Pemilik Lapak Penjualan Ikan Minta Batalkan Rencana Pembongkaran

* Siap Pertahankan Kalau Ada Pembongkaran Paksa
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Para pemilik lapak penjualan ikan di sepanjang jalur jalan negara arah barat Kota Ende mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) hingga di Terminal Ndao menolak rencana pemerintah membongkar lapak penjualan ikan mereka. Alasan pemerintah membongkar lapak ikan mereka karena untuk memperindah kota, wilayah itu merupakan pintu gerbang masuk Kota Ende dari arah barat dan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalulintas. Namun para pemilik lapak tidak mau dilakukan pembongkaran dan jika tetap dibongkar paksa, mereka mengancam melakukan perlawanan.

Hal itu dikatakan Muhamad Zakaria, juru bicara para pemilik lapak saat berdialog dengan anggota DPRD Ende dari daerah pemilihan Ende I di ruang rapat Gabungan Komisi, Kamis (10/9). Kehadiran warga diterima anggota DPRD dari daerah pemilihan I Ende antara lai Haji Pua Saleh, Haji Sarwo Ende, Haji M Taher, Muhamad Alhabsyi, dan Maria Goreti Lado

Dikatakan, camat melalui lurah Kota Ratu mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para pemilik lapak yang berjualan ikan di sepanjang jalur jalan negara mulai dari KUA sampai terminal Ndao. Padahal, kata Zakaria, pembangunan lapak penjualan ikan itu dihalaman mereka sendiri.

Zakaria dihadapan sejumlah anggota DPRD Ende dari daerah pemilihan Ende I mengatakan, jika pemerintah akan tetap melakukan pembongkaran yang menurut rencana dilaksanakan pada Jumad (11/9) maka mereka akan tetap melakukan perlawanan. Karena itu dia meminta agar Dewan berupaya memfasilitasinya dengan pemerintah agar mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran itu. Menurut dia, selama ini aktifitas mereka di lapak-lapak penjualan itu tidak menimbulkan masalah sama sekali. Lalulintas tidak pernah macet karena lapak jualan mereka tidak memakan badan jalan.

Dikatakan, lapak penjualan ikan itu juga bukan merupakan tempat penjualan tetap mereka. Penjualan di tempat itu dilakukan setelah ikan yang dijual di pasar masih tersisa sehingga dibawa pulang dan dijual pada tempat tersebut. “Kami hanya mau datang sampaikan keluh kesah di lingkungan kami. Kami minta Dewan agar pertahankan agar kami tetap jual di tempat sekarang. Jual harus tetap dilanjutkan.” Menurut dia, langkah pemerintah meminta untuk bongkar itu agar para penjual menjual ikan di pasar dan bertujuan untuk menarik retribusi. “Ini lahan kami untuk cari hidup juga.”

Haji Pua Saleh yang memimpin dialog bersama anggota Dewan lainnya pada kesempatan itu mengatakan, sesuai aturan seharusnya mereka belum bisa menerima kehadiran warga yang datang itu karena sejauh ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Namun sebagai anggota Dewan dari daerah pemilihan I Ende maka mereka memiliki kewajiban untuk menerima warga yang datang menyampaikan aspirasi. Dia juga memuji langkah yang diambil masyarakat dengan mendatangi lembaga Dewan menyampaikan aspirasi. “Langkah bapak-bapak datang ke sini sudah sangat tepat.”

Dia mengatakan, aspirasi yang disampaikan itu akan diupayakan untuk dibicarakan dengan pihak pemerintah. Terkait niat pemerintah membongkar untuk keindahan kota, merupakan langkah bijak dan hal itu harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Untuk itu dia meminta warga untuk bersabar dan mereka melakukan konsultasi terlebih dahulu.

Terkait langkah warga untuk tetap mempertahankan lapak agar tidak dibongkar, Pua Saleh meminta warga untuk tidak menyikapi hal itu dengan emosi. Warga diminta untuk tidak memaksakan kehendak karena langkah-langkah seperti itu dapat menimbulkan masalah baru. Langkah penertiban yang dilakukan seperti itu, lanut Pua Saleh tentu ada dasar aturannya sehingga waga diharapkan untuk lebih memahaminya. Namun, kata dia, Dewan akan tetap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan akan langsung turun ke lokasi. Menurutnya, penjualan di lapak-lapak itu memang sangat membantu masyarakat. Dengan mendekatkan lokasi penjualan, masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk berbelanja ke pasar.

Usai menutup dialog dimaksud, para anggota Dewan yang hadir dalam dialog itu langsung turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Mereka juga berencana menemui pihak kelurahan dan kecamatan untuk membicarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.