Bantu Perjuangkan Anggaran untuk Bimtek Intelijen

Hiero Bokilia

KOMISI  I DPRD Kota Kupang siap membantu perjuangkan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) untuk pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dasar intelijen.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Zeyto Ratuarat kepada VN, akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, dalam kunjungan kerja ke mitra kerja termasuk Badan Kesbangpolinmas Jumat (29/1) lalu, komisi telah mendengar banyak masukan, baik terkait pelaksanaan program tahun 2015 dan juga rencana program tahun 2016. Terdapat begitu banyak kegiatan di Badan Kesbangpolinmas, namun belum semuanya dianggarkan secara baik, sehingga perlu perhatian ke depan.

Salah satu kegiatan yang belum dialokasikan anggarannya secara memadai yakni pelaksanaan Bimtek dasar intelijen di Badan Kesbangpolinmas. "Kita akan sampaikan kepada Wali Kota agar pada perubahan APBD 2016 nanti, perlu penambahan anggaran untuk kegiatan itu karena bagaimanapun, dibutuhkan tenaga andal terkait intelijen di Kesbangpolinmas," kata Zeyto.

Secara aturan, lanjutnya, bidang yang ada di Kesbangpolinmas perlu mendapat sertifikat soal Bimtek dasar itelijen tersebut. Untuk  itu, Komisi I akan memperjuangkan anggaran tersebut dalam perubahan APBD agar pelaksanaan kegiataan tersebut dapat berjalan maksimal.

Menurutnya, para pegawai di Badan Kesbangpolinmas jika  tidak memiliki sertifikat dasar intelijen, maka akan mubazir kegiatan yang ada di Badan Kesbangpolinmas. Untuk itu, Komisi I merasa perlu memperjuangkan anggaran untuk melakukan kegiatan Bimtek dasar itelijen.

Terpisah Sekretaris Komisi I Adrianus Talli mengatakan, kunjungan Komisi I ke Badan Kesbangpolinmas tersebut, terdapat dua kegiatan yang butuh backup dana yang memadai dan perlu ditambahkan. kedua kegiatan dimaksud yakni pembentukan forum kewaspadaan dini dan pelaksanaan Bimtek dasar itelijen.

“Untuk forum kewaspadaan dini sudah ada, namun tidak berjalan karena  tidak ada anggaran, dan juga di tingkat kecamatan juga belum dibentuk. Maka, pembentukan forum kewaspadaan dini ini juga akan dianggarkan. Pembentukan forum ini bertujuan memantau keluar masuknya orang baru di wilayah tersebut, juga memantau organisasi baru yang radikal,” katanya.

Sementara untuk Bimtek dasar itelijen, lanjut Adrianus, merupakan hal yang sangat perlu ditambah anggarannya. Karena, anggaran yang diminta juga tidak terlalu besar, yakni hanya berkisar Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

"Kami melihat dua item kegiatan ini ada misscomunication Kesbangpolinmas dengan Komisi I jadi perlu dikomunikasikan lagi secara baik," jelasnya.

Adrianus mengaku, usulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan dimaksud sebenarnya sudah bisa terjawab pada perubahan lalu jika Badan Kesbangpolinmas mengusulnya. Karena, saat itu terjadi saving dana yang cukup besar. Namun, karena tidak diusulkan, maka dana tersebut diplotkan ke program dan kegiatan lainnya sesuai usulan.

Karena itu, jika nanti diusulkan pada perubahan APBD 2016, tentunya akan menjadi perhatian Komisi I untuk diprioritaskan pengalokasian anggarannya. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kedua kegiatan tersebut tak terlalu besar.