Semester I Tahun 2009, Ende dapat Rp6,048 Miliar Dana BOS

* SK Sudah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi NTT
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Kabupaten Ende dalam tahun 2009 untuk semester I tahap pertama periode Juli-September akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) senilai Rp6,048 miliar. Alokasi dana BOS ini diberikan kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan alokasi masing-masing untuk SD/SDLB sebesar Rp4,057 miliar dan untuk SMP/SMPLB sebesar Rp1,991 miliar.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende, Benediktus Djegho di ruang kerjanya, Selasa (15/9). Benediktus Djegho mengatakan, pencairan dana BOS semester I tahap pertama ini sedikit mengalami keterlambatan karena pihak dinas masih melakukan persiapan data siswa karena berkaitan degan permulaan tahun ajaran baru. Dengan demikian, lanutnya, setelah menerima data dari sekolah-sekolah dan diinput kembali di dinas kemudian baru diteruskan ke Dinas PPO Provinsi NTT. Untuk itu, kata Djengho, diperkirakan pada minggu ini baru dilakukan penyaluran dana BOS oleh provinsi.

Dia mengatakan, BOS tahun 2009 untuk semester I tahap pertama ini dialokasikan kepada murid-murid sekolah dasar sebanyak 40.877 yang tersebar di 328 SD/SDLB dengan alokasi dana sebesar Rp4,057 miliar. Sedangkan untuk SMP sebanyak 13.976 siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,991 miliar.

Dikatakan, peruntukan dana BOS ada 14 salah satunya adalah untuk pengadaan buku pelajaran baik SD dan SMP. Terkait pengadaan buku, kata Djegho, pihak dinas tidak melakukan intervensi dan kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah. Hanya saja dinas melakukan pengawasan agar buku-buku yang dibeli disesuaikan dengan keputusan Menteri Pendidikan. Dalam hal ini, kata dia, pihak penyalur dan penerbit buku dapat melakukan negosiasi dan pembicaraan dnegan kepala sekolah dalam pengadaan buku. Hanya saja yang paling penting dalam pengadaan buku adalah standar isi buku sesuai atau tidak dengan kompetensi yang diajarkan oleh guru di sekolah. “Dinas tidak mengarahkan kepada penerbit tertentu.”

Djegho juga membantah adanya informasi yang menyebutkan bahwa buku-buku untuk sekolah-sekolah itu telah diadakan oleh dinas. Selama ini, kata Djegho dia tidak pernah tahu adanya pengadaan buku yang dilakukan oleh dinas apalagi terkait dengan BOS. Karena menurutnya, dana untuk BOS sejauh ini belum dicairkan. Lagi pula lanjutnya, jika dicairkan pun langsung ke rekening sekolah masing-masing yang dilakukan oleh provinsi. Alur penyaluran dananya, kata Djegho, pihak Dinas PPO provinsi setelah menerima SK dari Tim Manajemen BOS kabupaten kemudian menyalurkan dana ke rekening sekolah-sekolah dan dalam hal ini melalui rekening BRI. Setelah disalurkan, Tim Manajemen BOS provinsimenyampaikan kepada Tim Manajemen BOS kabupaten untuk kemudianmenyampaikan kepada sekolah bahwa dana BOS telah masuk ke rekening mereka masing-masing. Selanjutnya dalam proses kerjan lebih lanjut pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengaturnya.

Arminus Wuni Wasa, Anggota DPRD Ende dari Partai Demokrat per telepon mengatakan, dalam kaitan dengan pelaksanaan dana BOS diharapkan agar dinas benar-benar menyerahkan kewenangan penuh kepada pihak sekolah dalam pelaksanaanya. Dia lebih menyoroti menyangkut pengadaan buku agar benar-benar tidak ada intervensi dan mengarahkan pihak sekolah dalam melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal itu, kata dia perlu diingatkan karena terkadang pihak sekolah tidak bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga sesuai yang mereka mau karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu yang mengarahkan hanya kepada penerbit tertentu.

Hanya saja, kata Armin, dalam pelaksanaannya butuh pengawasan dari pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait dan pihak-pihak terkait lainnya agar dalam pelaksanaannya benar-benar mengikuti petunjuk teknis yang sudah ada. Langkah pengawas seperti itu perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan BOS mengingat sudah banyak kejadian penyalahgunaan pemanfaatan dana dimaksud. Apalagi, dana yang disalurkan dalam jumlah yang besar jadi butuh pengawasan agar dapat tepat sasaran. Kabupaten Ende, lanjut dia harus benar-benar menunjukan bahwa pelaksanaannya berjalan bagus dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.