Warga Dusun Wolokelo Nikmati Listrik Tenaga Surya

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sebanyak 50 rumah warga Dusun Wolokelo di Desa Nuamuri Barat Kecamatan Kelimutu mulai menikmati listrik bertenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebut merupakan bantuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT.

Hal itu dikatakan Ericos Emanuel Rede, anggota DPRD Ende dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia daerah pemilihan Ende III kepada Flores Pos, Rabu (25/5). Ericos Rede mengatakan, PLTS sebanyak 50 unit itu merupakan bantuan yang diberikan Dinas Pertambangan dan Energi setelah dia melakukan pendekatan dan perjuangan ke sana. Bantuan tersebut merupakan bantuan tahun anggaran 2010. Peralatan dan biaya pemasangan dua titik lampu di setiap rumah dibiayai sepenuhnya oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

PLTS dimaksud, kata Ericos, sudah mulai dimanfaatkan masyarakat sejak tiga bulan lalu atau mulai bulan Februari 2011. Kehadiran PLTS di Dusun Wolokelo Desa Nuamuri Barat ini sangat membantu masyarakat yang selama ini belum mendapatkan pasokan listrik dari PT PLN. Apalagi, pembiayaan pemasangan seluruhnya dibiayai pemerintah provinsi baik peralatan maupun dua titik lampu di setiap rumah.

Diakuinya, Dusun Wolokelo Desa Nuamuri Barat terdapat sebanyak 60 rumah. Bantuan yang hanya 50 unit ini hanya mampu memenuhi 50 rumah yang ada dan masih tersisa 10 rumah yang belum dapat dibantu. Kendati kurang namun bantuan tersebut patut disyukuri. Masyarakat, kata Eriicos sangat berterima kasih atas bantuan tersebut karena dengan hadirnya PLTS ini mereka sudah tidak lagi kesulitan penerangan. Apalagi, kata dia, pemanfaatan PLTS ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga sangat menghemat dan tidak mengeluarkan biaya apapun.

Sabtu, Peletakan Batu Pertama Pembangunan PLTA Nndungga

• Semua Proses Sudah Dilalui

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Menurut rencana, Sabtu (5/2) mendatang akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini hidro di Ndungga Kecamatan Ende Timur. Seluruh persiapan untuk acara ii sudah dilakukan termasuk kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran proyek ini.

Hal itu dikatakan Kepala Desa Titutewa, Robertus Ato Manggo kepada Flores Pos, Sabtu (29/1). Manggo mengatakan, rencana pembangunan PLTA Ndungga itu sudah dirintis sejak tahun 1987 degan melakukan penelitian awal. Penelitian lanjutan baru dilakukan pda tahun 1996 yang kemudian dilanjutkan dengan penbayaran pembebasan tanah dan ganti rugi tanaman pada tahun 2006.

Selanjutnya, kata Manggo, sejak tahun 2006-2009, masyarakat menunggu proyek Bank Dunia ini ditenderkan di Jakarta. Proses tender kemudian dimenangkan oleh PT Brantas Adi Praya. Tahun 2009 kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi keberadaan proyek PLTA mini hidro Ndungga ini kepada masyarakat. Sosialisasi terus berlanjut hingga tahun 2010.

Pengerjaan di lokasi, kata Manggo sudah mulai dilakukan sejak tahun 2009. pekerjaan yang dikerjakan seperti pembukaan jalan menuju rumah mesin, pembuatan lubang untuk bendungabn dan peledakan batu cadas yang awalnya dilarang namun kemudian setelah dilakukan pembicaraan dengan tua adat akhirnya diijinkan sambil menunggu pelaksaan seremoni adat.

Pada awal bulan Januari 2011 lalu, telah dilakukan pertemuan bersama antara PT PLN Wilayah NTT, PLN Surabaya dan PLN Ende. Pertemuan dihadiri juga oleh kepasla desa dan BPD. Dalam pertemuan itu, kata Manggo, telah disepakati untuk dilakukan seremoni adat pada 5 Februari mendatang. “Kesepakatan pertemuan itu juga sudah disetujui bupati,” katanya. Selanjutnya, pada 27 Januari lalu telah dilakukan rapat bersama tiga kepala desa di lokasi PLTA yakni kepala desa Tuwutewa, Ndungga dan kepala desa Tomberabu 2 bersama mosalaki tiga suku yakni Mosalaki Tombe, Watumbena dan Ndungga. Semuanya sepakat seremoni adat tetap dilaksanakan 5 Februari.

Ditanya kesiapan masyarakat, Manggo katakan, di kalangan masyarakat awalnya memang sempat terjadi pro dan kontra karena banyak hal baru yang dilakukan di lokasi. Namun berkat sosialisasi yang terus dilakukan, akhirnya masyarakat mulai memahami pentingnya proyek ini. Bahkan masyarakat yang semula menolak pengeboran pada kedalaman 100 meter karena khawatir merusak tanaman mereka akhirnya menerima. Manajemen PT Brantas juga menyetujui adanya ganti rugi berupa uang sirih pinang yang diminta masyarakat.

Soal ganti rugi tanah dn tanaman, kata Manggo juga sudah diselesaikan hingga tuntas. Pembayaran, kata dia sudah dilakukan pada bulan Desember 2006 lalu dengan nilai total ganti rugi Rp2 miliar lebih. “Jadi intinya sudah tidak ada lagi persoalan di masyarakat soal kehadiran PLTA ini. Masyarakat sudah terima dan berharap segera dibangun,” kata Manggo

Peringati Hari Listrik Nasional, PLN Resmikan Kampung Prabayar

• Juga Resmikan Layanan Teknis SMS 345 dan Satu Juta Pelanggan
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
PT PLN Cabang Flores Bagian Barat dalam memperingati hari listrik nasional ke-65 meresmikan kampong prabayar di Desa Ngalupolo. Pada hari yang sama, PLN Cabang FBB juga meresmikan layanan teknis SMS 345 dan memasang 2.200 pelanggan baru untuk mensukseskan program satu juta pelangan dalam sehari.

Puncak peringatan harilistrik nasional tingkat NTT yangdipusatkan di Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Rabu (27/10) ini juga dihadiri utusan dariPLN pusat. Hadir Kepala Divisi Enginering dan Teknis PLN Pusat, Bowo Setiaji dan Manajer Transmisi dan Distribusi, Ratna, hadir juga dari PLN Wilayah NTT, Manajer Tekni, Sulistyo dan Manajer Perencanaan, Hendrison.

Manager PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audy R Damal pada kesempatan pengresmian kampung prabayar di Desa Ngalupolo mengatakan, PLN dalam amengembangkan dan melayan ketenagaan listrik di Indonesia tidak mulus. Banyak kendala, rintangan dan tantangan maupun keterbatasan yang dihadapi. Namun, kata Audy, segala kendala tersebut tidak merupakan alasan bagi PLN untuk tidak berubah dan berkembang.

PLN dalam perubahan sebagai tema hari listrik nasional ke-65, PLN Cabang FBB yangmeliputi Ende, Nagekeo, Bajawa, Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur bersatu tekad untuk berubah dengan membuat pengelolaan menjadi lebih baik dan meningkatkan pelayanan kelistrikan didaeah ini. Setelah berhsil mengatasi pemadaman bergilir pada bulan Mei lalu, lanjut Audy, karena ingin senantiasa bergerak membangun kelistrikanmaka dilanjutkan dengan menyiapkan mesin-mesin sehingga mampu membuka layanan sambungan baru yang selama ini sulit dilakukan karena kapasitas mesin pebangkit yang terbatas.

“Tibalah hari ini kami siap melakukan gerakan sehari sejuta sambungan baru di mana kami di Cabang Flores bagian Barat pada hari ini siap menyalakan 2.200 sambungan pelanggan baru,” kata Audy.

Upaya itu, lanjutnya akan terus diupayakan agar pda akhir tahun 2010 mampu menyambung seluruh permohonan calon pelanggan yang secarateknis sudah dekat dengan jaringan listrik. Pada hari yang sama, juga berupaya meningkatkan layanan kepada masyaraat antara lain dengan memberikan alternative model berlangganan listrik yaitu listrik pra bayar. Listrik prabayar yang dilounching, katanya merupakan salah satu pilihan model berlangganan dengan PLN. Model ini, kata dia memberikan keleluasaan kepada pelanggan mengatus pemakaian listriknya da membayar listrik sesuai kemampuan.

“Pelanggan listrik prabayar tidak perlu takut untuk diputus oleh PLN dan tidak perlu khawatir terjadi kesalahan baca meter,” katanya.

Pendeklarasian listrik prabayar di Ngalupolo kali ini, katanya terdapat 70 pelanggan prabayar dari 130 calon pelanggan. Karena baru 70 pelanggan yang sudah memenuhi persyaratan maka pada pengresmian ini dinyalakan 70 pelanggan prabayar.

Kepala Divisi Enginering dan Teknis PL Pusat, Bowo Setiaji pa kesempatan itu mengatakan, pada hari listrik nasional PLN Cabang FBB juga meresmikan layanan teknis 345 yang merupakan momentum peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. PLN sedang berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik dan saat ini sedang melakukan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masing-masing di Alor, Solor, Waingapu Kupang dan Ropa di Ende. Menurutnya, ke dean, jika semua PLTU di NTT ini sudah selesai dibangun dan mulai beroperasi maka NTT akan menjadi nusa terang terus.

Pelaksanaan program satu juta pelanggan baru yang dilaksanakan di setiap unit natinya akan dilihat hasilnya. Untuk Cabang FBB berdasarkan laporan sudah berjalan 100 persen. Sedangkan di unit lain masih bekerja keras untuk mencapai target. Sedangkan terkait listrik prabayar, Bowo Setiaji mengatakan ke depan pelanggan sendiri yang engontrol pemakaian listriknya. Ke depan, semua akan menggunakan system ini mengingat teknologinyasudah disiapkan tinggal dikembangkan saja. “FBB sudah lebih dahulu terapkan itu,” kata Bowo.

Karena itu, kata Bowo, dalam memperingati hari listrik nasional tahun 2010 ini, PLN tidak sekedar memperingatinya sebagaimana bisa. Namun, pada peringatan kali ini lebih diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada mayarakat pelanggan.

Bupati Ende, Don Bosco M Wangge mengatakan, sekitar 10 sampai 20 tahun lalu, listrik merupakan barang mewah dan hanya orang tertentu saja yang memasang listrik. Kondisi itu sudah berubah saat ini di mana listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan penggunaan selalu meningkat.

Sesuai penyampaian pihak PLN, dalam mengembangkan listrik selalu ada kendala. Persoalan tanah sering terjadi dan dia berharap mengingat pemilik tanah adalah mosalaki maka mosalaki harus membantu PLN dalam melakukan pengembangan. Dalam pelayanan, kata Bupati Don, terkadang juga terjadi pemadaman yang disebabkan karena adanya dahan phon yang menyentuh kabel. Masyarakat pelanggan yang mau menikmati listrik hendaknya tidak mrah jika petugas PLN membersihkan atau memotong dahan pohon yang menyentuh kabel.

Kepada masyaraat juga diimbuh untuk tidak selalu meminta ganti rugi ketika dilakukan pengembangan jaringan. Bahkan, kata Bupati Don, jika ada masyarakat yang menuntut ganti rugi maka penmasananlistrik ke wilayah mereka tidak usah dilayani. Dalam setiap pembangnan, kata dia dituntut harus ada pengorbanan. Pengorbanan yang diberikan dalamporsi masing-masing di mana masyarakat mengobarkan lahannya dilewai jaringan tanpa harus menuntut ganti rugi tanah dan tanaman.

Bupati Don pada kesempaan itu menajak masyarakat yang sudah menikmati listrik agar dapat memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi. Lisrik yang sudah menyala dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan pada malam hari. Masuknya listrik ini, lanjutnya juga harus mampu mendukung peningkatan dari sisi kesehatan.

Masuknya listrik di Desa Ngalupolo disambut gembira warga. Mereka beitu berterima kasih kepada PLN yang telah melayani mereka. Pada saat pengresmian itu, bupati memasukan nomor token untuk menyalakan lampudi rumah adat Keda Kenga disusul sejumlah rumah milik penduduk lainnya. Usai pengresmian, masyarakata yang hadir langsung menggelar gawi bersama dalam suasana kegembiraan.

PLN Cabang FBB Berlakukan Sistem Layanan 345

• Bantu Mayarakat Selesaikan Pengaduan dengan Cepat
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
PT PLN Cabang Flores Bagian Barat (FBB) mulai memberlakukan sistem layanan 345. Layanan ini dimaksudkan untuk melayani setiap pengaduan masyarakat pelanggan terkait gangguan yang dialami. Dengan sistem layanan gangguan 345 maka setiap pengaduan yang dilaporkan masyarakat paling lambat tiga menit suah harus diangkat dan dijawab oleh petugas. Selanjutnya dalam waktu 45 menit sudah harus ada petugas yang mendatangi lokasi pengaduan untuk mengatasi gangguan yang dilaporkan pelanggan.

Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audy R Damal kepada Flores Pos mengatakan, selama ini PLN Cabang FBB telah memberlakukan sistem layanan gangguan 123. Namun dari pantauan di lapangan, dari setiap pengaduan yang dilaporkan masyarakat pelanggan, masih lambat dalam ditangapi petugas pengaduan dan gangguan.

Karena itu, lanjutnya, PLN Cabang FBB kembali membuka sistem layanan gangguan 345. Sistem layanan gangguan 345 ini maksunya setiap pelanggan yang menghubungi PLN mengadukan terjadinya gangguan, dalam waktu tiga menit telepon dari pelanggan sudah harus diangkat dan dijawab petugas. Sedangkan angka 45 masudnya bahwa dalam waktu 45 menit setelah pengaduan dari pelanggan, sudah ada petugas yang mendatangi lokasi untuk melayani pelangan yang melaporkan.

Setidaknya, kata dia, petugas sudah harus turun untuk mengecek laporan pengaduan itu dan jika dapat mengatasi gangguan dimaksud dapat dilakukan. Namun, jika belum dapat dilakukan maka dapat menghubungi petugas lain untuk melakukan perbaikan atas gangguan kerusakan yang terjadi.

“Sistem layanan gangguan 345 ini baru ada di PLN Cabang FBB. Saya tidak mau sehari pelanggan melapor tidak ada petugas yang datang. System ini saat dilaporkan ke pusat direspon dengan baik,” kata Audy.

Langkah yang dilakukan itu, lanjutnya merupakan komitmen PLN Cabang FBB untuk memberikan pasokan listrik kepada masyarakat dan dinikmati mayarakat. PLN juga selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dikatakan, dalam rangka mendukung program stu juta pelanggan yang dicanangkan PLN pusat, PLN Cabang FBB juga telah berupaya melakukan pemasangan baru bagi pelangan. Upaya yang dilakukan itu juga dalam rangka meniadakan daftar tunggu pelanggan listrik yang masih ada saat ini.

Untuk program satu juta pelanggan ini, kata Audy, Ende mendapat jatah 2.200 pelanggan. Prosedur pemasangannya, lanjut dia diupayaan agar semudah dan secepat mungkin. Langkah itu kata dia dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik. Hanya saja, katanya, saat ini PLN mengalami kendala distribusi material mengingat ransportasi yang terkendala cuaca.

Sampai Akhir Bulan Tidak Bayar, Listrik Diputuskan

· Di Sejumlah Fasilitas Umum Milik Pemerintah

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audy R Damal mengatakan, menyangkut tunggakan rekening listrik pada sejumlah fasilitas umum milik pemerintah yang hingga koni belum dibayar pihak PLN telah melakukan koordinasi dengan pemerintah. Manajemen PLN memberian batas waktu kepada Pemerintah Kabupaten Ende melunasi hutang rekeningnya itu sampai akhir bulan Oktober. Jika sampai akhir bulan ini rekening belum juga dibayar oleh pemerintah maka dengan terpaksa PLN melakukan pemutusan.

“Ini menyangkutkinerja juga jadi terpaksa kita lakukan demikian,” kata Audy R Damal di ruang kerja Asisten Manajer SDM dan Administrasi Marsinus Jhoni, Rabu (20/10). Audy mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan pemutusan karena setelah dilakukan pendekatan, masih ada niat baik dari pemerintah untuk melakukan pembayaran.

Menurutnya, selama pemerintah masihdapat mempertanggungjawabkan hutang rekening listrik tersebut maka pihak PLN masih dapat mentolerir. Hanya saja dia juga berharap agar pemerintah juga dapatembantu PLN untukdapat diselesaikan secepatnya. PLN telah memberikan kelonggaran kepada pemerintah hinga akhir bulan Oktober untk menyelekan tunggakan rekening listrik dimaksud. “Pemeirntah juga sudah janji akan bayar dalam waktu dekat setelah dilakukan pendekatan perorangan,” kata Audy.

Namun, lanjut Audy, mengingat tunggakan listrik juga merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen maka pia PLN tetap mengharapkan agar tunggakan itu dapat diselesikan secepatnya. Jika sampai akhir bulan Oktober ini ternyata pemerntah belum dapat melunasi tunggakan maka PLN terpaksa mengambil tindakan tegas.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Umum Setda Ende A Yani kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/10) mengatakan, pemerintah telah menunggak pembayaran rekening listrik ke PLN senilai Rp64 juta lebih. Dikatakan, kendala sampai belum dibayarnya rekening listrik tersebut karena dana yang dimiliki Bagian Umum sudah habis. Terkaitbelum dibayarnya rekening listrik di sejumlah fasilitas umum pemerintah itu pihaknya telah melakukan pendekatan baik menemui langsung Asisten Manajer Keuangan maupun melalui surat permohonan penundaan pembayaran kepada pihak PLN.

Dikataan, kendala sampai belum dibayarnya rekening listrik pada sejumlah fasiltas umum pemerintah seperti kantor bupati, rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati, rumah jabatan sekda karena uang pada Bagian Umum sudah habis. Kurangnya dana pada Bagian Umum karena pada saat penetapan anggaran dana yang diajukan sebesar Rp6 miliar lebih hanya disetujui sebesar Rp2,633 miliar. Padahal, katanya, di Bagian Umum ini semua item kegiatan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda.

Karena itu, dana yang dialokasikan itu hanya dapat membiayai pelaksanaan kegiatan selama empat sampai enam bulan. Setelahnya, Bagian Umum sudah tidak memiliki dana lagi. “Saat ini bahkan minus. Dana sudah tidak ada lagi,” kata Yani.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya telah mengajukan penggunaan dana silpa ke DPRD Ende. Dia berharap, pengajuan dana itu dapatdisetujui secepatnya. Dikatakan, jika dana sudah disetujui DPRR maka akan langsung dibayar rekening listrik di PLN yang ash menunggak. “Pokoknya kalau dana sudah cair kita akan langsung bayar pada kesempatan pertama,” katanya.

Elyas P Salo, penanggungjawab RSPD mengakui, listrik di RSPD memang sudah dipadamkan sejak sminggu yang lalu. Pemadaman dilakukan karena rekening listrik diRSPD belum dibayar. Biasanya, rekening listrik di RSPD rata-rata sebesar Rp1 juta. Namun kadang juga bias lebih rendah dari Rp1 juta. Akibat pemadaman listrik itu, lanjutnya, aktifitas penyiaran di RSPD tidak dapat dilaksanakan.

Ngalupolo Ditetapkan Jadi Kampung Pra-bayar Listrik

· Lounching pada 27 Oktober 2010

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Setelah mampu mengatasi pemadaman bergilir listrik di dalam wilayah kerja PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, saat ini PLN Cabang FBB dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan membuat masyarakat menikmati listrik. Salah satunya adalah melalui system pra-bayar listrik di mana Ngalupolo di Kecamatan Ndona telah ditetapkan sebagai kampong pra-bayar. Lounching perdananya menurut rencana dilaksanakan pada 27 Oktber 2010 dan dihadiri Divisi Enginering dan Manajer Wilayah NTT.

Hal itu dikatakan Manajer PT PLN Cabang Flores Bagan Barat, Audy R Damal di ruang kerja Asisten Manajer SDM dan Keuangan, Marsinus Jhoni, Rabu (20/10). Audy R Damal mengatakan, saat ini persoalan krisis energy pelahan sudah mampu diatasi sehingga tidak lagi terjadi pemadaman bergilir. Kondisi ini akan terus diupayakan untuk ditingkatkan.

Dalam proses ini, direksi PLN pusat menginginkan agar selaluada peningkatan pelayanan setelah mampumengatasi krisis energy tersebut. Untuk itu, dalam rangka menignkatkan pelayanan listrik kepada masyarakat maka akan dilakukan system pra-bayar.

Untuk itu, Desa Ngalupolo akan menjadi kampong pra-bayar di Ende bahkan untuk seluruh NTT. Lounching perdananya akan dilakukan pada 27 Oktober mendatang dan dihadri oleh Divisi Enginering PT PLN pusat.

System pra-bayar istrik ini, lanjut Audy sangat mudah dalam prosesnya. Bagi pelanggan yang ingin memiliki meteran pra-bayar dapat mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, pelanggan akan mendapatkan kartu kendali listrik pra-bayar. Selanjutnya akan mendapatkan voucher strom atau semacam pulsa listrik untuk dapat menggunakan listrik yang langung dientri di meteran pra-bayar. Selanjutnya, pelanggan dapat melakukan pengisian sendiri untuk menambah nilai.

Voucher strom, katanya nantinya sangat mudah diperoleh. Voucher strom dijual di payment poin online banking (PPOB) maupun di PLN. Pembayaran voucher strom juga dapat dilakukan melalui ATM-Mandiri dengan nilai dari Rp20 ribu, 50 ribu, 500 ribu sampai Rp1 juta tanpa batas waktu atau kadaluarsa sbagaimana pembelian pulsa.

Penggunaan listrik pra-bayar, lanjut Audi memiliki sejumlah keuntungan. Diantaranya, konsumen atau pelanggan langsun mengetahui besarnya pemakaian dan tidak akan terjadi pemutusan oleh petugas PLN. Penggunaan listrik pra-bayar ini juga dalam rangka menghemat listrik mengingat pelanggan akan menggunakan listrik seperlunya karena disesuaikan dengan kemampuan dan jumlah voucher yang dimiliki. Listrik pra-bayar ini juga berpeluang membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Bagi yang ingin menjual voucher strom dapat menjualnya kepada para pelanggan.

Dikatakan, ujicoba penggunaan system listrik pra-bayar ini sudah sejak dua bulan lalu. Dia mengakui, sebelum dipasarkan kepada masyarakat pelanggan, terlebih dahulu diujicoba dilingkungan karyawan PLN. “Setelah kita yakini berjalan dengan baik baru kita jual kepada masyarakat,” kata Audy.

Asisen Manajer SDM dan Administrasi, Marsinus Jhoni mengatakan, bagi pelanggan yang berkeinginan menggunakan system pra-bayar dapat mengajukan permohonan. Dalam proses ini, tidak dikenai biaya. Kepada pelanggan hanya digantikan meteran dan membayar sebesar Rp26 ribu di mana dari biaya itu untuk voucher strom senilai Rp20 ribu dan meterai seharga Rp6000. Prosesnya juga cepat karena hanya penggantian meteran.

Dalam system pra-bayar ini, lanjut Jhoni, pelanggan tidak lagi dikenakan biaya beban namun hanya membayar voucher sesuai jumlah pemakaian. Karena itu menurutnya, penggunaan system pra-bayarakan sangatembantu masyaakat pelanggan. Selain itu, dengan menggunakan system pra-bayar, pelanggan dpat mengisi voucher strom sesuai kemampuan dan kebutuhan listik masing-masing.

Listrik Padam Terus, Komisi B Panggil PLN

* Pelayanan PLN Tidak Profesional

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Menyikapi permasalahan pemadaman listrik yang sering terjadi beberapa minggu terakhir ini, Komisi B DPRD Ende memanggil pihak manajemen PT PLN Cabang Flores Bagian Barat untuk dengar pedapat. Selama ini, masyarakat Ende begitu memahami kondisi pemadaman listrik ini dan selalu menerima permintaan maaf dari pihak manajemen PLN. Namun PLN tidak pernah menanggung semua kerusakan barang elektronik milik konsumen yang disebabkan pemadaman listrik selama ini.

Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Ende dengan PT PLN Cabang FBB ini dipimpin Ketua Komisi B, Abdul Kadir Hasan didampingi Wakil Ketua Komisi B, Herman Yosep Wadhi. Hadir juga sejumlah anggota Komisi B diantaranya, Arminus Wuni Wasa, Haji Pua Saleh, Astuti Juma, Sudrasman A Nuh, Haji Sarwo Edi. Hadir juga anggota Komisi lainnya diantaranya Yulius Rada, Oktavianus Moa Mesi dan sejumlah anggota lainnya. Sedangkan dari PT PLN Cabang FBB, hadir Pelaksana Harian Manager PT PLN Cabang FBB, Harmaji, Manager Pembangkit PLTD Mautapaga, Gabriel Ratu bersama staf lainnya.

Abdul Kadir Hasan pada kesempatan itu mempersoalkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dan tanpa persetujuan DPRD Ende. Dia juga mempersoalkan pemadaman listrik di luar kontrak antara konsumen dengan PLN. Menurutnya, pemadaman yang dilakukan bukan karena keadaan force major atau bencana merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 maka beban tanggung jawabnya ada pada PLN.

Selama ini, lanjut Kadir, masyarakat mengeluhkan jika masyarakat tidak membayar listrik dikenai denda dan jika lebih dari tiga bulan tidak membayar maka PLN melakukan penyegelan. “Lalu kalau PLN tidak layani konsumen dan lakukan pemadaman apa yang dilakukan. Apa kompensasinya terhadap konsumen yang dirugikan dengan pemadaman listrik itu?” tanya Kadir.

Hal senada juga dikemukakan Oktavianus Moa Mesi. Menurutnya, selama ini banyak persoalan yang terjadi akibat pemadaman listrik. Banyak peralatan rumah tangga dan barang elektronik milik masyarakat rusak. Bahkan, kata Fian, akibat pemadaman listrik ada satu rumah di Ndona yang terbakar. Namun terhadap semua itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan masyarakat tidak menuntuk hak mereka kepada PLN.

Hal itu juga karena masyarakat selama ini tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka jika terjadi pemadaman listrik seperti itu. Selama ini, kata dia, konsumen listrik di PLN paling baik. Walau terus dilakukan pemadaman mereka masih terima hanya dengan permintaan maaf dari manajemen PLN. “Minta maaf selesai. PLN tidak pernah tanggung jawab atas segala kerusakan yang dirasakan konsumen,” kata Fian.

Pelaksana Harian Manager PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Harmaji pada kesempatan itu menjelaskan, sejauh ini PLN belum menaikan tarif dasar listrik (TDL). TDL yang berlaku selama ini masih merujuk pada TDL tahun 2004. yang dilakukan PLN saat ini, lanjut Harmaji adalah penetapan batas hemat untuk pelanggan di atas 6600 Va diberlakukan batas hemat di mana jika dulu disubsidi 80 persen maka sekarang subsidi berkurang menjadi 50 persen dari pemakaian. Hal itu, kata dia artinya, batas hemat sampai 50 persen masih menikmati subsidi tarif.

Pemberlakuan batas hemat ini, kata dia merupakan suatu bentuk ajakan kepada masyarakat berhemat dan jika berhemat maka rekening dibantu pemerintah melalui subsidi. Diakuinya, selama ini terdapat 300 pelanggan dan hanya 176 yang terkena batas hemat. Hanya 40 persen yang pemakaian di atas rata-rata nasional 60 persen masih hemat dan tidak terkena batas hemat.

Pemberlakuan batas hemat itu juga, urai Harmaji dipicu oleh pengurangan subsidi pemerintah. Untuk PLN Cabang FBB subsidinya dipangkas Rp28 miliar. Pemangkasan ini dengan harapan pemakaian bahan bakar dikurangi. Dengan demikian harapan PLN, masyarakat dapat berhemat dalam penggunaan listrik.

Terkait pemadaman yang dilakukan akhir-akhir ini, lanjut Harmaji, dilakukan karena adanya kerusakan pada mesin pembangkit. Dalam pelayanan, PLN memiliki mutu pelayanan sehingga terkait pemadaman, masyarakat dapat menuntut pengantian biaya beban kepada PLN sebesar 10 persen jika listrik dipadamkan 2 x 24 berturut-turut akibat kelemahan PLN. Menurutnya, listrik menyaa noral tanpa gangguan bukan hanya merupakan harapan masyarakat namun juga merupakan harapan PLN. “Itu harapan kita bersama karena kalau listrik padam harus keluarkan biaya ekstra.”

Dikatakan, PLN selalu mengupayakan untuk memulihkan kondisi ini secepatnya. Namun, lanjutnya, itulah kekurangan PLN dalam pelayanan kepada konsumen.

Sudrasman Nuh mengatakan, penjelasan yang diberikan PLN datar-datar saja dan kurang mengena dengan substansi yang dipersoalkan Dewan. PLN, lanjut Sudrasman merupakan perusahaan profesional hanya saja dalam pelayanan kepada konsumen PLN tidak profesional. “Ini harus menjadi perhatian khusus.” Kerusakan yang terjadi saat ini sampai menimbulkan terjadinya pemadaman bukan baru terjadi tahun ini namun sudah bertahun-tahun terjadi. Kondisi ini menunjukan manajemen PLN tidak melakukan studi kelayakan terhadap mesin pembangkit yang dimiliki.

Hal senada dikatakan Haji Mohamad Taher usai dialog tersebut. Menurutnya, alasan kerusakan mesin sehingga mengganggu distribusi pasokan listrik kepada konsumen merupakan alasan klasik dari tahun ke tahun. Selama ini, kata dia, PLN selalu mengakui mesin yang digunakan rusak. Namun kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di mana PLN tetap menerima pemasangan baru padahal mengaku selalu kekurangan daya.

Dia juga menyoroti kondisi keuangan PLN yang katanya selalu merugi. Kondisi ini menurutnya juga sangat bertolak belakang dengan gaya hidup para pegawai PLN yang terkesan mewah. Selain itu, PLN terus melakukan penerimaan tenaga kerja baru di lingkup PLN. “Bagaiamana kita mau bilang PLN rugi kalau gaji karyawannya tinggi dan selalu ada penerimaan karyawan baru,” kata Haji Taher. Menurutnya, seharusnya manajemen PLN mempertimbangkan kondisi keuangan yang katanya merugi itu dengan melakukan sejumlah langkah. Dia mencontohkan, kalau kondisi keuangan terbatas harusnya PLN dapat melakukan rasionalisasi karyawan. Dengan pengurangan tenaga kerja maka dapat menghemat pembiayaan dan anggaran yang seharusnya untuk tenaga kerja itu bisa dialihkan untuk pembelian mesin baru. “Tapi itu selama ini tidak dilakukan. Justru terus terima tenaga kerja baru.”

Dia meminta agar PLN mengembalikan apa yang menjadi hak para konsumenidfak menyegelsepertipermintaan maaf tidakmenerima Dalam dengar pendapat ini, Komisi B meminta tanggung jawab PLN terkait kewajiban mereka dalam pelayanan kepada konsumen.