro, jika akan diserahterimakan, akan dikirim tim untuk mengecek kondisi pelabuhan sebelum diserahterimakan. “Karena belum ada yang turun jadi kami tahu belum ada serahterima.”
Tidak Ditutup
Kendati dermaga jebol dan saat ini tengah dalam perbaikan, namun aktifitas bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan. PT Pelindo sebagai pemilik pelabuhan, kata Tiro tidak menutup pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang. Langkah itu diambil mengingat kerusakan juga tidak terlalu besar dan masih berada di pinggir. Perbaikan yang sedang dilakukan tidak menganggu aktifitas lain di pelabuhan.
Hanya saja, kata Tiro, saat ini dermaga Pelabuhan Ende ditutup untuk tidak disandari kapal jenis roro. Langkah itu dilakukan mengingat kapasitas dermaga dibangun bukan untuk kapasitas kapal jenis roro dan kapasitas daya pikul dermaga tidak mencukupi.
Lakukan Perbaikan
Satker Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan Ende, Wilfrid Panjaitan per telepon dari Kupang mengatakan, kerusakan yang terjadi pada sambungan dermaga dan trestle diakibatkan saling gesek antar persambungan pada saat kapal sandar. Terhadap kerusakan yang ada, sedang dalam proses perbaikan. Perbaikan akan dilakukan sejak Rabu (13/8) dan akan dilaksanakan hingga tuntas. Pelaksanaan perbaikan, kata dia dilakukan oleh tukang yang ada di Ended an dilakukan dalam pengawasan konsultan yang ada di Ende.
Panjaitan juga mengatakan, dermaga yang diperbaiki itu hinga saat ini belum diserahterimakan. Untuk serahterima sedang diusulkan dan masih dalam proses di Departemen Perhubungan.

Partai Politik Jadi Rebutan

Catatan Jelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende
Oleh Hieronimus Bokilia

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi NTT sudah kita lalui bersama. Perhelatan akbar politik lima tahunan tersebut telah berjalan sukses walau ditengah perjalanan masih diwarnai sejumlah aksi massa yang turun mendemo langkah bijak yang dibuat Komisi Permilihan Umum (KPU) Provinsi NTT. Namun dari perjalanan pemilu langsung yang pertama kali digelar di Provinsi NTT ini, ada satu hal yang patut diacungi jempol. Dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Ibrahim Agustinus Medah dan Paulus Moa atau akrab dikenal dengan TULUS yang diusung Partai Golkar dan pasangan Gaspar Parang Ehok dan Yulius Bobo atau GAUL yang diusung gabungan partai degan nama Abdi Flobamora begitu legowo mengakui kemenangan pasangan Frans Lebu Raya dan Esthon L. Foenay atau yang akrab dikenal dengan FREN yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hasil pilihan rakyat. Kemenangan FREN di delapan kabupaten mendapat dukungan dari dua kandidat yang dalam perhelatan politik ini berada di bawah FREN dalam perolehan suara saat pemilu langsung tanggal 14 Juni 2008 yang lalu. Ibrahim Agustinus Medah bahkan dengan sportif mengatakan FREN lebih hebat dalam menarik simpatik masyarakat pemilih. Kondisi itu memang patut diakui. Frans Lebu Raya yang menjabat Wakil Gubernur NTT mendampingi Piet Alexander Tallo memang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Memanfaatkan masa lima tahun menjadi wakil gubernur, Lebu Raya telah menjelajah seluruh wilayah NTT. Saat turun berkampanye di Ende pada hari terakhir kampanye, Lebu Raya juga mengakui bahwa dia sudah turun menjelajah hamper seluruh wilayah Ended an tidak hanya turun di ibu kota Kabupaten Ende saja. Dia menyebebut Nangapanda, Maurole, Kota Baru dan desa-desa di pelosok Ende.
Kemenangan FREN yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang menjadi contoh betapa cerdasnya masyarakat NTT dalam berpolitik. Riak dan intrik terjadi selama proses pencarian partai politik pengusung sampai pada masa pencalonan dan pendaftaran di KPU. Namun setelah KPU menetapkan hasil pemilu langsung seluruh rakyat NTT menerima hasil pemilu langsung itu dengan ikhlas. Contoh positif ini harus menjadi pelajaran berarti bagi seluruh abupaten di NTT pada saat melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten masing-masing.
Merujuk pada peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kaitan dengan pemilu, mensyaratkan bahwa yang berhak mengusung paket untuk didaftarkan ke KPU adalah partai politik dan gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara sesuai hasil pemilu 2004 yang lalu. Partai politik pengusung calon harus memiliki paling kurang 15 persen kursi di DPRD atau setidaknya memperoleh 15 persen suara pemilih yang sah dalam pemilu 2004 lalu. Demikian juga dengan gabungan partai politik yang mengusung paket harus pula memiliki 15 persen kursi di DPRD atau 15 persen suara pada pemilu 2004 yang lalu. Pada titik ini, partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam mengusung paket di mana dengan kondisi ini, partai politik yang sudah memenuhi syarat mengusung paket tentunya akan emnaikan posisi tawar mereka kepada kandidat yang akan maju dalam pemilu nanti. Partai politik yang sudah memenuhi syarat ini selain membuka lebar-lebar pintu bagi kandidat dari lur partai juga memiliki kemungkinan besar mengusung paket dari kalangan kader partai dan tidak jarang ketua partai sendiri yang diusung untuk maju dlam pentas politik lima tahunan ini. Kita kembali ke pemilu langsung kepal daerah dan wakil kepala daerah Provinsi NTT di mana PDI Perjuangan mengusung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP NTT Frans Lebu Raya menjadi gubernur. Dari Partai Golkar juga mengusung ketua DPD II Partai Golkar Provinsi NTT, Ibrahim Agustinus Medah mnjadi calon gubernur. Situasi seperti itu tentu saja akan terjadi di kabupaten-kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di Ende misalnya, Partai Golkar Kabupaten Ende tidak segan-segan mencalonkan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende Ir. Marsel Y.W Petu menjadi calon bupati didampingi Ir. Stefanus Temu Tani sebagai calon wakil bupati. Sementara dari PDI Perjuangan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Ende Bernadus Gadobani secara terang-terangan mengatakan perjuangannya untuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende yang dilakukan dengan susah payah adalah upaya untuk menjadi calon bupati Ende dalam pemilu mendatang. Dia juga menyatakan kendati proses penjaringan bakal calon bupati di tubuh PDI Perjuangan dilakukan oleh Pengurus Anak Ranting (PAR) di tingkat kecamatan namun dia yakin mendapat dukungan riil dari PAR. Pernyataan Gadobani ini harus dia buat karena ada juga kader-kader terbaik lainnya di luar PDI Perjuangan yang juga melirik PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik mereka untuk maju dalam pemilu yang dijadwalkan dilangsungkan pada 13 Oktober 2008 mendatang. Melirik perjalanan politik menuju pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ende, begitu banyak nama yang disebut-sebut bakal maju. Mereka di antaranya, Bernadus Gadobani-Hendrikus Seni (PDIP), Marsel Petu-Stefanus Temu Tani (Partai Golkar), Don Bosco M. Wangge-Achmad Mochdar (koalisi partai), Anton David Dalla-Iskandar Mohamad Mberu (PKB, PAN), Silvester Djuma-Haji Ahmad Djafar (Partai Demokrat), Petrus Lengo- (PDS, PKPI. PNI Marhaens).
Peran partai politik pengusung yang bverhak mengusung para kandidat untuk didaftarkan di KPU pada titik ini memang sangat penting. Don Bosco M. Wangge-Ahmad Mochdar yang dikenal dengan paket Do’A sejauh ini mendapatkan dukungan dari 10 partai yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Bintang Reformasi (PBR), PNBK, dan partai-partai yang tidak memiliki kursi lainnya di DPRD Ende. Namun, 10 partai yang telah berkoalisi tersebut telah bertekad mengusung paket Do’A dan akan terus berupaya memenangkan paket yang mereka usung untuk menjadi bupati wakil bupati terpilih pada saat pencfoblosan nanti. Di sini, komitmen partai-partai kecil ini memang patut dibanggakan. Betapa tidak, hanya karena ingin Ende ada perubahan ke depan, mereka komit tanpa ada embel-embel money politik mengusung paket Do’A dan berjuang memenangkannya. Namun perjalanan menuju pendaftaran paket ke KPU masih panjang. Banyak pihak yang menyangsikan soliditas partai-partai ini dalam mengusung paket karena dalam proses ini masih saja ada intrik dari lawan politik untuk saling menjatuhkan bahkan menggagalkan paket Do’A maju dalam pentas pemilu langsung. Jika siliditas ini tidak dijaga dengan baik bukan tidak mungkin jika paket Do’A yang telah dideklarasikan jauh-jauh hari ini bakal terpental karena pak\rtai pengusung satu persatu mulai menarik dukungannya.
Sementara itu, ada paket lain yang sampai sekarang masih terus merayu partai-partai yang ada untuk bisa mengusung mereka maju dalam pentas pemilu langsung. Paket Silvester Djuma-Ahmad Djafar atau MAWAR misalnya, jika hanya diusung Partai Demokrat yang memiliki tiga kursi di DPRD Ende belum memenuhi syarat 15 persen karena tiga kursi saja belum cukup. Mereka harus mencari tambahan dua kursi untuk menggenapkan kuota 15 persen demi menguasung satu paket. Silvester Djuma dalam satu wawancara dengan Flores Pos mengatakan, dia sudah mengantongi empat surat keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan pusat yang isinya menyetujui pengusungan paket MAWAR dalam pemilu nanti. Salah satu partai yang dikatakan bakal dirayu untuk mengusung mereka adalah partai Patriot Pancasila. Namun, pernyataan itu boro-boro dikanter oleh Ketua Partai Patriot Pancasila Kabupaten Ende, Alexander Sidi. Dia mengatakan partai yang dia pimpin memang pernah didekati petinggi Partai Demokrat Ende untuk sama-sama mengusung paket yang didukung Partai Demokrat. Namun, pembicaraan awal itu kemudioan tidak berlanjut karena menurut dia tidak mungkin Partai patriot Pancasila bergabung dengan partai yang sudah menetapkan paketnya tanpa ada sumbang saran dari mereka yang akan bergabung. Partai Patriot Pancasila kata Lexi So sampai saat ini memang tidak pernah bergabung degan Partai Demokrat untuk mengusung paket MAWAR dan mereka sudah bertekad bergabung dengan Koalisi Bersama Membangun yang sudah mendeklarasikan paket DO’A.
Melihat perkembangan politik menjelang pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Ende, memang belum berjalan maksimal. Artinya, dari sekian banyak paket yang berhasrat maju dalam pemilu dan dari begitu banyak partai politik pengusung, baru Partai Golkar yang resmi mengumumkan paketnya Marsel pwetu-Stefanus Temu Tani. PDI Perjuangan yang merupakan partai yang sudah memenuhi kuota 15 persen perolehan suara hingga kini belum menetapkan paket yang akan diusung. Bahkan silang pendapat antar kader partai terus bermunculan terkait siapa yang bakal diusung dari partai banteng bermoncong putih ini. Ada skenario yang sedang dimainkan kader partai agar mengusung paket Do’A yang menurut ereka lebih representatif dan didukung masyarakat banyak sehingga kemungkinan memenangkan pemilu lebih besar. Anggota DPR RI Herman Herry dalam satu pernyataannya di Flores Pos mengatakan paket Do’A merupakan paket “seksi” dan layak untuk diusung. Namun pernyataan Herman Herry itu langsung dijawab Ketua DPC PDI perjuangan Kabupaten Ende, Bernadus Gadobani. Gadobani bilang, PDI Perjuangan punya kader yang siap diusung dan sebagai kader partai dia siap maju sebagai calon bupati dari PDI Perjuangan didampingi Hendrikus Seni. “Saya siap jadi calon bupati bersama Hendrik Seni. Kami sudah bekerja cukup lama.”
Muncul pertanyaan, mengapa paket Do’A yang sudah diusung 10 partai politik masih melakukan manufer ke PDI Perjuangan? Kondisi ini memuncuk\lkan banyak spekulasi. Spekulasi pertama, 10 partai pengusung dinilai kurang solid sehingga paket Do’A harus mencari alternatif lain dan salah satunya adalah melakukan manufer ke PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum menetapkan paket definitif. Spekulasi kedua, muncul dari orang-orang PDI Perjungan sendiri yang tidak mau mengusung paket yang kalah. Pada titik ini, para kader partai khawatir jika sampai memaksakan Bernadus Gadobani-Hendrik Seni (BERNAS) untuk maju dari PDI Perjuangan maka kekalahan sudah di depan mata sementara PDI Perjuangan sebagai partai besar tidak mau kalah dalam perhelatan akbar ini. Padahal, banyak kalangan melihat kemampuan Gadobani-Henrik Seni sangat potensial mengingat selama lima tahun menjadi ketua DPRD Ende dan lima tahun menjadi wakil bupati Ende, Gadobani merupakan tokoh “bersih” yang tidak diragukan lagi kualitas memimpinnya dengan pengalamannya itu.
Partai Demokrat yang mengusung paket MAWAR jika sampai pada waktunya harus mendaftar dan belum ada partai yang mau berkoalisi maka tiga kursi di DPRD Ende yang mereka miliki akan menjadi mubazir. Paket Mawar dan jajaran pengurus Partai Demokrat harus bekerja ekstra merayu lagi dua partai yang memiliki kursi di DPRD Ende jika tidak mau hanya menjadi penonton nanti. Namun jika benar empat SK DPP tersebut sudah dikantongi dan jajaran pengurus partai di daerah mau rela melepas paket yang sudah mereka usung untuk bergabung mengusung paket MAWAR maka mereka bisa mendaftar di KPU mengingat KPU hanya akan menerima pendaftara paket yang sudah mencapai kuota 15 persen baik 15 persen kursi di DPRD Ende maupun 15 persen suara sah pemilu 2004.
Lain lagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sejak awal sesuai hasil musyawarah cabang telah menetapkan pasangan Anton David Dalla-Iskandar Mohamad Mberu atau paket DAMAI. Dengan kekuatan empat kursi di DPRD Ende, PKB harus mencari satu lagi partai yang memiliki kursi untuk bisa mendapatkan tiket melaju ke pentas pemilu langsung ini. Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini terdapat dua versi yakni pimpinan Sabri Indradewa telah memilih meberikan dukungan politik terhadap paket DAMAI. Sedangkan PAN pimpinan Agil Parera Ambuwaru lebih memilih menancapkan bendera partai di Sekretariat Paket DO’A di Jalan A. Yani. Jika dualisme kepengurusan ini tidak cepat diselesaikan akan menjadi bumerang bagi paket DAMAI. Namun paket Damai lagi-lagi digoyang. Di saat masa pendaftaran tinggal menghitung hari, muncul paket DIAN, Yucundius Lepa-Nur Aini Rodja yang juga diusung PKB. Polemic seputar kehadiran paket DIAN pun bermunculan dan hingga kini belum berujung siapa yang berhak diusung DAMAI atau DIAN.
Di tubuh PDS pimpinan Anselmus W. Mangu sudah bersepakat mengusung Petrus Lengo-Paulus Pase. PKPI pimpinan Yohanes Bade Oda juga memilih bergabung dengan PDS dan PNI Marhaens mengusung paket ini walau dan telah dideklarasikan. Namun rumor berkembang, Bade Oda sebagai partai pengusung belum iklas memberikan dukungan karena kontribusi partai yang belum diselesaikan paket Lengo Pase.
PDI Perjuangan yang selama belum memastikan mengusung paket akhirnya mulai ada titik terang. Setelah rapat kerja cabang khusus yang mayoritas mendukung paket Don Wangge Mat Mochdar (11) dukungan PAC dan Gadobani-Hendrik Seni haya kebagian lima PAC, DPP partai akhirnya mengeluarkan rekomendasi mengusung paket Do’A walau sampai sekarang gadobani masih tetap bergerilya mencari pintu masuk lewat partai yang dia pimpin itu.
Di sisi lain, ada juga calin perseorangan. Ende hanya ada dua paket perseorangan yang diverivikasi yakni Sipri Reda Lio-Titus M. Tibo atau yang akrab dikenal dengan paket SETIA dan paket Wolo- Bhoka. Hingga kini proses verifikasi masih berjalan dan belum diputuskan hasilnya oleh KPUD Ende.
Munculnya paket independen atau perseorangan ini juga dapat menjadi alternative pilihan masyarakat Kabupaten Ende pada 13 Oktober mendatang. Siapa yang terpilih tentu menjadi rahasia konstituen di ruang tempat pemungutan suara alias TPS. Banyak pihak meramalkan pemilihan akan terjadi dua putaran mengingat kekuatan masing-masing paket merata. Namun apapun yang terjadi semua kita tentu berharap pemilu ini berjalan damai karena ada paket DAMAI, diiringi doa karena ada paket DO’A, diterangi cahaya dian karena ada paket DIAN, saling setia antar pasangan calon karena ada paket SETIA untuk menuju Ende sare Lio pawe yang diidamkan masyarakat.

Materi Sosialisasi PWF

oleh Hieronimus Bokilia
(Ketua Umum PWF)
PROFILE ORGANISASI
PERHIMPUNAN WARTAWAN FLORES (PWF)
Sekretariat Jln. El Tari-Ende-Flores-NTT, HP 0852 3900 8081, 0852 3930 7555

A. Latar Belakang
Wartawan yang bertugas di wilayah Kepulauan Flores selama ini belum memiliki wadah lokal yang menghimpun dan menjdi wadah saling tukar informasi di antara para wartawan. Menyadari pentingnya sebuah organisasi yang menjadi wadah berhimpun dan tukar informasi di antara para wartawan yang bertugas di wilayah Kepulauan Flores, para wartawan kemudian berkumpul bersama membicarakan pembentukan wadah atau organisasi wartawan dimaksud.

B. Sejarah Pembentukan
• Pembentukan Perhimpunan Wartawan Flores difasilitasi oleh Swisscontact LED-NTT dan Yayasan Pantau. Lembaga ini memberikan motifasi dan dukungan kepada para wartawan untuk menghimpunkan diri dalam satu wadah agar bisa memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas para wartawan dan sebagai sarana sering informasi di antara para wartawan. Swisscontact kemudian memfasilitasi pertemuan wartawan yang semula dihadiri oleh para wartawan dari empat kabupaten yakni Ngada, Ende, Sikka dan Flotim. Pertemuan digelar pada bulan September di aula PSE Ende, Jalan Anggrek.
•Dalam pertemuan ini, hadir juga Andreas Harsono dari Yayasan Pantau. Dia banyak memberikan masukan untuk terbentuknya wadah wartawan. Namun dalam pertemuan awal ini belum berhasil membentuk organisasi wartawan. Alasan mendasar pada waktu itu adalah cakupan wilayah Flores sedangkan yang hadir hanya empat kabupaten. Selain itu perdebatan panjang juga muncul soal keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam wadah yang akan dibentuk. Kata sepakat pun belum bisa diambil pada waktu itu dan pembentukan organisasi wartawan ditunda.
•Selanjutnya, Swisscontact kembali memfasilitasi pertemuan Tim Tujuh di Maumere pada 20 Nopember 2006 yang membicarakan rencana pertemuan raya para wartawan kedua dan menyusun acuan yang dijadikan bahan pertemuan. Tim Tujuh yang hadir dalam pertemuan antara lain, Yos Hadjon dari Lembata, Wall Abulat dari Sikka, Rosa Dalima dari Ende, Anto Manatapi dari Ngada, Boni Mardianus dari Manggarai dan Ferdi Jemaun dari Manggarai Barat. Dari Swisscontact hadir Rosalia Rabu dan Etin Suryatin. Tim Tujuh waktu itu tidak dihadiri utusan dari Flores Timur.
•Tim Tujuh akhirnya menyepakati untuk kembali menggelar pertemuan pada 8-9 Desember 2006.
•Menyadari pentingnya wadah sebagai wahana sering pengalaman dan peningkatan kapasitas jurnalis di Kepulauan Flores, maka pada pertemuan dua hari di aula BK3D, Jalan Melati dari tanggal 8-9 Desember, pembicaraan para wartawan mulai mengarah dan mengerucut pada kesepakatan untuk membentuk wadah wartawan Flores.
•Maka pada tangal 8-9 Desember 2006, semua wartawan yang hadir bersepakat membentuk satu wadah yang disepakati bernama Perhimpunan Wartawan Flores disingkat PWF. Pada saat itu, forum juga secara aklamasi setelah melalui proses seleksi calon memilih Hieronimus Bokilia sebagai ketua Umum PWF untuk masa bakti 2006-2008 atau selama dua tahun.

C. Nama, Bentuk dan Lambang
•Nama perhimpunan ini adalah Perhimpunan Wartawan Flores yang disingkat PWF dan berbentuk perhimpunan dengan lambang burung merpati membentangkan sayap, pena dan buku bertuliskan PWF dengan warna dasar biru dan dikombinasikan dengan tulisan Perhimpunan Wartawan Flores pada bagian bawah membentuk setengah lingkaran. PWF berasaskan Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia, berpedoman pada kode etik jurnalistik Indonesia

D. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi
•Visi PWF adalah terwujudnya kapasitas jurnalis yang professional dan independen sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia.

b. Misi PWF
•Meningkatkan kapasitas jurnalis di Kepulauan Flores
•Sebagai media sharing informasi
•Membangun solidaritas antara sesama wartawan di Kepulauan Flores
•Memperluas akes informasi kepada masyarakat; dan
•Meningkatkan pemberdayaan ekonomi local

c. Tujuan PWF
•Memperjuangkan hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat bagi semua orang
•Membela dan memperjuangkan harkat dan martabat, kesejahteraan jurnalis dan pekerja pers di Kepulauan Flores
•Membangun kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, LSM, lembaga donor yang memiliki komitmen untuk membangun masyarakat dan penyebarluasan informasi
Perhimpunan Wartawan Flores bersifat independen, non partisan dan berorientasi pada upaya pencerahan masyarakat dalam segala aspek.

d. Usaha-Usaha PWF
•Menggalang solidaritas sesama jurnalis dan pekerja pers
•Meningkatkan kemampuan profesi jurnalis
•Membantu masyarakat menggunakan hak informasinya secara baik
•PWF meliputi wilayah Kepulauan Flores yakni dari Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur dan Lembata dan di setiap kabupaten memiliki koordinator masing-masing.
•Keanggotaan PWF bersifat perorangan dan terbuka bagi setiap wartawan yang bertugas di Kepulauan Flores. Kenaggotaan terdiri atas dua yakni anggota biasa dan anggota luar biasa.

e. Lingkup Organsasi dan Keanggotaan PWF
•PWF meliputi wilayah Kepulauan Flores yakni dari Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur dan Lembata dan di setiap kabupaten memiliki koordinator masing-masing.
•Keanggotaan PWF bersifat perorangan dan terbuka bagi setiap wartawan yang bertugas di Kepulauan Flores. Keanggotaan terdiri atas dua yakni anggota biasa dan anggota luar biasa.

E. Badan Pengurus PWF
•Badan Pengurus PWF terdiri atas, satu orang Ketua Umum, Ketua 1 dan ketua 2, Sekretaris Umum, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, Bendahara Umum. Terdapat enam divisi yakni Divisi Advokasi dan Hukum, Divisi Pengembangan Kapasitas, Divisi Humas, Divisi hubungan Antar Lembaga, Divisi pengembangan Sosial Ekonomi dan Divisi Pemberdayaan perempuan.

Komposisi Pengurus PWF
•Ketua Umum : Hieronimus L. Bokilia (Wartawan Harian Umum Flores Pos, Jln. El Tari, HP 0852 3900 8081)
•Ketua 1 : Patris Anggo (Radio Be Smart, Kelurahan Watu, Ruteng, Manggarai, HP 0813 3945 5064)
•Ketua 2 : Hans Hadjon (Wartawan Mingguan Buser Timur, HP 0852 3900 3304)
•Sekretaris Umum : Bernadus Barat Daya (Radio Suara Komodo FM Labuan Bajo, Manggarai Barat, HP 0813 3945 4721)
•Sekretaris 1 : Rosa Dalima (Reporter RRI Ende, Jln Anggrek, HP 0852 3930 7555)
•Sekretaris 2 : Adrian Pantur (Kontributor SCTV, Jln. Adi Sucipto Maumere, Sikka, HP 0812 3839 481)
•Bendahara Umum : Yusvina Nona (Reporter Flores Pos, Jln. El tari, HP 0852 3907 2848)

Divisi-Divisi :
•Divisi Advokasi dan Hukum : Syarif Lamabelawa (Reporter Harian Umum Flores Pos, Jln. Raja Centis, Maumere, Sikka, HP 0813 3944 8471)
•Divisi Pengembangan Kapasitas : Jos Hadjon (Reporter Harian Umum Flores Pos, Jln Trans Lembata, Lembata, HP 0852 3901 5474)
•Divisi Humas : Yamin Mapawa (Mingguan Surya NTT, Jln. Pahlawan, Ende, HP 0852 3906 6447)
•Divisi Hubungan Antar Lembaga : Anto Manatapi (Reporter RSPD Ngada, Jln. Gatot Subroto, Bajawa, Ngada, HP 0852 5301 0738)
•Divisi Pengembangan Sosial Ekonomi : Ferdi Son (Kelurahan Waiklambu, Manggarai Barat, HP 0812 3797 270)
•Divisi Pemberdayaan Perempuan : Ana Marlinda Boleng (Radio Surya FM Boawae, Nagekeo, HP 0813 3910 3380)

Badan Penasehat
* Frans Anggal (Pemimpin Redaksi Harian Umum Flores Pos)
•Yoseph Laga Doni Herin (Wakil Bupati Flores Timur)
•Wempi Anggal (Direktur Radio Be Smart Mangarai)
•Kepala RRI Ende
•John Demu (Kepala RSPD Ngada)

F. Kesekretariatan
•Untuk sekretariat, sampai saat ini PWF belum memiliki secretariat tetap dan masih berupaya mencarinya walau dalam keterbatasan. Untuk sementara Secretariat PWF menggunakan salah satu ruangan di Kantor Redaksi Harian Umum Flores Pos walau belum dimanfaatkan secara efektif karena fasilias pelengkap belum dimiliki organisasi.

G. Program Kerja dan Kegiatan
•Program kerja PWF secara rinci belum terprogram, namun dalam pertemuan badan Pengurus PWF di Ende pada Januari 2007 lalu, telah merencanakan untuk menyelenggarakan Seminar Sehari Jurnalistik bertepatan dengan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 September 2007 dan pelaksanaan kegiatan sukses. Tema kegiatan seminar jurnalistik “Bersama PWF Kita Wujudkan Pers yang Bermutu dan Independen”,. Pembicara yang hadir pada saat itu antara lain Yoseph Laga Doni Herin, Bujte Hello, Cirilus Bau Engo dan Joni Djoka. Sedangkan Lorens Tato tidak berkesempatan hadir.
•Ke depan PWF akan terus berupaya menggelar kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis di Kepulauan Flores.
•Selain kegiatan ini, PWF juga telah menggelar workshoop tentang Penulisan Berita Ekonomi selama dua hari dari tanggal 12-13 April 2007 bertempat di Aula BEKATIGADE Ende. Pemateri tunggal dalam workshop ini adalah Pemimpin Redaksi Investor Daily Jakarta, Primus Dorimulu. Peserta workshop adalah utusan anggota PWF dari tujuh kabupaten dengan alokasi peserta tiap kabupaten dua orang.
•PWF juga bekerja sama dengan LSM antara lain FIRD, Yayasan Tananua Flores dan organisasi lainnya di Ende turut membentuk Kelompok Solidaritas Bencana Manggarai dan ikut membantu dalam proses pencarian dana bencana alam
•PWF juga bersama Yayasan Pantau menggelar dua kali diskusi. Diskusi pertama mengambil tema anggaran Bidang Kesehatan dengan pembicara dr. Agustinus G. Ngasu, MMR dan diskusi kedua anggaran publik yang rawan dikorupsi dengan pembicara Jhon SinlaELoe dari PIAR Kupang.
•Dalam rangka menunjang keberlangsungan PWF, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan dilengkapi. Di antaranya, sekretrariat PWF dan fasilitas penunjang lainnya serta sarana dan prasara pendukung dalam menunjang kelanjutan organisasi PWF agar tetap eksis dan bisa berbuat banyak bagi anggota PWF dalam rangka upaya peningkatan kapasitas jurnalis yang semakin bermutu dan dapat memperjuangkan kebebasan pers dan kemudahan akes informasi bagi masyarakat.
•Kegiatan yang sudah dirancang yakni berupa pelatihan penulisan berita bagi wartawan media cetak, pelatihan penyiaran bagi wartawan media eletronik dan rencana magang ke media cetak nasional dan radio swasta yang manajemen pengelolaannya sudah baik.

H. Penutup
•Perhimpunan Wartawan Flores belum banyak berbuat untuk masyarakat. Keberadaan PWF diharapkan bisa memberikan perubahan terutama bagi anggota PWF sendiri dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas jurnalis sehingga para wartawan semakin ditingkatkan kemampuan jurnalisnya dan bisa menyajikan berita bermutu dengan tetap menjunjung kode etik jurnalistik Indonesia dan mengutamakan kebebasan pers yang bertanggung jawab.