Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang selama ini dilaksanakan di 19 kecamatan di Kabupaten Ende merupakan bagian dari program pro rakyat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Bupati Ende Bidang Pemerintahan, Anton David Dalla saat menyampaikan sambutan mewakili bupati saat membuka kegiatan semiloka DPRD PNPM-MP di aula Inepare, Selasa (10/7). David Dala mengatakan, dana PNPM-MP tahun 2010 yang dialokasikan dan digunakan oleh masyarakat antara Rp1-3 miliar per kecamatan. Dana itu, lanjut dia tentu akan dapat bermanfaat untuk masyarakat apabila seluruh elemen di daerah bersinergi serta mendukung potensi masyarakat dalam bentuk mobilisasi dan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana di tingkat desa/kelurahan.
Isu utama bidang pemberdayaan masyarakat, kata David Dalla adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin sehingga kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin juga menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Ende dalam RPJMD tahun 2009-2014. pemerintah berupaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi berupa pembangunan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Langkah yang ditempuh seperti pemantapan nilai sosial budaya lokal sebagai pengatur sikap dan perilaku masyarakat. Pengembangan pelayanan dasar bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan serta penangananmasalah kesejahteraan sosial.
Dalam pelaksanaan PNPM-MP, kata David Dalla, pendanaannya dari dua sumber yakni dana tugas bantuan yang bersumber dari APBN. Untuk bantuan langsung masyarakat sebesar Rp36,6 miliar. Kedua yakni dari cost sharing daerah senilai Rp9,1 miliar yang bersumber dari APBD II. Total anggaran untuk kegiatan PNPM_MP tahun 2010 sebanyak Rp45,7 miliar yang tersebar di 19 kecamatan sasaran PNPM-MP dan satu kecamatan PNPM perkotaan.
Upaya penanggulangan kemiskinan, katanya, terutama di pedesaamn merupakan tantangan bersama yang perlu dicari upaya pemecahannya.
“Oleh karena itu melalui program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM-MP ini diharapkan kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka usulkan sesuai asas dari, oleh dan untuk masyarakat,” kata David Dalla.
Ketua Panitia Semiloka DPRD PNPM-MP, Agustina Florida Mahing dalam laporannya mengatakan, kegiatan semiloka ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan semangat otonomi daerah. Mendorong lahirnya regulasi kebijakan pembangunan partisipatif dan politik anggaran yang pro masyarakat miskin. Semiloka juga bertujuan untuk mensosialisasikan dan mempromosikan agenda pengintegrasian PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan daerah, membangun kesamaan persepsi antara pelaku pembangunan di daerah seperti masyarakat, DPRD, SKPD dan pelaku program serta membangun komitmen bersama untuk melaksanakan pengintegrasian. Selain itu, melalui kegiatan semiloka diharapkan dapat mendorong penyelarasan pendekatan perencanaan teknokratis, politik dan partisipatif serta pengelolaan pembangunan desa melalui mekanisme swakelola.
Diharapkan, kata Florida Mahing, dari semiloka ioni tercapai pemahaman antar pelaku untuk melaksanakan pengintegrasian, terumusnya atrategi dan langkah-langkah pelaksanaan pengintegrasian PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan daerah. Selain itu, terumusnya strategi langkah-langkah penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta pemerintahan desa demi terciptanya kemandirian dalam pengelolaan pembangunan partisipatif. Juga diharapkan lahirnya regulasi dan kebijakan berupa peraturan daerah tentang sistem pembangunan partisipatif daerah.
Wakil ketua DPRD Ende, M Liga Anwar saat ditanya terkait ketidakhadiran anggota Dewan pada kegiatan semiloka DPRD PNPM-MP mengatakan, ketidakhadiran anggota Dewan dalam kegiatan ini bukan akrena disengaja. Ketidakhadiran itu disebabkan karena undangan kegiatan belum tiba di meja pimpinan sehingga pimpinan tidak bisa menugaskan anggota Dewan menghadiri kegiatan semiloka dimaksud.
Liga Anwar mengatakan, ketidakhadiran anggota Dewan sama sekali bukan karena tidak menghargai kegiatan dimaksud. Menurutnya, setiap kegiatan di Kabupaten Ende apalagi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat sangat mendapatkan dukungan dari lembaga Dewan. Apalagi, kata Liga Anwar, pelaksanaan PNPM-MP selama ini telah memberbikan andil besar dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Dikatakan, terkait pelaksanaan kegiatan, diharapkan agar direncanakan dari jauh hari dan dikoordinasikan secara baik. Hal itu agar keterlibatan dari setiap staekholder yang diharapkan hadir dalam kegiatan bisa mengambil baian dalam kegiatan dimaksud. Kondisi yang terjadi pada kegiatan semiloka DPRD PNPM-MP menurut Liga Anwar terjadi karena koordinasi antara penyelenggara, pihak Sekretariat DPRD Ende yang kurang baik sehingga hingga hari pelaksanaan undangan belum juga berada di meja pimpinan Dewan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar