Tampilkan postingan dengan label evakuasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label evakuasi. Tampilkan semua postingan

08 November 2009

Pelaksana Evakuasi Berhasil Keluarkan 22 Truk dari Lambung Nusa Damai

* Pemerintah Perlu Evaluasi Pelaksanaan Evakuasi
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Hingga saat ini tim evakuasi bangkai KM Nusa Damai masih terus melakukan aktifitas evakuasi di kolam labuh Pelabuhan Ipi. Dari kegiatan evakuasi selama ini, tim pelaksana dari PT Frans Burtom Internasional Indonesia telah berhasil mengeluarkan 22 truk besar, lima unit motor dan 20 ton lempengan plat kapal. Kegiatan pembersihan lambung kapal ini akan terus dilakukan hingga memungkinkan untuk diapungkan. Namun sebelum diapungkan, akan terlbih dahulu dilakukan pemotongan pada tigkat dua dan tiga tingkat sehingga tersisa badan kapal yang nantinya diapungkan.

Hal itu dikatakan Penanggung Jawab lapangan PT Frans Burton Internasional Indonesia, Jadil Muhamad kepada Flkores Pos, Senin (2/11). Jadil mengatakan, untuk memperlancar kegiatan pembersihan lambung kapal ini, pihaknya telah pula mendatangkan alat tambahan berupa toag boat SSP 161, tongkang dan kren 50 ton. Saat ini, diakui, kegiatan evakuasi masih dalam tahap pembersihan lambung kapal untuk memudahkan pada saat pengapungan.


Dikatakan, jika lambung kapal sudah bersih seluruhnya, untuk mempermudah dilakukan pengapungan maka kapal terlebih dahulu dipotong. Untuk KM Nusa Damai memiliki tiga tingkat untuk itu dua tingkat bagian atas kapal harus dipotong terlebih dahulu. Setlah dua tingkat bagian atas dipotong baru dilakukan pengapungan. “Untuk apungkan toag boat sudah ada dan kita akan tetap bekerja keras untuk geser kapal dari kolam labuh.”

Diakui, dalam pekerjaan ini mengalami banyak kendala. Namun, sejumlah kendala-kendala kecil mampu diatasi dengan baik sehingga pekerjaan dapat berjalan maksimal. Terkadang, pekerjaan bawah laut terhenti total karena cuaca yang kurang mendukung. Gelombang laut yang terjadi sangat mengganggu pekerjaan dan membuat jarak pandang di bawah permukaan air menjadi terganggu. Selain itu, kendala yang sering dialami adalah rusaknya peralatan kerja. Jika ada peralatan kerja yang rusak maka untuk diperbaiki harus menunggu peralatan pengganti yang dipesan dari Surabaya. Terkadang, peralatan yang dipesan tidak cocok dengan alat yang rusak sehingga menghambat pekerjaan.

Namun, kata dia, sejauh ini pekerjaan evakasi dapat berjalan lancar. Kelancaran itu terutama didukung jernihnya air laut yang membuat jarak pandang cukup luas sehingga tidak membuang-buang oksigen. “Yang jelas untuk kelancaran pekerjaan ini kita butuh dukungan semua pihak terkait di Ende. Kita tetap upayakan kerja secepatnya agar pelabuhan dapat normal kembali seperti dulu. Syukur bahwa selama ini tidak ada musibah dan para pekerja bekerja mengikuti aturan dengan baik.”

Jadil mengatakan, pelaksanaan evakuasi tidak menggangu aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Ipi. Demikian juga, aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan tidak sampai menganggu pekerjaan evakuasi. Bahkan, kata dia, jika ada kapal penumpang seperti KM Awu pada suatu waktu masuk Ipi, mereka siap memindahkan sementara peralatan ekrja untuk memberikan kesempatan dilakukannya aktifitas embarkasi dan debarkasi.

Arminus Wuni Wasa, anggota Komisi B DPRD Ende kepada Flores Pos, Kamis (5/11) mengatakan, pembersihan kolam labuh Pelabuhan Ipi itu sebenarnya tugas dari pemilik kapal. Namun hal itu diabaikan begitu saja. Menyikapi hal ini, seharusnya pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, mengambil sikap tegas terhadap pemilik kapal. Pemilik kapal seharusnya ditahan dan pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan evakuasi namun hal itu hingga saat ini tidak terlaksana.

Pelaksanaan evakuasi oleh PT Frans Burton Internasional Indonesia, kata Wuni Wasa, sudah saatnya dievaluasi oleh pemerintah daerah. Hal itu karena waktu pelaksanaan sudah mencapai batas waktu 180 hari. Soal perpanjangan waktu pelaksanaan evakuasi, kata dia, harusnya tidak dilakukan secara sepihak tetapi melalui pertimbangan-pertimbangan setelah dilakukan evaluasi oleh pemeritah daerah. Apalagi, kata dia, dilihat dari perkembangan pekerjaan selama ini, sepertinya tidak ada perkembangan ke arah maju. “Kalau omong soal angkat mobil, dari dulu angkat mobil terus. Kapan kolam labuh benar-benar bersih. Itu yang ditunggu masyarakat. Dengan batas sesuai aturan, pelaksana sudah harus kosongkan kolam labuh bukan perpanjang kontrak kerja terus. Kalau begini terus sampai kapan?” tanya Wuni Wasa

Menurut Wuni Wasa, evaluasi oleh pemerintah daerah harus dilakukan secepatnya. Dari hasil evakuasi itu jika memang pelaksana sekarang merasa tidak mampu lagi bekerja sebaiknya dihentikan saja. Pelaksanaan lebih baik diberikan kepada pihak yang lebih memiliki kemampuan sehingga pekerjaan dapat lebih cepat dan kolam labuh secepatnya dibersihkan agar aktifitas bisa kembali normal seperti dulu lagi. Soal dukungan, kata dia, semua pihak tentunya akan mendukung jika pekerjaan menunjukan adanya kemajuan. Namun jiuka pekerjaan tidak mengalami kemajuan tentu semua orang juga tidak akan memberikan dukungan.




18 September 2009

Lanjutkan Evakuasi, PT Frans Burton Internasional Angkat 12 Truk

* Diharapkan Secepatnya dapat Dibersihkan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Setelah sempat terhenti untuk menyiapkan peralatan evakuasi, PT Frans Burton Internasional Indonesia akhirnya mulai kembali melakukan kegiatan evakuasi bangkai KM Nusa Damai di kolam labuh Pelabuhan Ipi. Setelah melakukan evakuasi selama lebih kurang lima hari, sebanyak 12 truk telah berhasil mereka keluarkan dari lambung KM Nusa Damai.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Evakuasi PT Fransburton Internaional Indonesia, Jadil Achmad kepada Flores Pos di pelabuhan Ipi, Senin (14/9) mengatakan, selama beberapa saat yang lalu sempat tidak ada kegiatan evakuasi di Pelabuhan Ipi bukan karena mereka menghentikan kegiatan. Namun pada waktu itu mereka sedang mempersiapkan peralatan untuk membantu pelaksanaan evakuasi. Setelah semua perlengkapan evakuasi berhasil disiapkan maka PT Fransburton Internasional Indonesia kembali melakukan aktifitas evakuasi.

Dikatakan, saat ini para pekerja yang dibawa dari Jawa sebanyak tujuh orang ditambah tenaga kerja lokal sebanyak tiga orang sedang melakukan pembersihan pengangkatan dan pembuangan muatan. Tujuh tenaga yang dibawa ini merupakan tenaga ahli pembersihan dan pengangkatan. Untuk bisa mengapungkan kapal ini, lanjut Achmad maka terlebih dahulu mereka melakukan pembersihan isi lambung kapal. Baik kendaraan, bahan bakar maupun air yang ada di lambung kapal harus terlebih dahulu dikeluarkan. Setelah semua material di dalam bangkai kapal telah dibersihkan baru dilakukan pengapungan. “Inti pekerjaan kita sekarang adalah mengapungkan kapal dan mengeluarkannya dari kolam labuh.”

Dari pekerjaan yang dilakukan selama leih kurang lima hari ini, kata Achmad, telah berhasil dikeluarkan 12 uni kendaraan jenis truk. Selain 12 truk, para pekerja juga telah berhasil mengangkat empat potongan bangkai kapal dengabn masing-masing potongan seberat lima ton sehingga total potongan yang telah diangkat sebanyak 20 ton.

Jika pembersihan sudah dilakukan oleh tenaga ahli pembersihan dan pengangkatan maka pihaknya akan mendatangkan tenaga ahli pengapungan. Tenaga ahli pengapungan ini yang akan melakukan pekerjaan pengapungan. Untuk pekerjaan pengapungan ini, jelas tidak mudah. Pengapungan membutuhkan alat bantu berupa drum atau air water (balon udara). Jika membutuhkan drum untuk membantu proses pengapungan maka paling kurang membutuhkan 2.500 ton. Namun untuk mendatangkan drum sebanyak itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka solusinya adalah dengan mendatangkan air water yang lebih mampu mengangkat bangkai kapal.

Achmad mengatakan, untuk kegiatan pembesihan ini sebenarnya membutuhkan waktu 10 hari. Namun dengan kondisi yang ada maka pembersihan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Sedangkan untuk pelaksanaan pengapungan, kata Achmad, dia tidak mau memberikan target waktu mengingat untuk pekerjaan bawa laut kesulitannya tidak sama dengan pekerjaan di darat. Namun, kata dia mereka akan tetap berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin agar bisa lebih cepat selesai. “Kita memang berharap lebih cepat lebih baik biar lebih menghemat biaya.”

Anggota DPRD Ende dari Partai Bintang Reformasi, Achmad Al Habsy mengatakan, mendukung pekerjaan evakuasi yang tengah dilaksanakan di Pelabuhan Ipi. Dia berharap, pelaksana yang saat ini sudah mulai mengeluarkan lebih kurang 12 truk itu bisa bekerja lebih maksimal. Memang diakui pekerjaan bawah laut membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian pekerjaan namun masyarakat tentu berharap agar mereka dapat secepatnya menyelesaikan pekerjaan itu.

Dikatakan, tenggelamnya KM Nusa Damai di Pelabuhan Ipi secara tidak langsung telah memberikan andil menghambat pertumbuhan ekonomi di Ende. Kondisi itu mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi lamban dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Harga barang kebutuhan masyarakat yang sebelumnya stabil turut mendapatkan imbasnya setelah tenggelamnya kapal di pelabuhan. Semua barang kebutuhan masyarakat harus dibawa ke Ende melalui pelabuhan Maumere yang jelas membutuhkan biaya tambahan. Adanya biaya tambahan ini tentu saja berpengaruh kepada harga bahan kebutuhan masyarakat.

Dia berharap, pihak PT Franbsburton Internasional benar-benar menunjukan kesungguhan mereka dalam bekerja sehingga kolam labuh secepatnya dapat dibersihkan dari bangkai kapal dan bisa difungsikan seperti dulu. Namun, kata dia, kelancaran pekerjaan di pelabuhan oleh PT Fransburton Internasional juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tidak melakukan langkah-langkah yang dapat menghambat pekerjaan agar para pekerja bisa lebih leluasa bekerja dan lebih cepat menyingkirkan bangkai kapal dari kolam labuh.



26 Agustus 2009

Dirjen Perhubungan Laut Beri Perpanjangan Waktu Evakuasi KM Nusa Damai

* Kepada PT Fransburton Internasional

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan memberikan persetujuan kepada PT Fransburton Internasional untuk melanjutkan kegiatan salvage berupa pengangkatan dan penyingkiran terhadap kerangka kapal KM Nusa damai yang tenggelam di Pelabuhan Ipi 2004 yang lalu. PT Fransburton Internasional diberikan kesempatan untuk memindahkan kerangka KM Nusa Damai ke tempat yang aman sesuai petunjuk Administratur Pelabuhan (ADPEL) Ende. Namun, pemberian ijin melanjutkan kerja kepada PT Fransbusrton Internasional itu tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Ende padahal jika tidak ada halangan pada Rabu atau Kamis nanti akan tiba tongkang dengan kapasitas 3000 ton di Ende dari Surabaya untuk melanjutkan aktifitas evakuasi.


Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, Abdullah Ali di ruang kerjanya, Senin (24/8). Dikatakan, dengan pemberian persetujuan perpanjangan kerja evakuasi kepada PT Fransburton Internasional ini maka mereka akan kembali melanjutkan pekerjaan. Dirjen perhubungan Laut memberikan waktu kerja sampai 31 Desember 2009 kepada PT Fransburton Internasional.


Dijelaskan pula, pemerintah pada beberapa waktu lalu telah meminta pihak Departemen Perhubungan melalui perantara PADMA Indonesia untuk melakukan survei bawah laut dan hal itu sudah dilakukan. Hasil survei bawah laut itu, lanjut dia, telah dikirim kepada Departemen Perhubungan untuk menunggu tindak lanjut. Dikatakan selama pemerintahan yang lalu, telah lebih kurang empat kali dilakukan upaya evakuasi. Namun upaya-upaya itu belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat.


Bupati Ende, Don Bosco M Wangge kepada wartawan dalam komperensi pers di ruang kerjanya, Senin (24/8) mengatakan, langkah penghentian pelaksanaan evakuasi yang dibuat beberapa waktu yang lalu karena aktifitas para pihak yang melakukan evakuasi itu diangap liar karena tidak ada dokumen apapun menyangkut pelaksanaan evakuasi dimaksud. Apalagi, lanjut bupati Don Wangge, pelaksana evakuasi yang melakukan evakuasi terdahulu tidak bekerja secara maksimal. Malah, lanjut dia, pemotongan yang dilakukan hanya pada bagian-bagian penting yang memiliki nilai jual tinggi seperti baling-baling yang terbuat dari bahan kuningan. “Baling-baling nilainya sampai miliar kalau dijual.”


Mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu, lanjutnya, kepada pelaksana yang melakukan evakuasi sebelumnya diminta untuk memotong bagian baling-baling dan dibawa ke kantor bupati. Baling-baling itu baru bisa diambil kembali setelah semua bagian kapal sudah berhasil dipotong oleh pelaksana evakuasi. Namun, kata Bupati Don Wangge, syarat yang diberikan itu justru membuat mereka tidak mau lagi melaksanakan kegiatan evakuasi. “Kita kasih syarat begitu malah mereka hilang sampai sekarang.”


Bupati Don Wangge juga menilai pembuatan MoU antara pemilik kapal dengan Pemerintah Kabupaten Ende kala itu juga menyalahi ketentuan. Pemerintah diberikan tanggungjawab membayar semua kerugian yang dialami para pemilik barang dan itu sangat merugikan pemerintah. Karena itu, lanjut Bupati Don Wangge dia menganggap bahwa MoU itu tidak pernah ada. beberapa kali selanjutnya




15 Juli 2009

Baru 116 Ton Bangkai KM Nusa Damai Berhasil Dipotong

* Dari Total Berat Kapal dan Kendaraan 5.350 Ton
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Setelah dilakukan survei bawah laut oleh PT Jasa Salvage Indonesia (Jasalindo) selama dua hari terhadap bangkai KM Nusa Damai yang tenggelam pada lima tahun lalu (26/9/2004) diketahui bahwa badan kapal yang berhasil dipotong baru sebanyak 116 ton dari total berat kapal secara keseluruhan sebanyak 2.780 ton. Jika ditambah berat kendaraan yang ada didalamnya maka total berat secara keseluruhan menajdi 5.350 ton. Kondisi ini menunjukan bahwa pelaksanaan evakuasi yang telah dilakukan kurang lebih empat salvage kemajuan pekerjaan baru mencapai delapan persen.

Hal itu dikatakan pelaksana survei bawah laut, Stanley Ernest Down kepada Flores Pos di penginapan, Jalan A Yani, Sabtu (11/7). Dijelaskan, bagian-bagian yang berhasil dipotong oleh pelaksana evakuasi terdahulu meliputi dek bagian belakang, ramdor, baling-baling kiri dan kanan, wins atau tempat pemutar tali jangkar sebanyak empat wins dan sebagian lambung kapal. Pemotongan pada bagian dek dan lambung diperkirakan mencapai 280 meter persegi dengan berat total lebih kurang 19 ton. Selain itu, bagian lain yang sudah berhasil dipotong adalah empat bua wins dengan berat masing-masing wins lima ton sehingga total empat wins menjadi 20 ton. Baling-baling kiri dan kanan masing-masing tiga ton sehingga menjadi enam ton sehingga total secara kseluruhan yang sudah berhasil dipotong sebanyak 116 ton.

Potong Butuh 3-4 Tahun
Selain badan kapal yang sudah dipotong, terdapat 14 kendaraan yang sudah berhasil dikeluarkan. Jika satu kendaraan jenis fuso diperkirakan berat bersihnya 45 ton, maka 14 kendaraan menjadi 630 ton. Dari semua bagian yang telah dipotong tersebut, kata Stanley, yang sudah berhasil dikeluarkan baru ramdor dan wins. “Yang lain masih ada di dalam laut.” Menurut Stanley, pemotongan bawah laut membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk kapal seperti KM Nusa Damai, jika dilakukan pemotongan bawah laut bisa memakan waktu 3-4 tahun. Namun jika hanya dilakukan pergeseran maka hanya membutuhkan waktu 4-6 minggu.

Dikatakan, setelah melakukan survei bawah laut, saat ini hasilnya sedang diedit untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika nanti dipercayakan oleh pemerintah untuk melakukan evakuasi, kata Stanley, dia dan tim dari PT Jasalindo siap membantu pemerintah melakukan evakuasi bangkai KM Nusa Damai. “Tapi itu kita serahkan kepada pemerintah dan keputusan ada di tangan Dirjen Perhubungan laut. Mereka harus paksa Soni Pago biayai evakuasi. Kalau dia tidak sanggup dibiayai oleh pemerintah dan dia harus membayar secara cicil.”

Stanley mengatakan, dia masih kecewa dengan Soni Pago yang ketika mempercayakan pekerjaan evakuasi kepadanya mengatakan sudah membayarnya Rp7,6 miliar. Padahal, kenyataannya belum pernah dia menerima uang bayaran dari Soni Pago. Bahkan, kata dia, kasus itu sampai di bawa ke pengadilan dan saat di pengadilan Soni Pago dan stafnya yang dihadirkan di persidangan tidak mampu membuktikan transfer pembayaran kepadanya.

Sarankan untuk Digeser
Dia mengatakan, jika nanti dipercayakan pemerintah melakukan evakuasi, dia lebih menyarankan untuk dilakukan pergeseran karena pemotongan memakan waktu cukup lama. Selain butuh waktub yang lama, pemotongan bawah laut juga membutuhkan tambahan [peralatan lain seperti gas dan alat potong bawah laut. Untuk itu dia menyarankan agar digeser dan setelah itu baru dilakukan pemotongan. Jika nanti diberi kepercayaan, katanya, dia akan terlebih dahulu mendatangkan tongkang kecil untuk memperlancar persiapan bawah laut. Setelah itu tongkang besar dari Singapura akan didatangkan untuk menggeser posisi kapal dari posisi saat ini di kolam labuh Pelabuhan Ipi. Dia berencana akan menggeser bangkai Nusa Damai dari kolam labuh ke posisi tongkangnya yang terdampar dahulu atau ke sebelah timur Pelabuhan Pertamina. “Kalau didukung cuaca yang baik pergeseran bisa enam minggu dari persiapan sampai kegiatan pergeseran.”

Bupati Ende, Don Bosco M Wangge saat meninjau langsung kegiatan survei bawah laut, Kamis (9/7) lalu mengatakan, survei yang dilakukan itu atas permintaan pemerintah melalui PADMA Indonesia. Hasil survei bawah laut ini, nantinya diserahkan pemerintah kepada Departemen Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut untuk dapat mengambil langkah lebih lanjut.

Bupati Don Wangge menjelaskan, dengan hasil survei bawah laut ini diharapkan nantinya Dapat ditindaklanjuti oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan menunjuk pihak yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan evakuasi. Menurutnya, pelaksanaan evakuasi terdahulu selama masa pemerintahan yang lalu tidak diketahui secara pasti bentuk kerjasamanya seperti apa. Hal itu karena dokumen-dokumen pelaksanaan evakuasi yang dilakukan pada waktu lalu tidak dimiliki pemerintah saat ini.

MoU Salahi Ketentuan UU
Bupati Don Wangge juga mengatakan, MoU antara pemerintah kabupaten Ende dengan pemilik kapal yang salah satu butirnya menyatakan pemilik kapal menyerahkan kapal kepada pemerintah secara aturan tidak dibenarkan dan melangar ketentuan undang-undang. Seharusnya, pemilik kapal yang membiayai seluruh kegiatan pelaksanaan evakuasi. Pemerintah tidak mengelaurkan biaya untuk membayar pihak pelaksana evakuasi karena semuanya menjadi tanggung jawab pemilik kapal. “Pelaksanaan sebelumnya saya tidak tahu dibiayai oleh siapa.” Oleh karena itu, untuk pelaksanaan selanjutnya, pemerintah akan meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut dengan kuasa yang dimiliki untuk memaksa pemilik kapal menanggung semua pembiayaan atas kapal tersebut.



PT Jasalindo Lakukan Survei Bawah Laut Bangkai KM Nusa Damai

* Hasil Survei Diserahkan ke Departemen Perhubungan
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
PT Jasa Salvage Indonesia (Jasalindo) atas permintaan Pemerintah Kabupaten Ende melalui PADMA Indonesia melakukan survei bawah laut bangkai KM Nusa Damai. Survai dilakukan guna mengetahui posisi akhir bangkai KM Nusa Damai setelah dilakukan pemotongan beberapa waktu lalu untuk menentukan langkah selanjutnya. Hasil survei ini akan diserahkan Pemerintah Kabupaten Ende kepada Departemen Perhubungan melaluii Dirjen Perhubungan Laut untuk menentukan langkah lebih lanjut atas bangkai KM Nusa Damai.

Bupati Ende, Don Bosco M Wangge yang turun langsung memantau pelaksanaan survei bawah laut di Pelabuhan Ipi, Kamis (9/7) mengatakan, pemerintah meminta bantuan PADMA Indonesia untuk mencarikan provesional di bidang penyelaman guna melakukan survei bawah laut terhadap kondisi bangkai KM Nusa Damai. Hasil survei bawah laut ini, nantinya diserahkan pemerintah kepada Departemen Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut untuk dapat mengambil langkah lebih lanjut.

Bupati Don Wangge menjelaskan, dengan hasil survei bawah laut ini diharapkan nantinya Dapat ditindaklanjuti oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan menunjuk pihak yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan evakuasi. Menurutnya, pelaksanaan evakuasi terdahulu selama masa pemerintahan yang lalu tidak diketahui secara pasti bentuk kerjasamanya seperti apa. Hal itu karena dokumen-dokumen pelaksanaan evakuasi yang dilakukan pada waktu lalu tidak dimiliki pemerintah saat ini.

MoU Salahi Ketentuan UU
Bupati juga mengatakan, MoU antara pemerintah kabupaten Ende dengan pemilik kapal yang salah satu butirnya menyatakan pemilik kapal menyerahkan kapal kepada pemerintah secara aturan tidak dibenarkan dan melangar ketentuan undang-undang. Seharusnya, pemilik kapal yang membiayai seluruh kegiatan pelaksanaan evakuasi. Pemerintah tidak mengelaurkan biaya untuk membayar pihak pelaksana evakuasi karena semuanya menjadi tanggung jawab pemilik kapal. “Pelaksanaan sebelumnya saya tidak tahu dibiayai oleh siapa.” Oleh karena itu, untuk pelaksanaan selanjutnya, pemerintah akan meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut dengan kuasa yang dimiliki untuk memaksa pemilik kapal menanggung semua pembiayaan atas kapal tersebut.

Menurutnya, jika pemerintah sampai membiayai pelaksanaan evakuasi, pemerintah dapat berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal itu karena sesuai aturan pelaksanaan evakausi menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Dengan demikian seluruh pembiayaan juga menjadi tanggung jawab dari pemilik kapal.

Dirjen yang Menentukan
Untuk itu, dia berharap dengan hasil survei nantinya dapat diserahkan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk kemudian menentukan siapa yang melakukan evakuasi bangkai KM Nusa Damai. Pembicaraan menyangkut evakuasi ini, lanjut Bupati Don sudah pernah dibicarakan dengan Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu di Jakarta. Dalam pembicaraan itu, lanjutnya, sudah diminta agar Dirjen mengambil langkah melakukan evakuasi atas bangkai KM Nusa Damai. “Kita sudah ketemu dan minta kapal dipindahkan dari kolam labuh.”

Terhadap kehadiran PT Jasalindo melakukan survei bawah laut, Bupati Don katakan kehadiran mereka atas permintaan Pemerintah Kabupaten Ende. Pemerintah melalui PADMA Indonesia meminta mencarikan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan survei bawah laut. Terkait kehadiran Stanley Ernest Down yang pernah melakukan evakuasi namun tidak berhasil, Bupati Don mengatakan dia tidak tahu kegagalan dulu itu disebabkan oleh faktor apa. Namun memperhatikan kehadiran bersama PT Jasalindo ini dengan fasilitas kerja yang begitu memadai diharapkan bisa memberikan masukan ke Dirjen Perhubungan Laut untuk bisa mengambil langkah lebih lanjut. Dengan hasil survei itu juga, diharapkan dalam waktu dekat dapat diambil sikap apakah digeser dari kolam labuh atau dipotong.

Gatot Suryadi dari PT Jasalindo mengatakan, kehadiran mereka hanya untuk melakukan survei bawah laut. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui posisi akhir bangkai kapal di dalam laut. Hasil survei bawah laut itu, lanjut Suryadi akan diserahkann kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan demi kepentingan pelaksanaan evakuasi. Soal tindaklanjut seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pihaknya tidak tahu karena semuanya diserahkan kepada pemerintah.

Harus Digeser
Stanlay Ernest Down yang pernah melakukan evakuasi yang pertama kali pasca tenggelamnya KM Nusa Damai mengatakan, melihat hasil survei bawah laut tersebut, pemotongan baru delapan persen. Belum terlalu banyak bagian yang dipotong. Melihat kondisi kapal yang sudah keropos menurutnya pemotongan tidak perlu dilakukan. Yang harus dilakukan adalah dengan memindahkan atau menggeser posisi kapal agar kelur dari kolam labuh. Pemotongan yang nampak di layar monitor hasil survei menunjukan pemotongan sepanjang 15-16 meter di bagian lambung kiri, ramdor dan propeler kiri serta kanan. Untuk melanjutkan kegiatan pemotongan, kata Stanley bisa memakan waktu 3-4 tahun. Namun jika hanya dengan menggeser posisi kapal hanya membutuhkan waktu kurang lebih enam minggu.

Penyelaman hari pertama itu, kata Stanley terpaksa dihentikan mengingat pengisian tabung gas hanya empat tabung. Karena stok gas menipis maka penyelaman dihentikan. Penyelaman baru kembali dilanjutkan Jumad untuk melihat lebih jauh posisi kapal dan kemajuan pekerjaan terdahulu.

Pantauan Flores Pos di Pelabuhan Ipi, sebanyak tiga penyelam yang melakukan penyelaman. Penyelaman pertama dilakukan Toninius Berahama dan Gregorius Ga. Penyelaman pertama sempat terhenti karena tabung gas yang digunakan Berahama mengalami gangguan. Setelah dilakukan penukaran tabung gas, penyelaman kembali dilakukan. Setelah memantau bagian-bagian yang dipotong sektiar kurang lebih 20 menit kemudian Stanley meminta agar penyelam kembali ke permukaan untuk mengganti tabung gas. Penyelaman kedua dilakukan oleh Gregorius Ga bersama satu rekan penyelam lainnya. Penyelaman juga dilakukan hanya selama lebih kurang 20 menit. Setelah itu Stanley memutuskan untuk menghentikan penyelaman.

Bupati Don Wangge bersama Kepal Dinas Perhubungan Abdullah Ali memantau dengan serius setiap kegiatan survei bawah laut melalui layar monitor yang dipasang di atas dermaga. Survei bawah laut ini mendapat perhatian warga sekitar dermaga yang datang melihat dari dekat kegiatan survei bawah laut.



07 Mei 2009

Pemerintah Hentikan Evakuasi KM Nusa Damai

* Pelaksana Kehabisan Oxigen dan Alat Las
Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende akhirnya memutuskan penghentian sementara pelaksanaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai. Pemberhentian tersebut dilakukan atas perintah lisan Bupati Ende Don Bosco M Wangge setelah melihat selama beberapa minggu terakhir tidak ada keseriusan dari pihak pelaksana evakuasi dari PT Frans Burton Internasional dalam melakukan kegiatan evakuasi di Pelabuhan Ipi.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Ende, Mansyur Do Kepada wartawan di kantor DPRD Ende, Kamis (30/4). Mansur Do mengatakan, alasan penghentian sementara oleh pemerintah atas perintah lisan bupati itu diambil mengingat sejauh ini keseriusan pelaksana dalam melakukan kegiatan evakuasi di lokasi kurang nampak. Apalagi diinformasikan bahwa pelaksana evakuasi mengalami kehabisan oksigen dan besi las bawah laut. Kondisi itu mengakibatkan sudah dua minggu ini kegiatan pekerjaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai di pelabuhan Ipi tidak ada kegiatan.

Atas kondisi riil di lapangan itu, kata Mansur Do, dia diperintahkan secra lisan oleh bupati untuk menghentikan sementara pelaksanaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai. Penghentian pekerjaan evakuasi bangkai KM Nusa Damai di kolam labuh Pelabuhan Ipi tersebut, kata Mansyur Do mulai sejak 28 April lalu.

Kontrak Kapal Kerja
Pengawas Pelaksanaan Evakuasi KM Nusa Damai dari PT Frans Burton Internasional, jadil Abdullah saat dihubungi per telepon, Jumad (1/5) mengatakan, saat ini dia sedang berada di Jakarta. Jadil Abdullah mengatakan, saat ini dia sedang mengurus kontrak penggunaan kapal kerja atau kapal kren. Penandatanganan kontrak kerja dimaksud, katanya sudah dilakukan dan disaksikan juga oleh Kepala Administratur Pelabuhan (ADPEL) Ende. Selanjutnya, kata dia, setelah kontrak kerja selesai dilaksanakan menurut rencana pada tanggal 5 Mei mendatang, kapal kerja akan segera dibawa ke Ende untuk proses pekerjaan lebih lanjut.

Dikataka, selama melakukan aktifitas evakuasi, para penyelam telah melakukan pemotongan. Potongan-potongan tersebut saat ini masih berada di bawah laut dan belum diangkat ke permukaan. Pengangkatan itu menunggu kedatangan kapal kerja ke Ende.

Belum Dapat Informasi
Ditanya menyangkut adanya informasi penghentian pelaksanaan evakuasi oleh pemerintah, Abdullah mengatakan, sejauh ini pihak perusahaan belum tahu adanya pemberhentian dari pemerintah itu. Dia mengakui, sejak adanya pergantian pemerintahan yang baru memang pimpinan perusahaan dari PT Frans Burton Internasional belum sempat bertemu dengan bupati dan wakil bupati yang baru.

Namun direncanakan, dalam waktu dekat ini, pimpinan perusahaan akan turun Ende guna bertemu dengan pemimpin yang baru. Maksud pertemuan itu, kata Abdullah adalah untuk membicarakan kontrak kerja sama (MoU) yang pernah dibuat dengan pemimpin sebelumnya. “kalau pemimpin sebelumnya pipinanperusahaan kita sudah beberapa kali bertemu. Kalau bupati yang baru belum ketemu.”

Menurutnya, pemimpin baru saat ini diharapkan dapat melanjutkan kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. “Kalau dari pertemuan itu ada poin dalam MoU yang perlu diperbaiki tinggal diperbaiki karena kontrak kerja belum selesai.”