Sebagian Besar Anggota Dewan Jarang Bicara di Forum Rapat

• Harus Menjadi Perhatian Partai Pengusung

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sekretaris Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia (Pusam) Ende, Oscar Vigator mengatakan, berdasarkan pantauan selama hampir dua tahun di DPRD Ende dalam setiap persidangan, masih banyak anggota DPRD Ende yang memilih untuk diam. Hanya beberapa anggota Dewan yang begitu aktif dalam memberikan pendapat dan pandangan mengkritisi segala persoalan yang dibicarakan dalam persidangan.

Kepada wartawan di gedung DPRD Ende, Selasa (21/9), Oscar mengatakan, jika dikaji lebih dalam, dari 27 anggota di luar pimpinan Dewan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yakni pertama, anggota Dewan yang sering berbicara, kedua, anggota Dewan yang jarang berbicara dan ketiga anggota Dewan yang tidak pernah berbicara dalam setiap rapat.

Dia mengidentifikasi sedikitnya ada enam anggota Dewan yang tidak pernah berbicara dalam forum rapat seperti Haji Sarwo Edi, Achmad Alhabsyi, Yulius Rada, Haerul Rasyid dan Didimus Toki. Sedangkan Abdurahman Wawo Seto walaupun masuk kategori ini namun menurutnya masih dapat dimaklumi karena dia merupakan anggota Dewan yang baru masuk karena menggantikan anggota Dewan yang meninggal.

Sedangkan anggota Dewan yang jarang berbicara, kata Oscar diidentifikasi sebanyak sembilan orang. Mereka antara lain, Hj Selfiah Indradewa, Astuti Djuma, Haji Mohamad Taher, Efraim B Ngaga, Yulius Cesar Nonga, maxi Deki, Eugenia G Lado Lay, Simplisius Lea Mbipi dan Philipus Kami. Sedangkan sebanyak 12 anggota Dewan lainnya dikategorikannya sebagai anggota Dewan yang sering berbicara walau itu hrus dapat dinilai lagi kualitas dari pembicaraan.

Oscar juga melihat kinerja dari pimpinan Dewan. Menurutnya, ada pimpinan Dewan yang hingga saat ini belum pernah sekalipun dilihatnya memimpin rapat di Dewan. Padahal, sebagai pimpinan harusnya bisa memimpin rapat-rapat yang digelar di lembaga Dewan dan jangan hanya dibebankan kepada Ketua DPRD Ende yang memimpin setiap rapat. Dikatakan dua wakil ketua yang ada jarang sekali terlihat memimpin rapat-rapat di Dewan. Namun menurutnya, dibandingkan Fransiskus Taso, M Anwar Liga merupakan pimpinan Dewan yang tidak pernah memimpin rapat.

Padahal, kata dia, masyarakat telah membayar pajak kepada pemerintah dan dari pajak itu digunakan oleh negara untuk membayar gaji dan segala keperluan untuk anggota Dewan. Setiap anggota Dewan, lanjutnya juga mendapatkan hak yang sama baik gaji, tunjangan, jatah perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah. Namun dalam hal bicara, masih ada anggota Dewan yang tidak bicara saat digelar rapat. “Padahal anggota Dewan itu dibayar oleh negara untuk omong. Tapi ini omong saja tidak apalagi memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Oscar.

Kondisi seperti itu, lanjutnya sangat memprihatinkan karena akan sangat menyulitkan dalam mengukur kinerja anggota Dewan. Walau diakuinya, kinerja anggota Dewan tidak saja diukur dari indikator banyaknya mereka berbicara di dalam rapat.

Menurutnya, fenomena ini harus menjadi perhatian partai politik yang mengusung mereka. Parpol pengusung harus terus memantau kinerja anggota Dewan yang mewakili partainya di lembaga Dewan. Ke depan, kata dia, parpol perlu memperhatikan sistem perekrutan agar benar-benar mengusung kader partai yang memiliki kemampuan. “Paling kurang calon legislatif ke depan harus punya kemampuan dasar omong di depan publik,” katanya.

Selain itu, kata Oscar, untuk mendukung keberadaan anggota Dewan di lembaga Dewan, ke depan agar tidak saja dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) terkait aturan perundang-undangan. Bimtek, lanjutnya dilakukan untuk menambah kualitas anggota Dewan namun kenyataan setelah bimtek toh kemampuan tetap biasa-biasa saja. Dia menyarankan agar ke depan perlu juga dilakukan bimtek khusus menyangkut publik speaking (kemampuan berbicara di depan publik). Menurutnya, bimtek tentang publik speaking itu juga sangat diperlukan agar bisa melatih anggota Dewan mampu mengemukakan pendapat dalam forum rapat.

Dia jugamenyarankan kepada pimpinan sidang agar mendorong seluruh anggota Dewan mengemukakan pendapat dalam setyiap rapat. “Kalau perlu pimpinan Dewan perlu buat agar semua anggota Dewan bicara dengan menggilir kepada setiap anggota. Kalau tidak nanti hanya orang-orang tertentu saja yang bicara di forum rapat,” katanya.

Hal senada diakui Us Lanamana, salah satu pengurus Partai Demokrat. Menurutnya, semua anggota Dewan mendapatkan alokasi anggaran yang sama. Porsi anggaran hanya berbeda bagi anggota Dewan dan pimpinan serta mereka yang memegang jabatan dalam alat kelengkapan Dewan lainnya. Karena itu, sangatlah tidak masuk akal jika masih ada anggota Dewan yang sudah menjelang dua tahun menjadi anggota Dewan ini tidak pernah memberikan pendapat dalam setiap rapat di lembaga Dewan.