Tidak Berbicara, Tidak Langgar Peraturan dan Tatatertib

• Frans Wangge; Diam Itu Emas

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Sorotan tajam terhadap DPRD Ende yang sudah satu tahun berjalan namun ada sejumlah anggota Dewan yang tidak pernah bicara dalam forum rapat di Dewan mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Ende, Haji Mohamad Taher kepada Flores Pos di gedung Dewan, Rabu (22/9) mengatakan, setiap anggota Dewan memang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dalam setiap rapat. Hanya saja, hak berbicara itu tidak dapat dipaksakan sehingga anggota Dewan dapat memilih untuk menggunakan hak suaranya mengemukakan pendapat atau tidak. Apalagi, ketika anggota Dewan tidak berbicara dalam forum rapat hal itu sama sekali tidak melanggar peraturan dan tatatertib Dewan.

Terhadap kritikan yang disampaikan Sekretaris Pusat Kajian dan Advomasi Masyarakat Indonesia (PUSAM) Ende, Oscar Vigator tersebut, Haji Taher katakan, kritikan dari masyarakat terhadap lembaga Dewan itu sah-sah saja. “Itu hak setiap masyarakat memberikan masukan terhadap lembaga ini,” katanya. Terhadap kritikan seperti itu kembali kepada anggota Dewan. Menurutnya, dengan kritikan seperti itu dapat mendorong Dewan untuk berbenah diri sehingga ke depan bisa ada perubahan. Secara pribadi, lanjutnya, dia menerima kritikan tersebut sebagai tantangan agar bisa lebih baik di waktu-waktu mendatang.

Namun dikatakan, keberhasilan seorang anggota Dewan tidak hanya diukur dari seringnya dia berbicara di dalam forum rapat. Kinerja seorang anggota Dewan, lanjut Haji Taher selain dilihat dari seringnya dia berbicara dan bobot pembicaraan yang disampaikan juga dapat dilihat dari perjuangan yang dilakukan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Dewan dan hal itu sudah sering dilakukan anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kan tidak ada guna kalau sering omong tapi tidak pernah berbuat bagi masyarakat sama saja dengan tidak ada guna. Saya lihat banyak anggota Dewan yang walau jarang omong di rapat tapi sudah ada yang langsung berbuat untuk masyarakat,” kata Haji Taher.

Anggota DPRD Ende periode 2004-2009 dari Partai Golkar, Frans Wangge per SMS kepada Flores Pos menulis, memilih sikap diam waktu rapat atau sidang-sidang Dewan, anggota Dewan mereka tampil dengan moto silence is golden atau diam itu emas. Suatu malapetaka politik telah terjadi di lambang DPRD kita. Di SMS selanjutnya, Frans Wangge menulis, memang sangat menggelikan kalau ada sejumlah anggota DPRD Ende yang tidak pernah bicara waktu rapat dan sidang-sidang di DPRD Ende. Tapi mereka punya hak untuk menyatakan pendapat.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia (Pusam) Ende, Oscar Vigator mengatakan, berdasarkan pantauan selama hampir dua tahun di DPRD Ende dalam setiap persidangan, masih banyak anggota DPRD Ende yang memilih untuk diam. Hanya beberapa anggota Dewan yang begitu aktif dalam memberikan pendapat dan pandangan mengkritisi segala persoalan yang dibicarakan dalam persidangan.

Kepada wartawan di gedung DPRD Ende, Selasa (21/9), Oscar mengatakan, jika dikaji lebih dalam, dari 27 anggota di luar pimpinan Dewan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yakni pertama, anggota Dewan yang sering berbicara, kedua, anggota Dewan yang jarang berbicara dan ketiga anggota Dewan yang tidak pernah berbicara dalam setiap rapat.

Dia mengidentifikasi sedikitnya ada enam anggota Dewan yang tidak pernah berbicara dalam forum rapat.

Sedangkan anggota Dewan yang jarang berbicara, kata Oscar diidentifikasi sebanyak sembilan orang. Dia juga melihat ada sebanyak 12 anggota Dewan lainnya dikategorikannya sebagai anggota Dewan yang sering berbicara walau itu masih harus dinilai lagi kualitas dari pembicaraan.

Oscar juga melihat kinerja dari pimpinan Dewan. Menurutnya, ada pimpinan Dewan yang hingga saat ini belum pernah sekalipun dilihatnya memimpin rapat di Dewan. Padahal, sebagai pimpinan harusnya bisa memimpin rapat-rapat yang digelar di lembaga Dewan dan jangan hanya dibebankan kepada Ketua DPRD Ende yang memimpin setiap rapat. Dikatakan dua wakil ketua yang ada jarang sekali terlihat memimpin rapat-rapat di Dewan. Namun menurutnya, dibandingkan Fransiskus Taso, M Anwar Liga merupakan pimpinan Dewan yang tidak pernah memimpin rapat.

Padahal, kata dia, masyarakat telah membayar pajak kepada pemerintah dan dari pajak itu digunakan oleh negara untuk membayar gaji dan segala keperluan untuk anggota Dewan. Setiap anggota Dewan, lanjutnya juga mendapatkan hak yang sama baik gaji, tunjangan, jatah perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah. Namun dalam hal bicara, masih ada anggota Dewan yang tidak bicara saat digelar rapat. “Padahal anggota Dewan itu dibayar oleh negara untuk omong. Tapi ini omong saja tidak apalagi memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Oscar.