PMKRI Imbau Politisi Hindari Politik Uang dalam Pemilu Presiden

* Gelar Aksi Damai
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Massa aksi damai dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ende mengimbau politisi dan pejabat negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan uang dalam pelaksanaan pemilu presiden 8 Juli mendatang dalam rangka memenangkan paket tertentu. Dalam aksi damai ini, PMKRI Cabang ende juga mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan pemberian cinderamata berupa cincic emas kepada anggota DPR RI periode 2004-2009.

Aksi damai yang dimulai dari Sekretariat PMKRI di Jalan Wirajaya, Rabu (17/6) kemarin dipimpin langsung Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Levi Padalulu. Dalam orasinya di depan kantor bupati Ende, Levi Padalulu menegaskan, aksi damai yang digelar itu bertujuan menggugah nurani masyarakat bahwa pesta demokrasi 9 April lalu yang memilih anggota legislatif masyarakat telah terlibat aktif. Masyarakat telah secara sadar memberikan suaranya memilih calon legislatif . dia percaya, pilihan yang diberikan oleh rakyat pada pemilu legislatif lalu dilandasi pilihan atas kesadaran dan nurani tanpa intervensi dari kelompok-kelompok tertentu.

Implementasikan Janji
Dikatakan, dari proses itu, para calon legislatif yang telah dipilih oleh masyarakat yang pada masa kampanye telah memaparkan janji-janji dan visi misi mereka benar-benar mampu mengimplementasikan janji dan visi misi mereka yang telah mereka sampaikan itu. Dikatakan, proses politik pergantian pimpinan hingga saat ini, belum mampu menjawab tuntutan masyarakat marginal atau masyarakat yang terpinggirkan. Masyarakat masih dininabobokan dan masih terisolir baik dari segi infrastruktur maupun informasi. Untuk itu, pemimpin ke depan didesak untuk mengambil dan menentukan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan rakyat.

Dia juga mendorong segenap massa aksi untuk tidak boleh mundur selangkahpun dalam memeprjuangkan hak-hak rakyat terpinggirkan kendati dihadang moncong senjata sekalipun. “Kita tidak boleh lari kendati diintimidasi sepanjang berjuang demi kepentingan rakyat.”

Koordiator Umum Aksi Damai, Alexander lape dalam orasinya menegaskan, dalam proses demokrasi terutama menjelang pemilihan presiden, rakyat hendaknya tidak dipaksa dan ditekan untuk memilih paket tertentu. “Kedepankan independensi masyarakat.” Dia juga mengimbau kepada pejabat negara agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam momen kampanye dalam rangka memenangkan paket tertentu. Dia juga mempersoalkan pejabat negara dan daerah yang ikut terlibat aktif dalam kampanye. Menurutnya, secara aturan memang tidak melarang namun seharusnya pejabat negara dan daerah lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat ketimbang turun langsung melakukan kampanye demi kepentingan paket tertentu. “Republik ini rusak karena pejabat bukan karena rakyat. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan paket tertentu.”

Lima Poin Pernyataan Sikap
PMKRI Cabang Ende dalam pernyataan sikapnya yang diterima Flores Pos menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pemilu presiden. Poin pertama pernyataan mereka PMKRI menegaskan, meskipun ada regulasi yang tidak membatasi pejabat negara untuk melakukan kampanye, tetapi pejabat tersebut harus mengedepankan independensi dan netralitas kepemimpinan serta mengutamakan pelayanan publik daripada melakkan kampanye yang hanya mengutamakan sekelompok orang. Poin kedua, apabila para pejabat negara memilih untuk melakukan kampanye maka harus mentaati semua aturan yang berlaku termasuk jangan menggunakan fasilitas negara, keuangan daerah dan jangan mengabaikan penyelenggaraan negara karena semuanya akan merugikan masyarakat.

Pada poin ketiga, PMKRI mengimbau kepada pejabat negara dilarang melakukan pemaksaan terhadap rakyat untuk menjatuhkan pilihannya kepada paket tertentu karena akans angat melecehkan asas pemilihan umum. Keempat, kepada panitia pengawas pemilu agar mengoptimalkan tugas pengawasan terhadap proses pemilihan umum secara nyata di tengah masyarakat sehingga berbagai bentuk penyelewenangan yang mengarah pada rusaknya demokrasi dan berdampak pada perpecahan antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah tidak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, membatalkan rencana pemberian conderamata oleh negara kepada DPR RI periode 2004-2009 karena hal tersebut hanya akanmenghabiskan keuangan negara dan sebaiknya dana tersebut diberikan kepada rakyat untuk meningkatkan pembangunan yang masih terkungkung keterbelakangan.
pemiluMereka juga