Penghentian Raskin Perlu Dikaji Lebih Jauh

* Bulog Hanya Bagian Pelaksanaan
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Waca penghentian penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) bagi masyarakat di Kabupaten Ende yang dilontarkan oleh Bupati Ende, Don Bosco M Wangge merupakan langkah bijak yang dibuat. Hanya saja penghentian seperti itu perlu dikaji lebih jauh agar ketika dilakukan penghentian tidak menimbulkan dampak ikutan yang dapat menimbulkan masalah baru.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Bulog Sub Divre) Ende, Guswardi Eteks kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Rabu (16/9). Guswardi Eteks mengatakan, wacana seperti yang dilontarkan oleh bupati itu, merupakan wacana yang sebenarnya bertujuan baik. Apalagi, kata Eteks, saat ini pemerintah daerah sedang giat-giatnya menggerakan pemanfaatan pangan lokal.

Bulog, kata dia tidak memiliki kewenangan melarang namun karena Bulog hanya sebagai bagian pelaksanaan maka kebijakan penghentian seperti itu menjadi otoritas bupati. “Kalau bupati nyatakan dihentikan Bulog tinggal mengikutinya saja. Apalagi bupati adalah pembina di daerah.” Wacana penghentian itu, lanjut dia kemungkinan disebabkan karena bupati memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu salah satu contohnya karena memanjakan masyarakat. Namun, manfaat penyaluran raskin juga perlu diperhatikan. Selama ini, selain untuk membantu masyarakay kurang mampu, adanya penyaluran raskin secara tidak langsung ikut membantu menstabilkan harga beras di pasaran.

Untuk itu, kata dia, setelah mendengar adanya wacana seperti itu, dia telah bertemu dan membicarakan hal itu dengan bupati. Dia menyarankan agar sebelum kebijakan itu dilaksanakan perlu terlebih dahulu dilakukan pegnkajian lebih jauh untuk mengetahui dampak yang akan terjadi jika sampai dihentikan penyaluran raskin. Karena menurutnya, kendati di daerah-daerah tertentu di dalam wilayah Kabupaten Ende adalah daerah penghasil pangan namun ada juga daerah lainnya yang sangat kritis yang membutuhkan bantuan. Sekiranya pemerintah memandang bahwa raskin akhirnya memanjakan masyarakat maka dapat dipikirkan cara lain seperti untuk mendapatkan beras masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan seperti padat karya yang pernah dibuat tahun-tahun sebelumnya.

Bupati Don Bosco M Wangge saat tampil sebagai pembicara di talk show bertemakan peran pers lokal dalam memasyarakatkan gerakan pangan lokal di halaman Kantor Flores Pos beberapa waktu lalu mengatakan, pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin) kepada masyarakat selama ini dinilai tidak dapat menolong masyarakat. Bahkan pemberian raskin seperti itu justru membuat nasyarakat bermental enak dan menjadi malas. Pada jam-jam kerja mereka malah santai dan bermain kartu di bawah pohon. Karena itu Bupati Don Wangge bertekad mulai tahun 2010 masyarakat kabupaten Ende tidak boleh lagi meberima raskin. Apalagi menurutnya raskin yang diberikan itu sebenarnya tidak layak dimakan karena dibeli dengan harga murah dan sebenarnya merupakan makanan ternak.

Dikatakan, apa yang dibicarakan itu bertolak dari pengalamannya saat masih menjabat Kepala Dinas Sosial. Pada waktu melakukan kunjungan ke desa, pada pukul 10.00 warga sudah tidak lagi bekerja di kebun. Kebanyakan dari mereka sudah duduk bermain kartu di bawah pohon. Saat ditanya kenapa tidak mengerjakan kebun mereka dengan santai mengatakan bahwa mereka tidak perlu bekerja keras karena toh setiap bulan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa raskin. Berdasarkan kondisi seperti itu, Wangge menegaskan agar mulai tahun 2010 Ende tidak lagi menerima bantuan raskin.

Dikatakan, terkait rencana penghentian bantuan raskin itu, kepada masyarakat sudah disampaikan bahwa raskin itu sebenarnya tidak layak dikonsumsi karena merupakan pakan (makanan) untuk ternak. Apalagi, tegas Wangge, beras yang diberikan kepada masyarakat itu dibeli dari negara asalnya dengan harga yang sangat murah dan merupakan beras untuk pakan ternak. “Saya bilang ke masyarakat, kalau masih mau makan raskin berarti mereka sama dengan ternak.”

Menurut Wangge, kendati menolak pemberian bantuan kepada masyarakat namun bantuan beras seperti itu akan tetap diberikan. Pemberian bantuan itu dapat dilakukan terutama pada masa-masa paceklik di mana masyarakat mengalami kekurangan makanan.