Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende pada tahun 2009 tidak mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,1 miliar, realisasi hingga Desember 2009 hanya mencapai Rp2,5 miliar. Terhadap kondisi ini, lembaga Dewan melalui Komisi C meminta dinas untuk melakukan penyesuaian target penerimaan pada tahun 2010.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Ende dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende di ruang rapat Gabungan Komisi, Jumad (2/7). Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi C, Heribertus Gani didampingi Sekretaris Komisi C, Yulius Cesar Nonga dan dihadiri anggota, Efraim Belarminus Ngaga. Dari dinas, hadir Kepala Dinas Pertambangan, Barnabas L Wange didampingi sejumlah kepala bidang.
Heribertus Gani pada kesempatan itu mengatakan, memperhatikan laproan yang disampaikan oleh dinas, khusus pada komponen penerimaan Dians Pertambangan merupakan dinas yang memiliki sumbangsih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ende. Pajak dan retribusi untuk dinas yang ditetapkan pada tahun anggaran 2009 lalu sebesar Rp3,1 miliar dan pada saat perubahan APBD terdapat penambahan senilai Rp1,1 miliar. Dari target penetapan yang ada, hingga akhir Desember 2009 atau pada saat dilakukan penutupan kas, realisasi yang tercapai sebesar Rp2,1 miliar atau hanya mencapai 55,99 persen dari total penetapan. Selain itu masih terdapat pitunag pajak dan retribusi sebesar Rp906 juta
Kondisi ini, kata Gani, menunjukan bagwa rencana penerimaan terlampau tinggi sehingga pencapaian retribusi dan objek pajak tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari komponen penerimaan dan komponen belanja, keduanya hampir berimbang. Komponen belanja pada saat penetapan APBD 2009, lanjut Gani sebesar Rp1,6 miliar dan setelah perubahan naik menjadi Rp2,5 miliar atau naik 54,63 persen. Dari komponen belanja ini, belanja langsung pada saat penetapan sebesar Rp1,6 miliar dan mengalami penurunan saat perubahan menjadi Rp1,1 miliar. Sedangkan koimponern belanja langsung ditetapkan sebesar Rp500 juta dan setelah perubahan naik menjadi Rp1,4 miliar. Realisasi belanja baik langsung maupun tidak langsung mencapai Rp2,4 milair.
Menurutnya, penambahan komponen belanja seharusnya mampu menambah komponen penerimaan. Namun kenyataan, realisasi penerimaan tidak mencapai target. Dia mempertanyakan apakah tidak tercapainya realisasi penerimaan ini disebabkan karena persoalan sumber daya manusia yang terbatas dengan target yang terlampau tinggi, atau disebabkan karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Gani juga mempersoalkan penetapan target penerimaan yang terlampau tinggi tanpa melihat potensi daerah yang dimiliki, kemampauan dinas. Namun, menurutnya, dari sisi anggaran sebenarnya sudah mencukupi dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan di dinas dan dari sektor penerimaan.
Melihat kondisi capaian tahun 2009 yang tidak mencapai target, Gani menyarankan agar untuk target penerimaan pada tahun 2010 harus dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan potensi penerimaan yang dimiliki daerah.
Yulius Cesar Nonga mengatakan, terkait SDM sejauh mana dinas melakukan upaya pembenahan. Sedangkan terkait piutang pajak dan retribusi sebesar Rp906 juta, dinas perlu menjelaskan langkah yang dilakukan untuk menagih kembali piutang pajak dan retribusi dimaksud.
Kepala Dinas Pertambangan, Barnabas Wangge mengatakan, terkait penerimaan pajak dan retribusi pada tahun 2009 seharusnya bukan hanya Rp2,1 miliar namun sebesar Rp2,4 miliar karena ada penambahan Rp400 juta yang disetor pada bulan Januari 2010. hal itu dilakukan karena penerimaan sebesar Rp400 juta itu belum dapat disetor pada saat penutupan kas dan baru disetor pada bulan Januari. Diakuinya, anggaran yang dialokasikan untuk dinas sudah sangat cukup. Namun kendala yang dihadapai dinas dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah SDM. Pihak dinas, kata dia telah meminta tambahan tenaga dan baru mendapatkan satu tenaga.
Diakuinya, tidak tercapainya target itu juga terjadi karena tiga proyek besar pembangunan dermaga jeti Ropa, tidak terlaksana sesuai rencana. Jika tiga dermaga ini dibangun maka penerimaan pajak galian C dapat tercapai. Dinas juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang mengelola proyek untuk melakukan penagihan kepada rekanan yang mengerjakan proyek. Sejauh ini ada dinas yang serius namun ada dinas yang kurang serius.
“Bahkan sampai sekarang ada dua dinas yang belum bayar,” kata Wangge.
Dia juga mengatakan, persoalan lain yang dihadapi dinas dalam kaitan dengan pencapaian target penerimaan dari pajak galian golongan C adalah menyagkut juru hitung pajak galian golongan C. Selama ini, juru hitung menggunakan tenaga pengusaha dan Dinas PU. Padahal, Dinas Pertambangan sendiri memiliki tenaga juru hitung yang bisa melakukan penghitungan. Kondisi ini mengakibatkan penghitungan pajak galian goloingan C dicurigai tidak sesuai dengan kondisi ril yang ada di lapangan.
Wangge juga meminta Dewan mengimbau kepada dinas-dinas pengelola proyek untuk melakukan pembayaran mengingat selama ini dinas selalu berupaya melakukan penagihan langsung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar