KB Aktif Belum Capai 70 Persen dari Total Pasangan Usia Subur

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Pencapaian akseptor KB aktif di Kabupaten Ende hingga saat ini belum mencapai 70 persen dari total pasangan usia subur (PUS) secara keseluruhan. Rata-rata KB aktif yang terdapat di 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Ende masih berada di bawah 70 persen. Kendala yang dihadapi sehingga capaian itu belum maksimal yakni dari aspek manajemen, aspek teknis, aspek tenaga kerja dari sisi medis seperti dokter, bidan dan perawat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Agustinus G Ngasu dalam pemaparan materinya di hadapan peserta rapat kerja daerah KB Kabupaten Ende di gedung Inepare, Selasa (28/4). Dokter Gusti mengatakan, langkah kegiatan ke depan yang perlu dilakukan guna meningkatkan akseptor KB sehingga bisa mencapai angka 70 persen bahkan melebih angka itu adalah dengan melakukan pendataan ulang sasaran PUS mengingat masih adanya ketidak cocokan data yang dimiliki masing-masing pihak, konseling KB untuk pasangan usia subur (PUS), pelayanan kontrasepsi sesuai standar. Selain itu perlu pengadaan alat dan obat kontrasepsi, pelatihan teknis pelayanan kontrasepsi terkini dan pelatihan penigkatan kinerja pelayanan KB.

514 Posyandu
Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende, Kadijah Mochdar dalam materinya revitalisasi posyandu sebagai ujung tombak pelayanan KB mengatakan, selama ini belum ada kesamaan aksi dalam setiap program yang dijalankan. Dikatakan, kabupaten Ende saat ini memiliki 514 posyandu di mana terdapat 500 posyandu pratama dan 14 posyandu madya. Ke depan, katanya diupayakan agar 500 posyandu pratama ini dapat diperjuangkan sehingga setengahnya bisa menjadi posyandu madya dan 14 posyandu madya yang ada ditingkatkan. Posyandu, katanya memiliki kelebihan di mana dapat menjadi wadah promosi dan pelayanan KB. Poryandu memiliki kegiatan terpadu dari berbagai sektor sebagai kesatuan gerak pelayanan posyandu, sasaran KB terkumpul seperti ibu-ibu, balita adalah PUS sasaran KB.

Namun, kata Kadijah Mochdar, posyandu juga memiliki kekurangan yakni keterpaduan sektor belum maksimal, keputusa mengikuti KB masih diputuskan oleh suami. Sarana-prasarana sangat minim dan dana operasional yang masih minim. Ke depan, katanya, diharapkan adanya keterpaduan dalam kegiatan promosi dan pelayanan posyandu ditingkatkan. Perlu ada gebrakan bersama agar angka cakupan KN naik. Dukungan dana dari berbagai pihak yang selama ini masih minim perlu ditingkatkan untuk meningkatkan aktifitas posyandu. Pembekalan teknis dasar bagi kader di bidang KB perlu dilakukan guna mendukung petugas lapangan KB. PKK, katanya akan lebih mengaktifkan pokjanal posyandu yang tidak aktif selama ini dan PKK sebagai inti penggerak promosi KB kesehatan dengan selalu berkoordinasi dalam setiap kegiatan di lapangan.

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Kelaurga Kabupaten Ende, Abraham Badu dalam paparannya menyangkut data KB di Kabupaten Ende menegaskan, hingga Desember 2008, peserta KB aktif sebanyak 18.565 dari proyeksi pasangan usia subur di Kabupaten Ende sebanyak 45.143. dari total itu, peserta KB menggunakan IUD sebanyak 3.336, MOW sebanyak 1.468, MOP sebanyak 268, kondom sebanyak 339, implant sebanyak 2.496, suntikan sebanyak 7.937 dan yang menggunakan pil sebanyak 2.721. sedangkan peserta KB yang tidak aktif lagi atau drop out sejauh ini sebanyak 1.007 peserta. Sedangkan peserta yang baru mengikuti KB sebanyak 4.542 dan terbanyak di Kecamatan Ende Utara yakni sebanyak 406.

Pendekatan Politis Integratif
Kepala Kantor Agama Kabupaten Ende, Yoseph Nganggo dalam materinya keluarga berencana dalam pandangan moralitas religius dalam upaya memutuskan mata rantai kemiskinan menegaskan, KB bukan hanya masalah demografi dan klinis tetapi mempunyai dimensi sosial budaya dan agama khususnya perubahan sistem nilai dan norma masyarakat. Oleh karenanya perlu pendekatan politis, integratif dan sosial kemasyarakatan. Hal itu untuk memaksimalkan kesepakatan dan dukungan politik pemerintah menjadi bagian integrasi pembangunan nasional serta dilaksanakan dan mendapat dukungan masyarakat.

Para pemuka agama, katanya menyadari dalam membangun bangsa, pengaturan masalah kependudukan merupakan unsur utama yang perlu ditangani dengan cermat. Mereka memahami KB tidak bertentangan dengan agama dan merupakan salah satu upaya mengurangi bahkan memutuskan mata rantai kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan masyarakat. Kegagalan program KB akhir-akhir ini, kata Nganggo akibat merosotnya gerakan KB sejak krisis 1997 dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah.

Agama Dukung KB
Agama-agama mendukung pelaksanaan KB. Agama Hindu, katanya mendukung dengan prinsip setiap kelahiran harus membawa manfaat. Untuk kelahiran harus diatur jarak dengan ber-KB. Budha juga mendukung dengan memandang setiapo manusia pada dasarnya baik, tidak melarang umat ikut KB demi kesejahteraan keluarga. Kristen Protestan, kata Nganggo berpandangan KB bukan sekadar membatasi juumlah anak. Lebih dari itu merupakan upaya manusiawi menuju kepada keluarga kecil bahagia dan sejahtera. KB bukan satu-satunya cara membebaskan dan menghapuskan saa sekali beban derita kelaurga dan umat manusia.

Agama Islam berpandangan, KB dibenarkan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan anak dan terhadap anak agar menjadi sehat, cerdas dan saleh. Dalam pelaksanaan hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat islam dan disepakati suami dan istri. Sedangkan agama Katolik memandang kesejahteraan keluarga diletakan dan diwujudkan dalam pemahaman yang holistik sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mengatur kelahiran anak, suami-istri harus tetap menghormati dan mentaati moral katolik dan umat katolik dibolehkan mengikuti KB dengan metode alami yang memanfaatkan masa tidak subur.

Dalam Agama Islam dan Katolik menegaskan pelaksanaan vasektomi bertentangan dengan hukum agama. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa seperti menghindarkan penurunan penyakit dari ibu atau bapak terhadap keturunan yang bakal lahir atau terancam jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi. Mengingat peran penting agama dalam mendukung program KB, kemitraan dengan tokoh agama hendaknya perlu dibangun dan ditingkatkan. Semuanya diajak serta mendukung program KB.