GMNI Soroti Diskriminasi Pelayanan di RSUD Ende

* Aksi Demo Peringati Hari Lahir Pancasila

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende menggelar aksi demo damai. Aksi demo yang digelar organisasi mahasiswa ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Dalam aksinya ini, GMNI menyoroti adanya diskriminasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terjadi di RSUD Ende. Selain menyerukan hal itu, mereka juga menyerukan persoalan-persoalan lain yang terjadi di Kabupaten Ende.

GMNI Cabang Ende dalam aksinya, Selasa (1/6) di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende menyerukan soal diskirinasi RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Andreas Eusebius, Ketua Umum GMNI Cabang Ende dalam orasinya mengatakan, dalam memberikan pelayanan, terindikasi adanya diskriminasi antara pejabat dan masyarakat miskin. Ketika masyarakat biasa berobat ke rumah sakit, pelayanan yang diberikan oleh petugas di rumah sakit kurang bagus. Masyarakat, kata Adreas bahkan harus mengeluarkan uang yang cukup banyak hingga ratusan ribu bahkan juta untuk mendapatkan pelayanan. Namun, dari uang ratusan ribu bahkan juta rupiah yang dikeluarkan itu, masyarakat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dan tidak sepadan dengan uang yang telah mereka keluarkan.

Adreras juga mempersoalkan tenaga medis dan para medis di rumah sakit yang tidak sesuai dengan besik pendidikan dan kompetensi. Selain itu, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak sejalan dengan apa yang telah menjadi komitmen pihak manajemen rumah sakit.

Selain itu, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit kepada masyarakat, lanjut Andreas juga disebabkan karena rumah sakit tiak memiliki dokter ahli yang memadai. Padahal, kata dia, keberadaan dokter ahli di setiap rumah sakit sangat dibutuhkan demi melayani masyarakat agar bisa mencapai taraf kesehatan yang diharapkan. “masyarakat butuhkan kesehatan. Kesehatan itu penting,” kata Andreas.

Kondisi tersebut, kata Andreas menunjukan bahwa pemerintah kurang serius dalam mengurus masalah kesehatan. Karena itu, lanjut dia, dengan momen 1 Juni, seluruh pihak yang terkait diajak untuk peka terhadap kondisi ril yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Ende. “RSUD jangan hanya dijadikan lahan bisnis. Saat masyarakat butuh obat rumah sakit wajib mencari obat bukan suruh masyarakat cari sendiri di apotik,” kata Andreas.

Wakil Sekretaris GMNI Ende, Sebastianus Tola mengatakan, persoalan lain yang terjadi di Kabupaten Ende yakni masalah pendidikan. Kondisi saat ini masih ditemukan ada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata lebih khusus di daerah pedesaan yang menyebabkan tenaga pendidik menanganai dua sampai tiga mata pelajaran yang sebenarnya bukan menjadi bidangnya. Kesejahteraan tenaga pendidik juga belum memadai khususnya tenaga honor.

Di bidang politik dan hukum, lanjut Tola, terjadi kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh persaingan politik dalam perebutan kekuasaan. Hukum masih tebang pilih dan keberpihakan hukum masih melihat pada latar belakang sosial yang melekat pada diri orang yang terlibat dalam kasus hukum. Lebih memprihatinkan lagi, lemahnya penegakan hukum disebabkan karena ketidaksiapan sumberdaya manusia aparat penegak hukum itu sendiri.

GMNI Cabang Ende, dalam aksinya juga mendesak kepada pemeirntah Ende untuk segera memperhatikan penyebaran tenaga guru, kesejahteraan guru serta sarana pendidikan yang sejauh ini belum memadai dengan mengatur penempatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan sekolah dan alokasi dana pendidikan. GMNI juga mendesak agar segera memperhatikan penempatan tenaga medis yang bisa memberikan pelayanan yang maksimal di pedesaan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Memperbaiki sistem pelayanan yang masih tebang pilih.

GMNI juga menyerukan segera melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan serta gedung-gedung atau sarana fisik lainnya dan meminta pemerintah segera memperhatikan aset-aset pariwisata di Kabupaten Ende agar menarik perhatian wisatawan. Mereka juga mendesak agar segera melakukan pemugaran terhadap patung Bung Karno yang tidak mencerminkan perilaku Bung Karno selama di Ende.