Pendidikan di Kabupaten Ende Masih Memprihatinkan

* Kembalikan Ende Sebagai Kota Pelajar
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Kondisi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Ende sampai saat ini masih memprihatinkan. Terhadap kondisi ini, semua elemen di Kabupaten Ende baik pemerintah, dunia usaha, orang tua, pendidik baik guru dan dosen serta anak didik diajak untuk bangkit dan bekerja sama menata dunia pendidikan di Kabupaten Ende.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar kepada Flores Pos usai memimpin upacara bendera memperingati hari pendidikan nasional di Lapangan Pancasila, Sabtu (2/5). Wakil Bupati Achmad Mochdar mengatakan, memperingati hari pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan pendidikan di Kabupaten Ende. Pendidikan, katanya, merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat yang ada di kabupaten. “Masih prihatin degan kondisi yang ada dan semua sama bangkit untuk kembalikan Ende sebagai kota pelajar.”

Dikatakan, pendidikan di Kabupaten Ende perlu dimotifasi untuk bisa kembali bangkit. Dunia pendidikan membutuhkan perhatian dan sangat perlu dibangun karena jika tidak ditangani secara benar maka generasi yang akan dihasilkan tidak bisa diharapkan. Untuk itu, kata Wakil Bupati Achmad Mochdar, semua elemen baik itu pemerintah, dunia usaha, orang tua, dosen, pendidik dan anak didik harus membangun komitmen bersama untuk menata kembali pendidikan di Kabupaten Ende. Langkah itu menurutnya sangat perlu dilakukan guna mengembalikan ikon Ende sebagai kota pelajar.

Ditanya soal pendidikan gratis, wakil bupati mengatakan untuk sekolah gratis belum bisa dilaksanakan karena membutuhkan biaya yang besar. Namun untuk sekolah murah, katanya tentunya akan dipikirkan. “Kalau sekolah gratis belum. Tapi sekolah murah tentu dipikirkan.”

Upaya Pembenahan
Menyangkut permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Ende, ke depan akan dilakukan berbagai upaya pembenahan. Antara lain, menyangkut permasalahan guru akan dilakukan pendataan ulang ketersediaan tenaga guru untuk penentuan formasi CPNSD, perbaikan mekanisme mutasi dan promosi guru, menyeimbangkan penempatan guru antara sekolah di daerah perkotaan dan sekolah-sekolah pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu bekerja sama dengan perguruan tinggi penyedia tenaga guru di Kota Ende agar ada akses bagi guru yang hendak mengikuti pendidikan sehingga kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan pada sore hari atau selama liburan.

Langkah lainnya, katanya adalah mendukung undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan mengalokasikan subsidi bagi guru yang mengikuti pendidikan penyetaraan dan proses sertifikasi guru. Memperbantukan guru berkualifikasi S2 yang telah dibiayai pemeirntah daerah untuk mengajar di perguruan tinggi penyedia tenaga guru. Pemerintah juga akan berupaya mengalokasikan angaran untuk penguatan kelembagaan dan pelatihan guru melalui wadah gugus, MGMP, KKG dan K3S. Pemerintah daerah juga akan bekerja sama dengan PT Askes Cabang Ende memberikan pelayanan medical chec up gratis di RSUD Ende untuk seluruh guru aktif yang berusia 40-60.

Sedangkan menyangkut permasalahan sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah akan menempuh langkah perbaikan mekanisme pengalokasian bantuan pembangunan sarana-prasarana sekolah dnegan mengacu kepada data yang akurat. Mengalokasikan dana khusus untuk pembelian buku pelajaran atau program buku murah untuk siswa serta menyediakan perangkat ICT sehingga akses ke website pustaka maya dapat dilakukan.

Masalah manajemen pendidikan, kata Wakil Bupati Achmad Mochdar, langkah pemerintah akan terfokus pada pemberian latihan manajemen administrasi dan keuangan sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan sekolah, mengingat masih rendahnya kemampuan manajemen kepala sekolah sesuai hasil akreditasi sekolah. Ke depan juga perlu diperbaiki sistem seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah serta mengoptimalkan peran dan fungsi pengawas sekolah dan pengawas rumpun serta penguatan kelembagaan dewan pendidikan dan komite sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Teladani Ki Hajar Dewantara
Menteri Pendidikan Nasional, Profesor Bambang Sudibyo dalam sambutannya pada upacara memperingati hari pendidikan nasional yang dibacakan Wakil Bupati Achmad Mochdar menegaskan, memperingati hari pendidikan nasional senantiasa mengenang seorang tokoh nasional yang sangat berjasa membangun dunia pendidikan nasional yakni Ki Hajar Dewantara. Dia adalah pelopor pendidkan bagi bangsa Indonesia yang telah berjuang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, perlu meneladani perjuangannya ebagai pelopor pembaruan dalam dunia pendidikan yang harus terus dikembangkan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta kemajuan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Menteri Sudibyo mengatakan, sains mempunyai peranan sangat penting dalam penguasaan teknologi. Untuk itu kemampuan penguasaan teknologi tidak hanya dikembangkan melalui peningkatan keterampilan menggunakan teknologi tetapi juga melalui pengembangan daya nalar dan daya kreasi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya peningkatan kemampuan anak bangsa dalam bidang sains menunjukan perkembangan maju terbukt peserta didik berhasil meraih medali dalam berbagai olimpiade sains baik tingkat nasional maupun internasional.

Tunjukan Hasil
Dalam kurun waktu 2005-2008, pendanaan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS), BOS buku, bantuan khusus murid, bantuan operasional manajemen mutu dan program beasiswa telah menunjukan hasil dan manfaat yang signifikan dalam pembangunan mutu pendidikan. Program BOS telah membebaskan 70,3 persen murid SD/MI dan SMP/MTs dari pungutan biaya operasional dan semua murid miskin bebas pungutan biaya operasional. Selain itu, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sudah tercapai pada tahun 2008.

Mutu guru dan dosen telah ditingkatkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi. Sekitar 1,75 juta guru yang belum S1/D4 harus meraih S1/D4 dalam waktu 10 tahun. Sekitar 150 ribu dosen yang belum S2/S3 harus meraih S2/S3 dalam waktu 10 tahun serta 2,7 juta guru dan 300 ribu dosen harus meraih sertifikasi dalam waktu 10 tahun. Kesejahteraan terhadap pendidik juga ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Hal itu menunjukan pemerintah serius dalam memberikan perhatian kepada mereka sebagai upaya meningkatkan citra dan martabat para pendidik.