Jonas-Jeriko Memanas

Hiero Bokilia

PROSES pencairan dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) berubah menjadi isu politik jelang Pilwalkot. Apalagi dana dari Program Indonesia Pintar itu mulai dikait-kaitkan dengan nama Jefri Riwu Kore (Jeriko), anggota Komisi X DPR RI asal NTT yang juga dikabarkan bakal maju bertarung dalam Pilwalkot mendatang.

Beredar informasi di masyarakat bahwa Pemkot Kupang cenderung menghambat pencairan dana tersebut di sekolah-sekolah.  Hal itu disampaikan masyarakat langsung kepada Jeriko Jumat (8/1)lalu di Jeriko Center, Kupang.

Kepada Jeriko, sejumlah ibu mengaku sulit mencairkan dana beasiswa PIPkarena sekolah tidak mau menerbitkan Surat Keterangan Siswa sebagai salah satu syarat utama mencairkan dana tersebut.
Hal itulah yang membuat Wali Kota Kupang bersikap. Jonas Salean langsung menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah di Kota Kupang guna mengklarifikasi masalah tersebut, kemarin.
Meski tidak menyebut nama Jefry dalam rapat tersebut, patut diduga klarifikasi itu terkait memanasnya situasi politik jelang Pilwalkot mengingat Jonas pun sudah menyatakan kesiapan untuk maju bertarung.

Jonas menegaskan Program Indonesia Pintar dalam bentuk pemberian beasiswa itu program Pemerintah Pusat yang sangat bagus dan harus didukung.

"Dulu waktu Pileg, penyaluran dana PIP ini sempat bermasalah. Dan, sekarang mau Pilwalkot dana ini kembali bermasalah dan ada yang bilang pemerintah menghambat," tegas Jonas.

Dikatakannya, dalam penyaluran dana tersebut, ada oknum anggota DPR RI yang mengklaim dana beasiswa tersebut atas perjuangannya. Dalam penyalurannya, juga melibatkan mantan anggota DPRD Kota Kupang.
Menurut dia, langkah yang dilakukan anggota Dewan itu baik, hanya cara yang dilakukan salah karena kurang koordinasi dengan Pemkot Kupang dan Dinas Pendidikan.

Total siswa penerima dana PPIP Kota Kupang sebanyak 30.670 orang dengan total alokasi anggaran Rp 18,181 miliar.

Plt Kelapa SD I Lasiana Nelly Fernandez yang dikonfirmasi kemarin, mengatakan, pihaknya tidak menandatangani rekomendasi kepada siswa penerima beasiswa karena kepala sekolah sebelumnya juga bersikap yang sama.

"Saya tidak mau tanda tangan bukan karena ada apa-apanya, tetapi karena pimpinan sebelumnya juga tidak mau tanda tangan. Kalau itu resmi dari dinas pendidikan, baru saya tanda tangan," katanya.

Pengamat kebijakan publik Adi Nange meminta agar dana beasiswa jangan dipolitisir untuk kepentingan Pilwalkot. Penyaluran dana itu harus dilakukan sesuai juknis yang ada dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar kepala sekolah tidak bingung dalam menandatangani rekomendasi untuk siswa penerima beasiswa.

"Kita meminta semua figur untuk bertarung fair, jangan tunggangi program-program bantuan untuk kepentingan politik," katanya.

Namun sebelumnya, kepada wartawan usai menerima laporan masyarakat, Jeriko mengaku sangat menyesalkan sikap kepala sekolah yang tidak berani menerbitkan surat keterangan untuk anak-anak penerima beasiswa PIP.

“Saya sangat menyesal jika kepala sekolah hanya untuk kepentingan politik tertentu mengorbankan anak-anak yang seharusnya didukung untuk terpenuhi kebutuhan sekolahnya,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Jefri juga mengklarifikasi terkait dengan ketakutan pihak-pihak tertentu yang menyatakan jika surat keterangan tersebut sangat terkait erat dengan pemilihan Walikota.

“Mereka jangan mencari alasan dengan keinginan masyarakat untuk mendukung saya maju Walikota. Beasiswa yang diperjuangkan saya bukan karena pilkada tetapi murni tugas seaya sebagai anggota DPR RI. coba cek saja, saya kerja untuk rakyat bukan saat pilkada tetapi sejak saya jadi anggota DPR, bukan baru sekarang, ” tegas Jeriko.

Ia juga mengaku akan membicarakan masalah ini dengan Kepala BRI dan BNI untuk memperlunak syarat pencairan dana beasiswa.